Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu’alaikum Wr.Wb ......Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu’alaikum Wr.Wb. Masyarakat Boyolali yang berbahagia, Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan

ILPPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Drs. Seno Samodro Bupati Boyolali

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019

M.Said Hidayat,SH Wakil Bupati Boyolali

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Masyarakat Boyolali yang berbahagia,

Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada

kesempatan ini perkenankanlah Kami menyampaikan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2019

kepada masyarakat dan komponen yang ada di Kabupaten Boyolali.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat (Kemendagri dan kementerian terkait)

melakukan evaluasi dan penilaian atas LPPD yang disampaikan Pemerintah

Kabupaten/Kota kepada Mendagri melalui Gubernur. Hasil penetapan evaluasi dan

penilaian terhadap seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Bahwa Hasil penilaian EPPD

tahun 2019 (penilaian atas LPPD Tahun 2018) Kabupaten Boyolali termasuk dalam

kategori Pemerintah Kabupaten dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan

skor 3,619.

Secara garis besar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Boyolali selama Tahun 2019 dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

A. Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Visi

Dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pelaksanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran

Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021. Dengan

memperhatikan pada situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang,

tantangan, dan memperhitungan kontinuitas pelaksanaan pembangunan,

maka telah ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-


2

2021 adalah: "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih

Sejahtera"

2. Misi, sebagai penjabaran dari visi :

Misi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dirumuskan

sebagai berikut:

a. Boyolali meneruskan semangat Pro Investasi.

b. Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan.

c. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera.

d. Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing.

e. Boyolali lumbung padi dan pangan nasional.

f. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan.

g. Boyolali lebih maju dan berteknologi.

3. Panduan Arah Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut telah ditetapkan 3

(tiga) agenda utama arah pembangunan 2016-2021 yaitu :

Agenda pertama, pembangunan tata kelola Pemerintah dan pelayanan

publik yang berintegritas, responsif, dan akuntabel.

Agenda kedua, pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif berdaya

saing dan berwawasan lingkungan.

Agenda ketiga, pembangunan sosial budaya masyarakat yang maju dan

sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi masyarakat maju dan lebih sejahtera, dalam 5

(lima) tahun ke depan Kabupaten Boyolali mencanangkan program unggulan

pembangunan, yakni:

a. Boyolali Kabupaten Cerdas (Smart City), sebagai kabupaten yang

menerapkan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan (e-governance) melalui upaya antara lain

Pengembangan e-governance, Pengembangan jaringan IT,

pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT, Pendidikan

dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dukungan penelitian,

pengembangan karakter sosial budaya masyarakat dll.

b. Boyolali Kabupaten Air (Water City), sebagai kabupaten yang

mewariskan mata air kepada generasi yang akan datang;

c. Boyolali Kabupaten Hijau (Green City), yaitu sebagai Kabupaten yang

berketahanan menghadapi perubahan iklim dan antisipasi resiko

bencana, serta pengembangan potensi ekonomi hijau.


3

4. Arah Kebijakan Dan Prioritas Daerah Tahun 2019

Tahap ini melanjutkan komitmen sebelumnya, penggunaan investasi

diarahkan pengembangan geliat perekonomian masyarakat Kabupaten Boyolali

dengan tetap menjaga orientasi perekonomian hijau (Green Economy). Geliat

perekonomian juga diarahkan pada penggalian potensi khas yang dimiliki

warga Kabupaten Boyolali dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial yang

dimilikinya. Sektor ekonomi andalan adalah pertanian dan peternakan, peran

khas Kabupaten Boyolali sebagai lumbung pangan nasional memberi dasar

pengembangan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem

pertanian.

Program prioritas tahun 2019 secara garis besar diarahkan mendukung:

1. Implementasi regulasi daerah ramah investasi dan implementasi kerjasama

pemerintah dengan swasta untuk peningkatan kapasitas pembangunan

daerah untuk mendukung prioritas: (i) Boyolali Smart City; (ii) Boyolali

Kabupaten Air; (iii) Boyolali Kabupaten Hijau; dan (iv) Peningkatan

produktivitas dan daya saing masyarakat;

2. Penguatan kapasitas masyarakat mengoperasikan pelayanan berbasis

teknologi, untuk mendukung prioritas Smart City;

3. Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan dan

penunjang menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan

akuntabel;

4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang

mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;

5. Penguatan inovasi pengolahan hasil produksi dan pemasaran hasil

pertanian, peternakan/perikanan, terintegrasi dengan pemasaran, pariwisata

untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik

wisata, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan;

6. Menguatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah

untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di

bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

7. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusifitas wilayah;

8. Pemasaran Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk

dan potensi daerah Boyolali, di bidang pertanian, peternakan, perikanan,

pariwisata dan kebudayaan, termasuk nilai seni budaya, kawasan cagar

budaya, dan peninggalan sejarah dan wisata religi.

Arah kebijakan yang dikembangkan pada tahun 2019 yaitu:

1. Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur;


4

2. Peningkatan kondusifitas wilayah dan kesejahteraan sosial;

3. Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan;

4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;

5. Peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya lokal;

6. Peningkatan daya saing perdagangan;

7. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian.

5. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem

yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggung

jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan umum anggaran dalam mencapai hal tersebut meliputi

implementasi anggaran berbasis kinerja dan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

b. Kebijakan Umum Anggaran

Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali hakekatnya merupakan

proses dimana Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen

masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki dan

membentuk kemitraan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Indikator

tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sasaran

pembangunan antara lain : meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi,

meningkatnya pendapatan perkapita, berkurangnya jumlah kemiskinan,

berkurangnya jumlah pengangguran dan kesenjangan ekonomi baik antar

golongan masyarakat maupun antar wilayah.

Dengan arah kebijakan tersebut, dapat digambarkan target serta realisasi

APBD tahun 2019 Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

Tabel 1 Ringkasan Target dan Realisasi APBD Kabupaten Boyolali

Tahun Anggaran 2019 (unaudited BPK) Uraian Target Realisasi

Pendapatan 2.330.495.203.000,00 2.357.487.210.573,00

Belanja 2.080.212.215.000,00 1.997.991.916.522,00

Transfer 388.209.346.000,00 383.609.948.217,00

Surplus/Defisit (137.926.358.000,00)

(24.114.654.166,00)

Pembiayaan Netto 137.926.358.000,00

128.058.100.105,00


5

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

- 103.943.445.939,00

Sumber data:BKD Kabupaten Boyolali

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui struktur APBD dari sisi

belanja Tahun Anggaran 2019 dan besarnya sisa lebih pembiayaan

anggaran untuk tahun anggaran 2019 unaudited BPK / belum diaudit yaitu

Rp. 103.943.445.939,00.

c. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 data unaudited BPK

sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2 Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Boyolali

Tahun Anggaran 2019 (unaudited BPK)

NO URAIAN

TARGET

(Rp.)

REALISASI (Rp.)

LEBIH/ (KURANG)

(Rp.) %

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 364.528.449.000,- 395.431.863.402,- 30.903.414.402,- 108,48

a. Pajak Daerah 132.800.000.000 149.666.539.729,- 16.866.539.729,- 112,7

b. Retribusi Daerah 17.714.669.000,- 21.088.974.161,- 3.374.305.161,- 119,05

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

13.950.961.000,- 13.970.406.527,- 19.3445.527,- 100,14

d. Lain-lain PAD Yang Sah 200.062.819.000,- 210.705.942.985,- 10.643.123.985,- 105,32

JUMLAH 1 364.528.449.000,- 395.431.863.402,- 30.903.414.402,- 108,48

2. PENDAPATAN TRANSFER-LRA 1.880.918.382.000,- 1.872.257.957.642,- (8.510.424.358,-) 99,54

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

1.451.998.543.000,- 1.436.635.314.225,- (15.363.228.775,-) 98,94

Bagi hasil pajak - LRA 43.166.440.000,- 36.177.413.491,- (6.989.026.509,-) 83,81

Bagi hasil Bukan pajak - LRA 2.377.276.000,- 1.414.243229,- (963.032.771,-) 59,49

Dana Alokasi Umum - LRA 1.045.669.922.000,- 1.045.669.922.000,- 0 100,00

Dana Alokasi Khusus – LRA 360.784.905.000,- 353.373.735.505,- (7.411.169.495,-) 97,95

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – lainnya – LRA

266.142.285.000,- 266.142.285.000,- 0 100,00

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA

127.322.554.000,- 134.175.358.417,- 6.852.804.417,- 105,38

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi 35.455.000.000,- 35.305.000.000,- (150.000.000) 99,58

Jumlah 2 1.880.918.382.000- 1.872.257.957.642,- 8.660.424.358,- 99,54

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA

85.048.372.000,- 89.797.389.529,- 4.749.017.529,-

105,58

Pendapatan Hibah –LRA 85.048.372.000,- 89.797.389.529,- 4.749.017.529,-

105,58

JUMLAH 3

85.048.372.000,- 89.797.389.529,- 4.749.017.529,-

105,58

JUMLAH PENDAPATAN

2.330.495.203.000,- 2.357.487.210.573,- 26.992.007.573,- 101,16

Sumber data: BKD Kab. Boyolali.

