33
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bogor, 22 Februari 2017 DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

1

2 3 4

5

1

2

3 4

5

Bogor, 22 Februari 2017

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANGKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Page 2: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

2

OUTLINE

I. Isu Strategis dan Tantangan Global

II.Isu Strategis Penyelenggaraan Penataan Ruang

III.Sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang

IV.Proses Penyusunan RDTR

Page 3: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

1.Makin MENURUNNYA

KUALITAS PERMUKIMAN di

perkotaan

2. ALIH FUNGSI LAHAN yang

berdampak pada:

• kesenjangan sosial

• peningkatan emisi

karbon

• climate change

A . I s u S t r a t e g i s

3

3. Salah urus dalam hal

pengalokasian ruang yang

menyebabkan

KESENJANGAN ANTAR DAN

DI DALAM WILAYAH

I. Isu Strategis dan Tantangan Global

Page 4: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Lanjutan…

4. TATA GUNA LAHAN YANG

TIDAK TEPAT menyebabkan

ketidakseimbangan intensitas

kendaraan pribadi

kemacetan

4

5. KOMPETENSI SDM

penyelenggara penataan

ruang yang belum memadai

Page 5: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

5

1. KAWASAN STRATEGISGLOBALPosisi Indonesia berada padakawasan yang cepat berkembang(Pacific Ocean Rim & Indian OceanRim). Sebesar 75% aktivitasekonomi (containershipping/TEUS) berada di belahanAsia Pasifik.

2. GLOBAL WARMING DANCLIMATE CHANGE

Suhu bumi terpanas adalah padatahun 2010, yakni 14.64oC (0.65oClebih panas daripada tahun 1951-1980 (NASA, 2010). Pada tahun 2100,diprediksi kenaikan muka air lautakan menggenangkan 186.83 km2

(49%) luas wilayah Jakarta (DNPI,2011). Frekuensi bencana terkaitiklim meningkat pesat (siklon, banjir,kekeringan)

Page 6: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

3. NEGARA ARCHIPELAGOIndonesia memiliki jumlah pulausebanyak 17.504 pulau (BPS, 2009) dan92 pulau kecil terluar (Hankam), dengangaris pantai sepanjang 108.000 dan 2/3nya terdiri dari laut dan perairan (perlupengaturan ruang untuk menjagakedaulatan NKRI).

6

4. RING OF FIRELetak Indonesia padaKawasan “Ring of Fire”dan Kawasan Pertemuan3 Lempeng Tektonik(perlu pengaturan untukmengantisipasi ancamanbencana alam).

Reppro dari LANAL-BATAM

Page 7: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

7

1. Penyelesaian penyusunan, proses legislasi dan peninjauan kembali RTR Wilayah

Nasional/ Pulau /Kepulauan/Kawasan Strategis Nasional (KSN);

2. Pendampingan percepatan penyelesaian RTRW Prov/Kab/Kota dan penyusunan RDTR

3. Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek

Strategis Nasional (PSN)

4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

5. Penyelesaian NSPK yang menjadi dasar penyusunan rencana tata ruang dan

pemanfaatan ruang

6. Sinkronisasi RTR dan Rencana Pembangunan

7. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dan keterpaduan penataan kawasan

8. Penguatan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah

Page 8: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

(UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)

PEMBINAAN PENGAWASAN

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Pemanfaatan

Ruang

Perencanaan

Tata Ruang

PENGATURAN

8

Page 9: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Sistem Perencanaan Dan Skala Peta Rencana Tata Ruang

Page 10: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Kedudukan Peta RTR Dalam Hirarki Informasi Geospasial

Peta RTR

Page 11: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Informasi Geospasial

1

23

4

5

1

2

3 4

5

Page 12: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Gambaran Umum Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang

RBI

Citra satelit

Album Peta

Peta Rencana

Peta Tematik

Peta Dasar

Sumber Data

Batas wilayah

Jalan

Sungai

Tutupan Lahan

Fisiografis

Kependudukan

Ekonomi dan keuangan

Sarana dan prasarana

Tematik lainnya

Pola ruang

Struktur ruang

Kawasan Strategis

Layout

Simbol

Pewarnaan

Sumber data

Page 13: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

HASIL ANALISIS

DATA DASAR DAN TEMATIK

PENYAJIAN PETA => ALBUM PETA

Kelengkapan Peta Tematik - sesuai dengan Permen PU No.20/PRT/M/2011

Konsistensi data rencana – peta rencana disesuaikan dengan peta tematik dan peta dasar serta dokumen lain yang menjadi acuan perencanaan

Penyajian kartografis - Simbol,warna, aturan dan notasi

ADMINISTRASI SUNGAI KONTUR

GEOLOGI LERENG KAWASAN HUTAN

POLA RUANGSTRUKTUR RUANGKAW. STRATEGIS

IG

TEMATIK

PETA

RENCANA

TATA

RUANG

dst...

dst...

