Upload
trantuyen
View
228
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
1
2 3 4
5
1
2
3 4
5
Bogor, 22 Februari 2017
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANGKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2
OUTLINE
I. Isu Strategis dan Tantangan Global
II.Isu Strategis Penyelenggaraan Penataan Ruang
III.Sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang
IV.Proses Penyusunan RDTR
1.Makin MENURUNNYA
KUALITAS PERMUKIMAN di
perkotaan
2. ALIH FUNGSI LAHAN yang
berdampak pada:
• kesenjangan sosial
• peningkatan emisi
karbon
• climate change
A . I s u S t r a t e g i s
3
3. Salah urus dalam hal
pengalokasian ruang yang
menyebabkan
KESENJANGAN ANTAR DAN
DI DALAM WILAYAH
I. Isu Strategis dan Tantangan Global
Lanjutan…
4. TATA GUNA LAHAN YANG
TIDAK TEPAT menyebabkan
ketidakseimbangan intensitas
kendaraan pribadi
kemacetan
4
5. KOMPETENSI SDM
penyelenggara penataan
ruang yang belum memadai
5
1. KAWASAN STRATEGISGLOBALPosisi Indonesia berada padakawasan yang cepat berkembang(Pacific Ocean Rim & Indian OceanRim). Sebesar 75% aktivitasekonomi (containershipping/TEUS) berada di belahanAsia Pasifik.
2. GLOBAL WARMING DANCLIMATE CHANGE
Suhu bumi terpanas adalah padatahun 2010, yakni 14.64oC (0.65oClebih panas daripada tahun 1951-1980 (NASA, 2010). Pada tahun 2100,diprediksi kenaikan muka air lautakan menggenangkan 186.83 km2
(49%) luas wilayah Jakarta (DNPI,2011). Frekuensi bencana terkaitiklim meningkat pesat (siklon, banjir,kekeringan)
3. NEGARA ARCHIPELAGOIndonesia memiliki jumlah pulausebanyak 17.504 pulau (BPS, 2009) dan92 pulau kecil terluar (Hankam), dengangaris pantai sepanjang 108.000 dan 2/3nya terdiri dari laut dan perairan (perlupengaturan ruang untuk menjagakedaulatan NKRI).
6
4. RING OF FIRELetak Indonesia padaKawasan “Ring of Fire”dan Kawasan Pertemuan3 Lempeng Tektonik(perlu pengaturan untukmengantisipasi ancamanbencana alam).
Reppro dari LANAL-BATAM
7
1. Penyelesaian penyusunan, proses legislasi dan peninjauan kembali RTR Wilayah
Nasional/ Pulau /Kepulauan/Kawasan Strategis Nasional (KSN);
2. Pendampingan percepatan penyelesaian RTRW Prov/Kab/Kota dan penyusunan RDTR
3. Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek
Strategis Nasional (PSN)
4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan
5. Penyelesaian NSPK yang menjadi dasar penyusunan rencana tata ruang dan
pemanfaatan ruang
6. Sinkronisasi RTR dan Rencana Pembangunan
7. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dan keterpaduan penataan kawasan
8. Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah
(UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)
PEMBINAAN PENGAWASAN
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pemanfaatan
Ruang
Perencanaan
Tata Ruang
PENGATURAN
8
Sistem Perencanaan Dan Skala Peta Rencana Tata Ruang
Kedudukan Peta RTR Dalam Hirarki Informasi Geospasial
Peta RTR
Informasi Geospasial
1
23
4
5
1
2
3 4
5
Gambaran Umum Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang
RBI
Citra satelit
Album Peta
Peta Rencana
Peta Tematik
Peta Dasar
Sumber Data
Batas wilayah
Jalan
Sungai
Tutupan Lahan
Fisiografis
Kependudukan
Ekonomi dan keuangan
Sarana dan prasarana
Tematik lainnya
Pola ruang
Struktur ruang
Kawasan Strategis
Layout
Simbol
Pewarnaan
Sumber data
HASIL ANALISIS
DATA DASAR DAN TEMATIK
PENYAJIAN PETA => ALBUM PETA
Kelengkapan Peta Tematik - sesuai dengan Permen PU No.20/PRT/M/2011
Konsistensi data rencana – peta rencana disesuaikan dengan peta tematik dan peta dasar serta dokumen lain yang menjadi acuan perencanaan
Penyajian kartografis - Simbol,warna, aturan dan notasi
ADMINISTRASI SUNGAI KONTUR
GEOLOGI LERENG KAWASAN HUTAN
POLA RUANGSTRUKTUR RUANGKAW. STRATEGIS
IG
TEMATIK
PETA
RENCANA
TATA
RUANG
dst...
dst...