Dari tabel tersebut dan data laporan anggaran dan realisasi (un

audited BPK) dari APBD, Pendapatan tahun 2019 terealisasi sebesar

Rp.2.357.487.210.573,00 sehingga tercapai 101,16% atau lebih sebesar

Rp.26.992.007.573,00 dari rencana target pendapatan tahun 2019.


6

d. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Tabel 3 Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Boyolali

Tahun Anggaran 2019 (unaudited BPK) NO URAIAN TARGET (Rp.) REALISASI (Rp.) LEBIH/ KURANG (Rp.) %

5 BELANJA 2.080.212.215.000,- 1.997.991.916.522,- ( 82.220.298.478,-) 96,04

5.1 Belanja Operasi 1.523.194.262.000,- 1.466.732.795.862,- (56.461.466.138,)- 96,29

Belanja Pegawai 913.647.765.000,- 898.026.621.720,- (15.621.143.280,-) 98,29

Belanja Barang dan jasa 555.152.262.000,- 514.815.231.142,- (40.277.030.858,-) 92,74

Belanja Hibah 39.865.235.000,- 39.492.443.000,- (372.792.000,-) 99,06

Belanja Bantuan Sosial 14.529.000.000,- 14.338.500.000,- (190.500.000,-) 98,69

5.2 Belanja Modal 555.017.953.000,- 530.593.843.520,- (24.424.109.480,-) 95,60

Belanja Tanah 35.392.102.000,- 31.599.383.176,- (3.792.718.824,-) 89,28

Belanja Peralatan dan Mesin 98.973.303.400,- 88.591.280.272,- (10.382.023.128,-) 89,52

Belanja Bangunan dan Gedung 189.791.686.000,- 184.815.082.330,- (4.976.603.670,-) 97,38

Belanja jalan, irigasi dan jaringan

210.764.596.000,- 206.739.374.708,- (4.025.221.292,-) 98,09

Belanja Aset Tetap lainnya

17.779.265.100,-

16.653.057.734,-

(1.126.207.366,-)

93,67

Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud

2.317.000.500,- 2.195.665.300,- (121.335.200,-) 94,76

5.3 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,- 665.277.140,- (1.334.722.860,-) 33,26

6 Transfer

388.209.346.000,- 383.609.948.217,- (4.599.397.783,-) 98,82

6.1

Transfer bagi hasil Pendapatan

15.051.567.000,- 11.021.120.500,- (4.030.446.500,-) 73,22

6.1.1 Bagi Hasil Pajak Daerah 13.345.394.000,- 9.468.866.000,- (3.876.528.000,-) 70,95

6.1.2 Bagi Hasil pendapatan lainnya(Retribusi)

1.706.173.000,- 1.552.254.500,- (153.918.500,-) 90,98

6.2

Transfer bantuan keuangan 373.157.779.000,- 372.588.827.717,- (568.951.283,-) 99,85

6.2.1

Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerin-tah Daerah lainnya

0,- 0,- 0,- 0

6.2.2 Transfer bantuan keuangan ke Desa

372.046.910.000,- 371.609.249.000,- (437.661.000,- 99,88

6.2.3 Tranfer Bantuan Keuangan lainnya

1.110.869.000,- 979.578.717,- (131.290.283,-) 88,18

Surplus/ (Defisit) (137.926.358.000,-) (24.114.654.166,-) (113.781.703.834,-)

7 PEMBIAYAAN

7.1 Penerimaan Pembiayaan 159.262.358.000,- 156.494.100.105,- (2.768.257.895,-) 98,26

Penggunaan SiLPA 146.431.244.000,- 146. 262.985.662,- (168.258.338,-) 99,89

Pinjaman dalam negeri 10.500.000.000,- 7.900.000.000,- (2.600.000.000,-) 75,24

Penerimaan kembali Piutang 2.331.114.000,- 2.331.114.443,- 443,- 100,00

7.2 Pengeluaraan Pembiayaan

21.336.000.000,- 28.436.000.000,- 7.100.000.000,- 133,28

Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah daerah

10.836.000.000,- 10.836.000.000,- 0 100,000

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

10.500.000.000,- 17.600.000.000,- 7.100.000.000,- 167,62

Pemberian Pinjaman Daerah

PEMBIAYAAN NETTO 137.926.358.000,- 128.058.100.105,- (9.868.257.895,-) 92,85

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

- 103.943.445.939,- -

Sumber data: BKD Kab. Boyolali


7

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui struktur APBD dari sisi

belanja Tahun Anggaran 2019 dan besarnya sisa lebih perhitungan

anggaran untuk tahun anggaran 2019 unaudited BPK/ belum diaudit yaitu

Rp.103.943.445.939,00. Data tersebut juga menggambarkan bahwa

realisasi belanja tahun anggaran 2019 sebesar 96,04 % dengan target

belanja sebesar Rp.2.080.212.215.000,00 dan realisasinya

Rp.1.997.991.916.522,00, atau terjadi penghematan/efisiensi dan kondisi

lain sebesar Rp.82.220.298.478,00 atau 3,95%.

Realisasi belanja tersebut dikontribusi oleh Belanja Operasi target

belanja sebesar Rp.1.523.194.262.000,00 dengan realisasi

Rp.1.466.732.795.862,00 atau 96,29% sedangkan belanja Modal dari

target belanja sebesar Rp.555.017.953.000,00 dengan realisasi

Rp.530.593.843.520,00 atau 95,60%. Belanja Transfer target

Rp 388.209.346.000,00 realisasi Rp 383.609.948.217,00 atau 98,82%.

Sedangkan pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan dari target

sebesar Rp.159.262.358.000,00 realisasinya sebesar

Rp.156.494.100.105,00 atau 98,26%, sementara pengeluaran

pembiayaan dari target Rp 21.336.000.000,00 dengan realisasi

Rp.28.436.000.000,00 atau 133,28%.

B. Capaian Kinerja Makro

Gambaran secara umum Kabupaten Boyolali dan hasil pelaksanaan kebijakan

umum maupun teknis yang dilaksanakan selama Tahun 2019 dapat kami

sampaikan sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Boyolali kurang lebih 101.510,10 hektar, yang

secara administratif dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) kecamatan terdiri

261 (dua ratus enam puluh satu) desa dan 6 (enam) kelurahan. Secara

astronomis terletak pada posisi geografis antara 110022’-110050’ Bujur

Timur dan antara 707’ - 7036’ Lintang Selatan.

2. Kondisi Geologi

Kabupaten Boyolali sebagian besar adalah dataran rendah dan dataran

bergelombang dengan perbukitan yang tidak begitu terjal. Kabupaten

Boyolali secara umum termasuk bagian lereng gunung api kuarter Gunung

Merbabu dan Gunung Merapi. Sedangkan kondisi hidrologi, potensi

hidrologi yang dimiliki Kabupaten Boyolali dan dapat dimanfaatkan untuk

kebutuhan rumah tangga, irigasi maupun kepentingan lainnya, baik alami


8

maupun buatan. Potensi hidrologi Kabupaten Boyolali terdiri 46 Sungai,

37 sumber mata air besar dan 51 waduk/embung. Dalam Penggunaan

lahan untuk pertanian, telah ditetapkan Perda Kabupaten Boyolali Nomor

17 Tahun 2016 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

bahwa LP2B telah ditetapkan seluas 16.500,990 ha.

3. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 berjumlah 1.026.034 jiwa

dan tahun 2019 berjumlah 1.054.362 jiwa. Data ini memberikan gambaran

bahwa jumlah penduduk terjadi penambahan 28.328 jiwa. (Sumber data

Dispendukcapil Kab.Boyolali).

