bkad.bantulkab.go.id · c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian ... Berdasarkan urusan yang ditangani, peranan BKAD mewujudkan indikator kinerja dari sasaran

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2019

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk

periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang

langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan

dokumen perencanaan tahunan dalam rangka terwujudnya

perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien

sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran

pembangunan/pemerintahan daerah. Dengan demikian Renja OPD

merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka Renja OPD harus

dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel,

partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. OPD

dalam menyusun Renja mengacu pada kerangka arahan yang

dirumuskan dalam RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Peraturan

Bupati, dalam penyusunan Renja OPD dapat dikerjakan secara

simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi

pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja

terhadap pencapaian Renstra SKPD. Fungsi Renja OPD yang disusun

setiap tahun yaitu sebagai berikut:

a. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari program Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD sehingga terdapat

keharmonisan pelaksanaan program dalam pencapaian sasaran

strategis OPD;

b. Renja OPD merupakan acuan bagi OPD untuk memasukan program

dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) tahunan; dan

c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk

mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam

Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerjanya.

Mengingat dokumen Renja OPD memiliki peran penting dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, maka tahapan

penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti

tata cara penyusunannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bagan alur tahapan penyusunan

Renja OPD adalah sebagai berikut: (lihat gambar 1.1)

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD

Kabupaten/Kota

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) merupakan salah satu OPD

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul pada tanggal 23 Desember 2016. Dalam Peraturan

Daerah tersebut pada Bab II pasal 3 huruf e nomor 3 disebutkan Badan

Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan urusan penunjang

keuangan. Ketugasan BKAD sebagai penyelenggara urusan penunjang

keuangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun

2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, BKAD yaitu

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan. Oleh karena itu BKAD berkewajiban

menyusun dokumen perencanaan tahun 2019 dalam bentuk dokumen

Renja yang disesuaikan dengan urusan yang ditangani. Oleh karena itu

melalui penyusunan Renja ini, program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis

sebagaimana yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun

2016-2021 dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya BKAD

mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul mewujudkan prioritas

daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bantul

Tahun 2019. Berdasarkan urusan yang ditangani, peranan BKAD

mewujudkan indikator kinerja dari sasaran daerah yaitu pada misi

pertama yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif,

efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi dan

misi ketiga yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang

difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan

pengentasan kemiskinan. Sebagai indikator kinerja utama (IKU) dari

misi pertama yaitu indeks tata kelola pemerintahan (Indonesia

Governance Index/IGI) dan salah satu IKU dari misi ketiga yaitu

pertumbuhan ekonomi. Maka sesuai urusan yang ditangani dalam

pencapaian target IKU sasaran daerah dari misi I BKAD telah

menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya pengelolaan

keuangan daerah dengan indikator kinerja berupa opini BPK RI

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten

Bantul dan meningkatnya kontribusi PAD dengan 2 (dua) indikator

kinerja yaitu persentase PAD terhadap belanja daerah dan persentase

PAD terhadap pendapatan daerah. Sedang upaya mendukung

terwujudnya salah satu target IKU sasaran daerah dari misi ke-tiga,

BKAD telah menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya

penyerapan anggaran belanja pemerintah dengan indikator kinerja

percepatan belanja pemerintah.

Pendekatan yang dipergunakan sebagai landasan dalam penyusunan

dokumen Renja BKAD Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan 1) kinerja bahwa program dan kegiatan yang

direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan

pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk

melaksanakannya secara efektif dan efisiensi sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan

dan Aset Daerah; 2) pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan

kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif

penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi

terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang diperkirakan

dalam prakiraan maju; dan 3) pendekatan perencanaan dan

penganggaran terpadu bahwa pengambilan keputusan penetapan

program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu

kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang teritegrasi,

konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan

sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah;

2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, jumlah dana yang tersedia

untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungan

berdasarka standar satuan harga yang ditetapkan dalam Peraturan

Bupati.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Bantul

Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan Perubahan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019 termasuk Renja Badan Keuangan dan

Aset Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja BKAD Kabupaten Bantul

tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

f. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun

2006–2025;

h. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor

109 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2019;

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan

Keuangan dan Aset Daerah dalam penyusunan RKA BKAD Tahun 2019.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja BKAD Tahun 2019 adalah

menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan

perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta

menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap

perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen

perencanaan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019

yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun

Anggaran 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dari dokumen Perubahan Renja BKAD

Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

OPD

BKAD sebagai OPD yang bertugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan

dengan lingkup fungsi pelayanan yang diselenggarakan meliputi bidang

pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah. Keberhasilan atau

kegagalan terselenggaranya ketugasan BKAD terukur dengan

pencapaian atas empat indikator kinerja dari tiga sasaran strategis yaitu

sebagai berikut:

a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator

kinerja opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul tahun

n-1 (n=tahun berjalan);

b. Meningkatnya kontribusi PAD dengan indikator kinerja persentase

PAD terhadap pendapatan daerah dan persentase PAD terhadap

belanja daerah; dan

c. Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah dengan

indikator kinerja percepatan belanja pemerintah.

Keempat indikator kinerja merupakan indikator kinerja utama

BKAD sebagai bentuk dukungan BKAD kepada Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul dalam pencapaian IKU dari sasaran daerah

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kualitas

dengan indikator sasaran indeks tata kelola Pemerintahan (Indonesia

Governance Index/IGI) dan terwujudnya perekonomian daerah yang

berkualitas dengan indikator sasaran pertumbuhan ekonomi. Keempat

indikator kinerja tersebut sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan

BKAD dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan yang dapat dikelompokkan sebagai ukuran kinerja

pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan sebagai ukuran

kinerja pada aspek pendapatan daerah sesuai dengan sasaran strategis

yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra

BKAD/DPPKAD tahun 2016-2021. Evaluasi atas pelaksanaan rencana

kerja tahun 2017 dan capaian Renstra yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Bidang

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan pada

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah terukur dengan

tercapainya atau tidak tercapainya indikator kinerja dari sasaran

strategis BKAD yaitu meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

berupa opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD

Kabupaten Bantul tahun n-1 (n=tahun berjalan). LKPD disusun

sebagai suatu sistem manajemen keuangan daerah yang meliputi

sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan

anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-

unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap

perturan perundangan. Selain itu LKPD merupakan produk akhir

dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul

tahun n-1 (n=tahun berjalan). Tahun 2018 untuk ke-6 ( enam )

kalinya Pemerintah Kabupaten Bantul meraih opini WTP atas

LKPD Kabupaten Bantul. Opini WTP merupakan penilaian

tertinggi yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

sebagai auditor eksternal tersebut yang menunjukkan bahwa

laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak

terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar.

Dipertahankan opini tersebut memperlihatkan semakin

akuntabilitas tata kelola keuangan daerah yang telah

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Capaian atas

target indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya

akuntabilitas tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP

berbasis akrual adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.1)

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun n-1

Indikator Formula Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017 Target Tahun 2018 Target Realisasi

% Capaian

Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1 (n=tahun berjalan)

Opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun N-1 (1=WTP; 2=WDP; 3=Tidak Wajar dan 4=Tidak Menyatakan Pendapat)

1 1 1 100% 1

Tercapainya target indikator kinerja dari sasaran strategis

meningkatnya pengelolaan keuangan daerah didukung dengan

terlaksananya kegiatan-kegiatan dari 2 (dua) program utama yaitu

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah yang dilaksanakan oleh bidang Anggaran

dan bidang Akuntansi;

2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah dilaksanakan oleh Sekretariat BKAD bersifat

sebagai kegiatan-kegiatan bersifat fasilitasi; dan

3. Program pengelolaan barang daerah dilaksanakan oleh bidang

Aset.

Capaian atas indikator kinerja (outcome) dari program peningkatan

dan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh bidang

Akuntansi dan bidang Anggaran telah mendukung tercapai opini

WTP serta sebagai upaya untuk mempertahankan opini WTP atas

LKPD Kabupaten Bantul pada tahun berikutnya. Capaian atas

indikator kinerja atau sebagai outcome dari program peningkatan

dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan program

pengelolaan barang daerah yaitu sebagai berikut:

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Aspek

Penganggaran dan Pengendalian

Inti ketugasan Bidang Anggaran adalah membantu ketugasan

kepala BKAD selaku kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah (SKPKD) selaku PPKD yaitu menyusun rancangan APBD

dan rancangan Perubahan APBD. Bidang Anggaran juga

memiliki ketugasan membantu terlaksananya wewenang PPKD

dalam melaksanakan fungsi BUD yaitu menyusun kebijakan

dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA/DPPA

OPD, dan melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. Selain

itu bidang Anggaran sebagai salah satu Kuasa BUD bertugas

menyiapkan anggaran kas dan menyiapkan SPD.

Terselenggaranya ketugasan tersebut, bidang Anggaran telah

melaksanakan 11 kegiatan dari program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan empat

indikator kinerja sebagai hasil/outcome dari program tersebut.

Capaian atas indikator kinerja tersebut yaitu: (lihat Tabel 2.2)

Tabel 2.2

Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Formula Realisasi Tahun 2016

Tahun 2017 Target Tahun 2018 Target Realisasi %

Capaian

Ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul

Tgl ditandangani persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD ttg raperda APBD dibanding dgn waktu persetujuan antara Bupati dan pimpinan DPRD tentang raperda APBD yg diatur dalam peraturan perundang-undangan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)

1 1 1 100% 1

Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Jumlah Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam tahun n

2 2 2 100% 2

Berkurangnya jumlah permohonan revisi DPA dan melebihi standar

Jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun n-1 dikurangi jml revisi DPA/melebihi standar harga barang & jasa tahun dikalikan 100%

5% 5% 5% 100% 5

Tercapainya target indikator kinerja pada aspek perencanaan

dan pengendalian APBD sebagaimana pada Tabel 2.2 diatas

didukung terlaksananya kegiatan-kegiatan 1)penyusunan

analisa standar belanja, 2)penyusunan standar satuan harga,

3)penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD ,

4)penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

APBD, 5)penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

perubahan APBD, 6)penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran perubahan APBD, 7)pencermatan dan

penerbitan DPA SKPD, 8)penyusunan anggaran kas, 9)penerbitan

SPD, 10)penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

dan 11)pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

yang memiliki kinerja keluaran (output) sesuai dengan target

atau memiliki angka persentase capaian 100%.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Ketugasan pokok bidang Akuntansi adalah membantu

terselenggaranya ketugasan kepala BKAD selaku kepala SKPKD

selaku PPKD yaitu menyusun laporan keuangan daerah dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

membantu melaksanakan fungsi BUD yang berwenang memberi

petunjuk teknis sistem penerimaan dan pengeluaran kas

daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan daerah, dan menyajikan informasi keuangan daerah;

dan sebagai kuasa BUD bertugas yaitu memantau pelaksanaan

penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/atau lembaga

keuangan lainnya yang ditunjuk.

Capaian kinerja atas indikator kinerja (outcome) program

peningkatan dan pengembangan keuangan daerah pada aspek

terselenggaranya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.3)

Tabel 2.3

Target dan Realisasi Indikator Kinerja (Outcome)

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah



% Capaian

Ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan

Waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dibanding dengan waktu penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang diatur dalam peraturan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)

1 1 1 100% 1

Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar

(Jumlah SKPD yang menerapkan berbasis akrual dibagi dengan jumlah SKPD) dikalikan 100%

60% 75% 75% 100% 80%

Tercapainya target indikator kinerja pada aspek sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sebagaimana pada

Tabel 2.3 diatas didukung terlaksananya kegiatan-kegiatan dari

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah yaitu 1)Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2)Penyusunan

Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 3)Penyusunan Neraca

Dinas Instansi, 4)Pemantauan penyerapan anggaran dan

peningkatan kualitas keuangan daerah, 5) Penyusunan Laporan

Semesteran,6) Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan

Keuangan dan Percepatan Penyerapan Anggaran, dan 7)

Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi.

Tahun 2017 ke-tujuh kegiatan tersebut memiliki kinerja

keluaran (output) sesuai dengan target atau memiliki angka

persentase capaian 100%.


Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ketugasan pokok dari bidang Aset adalah membantu terkait

dengan sebagai berikut:

1. Terlaksananya wewenang kepala BKAD sebagai PPKD dalam

melaksanakan fungsinya selaku BUD yaitu melaksanakan

kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah, dan menyimpan seluruh bukti

kepemilikan kekayaan daerah;

2. Terlaksananya wewenang dan tanggungjawab kepala BKAD

sebagai Pejabat Penatausahaan Barang antara lain meneliti

dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan

rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik

daerah kepada Pengelola Barang, memberikan pertimbangan

kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan

dan pemindahtanganan barang milik daerah yang

memerlukan persetujuan Bupati serta mengatur

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan

penghapusan barang milik daerah; dan

3. Terlaksananya ketugasan kepala bidang Aset sebagai

Pengurus Barang Pengelola.

Terselenggaranya ketugasan sebagaimana tersebut diatas

bidang Aset melaksanakan program pengelolaan barang daerah.

Program ini dilaksanakan dalam rangka mengamankan barang

milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan

dalam pengelolaan barang milik daerah dan memberikan

jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan barang/milik

daerah. Sedangkan tujuan dari program pengelolaan barang

milik daerah adalah menunjang kelancaran pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terwujudnya

akuntabilitas, terwujudnya ketertiban, efektif dan efisien dalam

pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu pengelolaan barang milik daerah mempunyai peran

yang penting sebagai salah satu unsur penilaian opini

pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul terkait

dengan penyajian aset tetap pada Neraca Kabupaten Bantul.

Maka sasaran program ini adalah teriventarisasinya aset daerah

seluruh OPD/Unit Kerja dengan indikator kinerja akurasi data

BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1 (n=tahun berjalan). Capaian

atas indikator kinerja dari program pengelolaan barang daerah

adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.4)

Tabel 2.4

Target dan Realisasi Indikator Kinerja (Outcome)

Program Pengelolaan Barang Daerah



% Capaian

Akurasi Data BMD

Selisih antara jumlah aset per 31 Desember dengan jumlah aset hasil audit BPK dibagi jumlah aset hasil audit BPK x 100%

75% 80% 99,19% 132% 100%

Tercapainya target indikator kinerja pada tata kelola barang

milik daerah sebagaimana pada Tabel 2.4 didukung

terlaksananya kegiatan-kegiatan yaitu 1)Peningkatan SDM

aparatur Pemda, 2)Simbada, 3)Penyusunan perencanaan &

pelaporan pengelolaan barang, 4)Penataan aset, 5)Penghapusan

barang daerah, 6)Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik

Daerah, 7)Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah,

8)Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, 9)Pengamanan

Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah Penyusunan,

10)Regulasi Pengelolaan BMD, dan 11)Penyusunan Buku Kerja

dan Kalender. Tahun 2017 dari 11 kegiatan tersebut memiliki

kinerja keluaran (output) sesuai dengan target atau memiliki

angka persentase capaian 100%.

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Indikator Kinerja

Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah

Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan pada

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah selain terukur

dengan tercapainya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun

n-1 (n=tahun berjalan) sebagai indikator kinerja dari sasaran

strategis BKAD yaitu terwujud

akuntabilitas tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP

berbasi akrual, juga terukur dengan indikator kinerja percepatan

peryerapan belanja pemerintah daerah. Indikator kinerja tersebut

sebagai indikator kinerja dari sasaran terwujudnya disiplin

penyerapan anggaran belanja pemerintah sesuai dengan alokasi

anggaran kas. Tahun 2017 percepatan penyerapan belanja

pemerintah ditargetkan dicapai sebesar 60%. Pengukuran atas

indikator kinerja tersebut dengan mempergunakan penilaian atas

penyerapan anggaran belanja daerah semester I dibandingkan

dengan anggaran belanja daerah yang dialokasikan semester I

sebagaimana diatur dalam anggaran kas.

Manajemen kas/anggaran kas dipergunakan untuk menilai baik

tidaknya perencanaan yang dibuat oleh OPD dalam penyerapan

anggaran belanja daerah khususnya penyerapan belanja

langsung, karena penyerapan belanja langsung oleh OPD yang

sesuai dengan dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas

menunjukkan perencanaan yang baik dimana kegiatan-kegiatan

dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan jadwal atau alokasi

penarikan dana yang tercatum dalam masing-masing DPA/DPPA

OPD. Berdasarkan perubahan anggaran kas sebagai manajemen

kas yang telah mengatur ketersediaan dana dalam rangka

membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung semester

I dan II selama tahun 2017 yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 2.5

dan Tabel 2.6)

Grafik 2.5 Penyerapan Belanja Daerah per Semester Tahun 2017

Sumber data : BKAD, data sangat sementara per Januari 2017 (sebelum diaudit BPK)

Tabel 2.6 Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

Semester I Tahun 2017 (dalam Jutaan Rupiah)

Uraian Semester I %

Penyerapan

Semester II % Penyera

pan

Total % Penyerapan Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Belanja Tidak Langsung

Rp 816.428 Rp 481.818 59% Rp495.630

Rp668.740 135% Rp 1.312.058 Rp1.150.559 81%

Belanja Langsung Rp605.834

Rp166.794 28%

Rp438.662 Rp572.335 130% Rp 1.044.496 Rp 739.129 79%

Belanja Daerah

Rp1.442.226 Rp648.613 46% Rp934.292 Rp1.241.076 133% Rp2.356.555 Rp 1.889.689 80%

Sumber data : BKAD, data sangat sementara per Januari 2018 (sebelum diaudit BPK)

Grafik 2.5 dan tabel 2.6 diatas menunjukkan capaian atas kinerja

percepatan penyerapan belanja daerah dengan mempergunakan

formula diatas yaitu sebesar 50% maka capaian indikator kinerja

penyerapan belanja daerah yang direncanakan sebesar 60% tidak

tercapai, maka capaian atas indiaktor kinerja ini adalah sebagai

berikut: (lihat Tabel 2.7)

Tabel 2.7

Target dan Realisasi Indikator Kinerja

Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja

Formula Target Realisasi %

Capaian

Target Tahun 2018

Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah Daerah

Realisasi belanja daerah semester I dibagi alokasi belanja daerah semester I x 100%

60% 50% 83% 65%

Tidak tercapainya target indikator kinerja dari sasaran ini

terutama dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan belanja

langsung yaitu sebesar 28%, sedang belanja tidak langsung

memiliki penyerapan dengan angka persentase dibawah target dari

Semester I Semester II

indikator ini yaitu sebesar 59%. Penyerapan belanja tidak

langsung memiliki angka persentase dibawah angka persentase

penyerapan belanja pemerintah daerah yang direncanakan akan

dicapai, demikian juga angka persentase penyerapan belanja

langsung menunjukkan angka persentase jauh dibawah angka

persentase penyerapan belanja pemerintah yang ditargetkan. Hal

tersebut mengindikasikan kurang baiknya perencanaan yang

dibuat oleh OPD dalam melaksanakan berbagai program dan

kegiatan-kegiatan, karena sebagian besar penyerapan belanja

langsung oleh OPD belum sesuai dengan dengan alokasi yang

diatur dalam anggaran kas dimana kegiatan-kegiatan

dilaksanakan oleh OPD tidak sesuai dengan jadwal atau alokasi

penarikan dana yang tercatum dalam masing-masing DPA OPD.

Rendahnya penyerapan belanja daerah sampai dengan semester I

disebabkan sebagai berikut:

OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana anggaran kurang

matang sehingga dalam pelaksanaan anggarannya

membutuhkan waktu untuk dilakukan penyesuaian-

penyesuaian termasuk sering melakukan revisi atas dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA);

OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana

tidak seuai dengan jadwal pelakanaan kegiatan sehingga

terdapat kebiasaan OPD memiliki kecenderungan

pengalokasian terhadap penarikan dana pada triwulan I lebih

besar dibanding dengan triwulan berikutnya;

Adanya kehati-hatian dalam proses pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam

pelaksanaan pengadaannya yang berpengaruh terhadap

penyerapan anggaran belanja langsung;

Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan

anggaran terutama untuk kegiatan pembangunan;

Keterlambatan penerimaan petunjuk teknis untuk

pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana alokasi

khusus; dan

Penyerapan belanja tidak langsung (kecuali belanja pegawai)

belum sesuai dengan rencana penarikan yang diatur dalam

anggaran kas dan DPA/DPPA PPKD, dikarenakan penyaluran

belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan penyaluran

belanja bantuan sosial kepada masyarakat membutuhkan

waktu yang cukup lama dalam pemberkasan administrasi

sebagai salah satu persyaratan mengakibatkan penyerapan

belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilaksanakan pada

akhir tahun.

Indikator kinerja dari program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan indikator

kinerja utama BKAD percepatan penyerapan belanja daerah

adalah cakupan OPD dengan penyerapan diatas target

kabupaten. Indikator kinerja tersebut menjadi tanggungjawab

bidang Perbendaharaan.


Penyerapan Belanja OPD

Ketugasan bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kuasa BUD bertugas melaksanakan penempatan

uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi

daerah, dan melakukan pembayaran berdasarkan

permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening

kas umum daerah;

2. Pengelolaan dan penyaluran gaji ASN;

3. Pengoordinasian, pengendalian, dan pelaporan dana transfer;

4. Penyelenggaraan sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);

5. Koordinasi dan pembinaan pengelola keuangan SKPD;

6. Penyelenggaraan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan

Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 Gaji PNS, dan

Tabungan Perumahan (Taperum) ASN; dan

7. Penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan program

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian

(JKM);

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka merealisasikan target

percepatan penyerapan belanja pemerintah daerah BKAD melalui

bidang Perbendaharaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan

dari program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

Grafik disamping menunjukkan dari

anggaran belanja daerah yang

dialokasikan semester I sebanyak 24

OPD memiliki penyerapan anggaran

belanja diatas 55% dan 30 OPD dengan

penyerapan anggaran belanja daerah

dibawah 55%.

keuangan daerah dengan indikator kinerja berupa cakupan

pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten

dengan angka persentase yang direncanakan dicapai sebesar 25%.

