BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA No.33, 2016 KEMENHUB. Tarif. Angkutan Penyeberangan.

Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 5 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan

penyelenggaraan pelayanan angkutan penyeberangan

antarprovinsi perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan

berpedoman pada harga jenis eceran bahan bakar

tertentu yang berlaku saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan

Penyeberangan Lintas Antarprovinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -2-

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun

2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi

Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun

2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi

Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 633);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual

Eceran Bahan Bakar Minyak;

2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan

Bakar Minyak Khusus Penugasan;

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF

ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI.

Pasal 1

Angkutan penyeberangan lintas Antarprovinsi meliputi

angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta

muatannya.

Pasal 2

(1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta

muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu:

a. Golongan I : Sepeda;

b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc

dan gerobak dorong;

c. Golongan III : Sepeda motor besar (> 500 cc)

dan kendaraan roda 3 (tiga);

d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa

mobil Jeep, Sedan, Minicap,

Minibus, Mikrolet, Pick up,

Station Wagon dengan ukuran

panjang sampai dengan 5 (lima)

meter, dan sejenisnya;

e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa

Mobil bus, Mobil barang

(truk)/tangki dengan ukuran

panjang sampai dengan 7

(tujuh) meter dan sejenisnya;

f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa

Mobil bus, Mobil barang

(truk)/tangki dengan ukuran

panjang lebih dari 7 (tujuh)

meter sampai dengan 10

(sepuluh) meter dan sejenisnya,

dan kereta penarik tanpa

gandengan;

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -4-

g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa

Mobil barang (truk tronton) /

tangki, kereta penarik berikut

gandengan / tempelan serta

kendaraan pengangkut alat

berat dengan ukuran panjang

lebih dari 10 (sepuluh) meter

sampai dengan 12 (dua belas)

meter dan sejenisnya;

h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa

Mobil barang (truk tronton) /

tangki, kendaraan alat berat

dan kereta penarik berikut

gandengan /tempelan dengan

ukuran panjang lebih dari 12

(dua belas) meter sampai

dengan 16 (enam belas) meter

dan sejenisnya;

i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa

Mobil barang (truk tronton)/

tangki, kendaraan pengangkut

alat berat dan kereta penarik

berikut gandengan / tempelan

dengan ukuran panjang lebih

dari 16 (enam belas) meter dan

sejenisnya.

(2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan

pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan

berikutnya.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas ekonomi dan

kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -5-

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang

dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara

pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan

penyeberangan.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan lintas Antarprovinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas

non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator)

angkutan penyeberangan.

Pasal 6

(1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 termasuk asuransi tanggung jawab

pengangkut dan belum termasuk :

a. iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan

penumpang; dan

b. jasa kepelabuhanan.

(2) Iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan

penumpang dan jasa kepelabuhanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan

operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan

dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan

operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan

pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau

disatukan pungutannya dengan tarif angkutan

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -6-

penyeberangan di luar yang diatur dalam Peraturan ini,

harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis

Menteri Perhubungan.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 2015 tentang Tarif

Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah sejak tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -7-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -8-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -9-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -10-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -11-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -12-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -13-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -14-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -15-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -16-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -17-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -18-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -19-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -20-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -21-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -22-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -23-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -24-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -25-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -26-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -27-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -28-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -29-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -30-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -31-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -32-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -33-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -34-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -35-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -36-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -37-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -38-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -39-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -40-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -41-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -42-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -43-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -44-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -45-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -46-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -47-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -48-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -49-

www.peraturan.go.id

2016, No.33 -50-

www.peraturan.go.id