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekononomi Kabupaten Boyolali tercermin dari pertumbuhan

ekonomi apabila dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), secara agregat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun

2019 apabila dibandingkan tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 8,08%.

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2019 tumbuh

5,96% jika dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan hasil penghitungan

yang dilakukan BPS Kabupaten Boyolali, PDRB Boyolali tahun 2019 Atas

Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp.32.704.381.160,00 meningkat

dibanding tahun 2018 sebesar Rp 30.258.836.390,00. Jika dilihat dari

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2019 mencapai

Rp.22.681.097.810,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar

Rp.21.406.268.930,00. Inflasi tahun kalender 2019 di Kabupaten Boyolali

sebesar 2,75%, dengan andil terbesar disumbangkan oleh kelompok

bahan makanan sebesar 5,69%.

5. Aspek Kesejahteraan Rakyat

Salah satu fokus program dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan dalam

penanggulangan kemiskinan yang secara ekplisit bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam

mengurangi angka kemiskinan di tingkat nasional. Berdasarkan tren

perkembangannya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Boyolali

dalam 5 (lima) tahun terakhir (2013-2018) cenderung menurun. Pada

tahun 2013 sebesar 13,27%, tahun 2014 sebesar 12,36%, tahun 2015

sebesar 12,45%, tahun 2016 sebesar 12,09%, tahun 2017 sebesar

11,96%, tahun 2018 ini sebesar 9,57% dan pada tahun 2019 sebesar

8,88% dengan jumlah rumah tangga miskin sebesar 93,700 jiwa.

6. Indeks Pembangunan Manusia


9

Angka IPM Kabupaten Boyolali selalu meningkat dari dari Tahun ke Tahun

dan angka terakhir pada Tahun 2018 yang terdiri dari beberapa indikator

Angka Harapan Hidup (AHH) 75,79, Angka Harapan Sekolah (EYS) 12,16,

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) 7,55, Angka PPP (Ribu Rp)

12.760, IPM 73,22. Dimana IPM merupakan variabel bebas yang sifatnya

statis, yaitu sebuah variabel yang perubahannya berlangsung sangat

lambat dan akan meningkat/menurun sedikit demi sedikit sebagai respon

terhadap perubahan berbagai kondisi fisik, sosial, ekonomi dan

lingkungan. Untuk Tahun 2019 angka IPM belum dapat ditampilkan,

karena proses penghitungannya dilaksanakan pada interval Bulan Juli –

November 2019.

7. Penanaman modal

Capaian kinerja di bidang penanaman modal dalam 5 (lima) tahun terakhir

menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan yaitu tahun 2014

sebesar 57,50% tahun 2015 sebesar 23,88%, tahun 2016 sebesar

36.83%, tahun 2017 sebesar 14,63%, tahun 2018 sebesar 15,84% dan

tahun 2019 sebesar 14,04%. Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai

Investasi PMDN Tahun 2019 yaitu Jumlah Investor Masuk sebanyak 2.173

investor, Akumulasi Jumlah Investor sampai tahun 2019 sebanyak 9.824

investor, nilai realisasi investasi tahun 2019 Rp.1.479.945.458.306,00

dengan Akumulasi Jumlah Investasi sampai tahun 2019 sebesar

Rp.10.535.261.518.235,00.

Perkembangan Investasi PMA di Kabupaten Boyolali tahun 2019 dengan

jumlah Proyek Realisasi Investasi Rp.122.580.000.000,00 dengan Jumlah

Investasi Kumulatif sampai tahun 2019 Rp.2.465.837.631.369,00

sedangkan jumlah Perusahaan PMA yang berinvestasi di Kabupaten

Boyolali sampai akhir 2019 sebanyak 21 perusahaan dan 90 proyek.

8. Inovasi daerah

Inovasi yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya Pemerintah

Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 ini telah melakukan inovasi-inovasi

antara lain sebagai berikut :

1) Inovasi di bidang infrastruktur

a) Kebijakan Tata Kota dg konsep “ Smart City, Water City, dan

Green City”

• Komplek perkantoran terpadu, tempat ibadah lima agama,

alun-alun, museum, icon sapi ndekem.

• Penataan lingkungan hidup dengan embung,sawah lestari,

ruang terbuka hijau, dan kebun raya.


10

• Landmark Kota Simpang Lima Arjuna Wijaya, pusat industri,

ekonomi, perdagangan, pembangunan jalan dan jalan baru

serta Dome/Mahesa.

b) Inovasi anggaran, mempertahankan komposisi Belanja Modal

selalu meningkat tiap tahun 2015 Rp.320 M, Tahun 2016 Rp.380

M, Tahun 2017 Rp.411 M dan Tahun 2018 Rp.521 M,Tahun 2019

Rp.555 M.

c) Infrastruktur jalan dari 678,35 Km, 504,810 Km dalam Kondisi

Baik.

d) Infrastruktur ekonomi, revitalisasi pasar tradisional, kawasan

industry.

e) Infrastruktur sosial, menerima apresiasi dari Rabithah Ma'ahid

Islamiyah (RMI) sebagai Pemerintah Daerah yang menyalurkan

bantuan bagi Pondok Pesantren.

f) Infrastruktur Smart City dimulai dengan pembangunan data

center, sinkronisasi berbagai sistem informasi, tanda tangan

digital dengan konsep paperless, salah satu yang diunggulkan

adalah Inovasi Bookless Library.

2) Inovasi pro investasi (Implementasi PTSP)

a) Penyediaan Sistem Pelayanan Perizinan yang Smart Anjungan

Informasi (touchscreen) Aplikasi Peta Potensi; Perizinan Online;

SMS Gateway; E–Document; Barcode; GIS Survey.

b) Pemanfaatan Sistem Informasi Perusahaan On Line (SIPO) yang

difasilitasi Kementrian Perdagangan.

c) Penerapan SOP yang lebih sederhana, cepat, transparan dan

akuntabel, Kawasan/Zona bebas korupsi.

d) Deregulasi terhadap 33 Perda menjadi 3 Perda.

e) Membebaskan retribusi seluruh 46 jenis perizinan, kecuali IMB.

3) Inovasi bidang kesehatan

a) Public Service Centre/ PSC :

• Layanan cepat kegawatdaruratan dengan menelpon 119,

Dijemput, ditangani dirujuk secara gratis.

• Menurunkan angka kematian, angka kecelakaan, dan

menurunkan AKI dan AKB.

b) Antrian Regol Puskesmas :

4) Inovasi e- Pangan

Sistem informasi pangan menjadikan pelaporan petugas lebih

cepat, akurat, tepat waktu, membantu petani dan produsen,


11

masyarakat/ konsumen mengetahui setiap saat harga komoditas dari

setiap kecamatan.

5) Inovasi Pilkades melalui e-votting

Pilkades e-voting telah dilaksanakan mulai tahun 2013 (8

Desa), tahun 2016 (15 desa), tahun 2017 (6 desa), dan pada tahun

2019 (69 desa). Inovasi ini telah banyak direplikasi oleh kabupaten

lain.

6) Inovasi-inovasi lain diantaranya:

a) BP3D (E-Laporan; Simonev; SIPD-Online; Sibangun; Monev

RPJMD; ITR; Sakip; Sinangkis (sistem Penanggulangan

Kemiskinan); SIGI (Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur).

b) BKD (SIMDA Keuangan; SIMDA BMD; OTORI, SIPAD)

c) Sekretariat Daerah (Aplikasi LKPJ dan LPPD; Aplikasi Perijinan

dan Pelayanan Kecamatan; Sistem Pengendalian Pembangunan

Berbasis TI; Aplikasi SPSE).

d) DPUPR (Sistem Informasi Geografis Jalan; Aplikasi Pelaporan

dan Aset).

e) Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Kombo online).

f) DISDIKBUD (Pendataan Ujian SD/MI; SMP/MTs; NPSN Satuan

Pendidikan; Pendataan NPSN; Pendataan NISN; Dapodik).

g) Dinas Kesehatan (Simpus; SPGDT)

h) DISPENDUKCAPIL (SIAK; BENROLLER; BCARD Management;

SIAK Konsolidasi Pusat; Duplicate NIK; Jateng Tools;

SIPELANDUK; Pendamping Aplikasi SIAK);

i) DISPERMASDES (Siskeudes, E-Voting)

j) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (E-Komodita).

k) DPMPTSP (SIPO; Edoc; Aplikasi Peta Potensi; SMS Getway;

Touchcreen; Carcode, GIS Survey; SIPP).

l) DP3KBP3A (SIGA Prov. Jateng; SIDULGA; F/V/KB; INACEWS).

m) Dinas Komunikasi dan Informatika (PPID; E-Klipping; Simdatel).

n) Dinas Pertanian(E-Valuh; Simluhtan; Simpi; E-RDKK2; E-

Komodita; Sibangun; E-Pangan; e-RDKK; SIM penyuluh

Pertanian; SIM Kuota Subsidi Pupuk).