IG

DASAR

Proses Analisis Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang

Page 14: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

NO JENIS IGT INSTANSI YANG SEHARUSNYA

BERTANGGUNGJAWAB

1 PETA LERENG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

2 PETA MORFOLOGI KEMENTERIAN ESDM, DAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

3 PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI /DAS DITJEN SDA KEMENTERIAN PU, DAN BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL

4 PETA PENGGUNAAN TANAH / LAND USE BPN

5 PETA GEOLOGI KEMENTERIAN ESDM

6 PETA KAWASAN PERTAMBANGAN KEMENTERIAN ESDM

7 PETA RAWAN BENCANA GUNUNG API, GEMPA KEMENTERIAN ESDM

8 PETA HIDROLOGI DITJEN SDA KEMENTERIAN PU, DAN BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL

9 PETA CURAH HUJAN BMKG

10 PETA RAWAN BENCANA BANJIR,TSUNAMI, ANGIN RIBUT KEMENTERIAN PU, BIG, BMKG, DAN KEMENTERIAN ESDM

11 PETA JENIS TANAH PUSLITANAK KEMETERIAN PERTANIAN

12 PETA KAWASAN KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

13 PETA RAWAN LONGSOR KEMENTERIAN ESDM

14 PETA KEPADATAN PENDUDUK BPS DAN BIG

15 PETA PERTANIAN/PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN

16 PETA KESESUAIAN LAHAN HASIL ANALISIS

Peta Tematik Untuk Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang

Page 15: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

▪ Sebagai acuan dalampenyusunan RencanaPembangunan jangka panjangdan menengah;

▪ Sebagai acuan dalampemanfaatanruang/pengembangan wilayahdan mewujudkan keseimbanganpembangunan dalam wilayah;

▪ Sebagai dasar pengendalianpemanfaatan ruang dalampenataan/pengembanganwilayah, meliputi indikasi arahanperaturan zonasi, arahanperizinan, arahan insentif dandisinsentif, serta arahan sanksi;

▪ Memberikan kepastian hukumuntuk kegiatan investasi dalamwilayah oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta;

Fungsi Peta Rencana Tata Ruang

Page 16: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

PersiapanPenyusunan RDTR

• Penyusunan KAK

• Penentuan metodologi

• Penganggaran kegiatan

• Kajian awal data sekunder• Persiapan teknis

Pengumpulan Data

•Data wilayah administrasi

•Data fisiografis

•Data kependudukan

•Data ekonomi dan keuangan

•Data ketersediaan prasarana dan sarana

•Data peruntukan ruang

•Data penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan

•Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan

•Peta dasar RDI, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang

Pengolahan dan Analisis Data

• Analisis karakteristik wilayah

• Analisis potensi dan masalah

• Analisis kualitas kinerja kawasan danlingkungan

Perumusan Konsep RDTR

•Konsep Pengembangan (rumusan tujuan, kebijakan dan strategi

•Naskah Teknis (tujuan penataan BWP, rencana pola runag, rencana jaringan prasarana, penetapan wilayah prioritas, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi)

Naskah Akademik Naskah RaperdaSumber: Permen PU NO. 20/PRT/M/2011

IV. Proses Penyusunan

RDTR

Teknokratis Partisipatif Politis

• Penyusunan Baru• Pemantapan Materi

Teknis

• Penyempurnaan Materi Teknis• Penyepakatan dengan

Pemangku Kepentingan Terkait• Legislasi

PROSES PENYUSUNAN RDTR SECARA UMUM

16

Page 17: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Citra Satelit Resolusi Tinggi Yang Telah Terkoreksi

Page 18: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Diolah Menjadi Peta Dasar Skala 1 : 5.000

Page 19: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Melalui Analisis Kewilayahan, Perencanaan & KesepakatanDiolah Menjadi Peta Rencana

Page 20: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Peta Rencana Pola Ruang - RDTR

Page 21: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Peta Rencana Jaringan Prasarana - RDTR

