53
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.990, 2012 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP. Dokumen. Lingkungan Hidup. Pedoman. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP. www.djpp.depkumham.go.id

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.990, 2012 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.Dokumen. Lingkungan Hidup. Pedoman.

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentangIzin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan MenteriNegara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentangPedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentangIzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPTENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMENLINGKUNGAN HIDUP.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 2: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnyadisebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usahadan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yangdiperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalahpengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yangtidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukanbagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usahadan/atau Kegiatan.

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan PemantauanLingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataankesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untukmelakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atasdampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luarUsaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

4. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andaladalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampakpenting suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan.

5. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup,yang selanjutnya disebut RKLadalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yangditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan

6. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebutRPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yangterkena dampak akibat rencana Usaha dan/atau kegiatan.

7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yangbertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akandilaksanakan.

8. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajiandampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan olehPemrakarsa.

9. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPLyang dilakukan oleh Pemrakarsa.

10. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukanoleh Pemrakarsa.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 3: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.9903

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman penyusunandokumen lingkungan hidup.

(2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

a. dokumen Amdal;

b. formulir UKL-UPL; dan

c. SPPL.

Pasal 3

(1) Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan persyaratanmengajukan permohonan izin lingkungan.

(2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disusununtuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atauUKL-UPL.

Pasal 4

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf aterdiri atas dokumen:

a. Kerangka Acuan;

b. Andal; dan

c. RKL-RPL.

Pasal 5

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf amemuat:

a. pendahuluan;

b. pelingkupan;

c. metode studi;

d. daftar pustaka; dan

e. lampiran.

(2) Penyusunan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan Kerangka Acuansebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 4: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 4

Pasal 6

(1) Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat:

a. pendahuluan;

b. deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;

c. prakiraan dampak penting;

d. evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;

e. daftar pustaka;dan

f. lampiran.

(2) Penyusunan Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansesuai dengan pedoman penyusunan Andal sebagaimana tercantumdalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memuat:

a. pendahuluan;

b. rencana pengelolaan lingkungan hidup;

c. rencana pemantauan lingkungan hidup;

d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup yang dibutuhkan;

e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuanyang tercantum dalam RKL-RPL;

f. daftar pustaka; dan

g. lampiran.

(2) Penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansesuai dengan pedoman penyusunan RKL-RPL sebagaimanatercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf b memuat:

a. identitas pemrakarsa;

b. rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaanserta pemantauan lingkungan;

d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup yang dibutuhkan; dan

www.djpp.depkumham.go.id

Page 5: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.9905

e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuanyang tercantum dalam formulir UKL-UPL.

f. Daftar Pustaka; dan

g. Lampiran

(2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPLsebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berisi:

a. identitas pemrakarsa;

b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;

c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi danpengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;

d. penyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan danpemantauan lingkungan hidup; dan

e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

(2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalamlampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup; dan

b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup dan Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup,

dicabut dan dinyatakan tidah berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejaktanggal diundangkan.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 6: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 Oktober 2012

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakartapada tanggal 10 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.depkumham.go.id

Page 7: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.9907

LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIANOMOR 16 TAHUN 2012TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN

A. Tujuan dan fungsi KA1. Tujuan penyusunan KA adalah:

a. merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal;

b. mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisiensesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.

2. Fungsi dokumen KA adalah:a. sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen Amdal,

instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, daninstansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdaltentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan;

b. sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untukmengevaluasi hasil studi Andal.

B. Muatan dokumen KA1. Pendahuluan

Pendahuluan pada dasarnya berisi informasi tentang latar belakang,tujuan rencana usaha dan/atau kegiatan serta pelaksananaan studiAmdal.

Latar belakang berisi uraian mengenai:a. justifikasi dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan,

termasuk penjelasan mengenai persetujuan prinsip yang menyatakanbahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukandari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsiptersebut wajib dilampirkan;

b. alasan mengapa rencana usaha dan/atau kegiatan ini wajib memilikiAmdal dan pendekatan studi yang digunakan (tunggal, terpadu, ataukawasan); dan

c. alasan mengapa rencana usaha dan/atau kegiatan ini dinilai olehKomisi Penilai Amdal (KPA) Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota.

Tujuan rencana kegiatan berisi:a. uraian umum maupun rinci mengenai tujuan dilaksanakannya

rencana usaha dan/atau kegiatan; dan

b. justifikasi manfaat dari rencana kegiatan kepada masyarakat sekitardan peranannya terhadap pembangunan nasional dan daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 8: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 8

Pelaksanaan Studi, yang berisi informasi tentang:a. pemrakarsa dan penanggung jawab rencana usaha dan/atau

kegiatan; dan

b. pelaksana studi amdal yang terdiri dari tim penyusun dokumenamdal, tenaga ahli dan asisten penyusun dokumen amdal.

Pemrakarsa dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; Padabagian ini dicantumkan nama dan alamat lengkap instansi/perusahaansebagai pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan, nama dan alamatlengkap penanggung jawab rencana usaha dan/atau kegiatan.

Pelaksana studi Amdal;Pada bagian ini perlu dicantumkan lebih dulu pernyataan apakahpenyusunan dokumen amdal dilakukan sendiri oleh pemrakarsa ataumeminta bantuan kepada pihak lain sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Apabila pemrakarsameminta bantuan kepada pihak lain, harus dicantumkan apakahpenyusun amdal perorangan atau yang tergabung dalam lembagapenyedia jasa penyusunan dokumen amdal sesuai dengan ketentuanPasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012.

Apabila penyusun amdal adalah penyusun perorangan maka pada bagianini dicantumkan nama dan alamat lengkap Ketua Tim Penyusun yangmemiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal KTPA dan Anggota TimPenyusun (minimal dua orang memiliki sertifikat kompetensi penyusunamdal KTPA dan/atau ATPA) beserta tenaga ahli dengan uraiankeahliannya yang sesuai dengan lingkup studi amdal (Pasal 11 ayat (1) PPNo. 27 Tahun 2012). Disamping memiliki sertifikat kompetensi penyusunamdal, penyusunan perorangan tersebut wajib teregistrasi di KLH, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda BuktiSertifikat Kompetensi dan registrasi dimaksud wajib dilampirkan.

Apabila pemrakarsa menggunakan jasa penyusun perorangan yang sudahmemiliki sertifikasi dan teregistrasi di KLH maka harus ada KeputusanPembentukan Tim Pelaksana Studi amdal dari pemrakarsa (Tanda BuktiRegistrasi Penyusun Perorangan dan Keputusan Pembentukan TimPelaksana Studi amdal wajib dilampirkan)

Apabila penyusun amdal adalah penyusun yang tergabung dalamlembaga penyedia jasa penyusunan dokumen amdal maka pada bagianini dicantumkan nama dan alamat lengkap lembaga/perusahaan disertainomor tanda bukti registrasi kompetensi (tanda bukti wajib dilampirkan),nama dan alamat lengkap penanggungjawab penyusun amdal, namaKetua Tim Penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunAmdal KTPA dan Anggota Tim Penyusun (minimal dua orang memiliki

www.djpp.depkumham.go.id

Page 9: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.9909

sertifikat kompetensi penyusun amdal KTPA dan/atau ATPA) besertatenaga ahli dengan uraian keahliannya yang sesuai dengan lingkup studiamdal.

Berdasarkan uraian tersebut, susunan pelaksana studi Amdal sebagaiberikut:a. Tim Penyusun Amdal, terdiri atas:

1) Ketua Tim, yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AmdalKetua Tim Penyusun Amdal (KTPA);

2) Anggota Tim, minimal dua orang yang memiliki sertifikatkompetensi penyusun Amdal Anggota Tim Penyusun Amdal(ATPA);

b. Tenaga Ahli, yaitu orang yang memiliki keahlian tertentu yangdiperlukan dalam penyusunan dokumen amdal seperti tenaga ahliyang sesuai dengan dampak penting yang akan dikaji atau tenaga ahliyang memiliki keahlian terkait dengan rencana usaha dan/ataukegiatan.

c. Asisten Penyusun amdal, yaitu orang yang dapat menjadi asistenpenyusun amdal adalah setiap orang yang telah mengikuti dan luluspelatihan penyusunan amdal di LPK yang telahteregistrasi/terakreditasi di KLH.

Tim penyusunan amdal dan tenaga ahli bersifat wajib, sedangkan asistenpenyusun amdal bersifat pilihan.

Biodata dan surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benarmelakukan penyusunan dan ditandatangani di atas materai wajibdilampirkan.

2. PelingkupanMuatan pelingkupan pada dasarnya berisi informasi tentang:a. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji.

1) Status studi amdal, apakah dilaksanakan secara terintegrasi,bersamaan atau setelah studi kelayakan teknis dan ekonomis.Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukankedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian amdal.

2) Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan denganrencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan.

3) Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus kepadakomponen-komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkandampak lingkungan berdasarkan tahapan kegiatan, termasukalternatifnya (jika terdapat alternatif-alternatif terhadap rencanausaha dan/atau kegiatan) dan pengelolaan lingkungan hidup yangsudah disiapkan/direncanakan sejak awal sebagai bagian darirencana kegiatan (terintegrasi dalam desain rencana usahadan/atau kegiatan). Dalam hal diperlukan adanya informasi yang

www.djpp.depkumham.go.id

Page 10: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 10

lebih detail terhadap deskripsi rencana kegiatan, maka dapatdilampirkan informasi lain yang dianggap perlu;

Uraian tersebut wajib dilengkapi dengan peta-peta yang relevan yangmemenuhi kaidah-kaidah kartografi dan/atau layout dengan skalayang memadai.

Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan denganrencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalambentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyekrencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlakudan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapatdipergunakan). Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penyusundokumen amdal selanjutnya menguraikan secara singkat danmenyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakahseluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagianyang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masihada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaiandengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwadari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruangseperti BKPTRN atau BKPRD.Bukti-bukti yang mendukungkesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai denganrencana tata ruang, maka dokumen KA tidak dapat diproses lebihlanjut sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2012.

Di samping itu, penyusun dokumen amdal melakukan analisis spasialkesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan petaindikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam InpresNomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnyaketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penyusun dokumenamdal dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/ataukegiatan tersebut berada di dalam atau di luar kawasan hutan alamprimer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasirencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecualiuntuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yangtercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka dokumen KAtersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasirencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatifpenundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak InstruksiPresiden ini dikeluarkan.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 11: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99011

Kajian amdal merupakan studi kelayakan dari aspek lingkunganhidup sehingga ada kemungkinan komponen rencana usaha dan/ataukegiatan memiliki beberapa alternatif, antara lain alternatif lokasi,penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, saranausaha dan/atau kegiatan, tata letak bangunan, waktu, durasi operasi,dan/atau bentuk alternatif lainnya. Alternatif-alternatif yang dikajidalam Amdal dapat merupakan alternatif-alternatif yang telahdirencanakan sejak semula atau yang dihasilkan selama proses kajianAmdal berlangsung. Fungsi dan manfaat kajian alternatif dalamAmdal adalah:1) Memastikan bahwa pertimbangan lingkungan telah terintegrasi

dalam proses pemilihan alternatif selain faktor ekonomis danteknis.

2) Memastikan bahwa pemrakarsa dan pengambil keputusan telahmempertimbangkan dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahanpencemaran (pollution prevention) dan/atau kerusakan lingkunganhidup dalam rangka pengelolaan lingkungan.

3) Memberi peluang kepada pemangku kepentingan yang tidakterlibat secara penuh dalam proses pengambilan keputusan,untuk mengevaluasi berbagai aspek rencana usaha dan/ataukegiatan dan bagaimana proses suatu keputusan yang akhirnyadisetujui.

4) Memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yangtransparan dan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbanganilmiah.

Jika terdapat alternatif, maka dokumen Kerangka Acuan tersebut jugaberisi penjelasan kerangka kerja proses pemilihan alternatif tersebut.Penjelasan pada bagian ini harus bisa memberikan gambaran secarasistematis dan logis terhadap proses dihasilkannya alternatif-alternatifyang akan dikaji yang mencakup:1) Penjelasan dasar pemikiran dalam penentuan faktor-faktor yang

dipertimbangkan dalam mengkaji alternatif.

2) Penjelasan prosedur yang akan digunakan untuk melakukanpemilihan terhadap alternatif-alternatif yang tersedia, termasukcara identifikasi, prakiraan dan dasar pemikiran yang digunakanuntuk memberikan pembobotan, skala atau peringkat serta cara-cara untuk mengintepretasikan hasilnya.

3) Penjelasan alternatif-alternatif yang telah dipilih yang akan dikajilebih lanjut dalam Andal.

4) Pencantuman pustaka-pustaka yang akan atau sudah digunakansebagai sumber informasi dalam pemilihan alternatif.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 12: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 12

b. Deskripsi rona lingkungan hidup awal (environmental setting).Deskripsi umum rona lingkungan hidup awal berisi uraian mengenairona lingkungan hidup (environmental setting) secara umum di lokasirencana usaha dan/atau kegiatan yang mencakup:1) Komponen lingkungan terkena dampak (komponen/features

lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/ataukegiatan serta kondisi lingkungannya), yang pada dasarnya palingsedikit memuat:a) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah,

air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lainsebagainya;

b) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem,keberadaan spesies langka dan/atau endemik sertahabitatnya, dan lain sebagainya;

c) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan,demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situsarkeologi, situs budaya dan lain sebagainya;

d) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkatkesehatan masyarakat.

2) Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencanausaha dan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yangditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Tujuan penjelasan iniadalah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain(yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/ataukegiatan) yang memanfaatan sumberdaya alam danmempengaruhi lingkungan setempat.

Deskripsi rona lingkungan hidup harus menguraikan data daninformasi yang terkait atau relevan dengan dampak yang mungkinterjadi. Deskripsi ini didasarkan data dan informasi primer dan/atausekunder yang bersifat aktual dan mengunakan sumber data-informasi yang valid untuk data sekunder yang resmi dan/ataukredibel untuk menjamin validitas data-informasi serta didukung olehhasil observasi lapangan. Data dan informasi rinci terkait dengan ronalingkungan hidup dimaksud dapat disampaikan dalam lampiran.

Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian ronalingkungan hidup harus dilakukan untuk masing-masing alternatiflokasi.Deskrisi rona lingkungan hidup awal dapat disajikan dalambentuk data dan informasi spasial.

c. Hasil pelibatan masyarakat.Pelibatan masyarakat merupakan bagian proses pelingkupan.Pelibatan masyarakat dilakukan melalui pengumuman dan konsultasipublik. Prosedur pelibatan masyarakat dalam proses Amdal harusmengacu pada peraturan perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 13: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99013

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan informasihasil proses pelibatan masyarakat yang diperlukan dalam prosespelingkupan. Perlu diingat bahwa saran, pendapat dan tanggapanyang diterima dari masyarakat harus diolah sebelum digunakansebagai input proses pelingkupan. Ini disebabkan karena saran,pendapat dan tanggapan tersebut mungkin jumlahnya banyak danberagam jenisnya serta belum tentu relevan untuk dikaji dalam Andal.Bukti pengumuman dan hasil pelaksanaan konsultasi publik dapatdilampirkan.

Secara rinci, informasi yang harus dijelaskan antara lain hal kunci(keypoints) yang harus jadi perhatian bagi pengambil keputusan, yaituinformasi apa yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan terkaitdengan hasil pelibatan masyarakat ini, antara lain sebagai contohadalah:1) Informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar (”ada

hutan bakau” atau ”banyak pabrik membuang limbah ke sungaiX”).

2) Nilai-nilai lokal terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatanyang diusulkan.

3) Kebiasaan adat setempat terkait dengan rencana usaha dan/ataukegiatan yang diusulkan.

4) Aspirasi masyarakat terkait dengan rencana usaha dan/ataukegiatan yang diusulkan, antara lain kekhawatiran tentangperubahan lingkungan yang mungkin terjadi (”jangan sampai kitakekurangan air” atau ”tidak senang adanya tenaga kerja dariluar”); dan harapan tentang perbaikan lingkungan ataukesejahteraan akibat adanya rencana kegiatan (”minta disediakanair bersih” atau ”minta pemuda setempat diperkerjakan”).

d. Dampak Penting Hipotetik.Dampak Penting Hipotetik, pada bagian ini penyusun dokumen amdalmenguraikan dampak penting hipotetik terkait dengan rencana usahadan/atau kegiatan yang diusulkan. Proses untuk menghasilkandampak penting hipotetik dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional diberbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metodepenentuan dampak penting hipotetik dalam Amdal.

Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik tersebut padadasarnya diawali melalui proses identifikasi dampak potensial. Esensidari proses identifikasi dampak potensial ini adalah menduga semuadampak yang berpotensi terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatandilakukan pada lokasi tersebut. Langkah ini menghasilkan daftar‘dampak potensial’. Pada tahap ini kegiatan pelingkupandimaksudkan untuk mengidentifikasi segenap dampak lingkungan

www.djpp.depkumham.go.id

Page 14: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 14

hidup (primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akantimbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Padatahapan ini hanya diinventarisasi dampak potensial yang mungkinakan timbul tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak, ataupenting tidaknya dampak. Dengan demikian pada tahap ini belum adaupaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakandampak penting atau tidak.

Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan menggunakanmetode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atauinternasional di berbagai literatur. Keluaran yang diharapkandisajikan dalam bagian ini adalah berupa daftar dampak-dampakpotensial yang mungkin timbul atas adanya rencana usaha dan/ataukegiatan yang diusulkan.

Selanjutnya dilakukan evaluasi dampak Potensial. Evaluasi DampakPotensial esensinya adalah memisahkan dampak-dampak yang perlukajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesa) dampak(dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji). Dalam proses ini, harusdijelaskan dasar penentuan bagaimana suatu dampak potensial dapatdisimpulkan menjadi dampak penting hipotetik (DPH) atau tidak.