9. Prasarana dan Sarana Daerah

Prasarana dan sarana daerah di Kabupaten Boyolali menjadi prioritas

penanganan, baik peningkatan kelas maupun rehabilitasinya guna

memperlancar roda ekonomi daerah, gambaran kondisi prasarana dan

sarana daerah sebagaimana tabel berikut:


12

Tabel 4 Kondisi Prasarana dan Sarana Kabupaten Boyolali

Tahun 2018 dan 2019

NO INDIKATOR 2018 2019

1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

73,96 74,46

2 Panjang Jalan (Km) 678,35 678,35

- Kondisi Baik 501,43 504,810

- Kondisi Sedang 77,48 54,814

- Kondisi Rusak 62,94 42,,106

- Kondisi Rusak Berat 36,5 76,620

3 Proporsi Jembatan dalam kondisi baik (buah) 426 426

- Kondisi Baik 310 310

- Kondisi Sedang/ringan 116 116

- Kondisi Rusak Berat 0 0

4 Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik (%) 84,73 88,31

5 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (m)

34.684 35.611,8

Sumber data: DPUPR Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/228 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900/0245 Tahun

2016 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di

Wilayah Kabupaten Boyolali bahwa jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak

203 ruas jalan dan panjang jalan adalah 678,35 Km. Proporsi panjang

jaringan jalan dalam kondisi baik, untuk tahun 2019 menjadi sebesar

74,46% atau 504,810 Km dari total panjang jalan kabupaten sepanjang

678,35 Km, atau naik 3,38 Km bila dibandingkan kondisi untuk tahun 2018,

sehingga jalan kabupaten sampai akhir tahun 2019 dalam kondisi mantap

(kondisi baik + kondisi sedang) sepanjang 559.624 Km. Untuk kondisi

jalan rusak ringan dan rusak berat bertambah 19,286 Km.

Hasil penelusuran/validasi aset terhadap jembatan yang berada di

ruas jalan kabupaten Jumlah jembatan sampai dengan akhir tahun 2019

sebanyak 426 buah, kondisi jembatan sampai dengan tahun akhir 2019

dilihat dari kontruksi Lantai, Fondasi, Pilar dan Bangunan Atas dengan

kondisi baik sebanyak 310 buah, sedangkan kondisi rusak sedang/ringan

sebanyak 116 buah.

Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik untuk tahun 2018

sebesar 84,73% atau 8.321,3000 ha dari total luas irigasi yang menjadi

kewenangan Kabupaten Boyolali sebesar 9.820,7000 ha dan untuk tahun

2019 Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik menjadi sebesar


13

88,31%, atau 8.367,2800 ha. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan

memperbaiki/merehab daerah irigasi yang memiliki potensi yang besar

dan memiliki jangkauan yang luas bagi kelangsungan para petani.

Jumlah waduk / embung sampai dengan tahun 2018 sejumlah 43

buah embung. Tahun 2019 ada penambahan pembangunan embung

sebanyak 8 buah embung dengan total kapasitas yang dibangun sebesar

83.134m3 dan total luas areal genangan 2,2900 ha.

Pembangunan 8 buah embung tersebut untuk pemenuhan air

baku sebanyak 6 embung dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi

pertanian 2 embung, sehingga total waduk / embung untuk kebutuhan

irigasi sampai dengan tahun 2019 sejumlah 51 embung.

C. Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan

Untuk melaksanakan urusan ini ditempuh melalui 8 (delapan) urusan Wajib

Pelayanan Dasar. Adapun sebagian informasi yang dapat kami sajikan, yaitu :

Tabel 5 Capaian Kinerja Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Kabupaten Boyolali Tahun 2019

No Indikator Kinerja Satuan

Target 2019

Realisasi 2019

Capaian Kinerja

2019 (%)

1. Pendidikan

1 Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun

% 79,87 75,60 94,65

2 Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Paket A

% 101,00 101,60 100,59

3 Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket B

% 97,60 100,80 103,28

4 Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A

% 86,50 91,83 106,16

Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/Paket B

% 71,50 75,75 105,94

5 Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah

% 0,03 0,03 100,00

6 Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus sekolah

% 0,20 0,09 155,00

7 Persentase lulusan SD/sederajat yang melanjutkan yang ke jenjang SMP

% 99 99,59 100,44

8 Persentase RK SD dalam kondisi baik

% 94,22 93,69 99,44

9 Persentase RK SMP dalam kondisi baik

% 98,10 88,90 90,62

10 Persentase guru SD bersertifikat pendidik

% 56,14 55,30 98,50

11 Persentase guru SMP bersertifikat pendidik

% 67,95 73,10 107,58

12 Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD

% 18,25 13,73 75,23

13 Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP

% 19,25 16,91 87,84

14 Presentase Buta Aksara > 15 tahun % 0,26 0,11 157,69


14

No Indikator Kinerja Satuan

Target 2019

Realisasi 2019

Capaian Kinerja

2019 (%)

2. Kesehatan

15 Cakupan kunjungan bayi % 87 99,96 114,90

16 Cakupan pelayanan anak balita % 94 99,96 106,34

17

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/penduduk miskin

% 39,2 43,14

110,05

18 Prosentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan

% 90 86

95,56

19 Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Produksi, Makanan, dan Minuman

% 40 48

120,00

20 Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi

% >75 > 84,27

112,36

21 Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM

% 40 50,00 125,00

22 Cakupan respon aduan kegawatdaruratan kesehatan yang ditangani

% 90 100 111,11

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

23 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Km

73,84 74,00 100,00

24 Jembatan dalam Kondisi Baik buah 10 10 100,00

25 Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik

% 82,00 88,00 107,32

26 Kapasitas embung terbangun m2 18.000,00 18.000,00 100,00

27 Terlaksana Program PAMSIMAS paket 5 5 100,00

28 Jumlah siujk terbit tepat waktu dokumen 45,00

45,00 100,00

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

29

Tertanganinya Rumah Tidak Layak

Huni bagi masyarakat yang kurang

mampu

unit 1.310 2.394

182,75

30 Menurunkan kawasan kumuh ha 1,65 39,77 2.410,30

31 Tercukupinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Unit 30,00 30,00 100,00

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat

32 Tercapainya Kegiatan Operasi Tipiring,Cukai Tembakau,PKL dan Baliho/Iklan

Kegiatan 56,00 56,00 100,00

33

Terselenggaranya Kegiatan Patroli Wilayah,tertib Lalu Lintas Terpadu, PAM Lebaran,Natal 2019 dan Tahun Baru 2020

Kegiatan 117,00 117,00 100,00

34 Terlaksananya persiapan antisipasi menghadapi musim kemarau dan musim penghujan

Kegiatan 6,00 6,00 100,00

6. Sosial

35 Meningkatnya pengetahuan anggota KUBE dan KRSE

orang 400,00 400,00 100,00

36 Tersusunnya data PMKS (BDT) dokumen 1,00 1,00 100,00

37 Terpantaunya penerima manfaat PKH tepat sasaran

kecamatan 19,00 19,00 100,00

Sumber data: OPD Kab. Boyolali terolah


15

D. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan

Untuk melaksanakan urusan ini ditempuh melalui 17 (tujuh belas) urusan Wajib

Bukan Pelayanan Dasar. Adapun sebagian informasi yang dapat kami sajikan,

yaitu :

Tabel 6 Capaian Kinerja Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar


No Indikator Kinerja Satuan Target 2019

Realisasi 2019

Capaian Kinerja

2019 (%)

1. Tenaga Kerja

1. Penempatan pencari kerja yang terdaftar

Orang 2.500,00 4.796,00 191,84

2. Terbangunnya gedung balai latihan kerja

Unit 1,00 1,00 100,00

3. Terwujudnya perusahaan yang mematuhi Perundang-Undangan dan perusahaan yang mengaji sesuai regulasi

Perusahaan 60,00 60,00 100,00

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. 4 Meningkatnya Jumlah Desa Layak Anak

desa 28,00 28,00 100,00

5. 5 Terfasilitasinya korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

% 100,00 100,00 100,00

6. 6 Terlaksananya evaluasi Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi

% 57,00 57,00 100,00

3. Ketahanan Pangan

7. 60

Terwujudnya data dan informasi harga, akses, dan pasokan pangan

Bulan 12,00 12,00 100,00

8. 61

Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)

Prosentase 23,00 23,00 100,00

9. 62

Tersedianya informasi harga, akses, dan pasokan pangan

bulan 12,00 12,00 100,00

4. Pertanahan

10. 74

Tersusunnya database aset pemkab Boyolali berupa tanah kecamatan

paket 1,00 1,00 100,00

11. 75

Terbitnya ijin pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan, dan alih fungsi tanah kas desa

Lokasi 10,00 11,00 110,00

5. Lingkungan Hidup

12. 23

Meningkatnya persamaan dan persepsi dalam kriteria penilaian Adipura

kec 2,00 2,00 100,00

13. 24

Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3

Pelaku usaha / kegiatan

50 50 100,00

14. 25

Terwujudnya lubang resapan biopori

unit 1.600,00 1.600,00 100,00

15. 26

Bertambahnya pelaku usaha peternakan yang mempunyai IPAL

Unit 15,00 15,00 100,00

6. Kependudukan & Catatan Sipil

16. 53

Kelancaran operasional SIAK di Kabupaten Boyolali

Bulan 12,00 12,00 100,00

17. 54

Penerbitan dokumen kependudukan

Orang 95.000,00 134.189,00 141,25


16


Realisasi 2019

Capaian Kinerja

2019 (%)

18. 55

Jumlah pemohon dokumen kependudukan

Dokumen 130.000,00 197.256,00 151,74

217. Pemberdayaan Masyarakat & Desa

19. 82

Ditetapkannya calon lokasi TMMD dan KBBT

Desa 6,00 6,00 100,00

20. 83

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dalam partisipasi pembangunan

Desa / Kelurahan

261,00 261,00 100,00

21. Terpantaunya pelaksanaan LPMD Unit 30,00 30,00 100,00

22. Terpantaunya pertumbuhan BUMDes

Kecamatan 19,00 19,00 100,00

23. Terisinya jabatan kepala desa Jabatan 229,00 230,00 100,44

8. KB & KS (Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera)

24. 66

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program KB-KS

kecamatan 22,00 22,00 100,00

25. 67

Meningkatkannya pengetahuan remaja/masyarakat tentang HIVAIDS

orang 200,00 200,00 100,00

26. 68

Jumlah PIK KRR aktif Klp. 13,00 13,00 100,00

27. Meningkatnya kemampuan tenaga pendamping Bina Keluarga

org 38,00 38,00 100,00

16. 9.Perhubungan

28. 69

Terpenuhinya sosialisasi kebijakan perhubungan terkait perbengkelan dan karoseri

bulan 12,00 12,00 100,00

29. Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan LLAJ di kabupaten boyolali

orang 3 3 100,00

30. 70

Tersedianya prasarana perhubungan

% 100,00 100,00 100,00

31. Terselenggaranya kegiatan inspeksi keselamatan guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan

bulan 12,00 12,00 100,00

10. Komunikasi & Informatika

32. 71

Web site dan sms center milik pemerintah daerah

Ada Ada 100,00

33. 72

Terlaksananya penyebarluasan hasil-hasil pembangunan

bulan 12,00 12,00 100,00

34. 73

teraksesnya penyelenggaraan pemerintahan oleh publik

% 100 100 100,00

11. Koperasi & UKM

35. 50

Meningkatnya UMKM yang melaksanakan pola kemitraan UMKM 30,00 30,00 100,00

36. 51

Terlatihnya UMKM di bidang kewirausahaan (DBHCHT)

UMKM 30,00 30,00 100,00

37. 52

Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit , tersalurnya informasi skim kredit dan fasilitas pembiayaan

KUMKM 40,00 40,00 100,00

12. Penanaman Modal

38. 44

Meningkatnya promosi, pengembangan dan kerjasama investasi serta peningkatan jumlah investor

kali 983,00 2.223,00 226,14

39. 45

Terwujudnya laporan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal serta peningkatan koordinasi dan

perusahaan 50,00 50,00 100,00


17


Realisasi 2019

Capaian Kinerja

2019 (%)

sinkronisasi penanaman modal antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah

40. 46

Meningkatnya realisasi investasi rupiah 1.340.857.300.906 1.602.525.458.306 119,51

41. 47

Tersusunnya produk hukum daerah guna peningkatan pelayanan investasi

dokumen 2,00 2,00 100,00

13. Kepemudaan & Olahraga

42. 41

Terseleksinya Paskibra Tk Kab./pengiriman ke Prov dan Tercukupinya Pakaian Paskibra

Kegiatan 1,00 1,00 100,00

43. 42

Terselenggaranya kompetisi olahraga (POPDA SD, SMP dan SMA/K)

Kegiatan 3,00 3,00 100,00

44. 43

Terselenggaranya lomba 28 KM Kegiatan 1,00 1,00 100,00

14. Statistik

45. 88

Terlaksananya sistem informasi statistik daerah

Kegiatan 1,00 1,00 100,00

46. 89

Terselenggarannya penyusunan buku PDRB Kab.Boyolali

Dokumen 1,00 1,00 100,00

47. 90

Tersedianya buku indeks harga konsumen

Dokumen 1,00 1,00 100,00

48. Tersedianya buku nilai tukar petani Dokumen 1,00 1,00 100,00

49. Tersedianya buku indikator ekonomi dan statistik industri

Dokumen 1,00 1,00 100,00

15. Kebudayaan

50. 86

Terselenggaranya Event Budaya Kali 10,00 10,00 100,00

51. 87

Pelestarian budaya dan seni di Kabupaten Boyolali

kali 60,00 60,00 100,00

16. Perpustakaan

52. 92

Terlaksananya supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat

bulan 12,00 12,00 100,00

53. 93

Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca

bulan 12,00 12,00 100,00

17. Kearsipan

54. 91

terlaksananya pembangunan data base informasi kearsipan

bulan 12,00 12,00 100,00

55.

terselenggaranya sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

bulan 12,00 12,00 100,00


E. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

Untuk melaksanakan urusan ini ditempuh melalui 6 (enam) urusan Pilihan.

Adapun sebagian informasi yang dapat kami sajikan, yaitu :


18




Realisasi 2019

Capaian Kinerja

2019 (%)

1. Kelautan dan Perikanan

1. Cakupan produksi perikanan ton 30.478,00 36.975,00 121,32

2. Cakupan peningkatan pengolahan produksi hasil perikanan

ton 69,62 99,00 142,20

2. Pertanian

3. Terlaksananya asuransi usaha tani padi

ha 4.000,00 4.339,21 108,48

4.

Termonitornya kegiatan pendampingan pertanian/perkebunan oleh penyuluh pertanian lapang

kecamatan 22,00 22,00 100,00

5. Tersusunnya informasi produksi dan harga komoditas pertanian dan perkebunan

kecamatan 22,00 22,00 100,00

6. Tersusunnya program penyuluhan dokumen 20,00 20,00 100,00

7. Cakupan pengobatan/ vaksinasi Ekor 5.000,00 5.000,00 100,00

8. Cakupan peningkatan populasi ternak

ekor 2.065,00 2.065,00 100,00

9. Cakupan peningkatan produksi hasil peternakan (daging sapi)

ton 8.345,00 8.345,00 100,00

3. Pariwisata

10. 11

Terdata dan terverifikasinya pelaku usaha pariwisata serta memahami SKKNI

Kecamatan 22,00 22,00 100,00

11. 12

Terlaksananya event pariwisata di obyek pariwisata

lokasi 4,00 4,00 100,00

12. Kemudahan dan terupdatenya data akses dan penyebaran informasi pariwisata.

tahun 1,00 1,00 100,00

4. Perdagangan

13. 14

Tercapainya pelaksanaan pelayan tera/ tera ulang

kecamatan 22,00 22,00 100,00

14. 15

Lokasi Pedagang Pasar,PKL, Asongan Yang Tertib Dan Tertata

UPT Pasar dan 2

Kecamatan 12,00 12,00 100,00

15. Tersedianya pasar milik pemda yang representatif

UPT 12,00 12,00 100,00

5. Industri

16. 13

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Serta Tumbuhnya Calon Wirausaha Baru