IG
DASAR
Proses Analisis Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang
NO JENIS IGT INSTANSI YANG SEHARUSNYA
BERTANGGUNGJAWAB
1 PETA LERENG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2 PETA MORFOLOGI KEMENTERIAN ESDM, DAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
3 PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI /DAS DITJEN SDA KEMENTERIAN PU, DAN BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
4 PETA PENGGUNAAN TANAH / LAND USE BPN
5 PETA GEOLOGI KEMENTERIAN ESDM
6 PETA KAWASAN PERTAMBANGAN KEMENTERIAN ESDM
7 PETA RAWAN BENCANA GUNUNG API, GEMPA KEMENTERIAN ESDM
8 PETA HIDROLOGI DITJEN SDA KEMENTERIAN PU, DAN BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL
9 PETA CURAH HUJAN BMKG
10 PETA RAWAN BENCANA BANJIR,TSUNAMI, ANGIN RIBUT KEMENTERIAN PU, BIG, BMKG, DAN KEMENTERIAN ESDM
11 PETA JENIS TANAH PUSLITANAK KEMETERIAN PERTANIAN
12 PETA KAWASAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
13 PETA RAWAN LONGSOR KEMENTERIAN ESDM
14 PETA KEPADATAN PENDUDUK BPS DAN BIG
15 PETA PERTANIAN/PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN
16 PETA KESESUAIAN LAHAN HASIL ANALISIS
Peta Tematik Untuk Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang
▪ Sebagai acuan dalampenyusunan RencanaPembangunan jangka panjangdan menengah;
▪ Sebagai acuan dalampemanfaatanruang/pengembangan wilayahdan mewujudkan keseimbanganpembangunan dalam wilayah;
▪ Sebagai dasar pengendalianpemanfaatan ruang dalampenataan/pengembanganwilayah, meliputi indikasi arahanperaturan zonasi, arahanperizinan, arahan insentif dandisinsentif, serta arahan sanksi;
▪ Memberikan kepastian hukumuntuk kegiatan investasi dalamwilayah oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta;
Fungsi Peta Rencana Tata Ruang
PersiapanPenyusunan RDTR
• Penyusunan KAK
• Penentuan metodologi
• Penganggaran kegiatan
• Kajian awal data sekunder• Persiapan teknis
Pengumpulan Data
•Data wilayah administrasi
•Data fisiografis
•Data kependudukan
•Data ekonomi dan keuangan
•Data ketersediaan prasarana dan sarana
•Data peruntukan ruang
•Data penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan
•Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan
•Peta dasar RDI, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang
Pengolahan dan Analisis Data
• Analisis karakteristik wilayah
• Analisis potensi dan masalah
• Analisis kualitas kinerja kawasan danlingkungan
Perumusan Konsep RDTR
•Konsep Pengembangan (rumusan tujuan, kebijakan dan strategi
•Naskah Teknis (tujuan penataan BWP, rencana pola runag, rencana jaringan prasarana, penetapan wilayah prioritas, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi)
Naskah Akademik Naskah RaperdaSumber: Permen PU NO. 20/PRT/M/2011
IV. Proses Penyusunan
RDTR
Teknokratis Partisipatif Politis
• Penyusunan Baru• Pemantapan Materi
Teknis
• Penyempurnaan Materi Teknis• Penyepakatan dengan
Pemangku Kepentingan Terkait• Legislasi
PROSES PENYUSUNAN RDTR SECARA UMUM
16
Citra Satelit Resolusi Tinggi Yang Telah Terkoreksi
Diolah Menjadi Peta Dasar Skala 1 : 5.000
Melalui Analisis Kewilayahan, Perencanaan & KesepakatanDiolah Menjadi Peta Rencana
Peta Rencana Pola Ruang - RDTR
Peta Rencana Jaringan Prasarana - RDTR
Pengecekan Peta Dasar (1)
a. Tema Batas administrasi
b. Tema Batas BWP dan Sub BWP
c. Tema Bangunan
Batas administrasi tergambar sesuai dengan pendetilan dari citra
Mengikuti batasan fisik atau administrasi yang telah didetailkan dari citra
Setiap bangunan yang memiliki ukuran lebih dari 2.5mx2.5 diplot sebagai polygon
Batas bersama (sharing boundary) untuk area bangunan yang padat sesuai ketentuan