Salah satu kriteria penapisan untuk menentukan apakah suatudampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah denganmenguji apakah pihak pemrakarsa telah berencana untuk mengeloladampak tersebut dengan cara-cara yang mengacu pada StandarOperasional Prosedur (SOP) tertentu, pengelolaan yang menjadi bagiandari rencana kegiatan, panduan teknis tertentu yang diterbitkanpemerintah dan/atau standar internasional, dan lain sebagainya.

Langkah ini pada akhirnya menghasilkan daftar kesimpulan ‘dampakpenting hipotetik (DPH)’.Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdaldiharapkan menyampaikan keluaran berupa uraian proses evaluasidampak potensial menjadi DPH. Setelah itu seluruh DPH yang telahdirumuskan ditabulasikan dalam bentuk daftar kesimpulan DPHakibat rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji dalamANDAL sesuai hasil pelingkupan. Dampak-dampak potensial yangtidak dikaji lebih lanjut, juga harus dijelaskan alasan-alasannyadengan dasar argumentasi yang kuat kenapa dampak potensialtersebut tidak dikaji lebih lanjut.

e. Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu KajianBatas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpangsusun (overlay) dari batas wilayah proyek, ekologis, sosial danadministratif setelah mempertimbangkan kendala teknis yangdihadapi. Batasan ruang lingkup wilayah studi penentuannyadisesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memilikiketerbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, teknis, dan

www.djpp.depkumham.go.id

Page 15: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99015

metode telaahan. Setiap penentuan masing-masing batas wilayah(proyek, ekologis, sosial dan administratif) harus dilengkapi denganjustifikasi ilmiah yang kuat. Bagian ini harus dilengkapi dengan petabatas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek,ekologis, sosial dan administratif. Peta yang disertakan harusmemenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang berhubungandengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu:1) Batas proyek, yaitu ruang dimana seluruh komponen rencana

kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Dari ruangrencana usaha dan/atau kegiatan inilah bersumber dampakterhadap lingkungan hidup disekitarnya. Batas proyek secaramudah dapat diplotkan pada peta, karena lokasi-lokasinya dapatdiperoleh langsung dari peta-peta pemrakarsa. Selain tapak proyekutama, batas proyek harus juga meliputi fasilitas pendukungseperti perumahan, dermaga, tempat penyimpanan bahan,bengkel, dan sebagainya.

2) Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampaklingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yangakan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (sepertiair dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalamruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahanmendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasipengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebarandampak. Penentuan batas ekologis harus mempertimbangkansetiap komponen lingkungan biogeofisik-kimia yang terkenadampak (dari daftar dampak penting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat diplotkan pada petasehingga batas ekologis memiliki beberapa garis batas, sesuaidengan jumlah dampak penting hipotetik.

3) Batas sosial, yaitu ruang disekitar rencana usaha dan/ataukegiatan yang merupakan tempat berlangsungsunya berbagaiinteraksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yangsudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuaidengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat,yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibatsuatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Batas ini pada dasarnyamerupakan ruang di mana masyarakat, yang terkena dampaklingkungan seperti limbah, emisi atau kerusakan lingkungan,tinggal atau melakukan kegiatan. Batas sosial akanmempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkenadampak sosial-ekonomi-kesehatan masyarakat dan penentuanmasyarakat yang perlu dikonsultasikan (pada tahap lanjutanketerlibatan masyarakat).

www.djpp.depkumham.go.id

Page 16: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 16

4) Batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil yangrelevan (seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi)yang wilayahnya tercakup tiga unsur batas diatas. Denganmenumpangsusunkan (overlay) batas administratif wilayahpemerintahan dengan tiga peta batas seperti tersebut di atas,maka akan terlihat desa/keluruhan, kecamatan, kabupatendan/atau provinsi mana saja yang masuk dalam batas proyek,batas ekologis dan batas sosial. Batas administratif sebenarnyadiperlukan untuk mengarahkan pemrakarsa dan/atau penyusunAmdal untuk dapat berkoordinasi ke lembaga pemerintah daerahyang relevan, baik untuk koordinasi administratif (misalnyapenilaian Amdal dan pelaksanaan konsultasi masyarakat),pengumpulan data tentang kondisi rona lingkungan awal, kegiatandi sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.

Masing-masing batas diplotkan pada peta yang kemudianditumpangsusunkan satu-sama lain (overlay) sehingga dapat ditarikgaris luar gabungan keempat batas tersebut. Garis luar gabungan ituyang disebut sebagai ’batas wilayah studi’. Dalam proses ini, harusdijelaskan dasar penentuan batas wilayah studi.

Dalam proses pelingkupan, harus teridentifikasi secara jelas pulabatas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraandan evaluasi dampak dalam kajian Andal. Setiap dampak pentinghipotetik yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiri.Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagaidasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpaadanya rencana usaha dan/atau kegiatan atau dengan adanyarencana usaha dan/atau kegiatan.

Uraian proses pelingkupan sebagaimana dijelaskan di atas, dapatpula ditambahkan dengan tabel ringkasan proses pelingkupan seperticontoh berikut:

CONTOH TABEL RINGKASAN PROSES PELINGKUPAN

No

DeskripsiRencana

Kegiatan yangBerpotensi

MenimbulkanDampak

Lingkungan

PengelolaanLingkunganyang Sudah

DirencanakanSejak Awal

Sebagai Bagiandari Rencana

Kegiatan

KomponenLingkungan TerkenaDampak

Pelingkupan

Wilayah Studi

Batas WaktuKajian

(sampaikanpula

justifikasipenentuanny

a)

DampakPotensial

Evaluasidampakpotensial

DampakPenting

Hipotetik(DPH)

Tahap prakonstruksi

1. Pembebasanlahan

a. UU No.2/2012

b. Peraturanlain terkaitmekanismepembebasan lahan)

Statuskepemilikan lahanolehmasyarakat

Keresahanmasyarakat

Terdapatpeluangyang cukupbesar akanterjadinyakeresahanmasyarakat

DisimpulkanmenjadiDPH

a. Desa Ab. Desa Bc. Secara

rincidapatdilihatpada peta

3 bulan,mengingatdiharapkandurasipembebasanlahanberlangsung

www.djpp.depkumham.go.id

Page 17: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99017

No

DeskripsiRencana

Kegiatan yangBerpotensi

MenimbulkanDampak

Lingkungan

PengelolaanLingkunganyang Sudah

DirencanakanSejak Awal

Sebagai Bagiandari Rencana

Kegiatan

KomponenLingkungan TerkenaDampak

Pelingkupan

Wilayah Studi

Batas WaktuKajian

(sampaikanpula

justifikasipenentuanny

a)

DampakPotensial

Evaluasidampakpotensial

DampakPenting

Hipotetik(DPH)

c. (StandarOperasional Prosedur)SOP PTXYZnomor……tentangtata carapembebasan lahan

yangdiakibatkanolehkegiatanpembebasan lahan.Ketidakpuasanmasyarakatpemiliklahan yangdibebaskanmengenaiganti rugiadalahbeberapafactorpenyebabyang dapatmenimbulkan dampakini.Namundemikian,mengingatterdapatkarakteristik hukumadat yangspesifik,makadianggapperlu untukmelakukankajian lebihdalammengenaidampak ini.

….. dalam waktu3 bulan

Tahap konstruksi

1. Mobilisasi alatdan bahan

Tidak ada Kualitasudaraambient,parameterdebu

Penurunankualitasudaraambientuntukparameterdebu

Kegiatan iniberlangsung secarasementarapada tahapkonstruksisaja, jarakpermukiman terdekatdengan rutemobilisasiadalahsekitar 2km.Perhitunganradius

Disimpulkan TIDAKmenjadiDPH,namundampakini tetapdikeloladengancara:a. Menggu

nakankendaraan yangdilengkapi

a. Batasekologisuntukdebu darimobilisasiadalahsepanjangjalanangkutyangberdekatandenganpermukiman

b. Secararinci dapat

1 hari denganasumsibahwa dalammasamobilisasiselama 3bulan, ritasimobilisasidianggapsamasehinggabesaran yangperlu dikeloladan dipantauadalah secaraharian saja

www.djpp.depkumham.go.id

Page 18: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 18

No

DeskripsiRencana

Kegiatan yangBerpotensi

MenimbulkanDampak

Lingkungan

PengelolaanLingkunganyang Sudah

DirencanakanSejak Awal

Sebagai Bagiandari Rencana

Kegiatan

KomponenLingkungan TerkenaDampak

Pelingkupan

Wilayah Studi

Batas WaktuKajian

(sampaikanpula

justifikasipenentuanny

a)

DampakPotensial

Evaluasidampakpotensial

DampakPenting

Hipotetik(DPH)

sebarandebu darikendaraanyangbergerakpada rutemobilisasiadalahsekitar 50m

denganpenutup bansehingga dapatmengeliminirdebuyangtimbul

b. Melakukanpembatasankecepatan ataskendaraan yangdigunakanuntukmobilisasi

dilihatpadapeta……

3. Metode StudiPada prinsipnya metode studi ini berisi tentang penjelasan dan informasimengenai:a. Metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan.