Kepala bidang Perbendaharaan bertanggungjawab atas indikator

kinerja tersebut dengan capaian indikator kinerja sampai triwulan

II yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 2.8)

Tahun 2016 direncanakan sebanyak 25% atau sebanyak 13 OPD

dengan penyerapan anggaran belanja daerah diatas 55%,

sehingga capaian kinerja atas indikator ini yaitu sebagai berikut:

(lihat Tabel 2.9)

Tabel 2.9

Capaian Indikator Kinerja

Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja SKPD sesuai

Target Kabupaten

Indikator Formula

Tahun 2017

Target Realisasi % Capaian

Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target Kabupaten

Jumlah SKPD dengan penyerapan anggaran belanja daerah diatas target Kabupaten dibagi Jumlah SKPD x 100%

25% 37% 148%

Keberhasilan capaian indikator kinerja dari cakupan pencapaian

penyerapan belanja OPD sesuai target Kabupaten tidak diikuti

dengan keberhasilan capaian persentase penyerapan belanja

daerah.

Grafik 2.8

Persentase Jumlah SKPD dengan Penyerapan diatas Target Kabupaten

Tercapainya target indikator kinerja pada cakupan pencapaian

penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten tahun 2017

didukung terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program

pengelolaan daerah yang memiliki kinerja keluaran (output) sesuai

dengan target atau memiliki angka persentase capaian 100% yaitu

1)Peningkatan Manajemen Investasi Daerah, 2)Penerbitan SP2D,

3)Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa, 4)TPTGR,

5)Penyusunan SPT Tahunan, 6)Pengelolaan Belanja ASN,

7)Pengelolaan dan Pelaporan JKK dan JKM bagi PNS dan DPRD

Kabupaten Bantul, 8)Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP,

Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS, 9)Rekonsiliasi Belanja SKPD,

dan 10)Pembinaan pengelola keuangan SKPD.

Tahun 2018 upaya pencapaian target indikator kinerja cakupan

pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten juga

didukung terlaksananya program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah dengan 7 (tujuh) kegiatan. Sebagai

upaya pencapaian target indikator kinerja cakupan pencapaian

penyerapan belanja OPD sesuai target kabupaten tahun 2018

didukung dengan pelaksanaan program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kegiatan-

kegiatan yaitu 1)peningkatan manajemen investasi, 2)penerbitan

SP2D ,3)TPTGR, 4)penyusunan SPT tahunan, 5)pengelolaan belanja

gaji dan tunjangan ASN merupakan kegiatan gabungan dari

beberapa kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Belanja ASN,

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21

bagi PNS, dan Pengelolaan dan Pelaporan JKK dan JKM bagi PNS

dan DPRD Kabupaten Bantul ,6)evaluasi Penyerapan belanja OPD

merupakan kegiatan gabunga dari Rekonsiliasi belanja dan

Pembinaan pengelola Keuangan SKPD, dan 7)Pengelolaan dana

transfer dan dana desa.

2.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Bidang

Pendapatan Daerah

BKAD sebagai penyelenggaran fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan daerah sebagai indikator kinerja

dari kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah yang terukur

dengan diraih/dipertahankan opini WTP atas LKPD dan

percepatan penyerapan belanja pemerintah juga dari aspek

pendapatan daerah juga terukur dari aspek pendapatan asli

daerah. Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari aspek

pendapatan daerah, maka sasaran strategis yang ditetapkan

adalah terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan

asli daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan

daerah. Sasaran stretegis tersebut memiliki dua indikator kinerja

yaitu persentase PAD terhadap pendapatan daerah dan belanja

daerah. Ke-dua indikator kinerja tersebut untuk mengetahui

peranan PAD terhadap pendapatan daerah dan peranan sebagai

sumber dana untuk membiayai belanja daerah. Capaian atas

indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan

untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan

asli daerah terhadap pendapatan daerah. Tahun 2017

persentase PAD terhadap pendapatan daerah ditargetkan

sebesar 22% terealisasi 23,68%. Perkembangan angka

persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah yang

bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah pada tahun 2016, dan tahun

2017, yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 2.11 dan 2.12)

Grafik 2.11

Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan

Lain-lain Pendapatan Daerah terhadap

Pendapatan daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja audited

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Tahun 2015, Tahun 2016, dan Target Tahun 2017

(dalam Jutaan)

Uraian Realisasi Tahun

2016

Tahun 2017 Target Tahun 2018 (APBD) Target Realisasi

PAD Rp 404.454,70 Rp 458.042,26 Rp 494.179,07 Rp 420.143,11

Dana perimbangan Rp 1.331.352,78 Rp 1.339.148,83 Rp 1.287.256,26 Rp 1.376.480,53

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rp 264.526,69 Rp 297.882,37 Rp 305.443,66 Rp 259.532,38

Jumlah Rp 2.000.334,17 Rp 2.095.073,46 Rp 2.086.878,99 Rp 2.056.183,27

% PAD terhadap pendapatan daerah

20,22% 21,86% 23,68% 20,43%

Sumber data : Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD

Grafik 2.11 dan tabel 2.12 menunjukkan bahwa kontribusi

tertinggi sebagai sumber pendapatan daerah adalah dana

perimbangan dengan angka persentase kontribusi tahun 2016

tercapai sebesar 66,69%, tahun 2017 mengalami penurunan

menjadi 61,69%, dan berdasarkan APBD Kabupaten Bantul Tahun

2018 angka persentase dana perimbangan terhadap pendapatan

daerah ditargetkan sebesar 66,94%. Sementara kontribusi

terendah bersumber dari PAD tercapai dengan angka persentase

PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2016 sebesar 13,22%,

tahun 2017 meningkat menjadi 14,64%, dan berdasarkan APBD

Kabupaten Bantul Tahun 2018 ditargetkan sebesar 20,43%.

Tahun 2017 persentase PAD terhadap pendapatan daerah yang

ditarget sebesar 22% dan terealisasi sebesar 23,68% maka

persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 107,63% katagori

Sangat Berhasil. Sedang tahun 2019 persentase PAD terhadap

pendapatan daerah yang ditargetkan pada RPJMD Kabupaten

Bantul tahun 2016-2021 sebesar 24%.

Capaian atas indikator persentase PAD terhadap pendapatan

daerah tahun 2017 dan upaya untuk mewujudkan target angka

persentase PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2018

didukung dengan terlaksananya program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan

oleh bidang Penagihan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Pengelolaan

PAD

Ketugasan bidang Penagihan adalah melaksanakan penagihan

pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah,

pemrosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah

serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan

pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah. Ketugasan

tersebut terkait sebagai upaya pencapaian target PAD dan

meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendapatan

daerah. Maka bidang Penagihan melaksanakan kegiatan-

kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan

pengeloaan keuangan sebagai indikator kinerja adalah

persentase tercapainya PAD. PAD yang dicapai tahun 2016 dan

2017 disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik 2.13)

Grafik 2.13 Realisasi PAD Tahun 2016, Target dan Realisasi Tahun 2017

(dalam Jutaan Rupiah)

Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016, 2017

dan APBD Tahun 2018

Tahun 2017 PAD yang ditargetkan sebesar

Rp458.042.255.770,19 tercapai sebesar Rp494.179.068.471,97

terdapat selisih lebih sebesar Rp36.136.812.701,78 atau

tercapai 107,86% maka capaian indikator kinerja dari bidang

Penagihan yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.14)

Tabel 2.14

Capaian Indikator Kinerja Persentase Tercapainya

PAD Tahun 2017

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Formula Tahun 2016

Realisasi

Tahun 2017

Target Realisasi %

Capaian

Tercapainya pendapatan asli daerah

Realisasi PAD dibagi target PAD dikalikan seratus persen

105% 100% 107,86% 107%

Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan tahun 2017,

diolah

Tercapainya target indikator kinerja pada persentase

tercapainya PAD tahun 2017 didukung terlaksananya program

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

terdiri dari kegiatan-kegiatan memiliki kinerja keluaran (output)

sesuai dengan target atau memiliki angka persentase capaian

100% yaitu 1)operasional pajak daerah, 2)intensifikasi PPH OP

(PPh ps 21), 3)pengendalian PAD, 4)verifikasi piutang pajak

daerah, 5)intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah,

6)sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan, 7)validasi sehari

BPHTB. Tahun 2018 untuk mewujudkan pencapaian atas PAD

yang ditargetkan dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang

sama dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017.

Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan terlaksana dengan

output yang dihasilkan sesuai dengan output yang ditargetkan.

Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk

mengukur peranan PAD dalam memberi kontribusi atau sebagai

sumber untuk mendanai belanja daerah. Tahun 2017

persentase PAD terhadap belanja daerah ditargetkan sebesar

17,5% terealisasi 28,15%. Tahun 2018 target persentase PAD

terhadap belanja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 dan Renstra BKAD tahun

2016-2021 sebesar 18%, sedang berdasarkan APBD Kabupaten

Bantul tahun 2018 angka persentase PAD terhadap belanja

daerah sebesar 20,43%. Target dan realisasi PAD dalam

memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu sebagai


Tabel 2.15

Target dan Realisasi Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017

Uraian Realisasi Tahun

2016

Tahun 2017 Target Tahun 2018 (APBD)

Target Realisasi

PAD Rp 404.414,27 Rp 458.042,26 Rp 494.179,07 Rp 420.143,11

Dana perimbangan

Rp 1.331.352,78 Rp 1.339.148,83 Rp 1.287.256,26 Rp 1.376.480,53

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rp 264.526,69 Rp 297.882,37 Rp 305.443,66 Rp 259.532,38

Belanja daerah Rp 2.016.543,98 Rp 2.330.695,50 Rp 2.076.742,16 Rp 2.056.183,27

% PAD terhadap belanja daerah

20,06% 19,65% 23,79% 20,43%

Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan tahun 2017, dan APBD Tahun 2017

Dengan menggunakan data pada tabel 2.15 diatas dapat

diperoleh angka persentase kontribusi dari masing-masing

sumber pendapatan daerah terhadap belanja daerah tahun

2015, tahun 2016 dan tahun 2017 disajikan pada grafik sebagai

berikut: (lihat Grafik 2.16)

Grafik 2.16

Persentase Kontribusi PAD, Dana Perimbangan,

dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Terhadap Belanja Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 dan tahun 2017

Grafik 2.16 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi sebagai

sumber pendanaan untuk membiayai belanja daerah terbesar

adalah penerimaan dana perimbangan dengan angka persentase

tahun 2016 sebesar 66%, tahun 2017 ditargetkan berdasarkan

perubahan APBD tahun 2016 sebesar 57.46% dan terelisasi

62%. Tahun 2018 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun

anggaran 2018 direncanakan sebesar 62,41% dana

perimbangan sebagai sumber pendanaan belanja daerah.

Sedang kontribusi yang terendah sebagai sumber dana untuk

membiayai belanja daerah adalah PAD. Persentase kontribusi

PAD terhadap belanja daerah tahun 2017 tercapai sebesar 18%

dan tahun 2016 yang diperjanjikan dalam PK ditargetkan

sebesar 18%, berdasarkan perubahan APBD tahun 2016

ditargetkan sebesar 16% serta terelisasi 20%. Tahun 2017

angka persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah yang

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

dan Renstra DPPKAD/BKAD tahun 2016-2021 sebesar 19% dan

berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar 17%.

Capaian persentase PAD terhadap belanja daerah diatas target

maka angka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar

121% katagori Sangat Berhasil yaitu sebagaimana berikut:

(lihat Tabel 2.17)

Tabel 2.17

Capai Persentase PAD terhadap Belanja Daerah


Indikator Kinerja Program (Outcome)

Tahun 2015

Realisasi

Tahun 2016 Tahun 2017

Target Realisasi %

Capaian RPJMD APBD

Persentase PAD terhadap belanja daerah

20% 18% 20% 111% 19% 17%

Sumber data :Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 dan tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Jnuari 2016 (sebelum diaudit BPK), dan APBD Tahun 2017

Keberhasilan capaian IKU persentase kontribusi PAD terhadap

belanja daerah didukung dengan terlaksananya kegiatan-

kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh bidang

Pendaftaran dan Penetapan dengan indikator kinerja persentase

pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Pertumbuhan

Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Bidang Pendaftaran dan Penetapan memiliki ketugasan yaitu

membantu terlaksananya ketugasan kepala SKPKD selaku

PPKD yaitu melaksanakan pemungutan pendapatan daerah

yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, membantu

terlaksananya wewenang PPKD dalam melaksanakan fungsinya

selaku PPKD yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah,

dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan

pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan daerah.

Ketugasan tersebut terkait sebagai upaya Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul untuk merealisasi target PAD khususnya

bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk

meningkatnya peranan PAD sebagai sumber pendanaan belanja

daerah. Maka bidang Pendaftaran dan Penetapan melaksanakan

kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan

pengeloaan keuangan sebagai indikator kinerja adalah

pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Perkembagan pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun

2015, tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu sebagai berikut: (lihat

Grafik 2.18)

Grafik 2.18 Perkembangan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Jutaan Rupiah)

Sumber data : Data tahun 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan data tahun 2016 berdasarkan data sangat

sementara per Januari 2016 dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, diolah

Grafik diatas menunjukkan pendapatan pajak dan retribusi

daerah menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan

dengan tren yang meningkat setiap tahun dengan rata-rata

pertumbuhan tahun 2016 dan 2017 sebesar

Rp25.520.285.805.87 atau setiap tahun meningkat sebesar

16,36%. Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah

tahun 2016 dan 2017 disajikan sebagai berikut: (lihat Tabel

2.19)

Tabel 2.19 Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

Tahun 2015 dan Tahun 2016 (jutaan Rupiah)

Sumber data : Data tahun 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dan data tahun 2016 berdasarkan data sangat sementara per Januari 2016 dari Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka capaian indikator

kinerja persentase pertumbuhan pendapatan pajak dan

retribusi daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.20)

Tabel 2.20

Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Indikator Realisasi Tahun 2015

Tahun 2016

Target Realisasi %

Capaian

Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah

18% 18% 8% 44%

Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi yang dicapai

tahun 2016 sebesar 8% dibawah target maka angka persentase

capaian indikator kinerja ini sebesar 44%. Meskipun tidak

tercapai target pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi

daerah tetapi pendapatan pajak dan retribusi menunjukkan

pertumbuhan yang positif atau bertambah 8% atau terdapat

Uraian Realisasi Pertumbuhan Realisasi

Tahun 2018

Pertumbuhan Rata-rata Pertumbuhan

Tahun 2016

Tahun 2017

Rupiah % Rupiah % Rupiah %

Pajak daerah

Rp 123.257,18

Rp 133.474,74

Rp 10.217,56 8,29%

Rp 134.407

Rp 11.150 9%

Rp 17.424 16%

Retribusi daerah

Rp 22.840,34

Rp 26.613,09

Rp 3.772,74

16,52% Rp 26.624

Rp 620

2% Rp (246)

-1%

Jumlah pendapatan pajak dan retribusi daerah

Rp 149.097,53

Rp 160.087,83

Rp 13.990,30 9,58%

Rp 161.032

Rp 11.770 8%

Rp 17.179 13%

75%

25%

Bagan 2.21Pencapaian IKU BKAD tahun 2016

Sangat Baik Tinggi

peningkatan sebesar Rp11.769.921.177,00 dari pendapatan

pajak dan retribusi daerah yang dicapai tahun 2015.

PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi memiliki

pertumbuhan yang positif didukung dengan terlaksananya

kegiatan-kegiatan dari program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah yang memiliki kinerja keluaran

(output) sesuai dengan target atau memiliki angka persentase

capaian 100% yaitu 1)optimalisasi pendapatan daerah,

2)pelayanan pajak daerah, 3)pendataan dan penetapan wajib

pajak, 4)pengelolaan arsip wajib pajak, 5)pengelolaan pajak bumi

dan bangunan perkotaan dan perdesaan, 6)regulasi peraturan

pajak daerah dan retribusi daerah, 7)pemeliharaan basis data

PBB P2, dan 8)pendataan PBB P2. Upaya untuk mewujudkan

target dari pertumbuhan dari pajak dan retribusi daerah tahun

2018 dilaksanakan program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan-kegiatan yang

sama yang dilaksanakan tahun 2017 kecuali kegiatan

pendataan PBB P2 digabung dengan kegiatan pemeliharaan

basis data PBB P2.

Secara keseluruhan target indikator kinerja utama dari sasaran

strategis BKAD tahun 2016 dapat dicapai kecuali percepatan

penyerapan belanja pemerintah sebagaimana telah dibahas

diatas maka dapat disimpulkan bahwa 75% atau sebanyak 3

indikator kinerja utama berupa opini BPK atas LKPD tahun n-1

(n=tahun berjalan), persentase PAD terhadap pendapatan

daerah, dan persentase PAD terhadap belanja daerah memiliki

katagori Sangat Baik dengan persentase capaian sama atau

diatas 100% dan 25% atau hanya satu indikator kinerja utama

yaitu percepatan penyerapan belanja pemerintah daerah

memiliki katagori capaian tinggi dengan persentase capaian

sebesar 87%.

2.1.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu pada Program Rutin

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan fungsi

penunjang urusan pemerintah bidang keuangan daerah yang

meliputi aspek pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan

aset daerah BKAD melaksanakan program pelayanan adminsitrasi

perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,

dan program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan. Capaian atas target indikator

kinerja sebagai outcome masing-masing program tersebut yaitu

sebagai berikut: (lihat Tabel 2.22)

Tabel 2.22

Target dan Capaian Indikator Kinerja Program Rutin

Tahun 2017/2018

Program Indikator Kinerja


% Capaian

Program pelayanan administrasi perkantoran

Nilai AKIP 81 81 100% 82

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

95 95 100% 98

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100 100 100% 100

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian nilai evaluasi kinerja

79 79 100% 80

Secara keseluruhan program-program rutin yang dilaksanakan

oleh BKAD tahun 2017 memiliki angka persentase capaian

indikator kinerja diatas 90,1% atau 100% katagori sangat tinggi.

Terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program rutin memerlukan

dana yang paling tinggi terutama untuk mendanai terlaksananya

kegiatan-kegiatan dari program pelayanan administrasi

perkantoran dengan indikator kinerja sebagaimana pada tabel

diatas. Kegiatan-kegiatan dari program pelayanan administrasi

perkantoran membutuhkan dana yang cukup besar yaitu sebagai

berikut:

a. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik tahun 2017 membutuhkan dana sebesar

Rp23.270.856.000,00 atau sebesar 58% dari keseluruhan pagu

anggaran belanja langsung BKAD dan terealisasi sebesar

Rp22.580.095.701,00 atau terserap 97%. Anggaran Belanja

listrik yang dialokasikan pada BKAD karena BKAD sebagai

OPD yang melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul untuk melakukan pembayaran atas fasilitas

listrik yang dipergunakan untuk penerangan jalan kabupaten

dan gedung-gedung pemerintah daerah kepada PLN selaku

penyedia jasa listrik. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan

oleh BKAD selaku pengelola atas pajak penerangan jalan

dengan obyek pajak adalah penggunaan listrik baik yang

dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain

yang pemungutan atas pajak penerangan jalan dilakukan oleh

PLN. Hasil pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan

sebagian dialokasikan untuk penyediaan/pembayaran listrik

untuk penerangan jalan. Kegiatan ini telah melakukan

pembayaran atas fasilitas listrik yang dipergunakan untuk

penerangan jalan kabupaten dan gedung-gedung pemerintah

daerah kepada PLN setiap bulan.

b. Belanja perjalanan dinas luar daerah tahun 2017 pada

kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi

membutuhkan dana sebesar Rp1.865.785.150,00 dan

terealisasi sebesar Rp.1.729.884.611,00 atau sebesar 93%.

Selain program pelayanan administrasi perkantoran anggaran

belanja langsung juga mendanai terlaksananya program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan

terlaksananya 4 (empat) kegiatan yang mana 3 (tiga) kegiatan

yang menyerap dana terbesar sebagai berikut:

1) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;

Tahun 2017 direncanakan akan dilaksanakan pengadaan

kendaraan dinas sebanyak 17 unit yang membutuhkan

anggaran belanja langsung sebesar Rp4.130.524.002,00 dan

telah terealisasi dengan pembelian kendaraan dinas

sebanyak 17 unit dengan penyerapan anggaran sebesarRp.

3.992.749.000,00.;

2) Kegiatan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan ;

Dana yang dialokasikan pada kegiatan ini sebesar

Rp2.146.701.400,00 dan terealisasi sebesar

1.919.761.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran belanja

yang merupakan sisa lelang. Kegiatan ini telah mengadakan

25 macam mebeleur dan peralatan dan perlengkapan

kantor sebanyak 630 unit.

3) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BKAD selaku ketugasan

sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk

memelihara kendaraan dinas milik daerah ydan mendukung

operasional kedinasan. Kegiatan ini membutuhkan dana

sebesar Rp1.593.371.250,00 dan terealisasi sebesar Rp

1.528.019.777,00.