Batas administrasi Kab/Kota yang dipakai mengikuti peta dari Kemendagri - BIG
Batas Kecamatan dan Desa mengikuti kesepakatan oleh daerah
Batas BWP dilengkapi dengan batas Sub BWP
Pengecekan Peta Dasar (2)
d. Tema Jaringan Jalan
e. Tema Perairan/Hidrografi
Semua objek Transportasi, Jembatan dan Terowongan sesuai kebutuhan area RDTR
Sungai dengan lebar > 2,5 m digambar sebagai polygon dan dilengkapi dengan garis tengah (centerline ) sungai
Semua sungai harus terhubung satu sama lain (snap ke center line ) dan membentuk suatu jaringan (network )
Garis tepi perairan tergenang (danau, tambak, rawa, dll) harus membentuk polygon
Sungai dengan lebar < 2,5 m digambar sebagai satu garis pada garis tengah sungai (centerline )
Penarikan objek landas pacu, dermaga laut, dan dermaga sungai mengikuti kaidah penarikan objek jalan
Jalan dengan lebar <2,5 m digambar sebagai satu garis pada as jalan (centerline)
Jalan dengan lebar > 2,5 m digambar sebagai polygon
Semua jalan harus terhubung satu sama lain (snap 2D) ke center line dan membentuk suatu jaringan (road network)
Semua objek Perairan/Hidrografi telah sesuai kebutuhan area RDTR
Pengecekan Peta Dasar (3)
f. Tema Toponimm
g. Tema Tutupan Lahan
Point toponim ditempatkan pada lokasi yang mewakili objek-objek
Toponim menjelaskan tidak hanya tipe objek, tetapi sampai pada nama objek
Klasifikasi sesuai dengan klasifikasi pedoman yang diberikan
Semua objek Tutupan Lahan telah sesuai kebutuhan area RDTR
Pengecekan Peta Dasar (4)-klasifikasi Tutupan Lahan
Klasifikasi ini
telah
disesuaikan
untuk
kebutuhan
penyusunan
pola ruang
pada skala
1:5.000, dan
memperhatikan
pula supaya
mempermudah
untuk
menentukan
zonasi RDTR
dan analisis
perencanaan
wilayah lainnya
Pengecekan Peta Dasar (5)-cek Topologi Dan Atribut
Dipastikan tidak ada kolom atribut
yang rancu,
tidak terdapat beberapa versi yang
membingungkan mana yang benar
dan mana yang salah.
Dipastikan pula tidak ada kolom-
kolom garbage yang tidak
diperlukan
Topologi
merupakan
aturan
hubungan
antar objek
spasial (titik,
garis, poligon)
dari suatu
unsur
geografis.
Topologi
diperlukan
untuk menjaga
integritas dan
kualitas data
geospasial
supaya dapat
dipertanggung-
jawabkan
Pengecekan Peta Tematik Pendukung Dalam Penyusunan PetaRDTR
DATA DATA
Sumber daya air (hidrologi
permukaan, air tanah)
Sistem jaringan prasarana air
minum
Sumber daya tanah (jenis tanah,
kesesuaian lahan)
Sistem jaringan persampahan
Topografi dan kelerengan Sistem prasarana energi dan
kelistrikan
Geologi lingkungan Sistem jaringan drainase dan
air limbah
Klimatologi Sebaran fasilitas umum dan
sosial
Kependudukan Sistem jaringan transportasi
Kebencanaan Sistem jaringan
telekomunikasi
Kawasan kehutanan, pertambangan,
perkebunan, pertanian
Status Hak Atas Tanah (Pertanahan)
Memastikan batas
terluar menggunakan
batas administrasi yang
dipakai / disepakati
Memastikan
kesesuaiannya pada peta
dasar, terutama pada
digitasi peta sistem
jaringan
Pengecekan Peta Pola Ruang RDTR – Kesesuaian Dengan PetaDasar
Lingkup area Rencana Pola Ruang harus sesuai
dengan batas administrasi / batas BWP yang sudah
disepakati untuk dipakai dalam Peta Dasar.
Kenampakan fisik wilayah harus sesuai antara Pola
Ruang dan Peta Dasar, seperti Garis Pantai, Sungai,
dan Danau/Waduk.
Memastikan secara umum, kedetailan deliniasi Pola
Ruang seharusnya adalah deliniasi pada skala yang
sama dengan skala Peta Dasar yang diacu.
Pengecekan Peta Pola Ruang RDTR – Klasifikasi Pola Ruang
Selama ini terdapat permasalahan pada
peta-peta Rencana Tata Ruang yang
dikeluhkan oleh banyak pihak, yaitu
terkait klasifikasi yang tidak standar.