Metode pengumpulan dan analisis data; Bagian ini berisi metodepengumpulan data primer dan sekunder yang sahih serta dapatdipercaya (reliable) untuk digunakan dalam penyusunan ronalingkungan hidup awal yang rinci dan sebagai masukan dalammelakukan prakiraan besaran dan sifat penting dampak. Metodepengumpulan dan analisis data harus relevan dengan metodepengumpulan dan analisis data untuk penentuan rona lingkunganhidup rinci serta metode prakiraan dampak yang digunakan untuksetiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji, sehingga data yangdikumpulkan relevan dan representatif dengan dampak pentinghipotetik yang akan dianalisis dalam prakiraan dampak yaitu:1) Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses

pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, dantingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data.Metode pengumpulan data yang digunakan harus sesuai StandarNasional Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku atau metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasionaldan/atau internasional di berbagai literatur.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 19: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99019

2) Uraikan metode yang digunakan untuk menganalisis data hasilpengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumusyang digunakan dalam proses analisis data. Khusus untukanalisis data primer yang memerlukan pengujian di laboratorium,maka harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasidan/atau teregistrasi.

b. Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan.Metode prakiraan dampak penting yang akan digunakan dalam Andal;Bagian ini menjelaskan metode prakiraan dampak penting yangdigunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampakdalam studi Andal untuk masing-masing dampak penting hipotetik,termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertaiargumentasi/alasan pemilihan metode tersebut. Penyusun dokumenAmdal dapat menggunakan metode-metodeilmiah yang berlaku secaranasional dan/atau internasional di berbagai literatur untukmelakukan prakiraan dampak penting yang sesuai dengan kaidahilmiah metode prakiraan dampak penting dalam Amdal.

c. Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan yang terjadidilakukan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakanlingkungan hidup. Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazimdigunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan daninteraksidampak lingkungan yang diprakirakan timbul (seluruhdampak penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangkapenentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatansecara total terhadap lingkungan hidup. Metode evaluasi dampakmenggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasionaldan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengankaidah ilmiah metode evaluasi dampak penting dalam Amdal.

Uraian proses penjabaran metode studi sebagaimana dijelaskan diatas, dapat pula ditambahkan dengan tabel ringkasan metode studiseperti contoh berikut:

CONTOH TABEL RINGKASAN METODE STUDI

No. DphMetode Prakiraan

Dampak

Data danInformasi yang

Relevan danDibutuhkan

Metode PengumpulanData Untuk Prakiraan

Metode AnalisisData UntukPrakiraan

MetodeEvaluasi

(Tidak PerIndividuDampak

MelainkanSecara

Keseluruhan)

1. Peningkatanair larianpermukaan

Q = CAIΔQ =(Cp-Ch) x I x A

a. Curahhujan

b. Jumlah

a. Thornwaitheb. Data sekunder

dari BMG

a. sohyetb. Professional

judgment

Menggunakanmetode baganalir

www.djpp.depkumham.go.id

Page 20: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 20

No. DphMetode Prakiraan

Dampak

Data danInformasi yang

Relevan danDibutuhkan

Metode PengumpulanData Untuk Prakiraan

Metode AnalisisData UntukPrakiraan

MetodeEvaluasi

(Tidak PerIndividuDampak

MelainkanSecara

Keseluruhan)dari kegiatanpembukaanlahan

hari hujanc. Koefisien

air larianper jenisbukaanlahan(untukareaterbangundan areanonterbangun)

d. Luasmasing-masingjenistatagunalahan

c. Data sekunderdari buku ChayAsdak

d. Lokasi titik-titikpengumpulandata adalah:1) Desa U2) Desa V3) Desa WTiga desa inidipilih karenalokasinya beradadi elevasi yanglebih rendah daritapak kegiatan,sehingga adakemungkinanbesar air larianakan mengalir kedesa tersebut.

e. Lokasi titikpengumpulandata digambarkanpada petasampling (lihatpeta padalampiran….)

oleh pakarhidrologi Dr.Joko Tingkir

c. Hasilperhitunganditransferdalambentukgeospasialmenggunakan ARCGIS

Keterangan:metode inidigunakanuntukmenelaahhubunganholistik antarseluruhdampak

2. TerbentuknyaMedanMagnet danMedan Listrik

Menggunakanmetode analogiterhadap timbulnyamedan magnet danmedan listrik darikegiatan serupadanmembandingkannyadengan standarWHO dan SNIuntuk ambangbatas medanmagnet dan medanlistrik

(catatan:Kegiatan yangdijadikan acuanadalah:pembangunan danpengoperasianSUTT 175 kV dariKab X ke Kota Y,telah disetujuiberdasarkan SKKLnomor … tahun200x oleh GubernurProvinsi Y. Catatan:

a. Medanmagnetyangdihasilkanoperasional SUTT

b. Medanlistrikyangdihasilkanoperasional SUTT

a. Data medanmagnet danmedan listrikalami akanmenggunakandata sekunderdari buku”medanlistrik dan magnetdari SUTT, karyaProf. GundalaPutra Petir, 1965)

b. Data sekunderhasil pemantauanberkalaoperasional SUTTyang dianalogikan

Dilakukandenganmembandingkandata medanmagnet danmedan listrikoperasionalSUTT denganstandar WHOdan SNI untukambang batasmedan magnetdan medanlistrik

www.djpp.depkumham.go.id

Page 21: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99021

No. DphMetode Prakiraan

Dampak

Data danInformasi yang

Relevan danDibutuhkan

Metode PengumpulanData Untuk Prakiraan

Metode AnalisisData UntukPrakiraan

MetodeEvaluasi

(Tidak PerIndividuDampak

MelainkanSecara

Keseluruhan)Rona untukkegiatan ini serupadengan rencanakegiatan yangdiusulkan, sehinggadapat digunakansebagai analogi)

4. Daftar Pustaka dan LampiranPada bagian daftar pustaka, penyusun menguraikan pustaka atauliteratur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen KA.Pengambilan (pencuplikan) sumber referensi harus mengikuti tata carapenulisan akademis yang dikenal secara luas.

5. LampiranPada bagian lampiran, penyusun dokumen Amdal melampirkan informasitambahan yang terkait dengan:a. Bukti Formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut

secara prinsip dapat dilakukan;

b. copy sertifikat kompetensi penyusun Amdal;

c. copy tanda registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdaluntuk dokumen Amdal yang disusun oleh LPJP atau tanda registrasipenyusun perorangan, untuk dokumen amdal yang disusun oleh timpenyusun perorangan;

d. Keputusan Pembentukan Tim Pelaksana Studi Amdal, untukdokumen amdal yang disusun oleh tim penyusun perorangan;

e. biodata singkat personil penyusun Amdal;

f. surat pernyataan bahwa personil tersebut benar-benar melakukanpenyusunan dan ditandatangani di atas materai;

g. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);

h. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telahsesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tataruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan KoordinasiPerencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yangbertanggung jawab di bidang penataan ruang);

i. Data dan informasi mengenai rona lingkungan hidup, antara lainberupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jikadiperlukan;

j. Bukti pengumuman studi Amdal;

www.djpp.depkumham.go.id

Page 22: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 22

k. Butir-butir penting hasil pelibatan masyarakat yang antara lain dapatberupa:1) hasil konsultasi publik;

2) diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat; dan

3) pengolahan data hasil konsultasipublik; dan

l. Data dan informasi lain yang dianggap perlu.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

www.djpp.depkumham.go.id

Page 23: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99023

LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIANOMOR 16 TAHUN 2012TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANDAL

A. PENJELASAN UMUM1. Pengertian

Yang dimaksud Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidupselanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatuusaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidupyang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan lingkungan hidupyang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ataukegiatan.

Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Andal, adalahtelaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suaturencana usaha dan/atau kegiatan.

2. Fungsi pedoman penyusunan dokumen AndalPedoman penyusunan Andal digunakan sebagai dasar penyusunanAndal.

3. Tujuan dan fungsi AndalAndal disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secaracermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usahadan/atau kegiatan. Hasil kajian dalam Andal berfungsi untukmemberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atauketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.

B. MUATAN DOKUMEN ANDAL1. Pendahuluan

Pendahuluan ini memuat ringkasan deskripsi rencana usaha dan/ataukegiatan, dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktukajian berdasarkan hasil pelingkupan dalam Kerangka Acuan (termasukbila ada alternatif-alternatif). Masing-masing butir yang diuraikan padabagian ini disusun dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalamdokumen Kerangka Acuan. Surat Persetujuan Kesepakatan KerangkaAcuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen KerangkaAcuan (dalam hal jangka waktu penilaian Kerangka Acuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

www.djpp.depkumham.go.id

Page 24: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 24

tentang Izin Lingkungan telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdalbelum menerbitkan keputusan persetujuan Kerangka Acuan) wajibdilampirkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendahuluan pada dasarnyaberisiinformasi mengenai:a. ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;

b. ringkasan dampak penting hipotetik yang ditelaah/dikaji;

c. batas wilayah studi dan Batas waktu kajian.