Secara keseluruh evaluasi atas hasil pelaksanaan Renja BKAD

tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2018

1. Program Rutin

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Renstra BKAD

CapaianKinerja Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan tahun 2017

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan



Target Kinerja Hasil Program

(Renstra BKAD) Tahun

2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2018

1 Urusan Wajib Urusan Penunjang Pemerintah

4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan 4.04 Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan

4.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai AKIP 81 81 4.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai AKIP 82 82 100%

4.04.01.36 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Jumlah pengadaan perangko/materai

1086 625 4.04.01.36 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

- Jumlah pengadaan perangko/materai

1374 1374 85%

- Jumlah pengadaan buku cek

28 10

- Jumlah pengadaan buku cek

8 8 100%

- Jumlah pengiriman Surat

25 19

- Jumlah pengiriman Surat

750 750 50%

Jumlah paket jasa listrik dan komunikasi

12 12

Jumlah paket jasa listrik dan komunikasi

12 12 100%

Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas:

61 61

Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas:

61 61 100%

Bea balik nama kendaraan hibah KPK

9 0

Bea balik nama kendaraan hibah KPK

4 4

Jumlah paket jasa administrasi keuangan

468 468


108 108 100%

- Jumlah alat kebersihan kantor

4 4

- Jumlah alat kebersihan kantor

4 4 100%

- Jumlah honor tenaga pembersih

24 24

- Jumlah honor tenaga pembersih

24 24 100%

Jumlah paket alat tulis kantor

12 12

Jumlah paket alat tulis kantor

12 12 100%

Kode Rekening




Target Renstra BKAD


Kegiatan tahun 2017

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2018



- Jenis barang cetakan

15 15

- Jenis barang cetakan 15 15 100%

- Jumlah penggandaan

120000 120000

- Jumlah penggandaan 120000 120000 52%

Jumlah paket komponen instalasi listrik

4 4

Jumlah paket komponen instalasi listrik

1 1 100%

Jumlah paket bahan bacaan

12 12

Jumlah paket bahan bacaan

12 12 100%

Jumlah buku peraturan perundang-undangan

1 1

Jumlah buku peraturan perundang-undangan

1 1 100%

4.04.01.37 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi

Jumlah makan dan minum untuk rakor dan tamu

2710 1607 4.04.01.37 Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi

Jumlah makan dan minum untuk rakor dan tamu

1250 1250 98%

Terlaksananya perjalanan dalam daerah

100% 100%

Terlaksananya perjalanan dalam daerah

100% 100% 100%

Terlaksananya perjalanan luar daerah

100% 100%

Terlaksananya perjalanan luar daerah

100% 100% 100%

4.04.02 Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

95% 95% 4.04.02 Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

98% 98% 100%

4.04.02.49 Pembangunan/Reahabilitas Rumah dan Gedung Kantor

Jumlah tempat untuk menyimpan sementara BMD yang akan dihapus

1 1 4.04.02.49 Pembangunan/Reahabilitas Rumah dan Gedung Kantor

Pembangunan tempat parkir (penyimpanan BMD yang akan dihapus)

1 1 100

4.04.02.50 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan kendaraan dinas R4

4 4 4.04.02.50 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional


4 4 50%

Kendaraan dinas Pick up

1 1

Kendaraan dinas Pick up

1 1


5 5


5 5

Kode Rekening




Target Renstra BKAD


Kegiatan tahun 2017

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2018



4.04.02.51 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

pengadaan mesin copy

3 3 4.04.02.51 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

pengadaan mesin copy 3 3 100%

pengadaan filling kabinet

40 40

pengadaan filling kabinet

40 40

perbaikan ruang kerja 2 2

perbaikan ruang kerja 2 2

alat pendingin (AC) 15 15

alat pendingin (AC) 15 15

pengadaan televisi 8 8

pengadaan televisi 8 8

pengadaan komputer PC

32 32

pengadaan komputer PC 32 32

pengadaan printer 46 46

pengadaan printer 46 46

pengadaan peralatan jaringan

1 1

pengadaan peralatan jaringan

1 1

pengadaan meja kerja 21 21

pengadaan meja kerja 21 21

pengadaan kursi kerja 61 61

pengadaan kursi kerja 61 61

penadaan kursi tamu 8 8

penadaan kursi tamu 8 8

pengadaan kursi tunggu

12 12

pengadaan kursi tunggu 12 12

4.04.02.53

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (62 kendaraan dinas)

12 12 4.04.02.53

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (62 kendaraan dinas)

12 12 100%

Rehabilitasi kendaraan bus hibah KPK

4 4

Rehabilitasi kendaraan bus hibah KPK

4 4 100%

4.04.02.54

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan alat kantor (bulan)

12 12 4.04.02.54

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan alat kantor (bulan)

12 12 100%

Pemeliharaan print tronik dan plotter

2 2

Pemeliharaan print tronik dan plotter

2 2 100%

Kode Rekening




Target Renstra BKAD


Kegiatan tahun 2017

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2018



Pemeliharaan aplikasi/database

1 0

Pemeliharaan aplikasi/database

1 1 100%

4.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100% 100% 4.04.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100% 100% 100%

4.04.05.18 sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur

Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1 0 4.04.05.18 sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur

Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1 1 100%

Jumlah kursus singkat & bimtek

3 0

Jumlah kursus singkat & bimtek

23 23 50%

4.04.06

Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

79 79 4.04.06

Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

80 80 100%

4.04.06.17

Penyusunan lapoaran capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21 21 4.04.06.17

Penyusunan lapoaran capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan


1 1

Dokumen SMM 1 1

Dokumen SMM 1 1

Tabel 2.24 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2017 (Program Inti)

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Kode Rekening




Target Renstra DPPKAD

Capaian Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan tahun

2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017



Urusan Penunjang Pemerintah Urusan Penunjang Pemerintah


4.04.17


Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul

WTP WTP 4.04.17



WTP WTP 100%

4.04.17.01 Penyusunan Analisa Standar Belanja

Jumlah modul Analisa Standar Belanja (ASB)

1 1 4.04.17.01 Penyusunan Analisa Standar Belanja

Jumlah modul Analisa Standar Belanja (ASB)

1 1 100%

4.04.17.02 Penyusunan Standar Satuan Harga

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati

1 1 4.04.17.02 Penyusunan Standar Satuan Harga

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang SHBJ dalam bentuk buku

300 300

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang SHBJ dalam bentuk buku

300 300 100%

.04.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

1 1 4.04.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang APBD dalam bentuk buku

75 75

Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang APBD dalam bentuk buku

75 75 100%

Kode Rekening







2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017



.04.17.07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 4.04.17.07

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dalam bentuk buku

75 75

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dalam bentuk buku

75 75 100%

.04.17.08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1 1 4.04.17.08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dalam bentuk buku

75 75

Jumlah penggandaan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dalam bentuk buku

75 75 100%

.04.17.09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 4.04.17.09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaan Perubahan APBD dalam bentuk buku

75 75

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaan Perubahan APBD dalam bentuk buku

75 75 100%

.04.17.10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1 1 4.04.17.10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1 1 100%

Kode Rekening







2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017



Jumlah peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku

75 75

Jumlah peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku

75 75 100%

.04.17.11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015

1 1 4.04.17.11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dalam bentuk buku

75 75

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 dalam bentuk buku

75 75 100%

.04.17.21 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Jumlah penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati

116 116 4.04.17.21 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Jumlah penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati

192 192 100%

Jumlah penggandaan DPA/DPPA SKPD

132 132

Jumlah penggandaan DPA/DPPA SKPD

384 384 100%

.04.17.22 Penyusunan Anggaran Kas

Jumlah dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar

2 2 4.04.17.22 Penyusunan Anggaran Kas

Jumlah dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar

2 2 100%

Jumlah penggandaan dokumen anggaran kas dalam bentuk buku

20 20

Jumlah penggandaan dokumen anggaran kas dalam bentuk buku

20 20 100%

.04.17.23 Penerbitan SPD

Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran

570 554 4.04.17.23 Penerbitan SPD

Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran

450 450 100%

.04.17.29 Penyusunan Neraca Dinas Instasi

Jumlah neraca bulanan SKPD

672 612 4.04.17.29 Penyusunan Neraca Dinas Instasi

Jumlah neraca bulanan SKPD

720 720 100%

Jumlah draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran

1 1

Jumlah draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran

1 1 100%

Kode Rekening







2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017



Jumlah pendampingan dengan BPKP

12 12

Jumlah pendampingan dengan BPKP

12 12 100%

.04.17.103 Rekonsiliasi data laporan

Jumlah laporan rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan

12 12 4.04.17.103 Rekonsiliasi data laporan

Jumlah laporan rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan

12 12 100%

Jumlah rekonsiliasi SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan

12 12

Jumlah rekonsiliasi SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan

12 12 100%

Jumlah Laporan Triwulan

4 4

Jumlah Laporan Triwulan

4 4 100%

.04.17.34 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 4.04.17.34

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 1 100%

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku

150 150

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD dalam bentuk buku

150 150 100%

.04.17.42 Penyusunan Laporan Semesteran

Jumlah laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku

75 75 4.04.17.42 Penyusunan Laporan Semesteran

Jumlah laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku

75 75 100%

.04.17.48

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)

70 70 4.04.17.48

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)

85 85 189%

Kode Rekening







2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017



.04.17.104

Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah

Jumlah Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah

2 2 4.04.17.104


Jumlah Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah

2 2 100%

Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD

4 4

Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD

4 4 100%

.04.17.92 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati

1 1 4.04.17.92 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati

1 1 100%

Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

75 75

Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

75 75 100%

4.04.30 Program Pengelolaaan Barang Daerah

Akurasi data barang milik daerah

100 100 4.04.30 Program Pengelolaaan Barang Daerah

Akurasi data barang milik daerah

100 100 116%

.04.30.02 Peningkatan SDM aparatur Pemda

Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah

2 2 4.04.30.02 Peningkatan SDM aparatur Pemda

Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah

2 2 100%

Studi Komparasi Penyimpan Barang

Studi Komparasi Penyimpan Barang

1 2 50%

.04.30.02 Simbada

Terlaksananya penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB)

100 100 4.04.30.02 Simbada

Terlaksananya penatausahaan BMD (Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB)

139 139 100%

Jasa Pihakke 3 1 1

Bimtek Simda BMD seluruh SD

1 1 100%

Pengadaan aplikasi SIM

1 1

Pengelolaan BMD dengan Simda BMD

3 3 100%

.04.30.05

Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang

Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD

7 7 4.04.30.05

Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang

Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD,

4 4 100%

Kode Rekening







2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017



(RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD dan Mutasi)

DKPBMD dan Mutasi)

Laporan mutasi barang milik daerah

2 2

Laporan mutasi barang milik daerah

2 2 100%

- SKPD 60 60

- SKPD 60 60 100%

.04.30.06 Penataan aset Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya

4.04.30.06 Penataan aset

Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya

Keputusan Bupati/Surat Ijin Bupati

4 4

Keputusan Bupati/Surat Ijin Bupati

15 15 157%

Perjanjian 4 4

Perjanjian 15 15 157%

Berita Acara 80 80

Berita Acara 30 30 100%

.04.30.07 Penghapusan barang daerah

SK Bupati tentang penjualan dan hibah BMD yang sudah tidak efisien

15 15 4.04.30.07 Penghapusan barang daerah

SK Bupati tentang Penghapusan BMD

19 19 95%

Penjualan barang2 inventaris, kendaraan dan bongkaran

100% 117%

Penjualan barang2 inventaris, kendaraan dan bongkaran

100% 100% 100%

.04.30.09 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran)

6 6 4.04.30.09 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran)

58 58 100%

- SKPD, SMP/SMK dan UPT

185 185

- SKPD, SMP/SMK dan UPT

185 185 100%

.04.30.11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

- Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)

1 1 4.04.30.11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

- Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)

55 55 100%

- SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2016

1 1

- SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2016

1 1 100%

.04.30.12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj

4 4 4.04.30.12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj

4 4 100%

Kode Rekening







2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017



- Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)

240 240

- Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)

240 240 100%

.04.30.13 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Prosentase Kemanan dokumen pemilikan BMD

100% 100% 4.04.30.13 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

Kemanan dokumen pemilikan BMD

1611 1611 100%

- Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas

1642 1642

- Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas

1671 1671 100%

.04.30.14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

Draft NA 1 1 4.04.30.14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

Draft NA 1 1 100%

Draft Raperda tentang pengelolaan BMD

1 1

Draft Raperda tentang pengelolaan BMD

1 1 100%

Konsultasi ke Pemerintah Pusat

Konsultasi ke Pemerintah Pusat

1 1 100%

.04.30.15 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Profil Kabupaten 4 4 4.04.30.15 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Profil Kabupaten 4 4 100%

Cetak 4 4

Cetak 4 4 100%

Jumlah 3200 3200

Jumlah 5150 5150 100%

.04.30.45

Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Jenis informasi tentang keuangan & aset daerah (buku saku, buku analisa, leaflet)

3 3 4.04.30.45

Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Jenis informasi tentang keuangan & aset daerah (buku saku, buku analisa, leaflet)

3 3 100%

Jumlah pengelolaan website DPPKAD

12 12

Jumlah pengelolaan website DPPKAD

12 12 100%

.04.30.60 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

Persentase penyempurnaan dan penyusunan SOP

100% 100% 4.04.30.60 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

Persentase penyempurnaan dan penyusunan SOP

100% 100% 100%

.04.30.61 Pengelolaan SIMKEUDA

Jumlah tahapan Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah

3 43 4.04.30.61 Pengelolaan SIMKEUDA

Jumlah tahapan Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah

4 4 100%

.04.30.71 Pendataan dan Pengelolaan Arsip BKAD

Tertatanya & terdatanya arsip BKAD

12 12 4.04.30.71 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

Tertatanya & terdatanya arsip DPPKAD

12 12 100%


Sasaran : Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah

Kode Rekening







2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017





4.04.17



60% 60% 4.04.17



60% 60% 94%

4.04.17.17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

JumlahDokumen 12 12 4.04.17.17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

JumlahDokumen 12 12 100%

MOU PenempatanUang Daerah

11 11

MOU PenempatanUang Daerah

11 11 100%

Perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah

11 11


11 11 100%

Kajian penempatan uang daerah

11 11

Kajian penempatan uang daerah

11 11 100%

Telaah permintaan Penyertaan Modal

2 2

Telaah permintaan Penyertaan Modal

4 4 100%

Keputusan Bupati Bantul

1 1


1 1 100%

4.04.17.24 Penerbitan SP2D Jumlah SP2D yang diterbitkan

9145 9145 4.04.17.24 Penerbitan SP2D Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung

5801 5801 100%

Terselesainya pengujian atas dokumen penerbitan SP2D

9145 9145

Terselesainya pengujian atas dokumen penerbitan SP2D

8957 8957 100%

4.04.17.28 TPTGR Jumlah laporan 2 2 4.04.17.28 TPTGR Jumlah laporan 2 2 100%

Kode Rekening







2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017



Penyampaian Surat Tagihan

24 24

Penyampaian Surat Tagihan

44 44 100%

SidangMajelis

SidangMajelis 1 1 100%

SKTJM

SKTJM 1 1 100%


1 1


1 1 100%

4.04.17.32 Penyusunan SPT Tahunan

Jumlah form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP

11241 11241 4.04.17.32 Penyusunan SPT Tahunan

Jumlah form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP

11524 11524 100%

SPT masa akhir tahun

1 1

SPT masa akhir tahun 1 1 100%

4.04.17.102 Pengelolaan gasi ASN Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD setiap bulan

1708 1708 4.04.17.102 Pengelolaan gasi ASN Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD setiap bulan

122 122 100%

Jumlah SKPP 533 533

Jumlah SKPP 387 387 100%

Tercatatnya gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai

12 12

Tercatatnya gaji/Kekurangan gajidan Data Pnsd/Cpnsd Setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai

12 12 100%

Laporan 2 2

Laporan 2 2 100%

4.04.17.55

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

Jumlah Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS,PT Taspen

3 3 4.04.17.55

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

Jumlah Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS,PT Taspen

5 5 100%

Jumlah laporan atas potongan IWP

24 24

Jumlah laporan atas potongan IWP

24 24 100%

Jumlah laporan atas potongan Taperum

24 24

Jumlah laporan atas potongan Taperum

24 24 100%

Jumlah laporan BPJS 24 24

Jumlah laporan BPJS 24 24 100%

Jumlah laporan atas potongan PPh pasal 21

12 12

Jumlah laporan atas potongan PPh pasal 21

12 12 100%

Jumlah laporan pajak atas nama kuasa BUD

12 12

Jumlah laporan pajak atas nama kuasa BUD

12 12 100%

Kode Rekening







2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017



4.04.17.101

PengelolaandanPelaporan JKK dan JKM Bagi PNS dan DPRD KabupatenBantul

Pelaporan JKK 12 12 4.04.17.101

PengelolaandanPelaporan JKK dan JKM Bagi PNS dan DPRD KabupatenBantul

Pelaporan JKK 12 12 100%

Pelaporan JKM 12 12

Pelaporan JKM 12 12 100%

4.04.17.57 Rekonsiliasi Belanja SKPD

Jumlah pelaksanaan Pencocokan data belanja SKPD dengan data belanja DPPKAD

4 4 4.04.17.57 Rekonsiliasi Belanja SKPD

Jumlah pelaksanaan Pencocokan data belanja SKPD dengan data belanja DPPKAD

4 4 100%

Jumlah laporan DTH dan RTH

12 12

Jumlah laporan DTH dan RTH

1 1 100%

Jumlah Berita acara hasil rekonsiliasi

216 216

Jumlah Berita acara hasil rekonsiliasi

240 240 100%

4.04.17.105 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

LaporanKonfirmasi Dana TtransferdanLaporanKonfirmasiRekapitulasiTahunan

15 15 4.04.17.105 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

LaporanKonfirmasi Dana TtransferdanLaporanKonfirmasiRekapitulasiTahunan

5 5 100%

Rekonsiliasidana Transfer

4 4

Rekonsiliasidana Transfer

2 2 100%

LaporanBantuanKeuangandariPemerintahProvinsi DIY

1 1

LaporanBantuanKeuangandariPemerintahProvinsi DIY

1 1 100%

4.04.17.49 Penyaluran belanja PPKD

Persentase Penyaluran belanja PPKD

100% 100% 4.04.17.49 Penyaluran belanja PPKD

Persentase Penyaluran belanja PPKD

100% 100% 100%

Persentase penyaluran Pengeluaran pembiayaan daerah

100% 100%

Persentase penyaluran Pengeluaran pembiayaan daerah

100% 100% 100%

4.04.18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Persentase pemahaman pengelola keuangan SKPD dalam mengelola keuangan daerah

100% 100% 100%

4.04.18.06 Pembinaan pengelola keuangan SKPD

Pembinaan kepada pengelola keuangan SKP

4 4 100%


Sasaran : Meningkatnya kontribusi PAD

Kode Rekening







2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017





4.04.17



17.5% 17.5% 4.04.17



18% 18% 98%

4.04.17.67 Optimalisasi Pendapatan Daerah

Prosentase jumlah pendapatan asli daerah yang dicapai dalam satu tahun

100 100 4.04.17.67 Optimalisasi Pendapatan Daerah

Prosentase jumlah pendapatan asli daerah yang dicapai dalam satu tahun

100 100 100%

Jumlah laporan yang disusun hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun

12 12


12 12

4.04.17.68 Pelayanan Pajak Daerah

Prosentase jumlah pendapatan pajak daerah yang dicapai dalam satu tahun

100% 100% 4.04.17.68 Pelayanan Pajak Daerah

Prosentase jumlah pendapatan pajak daerah yang dicapai dalam satu tahun

100% 100% 100%

jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP

27.632 27.632

Prosentase jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP

100% 100%

4.04.17.86 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Jumlah WP baru (diluar PBB P2 dan BPHTB)

150 150 4.04.17.86 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

Jumlah WP baru (diluar PBB P2 dan BPHTB)

80 80 100%

4.04.17.87 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Tersusunnya arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun

14000 16000 4.04.17.87 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak


14000 14000 100%

4.04.17.90 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan

Prosentase jumlah pendapatan pajak PBB P2 dicapai dalam satu

100% 100% 4.04.17.90 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan

Prosentasejumlahpendapatanpajak PBB P2 dicapaidalamsatutahun

100% 100% 100%

Kode Rekening







2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan





2017



Perdesaan tahun Perdesaan

Prosentasejumlahnilaiketetapan SPPT PBB P2

100% 100%

Prosentasejumlahnilaiketetapan SPPT PBB P2

100% 100%

Cetakmasal SPPT PBB P2

616717 616717

Cetakmasal SPPT PBB P2

616717 616717

Pendistribusian SPPT PBB kedesa

75 75

Pendistribusian SPPT PBB kedesa

75 75

Prosentaseterlaksananya monitoring penyampaian SPPT PBB P2

100% 100%

Prosentaseterlaksananya monitoring penyampaian SPPT PBB P2

100% 100%

Terlaksananyasosialisasipengelolaan PBB P2 di kecamatan

17 17

Terlaksananyasosialisasipengelolaan PBB P2 di kecamatan

17 17

Prosentaseterlaksananyaevaluasipenerimaan PBB P2 per desadan per kecamatan

100% 100%

Prosentaseterlaksananyaevaluasipenerimaan PBB P2 per desadan per kecamatan

100% 100%

4.04.17.94 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun

11 11 4.04.17.94 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun

11 11 100%

4.04.17.98 Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Jumlah SPOP/LSPOP daripemutakhiran data s/d PBB P2

52.000 52.000 4.04.17.98 Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Jumlah SPOP/LSPOP daripemutakhiran data s/d PBB P2

10000 10000 100%

Prosentaseterekamnyaseluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP danDigitasiPetablokdalam SIG

100% 100%

Prosentaseterekamnyaseluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP danDigitasiPetablokdalam SIG

100% 100%

TersusunnyaDaftarHasilRekamanObyekPajak (DHR)

1 1

TersusunnyaDaftarHasilRekamanObyekPajak (DHR)

1 1

Prosentase input data subjek/objekpajak PBB P2 sebagaidasarpenerbitan SPPT PBB tahunberikutnya

100% 100%

Prosentase input data subjek/objekpajak PBB P2 sebagaidasarpenerbitan SPPT PBB tahunberikutnya

100% 100%

0%


Sasaran : Meningkatnya kontribusi PAD

Kode Rekening





Capaiam Kinerja Hasil Program dan


2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan




(Renstra SKPD) Tahun

2017





4.04.17



22% 22% 4.04.17



23% 23% 98%

4.04.17.38 Operasional Pajak Daerah

Intensifikasi pajak daerah (kali)

12 12 4.04.17.38 Operasional Pajak Daerah

Intensifikasi pajak daerah (kali)

12 12 100%

Pengendalian dan pengawasan rekening PJU (kali)

12 12

Pengendalian dan pengawasan rekening PJU (kali)

