Muhamad Fachrul Ilyas 15Chloasma GravidarumObstetrics39

BPJS Kesehatan dan Kebijakan yang Merugikan Masyarakat

(?)

02 Januari 2015 15:38:29 Dibaca : 292

Sudah setahun usia BPJS Kesehatan selaku badan umum publik penyelenggara

jaminan kesehatan nasional. Dalam satu tahun itu pula banyak lika-liku yang dihadapi BPJS

Kesehatan maupun oleh peserta JKN. Tidak jarang kita baca berita tentang keluhan

masyarakat akan peraturan maupun pelaksanaan JKN ini.

November 2014 lalu masyarakat digemparkan dengan munculnya Peraturan BPJS

Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta

Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan

Nomor 211 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta

Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Dalam regulasi tersebut tercantum bahwa peserta wajib mendaftar harus 1 KK

(kartu keluarga, harus punya NIK, harus punya rekening bank (BNI, Mandiri, atau BRI), dan

kartu bisa dipergunakan setelah 7 (tujuh) hari setelah mendaftar dan bayar iuran pertama.

Aturan-aturan tersebut dianggap memberatkan rakyat yang merasa dipesulit untuk

mendapatkan hak kesehatannya.

Belum tentu semua masyarakat mampu membayar iuran untuk 1 KK, padahal

sebelumnya pendaftaran bisa dilakukan perseorangan atau beberapa orang dalam 1 KK

terlebih dahulu dan anggota keluarga yang lainnya bisa menyusul. Kewajiban itu

memberatkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi tidak tergolong miskin.

Selain itu kartu baru bisa dipergunakan setelah 7 hari sejak mendaftar dan bayar

iuran. Selama ini sepengetahuan penulis kartu peserta bisa langsung digunakan tanpa

menunggu 7 hari. Hal ini bisa dinilai melanggar hak masyarakat, apalagi ini jaminan sosial

yang bersifat wajib bukan asuransi komersial. Bukankah saat mendaftar peserta sudah

pasti membayar iuran awal? Setelah mendaftar dan membayar iuran harusnya otomatis

peserta tersebut berhak mendapatkan jaminan. Walaupun masa berlaku kartu peserta

setelah 7 hari bisa dibenarkan dengan tujuan untuk mengedukasi warga agar masyarakat

mendaftar sebelum sakit dan BPJS Kesehatan dapat menjaga ketersediaan dana untuk

membayar klaim, tetapi hal tersebut  tentu saja memberatkan masyarakat miskin yang tidak

termasuk golongan PBI.

Aturan harus punya rekening bank juga sudah pasti memberatkan. Seseorang yang

Muhamad Fachrul Ilyas 15Chloasma GravidarumObstetrics39

mendaftar untuk mempunyai rekening bank tentu harus menyetorkan setoran awal yang

jumlahnya tidak sedikit, ratusan ribu rupiah. Untuk membayar iuran jaminan kesehatan saja

sudah harus menyisihkan uang pendapatan apalagi ditambah membayar setoran awal

rekening bank. Lagi-lagi aturan ini menyulitkan bagi waga miskin. Jika tujuannya untuk

memudahkan peserta membayar iuran perbulan, penulis rasa sebagian peserta yang tidak

memiliki rekening bank pun bersedia menyetorkan iuran JKN perbulannya ke bank daripada

mesti membayar setoran awal bank yang memotong biaya rumah tangga mereka. Atau jika

memang tujuannya untuk meminimalisasi antrean panjang di kantor BPJS dengan

pendaftaran via bank yang telah diajak bekerja sama, yang perlu dilakukan pihak BPJS

Kesehatan adalah sosialisasi yang lebih masiv terutama kepada mereka yang sudah

memiliki rekening bank, belum mendaftar JKN, dan hendak mendaftarkan diri ke JKN.

Aturan tentang masa berlaku kartu 7 hari setelah pembayaran iuran awal juga

ternyata ada pengecualiannya. Salah satunya adalah “peserta dan bayi baru lahir dari

peserta perorangan yang tidak mampu dan mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan

dengan hak manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III serta menunjukkan surat

rekomendasi dari Dinas Sosial setempat”, ketentuan masa berlaku kartu 7 hari tidak

berlaku. Tetapi pengecualian tersebut bisa saja tetap memakan korban jika pihak BPJS

Kesehatan belum mensosialisasikan aturan ini kepada pihak Dinas Sosial yang dalam hal

ini memegang peranan penting.

Sosialisasi menjadi hal penting bagi pergerakan program yang diselenggarakan oleh

BPJS Kesehatan. Pemahaman masyarakat yang belum mumpuni dan minimnya sosialisasi

bisa saja menambah korban pelaksanaan JKN ini. Pihak BPJS Kesehatan tentu saja

berkewajiban menyelenggarakan JKN ini dengan sebaik-baiknya, masyarakat Indonesia

pun tentu ingin mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya sebagai peserta JKN. Hal ini

akan terjadi dengan saling bekerja sama antara pihak pemerintah, BPJS Kesehatan,

masyarakat Indonesia, peserta, tenaga medis, provider, dan lainnya.

Semoga kedepannya JKN dan BPJS Kesehatan di Indonesia semakin baik.

Sumber : http://www.kompasiana.com/andriyasy/bpjs-kesehatan-dan-kebijakan-yang-merugikan-masyarakat_54f91820a3331135028b471d

Komentar : Dalam kasus ini, pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi yang merata kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak hanya sekedar tau, akan tetapi masyarakat paham tentang program dari BPJS ini. Sehingga masyarakat tidak merasa diberatkan dan semua pihak mendapat keuntungan yang sama.

Muhamad Fachrul Ilyas 15Chloasma GravidarumObstetrics39

BPJS KESEHATAN, SANGAT MENGUNTUNGKAN RAKYATHerli | Jumat, 07 Maret 2014 - 06:03:03 WIB | dibaca: 2814 pembaca

Cikarang Utara, bekasikab.go.idSosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan) di Kantor Kecamatan Cikarang Utara, Kamis (6/3), diikuti oleh stake holder yang ada hingga perangkat RT dan RW se-Kecamatan Cikarang Utara.Kehadirat Bupati Bekasi, menjadi salah satu pemicu, banyaknya peserta sosialisasi yang hadir memenuhi undangan Camat Cikarang Utara.Hal ini terlihat, saat Bupati Kab. Bekasi, hendak meninggalkan ruang sosialisasi, banyak masyarakat ingin bersalaman dengan Bupati, serta bertegur sapa.Bupati yang masih muda ini, dengan sabar melayani tegur sapa dan uluran tangan dari peserta yang hadir, bahkan ada peserta yang juga anggota panitia pengawas (panwas), Edi Supriyadi, menyatakan keluhannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.Menurut Edi Supriyadi, dirinya selaku peserta BPJS, pernah ditolak oleh rumah sakit An-Nisa dan di rujuk ke rumah sakit lain.Bupati yang juga seorang dokter ini menjelaskan, "Di tolak oleh Rumah sakit An-Nisa mungkin karena di rumah sakit tersebut sudah penuh atau peralatan untuk mengobati penyakit pasien tidak ada, maka akan terjadi referensi ke rumah sakit lain, jadi bukan di tolak ya pak, Bapak selaku peserta BPJS Kesehatan, juga harus mengerti kondisi rumah sakit. "Masih di tempat sama, kepala BPJS Kesehatan Bekasi, dr. Agus Soearli, mengatakan jika ada rumah sakit yang menolak pasien peserta BPJS, akan diverifikasi dan jika terbukti akan diberikan sangsi. "Masih menurut Agus, "Pasien peserta BPJS Kesehatan, akan ditangani dengan baik sampai sembuh dengan biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, karena peserta telah membayar premi setiap bulannya dengan jumlah tertentu sesuai dengan kelas yang telah dibayarkan oleh peserta BPJS tersebut."" Dengan iuran perbulan 25.500 rupiah per bulan untuk kelas III, peserta sudah tidak perlu memikirkan biaya kamar rawat inap dan obat-obat yang harus diberikan ke pasien, dan itu untuk semua penyakit, mau itu jantung, kanker atau stroke dan lain sebagainya." Tutup Ketua BPJS Bekasi Wilayah Bekasi Kota dan Kabupaten ini.  

Sumber : http://bekasikab.go.id/berita-bpjs-kesehatan-sangat-menguntungkan-rakyat.html#ixzz3mjj6PLjo

Komentar : Menurut saya, pihak rumah sakit seharusnya memberikan alasan yang jelas dan sesuai fakta mengenai penyebab penolakan terhadap seorang pasien. Karena tanpa adanya penjelasan, maka akan timbul desas desus negatif di masyarakat tentang hal ini yang menyebabkan masyarakat enggan dalam menggunakan layanan ini. Padahal, program ini sangat menguntungkan bagi peserta BPJS. Ketika peserta sakit, mereka sudah tidak perlu memikirkan atau mengkhawatirkan biaya kamar rawat inap dan obat-obatan yang terkadang bagi sebagian orang sangatlah tinggi harganya.