IKM 60,00 60,00 100,00

17. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk serta tumbuhnya calon usaha baru di bidang IKM Logam

Orang 75,00 75,00 100,00

18. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Tembakau,Gula, Kelapa,Wawasan Mengenai Perijinan Produk,Motivasi Bagi Wirausaha Bagi IKM, Kemampuan SDM dan Mutu Produk IKM Makanan dan Minuman

IKM 175,00 175,00 100,00

6. Transmigrasi

19. 16

Ditempatkannya peserta transmigrasi Untuk Memenuhi kebutuhan sdm

Kepala Keluarga

4,00 4,00 100,00

20. Tersusunnya kebijakan Tahun 1,00 1,00 100,00


19


Realisasi 2019

Capaian Kinerja

2019 (%)

dengan wilayah transmigrasi


F. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang yang Dilaksanakan

Untuk melaksanakan urusan ini ditempuh melalui 7 (tujuh) urusan

Pemerintah Fungsi Penunjang. Adapun sebagian informasi yang dapat kami

sajikan, yaitu :




Realisasi 2019

Capaian Kinerja

2019 (%)

1. Administrasi Pemerintahan

1. T Terpenuhinya administrasi perkantoran

bulan 12 12 100,00

2. Terpenuhinya operasional perkantoran

bulan 12 12 100,00

3. Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dan ditetapkan

Perda 12,00 22,00 183,33

4. Surat Keputusan Bupati yang yang ditetapkan

Dokumen 420,00 729,00 173,57

5. Peraturan Bupati yang diundangkan Perbup 20,00 76,00 380,00

6. Nilai survey kepuasan masyarakat kabupaten

Skor 78,00 81,97 105,09

7. Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan langganan koran

bulan 12 12 100,00

8. Kelancaran pelaksanaan dan pengendalian pengadaan barang/jasa

Bulan 12,00 12,00 100,00

2.Pengawasan

9. 78

Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kebijakan KDH

bulan 12,00 12,00 100,00

10. 79

Persentase pelaksanaan pemeriksaan regular terhadap seluruh objek pemeriksaan

Prosenta se

23,00 23,00 100,00

11. 80

Laporan hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Laporan 8.000,00 8.000,00 100,00

12. 81

Peningkatan Level Kapabilitas APIP Level 3,00 3,00 100,00

3. Perencanaan

13. 31

Tersusunnya dokumen perencanaan OPD

% 100 100 100,00

14. Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan dan pembangunan

% 100 100 100,00

15.

Tersusunnya laporan evaluasi pemabngunan, evaluasi, RPJMD, Aplikasi laporan, laporan bulanan dan triwulan, laporan monev, buku sebaran lokasi kegiatan

Dokumen 2,00 2,00 100,00

16. Tertib administrasi KAD sehingga dapat meningkatkan potensi pengelolaan daerah melalui KAD

% 100 100 100,00

4. Keuangan

17. 32

Tersedianya dokumen standar satuan harga murni dan perubahan

dokumen 2 2 100,00


20


Realisasi 2019

Capaian Kinerja

2019 (%)

18. Tersedianya pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD

dokumen 2 2 100,00

19. 33

Tersedianya Perda/Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dokumen 2,00 2,00 100,00

20. 34

Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan APBD

laporan 4,00 4,00 100,00

21.

Terpenuhinya data aset daerah yang valid guna penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali

% 100,00 90,00 90,00

22. Tersosialisasinya peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan daerah

Opd /upt

100,00 100,00 100,00

5. Kepegawaian

23. 50

Persentase pemenuhan target dalam RB % 100,00 100,00 100,00

24. 51

Tertatanya dokumen dan arsip kepegawaian orang 8.709,00 8.709,00 100,00

25. 52

Terlaksananya fungsi operasional perangkat daerah

bulan 12,00 12,00 100,00

26. Terpasang dan beroperasinya mesin absensi di setiap SKPD

unit 105,00 105,00 100,00

27. Terbekalinya PNS yang akan memasuki masa purna tugas

orang 400,00 400,00 100,00

6. Pendidikan dan Pelatihan

28. 50

Lulusnya peserta diklat PIM II, III dan IV orang 11,00 11,00 100,00

29. 51

Tersusunnya dokumen AKD kegiatan 1,00 1,00 100,00

30. 52

Jumlah PNS yang meningkat kompetensinya

orang 40,00 40,00 100,00

7. Penelitian dan Pengembangan

31. 50

Inventor pemenang lomba krenova inventor 2,00 2,00 100,00

32. 51

Kegiatan litbang dapat berjalan lancar dan optimal sehingga sasaran dan tujuan dapat tercapai

Bulan 12,00 12,00 100,00


G. Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan

Selain menyelenggarakan urusan desentralisasi, Pemerintah Kabupaten

Boyolali juga melaksanakan tugas-tugas pembantuan,yang diklasifikasikan

menjadi 3 (tiga) bidang. Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh

Kabupaten Boyolali pada tahun 2019, meliputi:

1. Bidang Pertanian

Instansi pemberi tugas pembantuan, yaitu Kementerian Pertanian Republik

Indonesia. Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas

pembantuan, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Anggaran tugas

pembantuan pada bidang pertanian dialokasikan untuk Peningkatan


21

Produksi Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Program Peningkatan

Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total anggaran

Rp.3.910.651.000,00.

2. Bidang Koperasi

Kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan sebagai Dana Tugas

Pembantuan pada DIPA Satker Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja

Kabupaten Boyolali. Jumlah anggaran pada Program Peningkatan

Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro dengan total anggaran

Rp.950.000.000,00.

3. Bidang Perdagangan dan perindustrian

Instansi pemberi tugas pembantuan, yaitu Kementerian Perdagangan

Republik Indonesia. Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas

pembantuan, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Boyolali. Anggaran tugas pembantuan pada bidang perdagangan

dialokasikan untuk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri dengan kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

yaitu pembangunan Pasar Ampel sebesar Rp.6.300.000.000,00 dan

pembangunan Pasar Nogosari sebesar Rp.4.000.000.000,00.

4. Bidang Ketenagakerjaan

Kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan sebagai Dana Tugas Pembantuan

pada DIPA Satker Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali.

Jumlah anggaran pada Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga

Kerja dengan total anggaran Rp.253.768.000,00.


Disamping tugas pembantuan Pemerintah Kabupaten Boyolali juga

menyelengarakan tugas pemerintahan umum yang meliputi:

A. Kerjasama Antar Daerah, meliputi :

Kerjasama Antar Daerah, yaitu kerjasama yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan beberapa pemerintah daerah lainnya,

adapun forum yang telah terbentuk, antara lain :

a. Melanjutkan kerjasama Subosukawonosraten;


22

b. Kerjasama penempatan transmigrasi, daerah yang bekerjasama ialah

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Kuburaya

Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi

Utara, Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten

Gorontalo provinsi Gorontalo, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

c. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Dan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan tentang

Kerja sama replikasi model inovasi daerah bidang pelayanan perizinan;

d. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Kerjasama di

Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga, utamanya lembaga – lembaga yang

kredibel selama ini antara lain, dengan:

1. Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tentang

Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Boyolali dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian

Kesehatan dan Tentang Penempatan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis.

2. Kerjasama Daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

3. Kerjasama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).

4. Kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

5. Kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG)

6. Kerjasama dengan Institusi Pendidikan dalam rangka Pelaksanaan Tri

Dharma Perguruan Tinggi dengan beberapa Universitas/Perguruan Tinggi

Negeri maupun Swasta;

Pemerintah Kabupaten Boyolali terbuka untuk melaksanakan kerja sama

dengan pihak luar dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka

meningkatkan mutu pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintah

daerah, selain itu hasil dari kerjasama daerah dapat mempercepat

implementasi prinsip good governance seperti semangat untuk meningkatkan

transparansi, partisipasi masyarakat, law inforcement, akuntabilitas kinerja baik

teknis maupun keuangan, pengembangan ekonomi masyarakat, dan

peningkatan peran Civil Society Organization (CSO). Hal ini sejalan dengan Visi

“Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera”

Manfaat dari kerjasama daerah dapat mengadopsi teknologi,

manajemen, informasi, membangun kepercayaan dunia luar, guna

meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan

termasuk penghematan anggaran.