12 12

Terlaksananyapengadaan UPS (unit)

2 2

Terlaksananyapengadaan UPS (unit)

2 2

4.04.17.62 Pengendalian PAD Tercapainya target pajak daerah

100% 100% 4.04.17.62 Pengendalian PAD Tercapainya target pajak daerah

100%

Terlaksananya pelatihan, pendataan dan penilaian PBB

3 3

Terlaksananya pelatihan, pendataan dan penilaian PBB

2 2

4.04.17.84 Verifikasi piutang PBB P2

Verifikasi piutang PBB P2

1 1 4.04.17.84 Verifikasi piutang PBB P2

Verifikasi piutang PBB P2

1 1 50%

Terlaksananya cetak surat tagihan pajak

500.000 500.000

4.04.17.89 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Tercapainya pendapatan daerah dari PBB P2

100% 100% 4.04.17.89 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Tercapainya pendapatan daerah dari PBB P2

100% 100% 100%

Kode Rekening





Capaiam Kinerja Hasil Program dan


2016

Kode Rekening



Program/Kegiatan




(Renstra SKPD) Tahun

2017



Terlaksananya intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan (kali)

1 1

Terlaksananya intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan (kali)

1 1

Pemasangan baliho (titik)

5 5


5 5

Sosialisasi PBB P2 lewat radio

2 2

Sosialisasi PBB P2 lewat radio

2 2

Pembuatan dan pemasangan banner kegiatanintensifikasi PBB P2

75 75

Pembuatan dan pemasangan banner kegiatanintensifikasi PBB P2

75 75

Terlaksananya gathering wajib pajak

1 1

4.04.17.91 Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai

Prosentase pemasukan dana bagi hasil dari cukai tembakau

100% 100% 4.04.17.91 Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai

Prosentase pemasukan dana bagi hasil dari cukai tembakau

100% 100% 100%

Sosialisasiketentuan di bidangcukai di masyarakat

5 5

Sosialisasiketentuan di bidangcukai di masyarakat

5 5


7 7


5 5

4.04.17.92 Validasi Sehari BPHTB Terlaksananyapelayananvalidasisehari BPHTB

1.129 1.129 4.04.17.92 Validasi Sehari BPHTB

Terlaksananyapelayananvalidasisehari BPHTB

100% 100% 100%

Terlaksananya sosialisasi pelayanan validasi sehari BPHTB (kali)

5 5

Terlaksananya sosialisasi pelayanan validasi sehari BPHTB (kali)

2 2

2.1.5 Evaluasi Kinerja Anggaran Belanja Tahun Lalu

Pagu anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada BKAD

tahun 2017 sebesar Rp78.508.716.888,00 terdiri dari belanja

tidak langsung sebesar Rp.38.330.975.041,00 dan belanja

langsung sebesar Rp.40.177.741.847,00. Realisasi atas belanja

daerah BKAD sebesar Rp65.621.703.159,00 sehingga terdapat

sisa anggaran belanja sebesar Rp12.88.7013.729,00 dengan angka

persentase penyerapan sebesar 84%. Tahun 2018 pagu anggaran

belanja daerah yang dialokasikan pada DPA BKAD sebesar

Rp63.753.664.340,25 mengalami penurunan pagu anggaran

sebesar 18.79% atau bertambah sebesar Rp14.755.052.547,25

dari pagu anggaran belanja tahun 2016. Realisasi atas anggaran

belanja tahun 2017 dan pagu anggaran tahun 2018 yaitu sebagai


Grafik 2.28 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2017 dan Anggaran Belanja Tahun 2018 (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DPPKAD

tahun 2017 dan DPA BKAD tahun 2018

Komposisi pagu anggaran belanja yang dialokasikan pada BKAD

tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut: (lihat Grafik 2.29)

Komposisi Anggaran Belanja BKAD Tahun 2017 dan 2018 (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber data : DPPA DPPKAD tahun 2016 dan DPA BKAD tahun 2017, diolah


Anggaran belanja pada BKAD tahun 2016 dan tahun 2017

tertinggi dialokasikan pada anggaran belanja langsung daripada

dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung dengan angka

persentase perbandingan BTL sebesar 53% dan BL sebesar 47%.

Tahun 2017 dan tahun 2018 dari keseluruhan anggaran belanja

tidak langsung tertinggi dialokasikan terkait dengan ketugasan

BKAD sebagai penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan

iuran asuransi kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Serta terkait dengan

ketugasan BKAD selaku OPD penghasil dengan dianggarkan

insentif pemungutan pajak daerah sebagai bentuk penghargaan

atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2017 dan belanja

tidak langsung yang dianggarkan tahun 2018 yaitu sebagai


Tabel 2.30

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 dan

Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018


No Uraian Tahun Anggaran

Tahun 2018 Anggaran Realisasi

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp 38.330,97 Rp 27.883,69

Rp 30.719,31

1 Belanja Gaji dan Tunjangan

Rp 7.546,29 Rp 6.806,92 Rp 7.013,78

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Rp 5.918,62 Rp 5.738,24 Rp 5.685,04

- Tunjangan Keluarga Rp 528,16 Rp 510,72 Rp 504,06

- Tunjangan Jabatan Rp 254,00 Rp 245,51 Rp 245,51

- Tunjangan Fungsional Rp 8,23 Rp 6,96 Rp 38,22

- Tunjangan Fungsional Umum

Rp 249,01 Rp 237,51 Rp 212,73

- Tunjangan Beras Rp 330,65 Rp 318,65 Rp 311,77

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Rp 56,29 Rp 56,04 Rp 11,38

- Pembulatan Gaji Rp 0,08 Rp 0,08 Rp 0,07

2 Iuran Asuransi Kesehatan Rp 19.592,27 Rp 12.585,59 Rp 15.062,35

3 Iuran Asuransi Jaminan Kecelakan Kerja

Rp 1.541,61 Rp 924,81

Rp 13,64

4 Iuran Jaminan Kematian Rp 1.902,01 Rp 1.155,72 Rp 40,93

5 Biaya Pungut PBB Rp - Rp - Rp 318,03

6 Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Rp 191,48 Rp 115,19

Rp 7.128,55

7 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Rp 7.557,31 Rp 6,295,45

Rp 1.142,02

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DPPKAD tahun 2017

dan DPA BKAD tahun 2018

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2017 sebesar

Rp27.883.691.447,00 atau terserap 73% sehinggan terdapat sisa

anggaran sebesar Rp10.447.283.594,00. Sedang belanja tidak

langsung yang dianggarkan tahun 2017 sebesar

Rp38.330.975.041,00 mengalami kenaikan sebesar 0,3% atau

bertambah sebesar Rp123.455.000,00 dari total anggaran belanja

tidak langsung tahun 2016. Realisasi atas ke-tujuh unsur belanja

tidak langsung tahun 2016 dan kenaikan atau penurunan

anggaran belanja tidak langsung yang direncanakan tahun 2017

dibanding tahun lalu yaitu sebagai berikut:

1. Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di

lingkungan BKAD tahun 2017 terealisasi Rp6.806.920.635,00

atau sebesar 90% dari total anggaran sebesar

Rp7.546.297.000,00. Tahun 2018 anggaran belanja gaji dan

tunjangan ASN di BKAD mengalami penurunan 7% atau

bertambah sebesar Rp532.514.090,00 dari tahun sebelumnya

hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah pegawai di

lingkungan BKAD dan penurunan tunjagan PPH;

2. Tahun 2017 iuran asuransi kesehatan dianggarkan sebesar

Rp19.592.266.800,00 terealisasi sebesar Rp12.585.591.010,00

atau terserap 64%, dan terdapat sisa anggaran sebesar

Rp7.006.675.790,00. Belanja iuran asuransi kesehatan yang

dianggarkan tahun 2018 mengalami penurunan dibanding

tahun sebelumnya;

3. Iuran asuransi jaminan kecelakaan kerja dianggarkan sebesar

Rp1.541.606.600,00 terealisasi sebesar Rp924.813.218,00 atau

terserap 60%, dan terdapat sisa anggaran sebesar

Rp616.793.382,00. Belanja iuran asuransi jaminan kecelakaan

kerja yang dianggarkan tahun 2018 mengalami penurunan

dibanding dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun

2017 BKAD menganggarkan JKK untuk seluruh OPD

sedangkan pada tahun 2018 JKK sekarang dianggarkan pada

masing masing OPD;

4. Iuran jaminan kematian dianggarkan sebesar

Rp1.902.008.300,00 terealisasi sebesar Rp1.155.719.390,00

atau terserap 61%, dan terdapat sisa anggaran sebesar

Rp746.288.910,00. Belanja jaminan kematian yang

dianggarkan tahun 2018 mengalami penurunan dibanding

dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2017

BKAD menganggarkan JKK untuk seluruh OPD sedangkan

pada tahun 2018 JKK sekarang dianggarkan pada masing

masing OPD;

5. Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dianggarkan

sebesar Rp7.557.311.341,00 terealisasi sebesar

Rp6.295.447.309,00 atau terserap 83%, dan terdapat sisa

anggaran Rp1.261.861.032,00. Sisa tersebut karena insentif

retibusi daerah tidak direalisasikan. Belanja insentif

pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dianggarkan

tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 9% atau bertambah

sebesar Rp713.255.766,00 dari tahun sebelumnya;

Anggaran belanja langsung merupakan anggaran yang

dialokasikan terkait secara langsung untuk mendanai

terlaksananya progam-program dan kegiatan-kegiatan yang

mendukung terselenggaranya fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan dengan lingkup fungsi pelayanan

yang diselenggarakan meliputi bidang pendapatan, keuangan, dan

aset daerah. Pagu anggaran belanja langsung pada BKAD

dipergunakan untuk terlaksananya program-program dan

kegiatan-kegiatan pada tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebagai


Tabel 2.31 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016 dan 2017 per Program


Program


Jml Keg

Anggaran Realisasi Jml Keg

Anggaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Rp25.136,64

Rp 24.309,98

3 Rp22.732,72

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 Rp 8.145,59

Rp 7.610,66

4 Rp 2.725,22


1 Rp 22,53 Rp 8,99

1 Rp 18,69

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Rp 10,15 Rp 7,83

5 Rp 168,27


46 Rp 5.930,93

Rp 5.116,75

36 Rp 6.860,59

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1 Rp 149,09

Rp 126,38

Program Pengelolaaan Barang Daerah

11 Rp 782,80

Rp 557,43

11 Rp 867,62

Jumlah 67 Rp

40.177,74 Rp

37.738,01 60 Rp33.373,10

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DPPKAD tahun 2017 dan DPA BKAD tahun 2018

Tahun 2017 jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak

67 kegiatan dari tujuh program sebagaimana tersebut diatas telah

membutuhkan anggaran belanja langsung sebesar

Rp37.738.011.71200 atau terealisasi 93% dari total anggaran

belanja langsung sebesar Rp40.177.741.847,00. Ke-tujuh program

tersebut yang memiliki angka persentase penyerapan dibawah

80% yaitu sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

dianggarkan sebesar Rp22.527.500,00 terealisasi sebesar

Rp8.990.000,00 atau terserap 40%, dan terdapat sisa anggaran

sebesar Rp13.537.500,00. Tidak terserapnya anggaran belanja

langsung pada program ini dikarenakan kegiatan bimbingan

teknis implementasi peraturan perundang-undangan tidak

terlaksana;

2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan dianggarkan sebesar Rp10.155.300,00

terealisasi sebesar Rp7.826.475,00 atau terserap 77%, dan

terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.328.825,00. Tidak

terserapnya anggaran belanja langsung pada program ini

dikarenakan kegiatan penyusunan sistem manajemen mutu

tidak terlaksana;

3. Program pengelolaan barang daerah dianggarkan sebesar

Rp782.799.008,00 terealisasi sebesar Rp557.422.430,00 atau

terserap 71%, dan terdapat sisa anggaran sebesar

Rp225.365.578,00.

4. Program yang dilaksanakan berjumlah tujuh program yang

terdiri dari empat program termasuk program rutin yaitu

program pelayanan administrasi perkantoran, program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan. Sedang program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program

pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kabupaten/kota, dan program pengelolaan barang daerah

merupakan program utama yang mendukung secara langsung

pencapaian indikator kinerja utama dari tiga sasaran stratgeis

sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BKAD

tahun 2016-2021. Anggaran belanja langsung yang

dialokasikan pada BKAD tertinggi untuk mendanai

terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program rutin daripada

untuk mendanai terlaksananya kegiatan-kegiatan dari program

inti/utama dengan proporsi sebagai berikut: (lihat Grafik 2.32).

Grafik Tabel 2.32 Proporsi Anggaran Belanja Langsung pada Program Rutin dan Utama

Tahun 2017 dan Tahun 2018 (Jutaan Rupiah)

Sumber data : DPPA DPPKAD tahun 2017 dan DPA BKAD tahun 2018, diolah

Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 60 kegiatan

dengan 6 program sedang tahun 2016 kegiatan yang dilaksanakan

sebanyak 67 kegiatan dengan 7 program. Jumlah kegiatan tahun

2018 lebih sedikit dari tahun sebelumnya disebabkan karena

kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan

regruping/penggabungan kegiatan-kegiatan yang memiliki output

yang sejenis. Selain itu ada beberapa kegiatan yang pindah

program. Kegiatan-kegiatan yang mengalami

regruping/penggabungan yaitu Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah kegiatan-kegiatan

yang diregruping atau digabung adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pengelolaan Belanja Gaji dan tunjangan ASN

merupakan gabungan dari kegiatan Pengerlolaan dan

pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

Kabupaten Bantul, kegiatan Pengelolaan Belanja ASN, dan

kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan JKK dan JKM bagi PNS

dan DPRD Kabupaten Bantul;

Kegiatan Evaluasi Penyerapan Belanja OPD merupakan

gabungan dari kegiatan Rekonsiliasi Belanja SKPD dan

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD;

Kegiatan Penerbitan DPA, Anggaran Kas dan SPD merupakan

gabungan dari kegiatan Pencermatan dan penerbitan DPA

SKPD, Kegiatan Penyusunan anggaran kas dan kegiatan

Penerbitan SPD.

Kegiatan-kegiatan yang mengalami pindah program dari program

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

pindah ke program peningkatan dan pengembangan system

pelaporan capaian kinerja dan keuangan ada 5 kegiatan yaitu :

Kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

keuangan daerah

Kegiatan Belanja PPKD

Kegiatan penyusunan Standar Operasional prosedur

Kegiatan Pengelolaan Simkeuda

Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Arsip.

Anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk mendanai

terlaksananya program rutin tahun 2017 sebesar 87% dan tahun

2017 meningkat menjadi sebesar 81%. Sedang anggaran belanja

langsung yang dialokasikan untuk mendanai program utama

sebesar 23% dan tahun 2017 turun menjadi 19%. Bertambah

besarnya anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada

program rutin tahun 2018 disebabkan yaitu

1. Mulai tahun 2018 seluruh belanja Alat Tulis Kantor dan

Penggandaan yang menunjang terlaksananya dan melekat

pada kegiatan-kegiatan di seluruh lingkungan BKAD

disentralkan pada kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan, dan

perlengkapan perkantoran;

2. Mulai tahun 2018 seluruh belanja honorarium pengelola

pelayanan kantor yang menunjang terlaksananya dan melekat

pada kegiatan-kegiatan di seluruh lingkungan BKAD

disentralkan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran;dan

3. Dianggarkan belanja STNK kendaraan hibah KPK sebesar

Rp160.000.000,00 pada kegiatan penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor.

Tercapainya IKU sebagaimana telah dibahas diatas didukung

dengan terlaksananya program utama pada tahun 2017


Rp7.585.027.675,00 terealisasi sebesar Rp5.615.320.924,00 atau

terserap 74%, dan terdapat sisa anggaran belanja langsung

sebesar Rp1.969.706.751,00. Realisasi anggaran belanja langsung

progran utama per indikator kinerja dari tiga sasaran strategis

disajikan sebagai berikut: (lihat Grafik 2.33)

Grafik 2.33 Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Program Utama

Per Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 (Jutaan Rupiah)

Sumber data : LRA BKAD tahun 2016, diolah

Keterangan:

1. Tercapainya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1

(n=tahun berjalan) sebagai indikator kinerja utama dari

sasaran strategus I didukung terlaksananya 20 kegiatan dari

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah membutuhkan anggaran belanja langsung

sebesar Rp1.506.146.575,00 terealisasi Rp1.149.428.520,00

dan 11 kegiatan dari program pengelolaan barang daerah


Rp899.348.700,00 terealisasi Rp609.954.161,00;

2. Capaian atas percepatan penyerapan belanja pemerintahan

didukung terlaksananya 12 kegiatan dari program peningkatan

dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang


Rp248.814.950,00 terealisasi Rp223.847.348,00 dan satu

kegiatan dari program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan kabupaten/kota yang membutuhkan anggaran

belanja langsung sebesar Rp7.241.000,00 terealisasi

Rp7.210.750,00;

3. Terdapat dua indikator kinerja utama dari sasaran strategis III

yaitu

Capaian persentase PAD terhadap pendapatan daerah

didukung dengan terlaksananya 9 kegiatan dari program

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah yang membutuhkan anggaran belanja langsung

sebesar Rp3.124.139.350,00 terealisasi Rp2.488.946.869,00

Capaian persentase PAD terhadap belanja daerah didukung

terlaksananya 9 kegiatan dari program peningkatan

pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah


Rp1.799.337.100,00 terealisasi Rp1.135.933.276,00.

Tahun 2017 anggaran belanja langsung yang dibutuhkan untuk

terlaksananya program utama sebesar Rp6.452.683.345,00.

Anggaran belanja tersebut dibutuhkan untuk mencapai empat

target indikator kinerja utama (IKU) dari tiga sasaran strategis.

Adapun anggaran belanja langsung per IKU disajikan sebagai


Grafik 2.34

Anggaran Belanja Langsung per Indikator Kinerja Utama Tahun 2017


Sumber data : DPA BKAD Tahun 2017, diolah

Penjelasan:

1. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 1) opini BPK

atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1 (n=tahun berjalan)

memerlukan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten

Bantul tahun 2017 sebesar Rp2.078.875.245,00.

2. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 2) persentase

PAD terhadap pendapatan daerah memerlukan dana yang

bersumber dari APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar

Rp1.427.543.100,00

3. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 3) persentase

PAD terhadap belanja daerah memerlukan dana APBD

Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar Rp2.722.988.050,00;

dan

4. Pencapaian target indikator kinerja utama (IKU 4) percepatan

penyerapan belanja pemerintah memerlukan dana APBD

Kabupaten Bantul tahun 2017 sebesar Rp225.276.950,00.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKAD

BKAD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan

penunjang keuangan daerah bertugas membantu Bupati untuk

melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan maka

pelayanan yang diselenggarakan meliputi pelayanan pada bidang

pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan pada urusan

penunjang keuangan oleh BKAD dipergunakan alat ukur spesifik secara

kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,

keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana telah

dibahas diatas. BKAD menetapkan empat indikator kinerja utama

sebagai berikut:

Tabel 2.35

Indikator Kinerja Utama BKAD

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

A

n

a

l

i

s

i

s

K

i

n

e

r

j

a Pelayanan BKAD secara rinci sebagai berikut:

1. Kinerja Pelayanan pada Pengelolaan Keuangan Daerah

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada

sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan

akuntabel adalah diterbitnya opini BPK RI atas Laporan Hasil

Pemeriksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD).

Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas

hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh

Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem

manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan

penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi

keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan

No Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Tahun 0

(2015)

Tahun 1

(2016)

Tahun 2

(2017)

Tahun 3

(2018)

Tahun 4

(2019)

Tahun 5

(2020)

Tahun 2021

1

Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Banttul tahun n-1 (WTP=1, WDP=2, Tidak Wajar=3 dan TMP=4)

1 1 1 1 1 1 1

2 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

20,21% 21% 22% 23% 24% 25% 26%

3 Persentase PAD terhadap belanja daerah

16,18% 17% 17,5% 18% 19% 20% 21%

4 Percepatan belanja pemerintah

51 48 60 65 68 70 75

menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini BPK tersebut dipergunakan sebagai indikator untuk mengukur

akuntabilitas atas tata kelola keuangan daerah yang telah

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Perkembangan

opini yang diterbitkan BPK selama periode tahun 2011 s/d tahun

2016 sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten

Bantul tahun 2010, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2010, LKPD

Kabupaten Bantul Tahun 2011, LKPD Kabupaten Bantul Tahun

2012, LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2013, LKPD Kabupaten Bantul

tahun 2014, dan LKPD Kabupaten Bantul tahun 2016 disajikan

sebagai berikut: (lihat Grafik 3.35)

Grafik 2.36 Perkembangan Opini BPK atas LKPD Pemerintah

Kabupaten Bantul Periode tahun 2010-2016

Sumber data : BKAD

Perkembangan opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Bantul

sebagaimana pada grafik terebut diatas menunjukkan bahwa

semakin akuntabilitas tata kelola keuangan daerah yang

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan diraihnya opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut

yaitu sejak tahun 2013 s/d tahun 2016. Diraihnya opini WTP

tersebut sebagai salah satu ukuran terselenggaranya pemerintahan

daerah yang berkualitas sesuai dengan tuntutan publik. Oleh karena

itu opini WTP atas LKPD harus dipertahankan setiap tahunnya

sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemerintah

daerah dalam tata kelola keuangan dan aset daerah.

Opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebanyak

empat kali masih terdapat beberapa catatan atas laporan keuangan

yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.37)

Tabel 2.37 Catatan Penjelasan atas LKPD Kabupaten Bantul

Tahun Opini Penjelasan Keterangan

2013 WTP Penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012

2014 WTP

Masih adanya dana alokasi desa yang belum dipertanggungjawabkan, belum dilakukan verifikasi Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas


2015 WTP

Pengelolaan aset tetap yang belum memadai serta pencatatan dan pelaporan aset yang belum ditunjang sistem pengendalian yang memadai, pengembalian dana hibah Persiba belum memiliki dasar penerimaan yang sah, penggunaan ADD tahun 2012 belum ada laporan pertanggungjawaban dan belum digunakan dana pengadaan tanah atau masih tersimpan dalam SPD


2016 WTP

Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan


Pengembalian jaminan biaya pembongkaran (jabong) atas penyelenggaraan reklame telah habis masa berlakunya lemah Penatausahaan BLUD pada RSUD Panembahan Senopati belum sesuai ketentuan Pengelolaan pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Bantul belum sesuai ketentuan Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana BOS tidak sesuai ketentuan Penatausahaan dan penagihan piutang pajak daerah belum memadai Pengelolaan pinjaman Pemerintah Kabupaten Bantul kepada masyarakat belum sesuai ketentuan Penatausahaan persediaan pada Pemerintah Kabupaten Bantul belum tertib

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bantul selalu berupaya

meraih opini WTP murni atau WTP tanpa catatan.

2. Kinerja Pelayanan Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab kepala BKAD sebagai

pejabat penatausahaan barang dan kepala bidang Aset sebagai

pengurus barang pengelola yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD

yang ada pada masing-masing OPD/Unit Kerja dan membantu

pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam

rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Bantul sesuai

dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang

daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset

daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan

pelaporan aset daerah. Setiap OPD atau Unit Kerja selaku pengguna

barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan

penatausahaan aset atas aset daerah yang berada di bawah

penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh

pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan

aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada

waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan

disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Pengelola Barang Daerah.

Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa

pengguna barang dihimpun oleh Bidang Aset (BKAD) selaku

pengurus barang pengelola dan membantu ketugasan Kepala BKAD

dalam melaksanakan ketugasan selaku pejabat penatausahaan

barang menjadi Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang

dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Sehingga dengan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar

terdapat kejelasan status kepemilikan barang milik daerah,

optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang

diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, pengamanan

barang milik daerah, dan memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah

untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik daerah secara

berkala.

Perkembangan barang milik daerah/aset tetap Pemerintah

Kabupaten Bantul selama kurun tahun 2011 s/d 2016 disajikan

pada grafik dan tabel sebagai berikut:

Grafik 2.38 Perkembangan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2016 (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber data : Data aset tetap tahun 2011 s/d 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul, Tahun 2016 berdasarkan data Bidang Aset BKAD, diolah.

Tabel 2.39 Pertumbuhan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2016 (jutaan Rupiah)

Tahun Jumlah (Rupiah) Pertumbuhan

Rupiah %

Tahun 2011 Rp2.438.010,33

Tahun 2012 Rp2.614.656,24 Rp 176.645,91 7%

Tahun 2013 Rp2.765.076,29 Rp 150.420,06 6%

Tahun 2014 Rp3.110.426,52 Rp 345.350,23 12%

Tahun 2015 Rp1.707.568,82 Rp(1.402.857,70) -45%

Tahun 2016 Rp3.793.016,45 Rp 2.085.447,63 122%

Rata-rata per tahun Rp 271.001,22 21%

Sumber data : Data aset tetap tahun 2011 s/d 2015 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul, Tahun 2016 berdasarkan data Bidang Aset BKAD, diolah.

Selama tiga tahun pertama pada periode tahun 2011-2016 aset

tetap Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan

yang meningkat setiap tahunnya, tahun 2015 nilai aset tetap

mengalami penurunan dikarenakan mulai tahun 2015 telah

diberlakukan penyusutan untuk peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan. Penyusutan tersebut

sesuai dengan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Melalui

penyusutan sebagai salah satu penanda pemberlakuan akuntansi

berbasis akrual. Tahun 2016 nilai aset teap menunjukkan

peningkatan dengan angka persentase sebesar 122% atau

meningkat sebesar Rp2.085.447.631.031,66.

BKAD dalam melaksanakan wewenang selaku pejabat

penatausahaan barang dan pembantu pengurus barang pengelola

dalam pengelolaan barang milik daerah belum optimal dilakukan

yang tercermin dengan ditemukan paragraf penjelasan terkait

dengan pengelolaan aset tetap pada opini WTP atas LKPD tahun

2012, LKPD tahun 2013, LKPD tahun 2014, dan LKPD tahun

2015.

3. Kinerja Pelayanan pada Penyerapan Belanja Pemerintah

Selain opini BPK RI atas LKPD sebagai indikator kinerja pengelolaan

keuangan daerah yang lain adalah penyerapan belanja daerah setiap

semester dibanding dengan anggaran belanja daerah yang

dialokasikan setiap semester. Indikator kinerja tersebut sesuai

dengan ketugasan BKAD untuk mengatur manajemen kas guna

menghindari pembayaran belanja daerah yang tidak tepat waktu

sehingga pemanfaatan kas daerah dapat lebih optimal. Melalui

anggaran kas dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang

cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah

untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana

penarikan dana sebagaimana yang tercantum dalam DPA/DPPA

SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan arus kas keluar. Selain

itu anggaran kas juga berfungsi sebagai alat kontrol dan

pengendalian atas kinerja keuangan daerah dan manajemen kas dari

mulai perencanaan sampai dengan pelaporan tentang aliran kas.

Selama tiga tahun yaitu tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016

penyerapan belanja daerah setiap semester belum sesuai dengan

alokasi dana yang diatur dalam anggaran kas sebagaimana sebagai

berikut: (lihat Tabel 2.40, Grafik 2.41, Grafik 2.42, dan Grafik 2.43)

Tabel 2.40

Penyerapan Belanja Daerah Berdasarkan Alokasi Anggaran Belanja Daerah per Semester



Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Semester I Semester II Jumlah Semester I Semester II Jumlah Semester I Semester II Jumlah

Anggaran Rp 1.364.661,17 Rp 536.694,65 Rp1.901.355,83 Rp1.231.421,54 Rp 947.835,80 Rp2.179.257,34 Rp1.298.612,28 Rp925.052,35 Rp 2.223.664,63

Realisasi Rp 561.497,04 Rp 1.138.854,24 Rp1.700.351,28 Rp 623.223,20 Rp 1.310.079,29 Rp1.933.302,50 Rp 629.275,31 Rp 1.387.268,67 Rp 2.016.543,98

% penyerapan belanja daerah

41% 212% 89% 51% 138% 89% 48% 150% 91%

Tabel dan grafik sebagaimana tersebut diatas menunjukkan

penyerapan anggaran belanja daerah setiap semester tahun 2014,

tahun 2015, dan tahun 2016 tidak sesuai dengan ketersediaan dana

sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran kas. Alokasi dana

untuk membiayai pengeluaran belanja daerah yang pada semester I

lebih besar daripada semester II tetapi tidak diikuti dengan

penyerapan belanja daerah justru pada semester I menunjukkan

penyerapan belanja daerah yang rendah. Sebaliknya penyerapan

belanja daerah yang terbesar terjadi pada semester II dengan dana

yang dialokasikan pada semester II lebih rendah dari semester I. Hal

tersebut mengindikasikan setiap tahun terjadi penumpukan

penyerapan belanja daerah pada semester II khususnya pada bulan

berakhirnya tahun anggaran. Selain itu juga memberi informasi

setiap tahun kurang baiknya kinerja atas penyerapan belanja

pemerintah daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja

langsung tidak sesuai dengan alokasi yang diatur dalam angggaran

kas setiap semester serta terjadi penumpukan penyerapan pada

semester II. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kinerja

penyerapan adalah sebagai berikut:

1. OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana anggaran kurang

matang sehingga dalam pelaksanaan anggarannya

membutuhkan waktu untuk dilakukan penyesuaian-

penyesuaian termasuk sering melakukan revisi atas dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA);

2. OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana tidak

seuai dengana pelaksanaan jadwal pelakanaan kegiatan

sehingga terdapat kebiasaan Perangkat Daerah memiliki

kecenderungan pengalokasian terhadap penarikan dana pada

triwulan I lebih besar dibanding dengan triwulan berikutnya;

3. Adanya kehati-hatian dalam proses pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa yang mengakibatkan keterlambatan dalam

pelaksanaan pengadaannya yang berpengaruh terhadap

penyerapan anggaran belanja langsung;

4. Lemahnya koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan

anggaran terutama untuk kegiatan pembangunan;

5. Keterlambatan penerimaan petunjuk teknis untuk pelaksanaan

kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus; dan

6. Penyerapan belanja tidak langsung (kecuali belanja pegawai)

belum sesuai dengan rencana penarikan yang diatur dalam

anggaran kas dan DPA/DPPA PPKD, dikarenakan penyaluran

belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan penyaluran

belanja bantuan sosial kepada masyarakat membutuhkan waktu

yang cukup lama dalam pemberkasan administrasi sebagai salah

satu persyaratan mengakibatkan penyerapan belanja hibah dan

belanja bantuan sosial dilaksanakan pada akhir tahun.

Upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan

penumpukan penyerapan belanja daerah pada akhir tahun yaitu

sebagai berikut:

1. OPD/Unit Kerja dalam menyusun rencana penarikan dana untuk

satu tahun anggaran dirinci untuk tiap bulan per jenis belanja

sebagai alat untuk menantau pelaksanaan kegiatan;

2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD/Unit

Kerja yang memiliki penyerapan anggaran dengan deviasi tinggi

antara realisasi dengan alokasi anggaran setiap triwulannya;

3. Kesesuaian penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi per

triwulan telah dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk

mengevaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul; dan

4. OPD penanggungjawab teknis atas penyaluran belanja hibah dan

belanja bantuan sosial dalam melaksanakan pemberkasan

persyaratan administrasi lebih awal dilaksanakan sehingga

pengajuan kepada BKAD selaku PPKD sesuai dengan alokasi

yang diatur dalam anggaran kas.

4. Kinerja pada pengelolaan Pendapatan Daerah

Terdapat dua indikator kinerja yang dipergunakan dalam pengelolaan

pendapatan daerah yaitu persentase PAD terhadap pendapatan

daerah dan belanja daerah. Ke-dua indikator tersebut dipergunakan

untuk mengetahui peranan PAD sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah dan sumber pendanaan untuk membiayai belanja

pemerintah daerah.

Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk

menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah

terhadap pendapatan daerah. Perkembangan kontribusi sumber-

sumber pendatan daerah terhadap pendapatan daerah dalam rupiah

dan angka persentase yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten

Bantul selama periode tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun 2017

disajikan pada grafik dan tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 2.44 dan

Grafik 2.45)

Grafik 2.44

Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah

Tahun 2011 s/d 2017


Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, dan LRA Tahun 2016 data

sementara per Pebruari 2017, diolah

Grafik 2.45

Perkembangan Persentase Kontribusi PAD terhadap

Pendapatan Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2016

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, dan LRA Tahun 2016 data

sementara per Pebruari 2017, diolah

Keterangan

No 1 Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

No 2 Persentase kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah

No 3 Persentase kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah

Periode tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun 2017, dana

perimbangan memiliki peranan yang penting sebagai sumber yang

terbesar terhadap pendapatan daerah atau pendapatan daerah yang

telah dicapai selama periode tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun

2017 masih sangat tergantung terhadap pendapatan dari Pemerintah

Pusat dengan angka persentase ketergantungan diatas 50%.

Sebaliknya pendapatan asli daerah yang dicapai selama lima tahun

(tahun 2011-2016) belum memiliki peranan yang tinggi dalam

memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan angka

persentase kontribusi berkisar antara 11% - 20%. Belum besarnya

peranan PAD yang dicapai dalam memberi sumbangan terhadap

pendapatan daerah tetapi selama periode tahun 2011-2016 justru

PAD menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Tahun

2014, tahun 2015, dan tahun 2016 angka persentase PAD terhadap

pendapatan daerah memiliki angka persentase pendapatan asli

daerah terhadap pendapatan daerah yang sama yaitu sebesar 20%

yang merupakan angka tertinggi dibanding sebelum tahun 2014.

Sedang tahun 2017 kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

yang ditargetkan mengalami penurunan dengan angka persentase

sebesar 18% dibanding angka persentase kontribusi PAD terhadap

pendapatan daerah yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk

mengetahui peranan PAD dalam membiayai belanja daerah. Selama

periode tahun 2011-2016 persentase pendapatan asli daerah

terhadap belanja daerah yang dicapai dan yang ditarget tahun 2017

berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 disajikan pada

tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 2.46)

Tabel 2.46

Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Periode Tahun 2011 s/d 2016 dan Target Tahun 2017


Uraian Realisasi

Realisasi tahun 2017 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

PAD Rp 128.896 Rp 166.598 Rp 224.198 Rp 357.411 Rp390.624 Rp 404.414 Rp 494.179

Dana Perimbangan Rp 717.123 Rp 885.352 Rp 938.492 Rp1.036.633 Rp1.041.842 Rp1.331.353 Rp 1.287.256

Belanja Daerah Rp 1.151.886 Rp 1.282.878 Rp 1.387.719 Rp1.700.351 Rp1.933.302 Rp2.016.544 Rp 2.076.742

Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah (%) 11% 13% 16% 21% 20% 20% 24%

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah (%)

62% 69% 68% 61% 54% 66% 62%

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, diolah

Kemampuan PAD sebagai sumber pendanaan atas belanja daerah

yang telah dicapai selama periode tahun 2011-2016 menunjukkan

perkembangan yang fluktuatif setiap tahun atau perkembangan

persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah berkisar antara

11% - 20% serta tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul

TA 2017 target persentase kontribusi pendapatan asli daerah

terhadap belanja daerah yaitu sebesar 24%. Dalam periode tersebut

dana perimbangan memiliki kontribusi yang terbesar sebagai sumber

utama dalam mendanai belanja daerah dengan angka persentase

diatas 50% atau berkisar antara 54% - 69% serta menunjukkan

perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya. Penurunan

kontribusi dana perimbangan terhadap belanja daerah menunjukkan

berkurangnya ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

dalam mendanani belanja daerah meskipun dalam angka persentase

yang relatif kecil. Perkembangan angka persentase kontribusi PAD

dan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah yaitu sebagai


Grafik 2.47 Perkembangan Persentase Realisasi Kontribusi PAD

dan Dana Primbangan terhadap Belanja Daerah Tahun 2011-2016 dan Target Tahun

2017

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015,

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017, diolah.

Angka persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja

daerah masih relatif kecil dibanding dengan angka persentase

kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah terhadap pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut

menunjukkan pendapatan daerah yang dicapai oleh Pemerintah

Kabupaten Bantul terbesar bersumber dari dana perimbangan. Selain

itu dana perimbangan sebagai sumber terbesar untuk mendanai

belanja daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bantul

berupaya meningkatkan PAD dengan menggali potensi dari sumber-

sumber PAD sehingga akan mengurangi angka ketergantungan

Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap dana perimbangan.

5. Kinerja BKAD selaku Koordinator PAD

PAD merupakan pendapatan daerah terdiri dari komponen

pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

yang sah. PAD yang dicapai secara umum menunjukkan

kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat

dijadikan obyek pungut dan merupakan faktor penting dalam

menilai laju pembangunan di daerah. Oleh karena itu PAD

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus dipacu

pertumbuhannya. Selama periode tahun 2011-2015 PAD

memiliki kinerja yang baik yang ditunjukkan dengan tercapai

PAD yang direncanakan dicapai setiap tahun. Perkembangan

target dan realisasi pendapatan asli daerah pada Kabupaten

Bantul selama tahun 2011 s/d 2016 dan target tahun 2017

disajikan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.48

Kinerja Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2016, dan Target Tahun 2017


Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017, diolah.

Selama periode tahun 2011-2016 PAD Pemerintah Kabupaten Bantul

menunjukkan pertumbuhan pendapatan dengan trent yang

meningkat setiap tahun. Dalam periode tahun tersebut rata-rata PAD

yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul bertambah dengan

angka persentase sebesar 22% atau setiap tahun PAD bertambah

sebesar Rp53.796.156.061,90. Pertumbuhan PAD dalam periode

tersebut disajikan pada Tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 2.49)

Tabel 2.49 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2011-2016

Tahun Realisasi Pertumbuhan PAD

Rupiah %

Tahun 2011 Rp128.896.456.173,41 Rp 47.259.356.880,34 37%

Tahun 2012 Rp166.597.778.028,56 Rp 37.701.321.855,15 23%

Tahun 2013 Rp224.197.864.331,31 Rp 57.600.086.302,75 26%

Tahun 2014 Rp357.411.062.723,21 Rp133.213.198.391,90 37%

Tahun 2015 Rp390.624.492.073,16 Rp 33.213.429.349,95 9%

Tahun 2016 Rp404.414.035.664,44 Rp 13.789.543.591,28 3%

Rata-rata Rp278.690.281.499,02 Rp 53.796.156.061,90 22%

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011-

2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017, diolah.

Catatan:

PAD yang dicapai tahun 2010 sebesar Rp61.637.099.293,07.

6. Kinerja BKAD sebagai OPD Penghasil

Kemandirian dalam bidang keuangan daerah biasanya diukur dengan

kontribusi atau peranan PAD terhadap pendapatan dan belanja

daerah juga dapat diketahui kontribusi pendapatan pajak dan

retribusi daerah terhadap PAD. Pemungutan atas pajak daerah di

Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh BKAD dalam

kapasitasnya sebagai PPKD. Dasar hukum pemungutan pajak daerah

adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah (mengatur tentang pajak hotel, pajak restoran,

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral

bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak

sarang

burung walet), Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 tahun

2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Selain itu

pendapatan dari pajak daerah, BKAD juga mengelola hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD

yang sah. Selama periode tahun 2011 s/d 2016 PAD yang dikelola

oleh BKAD selaku OPD menunjukkan kinerja pendapatan daerah

yang baik yaitu setiap tahun target PAD dapat tercapai dengan angka

persentase capaian diatas 100%, yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel

2.50, Tabel 2.51, dan Tabel 2.52)

Tabel 2.50 Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil) Tahun 2011 dan 2012


URAIAN TA 2011

% TA 2012

% ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Rp 115.321,90

Rp 128.896,46

112% Rp 141.624,24

Rp 166.597,78

118%

Pajak Daerah Rp 30.802,00

Rp 35.068,59

114% Rp 39.922,68

Rp 51.768,35

130%

Retribusi Daerah

Rp 18.791,09

Rp 17.798,60

95% Rp 19.821,99

Rp 20.595,10

104%

Hasil Pengel. Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Rp 7.390,93

Rp 7.290,93

99% Rp 8.183,67

Rp 8.184,26

100%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp 58.337,88

Rp 68.738,33

118% Rp 73.695,90

Rp 86.050,06

117%

Tabel 2.51

Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil) Tahun 2013 dan 2014 (dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN TA 2013

% TA 2014



Rp 205.407,21

Rp 224.197,86

109% Rp 288.038,73

Rp 357.411,06

124%

Pajak Daerah

Rp 64.487,00

Rp 83.232,02

129% Rp 77.892,20

Rp 99.558,47

128%

Retribusi Daerah

Rp 26.671,10

Rp 27.116,29

102% Rp 26.470,45

Rp 26.004,71

98%


Rp 9.508,08

Rp 9.508,08

100% Rp 12.638,56

Rp 12.643,38

100%


Rp 104.741,03

Rp 104.341,48

100% Rp 171.037,52

Rp 219.204,50

128%

Tabel 2.52 Kinerja PAD pada BKAD (OPD Penghasil)

Tahun 2015 dan 2016

URAIAN TA 2015

% TA 2016



Rp 335.797,05

Rp 390.624,49

116% Rp 373.241,81

Rp 404.414,04

108%

Pajak Daerah Rp 93.709,83

Rp 123.257,18

132% Rp 114.668,27

Rp 134.407,36

117%

Retribusi Daerah

Rp 19.765,24

Rp 22.840,34

116% Rp 23.098,97

Rp 26.624,46

115%


Rp 18.373,31

Rp 18.379,74

100% Rp 21.068,27

Rp 21.068,27

100%


Rp 203.948,67

Rp 226.147,23

111% Rp 214.406,30

Rp 222.313,95

104%

PAD yang dikelola oleh BKAD selaku OPD selama periode tahun

2011-2016 menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap

tahunnya sebagaimana disajikan pada grafik sebagai berikut: (lihat

Grafik 2.53)

Grafik 2.53 Perkembangan PAD pada BKAD selaku OPD

Tahun 2011 s/d Tahun 2016, dan Target Tahun 2017 (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul pada

DPPKAD/BKAD tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 DPPKAD/BKAD berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah, tahun 2017 berdasarkan APBD Kabupaten Bantul tahun 2017 pada BKAD, diolah.

Selama periode tahun 2011 s/d 2016 PAD yang dikelola oleh BKAD

menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif atau

menunjukkan perkembangan dengan trent yang meningkat setiap

tahun, dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan setiap tahun

sebesar Rp28.764.346.165,80 atau rata-rata angka persentase

pertumbuhan PAD sebesar 33%. Pertumbuhan PAD yang dikelola

BKAD dalam rupiah dan angka persentase selama periode tahun

2011 s/d tahun 2016 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.54)

Tabel 2.54

Pertumbuhan PAD pada BKAD(OPD Penghasil) Tahun 2011-2016

Tahun Realisasi Pertumbuhan PAD

Rupiah %

Tahun 2011 Rp 48.440.097.434,41

Tahun 2012 Rp 69.855.124.732,50 Rp 21.415.027.298,09 44%

Tahun 2013 Rp110.236.357.092,31 Rp 40.381.232.359,81 58%

Tahun 2014 Rp151.699.273.281,21 Rp 41.462.916.188,90 38%

Tahun 2015 Rp174.684.785.140,16 Rp 22.985.511.858,95 15%

Tahun 2016 Rp192.261.828.263,41 Rp 17.577.043.123,25 10%

Rata-rata Rp124.529.577.657,33 Rp 28.764.346.165,80 33%


DPPKAD/BKAD tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 DPPKAD/BKAD berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diola

PAD yang dikelola oleh BKAD memiliki peranan atau kontribusi yang

cukup besar terhadap PAD yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten

Bantul dengan angka persentase diatas 35%.