Walau sudah terdapat peraturan
perundangan yang mengatur secara rinci
mengenai klasifikasi Rencana Pola Ruang
pada tiap level perencanaan, sering
didapati klasifikasi yang tidak sesuai,
berbeda nomenklaturnya, atau bahkan
mengada-adakan klasifikasi sendiri yang
sebenarnya merupakan sebuah “kegiatan”
umum yang bisa diatur dalam PZ.
Namun jika benar-benar tidak bisa
dimasukkan dalam zonasi yang sudah ada
dalam list, dan memerlukan zonasi
sendiri, diperbolehkan namun dengan
alasan yang tepat.
Kawasan (I) Zona (II) Sub Zona (III)
Hutan Lindung Hutan Lindung
Perlindungan Bawahan Perlindungan Bawahan
Perlindungan Setempat Perlindungan Setempat
Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau
Suaka Alam dan Cagar Budaya Suaka Alam dan Cagar Budaya
Rawan Bencana Alam Rawan Bencana Alam
Rumah Kepadatan Sangat Tinggi
Rumah Kepadatan Tinggi
Rumah Kepadatan Sedang
Rumah Kepadatan Rendah
Rumah Kepadatan Sangat Rendah
Perdagangan dan Jasa Tunggal
Perdagangan dan Jasa Kopel
Perdagangan dan Jasa Deret
Perkantoran Pemerintah
Perkantoran Swasta
Industri Kimia Dasar
Industri Mesin dan Logam Dasar
Industri Kecil
Aneka Industri
Pelayanan Pendidikan
Pelayanan Transportasi
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Olahraga
Pelayanan Sosial Budaya
Pelayanan Peribadatan
Peruntukan Pertanian
Peruntukan Pertambangan
Peruntukan Pariwisata
Peruntukan Pertahanan dan Keamanan
Peruntukan Tempat Pembuangan Akhir
Peruntukan Instalasi Pembuangan Air Limbah
Campuran Perumahan - Perdagangan Jasa
Campuran Perumahan - Perkantoran
Campuran Perkantoran - Perdagangan Jasa
Kawasan Budidaya
Zona Perumahan
Zona Perdagangan dan Jasa
Zona Perkantoran
Zona Industri
Zona Sarana Pelayanan Umum
Zona Peruntukan Lainnya
Zona Peruntukan Khusus
Zona Peruntukan Campuran
Kawasan Lindung
Pengecekan Peta Pola Ruang RDTR – Kepentingan Stakeholder
Perencanaan tata ruang adalah
sebuah bentuk kesepakatan
bersama yang kemudian akan
ditaati bersama.
Untuk itu dalam pembuatannya
perlu dipastikan apakah beberapa
aspek berikut ini sudah terpenuhi
kepentingannya
Aspek perencanaan pada hirarki di atasnya (RTRW)
Aspek arahan pembangunan dan investasi
Ketetapan SK Kehutanan
Ketetapan Lahan Baku Pertanian (LP2B)
Ijin Kawasan Pertambangan
Ijin Kawasan Perkebunan
Permukiman / lahan terbangun eksisting saat ini
Aspek analisis perencanaan keruangan
Penyesuaian pada Peraturan Zonasi
Pengecekan Peta Pola Ruang RDTR – Pengecekan Topologi
Mengenai Sungai, Waduk, dan Jalan yang
berbentuk poligon, perlu untuk tetap
dimasukkan (tetapi tidak menumpuk) ke dalam
area Rencana Pola Ruang, dan diberikan
keterangan Sungai, Danau, atau Jalan dalam
data atributnya, supaya tidak menghasilkan
gaps atau area yang kosong.
Tidak ada objek yang
menumpuk jadi satu pada
posisi yang sama (must not
overlap)
Tidak ada kesalahan ruang
kosong di dalam poligon (must
not have gaps)
Pengecekan topologi ini secara spesifik dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan luasan yang tidak konsisten, dan munculnya dua atau lebih fungsi Kawasan dalam satu area.
Dimana hal ini bisa terjadi karena adanya kesalahan menumpuknya dua atau lebih poligon dalam satu area
Pengecekan Peta Struktur Ruang RDTR
Memastikan kelengkapan unsur peta rencana struktur
ruang sesuai Permen PU 20/2011
Memastikan supaya hasil digitasinya sesuai dengan
kaidah pemetaan, tidak hanya menggeser peta jaringan
jalan untuk membentuk rencana jaringan prasarana
lain.
Serta memastikan supaya hasil digitasinya adalah pada
skala 1:5.000
TERIMAKASIH