Page 22: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Pengecekan Peta Dasar (1)

a. Tema Batas administrasi

b. Tema Batas BWP dan Sub BWP

c. Tema Bangunan

Batas administrasi tergambar sesuai dengan pendetilan dari citra

Mengikuti batasan fisik atau administrasi yang telah didetailkan dari citra

Setiap bangunan yang memiliki ukuran lebih dari 2.5mx2.5 diplot sebagai polygon

Batas bersama (sharing boundary) untuk area bangunan yang padat sesuai ketentuan

Batas administrasi Kab/Kota yang dipakai mengikuti peta dari Kemendagri - BIG

Batas Kecamatan dan Desa mengikuti kesepakatan oleh daerah

Batas BWP dilengkapi dengan batas Sub BWP

Page 23: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Pengecekan Peta Dasar (2)

d. Tema Jaringan Jalan

e. Tema Perairan/Hidrografi

Semua objek Transportasi, Jembatan dan Terowongan sesuai kebutuhan area RDTR

Sungai dengan lebar > 2,5 m digambar sebagai polygon dan dilengkapi dengan garis tengah (centerline ) sungai

Semua sungai harus terhubung satu sama lain (snap ke center line ) dan membentuk suatu jaringan (network )

Garis tepi perairan tergenang (danau, tambak, rawa, dll) harus membentuk polygon

Sungai dengan lebar < 2,5 m digambar sebagai satu garis pada garis tengah sungai (centerline )

Penarikan objek landas pacu, dermaga laut, dan dermaga sungai mengikuti kaidah penarikan objek jalan

Jalan dengan lebar <2,5 m digambar sebagai satu garis pada as jalan (centerline)

Jalan dengan lebar > 2,5 m digambar sebagai polygon

Semua jalan harus terhubung satu sama lain (snap 2D) ke center line dan membentuk suatu jaringan (road network)

Semua objek Perairan/Hidrografi telah sesuai kebutuhan area RDTR

Page 24: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Pengecekan Peta Dasar (3)

f. Tema Toponimm

g. Tema Tutupan Lahan

Point toponim ditempatkan pada lokasi yang mewakili objek-objek

Toponim menjelaskan tidak hanya tipe objek, tetapi sampai pada nama objek

Klasifikasi sesuai dengan klasifikasi pedoman yang diberikan

Semua objek Tutupan Lahan telah sesuai kebutuhan area RDTR

Page 25: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Pengecekan Peta Dasar (4)-klasifikasi Tutupan Lahan

Klasifikasi ini

telah

disesuaikan

untuk

kebutuhan

penyusunan

pola ruang

pada skala

1:5.000, dan

memperhatikan

pula supaya

mempermudah

untuk

menentukan

zonasi RDTR

dan analisis

perencanaan

wilayah lainnya

Page 26: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Pengecekan Peta Dasar (5)-cek Topologi Dan Atribut

Dipastikan tidak ada kolom atribut

yang rancu,

tidak terdapat beberapa versi yang

membingungkan mana yang benar

dan mana yang salah.

Dipastikan pula tidak ada kolom-

kolom garbage yang tidak

diperlukan

Topologi

merupakan

aturan

hubungan

antar objek

spasial (titik,

garis, poligon)

dari suatu

unsur

geografis.

Topologi

diperlukan

untuk menjaga

integritas dan

kualitas data

geospasial

supaya dapat

dipertanggung-

jawabkan

Page 27: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Pengecekan Peta Tematik Pendukung Dalam Penyusunan PetaRDTR

DATA DATA

Sumber daya air (hidrologi

permukaan, air tanah)

Sistem jaringan prasarana air

minum

Sumber daya tanah (jenis tanah,

kesesuaian lahan)

Sistem jaringan persampahan

Topografi dan kelerengan Sistem prasarana energi dan

kelistrikan

Geologi lingkungan Sistem jaringan drainase dan

air limbah

Klimatologi Sebaran fasilitas umum dan

sosial

Kependudukan Sistem jaringan transportasi

Kebencanaan Sistem jaringan

telekomunikasi

Kawasan kehutanan, pertambangan,

perkebunan, pertanian

Status Hak Atas Tanah (Pertanahan)

Memastikan batas

terluar menggunakan

batas administrasi yang

dipakai / disepakati

Memastikan

kesesuaiannya pada peta

dasar, terutama pada

digitasi peta sistem

jaringan

Page 28: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Pengecekan Peta Pola Ruang RDTR – Kesesuaian Dengan PetaDasar

Lingkup area Rencana Pola Ruang harus sesuai

dengan batas administrasi / batas BWP yang sudah

disepakati untuk dipakai dalam Peta Dasar.

Kenampakan fisik wilayah harus sesuai antara Pola

Ruang dan Peta Dasar, seperti Garis Pantai, Sungai,

dan Danau/Waduk.

Memastikan secara umum, kedetailan deliniasi Pola

Ruang seharusnya adalah deliniasi pada skala yang

sama dengan skala Peta Dasar yang diacu.

Page 29: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Pengecekan Peta Pola Ruang RDTR – Klasifikasi Pola Ruang

Selama ini terdapat permasalahan pada

peta-peta Rencana Tata Ruang yang

dikeluhkan oleh banyak pihak, yaitu

terkait klasifikasi yang tidak standar.

Walau sudah terdapat peraturan

perundangan yang mengatur secara rinci

mengenai klasifikasi Rencana Pola Ruang

pada tiap level perencanaan, sering

didapati klasifikasi yang tidak sesuai,

berbeda nomenklaturnya, atau bahkan

mengada-adakan klasifikasi sendiri yang

sebenarnya merupakan sebuah “kegiatan”

umum yang bisa diatur dalam PZ.

Namun jika benar-benar tidak bisa

dimasukkan dalam zonasi yang sudah ada

dalam list, dan memerlukan zonasi

sendiri, diperbolehkan namun dengan

alasan yang tepat.

Kawasan (I) Zona (II) Sub Zona (III)

Hutan Lindung Hutan Lindung

Perlindungan Bawahan Perlindungan Bawahan

Perlindungan Setempat Perlindungan Setempat

Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau

Suaka Alam dan Cagar Budaya Suaka Alam dan Cagar Budaya

Rawan Bencana Alam Rawan Bencana Alam

Rumah Kepadatan Sangat Tinggi

Rumah Kepadatan Tinggi

Rumah Kepadatan Sedang

Rumah Kepadatan Rendah

Rumah Kepadatan Sangat Rendah

Perdagangan dan Jasa Tunggal

Perdagangan dan Jasa Kopel

Perdagangan dan Jasa Deret

Perkantoran Pemerintah

Perkantoran Swasta

Industri Kimia Dasar

Industri Mesin dan Logam Dasar

Industri Kecil

Aneka Industri

Pelayanan Pendidikan

Pelayanan Transportasi

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Olahraga

Pelayanan Sosial Budaya

Pelayanan Peribadatan

Peruntukan Pertanian

Peruntukan Pertambangan

Peruntukan Pariwisata

Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Peruntukan Tempat Pembuangan Akhir

Peruntukan Instalasi Pembuangan Air Limbah

Campuran Perumahan - Perdagangan Jasa

Campuran Perumahan - Perkantoran

Campuran Perkantoran - Perdagangan Jasa

Kawasan Budidaya

Zona Perumahan

Zona Perdagangan dan Jasa

Zona Perkantoran

Zona Industri

Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Peruntukan Lainnya

Zona Peruntukan Khusus

Zona Peruntukan Campuran

Kawasan Lindung

Page 30: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Pengecekan Peta Pola Ruang RDTR – Kepentingan Stakeholder

Perencanaan tata ruang adalah

sebuah bentuk kesepakatan

bersama yang kemudian akan

ditaati bersama.

Untuk itu dalam pembuatannya

perlu dipastikan apakah beberapa

aspek berikut ini sudah terpenuhi

kepentingannya

Aspek perencanaan pada hirarki di atasnya (RTRW)

Aspek arahan pembangunan dan investasi

Ketetapan SK Kehutanan

Ketetapan Lahan Baku Pertanian (LP2B)

Ijin Kawasan Pertambangan

Ijin Kawasan Perkebunan

Permukiman / lahan terbangun eksisting saat ini

Aspek analisis perencanaan keruangan

Penyesuaian pada Peraturan Zonasi

Page 31: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Pengecekan Peta Pola Ruang RDTR – Pengecekan Topologi

Mengenai Sungai, Waduk, dan Jalan yang

berbentuk poligon, perlu untuk tetap

dimasukkan (tetapi tidak menumpuk) ke dalam

area Rencana Pola Ruang, dan diberikan

keterangan Sungai, Danau, atau Jalan dalam

data atributnya, supaya tidak menghasilkan

gaps atau area yang kosong.

Tidak ada objek yang

menumpuk jadi satu pada

posisi yang sama (must not

overlap)

Tidak ada kesalahan ruang

kosong di dalam poligon (must

not have gaps)

Pengecekan topologi ini secara spesifik dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan luasan yang tidak konsisten, dan munculnya dua atau lebih fungsi Kawasan dalam satu area.

Dimana hal ini bisa terjadi karena adanya kesalahan menumpuknya dua atau lebih poligon dalam satu area

Page 32: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

Pengecekan Peta Struktur Ruang RDTR

Memastikan kelengkapan unsur peta rencana struktur

ruang sesuai Permen PU 20/2011

Memastikan supaya hasil digitasinya sesuai dengan

kaidah pemetaan, tidak hanya menggeser peta jaringan

jalan untuk membentuk rencana jaringan prasarana

lain.

Serta memastikan supaya hasil digitasinya adalah pada

skala 1:5.000

Page 33: Bogor, 22 Februari 2017 - mit.biotrop.org · Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam mengakomodir Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Penyusunan RDTR di Kawasan Perbatasan

TERIMAKASIH