Perkembangan angka persentase kontribusi PAD yang dikelola BKAD

terhadap PAD selama periode tahun 2011-2016 dan target tahun

2017 yaitu sebagai berikut: (lihat Grafik 2.55)

Grafik 2.55 Perkembangan Kontribusi PAD pada BKAD terhadap PAD

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2016 dan Target Tahun 2017


DPPKAD/BKAD tahun 2011-2015, Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2016 DPPKAD/BKAD berdasarkan data sementara per Pebruari 2017, diolah

Angka persentase kontribusi PAD yang dikelola BKAD terhadap

realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bantul menunjukkan angka

persentase yang berfluktuatif dalam periode tiga tahun pertama

menunjukkan perkembangan yang meningkat dengan angka

persentase tertinggi dicapai tahun 2013 yaitu sebesar 49%. Pada

tahun berikutnya angka persentase kontribusi PAD yang dikelola

BKAD terhadap realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bantul tahun

2014 mengalami penurunan menjadi 42% tetapi menunjukkan

kembali kenaikan pada tahun 2016 sebesar 48%. Sedang tahun

2017 direncanakan angka persentase kontribusi PAD yang dikelola

BKAD terhadap realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar

43%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian

atas hasil evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintah

bidang Keuangan dalam pencapaian sasaran strategis DPPKAD/BKAD

yang meliputi aspek pada pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah sebagaimana telah dibahas diatas maka terdapat beberapa isu

penting dalam penyelenggarannya Perumusan isu-isu penting tersebut

memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas

pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan fungsi penunjang

Pemerintah bidang keuangan daerah berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja

Renstra DPPKAD/BKAD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan

fungsi penunjang Pemerintah bidang keuangan oleh BKAD adalah

sebagai berikut:

a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan

belanja daerah relatif masih rendah atau sebaliknya pendapatan

transfer memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah

dan dalam mendanai belanja daerah;

b. Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset

daerah belum tertib;

c. Belum memadainya implementasi SAP berbasis akrual;

d. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana;

e. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan

kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD,

sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait

penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan

kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau

sebaliknya berkurangnya ketregantungan pendapatan daerah Kabupaten

Bantul terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari

Dana Perimbangan, dan 2) bertambahnya kontribusi pendapatan asli

daerah dalam mendanai belanja daerah, stategi yang diambil yaitu

optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari pendapatan pajak

dan retribusi daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah dilaksanakan

dengan yaitu sebagai berikut

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli

daerah. Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan

intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut:

a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem

perpajakan dan retribusi daerah;

b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi

pengenaan pajak dan retribusi daerah;

c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada

masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi

daerah;

d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan

pendapatan daerah;

e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja

terkait; dan

f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan

data perpajakan yang bersangkutan;

b. Pengkajian ataspotensi dari jenis retribusi baru dan potensi pajak

daerah dilaksanakan dengan kerjasama pihak ke 3 (tiga);

c. Optimlisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah terutama

dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi pajak daerah.

2. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil

pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan dengan meningkatkan

kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya pengelolaan BUMD

secara efisien dan efektif yang dapat ditempuh dengan perbaikan

manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat

permodalan melalui penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

yang dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.

3. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari

perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data

barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat agar menjadi

bagian dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam rangka

meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang

diambil optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang

diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik

daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan

kebijakan yaitu sebagai berikut:

a. Meningkatkan komitmen kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja

selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam

mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan

berlaku;

b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah

Perangkat Daerah / Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Bantul

Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul melalui kegiatan forum

komunikasi pengurus barang milik daerah;

c. Dipergunakan SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik

daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan,

penghapusan, dan akuntansi;

d. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas

temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;

e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui bimbingan

teknik dan pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan

barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal

dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi

aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi

pengguna barang OPD.

4. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan

rencana yang dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian

besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran. Strategis yang

dilaksanakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan displin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam

DPA/DPPA OPD;

b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka

dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh

OPD serta di anggaran belanja pada seluruh OPD dapat

dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku; dan

Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan OPD

tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam pengelolaan

keuangan daerah melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD

untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat

kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait

prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk

setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap

rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program

dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target

sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk

setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Adapun telaah

terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada

BKAD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.56 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kabupaten Bantul

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif Program/ Kegiatan



Kebutuhan Dana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Nilai AKIP 82 Rp 23.372.804.225 Capaian Nilai AKIP 82 Rp 23.494.328.100

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kabupaten Bantul

Rp 21.349.201.600


Kabupaten Bantul

Rp 21.302.951.000

Tersedianya materai dan pengrriman surat

12 paket Jumlah materai dan perangko (lembar)

1291

Jumlah pembayaran listrik dan komunikasi

12

Jumlah paket jasa listrik dan penerangan jalan umum (bulan)

12

Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas

61 Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas (unit)

61


468 ob Jumlah paket jasa administrasi keuangan (ob)

468

Honor Petugas Kebersihan

24 ob Jumlah alat kebersihan (paket)

4

Jumlah pengadaan paket alat tulis kebutuhan kantor

12 bulan Jumlah pengadaan alat tulis kantor (paket)

12

Jumlah macam pengadaan barang cetakan

15 macam Jumlah pembelian alat listrik (paket)

4

Jumlah pembelian alat listrik (paket)

4 Jumlah buku cek 9


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Jumlah pengadaan alat rumah tangga

1 unit Jumlah pembelian surat kabar harian (ekslempar)

1100

Jumlah pembelian buku paraturan peruandangan (buku)

2 Jumlah pengiriman surat (kali)

824

Jumlah pembelian surat kabar (ekslempar)

1100 Jumlah pembayaran telekomunikasi (bulan)

12

Jumlah pengiriman surat

3000 surat

Jumlah pembelian buku perundang-undangan

2

Barang cetakan (macam)

17

Penggandaan surat-surat penting (lembar)

110000

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kabupaten Bantul

Rp 2.023.602.625

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Kabupaten Bantul

Rp 1.791.791.500

Jumlah makan dan minum untuk rapat koordinasi dan tamu

3050 dus

Jumlah makan dan minum untuk rapat koordinasi dan tamu (dus)

3050

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah

0 Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (ok)

407

Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah

0 Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah (ok)

1697

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Kabupaten Bantul

Rp 399.585.600


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Jumlah honor pembayaran petugas kebersihan (bulan)

24

Jumlah pembayaran premi BPJS petugas kebersihan (bulan)

24

Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD

156

Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD (IT)

24

Jumlah pembayaran premi BPJS petugas pelaksana pekerja pelayanan di BKAD

180

Jumlah pembayaran honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD (ob)

24

Jumlah pembayaran premi BPJS honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD (ob)

24

II


Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

98% Rp 6.557.805.334



98% Rp 5.519.974.119


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

1 Pembangunan gedung kantor

Kabupaten Bantul

Tersedianya tempat menyimpan aarsip BKAD

1 unit Rp 750.000.000

Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor

Kabupaten Bantul

Rp 934.867.500

2

Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor

Kabupaten Bantul

Gedung kantor yang belum terpakai

1 gedung Rp 184.800.000 Kabupaten

Bantul

Jumlah pembangunan gedung arsip BKAD (unit)

1 Rp 750.000.000

Jumlah rehab gedung penyimpan barang milik daerah yang akan dihapus

1 gedung Rp 184.867.500

3

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bantul

Belanja modal pengadaan kendaraan dinas R4 station wagon (unit)

4 Rp 2.984.465.419

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bantul

Rp 2.984.465.419

Belanja modal pengadaan kendaraan dinas R3 (unit)

8 Jumlah pengadaan kendaraan dinas R4 station wagon (unit)

4 Rp 1.381.715.419

Belanja modal pengadaan kendaraan pick up (unit)

4 Jumlah pengadaan kendaraan dinas R3 (unit)

8 Rp 239.150.000

Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)

28 Jumlah pengadaan kendaraan pick up (unit)

4 Rp 791.800.000

Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)

2 Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)

28 Rp 507.800.000

Jumlah modal pengadaan kendaraan dinas roda 2 (unit)

2 Rp 64.000.000


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kabupaten Bantul

Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet (unit)

25 Rp 2.193.731.540 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kabupaten Bantul

Rp 1.155.841.200

Belanja modal pengadaan sekat

1 Jumlah pengadaan Filling Kabinet (unit)

25 Rp 107.850.000

Belanja modal pengadaan AC

17 Jumlah pengadaan sekat ruangan

1 Rp 66.560.000

Belanja modal komputer PC

19 Jumlah pengadaan AC

17 Rp 129.860.000

Belanja modal pengadaan note book

17 Jumlah pengadaan modal komputer PC dan note book

36 Rp 291.240.000

Belanja modal pendaan printer

18 Jumlah pengadaan personal komputer

3 Rp 54.000.000

Meja Kerja 1/2 Biro 60 Jumlah pengadaan meja kerja

81 Rp 199.950.000

Meja Kerja Staff 16 Jumlah pengadaan kursi kerja

100 Rp 75.610.000

Meja Kerja Kasubbdi

3 Jumlah pengadaan rak/almari arsip

11 Rp 70.455.000

Meja Kerja Kabid 1 Jumlah pengadaan mesin ketik

4 Rp 15.000.000

Meja Layanan 1 Jumlah pengadaan camera

1 Rp 13.200.000

Belanja modal kursi kerja

100 Jumlah pengadaan televisi

2 Rp 15.947.800

Belanja modal rak 11 Jumlah pengadaan PC komputer

3 Rp 36.000.000


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Belanja modal almari arsip

11 Jumlah pengadaan UPS

4 Rp 21.995.600

Belanja modal almari arsip Kepala Bidanag

1 Jumlah pengadaan speaker aktive

2 Rp 3.297.800

Melanja modal mesin ketik

4 Jumlah pengadaan komputer (unit)

5 Rp 50.875.000

Jumlah pengadaan alat rumah tangga (unit)

1 Rp 4.000.000

5

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bantul

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan

62 unit Rp 299.608.375

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Bantul

Rp 299.600.000

Jumlah pembiayaan servise kendaran dinas kedinasan (unit)

61 Rp 5.500.000

Jumlah pembelian suku cadang kendaraan dinas (unit)

61 Rp 22.000.000

Jumlah pembelian BBM dan pelumas (unit)

61 Rp 272.100.000

6 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kabupaten Bantul

Jumlah mebeleur dan peralatan kantor yang rusak

40 unit Rp 145.200.000 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kabupaten Bantul

Jumlah peralatan kantor yang rusak (unit)

89 Rp 145.200.000

Jumlah perlengkapan kantor (mebelur) yang rusak (unit)

2

Jumlah aplikasi dan data base yang dipelihara (unit)

1


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Jumlah pengadaan belanja modal perlengkapan komputer (unit)

3

III


Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100 Rp 24.780.250



100 Rp 24.780.250

1

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Kabupaten Bantul

Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah

1 kali Rp 24.780.250

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Kabupaten Bantul

Rp 24.780.250

Kursus singkat 3 ok

Jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah (kali)

1

Bimbingan teknis 2 ok Jumlah pengiriman bimtek dan kursus singkat (ok)

4

IV


Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

80 Rp 45.050.830



80 Rp 45.050.830

1

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Kabupaten Bantul


21 Rp 45.050.830

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Kabupaten Bantul

Rp 45.050.830

Jumlah dokumen Penyempurnaan SMM

1 SMM Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21 Rp 18.238.330


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Jumlah dokumen Penyempurnaan SMM

1 Rp 26.812.500

V

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPB/RPABD Kabupaten Bantul

1 Rp 6.433.114.120

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPB/RPABD Kabupaten Bantul

1 Rp 5.826.554.820


0,05


0,05

Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

2 Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

2

Prosentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan

1

Prosentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan

1

Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar

80% Persentase penerapan akrual basis oleh SKPD dengan benar

80%

Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target

30% Cakupan pencapaian penyerapan belanja SKPD sesuai target

30%

Tercapainya PAD 100% Tercapainya PAD 100%

Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah

20% Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah

20%


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

1 Penyusunan analisa standar belanja

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja (ASB)

1 Rp 47.293.500 Penyusunan analisa standar belanja

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja (Raperbup))

1 Rp 52.293.500

Penggandaan ASB (buku)

75

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Analisa Standar Belanja (buku)

75

Jasa konsultasi penyusunan ASB (dokumen)

1

2 Penyusunan standar satuan harga

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Bantul

1 Rp 107.000.000 Penyusunan standar satuan harga

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Bantul

1 Rp 107.000.000

Jasa appraisal (dokumen)

1 Jasa appraisal (dokumen)

1

Jasa survey harga barang dan jasa (dokumen)

1 Jasa survey harga barang dan jasa (dokumen)

1

Penggandaan 75

Jumlah penggandaan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (buku)

300

3

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang APBD

1 Rp 124.027.680

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang APBD

1 Rp 124.027.680

Penggandaan raperda dan perda tentang APBD (buku)

75 Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang APBD (buku)

75


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

4

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

1 Rp 138.567.000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Kabupaten Bantul


1 Rp 138.567.000

Penggandaan raperbup dan perbup tentang penjabaran APBD (buku)

75

Jumlah penggandaan raperbub dan perbub tentang penjabaran APBD (buku)

75

5

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

1 Rp 64.385.440

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

1 Rp 64.385.440

Penggandaan raperda dan perda tentang perubahan APBD (buku)

75

Jumlah raperda dan perda tentang perubahan APBD (buku)

75

6

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Kabupaten Bantul


1 Rp 90.004.500

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

Kabupaten Bantul


1 Rp 90.004.500

Penggandaan raperbup dan perbup tentang penjabaran perubahan APBD (buku)

75

Jumlah pengadaan raperbub dan perbub tentang penjabaran Perubahan APBD (buku)

75

7

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan)

1 Rp 179.850.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan) (Raperda)

1 Rp 179.850.000


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Penggandaan Raperda/Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (buku)

150

Jumlah penggandaan raperda dan perda tentang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (buku)

150

Pubilikasi di surat Kabar (kali)

1 Pubilikasi di surat Kabar (kali)

1

8

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan)

1 Rp 85.779.615

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan) (Raperbup)

1 Rp 85.779.615

Penggandaan Raperbup/Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan) (buku)

150

Jumlah pengadaan raperbub dan perbub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun n-1 (n=tahun berjalan) (buku)

150

9 Peningkatan manajemen investasi daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen kajian

12 Rp 73.389.750 Peningkatan manajemen investasi daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen kajian (dokumen)

12 Rp 15.092.000


11

Jumlah dokumen perjanjian Kerjasama Penempatan Uang Daerah (dokumen)

11

10 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Kabupaten Bantul

Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun

114 Rp 50.105.000 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Kabupaten Bantul

Jumlah DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun

114 Rp 50.105.000


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

11 Penyusunan anggaran kas

Kabupaten Bantul

Jumlah anggaran kas Kabupaten Bantul

2 Rp 24.975.000 Penyusunan anggaran kas

Kabupaten Bantul

Jumlah anggaran kas Kabupaten Bantul

2 Rp 24.975.000

Penggandaan anggaran kas (buku)

30

Jumlah penggandaan buku anggaran kas Kabupaten Bantul (buku)

30

12 Penerbitan SPD Kabupaten

Bantul

Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun (dokumen)

640 Rp 17.700.000 Penerbitan SPD Kabupaten

Bantul

Jumlah SPD yang diterbitkan dalam satu tahun (dokumen)

640 Rp 17.700.000

13 Penerbitan SP2D Kabupaten

Bantul Persentase penerbitan SP2D

1 Rp 36.148.000 Penerbitan SP2D Kabupaten

Bantul

Jumlah SP2D yang diterbitkan dalam satu tahun (dokumen)

8956 Rp 36.148.000

14 TPTGR Kabupaten

Bantul Jumlah laporan 0 Rp 34.342.000 TPTGR

Kabupaten Bantul

Jumlah Laporan TPTGR (laporan)

2 Rp 34.342.000

15 Penyusunan neraca dinas / instansi

Kabupaten Bantul

Neraca bulanan SKPD

672 neraca

Rp 49.137.000 Penyusunan neraca dinas / instansi

Kabupaten Bantul

Jumlah Neraca bulanan OPD (neraca)

672 Rp 49.137.000

Draf neraca kompilasi per 31 Desember tahun n-1 (n=tahun berjalan)

1

Jumlah draf neraca kompilasi per 31 Desember tahun n-1 (n=tahun berjalan)

1

Pendampingan penyusunan neraca (kali)

12

Jumlah pendampingan penyusunan neraca (kali)

12

16 Penyusunan SPT Tahunan

Kabupaten Bantul

Form 1721 A2 8000

lembar Rp 26.950.000

Penyusunan SPT Tahunan

Kabupaten Bantul

Jumlah penerbitan Form 1721 A2 (lembar)

8000 Rp 26.950.000

17

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul

1 Rp 17.917.000

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul

1 Rp 17.917.000


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Penggandaan perbut tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul (buku)

300

Jumlah penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul (buku)

300

18 Operasional pajak daerah

Kabupaten Bantul

Intensifikasi pajak daerah

12 kali Rp 551.474.000 Operasional pajak daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah intensifikasi pajak daerah

12 kali Rp 500.599.000

Honor petugas operasional (ob)

96 Jumlah pembayaran honor petugas operasional (ob)

96

Honor petugas pemungut PMLB (ob)

24 Jumlah pembayaran honor petugas pemungut PMLB (ob)

24

Sosialisasi si Sari (kali)

1 Jumlah sosialisasi si Sari (kali)

1

Pelatihan petugas pemungut pajak daerah

1 Jumlah pelatihan petugas pemungut pajak daerah

1

Sewa pos pemungut PMLB

1 Jumlah pembayaran sewa pos pemungut PMLB

1

Cek lokasi (ok) 3000 Jumlah terlaksananya cek lokasi (ok)

3000

Pengadaan komputer (unit)

5 Pengembangan aplikasi Sismiop

1

Pengembangan aplikasi Sismiop

1 Jasa konsultasi aplikasi mobile (dokumen)

1

Jasa konsultasi aplikasi mobile (dokumen)

1 Jumlah pengadaan komputer (unit)

5


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

19 Penyusunan laporan semesteran

Kabupaten Bantul

Laporan semester I dan prognosis semester II

2 laporan Rp 15.587.825 Penyusunan laporan semesteran

Kabupaten Bantul

Laporan semester I dan prognosis semester II (laporan)

2 Rp 15.587.825

Penggandaan laporan semester I dan prognosis semester II (buku)

75

Jumlah penggandaan Laporan semester I dan prognosis semester II (buku)

75

20

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Kabupaten Bantul

Tersusunnya leaflet, buku saku, buku analisa serta terlaksananya publikasi secara online

1 Rp 128.425.000

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah leaflet, buku saku, buku analisa serta terlaksananya publikasi secara online (jenis)

4 Rp 128.425.000

21 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

Kabupaten Bantul

Intensifikasi PPh Op (Kali)

5 Rp 51.295.200 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

Kabupaten Bantul

Jumlah pelaksanaan intensifikasi PPh Op (Kali)

5 Rp 51.295.200

22

Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun

160 Rp 120.586.000

Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun (surat)

160 Rp 30.144.800

23 Penyaluran belanja PPKD

Kabupaten Bantul

Persentase tersalurnya belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah

100% Rp 33.673.145 Penyaluran belanja PPKD

Kabupaten Bantul

Persentase tersalurnya belanja tidak langsung PPKD dan Pembiayaan

1 Rp 33.673.145

24

Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum, dan PPh Pasal 21 bagi PNS

Kabupaten Bantul

BA Rekonsiliasi (Bapertarum dan BPJS), Pelaporan & potongan (IWP, Taperum, BPJS) dan pelaporan pajak atas nama kuasa BUD

101 (5 BA;96

laporan) Rp 17.500.000

Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum, dan PPh Pasal 21 bagi PNS

Kabupaten Bantul

Jumlah hasil rekonsiliasi dengan Bapertarum

5 Rp 2.500.000

Jumlah pelaporan IWP, Taperum, dan BPJS

96


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

25 Rekonsiliasi belanja SKPD

Kabupaten Bantul

BA rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD; Lap DTH & RTH

212 BA;12 laporan

Rp 9.900.000 Rekonsiliasi belanja SKPD

Kabupaten Bantul

Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Belanja OPD dengan Data Belanja BKAD (BA)

212 Rp 9.900.000

26

Penyusunan standar operasional dan prosedur

Kabupaten Bantul

Persentase tersusunnya SOP BKAD

1 Rp 8.360.000

Penyusunan standar operasional dan prosedur

Kabupaten Bantul

Jumlah SOP BKAD (SK)

1 Rp 8.360.000

27 Pengelolaan SIMKEUDA

Kabupaten Bantul

Pengelolaan keuangan dengan simda keuangan yang terintegrasi

1 Rp 65.165.540 Pengelolaan SIMKEUDA

Kabupaten Bantul

Jumlah tahapan pengelolaan keuangan dengan aplikasi simda keuangan (tahapan)

4 Rp 65.165.540

28 Pengendalian PAD

Kabupaten Bantul

Koordinasi penentuan target PAD (OPD penghasil)

2 Rp 46.585.000 Pengendalian PAD Kabupaten

Bantul

Jumlah rapat koordinasi penentuan target PAD (OPD penghasil)

2 Rp 46.585.000

Pelatihan petugas pemungut pajak daerah (kali)

1

Jumlah pelaksanaan pelatihan petugas pemungut pajak daerah (kali)

1

29 Optimalisasi pendapatan daerah

Kabupaten Bantul


12 Rp 15.487.120 Optimalisasi pendapatan daerah

Kabupaten Bantul


12 Rp 15.487.120

30 Pelayanan pajak daerah

Kabupaten Bantul

Prosentase jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP

1 Rp 365.950.200 Pelayanan pajak daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah wajib pajak daerah yang dilayani sesuai SOP

1 Rp 365.950.200

Blangko SSPD (macam)

10 Jumlah pengadaan blangko SSPD (macam)

10


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Sosialisasi pajak daerah (kali)

5 Jumlah sosialisasi pajak daerah (kali)

5

Aplikasi BPHTB online

1 Jumlah pengadaan aplikasi BPHTB online

1

31 Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Kabupaten Bantul

Rekon data piutang pajak dengan desa dan dukuh (kecamatan)

3 Rp 40.367.800 Verifikasi Piutang Pajak Daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah rekon data piutang pajak dengan desa dan dukuh (kecamatan)

3 Rp 40.367.800

Sosialisasi penghapusan piutang pajak daerah (kali)

1

Jumlah pelaksanaan sosialisasi penghapusan piutang pajak daerah (kali)

1

32 Pendataan dan penetapan wajib pajak

Kabupaten Bantul

Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun

80 Rp 27.432.680 Pendataan dan penetapan wajib pajak

Kabupaten Bantul

Jumlah wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun

80 Rp 27.432.680

Cetak blangko SPTPD (buku)

20 Jumlah pengadaan blangko SPTPD (buku)

20

33 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Kabupaten Bantul


14000 Rp 26.227.960 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

Kabupaten Bantul

Jumlah arsip pelayanan wajib pajak PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun

14000 Rp 26.227.960

34

Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul

Intensifikasi pendapatan PBB P2

17 Rp 1.999.605.850

Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah intensifikasi pendapatan PBB P2

17 Rp 1.999.605.850

Sosialisasi PBB P2 (Bantul Expo)

1 Jumlah sosialisasi PBB P2 (Bantul Expo)

1

Stimulan pelunasan PBB (ok)

1158 Jumlah pembayaran stimulan pelunasan PBB (ok)

1158

Rekap struk SPPT PBB/lembar

650000 Jumlah pembayaran rekap struk SPPT PBB/lembar

650000


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Tim intensifikasi PBB P2 (ok)

1083

Jumlah pembayaran honor Tim intensifikasi PBB P2 tingkat desa dan pedukuhan (ok)

1083

Spanduk 75 Jumlah pengadaan spanduk

75

Baliho 5 Jumlah pengadaan baliho

5

Himbauan pembayaran PBB lwt radio

2 Jumlah himbauan pembayaran PBB lwt radio

2

Stimulan pelunasan PBB

0 Jumlah pemberian stimulan pelunasan PBB

0

- Kecamatan 1 - Kecamatan 1

- Desa 5 - Desa 5

,- Pedukuhan 64 ,- Pedukuhan 64

35

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Kabupaten Bantul

Sosialisasi pengelolaan PBB P2 di kecamatan

17 Rp 823.997.350

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Kabupaten Bantul

Jumlah sosialisasi pengelolaan PBB P2 di kecamatan

17 Rp 496.192.000

Sosialisasi PBB P2 melalui radio

2 Jumlah sosialisasi PBB P2 melalui radio

2

Terbayarnya tenaga kontrak (ob)

156 Penyerahan SPPT PBB secara simbolis

1

Terbayarnya tenaga kontrak khusus IT (ob)

24 Cetak massal SPPT PBB

616717


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Penyerahan SPPT PBB secara simbolis

1 SPOP 1

Cetak massal SPPT PBB

616717 LSPOP 1

SPOP 1 DHKP (jilid) 1

LSPOP 1

Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD

156

DHKP (jilid) 1

Jumlah pembayaran honorarium tenaga pelaksana pekerja pelayanan di BKAD (IT)

24

36 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Kabupaten Bantul

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai di masyarakat

6 Rp 305.959.885 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Kabupaten Bantul

Jumlah sosialisasi ketentuan di bidang cukai di masyarakat

6 Rp 305.959.885


6 Jumlah pengadaan dan emasangan baliho (titik)

6

Persentase pemasukan dana bagi cukai

1 Persentase pemasukan dana bagi cukai

1

37

Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang standar akuntansi pemerintah

1 Rp 16.475.250

Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Kabupaten Bantul

Jumlah penyusunan raperbub tentang standar akuntansi pemerintah (Raperbup)

1 Rp 16.475.250

Sosialisasi 1 Jumlah sosialisasi (kali)

1

38 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan

Kabupaten Bantul

Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun

11 Rp 11.562.100 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan

Kabupaten Bantul

Jumlah rancangan peraturan bupati yang disusun dalam

11 Rp 11.562.100


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Retribusi Daerah dalam satu tahun Retribusi Daerah satu tahun

39 Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Kabupaten Bantul

Terlaksanaan pendataan PBB P2 (desa)

3 Rp 299.640.000 Pemeliharaan Basis Data PBB P2

Kabupaten Bantul

Jumlah pendataan PBB P2 (desa)

3 Rp 297.640.000

input data subjek/objek pajak PBB P2 sebagai dasar penerbitan SPPT PBB tahun berikutnya (OP)

50000

Jumlag input data subjek/objek pajak PBB P2 sebagai dasar penerbitan SPPT PBB tahun berikutnya (OP)

50000

Daftar Hasil Rekaman Obyek Pajak (DHR)

1

Jumlah hasil input berupa Daftar Hasil Rekaman Obyek Pajak (DHR)

1

Terekamnya seluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP dan Digitasi Petablok dalam SIG

2

Jumlah perekaman seluruh SPOP/LSPOP dalam SISMIOP dan Digitasi Petablok dalam SIG

2

Cetak SPOP/LSPOP hasil pemutakhiran data PBB P2

2

Jumlah cetak SPOP/LSPOP hasil pemutakhiran data PBB P2

2

40

Pengelolaan JKK dan JKM bagi PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

Penyetoran JKK dan JKM (bulan)

12 Rp 16.500.000

Pengelolaan JKK dan JKM bagi PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

Jumlah penyetoran JKK dan JKM (bulan)

12 Rp 2.000.000

Pelaporan JKK dan JKM (bulan)

12 Jumlah pelaporan JKK dan JKM (bulan)

12

41 Pengelolaan Belanja ASN

Kabupaten Bantul

Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD

1820 Rp 79.000.000 Pengelolaan Belanja ASN

Kabupaten Bantul

Jumlah daftar gaji PNSD/CPNSD yang dicetak setiap bulan

1820 Rp 53.000.000


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Jumlah SKPP 275 Jumlah SKPP 275

Tercatatnya gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai (bulan)

12

Jumlah pencatatan gaji/kekurangan gaji dan data PNSD/CPNSD setiap bulan kedalam kartu gaji pegawai (bulan)

12

Laporan 12 Jumlah laporan 12

42 Rekonsiliasi data laporan

Kabupaten Bantul

Berita acara rekonsiliasi (BA)

12 Rp 21.420.000 Rekonsiliasi data laporan

Kabupaten Bantul

Jumlah berita acara rekonsiliasi hasil rekonsiliasi (BA)

12 Rp 21.420.000

Laporan dana tugas pembantuan

4 Jumlah laporan dana tugas pembantuan (laporan)

4

Dokumen pengesahan BLUD Puskesmas

108 Jumlah pengesahan BLUD Puskesmas (dokumen)

108

Back up data penerimaan dan pengeluaran puskesmas

324

Jumlah back up data penerimaan dan pengeluaran puskesmas (puskesmas per bulan)

324

43


Kabupaten Bantul

Pendampingan SKPD dalam mengelola dan melaporkan keuangan SKPD

2 Rp 81.980.305


Kabupaten Bantul

Jumlah pendampingan OPD dalam mengelola dan melaporkan keuangan OPD (kali)

2 Rp 81.980.305

Laporan realisasi APBD

12 Jumlah laporan realisasi APBD

12


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

44 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

Kabupaten Bantul

Laporan konfirmasi dana transfer dan laporan konfirmasi rekapitulasi tahunan

5 Rp 58.652.000 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

Kabupaten Bantul

Jumlah laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan

5 Rp 32.012.000

Rekonsiliasi Dana Transfer

2 Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Dana Transfer

2

Laporan Dana Transfer

32 Jumlah Laporan Dana Transfer

32

Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi DIY

1

Jumlah Laporan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi DIY

1

45 Pendataan dan pengelolaan arsip

Kabupaten Bantul

Terkelolanya arsip BKAD (bulan)

12 Rp 8.972.425 Pendataan dan pengelolaan arsip

Kabupaten Bantul

Jumlah arsip yang ditata (bulan)

12 Rp 8.972.425

46 Pembinaan pengelola keuangan SKPD

Kabupaten Bantul

Pembinaan Kepada Pengelola Keuangan OPD

4 Rp 17.760.000 Pembinaan pengelola keuangan SKPD

Kabupaten Bantul

Jumlah pembinaan Kepada Pengelola Keuangan OPD

4 Rp 17.760.000

VI Program Pengelolaan Barang Daerah

Akurasi data BMD 80 Rp 861.078.908 Program Pengelolaan Barang Daerah

Akurasi data BMD 80 Rp 922.886.848

1 Peningkatan SDM aparatur Pemda

Kabupaten Bantul

Terlaksananya forum komunikasi pengurus barang (kali)

2 Rp 42.732.690 Peningkatan SDM aparatur Pemda

Kabupaten Bantul

Jumlah forum komunikasi pengurus barang

2 Rp 42.732.690

2 Simbada Kabupaten

Bantul

Entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan Simda BMD

0 Rp 257.643.342 Simbada Kabupaten

Bantul

Jumlah unit kerja dan OPD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan Simda BMD

417 Rp 257.643.342

Verifikasi hasil Entry data BMD (ok)

30 Jumlah verifikasi hasil Entry data BMD (ok)

30


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Belanja jasa SIM (penyempurnaan Sim Pengelolaan BMD)

1

Jumlah pengadaan belanja jasa SIM (penyempurnaan Sim Pengelolaan BMD)

1

Sosialisasi/pendampingan

1 Jumlah sosialisasi/pendampingan

1

3

Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang

Kabupaten Bantul

Dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah

7 Rp 33.217.800

Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang

Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen perencanaan pengadaan barang milik daerah

7 Rp 33.217.800

Entry RKBMD (pengadaan usulan penghapusan pemanfaatan)

30

Jumlah entry RKBMD (pengadaan usulan penghapusan pemanfaatan)

30

Sosialisasi/pendampingan

1 Jumlah sosialisasi/pendampingan

1

4 Penataan aset Kabupaten

Bantul Surat Keputusan Bupati (SK)

4 Rp 39.198.364 Penataan aset Kabupaten

Bantul

Jumlah Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan

4 Rp 39.198.364

Perjanjian (dokumen)

4 Jumlah perjanjian pemanfaatan aset (dokumen)

4

Berita acara 13 Jumlah berita acara pemanfaatan aset

13

Kajian pemanfaatan BMD yang belum digunakan (dokumen)

2

Jumlah tersusunnya dokumen kajian pemanfaatan BMD yang belum digunakan (dokumen)

2

5 Penghapusan barang daerah

Kabupaten Bantul

Tim penaksir harga kendaraan dinas (ok)

1 Rp 78.842.060 Penghapusan barang daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisen

1 Rp 112.350.000


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Tim penjual BMD KPNL

1 Jumlah pembayaran tim penaksir harga kendaraan dinas (ok)

1

Publikasi 1 Jumlah pembayaran tim penjual BMD KPNL (ok)

1

Tenaga harian lepas (oh)

320 Jumlah pelaksanaan publikasi (kali)

1

Sewa sarana mobilitas (kali)

32 Jumlah pembayaran tenaga harian lepas (oh)

320

Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisen

20 Jumlah pembayaran sewa sarana mobilitas (kali)

32

Persentase penerimaan penjualan mesin/alat-alat yang tidak terpakai

100

Persentase penerimaan penjualan mesin/alat-alat yang tidak terpakai

100

6

Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Laporan BMD (Mutasi dan Semesteran)

6 Rp 83.113.800

Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah Laporan barang milik daerah (Mutasi dan Semesteran)

6 Rp 183.558.000

Terbayarnya tenaga kontrak (ob)

24

Jumlah pembayaran honorarium tenaga administrasi/ tenaga kontrak verifikasi dan inventarisasi BMD (ob)

24

Stiker sensus (lembar)

50000

Cetak petunjuk pelaksanaan sensus BMD

180


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

Sosialisasi senses BMD

1

Buku induk inventaris dan KIB

167

7

Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh SKPD tahun 2016

1 Rp 18.708.874

Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh OPD tahun n-1 (n=tahun berjalan) (laporan)

1 Rp 18.708.874

SK Bupati Bantul atas Pengguna BMD Tahun 2017

1

Jumlah penerbitan SK Bupati Bantul atas Pengguna BMD Tahun 2017 (SK)

1

8

Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja (kali)

4 Rp 13.074.600

Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah berita acara hasil pencocokan BMD yang dikuasai oleh OPD/Unit Kerja (BA)

240 Rp 13.074.600

Berita Acara Rekonsiliasi

240

Pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja (kali)

4

9

Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Penyimpanan dokumen kepemilikan tanah dan kendaraan dinas

100 Rp 80.511.200

Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan (sertifikat dan BPKB)

1992 Rp 7.967.000

Pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas/operasional

1642

Jumlah pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas/operasional (kali)

1642

Sewa deposit box (bulan)

12 Jumlah sewa deposit box (bulan)

12


Program/ Kegiatan






Kebutuhan Dana

10 Penyusunan regulasi pengelolaan BMD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan BMD

1 Rp 25.078.178 Penyusunan regulasi pengelolaan BMD

Kabupaten Bantul

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah (Raperbup)

1 Rp 25.078.178

Penggandaan perbup tentang pengelolaan BMD (buku)

Jumlah penggandaan perbup tentang pengelolaan BMD (buku)

11 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Kabupaten Bantul

Profil kabupaten buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja

4 Rp 188.958.000 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender

Kabupaten Bantul

Profil kabupaten buku kerja, buku agenda, kalender dan kalender meja

4 Rp 189.358.000

Kalender dinding tahun 2019

\ Rp - Jumlah pengadaan kalender dinding tahun 2019

Kalender meja tahun 2019

0 Rp - Jumlah pengadaan kalender meja tahun 2019

Buku kerja tahun 2019

0 Rp - Jumlah pengadaan buku kerja tahun 2019

Buku agenda tahun 2019

0 Rp - Jumlah pengadaan buku agenda tahun 2019

Jumlah Rp 37.294.633.667 Jumlah Rp 35.833.574.967

2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan urusan yang ditangani BKAD telah melaksanakan

telaah atau kajian atas usulan program dan kegiatan dari dari hasil

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat

kecamatan tahun 2018 yang disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan dan

program-program yang dilaksanakan oleh BKAD. Dari hasil musrenbang

tingkat kecamatan terdapat beberapa usulan dari kecamatan yang

ditampung oleh BKAD adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.57)

Tabel 2.57

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bantul

No Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja

Besaran Volume

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6

1 Sosialisasi PBB 5 desa di Kec. Bantul

Kesadaran WP

Rp 50.000.000,00 Kegiatan Pengelolaan PBB P2

2 Penjaringan wajib pajak

5 desa di Kec. Bantul

Kesadaran WP

Rp 50.000.000,00 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

3 Perubahan SPPT desa Mangunan Kec. Dlingo

Rp12.500.000,00

Pemeliharaan basis data PBB P2

4

Pengadaan kendaraan dinas/operasional (KLX)

desa Koripan Kec. Dlingo

Kelancaran tugas, pokok dan fungsi

Rp 70.000.000,00 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

5 Pelatihan petugas inventaris

desa Imogiri Tertib administrasi BMD

Rp 150.000.000,00 Narasumber inventaris BMD dari BKAD

6 Intensifikasi PBB 4 desa di Kec. Sewon

Mempercepat penerimaan PBB P2

Rp10.000.000,00 Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Selain BKAD selaku PPKD memiliki keterlibatan pada

penganggaran dan menfasilitasi pencairan atas usulan program dan

kegiatan yang diusulkan masyarakat dalam bentuk pemberian belanja

bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil dan belanja bantuan

keuangan yaitu dalam hal penganggaran atas belanja tersebut. Dimana

anggaran belanja sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil dan belanja

bantuan keuangan termasuk kelompok belanja tidak langsung yang

dianggarkan pada BKAD dalam melaksanakan fungsi sebagai Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD).

Sedang kajian atas usulan program dan kegiatan masyarakat

dalam bentuk pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja

bantuan keuangan dan belanja bagi hasil dilaksanakan oleh OPD

penanggungjawab teknis sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang

ditangani.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan ketugasan BKAD yang diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yaitu melaksanakan

unsur penunjang di bidang keuangan daerah yang meliputi aspek

pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah telah

melaksanakan telaah atas kebijakan nasional yaitu sebagai berikut:

(lihat Tabel 3.58)

Tabel 3.58

Identifikasi Kebijakan Nasional

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2019

No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 2 3 4

1

Kebijakan umum transfer daerah guna mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah searah dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

2

Perimbangan keuangan dilakukan melalui transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan kepada daerah untuk mendorong upaya kemandirian pendanaan di daerah

3 Arah kebijakan pajak dan retribusi daerah yaitu

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

A Kewenangan pemungutan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah

B Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan memperkuat otonomi daerah

C Memberikan kepastian bagi dunia usaha tentang jenis-jenis pemungutan daerah dan memperkuat dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah

4

Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara efisien, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan PAD

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

5 Program Dana Insentif Daerah (DID) mendorong prestasi daerah

Kementerian Keuangan RI

Berpedoman pada kebijakan nasional sebagaimana pada tabel

diatas maka BKAD sebagai penyelenggara pelayanan pada urusan

penunjang pemerintah bidang keuangan daerah menyesuaikan

penyelenggaraan urusan penunjang keuangan yang meliputi pengelolaan

pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang disesuaikan dengan

kebijakan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah

memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan

sumber pendapatan daerah dengan memaksimalkan

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. Sebagai sumber pendanaan atas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam

melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak

bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri

dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil

pajak dan bukan pajak. Kebijakan perimbangan keuangan telah

didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan

kepada daerah untuk mendorong kemandirian pendanaan daerah

dengan diberlakukannnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut telah

memacu untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang

lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas

fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Upaya

peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan

sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen

kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD, Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah.

2. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang

tercermin dengan berkurangnya celah fiskal daerah dari tahun ke

tahun dan memperkuat struktur penerimaan PAD maka arah

kebijakan yang diambil yaitu meningkatkan PAD yang merupakan

salah satu komponen yang dipergunakan untuk menghitung

kapasitas fiskal daerah yaitu melalui optimalisasi atas masing-

masing sumber PAD yaitu:

Optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah

ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

pajak dan retribusi daerah.

Optimalisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan ditempuh dengan meningkatkan kontribusi

penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/BUMD terhadap PAD melalui upaya

memperkuat permodalan BUMD.

3. Berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah, adalah optimalisasi pengelolaan

aset/barang daerah dengan meningkatkan kualitas dalam tata

kelola BMD secara tertib, efektif, efisien dan benar sesuai aturan

yang berlaku serta mengamankan barang milik daerah,

menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan

barang milik daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum

dalam pengelolaan barang/aset milik daerah. Sehingga BMD

memiliki status yang jelas, dan diharapkan dapat meningkatkan

pemanfaatan aset. Melalui pemanfaatan tersebut dapat memberi

kontribusi terhadap PAD. Dalam rangka pemanfaatan aset

direncanakan akan disusun regulasi yang mengatur atas

pemanfaatan aset yang tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah melalui perjanjian sewa dengan pihak ke-tiga.

4. DID sebagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat

untuk memotivasi pemerintah daerah agar capaian kinerja dalam

melaksanakan tugas utamanya yaitu melayani penduduk,

mengelola wilayah, dan menyelenggarakan pemerintahan benar-

benar optimal yang dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat

setempat. Program pemberian DID sudah dimulai pada tahun 2010.

Tujuan program DID antara lain: (a) mendorong agar daerah

berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang

ditunjukkan dengan perolehan opini BPK terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), (b) memotivasi daerah agar

berupaya untuk selalu menetapkan APBD tepat waktu, dan (c)

mendorong agar daerah menggunakan instrumen politik dan

instrumen fiskal untuk secara optimal mewujudkan peningkatan

pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan

penduduknya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja

Tujuan yang akan dicapai dalam Perubahan Renja BKAD tahun 2019

adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

akuntabel, transparan efisien, efektif dan taat pada aturan yang

berlaku dalam rangka mewujudkan clean and good governance

dengan diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1

(n=tahun berjalan);

2. Percepatan belanja pemerintah daerah melalui upaya terwujudnya

konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana penarikan

dana yang diatur dalam DPA/DPPA OPD, sehingga diharapkan tidak

terjadi penumpukan penyerapan belanja pemerintah oleh masing-

masing OPD/Unit Kerja pada akhir tahun anggaran

3. Mewujudkan tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari

perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga

data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat dalam

neraca Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dalam upaya

mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah, dilakukan

dengan :

Meningkatkan displin penyerapan anggaran belanja bagi

seluruh OPD/Unit kerja agar kegitan-kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan alokasi penarikan dana yang

diatur dalam DPA/DPPA OPD;

Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka

dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh

OPD serta di anggaran belanja pada seluruh OPD dapat

dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku;

2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, dilakukan melalui :

Penerapan tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP

berbasis akrual dengan benar di seluruh OPD/Unit Kerja;

Mewujudkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku

pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola

barang daerah dibawah penguasaannya secara tertib

administrasi sesuai aturan berlaku;

Tata kelola BMD meliputi perencanaan, pengadaan,

penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi yang

terintegrasi dengan mempergunakan SIM Aset;

Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui

bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam

pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah,

barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah,

penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD

serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD.

Meningkatkan ketepatan dan kebenaran pelaporan BMD oleh

masing-masing OPD/Unit Kerja.

3. Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah, dilakukan

dengan :

Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai

berikut:

a) Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem

perpajakan dan retribusi daerah;

b) Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement

bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;

c) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai

kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan

retribusi daerah;

d) Peningkatan pengawasan terhadap

pelaksanaanpemungutan pendapatan daerah;

e) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan

kerja terkait; dan

f) Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.

Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

dilaksanakan untuk memperkuat basis pajak dan retribusi

daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi

pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;

b) Pengkajian ataspotensi dari jenis retribusi baru dan

potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama

pihak ke 3 (tiga);

c) Optimalisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah

terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi

pajak daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2019 maka

dalam penyusunan Perubahan Renja BKAD 2019 mengacu dokumen

Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, sesuai dengan

urusan penunjang pemerintah bidang keuangan daerah yang ditangani

oleh BKAD ikut mendukung terwujudnya sasaran daerah dalam

Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 yaitu sebagai


Tabel 3.59 Hubungan Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah

Perubahan Renja BKAD Tahun 2019

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah Sasaran OPD Indikator Kinerja Target

Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah

Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas

Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah

Percepatan belanja pemerintah

68%

Pemantapan reformasi birakrasi

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul Tahun n-1 (n=tahun rencana)

WTP

Meningkatnya kontribusi PAD

Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah

24%

Persentase PAD terhadap belanja daerah

19%

Sesuai dengan urusan penunjang keuangan daerah meliputi bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka sasaran

daerah yang diampu oleh BKAD adalah terwujudnya perekonomian

daerah yang berkualitas dan terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang berkualitas Indikator kinerja dari sasaran tersebut

ditinjau dari dua aspek yaitu aspek pengelolaan keuangan daerah dan

aset daerah, dan aspek pendapatan daerah. Opini WTP atas LKPD

Kabupaten Bantul dan percepatan penyerapan belanja pemerintah

sebagai indikator kinerja dari aspek tata kelola keuangan dan aset

daerah. Sedang indikator kinerja dari aspek pendapatan daerah yaitu

persentase PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah dari sasaran

daerah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

Ke-dua indikator kinerja tersebut untuk mengukur kemampuan PAD

sebagai sumber pendapatan daerah dan pendanaan belanja daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tahun 2019 merupakan tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra BKAD

Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi

tanggungjawab BKAD maka ditetapkan IKU BKAD tahun 2019 yaitu

sebagai berikut: (lihat Tabel 4.60)

Tabel 4.60

Rencana Kerja Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Bantul tahun n-1 (WTP=1, WDP=2, Tidak Wajar=3 dan TMP=4)

1

Meningkatnya kontribusi PAD

Persentase PAD terhadap Belanja Daerah 19%

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 24%

Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah

Percepatan belanja pemerintah 68%

Tercapainya target dari indikator kinerja tersebut BKAD

melaksanakan enam (6) program wajib yang terdiri empat (4) program

pendukung dan dua (2) program utama yang terkait secara langsung

dengan terselenggaranya pelayanan sesuai dengan urusan penunjang

keuangan daerah.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang

dilaksanakan oleh OPD sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran strategi OPD.

Sedangkan kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh

satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM),

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi

dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran

pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi

dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan fungsi

penunjang pemerintahan bidang keuangan sesuai fungsi yang ditangani

BKAD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan

pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan

prioritas program dan kegiatan BKAD menurut Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan hasil telaahan

kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKAD tahun 2019

dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi, serta

tata kerja dalam penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan

bidang keuangan yang meliputi pengelolaan pendapatan, aset, dan

keuangan daerah yang secara langsung atau tidak langsung sebagai

upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang

ditetapkan. Sasaran strategis tersebut juga sebagai bentuk partisipasi

BKAD mewujudkan target indikator kinerja dari sasaran daerah

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan

terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas. Tahun 2019

direncanakan BKAD melaksanakan 6 (enam) program terdiri 4 (empat)

program yang memiliki fungsi sebagai program pendukung dan 2 (dua)

program utama/inti yang mendukung pencapaian indikator kinerja dari

tujuan dan sasaran strategis. Ke-empat program pendukung yaitu

sebagai berikut:

Program pelayanan administrasi perkantoran direncanakan tahun

2019 membutuhkan dana Rp27.097.061.545,00 atau sebesar 61%

dari total usulan dana. Indikator kinerja dari program ini adalah

capaian nilai AKIP dengan angka 83 sebagai target yang akan

dicapai. Tingginya dana yang dibutuhkan terkait dengan

terlaksananya kegiatan penyediaan jasa, peralatan, dan

perlengkapan perkantoran terutama untuk mendanai pembayaran

jasa listrik gedung-gedung pemerintah daerah dan penerangan jalan

umum.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur direncanakan

tahun 2019 membutuhkan dana sebesar Rp5.698.983.000,00 atau

terbesar 13% dari total dana yang diusulkan sebagai indikator

kinerja adalah cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

dengan angka 100% sebagai target yang akan dicapai. Anggaran

belanja pada program ini terbesar untuk mendanai terlaksananya

kegiatan pengadaan/rehabilitasi kendaraan dinas/operasional.

Kegiatan pengadaan/rehabilitasi kendaraan dinas/operasional dan

pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan oleh

BKAD sebagai pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang

pengelola. Tahun 2019 direncanakan diadakan kendaraan dinas

roda 2 sebanyak 44 unit, dan roda 4 sebanyak 13 unit. Sedang

peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan diadakan

berupa 12 macam sebanyak 340 unit antara lain komputer, printer,

filling cabinet dan alat ukur. Tujuan ke-dua kegiatan pengadaan

tersebut untuk pemenuhan sarana berupa kendaraan dinas dan

peralatan dan perlengkapan kantor yang berdasarkan Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diusulkan dan surat

permohonan yang telah diajukan ke BKAD.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pagu

indikatif sebesar Rp135.706.250,00 dengan indikator hasil (outcome)

yaitu cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan

angka 100% sebagai target yang akan dicapai.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan memiliki pagu indikatif sebesar

Rp301.515.880,00 dengan indikator hasil (outcome) berupa capaian

nilai evaluasi kinerja dengan angka 81 sebagai target yang akan

dicapai.

Selain keempat program tersebut diatas BKAD juga merencanakan

melaksanakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan

keuangan daerah dan program pengelolaan barang daerah. Kedua

program tersebut merupakan program utama/inti sesuai urusan yang

ditangani oleh BKAD. Pagu indikatif terlaksananya program Peningkatan

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar

Rp10.175.952.370,00 dengan 36 kegiatan, dan pagu indikatif program

Pengelolaan Barang Daerah sebesar Rp837.615.959,00 dengan 10

kegiatan. Adapun pagu indikatif masing program dan kegiatan beserta

indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran (output) adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.61

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Bantul

Kode Urusan / Bidang / Program /

Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

Prioritas Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 04 PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN 44.246.835.004,00 46.228.181.035,79

0404 KEUANGAN 44.246.835.004,00 46.228.181.035,79

0404.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Capaian Nilai AKIP 83 angka 27.097.061.545,00 28.310.451.279,22

0404.040401.01.036


Kab Bantul

Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang

540 ob 24.716.826.185,00

25.823.630.445,14

KB P1

Jumlah penyediaan ATK 20 jenis Jumlah alat listrik dan elektronika

4 jenis

Jumlah meterai dan perangko

1511 buah

Jumlah peralatan dan bahan pembersih

10 jenis

Jumlah pembayaran telepon

12 bulan

Jumlah pembayaran listrik dan penerangan jalan umum

12 bulan

Jumlah langganan surat kabar

12 bulan

Jumlah pengiriman surat 12 bulan Jumlah buku cek 20 buah Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas

63 unit

Jumlah barang cetakan 6 macam Jumlah penggandaan 1.532.899

lbr jumlah bahan bacaan/perUU

1 buku


Kegiatan Lokasi


Jenis Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.01.037 Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan Konsultasi Kab Bantul

Jumlah persediaan makan minum rapat/tamu

1.737 Orang Makan

1.581.672.800,00 1.652.499.134,26

P1

Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah

634 Orang perjalanan

Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah

4.653 Orang perjalanan

0404.040401.01.038 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Kab Bantul jumlah pembayaran honorarium PHL dan premi asuransi kesehatan

480 Orang bulan

798.562.560,00 834.321.699,82 KB P1

0404.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100 persen 5.698.983.000,00 5.954.179.950,27

0404.040401.02.050 Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Kab Bantul Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2

41 unit 4.080.225.000,00 4.262.934.963,59 P1

Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4

13 Unit

0404.040401.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kab Bantul Jumlah pengadaan Meja 1/2 biro

85 buah 957.195.000,00 1.000.057.602,82

KB P1

Jumlah Meja Rapat 25 buah

Jumlah Kursi Kerja Staf 85 buah

Jumlah Kursi Kerja Putar 32 buah

Jumlah Kursi Rapat Staf 50 buah

Jumlah Filling Cabinet 15 buah

Jumlah Televisi 3 unit

Jumlah Alat Ukur 1 buah

Jumlah Komputer 19 unit

Jumlah Printer 19 unit

Jumlah Notebook 5 unit

Jumlah Kamera 1 Unit

0404.040401.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab Bantul Jumlah perawatan kendaraan bermotor

63 unit 517.815.000,00 541.002.436,92 KB P1


Kegiatan Lokasi


Jenis Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.02.054 Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kab Bantul Jumlah pemeliharaan

aplikasi dan database 5 jenis 143.748.000,00 150.184.946,94

KB P1

Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

8 jenis

0404.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


100 persen 135.706.250,00 141.783.092,33

0404.040401.05.018 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Kabupaten Bantul

Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur

150 orang 135.706.250,00 141.783.092,33

KB P1

Jumlah pelaksanaan kursus/pelatihan

88 orang

Jumlah pengiriman bimtek 4 orang

0404.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


81 angka 301.515.880,00 315.017.575,48

0404.040401.06.017 Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Kabupaten Bantul

Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 macam 3.500.000,00 3.656.727,85 KB P1

0404.040401.06.018 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keungan Daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah informasi di sosial media

1 media 273.500.000,00

285.747.161,63

KB P1

jumlah informasi lewat media cetak

2 media

0404.040401.06.019 Penyaluran Belanja PPKD Kabupaten Bantul

persentase penyaluran belanja PPKAD

100 persen 19.515.880,00 20.389.789,09

KB P1

persentase penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah

100 persen

0404.040401.06.022 Pendataan dan Pengelolaan Arsip

Kabupaten Bantul

Jumlah pengadaan box arsip

300 buah 5.000.000,00 5.223.896,92 KB P1

0404.17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tercapainya Pendapatan Asli Daerah

100 persen 10.175.952.370,00 10.631.625.252,51

0404.040401.17.001 Penyusunan analisa standar belanja

Kabupaten Bantul

Jumlah Modul ASB 1 Dokumen

52.850.000,00 55.216.590,46 KB P1


Kegiatan Lokasi


Jenis Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.17.002 Penyusunan standar satuan

harga Kabupaten

Bantul Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ

1 Raperbup

86.000.000,00 89.851.027,06 KB P1

0404.17.003 Penyusunan KUA PPAS Kabupaten Bantul

Jumlah Dokumen KUA PPAS

2 Dokumen

137.500.000,00 143.657.165,35 KB P1

0404.040401.17.006 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Kabupaten Bantul

Jumlah Rancangan Perda tentang APBD

1 Raperda 116.875.000,00 122.108.590,55 KB P1

0404.040401.17.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Kabupaten Bantul

Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

1 Raperbup

105.675.000,00 110.407.061,44 KB P1

0404.040401.17.008 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Kabupaten bantul

Rancangan Peraturan Deerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1 Raperda 57.750.000,00 60.336.009,45 KB P1

0404.040401.17.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 Raperbup

51.625.000,00 53.936.735,72 KB P1

0404.040401.17.010 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

1 Raperda 127.560.000,00 133.272.058,27 KB P1

0404.040401.17.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Raperbup

61.380.000,00 64.128.558,61 KB P1

0404.040401.17.017 Peningkatan manajemen investasi daerah

Kabupaten Bantul

Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito

144 BA 121.050.000,00

126.470.544,48

KB P1

Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito

12 Dok

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai

1 SK


Kegiatan Lokasi


Jenis Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 tempat penempatan uang daerah

Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagai tempat penempatan uang daerah

12 Bulan

Monitoring penerimaan dan bunga deposito

4 Dokumen

0404.040401.17.021 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD

Kabupaten Bantul

Jumlah Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati

192 Dokumen

5.000.000,00 5.223.896,92 P1

0404.040401.17.022 Penyusunan anggaran kas Kabupaten Bantul

Jumlah dokumen Anggaran Kas

2 Dokumen

5.000.000,00 5.223.896,92 KB P1

0404.040401.17.023 Penerbitan SPD Kabupaten Bantul

Jumlah penerbitan SPD 450 SPD 1.320.000,00 1.379.108,79 P1

0404.040401.17.024 Penerbitan SP2D Kabupaten Bantul

Jumlah SP2D yang diterbitkan

8956 dok 210.600.000,00 220.030.538,35

KB P1

Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA ,KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah

1 SK

Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD

1 SK

Evaluasi penyerapan belanja daerah

4 Kali

Berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD

216 BA

Laporan DTH dan RTH 12 Lap

Aplikasi DTH dan RTH 1 Aplikasi


Kegiatan Lokasi


Jenis Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.17.028 TPTGR Kabupaten

Bantul Jumlah Laporan Tim Majelis TGR

2 Lap 9.310.000,00 9.726.896,07

P1

Jumlah Rekonsiliasi penerimaan TGR

4 BA

0404.040401.17.029 Penyusunan neraca dinas / instansi

Kabupaten Bantul

Jumlah neraca kompilasi perakhir tahun anggaran

1 dokumen 18.600.000,00

19.432.896,55

KB P1

Jumlah neraca bulan SKPD

672 dokumen

Jumlah choaching clinic 12 bulan

0404.040401.17.032 Penyusunan SPT Tahunan BKAD Jumlah SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2

8432 PNS/CPNS

52.240.000,00

54.579.275,04

KB P1

Jumlah SPT Masa Tahun 2017

1 Lap

0404.040401.17.034 Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul

Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati

1 Raperbup

6.250.000,00 6.529.871,15 KB P1

0404.040401.17.038 Operasional pajak daerah Kabupaten Bantul

Terlaksananya sosialisasi PBB

12 Kali 290.650.000,00 303.665.128,07

KB P1

Terlaksananya publikasi Pajak Daerah

2 kali

Terlaksananya pengadaan berbagai sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan

5 Unit

Terlaksananya pembangunan Garasi Mobil Pajak Daerah

1 Garasi

0404.040401.17.042 Penyusunan laporan semesteran

Kabupaten Bantul

Laporan semester I dan prognosis semester II

2 laporan 2.500.000,00 2.611.948,46 KB P1

0404.040401.17.046 Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)

Jumlah peserta intensifikasi PPh ps 21

250 Peserta

51.295.200,00 53.592.167,48 KB P1

0404.040401.17.048 Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar

204 surat 9.695.000,00 10.129.136,13 KB P1


Kegiatan Lokasi


Jenis Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.17.062 Pengendalian PAD Jumlah Koordinasi

Pengendalian PAD dengan OPD Penghasil

2 kali 33.900.000,00 35.418.021,13

KB P1

Jumlah peserta workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Pajak Daerah

80 peserta

0404.040401.17.067 Optimalisasi pendapatan daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun

12 Laporan

426.103.300,00 445.183.943,45 KB P1

Hasil koordinasi dan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah

12 Laporan

Laporan target realisasi PAD setiap bulan

12 laporan

Jumlah SOP pengelolaan pajak daerah

11 SOP

0404.040401.17.068 Pelayanan pajak daerah Kabupaten Bantul

Jumlah peserta Sosialisasi Pajak Daerah

400 orang 359.475.000,00 375.572.069,20

KB P1

Jumlah pelayanan wajib pajak daerah

25000 wajib pajak

0404.040401.17.084 Verifikasi Piutang Pajak Daerah Jumlah cetakan tagihan piutang pajak

500.000 berkas

206.475.000,00 215.720.823,39 P1

0404.040401.17.086 Pendataan dan penetapan wajib pajak

Kabupaten Bantul

Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru

80 WP 29.161.000,00 30.466.811,63 KB P1

Penambahan NPWPD 80 WP

0404.040401.17.089 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Kabupaten Bantul

Jumlah Sosialisasi Melalui Mass Media ,

4 Kali 3.332.746.600,00 3.481.984.941,01

P1

Pemberian Uang Stimulan Pelunasan PBB kepada para pihak yang terkait pengelolaan PBB P2 bagi Kecamatan, Desa dan

100%


Kegiatan Lokasi


Jenis Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dukuh se Kabupaten Bantul,

Terbuatnya Aplikasi BPHTB

1 Aplikasi

Terlaksananya Intensifikasi PBB

1 kali

Terlaksananya pameran di Bantul Expo

1 kali

Terlaksananya Pajak Bantul Award

1 kali

Terlaksananya Festival Pajak Daerah (Pajak Fest

1 kali

0404.040401.17.090 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan

Kabupaten Bantul

Launching PBB P2 1 kali, 1.772.564.100,00 1.851.938.429,15

KB P1

Cetak masal SPPT PBB P2 635.000 lbr

Pendistribusian SPPT PBB ke desa

75 desa

Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan

1.360 peserta

Monitoring PBB P2 3 lokasi

0404.040401.17.091 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Jumlah Sosialisasi Kualitas Tanaman Tembakau (Peserta 100)

300 Orang 307.459.885,00 321.227.749,37

KB P1

Terbuatnya Iklan Layanan Masyarakat Cukai

1 Kali

Tercetaknya Baliho, Leaflet, dan Spanduk Cukai

1 Kali

0404.040401.17.092 Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi

Kabupaten Bantul

Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati

1 raperbub 9.250.000,00 9.664.209,31

KB P1

Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi

1 raperbub


Kegiatan Lokasi


Jenis Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.17.098 Pemeliharaan Basis Data PBB

P2 Kabupaten

Bantul Jumlah pendataan PBB P2,

4 desa 1.746.099.485,00 1.824.288.744,99 KB P1

Objek Pajak yang dilakukan pendataan

50000 Objek Pajak

Dokumen peta blok PBB yang tervalidasi

1 Dokumen

0404.040401.17.102 Pengelolaan Belanja ASN Kabupaten Bantul

Jumlah daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)

1708 dokumen

6.205.000,00 6.482.856,08

P1

Jumlah dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan per OPD

3 Dok

Jumlah Pemotongan dan penyetoran PFK dan PPh ps 21

156 Kali

Jumlah Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)

12 Lap

Jumlah Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT TASPEN (PESERO)

12 BA

Jumlah Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan

4 BA

Persentase jumlah SKPP yang diterbitkan

556 SKPP

0404.040401.17.103 Rekonsiliasi data laporan Kabupaten Bantul

Hasil rekonsiliasi belanja 4 triwulan 68.297.800,00 71.356.133,44

KB P1

Pendapatan BLUD 4 triwulan

Dana bergulir 2 semester

0404.040401.17.105 Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa

Kabupaten Bantul

Jumlah laporan konfirmasi dana transfer dan laporan konfirmasi rekapitulasi tahunan

5 Lap 19.410.000,00 20.279.167,85

KB P1

Evaluasi penyerapan DAK 10 Kali

Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov.DIY

1 Lap

Laporan penyerapan DAK 4 Lap


Kegiatan Lokasi


Jenis Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.17.119 Pembinaan Pengelolaan

Keuangan SKPD Kabupaten

Bantul Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD

4 Kali, 278.080.000,00 290.532.251,21

KB P1

Bimtek CMS (SD) 281 Orang

Sosialisasi TNT 202 Orang

Evaluasi TNT 1 Kali

Pembinaan OPD yang mengalami permasalahan penatausahaan keuangan

12 Bulan

Launching Sidat Keuda 1 Kali

Sidat Keuda (Sistem Informasi Data Transaksi Keuangan Daerah)

1 Aplikasi

Persiapan TNT Desa 75 Desa

0404.30 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1

100 persen 837.615.959,00 875.123.885,98

0404.040401.30.002 Peningkatan SDM aparatur Pemda

Kab Bantul Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah

600 orang 38.605.959,00 40.334.710,08 KB P1

0404.040401.30.003 Simbada Kab Bantul Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurus Barang

135 orang 166.600.000,00 174.060.245,44 KB P1

0404.040401.30.005 Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang

Kab Bantul Jumlah Peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD

485 orang 21.775.000,00 22.750.071,09 KB P1

0404.040401.30.006 Penataan aset Kab Bantul Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset

4 SK 90.200.000,00 94.239.100,47

KB P1

Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset

4 Dok

Jumlah Berita Acara Serah Terima

4 BAST

Jumlah penilaian menara telekomunikasi

1 Menara

0404.040401.30.007 Penghapusan barang daerah Kab Bantul Jumlah SK Bupati tentang Penghapusan BMD

1 SK 183.360.000,00 191.570.747,92 KB P1

0404.040401.30.009 Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah

Kab Bantul Jumlah Laporan Mutasi dan Semesteran

2 dokumen 253.500.000,00 264.851.573,94

KB P1

Buku induk inventaris tahun n-1

1 dokumen


Kegiatan Lokasi


Jenis Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0404.040401.30.011 Verifikasi hasil pengadaan

barang milik daerah Kab Bantul Jumlah laporan hasil

Pengadaan BMD tahun bersangkutan dan Hibah BMD dari Pihak ke 3

1 laporan 10.780.000,00 11.262.721,76

KB P1

Jumlah SK Bupati atas Pengguna BMD tahun n-1

1 SK

0404.040401.30.012 Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

Kab Bantul Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja

4 kali 43.295.000,00 45.233.723,45

KB P1

Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD(60 SKPD setiap triwulan)

4 dokumen

0404.040401.30.013 Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah

Kab Bantul Jumlah pengamanan dokumen BPKB Kendaraan Dinas

1020 BPKB

3.400.000,00 3.552.249,91 KB P1

0404.040401.30.014 Penyusunan regulasi pengelolaan BMD

Kab Bantul Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD

1 dokumen 26.100.000,00 27.268.741,93 KB P1

Documents

bkad.bantulkab.go.id · c. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian ... Berdasarkan urusan yang ditangani, peranan BKAD mewujudkan indikator kinerja dari sasaran