Ringkasan deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan; Pada bagian ini,penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat mengenaideskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan fokus padakomponen-komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampaklingkungan, berikut alternatif-alternatif dari rencana usaha dan/ataukegiatan tersebut jika ada. Uraian ini disampaikan dengan mengacu padaproses pelingkupan yang tercantum dalam dokumen KA.

Ringkasan Dampak Penting Hipotetik yang Ditelaah; Pada bagian ini,penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat mengenaidampak penting hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen Andalmengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen KA. Uraian singkattersebut agar dilengkapi dengan bagan alir proses pelingkupan.

Batas wilayah studi dan batas waktu kajian; Pada bagian ini, penyusundokumen Amdal menguraikan secara singkat batas wilayah studi danmenampilkannya dalam bentuk peta atau data informasi spasial bataswilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis,sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalamdokumen KA. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidahkartografi.

Penyusun dokumen Amdal juga menjelaskan batas waktu kajian yangakan digunakan dalam melakukan prakiraan dan evaluasi secara holistikterhadap setiap dampak penting hipotetik yang akan dikaji dalam Andaldengan mengacu pada batas waktu kajiaan hasil pelingkupan. Penentuanbatas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untukmelakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencanausaha dan/atau kegiatan dibandingkan dengan perubahan ronalingkungan dengan adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.

2. Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup AwalDeskripsi rinci rona lingkungan hidup awal berisi uraian mengenai ronalingkungan hidup (environmental setting) secara rinci dan mendalamdilokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, yang mencakup:a. Komponen lingkungan terkena dampak penting rencana usaha

dan/atau kegiatan (komponen/features lingkungan yang ada disekitar

www.djpp.depkumham.go.id

Page 25: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99025

lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta kondisilingkungannya), yang pada dasarnya paling sedikit memuat:1) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air

permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lainsebagainya.

2) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem,keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya,dan lain sebagainya.

3) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan,demografi, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi,situs budaya dan lain sebagainya.

4) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkatkesehatan masyarakat.

b. Usaha dan/atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana usahadan/atau kegiatan yang diusulkan beserta dampak yangditimbulkannya terhadap lingkungan hidup. Tujuan penjelasan iniadalah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain(yang sudah ada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan)yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhilingkungan setempat.

Data dan informasi rinci terkait dengan rona lingkungan hidup dimaksuddapat disampaikan dalam lampiran.

Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka uraian ronalingkungan hidup awal tersebut dilakukan untuk masing-masingalternatif lokasi tersebut. Uraian rona lingkungan hidup awal padadasarnya memuat data dan informasi dalam wilayah studi yang relevandengan dampak penting yang akan dikaji dan proses pengambilankeputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.Uraian rona lingkungan hidup sedapat mungkin agar menggunakan dataruntun waktu (time series). Selain itu komponen lingkungan hidup yangmemiliki arti ekologis dan ekonomis perlu mendapat perhatian. Uraianrona lingkungan hidup awal tersebut juga dapat dilengkapi dengan petayang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau label dengan skalamemadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafikatau foto sesuai dengan kebutuhan;

Pada bagian ini juga, penyusun dokumen Amdal menguraikan kondisikualitatif dan kuantitatif berbagai sumberdaya alam yang ada di wilayahstudi rencana usaha dan/atau kegiatan, baik yang sudah atau yang akandimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi. Penyajiankondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan/ataulabel dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengandiagram, gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan;

www.djpp.depkumham.go.id

Page 26: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 26

3. Prakiraan Dampak PentingAnalisis prakiraan dampak penting pada dasarnya menghasilkaninformasi mengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiapdampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji. Karena itu dalam bagian ini,penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil prakiraan secara cermatmengenai besaran dan sifat penting dampak untuk setiap dampakpenting hipotetik (DPH) yang dikaji. Perhitungan dan analisis prakiraandampak penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraandampak yang tercantum dalam kerangka acuan.Metode prakiraandampak penting menggunakan metode-metode ilmiah yang berlakusecara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuaidengan kaidah ilmiah metode prakiraan dampak penting dalam Amdal.

Dalam menguraikan prakiraan dampak penting tersebut, penyusundokumen Amdal hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Penggunaan data runtun waktu (time series) yang menunjukkan

perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu.

b. Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besarandampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya,tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi,konstruksi, operasi, dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatansesuaidengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya. Tidak semua jenisrencana usaha dan/atau kegiatan memiliki seluruh tahapan tersebut.

c. Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antarakondisi kualitas lingkungan hidup yang diprakirakan dengan adanyausaha dan/atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidupyang diprakirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan dalambatas waktu yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metodeprakiraan dampak.

d. Dalam melakukan telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yangbersifat langsung dan/atau tidak langsung. Dampak langsung adalahdampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usahadan/atau kegiatan,sedangkan dampak tidak langsung adalah dampakyang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkunganhidup dan/atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencanausaha dan/atau kegiatan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikanmekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkunganhidup, antara lain sebagai berikut:1) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung

pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatanmasyarakat;

2) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsungpada komponen geofisik-kimia-biologi;

3) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsungpada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan

www.djpp.depkumham.go.id

Page 27: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99027

masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutanberturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi;

4) kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsungpada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkanrangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponenbiologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;

5) dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponensosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri;

6) dampak penting pada huruf a sampai dengan huruf e yang telahdiutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencanausaha dan/atau kegiatan.

e. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan masih berada padatahap pemilihan alternatif komponen rencana usaha dan/ataukegiatan (misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi,kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/atau kegiatan, tataletak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan/atau bentuk alternatiflainnya), maka telaahan sebagaimana tersebut dilakukan untukmasing-masing alternatif.

f. Proses analisis prakiraan dampak penting dilakukan denganmenggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasionaldan/atau internasional di berbagai literatur. Dalam melakukananalisis prakiraan besaran dampak penting tersebut sebaiknyadigunakan metode-metode formal secara matematis, terutama untukdampak-dampak penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan.Penggunaan metode non formal hanya dilakukan bilamana dalammelakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematisatau hanya dapat didekati dengan metode non formal.

Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara,rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalamprakiraan dampak, dapat dilampirkan sebagai bukti.

4. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkunganDalam bagian ini, pada dasarnya penyusun dokumen Amdalmenguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan daninteraksiseluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangkapenentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatansecara total terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan evaluasisecara holistik terhadap DPH tersebut, penyusun dokumen Amdalmenggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam kerangkaacuan. Metode evaluasi dampak tersebut menggunakan metode-metodeilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagailiteratur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi dampakpenting dalam Amdal. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan masih

www.djpp.depkumham.go.id

Page 28: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 28

berada pada pemilihan alternatif, maka evaluasi atau telaahan tersebutdilakukan untuk masing-masing alternatif.

Dalam hal kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponenrencana usaha dan/atau kegiatan (misal: alternatif lokasi, penggunaanalat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana usaha dan/ataukegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi), maka dalambagian ini, penyusun dokumen Amdal sudah dapat menguraikan danmemberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasarpertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut. Dalam melakukanpemilihan alternatif tersebut, penyusun dokumen amdal dapatmenggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasionaldan/atau internasional di berbagai literatur.

Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak pentinghipotetik (DPH) tersebut dapat diperoleh informasi antara lain sebagaiberikut:a. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPHbeserta

karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasidan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untukmenentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yangtelah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama.

b. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang palingbanyak menimbulkan dampak lingkungan.

c. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (area of concerns)beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkaninternational lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti:1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligusdan

banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;

2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkenaberbagai dampak lingkungan; dan/atau

3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b atau lainnya.

Berdasarkan informasi hasil telaahan seperti di atas, penyusun dokumenAmdal selanjutnya melakukan telahaan atas berbagai opsi pengelolaandampak lingkungan yang mungkin dilakukan, ditinjau dari ketersediaanopsi pengelolaan terbaik (best available technology), kemampuanpemrakarsa untuk melakukan opsi pengelolaan terbaik (best achievabletechnology) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisilokal. Dari hasil telaahan ini, penyusun dokumen Amdal dapatmerumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupyang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci danoperasional.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 29: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99029

Arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yangmenimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyakmemberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupunkomponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan.Arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yangrelevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penaatan(compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical level)dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan informasi tersebut di atas (hasil telahaan keterkaitan daninteraksi dampak lingkungan/dampak penting hipotetik, alternatifterbaik, arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan),pemrakarsa/penyusun Amdal dapat menyimpulkan atau memberikanpernyataan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/ataukegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan kriteria kelayakanantara lain sebagai berikut:a. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

b. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupserta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Kepentingan pertahanan keamanan.

d. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampakdari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dankesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi,dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan.

e. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak pentingsebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan salingmempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yangbersifat positif dengan yang bersifat negative.

f. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akanditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakandengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.

g. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosialatau pandangan masyarakat (emic view).

h. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhidan/atau mengganggu entitas ekologis yangmerupakan.1) entitas dan/atau spesies kunci (key species);

2) memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);

3) memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance);dan/atau

4) memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).

www.djpp.depkumham.go.id

Page 30: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 30

i. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguanterhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitarrencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.

j. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam halterdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungandimaksud.

Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara,rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalamevaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, dapat dilampirkansebagai bukti.

Kesimpulan kelayakan lingkungan hidup yang diuraikan oleh penyusundokumen amdal ini yang akan ditelaah atau dinilai oleh Komisi PenilaiAmdal. Hasil telahaan ini selanjutnya menjadi masukan atau bahanpertimbangan bagi Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuaidengan kewenangannya untuk memutuskan kelayakan atauketidaklayakan lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan,sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun2012 tentang Izin Lingkungan dan/atau revisinya.

Uraian proses analisis dampak sebagaimana dijelaskan di atas, dapatpula ditambahkan dengan tabel ringkasan analisis dampak seperti contohberikut:

www.djpp.depkumham.go.id

Page 31: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99031

CONTOH TABEL RINGKASAN ANALISIS DAMPAK

No DphRona Lingkungan

Hidup Awal

Hasil Prakiraan Dampak

(Catatan:Terdapat dua opsi melakukanprakiraan:

1. Ada opsi dimana prakiraanhanya membandingkanperubahan kondisi rona denganadanya kegiatan dan tanpaadanya kegiatan.Pada opsi ini,perubahan rona secara alamiahtidak diperhitungkan

2. Opsi lain adalahmembandingkan kondisi tanpakegiatan dengan adanyakegiatan, namun jugamemperhitungkan perubahanrona secara alamiah, sehinggauntuk opsi ini wajib ada pulaanalisis/perhitungan perubahanrona secara alamiah)

Hasil Evaluasi Dampak

Tahap konstruksi

1. Peningkatanair larianpermukaandari kegiatanpembukaanlahan

C = 0,2 (Hutantropis)

I = 200 mm/tahun

A = 10.000 ha(hutan tropis)

Maka Q air larianawal = 0,4m3/tahun

Besarnya dampak:

Dengan perubahan rona menjadikebun sawit maka diperkirakan Q’menjadi 0,45 m3/tahun

Sehingga terjadi peningkatan ΔQ = 0,05 m3/tahun

Sifat penting dampak:

Tidak penting, karena besarannyahanya naik + 10% dari nilai Qalamiah

DPH 1 dan DPH 2 bertemupada ruang waktu yangsama,karena kegiatan yangmenyebabkan DPH1 danDPH 2 dilakukan secarabersamaan, sehingga adakemungkinan bahwaperubahan bentang alam(khususnya terbentuknyacekungan), akan berinteraksidengan peningkatan airaliran, dapat menjadikancekungan terisi air yangmemungkinkan menjaditempat berkembangnyavector penyakit demamberdarah, maka dari analisisini, DPH 1 dan DPH 2menjadi dampak penting

2. Gangguanestetikaakibatperubahanbentangalam

Rona awal lokasikegiatan adalahperbukitan,namun denganadanya kegiatan,akan ada duabukit yangmenjadi datarandan terdapatkemungkinanadanya tigacekungan bekas“borrow pit”

Besarnya dampak:

Berdasarkan indeks visualsensitivity-intencity pada Headley,2009, maka besaran dampakgangguan estetika termasuk kelas“N” dimana merupakan dampakgangguan estetika yang tidakberpengaruh, mengingat tidakadanya pengurangan substansialpada kualitas visual

DPH 1 dan DPH 2 bertemupada ruang waktu yangsama, karena kegiatan yangmenyebabkan DPH1 danDPH 2 dilakukan secarabersamaan, sehingga adakemungkinan bahwaperubahan bentang alam(khususnya terbentuknyacekungan), akan berinteraksidengan peningkatan airaliran, dapat menjadikancekungan terisi air yangmemungkinkan menjadi

www.djpp.depkumham.go.id

Page 32: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 32

Sifat penting dampak:

Tidak penting, karena gangguan initidak berpengaruh terhadapmasyarakat lokal

tempat berkembangnyavector penyakit demamberdarah, maka dari analisisini, DPH 1 dan DPH 2menjadi dampak penting

5. Daftar PustakaPada bagian daftar pustaka, penyusun menguraikan rujukan data danpernyataan-pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaanilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka denganpenulisan yang baku.

6. LampiranPada bagian lampiran, penyusun dokumen Amdal dapat melampirkanhal-hal sebagai berikut:a. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan

Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan.

b. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lainberupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jikadiperlukan.

c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tatacara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yangdigunakan dalam prakiraan dampak.

d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tatacara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yangdigunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampaklingkungan.

e. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

www.djpp.depkumham.go.id

Page 33: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99033

LAMPIRAN IIIPERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIANOMOR 16 TAHUN 2012TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGANHIDUP

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKL-RPL

A. PENJELASAN UMUM1. Pengertian

Yang dimaksud Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidupselanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatuusaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidupyang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan lingkungan hidupyang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ataukegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RKL adalahupaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencanausaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalahupaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampakdari rencana usaha dan/atau kegiatan.

RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak danmemantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadapkeseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagaidampak penting dari hasil proses evaluasi holistik dalam Andal.Sehinggauntuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan dampakpenting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dandipantau (dampak lingkungan hidup lainnya), maka tetap perludisertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 34: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 34

Gambar 1. Dampak-Dampak lingkungan yang tercantum dalam RKL-RPL

2. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidupRKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangidampak penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnyayang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbulsebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalampengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup antaralainmencakup kelompok aktivitas sebagai berikut:a. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau

mencegah dampak negatif lingkungan hidup;

b. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi,meminimisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbulpada saat usaha dan/atau kegiatan; dan/atau

c. Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampakpositif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yanglebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutamamasyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.

Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi Andaldan dampak lingkungan hidup lainnya, pengelolaan lingkungan hidupyang dirumuskan dapat menggunakan salah satu atau beberapa

www.djpp.depkumham.go.id

Page 35: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99035

pendekatan lingkungan hidup yang selama ini dikenal seperti: teknologi,sosial ekonomi, maupun institusi.

3. Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidupPemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahamifenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai daritingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibatusaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkanregional; tergantung pada skala masalah yang dihadapi.

Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis dan terencana.Pemantauan dilakukan terhadapkomponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikatoruntuk mengevaluasi penaatan (compliance), kecenderungan (trendline)dan tingkat kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencanapemantauan lingkungan dalam Dokumen RKL-RPL, yakni:a. Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau mencakup

Komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahanmendasar, atau terkena dampak penting dan komponen/parameterlingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan hidup lainnya.

b. Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampakpenting yang dinyatakan dalam Andal dan dampak lingkungan hiduplainnya, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yangdirumuskan rencana pengelolaan lingkungan hidup.

c. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampakdan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yangterkena dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligusakan dapat dinilai/diuji efektivitas kegiatan pengelolaan lingkunganhidup yang dijalankan.

d. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biayayang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingatkegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usahadan/atau kegiatan.

e. Rencana pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perludipantau, mencakup:1) jenis data yang dikumpulkan;

2) lokasi pemantauan;

3) frekuensi dan jangka waktu pemantauan;

4) metode pengumpulan data (termasuk peralatan daninstrumen yang digunakan untuk pengumpulan data);

5) metode analisis data.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 36: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 36

f. Rencana pemantauan lingkungan perlu memuat tentang kelembagaanpemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkunganhidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggungjawabsebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, danpengawas kegiatan pemantauan.

B. MUATAN DOKUMEN RKL-RPL1. Pendahuluan

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan ataumenguraikan hal-hal sebagai berikut:a. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara

umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secarasistematis, singkat dan jelas.

b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari pemrakarsa. Uraikan dengansingkat tentang komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatanuntuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untukmelakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangidan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan olehkegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan HidupDalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikanbentuk-bentukpengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yangditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasidan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampakpositif.

Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentukmatrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap terhadap dampakyang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup

lainnya).

b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hiduplainnya).

c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup.

e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.

f. Periode pengelolaan lingkungan hidup.

g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH).

www.djpp.depkumham.go.id

Page 37: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99037

CONTOH MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.Dampak

Lingkunganyang dikelola

SumberDampak

Indikatorkeberhasilanpengelolaanlingkungan

hidup

Bentukpengelolaanlingkungan

hidup

Lokasipengelolaanlingkungan

hidup

Periodepengelolaanlingkungan

hidup

Institusipengelolaanlingkungan

hidup

Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)

1. Penurunankualitasudaraambien(parameterdebu)

Kegiatanmobilisasialat danbahan padatahapkonstruksi

Konsentrasidebu yangtimbul tidakmelebihi bakumutu udaraambien untukparameterdebu

a. Melakukanpenyiramanjalan secaraberkala

b. Memasangplatpenghalangpada bankendaraanangkut

a.Di dalamtapak proyekyang menjadisumberpencemarkualitasudara,

b.Di jalanangkut yangmelaluipermukimanwarga

c. Lokasi rincidapat dilihatpada peta 2.1

minimal seharidua kali

a.InstansiPelaksanayaitu PT Xselakupemrakarsadankontrakorpelaksanakegiatankonstruksi

b.InstansiPengawasyaitu BLHDKabupatenX, DInas PUKab X, BLHProvinsi Y,DInas PUProv Y

c. InstansiPenerimaLaporanyaitu BLHDKabupatenX, DInas PUKab X, BLHProvinsi Y,DInas PUProv Y

2. Peningkatanlajusedimentasidi waduk

Erosi tanahkarena sebabalamiahmaupunantropogenikpada areayangberdekatandenganwaduk

Stabilnya lajusedimentasi diarea sekitarwaduk selamaumur waduk

a. Menanamiarea sekitarwadukdengantanamanpenahan erosi

b. Memberikanpemahamankepadapendudukyangberaktivitas didaerah rawanerosi gunamengurangikegiatan yangdapatmenjadisumber erosiantropogenik

a. Di areasekitarwaduk dalamradius 5 km

b. Di batassosial yangmungkinmemberikankontribusiterhadappeningkatanerosiantropogenik

c. Di luar batassosial yangmasihmungkinmemberikankontribusiterhadappeningkatanerosi

a.Penanamansekali denganpemeliharaansetiap bulansekali

b.Pemberianpemahamandilakukansekalisetahun

a.InstansiPelaksanapenanamandanpemberianpemahamandi batassosial yaituPT X selakupemrakarsa

b.Instansipelaksanapemberianpemahamandi luar batassosial yaitupemda kabX

c. InstansiPengawasyaitu BLHDKabupatenX, DInas PU

www.djpp.depkumham.go.id

Page 38: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 38

No.Dampak

Lingkunganyang dikelola

SumberDampak

Indikatorkeberhasilanpengelolaanlingkungan

hidup

Bentukpengelolaanlingkungan

hidup

Lokasipengelolaanlingkungan

hidup

Periodepengelolaanlingkungan

hidup

Institusipengelolaanlingkungan

hidup

antropogenik

d. Lokasi rincidapat dilihatpada peta 2.1

Kab X, BLHProvinsi Y,DInas PUProv Y

d.InstansiPenerimaLaporanyaitu BLHDKabupatenX, DInas PUKab X, BLHProvinsi Y,DInas PUProv Y

Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola(pengelolaan lingkungannnya telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP,panduan teknis pemerintah, standar internasional, dll)

1. Timbulnyasampahdomestic

Kegiatanakomodasipekerjakonstruksi

Sampahdomestikdikelola sesuaidenganperaturanperundangan

a. Mengumpulkansampahdomesticdengan dipilahantara organicdengananorganiksesuai denganSOPperusahaannomor ….

b. Bekerjasamadengan DinasKebersihan KabY untukmenyediakanjasa angkutansampahdomestic harian(diatur dalamMOU nomor …dengan DinasKebersihan)

Di areaakomodasipekerjakonstruksi

Dilakukansehari sekali

a.InstansiPelaksanayaitu PT Xselakupemrakarsa

b.InstansiPengawasyaitu BLHDKabupatenX, BLHProvinsi Y

c. InstansiPenerimaLaporanyaitu BLHDKabupatenX, BLHProvinsi Y,

Dampak lingkungan yang dikelolaDalam kolom ini, penyusunan dokumen Amdal menguraikan secarasingkat dan jelas dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat adanyarencana usaha dan/atau kegiatan.

Sumber dampakDalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal mengutarakan secarasingkat komponen kegiatan penyebab dampak.

Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup

www.djpp.depkumham.go.id

Page 39: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99039

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan indikatorkeberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untukmengendalikan dampak lingkungan hidup. Rencana pengelolaanlingkungan hidup dapat dikategorikan berhasil dalam hal rencanapengelolaan tersebut dapat mengendalikan dampaknya sehingga dampakyang timbul dapat dihindari, diminimasi atau ditanggulangi. Sebagaicontoh adalah bahwa untuk dampak peningkatan laju erosi [dampaklingkungan] akibat kegiatan pembukaan lahan perkebunan [sumberdampak] yang menyebabkan terjadinya erosi tanah, tujuan pengelolaandampaknya adalah untuk mengendalikan erosi tanah. Indikatorkeberhasilan pengelolaan dampak ini adalah laju erosi dapatdikendalikan sampai dengan batas tertentu yang disepakati, contoh <9ton/ha/tahun untuk tanah dengan ketebalan 150 cm (Kriteria BakuKerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa, PP 150 Tahun 2000)

Bentuk Pengelolaan Lingkungan HidupDalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan secara rinciupaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan. Secaraumum, bentuk pengelolaan lingkungan dapat dikategorikan menjadi tigakelompok yaitu:a. Pendekatan teknologi

Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untukmengelola dampak penting lingkungan hidup. Contoh:1) “memasang sound barrier untuk mengurangi kebisingan”;

2) “untuk mencegah timbulnya getaran dan gangguan terhadapbangunan sekitar proyek maka tiang pancang tidak menggunakansistem tumbuk (Hammer Pile) melainkan sistem bor (Bor Pile)”;atau

3) bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup lainnya yangmenggunakan pendekatan teknologi.

b. Pendekatan sosial ekonomiPendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuhpemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melaluitindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, danbantuan peran pemerintah.Contoh:1) “menjalin interaksi sosial yang baik dengan masyarakat sekitar

lokasi proyek diantaranya dengan keterbukaan informasi dansosialisasi rencana kegiatan sebelum dilakukan pelaksanaanproyek”;

2) “memprioritaskan penyerapan tenaga kerja daerah setempatsesuai dengan keahlian dan pendidikan: atau

3) bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup lainnya yangmengedepankan interaksi sosial ekonomi.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 40: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 40

c. Pendekatan institusiPendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuhpemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak pentinglingkungan hidup.Contoh:1) “membentuk suatu bagian atau unit dalam perusahaan (PT.

XXXX) sebagai pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam halpengelolaan lingkungan dalam melaksanakan Pembangunan JalanTol Lingkar Luar Jakarta. Seperti yang disajikan berikut ini.

Struktur Organisasi Divisi Perencanaan

DIVISI PERENCANAANTEKNIK

SUBDIVISIRENCANATEKNIK

SUBDIVISISTUDI DANANALISA

DAMPAKLINGKUNGAN

SUBDIVISIADMINISTRASI TEKNIK

SEKSIPROGRAMINFORMASI TEKNIK,

STUDI DANPERENCANAAN

SEKSIPERSIAPANDAN

PENGENDALIANTEKNIK

2) “melakukan koordinasi dengan instansi yang terkena dampakrelokasi/pemindahan utilitas yaitu PT-Telkom Indonesia (Persero),PT. PLN (Persero), PD. PAM JAYA, PT. GAS (Persero) sertakoordinasi dengan pihak pemerintah setempat (Walikota, Camat,Lurah dll)”; atau

3) “bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup lainnya yangmenekankan pada pendekatan kelembagaan untuk mengeloladampak lingkungan.

Catatan penting:1) Perlu diingat pula bahwa, tidak harus setiap dampak yang akan

dikelola wajib memberikan tiga bentuk pengelolaan sebagaimanadimaksud di atas, melainkan dipilih bentuk apa yang relevan danefektif untuk mengelola dampak tersebut.

2) Perlu diperhatikan juga bahwa dalam merumuskan bentukpengelolaan lingkungan hidup, harus dilihat pula status dampakyang akan dikelola, apakah dampak primer (dampak yangmerupakan akibat langsung dari kegiatan), dampak sekunder(dampak turunan pertama dari dampak primer), atau dampaktersier (dampak turunan kedua dari dampak primer). Denganmemahami status dampak seperti ini, maka rencana pengelolaandapat diformulasikan secara tepat sasaran, karena jika suatudampak primer telah dikelola dengan baik, maka kemungkinanbesar dampak turunannya tidak pernah akan timbul dan tentunyatidak perlu diformulasikan pengelolaan secara khusus untukdampak turunan tersebut.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 41: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99041

Lokasi pengelolaan lingkungan hidupDalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan rencana lokasikegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifatpersebaran dampakyang dikelola. Lengkapi pula dengan peta lokasipengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Petayang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Periode pengelolaan lingkungan hidupDalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkatrencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungandilaksanakan dengan memperhatikan: sifat dampak penting dan dampaklingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, danberbalik tidaknya dampak).

Institusi pengelolaan lingkungan hidupDalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal harus mencantumkaninstitusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan,dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkatnasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkunganhidup.

Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:a. Pelaksana pengelolaan lingkungan hidup

Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalampelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaanlingkungan hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaanlingkungan hidup pemrakarsa menugaskan atau bekerjasama denganpihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud.

b. Pengawas pengelolaan lingkungan hidupCantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagiterlaksananya RKL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkinlebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dantanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidupCantumkan instansi-instansi yang akan menerima laporan kegiatanpengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkuptugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rencana Pemantauan Lingkungan HidupPada bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkatdan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau tabel untukdampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel ini berisi pemantauan

www.djpp.depkumham.go.id

Page 42: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 42

terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel tersebutdisusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:a. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi,

komponen lingkungan yang terkena dampak, danindikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.

b. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metodepengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu danfrekuensi pemantauan.

c. Institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksanapemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporanpemantauan.

CONTOH MATRIKS/TABEL RPL

No.

Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

JenisDampak

yang Timbul(bisa di

ambien danbisa di

sumbernya)

Indikator/Parameter

SumberDampak

MetodePengumpulan

& Analisis DataLokasiPantau

Waktu &Frekuensi

Pelaksana PengawasPenerimaLaporan

1 Penurunanmuka airtanah (MAT)

Kedalaman/ketinggianMAT

Dewateringdari tahapoperasionaltambang

Pemantauanlangsung padasumur pantaudenganmenggunakanpiezometer

Sumurpantau A,B, C, Ddan Eyangberada dikoordinat……. Dst

(lokasirinci padapeta dilampiran…..)

Satubulan duakali

PT XYZselakupemrakarsadan seluruhkontraktorpenambangan

BLHD kab A,BLHD Prov B,Dinas PU ProvB, Dinas PUKab A

BLHDkab A,BLHDProv B,Dinas PUProv B,Dinas PUKab A

Dampak Lingkungan Yang DipantauPada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan secarasingkat:a. Jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau.b. Indikator/parameter pemantauan.

c. Sumber dampak lingkungan.

Bentuk Pemantauan Lingkungan HidupPada kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkatmetode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameterdampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan lainnya),yang mencakup:a. Metode pengumpulan dan analisis data

www.djpp.depkumham.go.id

Page 43: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99043

Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam prosespengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atauformulir isian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa metodepengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten denganmetode yang digunakan disaat penyusunan Andal.

b. Lokasi pemantauan lingkungan hidupCantumkan lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasipemantauanberskala yang memadai dan menunjukkan lokasipemantauan dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pemantauansedapat mungkin konsisten dan representatif dengan lokasipengumpulan data disaat penyusunan Andal.

c. Waktu dan frekuensi pemantauanUraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikutdengan frekuensinya per satuan waktu. Jangka waktu dan frekuensipemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampaklingkungan yang dipantau (instensitas, lama dampak berlangsung,dan sifat kumulatif dampak).

Institusi Pemantauan Lingkungan HidupPada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan institusi ataukelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitandengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku baik ditingkat nasional maupundaerah pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup. Peraturanperundang-undangan yang mengatur tentang pemantauan lingkunganhidup meliputi:a. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Negara

Lingkungan Hidup.b. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh sektor terkait.c. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah.d. Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota.e. Keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan pembentukan

institusi pemantauan lingkungan hidup.

Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:a. Pelaksana pemantauan lingkungan hidup

Cantumkan institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dansebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup.

b. Pengawas pemantauan lingkungan hidupCantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagiterlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkinlebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dantanggungjawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup

www.djpp.depkumham.go.id

Page 44: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 44

Cantumkan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatanpemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkuptugas instansi yang bersangkutan.

4. Jumlah dan Jenis Izin PPLH yang DibutuhkanDalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukanizin PPLH, makadalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal sudahmengidentifikasi dan merumuskan daftar jumlah dan jenis izinperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkanberdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup.

5. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPLPernyataan pemrakarsa memuat pernyataan dari pemraksarsa untukmelaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

6. Daftar pustakaPada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakandalam penyusunan RKL_RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah,tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustakatersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisanpustaka.

7. LampiranPenyusun dokumen Amdal juga dapat melampirkan data dan informasilain yang dianggap perlu atau relevan.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

www.djpp.depkumham.go.id

Page 45: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99045

LAMPIRAN IVPERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIANOMOR 16 TAHUN 2012TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGANHIDUP

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1. Nama Pemrakarsa *)

2. Alamat Kantor, kode pos, No.Telp dan Fax. email.

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi danorang yang bertangggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis namapemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1. Nama Rencana Usahadan/atau Kegiatan

2. Lokasi rencana usahadan/atau kegiatan dandilampirkan peta yang sesuaidengan kaidah kartografidan/atau ilustrasi lokasidengan skala yang memadai.

3. Skala/Besaran rencana usahadan/atau Kegiatan

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan ataupanjang dan/atau volume dan/ataukapasitas atau besaran lain yangdapat digunakan untuk memberikangambaran tentang skala kegiatan.Sebagai contoh antara lain:1. Bidang Industri: jenis dan

kapasitas produksi, jumlah bahanbaku dan penolong, jumlahpenggunaan energi dan jumlah

www.djpp.depkumham.go.id

Page 46: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 46

penggunaan air

2. Bidang Pertambangan: luas lahan,cadangan dan kualitas bahantambang, panjang dan luaslintasan uji seismik dan jumlahbahan peledak

3. Bidang Perhubungan: luas,panjang dan volume fasilitasperhubungan yang akandibangun, kedalaman tambatandan bobot kapal sandar danukuran-ukuran lain yang sesuaidengan bidang perhubungan

4. Pertanian: luas rencana usahadan/atau kegiatan, kapasitas unitpengolahan, jumlah bahan bakudan penolong, jumlah penggunaanenergi dan jumlah penggunaan air

5. Bidang Pariwisata: luas lahanyang digunakan, luas fasiltaspariwisata yang akan dibangun,jumlah kamar, jumlah mesinlaundry, jumlah hole, kapasitastempat duduk tempat hiburan danjumlah kursi restoran

6. Bidang-bidang lainnya…

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatanPada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usahadan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuanperaturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencanausaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sepertitersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun(overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/ataukegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan(peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsaselanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkankesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapakproyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidaksesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih adahambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan

www.djpp.depkumham.go.id

Page 47: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99047

RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dariinstansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang sepertiBKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaiandengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuaidengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidakdapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat(3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatantertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaianlokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatifpenundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnyaketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapatmenyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatantersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer danlahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencanausaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untukkegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yangtercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulirUKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaianterhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan petaindikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam InpresNomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitungsejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatanBagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yangmenyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsipdapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal ataspersetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapatmenimbulkan dampak lingkunganDalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponenrencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapatmenimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapatmenggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, kontruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi.Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usahadan/atau kegiatan.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 48: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 48

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan

yang dibebaskan dan status tanah).

2) dan lain lain……

Tahap Konstruksi:1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan

tehnik pembukaan lahan).

2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskanluasan bangunan).

3) dan lain-lain…..

Tahap Operasi:1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan

dimasukkan).

2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaanternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadaplingkungan hidup).

3) dan lain-lain…

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskalabesar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya,lampirkan pula diagram alir proses yang disertai denganketerangan keseimbangan bahan dan air (mass balance danwater balance))

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan LingkunganHidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan HidupBagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkummengenai:1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisiinformasi:a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub

kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-kontruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);

b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampaklingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapankegiatan; dan

c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untukparameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harusdinyatakan secara kuantitatif.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 49: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99049

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidupKolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolomyang berisi informasi:a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan

informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yangdirencanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yangditimbulkan;

b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasimengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan(dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasitersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan padalampiran UKL-UPL); dan

c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasimengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaanlingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidupKolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolomyang berisi informasi:a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan

informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukanpemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikatorkerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk didalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitaslingkungan hidup, dan lain sebagainya);

b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasimengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan(dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasitersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkunganpada lampiran UKL-UPL); dan

c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasimengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauanlingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidupKolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisidengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait denganpengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yangakan:a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan

pemantauan lingkungan hidup;

b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkunganhidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan

c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmenpengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup

www.djpp.depkumham.go.id

Page 50: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 50

sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, danperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa,atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan programpengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harusmemenuhi kaidah-kaidah kartografi.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 51: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99051

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang DibutuhkanDalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izinPPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah danjenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkanberdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat PernyataanBagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakanUKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar PustakaPada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalampenyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan,maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agarditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. LampiranFormulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yangdianggap perlu atau relevan, antara lain:1.bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara

prinsip dapat dilakukan;

2.bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuaidengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruangditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi PerencanaanTata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggungjawab di bidang penataan ruang);

3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);

4.peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasidengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaanlingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan

5.data dan informasi lain yang dianggap perlu.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

www.djpp.depkumham.go.id

Page 52: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.990 52

LAMPIRAN VPERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIANOMOR 16 TAHUN 2012TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGANHIDUP

FORMATSURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:�Nama : ............................................................................�Jabatan : ............................................................................�Alamat : ............................................................................�Nomor Telp. : ............................................................................

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:�Nama perusahaan/Usaha : .........................................................�Alamat perusahaan/usaha : .........................................................�Nomor telp. Perusahaan : .........................................................�Jenis Usaha/sifat usaha : .........................................................�Kapasitas Produksi : .........................................................

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:1.2.3.4.5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampaklingkungan melalui:

1.2.3.4.5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakanseluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebutdi atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

www.djpp.depkumham.go.id

Page 53: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Klik Hijau

2012, No.99053

Tanggal, Bulan, TahunYang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(...............NAMA…….........)

Nomor bukti penerimaanoleh instansi LHTanggal:Penerima:

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

www.djpp.depkumham.go.id