BIROKRASI POLITIKKELOMPOK II

DEFINISI BIROKRASI

BIROKRASI ADALAH RUANG MESIN NEGARA YANG TERDIRI DARI

APARAT BERGAJI YANG MELAKSANAKAN DETIL TUGAS

PEMERINTAH, MEMBERIKAN NASEHAT, DAN MELAKSANAKAN

KEPUTUSAN KEBIJAKAN

(HAGUE, HARROP, & BRESLIN)

BIROKRASI POLITIK

BIROKRASI DALAM HAL INI ADALAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YAKNI INSTRUMEN NEGARA, PELAKSANA KEBIJAKA PUBLIK, DAN ABDI MASYARAKAT YANG HARUS NYA BEKERJA PROFESSIONAL, NETRAL (TIDAK BERPIHAK DALAM PERTARUNGAN KEKUASAAN POLITIK), NON-DISKRIMINATIF, DAN BEKERJA UNTUK MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL DALAM ASAS TUJUAN NEGARA.

TUGAS PENTING UMUM BIROKRASISECARA UMUM TUGAS BIROKRASI ADALAH

MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEMAJUKAN KESEJAHTERAHAN UMUM, MENCIPTAKAN KEADILAN SOSIAL, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA.

BIROKRASI YANG SEHAT IDEALNYA DIHARAPKAN MENJADI AGEN PERUBAHAN, BAGIAN DARI PROBLEM-SOLVER, PENGGERAK KREATIVITAS, SERTA PENGUAT INOVASI BAGI KEMAJUAN MASYARAKAT

LATAR BIROKRASI POLITIK• MASA ORDE BARU 1998• MENGIDAP PENYAKIT BUREAUMANIA• MERAIH STATUS QUO• PARPOL GOLKAR

BIROKRASI PNS & KORPRI

MESIN POLITIK

PEMERINTAHAN ORDE BARUPADA MASA ORDE BARU, BIROKRASI CENDERUNG DIJADIKAN SEBAGAI MESIN POLITIK PADA PROSES PEMILU. ORGANISASI BIROKRASI YAITU KORPRI (KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA) DIJADIKAN BAGIAN DARI SALAH SATU JALUR DI DALAM GOLKAR, YAITU JALUR B YANG BERGUNA UNTUK MEMPERKUAT DUKUNGAN DARI PNS DALAM PEMILU.

PNS DIHARUSKAN MENYALURKAN ASPIRASI POLITIK MEREKA MELALUI GOLKAR DENGAN MEMBERLAKUKAN KEBIJAKAN MONOLOYALITAS.

LANJUTANTINDAKAN YANG DOMINAN:

• BERSIKAP DISKRIMINATIF TERHADAP MASYARAKAT ATAU KELOMPOK YANG TIDAK BERAFILIASI DENGAN PARTAI GOLKAR

• KEBIJAKAN YANG BERBELIT-BELIT, DIMANA PENUNDAAN PENGADAAN FASILITAS UMUM DISUATU DAERAH JIKA LURAH TERSEBUT GAGAL MEMENANGKAN PARTAI GOLKAR DI WILAYAH TSB,

• CENDERUNG APARATUR IDEOLOGIS, ANTI PLURALISME PENDAPAT ATAU PANDANGAN.

DILEMA KORPORATISME

KORPORATISME DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI :1. GEJALA MONOPOLISASI PERWAKILAN2. DIDUKUNG SECARA RESMI3. DIAWASI AGEN BIROKRASI NEGARA4. SEGEMENTASI MASYARAKAT VERTIKAL5. OTORITER

KONTEKS INDIKASI DAMPAK KETERANGAN

POLITISASI BIROKRASI

• BIROKRAT DIJADIKAN BAGIAN DARI AKSI GOLKAR• PEMBESARAN JUMLAH PNS SEBAGAI KANTONG KADER DAN PENDUKUNG GOLKARBIROKRASI INDONESIA MENGAWASI MASYARAKAT SECARA BIROKRATIS, BERJENJANG DAN PENGENDALIAN YANG KETAT

• BERLANGSUNG MOBILISASI POLITIK OLEH BIROKRASI UNTUK MEMENANGKAN GOLKAR, BERLANGSUNG DISKRIMINASI PELAYANAN TERHADAP PIHAK PIHAK NON GOLKAR

PNS YANG BERPOLITIK DAN DIWAJIBKAN BERMONOLOYALITAS TERHADAP GOLKAR TELAH MENGAKIBATKAN BERLANGSUNGNYA PEMBUSUKAN POLITIK, TERJADI KKN DI BERBAGAI SEKTOR KEHIDUPAN.