23

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dengan

instansi vertikal di daerah, diarahkan untuk :

a. Terlaksananya suatu konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan.

b. Terwujudnya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan

instansi vertikal.

c. Terciptanya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di

Kabupaten Boyolali dalam rangka pemantapan Otonomi Daerah.

d. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pemerintahan yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada

Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Terkait dengan hasil koordinasi yang melibatkan instansi vertikal di

Kabupaten Boyolali bersama ini kami laporkan kegiatan-kegiatan yang

melibatkan unsur tersebut sebagaimana berikut :

a) Kegiatan TMMD

Tabel 9 Waktu Pelaksanaan Kegiatan TMMD Tahun 2019

No Kegiatan Lokasi Tahap Pelaksanaan

1 TMMD

Sengkuyung I Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi 26 Pebruari – 27 Maret 2019

2 TMMD

Sengkuyung II Desa Jatisari, Kecamatan Sambi 11 Juli s/d 8 Agustus 2019

3 TMMD Reguler

106 Desa Sangup,Kecamatan Tamansari 2 Oktober s/d 31 Oktober 2019

Sumber data: Dispermasdes Kab. Boyolali

b) Kegiatan KBBT

Tabel 10 Waktu Pelaksanaan Kegiatan KBBT Tahun 2019

No Kegiatan Lokasi Tahap Pelaksanaan

1 KBBT I Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel 23 Januari s/d 21 Pebruari 2019

2 KBBT II Desa Bengle, Kecamatan Wonosamudro 4 April s/d 3 Mei 2019

3 KBBT III Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego 20 Agustus s/d 18 September 2019

Sumber data: Dispermasdes Kab. Boyolali

c) Fasilitasi Pengadaan tanah untuk pembuatan jalur kereta api akses Bandara

Adi Sumarmo lintas Solo Balapan - Bandara Adi Sumarmo seluas 114.762

m2.

d) Memfasilitasi dan melaksanakan program Landreform/redistribusi tanah-

tanah obyek landreform yang berasal dari tanah negara bekas DC (Drooge

Cultuure) yang sudah dikeluarkan surat keputusan hak miliknya oleh


24

Gubernur Jawa Tengah tetapi belum didaftarkan haknya ke Kantor

Pertanahan Kabupaten Boyolali sebanyak 465 Bidang dengan luas 774.964

m2.

e) Memfasilitasi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 yang meliputi

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR Pusat,

Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pemilihan anggota DPRD

Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Boyolali.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Pelaksanaan kegiatan pembinaan batas wilayah telah dibentuk Tim

Penegasan Batas Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali tentang

Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Boyolali. Pada Tahun

Anggaran 2019, kegiatan yang dilaksanakan monitoring dan inventarisasi pilar

batas daerah dilaksanakan sebagai tindak-lanjut dari Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Tabel 11 Lokasi Pilar Batas Kabupaten Boyolali

Dengan Daerah Perbatasan

No

Lokasi Pilar Batas Daerah Antara Keterangan

Jumlah Terletak Di Desa/Kel

1 Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten

A Kecamatan Sawit 3 Manjung 2, Tegalrejo 1

B Kecamatan Teras 2 Doplang 2

C Kecamatan Mojosongo 6 Manggis 2, Tambak 3, Singosari 1

D Kecamatan Musuk 12 Keposong 2, Karanganyar 2, Dragan 3, Lampar 4, Jemowo 1

2 Kabupaten Boyolali dengan

Kabupaten Semarang

A Kecamatan Selo 1 Jrakah 1

B Kecamatan Ampel 19 Jlarem 3, Ngadirojo 2, Kembang 1, Urutsewu 3, Ngampon 4, Gondangslamet 3, Ngenden 1, Selodoko 1, Ngargosari 1

C Kecamatan Boyolali 1 Kebonbimo 1

D Kecamatan Mojosongo 1 Dlingo 1

E Kecamatan Sambi 3 Catur 1, Cermo 1, Nglembu 1

F Kecamatan Simo 2 Pentur 1, Gunung 1

G Kecamatan Karanggede 3 Pinggir 1, Tegalsari 2

H Kecamatan Wonosegoro 7 Karangjati 2, Gilirejo 1, Jatilawang 1, Gunungsari 1, Repaking 2

3 Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Grobogan

A Kecamatan Wonosegoro 6 Repaking 4, Bengle 2

B Kecamatan Juwangi 27 Krobokan 3, Kalimati 2, Sambeng 3, Cerme 4, Juwangi 4, Jerukan 1, Kayen 4, Ngaren 1, Ngleses 4, Wonoharjo 1

C Kecamatan Kemusu 8 Kedungmulyo 2, Wonoharjo 3, Ngleses 1, Wonoharjo 2

4 Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar

A Kecamatan Nogosari 1 Jeron 1

B Kecamatan Ngemplak 3 Kismoyoso 1, Donohudan 1, Gagaksipat 1

C Kecamatan Banyudono 1 Batan 1


25

No

Lokasi Pilar Batas Daerah Antara

Keterangan

Jumlah Terletak Di Desa/Kel

5 Kabupaten Boyolali dengan Kota Surakarta

A Kecamatan Ngemplak 5 Sawahan 5

6 Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sragen

A Kecamatan Kemusu 3 Kedungrejo 2, Watugede 1

B Kecamatan Andong 5 Kunti 1, Kedungdowo 1, Senggrong 1, Pakel 2

C Kecamatan Nogosari 3 Pulutan 1, Ketitang 2

7 Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Magelang

A Kecamatan Selo 43 Jrakah 17, Klakah 6, Tlogolele 20

8 Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sukoharjo

A Kecamatan Banyudono 5 Sambon 3, Kuwiran 2

B Kecamatan Sawit 4 Kateguhan 1, Bendosari 2, Karangduren 1

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang memiliki kondisi geografis

dan topografis yang memungkinkan potensi bencana antara lain : banjir, banjir

lahar dingin, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, angin

topan, kekeringan dan gempa bumi.

Tabel 12 Kejadian Bencana Alam

di Kabupaten Boyolali Selama Tahun 2019

NAMA

KECAMATAN

FREKUENSI BENCANA / KEJADIAN

TANAH

LONGSOR/

GERAKAN

TANAH

BANJIR

PETIR

ANGIN RIBUT

ANGIN

HUJAN

KEBAKARAN

HUTAN

KEKERING

AN

LAIN-

LAIN

JUMLAH

SELO 8 1 1 4 13

AMPEL 1

CEPOGO 4 4 2 1 1

MUSUK 4 1 1 3 4

BOYOLALI 1 1 4 4 1

MOJOSONGO 2 1

TERAS 1 1 3

SAWIT 2 2

BANYUDONO 1 1 4

SAMBI 3 1 4 1

NGEMPLAK 4 2

NOGOSARI 1 1 4

SIMO 3 1 2

KARANGGEDE 2 1 1

KLEGO 2 2 1 2 2

ANDONG 1 1 1

KEMUSU 2 2 1 7 1

WONOSEGORO 1 2 1 1 9 2

JUWANGI 2 1 1 2 4

GLADAGSARI 1 1 1 1

TAMANSARI 6


26

NAMA

KECAMATAN

FREKUENSI BENCANA / KEJADIAN

TANAH

LONGSOR/

GERAKAN

TANAH

BANJIR

PETIR

ANGIN RIBUT

ANGIN

HUJAN

KEBAKARAN

HUTAN

KEKERING

AN

LAIN-

LAIN

JUMLAH

WONOSAMODRO 7 8

JUMLAH 22 19 1 30 36 2 48 21

Kerugian 350.000.000 816.272.000 558.000.000 582.500.000 500.000.000 800.000.000 3.606.772.000

Sumber data : BPBD Kab. Boyolali

Langkah-langkah penanggulangan bencana yang telah kami lakukan,

yaitu : memberikan bantuan logistik dan penanganan kesehatan atau

memberikan tanggap darurat, memberikan bantuan alat berat utamanya pada

bencana tanah longsor, membuat laporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan/atau Pemerintah pusat, melakukan koordinasi ke samping

utamanya kepada seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Boyolali, dan

menginstruksikan kepada pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan untuk

segera melakukan penanganan darurat maupun penanganan lebih lanjut.

Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana berdasarkan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 yaitu Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Boyolali didukung oleh PMI, FPRB, SAR, LKTS,

Sabana, Orari, Tagana, KLM, ASA, KRI, Satgana, TDS, dan lain-lain.