TABEL

TINGKAT

PENDIDIKAN

PRIA WANITA TOTAL PNS

JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %

SD 404.638 15,27 30.238 2,10 434.921 10,62

SLTP 197.120 7,44 57.104 3,95 254.224 6,21

SLTA 1.423.514

53,27 1.037.007

71,80 2.460.521

60,61

D1-D3 419.086 15,81 165.478 11,46 419.086 10,24

S1 515.552 19,45 152.590 10,56 515.522 12,55

S2 8.006 0,30 1.624 0,11 8.006 0,26

S3 1.816 0,07 250 0,01 2.006 0,08

TOTAL 2.650.010

100,00 1.444.336

100,00 4.094.346

100,00

JUMLAH PNS INDONESIA

PENJELASAN PAPARAN DATADARI DATA DIATAS, TAMPAK SEBAGIAN BESAR (60,16%) TENAGA SDM BIROKRASI HANYA BERPENDIDIKAN UMUM YANG DEMIKIAN, SANGATLAH TIDAK MUDAH UNTUK MENGHARAPKAN PROFESSIONALITAS PELAYANAN DAN OTORITAS KEPAKARAN DARI PNS DI INDONESIA UNTUK MEMILIKI KECEPATAN, KESADARAN, DAN KEAHLIAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PEMECAHAN MASALAH DILAPANGAN SECARA MEMUASKAN, ANALOGINYA AKAN ADA HUBUNGAN ANTARA LATARBELAKANG PENDIDIKAN DENGAN KEMAMPUAN MEMBERIKAN PELAYANAN DAN PEMECAHAN MASALAHBYANG BERKAITAN DENGAN PUBLIC GOODS AND PUBLIC UTILITIES.

KERANGKA BERPIKIRFILSUF DARI JERMAN, FREDRICH HEGEL MENILAI BAHWA, BIROKRASI SEHARUSNYA MELAYANI KEPENTINGAN UMUM, NAMUN DALAM KENYATAAN NYA KEBIJAKSANAAN-KEBIJAKSANAAN NEGARA SERING KALI HANYA MENGUNTUNGKAN SEKELOMPOK ORANG DALAM MASYARAKAT. DITAMBAH DENGAN ARGUMEN BARON DE GRIM FILSUF ASAL PERANCIS YANG MENEGASKAN BAHWA, KEADAAN BUREAUMANIA ITU BERSIFAT INFINITAS, YAKNI SUATU INSITITUSI YANG MELAKUKAN PENGATURAN DAN MEMILIKI KETIDAKTERBATASAN WEWENANG DAN RUANG GERAK DISUATU NEGARA.

NASIB PNS DITANGAN ORDEBARUPNS DALAM HAL INI SUDAH JAUH TERSERET DAN

TEROMBANG AMBING MASUK DALAM FORMULA POLITIK “POLITISASI BIROKRASI” DAN AKIBAT YANG DITIMBULKANNYA IALAH PEMBUSUKAN POLITIK DI INDONESIA. KETIKA SUARA DAN ASPIRASI MULAI DI BEKAM DAN EKSEKUTIF MULAI MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DAN JABATANNYA,MAKA DISINI KONTEKS YANG AKAN DIBAHAS ADALAH PRINSIP NETRALITAS BIROKRASI.

KOOPTASI OLEH BIROKRASI JUGA BERLANGSUNG DENGAN CARA MOBILISASI POLITIK DAN HANYA ADA SATU ORGANISASI TUNGGAL YANG MENJADI PAYUNG KEGIATAN YAKNI GOLKAR DENGAN KEKUASAAN SOEHARTO.

NETRALITAS BIROKRASIGERAKAN NETRALITAS BIROKRASI INI MERUPAKAN UPAYA SINERGI SALING DUKUNG YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA PIHAK DALAM NEGARA DAN MASYARAKAT YANG EMNGINGINKAN TERBENTUKNYA SUATU KEADAAN POLITIK YANG LEBIH ADIL DAN DEMOKRATIS, DIKAITKAN DENGAN KONTEKS POSISI BIROKRASI. DIMANA BIROKRASI ITU TIDAK BOLEH (PARTISAN) MEMIHAK KEPENTINGAN AKTOR POLITIK DALAM MEMPERTARUNGKAN KEKUATAN POLITIK DALAM PEMILU. KARNA PNS DAN KORPS BELUM DIPOSISIKAN DALAM FUNGSI DAN TUGAS YANG SESUAI DENGAN PERANNYA, YAKNI MENGURUS NEGARA SECARA PROFESSIOANLITAS DAN TIDAK DISKRIMINATIF DALAM POLITIS.

SOLUSI DAN THERAPY POLITISKEHENDAK SADAR ANTI-POLITISASI BIROKRASI INI DIHARAPKAN BISA MENJADI TAMENG DALAM MEMBANGUN FONDASI DASAR PERADABAN YANG KOKOH DENGAN KULTUR DAN SISTEM YANG SEIMBANG, DINAMIS, DAN DEMOKRATIS, MAKA NEGARA AKAN CLEAN, ACCOUNTABLE, AND GOOD GOVERNANCE.

REPOSISI BIROKRASI PARTISAN ADALAH KONDISI DIMANA KENETRALAN BIROKRASI YANG TADINYA SEBUAH KAKI TANGAN KEKUATAN PARTAI ATAU AKTOR POLITIK, KINI MENJADI INDEPENDEN YAQNG LOYALIS KEPADA NEGARA DAN MASYARAKAT UMUM, YANG MENJAMIN BERLANGSUNGNYA PEMILU YANG AMAN DAN ADIL SERTA ABSAH.