Untuk mengantisipasi dan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyusun dan melaksanakan langkah-

langkah pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, antara

lain:

a. Penetapan anggota TRC BPBD; Pemetaan daerah rawan bencana;

b. Menyusun rencana kontingensi dan Rencana Penanggulangan Bencana;

c. Membentuk Desa Tangguh bencana dan membentuk Sister Village (Desa

Bersaudara), Rehabilitasi daerah rawan bencana; melengkapi sarana dan

prasarana tanggap darurat;

d. Pembentukan Posko Tanggap Darurat; Mengikuti rakor kebencanaan

Tingkat Provinsi Jateng dan Nasional;

e. Pembentukan Posko Tanggap Darurat; gladi penanggulangan bencana;

f. Membuat Rencana Kontigensi; Sekolah Sungai.

F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Beberapa peristiwa yang terjadi di Kabupaten Boyolali tahun 2019 tidak

berlarut dan tidak berkembang menjadi gangguan ketentraman dan ketertiban

umum baik konflik horisontal maupun yang berdampak pada konflik vertikal. Hal

ini dikarenakan telah dilakukan antisipasi dan penyelesaian konflik yang diambil

cukup efektif dengan jalinan koordinasi solid dan kerjasama serta pelibatan


27

unsur aparat keamanan, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan serta

stakeholder yang terlibat. Aparat keamanan yang terlibat adalah Polres Boyolali,

Kodim 0724 Boyolali, Kompi B Batalyon 408, dan Denpor A Brimob Gunung

Kendil.


Perlu kami sampaikan juga bahwa peningkatan mutu pelayanan dan penanganan

permasalahan daerah dapat memberikan dampak bagi penyelenggaraan

pemerintahan, diantaranya:

1. Penanganan Masalah Kemiskinan

Dalam menangani masalah kemiskinan ditempuh melalui beberapa program

dan kegiatan,antara lain :

a. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bulan Januari - Desember senilai

Rp.110.000,00 bulan kepada 62.345 KPM, total Rp.81.346.320.000,00.

b. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2019

dikoordinasikan oleh TKPKD, dengan sumber anggaran APBN, APBD

Provinsi maupun APBD Kabupaten. Intervensi kegiatan yang kami lakukan,

antara lain :

▪ Bidang pekerjaan umum melalui bantuan pembangunan infrastruktur

perdesaan/perkotaan dengan Program Pamsimas.

▪ Bidang kesehatan melalui Jaminan kesehatan keluarga miskin, bantuan

operasional kesehatan dengan program Bina gizi dan kesehatan ibu

dan anak, Pelayanan kesehatan penduduk miskin.

▪ Bidang pendidikan melalui Kejar Paket A, B, C dan Keaksaraan

Fungsional (KF), beasiswa bagi siswa gakin.

▪ Bidang sosial diantaranya melalui penyaluran bantuan stimulan bagi

Kelompok Usaha Bersama (KUBE), penyelenggaraan bimbingan dan

pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat dan PMKS,

pendampingan PKH

▪ Bidang perumahan diantaranya melalui penanganan Rumah Tidak

Layak Huni bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 2.394 unit.

c. Pemberian bantuan beasiswa dan BOS

Berikut siswa yang menerima Beasiswa dan BOS , pada semua tingkatan

di Kabupaten Boyolali tahun 2019 :


28

Tabel 13 Siswa Penerima Beasiswa Pada Semua Tingkatan

Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019

No Sumber Dana Jumlah

(Rp)

1 2 3

I APBN (Pusat)

A. Dekon

1. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

SMP:12.907 Siswa 7.575.000.000,00

2. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

SD :48.753 Siswa 20.890.575.000,00

TOTAL 1 + 2 28.465.575.000,00

II APBD Kabupaten Boyolali

A. SD

1. Bantuan Keluarga Kurang Mampu (BKKM) SD : 3.000 Siswa @ 250.000;

750.000.000,00

TOTAL 750.000.000,00

B. SMP

1. Pemberian Beasiswa Keluarga Kurang Mampu SMP: 750 Siswa @ Rp. 500.000

375.000.000,00

2. Pemberian Beasiswa Retrival SMP : 250 Siswa @ Rp. 700.000

175.000.000,00

TOTAL 550.000.000,00

TOTAL APBD KAB. BOYOLALI 1.300.000.000,00

TOTAL BANTUAN TAHUN 2019 29.765.575.000,00

Sumber data : Disdikbud Kab. Boyolali

Dana BOS Tahun anggaran 2019 diberikan selama 12 bulan untuk periode

Januari-Desember 2019 untuk siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT/

SATAP dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SD/SDLB : Rp.800.000,00/siswa /tahun

2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp.1.000.000,00/siswa/tahun

Jumlah anggaran BOS regular Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Anggaran BOS Regular Kabupaten Boyolali

Tahun Anggaran 2019

No Uraian Jumlah

Siswa

Jumlah

Sekolah

Jumlah Anggaran

(Rp)

1 SD/SDLB 69.218 594 55.373.400.000

2 SMP/SMPLB/SMPT/SATAP 32.391 96 32.391.000.000

Total 101.609 690 87.765.400.000


Dana BOS pendamping yang berasal dari Pemerintah Kabupaten

Boyolali, untuk jenjang SMP, SMP swasta sebesar

Rp.50.000,00 siswa/tahun, dan untuk jenjang SD swasta sebesar

Rp.30.000,00 siswa/tahun. Jumlah anggaran BOS pendamping Kabupaten

Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut :


29

Tabel 15 Anggaran BOS Pendamping Kabupaten

Tahun Anggaran 2019

No Uraian Jumlah Siswa Jumlah Sekolah Jumlah Anggaran

(Rp)

1

2

SMP Swasta

SD Swasta

6.130

8.893

44

33

306.500.000

266.790.000

Total 15.023 77 573.290.000


2. Kita patut berbangga bahwa atas upaya dan kerja keras seluruh komponen di

Kabupaten Boyolali, selama Tahun Anggaran 2019 kita dapat mempertahankan

dan meraih berbagai penghargaan atas prestasi yang dicapai baik ditingkat

nasional maupun provinsi yang dapat mengharumkan nama dan citra

Kabupaten Boyolali. Berbagai penghargaan atas prestasi tersebut, antara lain :

1) Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai Pemda Kabupaten

dengan Predikat Terbaik 1 Nasional Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi

Pencegahan Korupsi secara Nasional Tahun 2019.

2) Penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari

Kemendagri kategori ”Sangat Tinggi”.

3) Penghargaan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dari Kemenpan kategori ”Baik”.

4) Opini WTP atas hasil LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018.

5) Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori " Baik ".

6) Kabupaten Sangat Inovatif pada Pengukuran Indeks Inovasi Daerah.

7) Kabupaten/Kota Paling Aktif Melakukan Verifikasi dan Validasi Data.

8) Juara II Tingkat Nasional, Pendamping RS Program Internsip Dokter

Indonesia Paling Rajin.

9) Kabupaten/Kota terupdate 10 dalam Membangun Pusat Inovasi

Kepemimpinan Melalui Eproper (Inovasi Center) 2017 – 2019 tingkat

Provinsi.

10) BPP Mojosongo Sebagai Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi Tingkat

Nasional Tahun 2019.

11) Srikandi Perubahan Indonesia Bidang Kesehatan.

12) Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Jawa Tengah

Terbaik Tahun 2019.

13) Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Terbaik II untuk

Kategori Efisiensi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Manajemen Sumber


30

Daya Aparatur pada Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/

Kota di Jawa Tengah.

3. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, Bupati membuka layanan SMS

untuk masyarakat pada Nomor 081 393 499 911 sehingga masyarakat dapat

menyampaikan aduan, kritik maupun saran dengan tidak harus bertemu dengan

Bupati, dan setiap SMS akan ditindaklanjuti. Dengan dibukanya layanan ini

secara nyata telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan informasi kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat

diakses melalui situs www.boyolali.go.id.


Pada kesempatan yang berbahagia ini tak lupa saya menyampaikan ucapan

terima kasih kepada seluruh masyarakat Boyolali dan segenap komponen yang ada

di Kabupaten Boyolali yang telah bersinergi dan memberikan dukungan serta

dorongan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Boyolali dalam mewujudkan masyarakat Boyolali yang maju, sejahtera berdaya

saing dan pro investasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan

bimbingan, petunjuk dan kekuatan lahir batin kepada kita semua.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Boyolali, 31 Maret 2020

http://www.boyolali.go.id/

Documents

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu’alaikum Wr.Wb ......Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu’alaikum Wr.Wb. Masyarakat Boyolali yang berbahagia, Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan