BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.533, 2016 KEMENKUMHAM. Tata Naskah Dinas. Pencabutan. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI …

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.533, 2016 KEMENKUMHAM. Tata Naskah Dinas.Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa jenis dan format tata naskah dinas

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai lagi dengan

pedoman umum tata naskah dinas sebagaimana diatur

dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia;

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -2-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5254);

2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai pedoman dalam

pengelolaan naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-3-

Pasal 2

Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri atas:

a. Pendahuluan;

b. jenis dan format naskah dinas;

c. penyusunan naskah dinas;

d. pengendalian naskah dinas;

e. kewenangan penandatanganan;

f. penggunaan lambang negara dan logo dalam naskah

dinas;

g. pengamanan naskah dinas;

h. perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah

dinas; dan

i. penutup.

Pasal 3

Tata Naskah Dinas sebagimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 449),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

2016, No.533-5-

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan

pengaturan cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang

kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah administrasi umum. Ruang

lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas (tata persuratan,

distribusi, formulir dan media), penamaan lembaga, singkatan dan

akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran. Tata naskah dinas

sebagai salah satu unsur administrasi umum mencakup pengaturan

tentang jenis, penyusunan, penggunaan lambang negara, logo dan cap

dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata

persuratan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan

ralat disusun berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas.

Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran

komunikasi secara tertulis dalam penyelenggaraan tugas umum dan

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Seiring dengan

perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -6-

Manusia serta peraturan perundang-undangan, maka Tata Naskah Dinas

yang sudah ada perlu disempurnakan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan dan

pembuatan petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Tujuan

Tata Naskah Dinas bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi

secara tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

C. Sasaran

Sasaran penetapan tata naskah dinas adalah:

1. terwujudnya pedoman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam lingkup

administrasi umum;

2. tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan

tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia; dan

3. lancarnya komunikasi tulis kedinasan dan kemudahan dalam

pengendalian serta tercapainya penyelenggaraan tata naskah dinas

yang efektif dan efisien.

D. Asas

Tata naskah dinas disusun berdasarkan asas:

1. Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif

dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah

dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa

Indonesia yang baik dan benar.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-7-

2. Pembakuan

Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan

bentuk yang telah dibakukan.

3. Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan

dari segi format, isi, prosedur, kewenangan, keabsahan dan

kearsipan.

4. Keterkaitan

Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan

administrasi umum.

5. Kecepatan dan Ketepatan

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tata naskah dinas

harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran,

antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan

prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi.

6. Keamanan

Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari

penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak,

pemberkasan, distribusi dan kearsipan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata naskah dinas meliputi berbagai kegiatan yang

mencakup pengaturan tentang jenis, bentuk, dan penyusunan naskah

dinas, serta kelengkapan naskah dinas yang meliputi penggunaan

lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang

baik dan benar, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, dan

ralat.

Untuk mencapai kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran dalam tata

naskah dinas, perlu ditetapkan format naskah yang menampung bentuk

redaksional dan tata letak serta faktor penunjang lainnya, termasuk

penggunaan media dan sampul.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -8-

F. Pengertian Umum

1. Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang

meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan

akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi

kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan

lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri,

BUMN/BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan

dan pembangunan.

3. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format,

penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang

digunakan dalam komunikasi kedinasan.

4. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan

tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara, logo,

dan cap dinas.

5. Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian

informasi kedinasan yang dilakukan antar unit kerja dalam

organisasi secara vertikal dan horizontal.

6. Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi

kedinasan yang dilakukan oleh instansi dengan pihak lain diluar

lingkungan instansi yang bersangkutan.

7. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan

kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah

dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada

jabatannya.

8. Penandatangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani

naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan

pada jabatannya.

9. Instansi Pemerintah adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

10. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya

disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan

Bhinneka Tunggal Ika.

11. Logo adalah gambar atau huruf sebagai identitas instansi pemerintah

baik di pusat maupun di daerah.

12. Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau

nama lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi

www.peraturan.go.id

2016, No.533-9-

negeri, BUMN/BUMD tertentu yang ditempatkan dibagian atas

kertas.

13. Kop Amplop Surat Dinas adalah kepala sampul surat yang

menunjukan jabatan atau nama lembaga negara, pemerintahan

daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD tertentu yang

ditempatkan dibagian atas sampul surat.

14. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk

dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

15. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

16. Sistem Penomoran Naskah Dinas adalah penomoran yang

dipergunakan dalam tata naskah dinas dengan susunan nomor urut

surat, kategori surat, klasifikasi arsip dan tahun takwin/kalender.

17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

18. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -10-

BAB II

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Jenis naskah dinas terdiri atas dua macam, yaitu naskah dinas arahan dan

naskah dinas korespondensi. Kedua jenis naskah dinas tersebut dijelaskan

sebagai berikut:

A. Naskah Dinas Arahan

Naskah Dinas Arahan adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan

pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan

dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berupa produk hukum yang bersifat

pengaturan, penetapan, dan penugasan.

1. Naskah Dinas Pengaturan

Naskah Dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas Pedoman,

Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur Tetap, Surat Edaran dan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan

Menteri termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh

Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan

urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ketentuan mengenai tata Naskah Dinas tidak berlaku terhadap

Peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran

II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-11-

a. Pedoman

1) Pengertian

Pedoman adalah Naskah Dinas yang memuat acuan yang

bersifat umum di lingkungan Instansi pemerintah yang

perlu dijabarkan kedalam bentuk petunjuk

operasional/teknis dan penerapannya disesuaikan dengan

karakteristik instansi/organisasi yang bersangkutan.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan

pengabsahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

3) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala pedoman terdiri atas:

(1) kop Naskah Dinas pedoman yang ditandatangani

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

menggunakan lambang negara garuda emas yang

telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis

menggunakan huruf kapital secara simetris;

(2) kop Naskah Dinas pedoman yang ditandatangani

oleh pejabat selain menteri menggunakan logo

pengayoman, dengan nama lembaga ditulis


(3) Kata pedoman dan nama jabatan pejabat yang

menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital

secara simetris;

(4) judul pedoman, yang ditulis menggunakan huruf

kapital secara simetris; dan

(5) nomor pedoman, yang ditulis dengan huruf

kapital secara simetris.

b) Bagian batang tubuh pedoman terdiri atas:

(1) pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar

pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup,

dan pengertian;

(2) materi pedoman; dan

(3) penutup, yang terdiri dari hal yang harus

diperhatikan, penjabaran lebih lanjut.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -12-

c) Kaki

Bagian kaki pedoman terdiri atas:

(1) tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan

tanggal penandatanganan Pedoman;

(2) nama jabatan pejabat yang menandatangani

pedoman, yang ditulis dalam huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda baca koma;

(3) tanda tangan pejabat yang menandatangani

pedoman dan cap jabatan; dan

(4) nama lengkap pejabat yang menandatangani

pedoman, yang ditulis dengan huruf kapital,

tanpa mencantumkan gelar.

Format pedoman tercantum pada contoh 1a dan 1b.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-13-

CONTOH 1a

FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI

MENTERI HUKUM DA

REPUBLIK

PED

………………

NOMOR ......

B

PENDA

1. Latar Belakang

…………………………………………

2. Maksud dan Tujuan

…………………………………………

3. Ruang Lingkup

…………………………………………

4. Pengertian

…………………………………………

BA

1. …………………………………………

2. dan seterusnya.

BA

……………………………………………… ..

....…………………………………………… ..

dan seterusnya.

Memuat latar

belakang tentangditetapkannya

pedoman, maksud

dan tujuan, ruang

lingkup, dan pengertian

Nama jabatan dan

nama lengkap yangditulis dengan huruf

Terdiri dari konsepsidasar/pokok-

pokok/isi pedoman

1. Judul Pedomanyang ditulisdengan hurufkapital

2. Penomoranyang berurutandalam satutahun takwin

Lambang negaragaruda emas dannama jabatan yangtelah dicetak

Kota sesuai denganalamat instansi dantanggal penanda

tanganan

N HAK ASASI MANUSIA

INDONESIA

OMAN

……………....

.........................

AB I

HULUAN

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………...

…………………………………….......

B II

……………………………………….

B III

…………………………………………

…………………………………………

kapital

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -14-

CONTOH 1b

FORMAT PEDOMAN YANG DITANDATANGANI

OLEH SELAIN MENTERI

emuat latarelakang tentangitetapkannyaedoman, maksudan tujuan, ruangngkup, danengertian

ama jabatan danma lengkap yang

tulis dengan hurufpital

erdiri darionsepsiasar/pokok-okok/isi pedoman

Judul Pedomanyang ditulis denganhuruf kapitalPenomoran yangberurutan dalamsatu tahun takwin

ogo dan namambaga yang telahicetak

ota sesuai denganamat instansi dannggal penandanganan

raturan.go.id


REPUBLIK INDONESIA

( UNIT KERJA )

Jalan…………………………….………………….

Telepon …………… Faksimili ……………..

Laman : ………......…., Email : ...……...…………..

PEDOMAN

……………………………....

NOMOR ...............................

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………

3. Ruang Lingkup

…………………………………………………………………………………...

4. Pengertian

……………………………………………………………………………….......

BAB II

1. ………………………………………………………………………………….

2. dan seterusnya.

BAB III

…………………………………………………………………………………………..

....………………………………………………………………………………………..

dan seterusnya.

Nama Tempat, Tanggal

NAMA JABATAN,

(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)

NAMA LENGKAP

Mbdpdlip

Nnadika

Tkdp

1.

2.

Lled

Kaltata

www.pe

2016, No.533-15-

b. Petunjuk Pelaksanaan

1) Pengertian

Petunjuk Pelaksanaan adalah Naskah Dinas pengaturan

yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan

pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya;


Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani

petunjuk pelaksanaan adalah pejabat yang berwenang atau

pejabat yang ditunjuk.

3) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala petunjuk pelaksanaan terdiri atas:

(1) kop Naskah Dinas petunjuk pelaksanaan yang

ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia menggunakan lambang negara

garuda emas yang telah dicetak, dengan nama

jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara

simetris;

(2) kop Naskah Dinas petunjuk pelaksanaan yang

ditandatangani oleh pejabat selain menteri

menggunakan logo pengayoman, dengan nama

lembaga ditulis menggunakan huruf kapital

secara simetris;

(3) Kata petunjuk pelaksanaan dan nama jabatan

pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan

huruf kapital secara simetris;

(4) judul petunjuk pelaksanaan, yang ditulis

menggunakan huruf kapital secara simetris; dan

(5) nomor petunjuk pelaksanaan, yang ditulis dengan

huruf kapital secara simetris.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan terdiri

atas:

(1) pendahuluan, yang memuat latar belakang,

maksud dan tujuan,ruang lingkup, pengertian,

dan hal-lain yang dianggap perlu;

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -16-

(2) materi petunjuk pelaksanaan, dengan jelas

menunjukkan urutan tindakan,pengorganisasian,

koordinasi, pengendalian, serta hal lain yang

dianggap perlu untuk dilaksanakan; dan

(3) penutup.

c) Kaki

Bagian kaki petunjuk pelaksanaan ditempatkan di

sebelah kanan bawah, yang terdiri atas:


tanggal penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan;

(2) nama jabatan pejabat yang menandatangani

petunjuk pelaksanaan ditulis dengan huruf

kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;

(3) tanda tangan pejabat yang menandatangani

petunjuk pelaksanaan serta cap jabatan; dan


petunjuk pelaksanaan ditulis dengan huruf

kapital, tanpa mencantumkan gelar.

4) Distribusi

Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi

yang berlaku. Petunjuk pelaksanaan disampaikan kepada

pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap

serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan diikuti

dengan tindakan pengendalian.

Format Pelaksanaan dapat dilihat pada contoh 2a dan 2b.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-17-

CONTOH 2aFORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI

OLEH MENTERI

uat alasantang ditetapkanpetunjukksanaan,

ksud dan tujuan,ng lingkup, dangertian umum

unjukkan urutanakan,organisasian,dinasi,awasanendalian, dsb

a jabatan dana lengkap yanglis dengan hurufital tanpacantumkan gelar

mbang negararuda emas danma jabatan yangah dicetak

Judul PetunjukPelaksanaanyang ditulisdengan hurufkapitalPenomoran yangberurutandalam satutahun takwin

a sesuai denganat instansi dan

ggal penanda

ganan


REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN

……………………………....

NOMOR ...............................

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

…………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………..

3. Ruang Lingkup

………………………………………………………………………………….

4. Pengertian

…………………………………………………………………………………..

BAB II

PELAKSANAAN

1. ………………………………………………………………………………….

2. dan seterusnya.


NAMA JABATAN,


NAMA LENGKAP

Memtennyapelamaruapen

Mentindpengkoorpengpeng

Namnamditukapmen

Laganatel

1.

2.

Kotalamtan

tan

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -18-

CONTOH 2b

FORMAT PETUNJUK PELAKSANAAN YANG DITANDATANGANI

OLEH SELAIN MENTERI

emuat alasantang ditetapkan

a petunjuklaksanaan,aksud danjuan, ruanggkup, danngertian umum

nunjukkan urutanakan,gorganisasian,rdinasi,gawasangendalian, dsb

ma jabatan danma lengkap yangulis dengan hurufpital tanpancantumkan gelar

go dan namabaga yang telahetak

Judul PetunjukPelaksanaanyang ditulisdengan hurufkapitalPenomoranyang berurutandalam satutahun takwin

ta sesuai denganmat instansi danggal penandaganan


REPUBLIK INDONESIA

( UNIT KERJA )

Jalan…………………………….………………….


Laman : ………......…., Email : ...……...…………..

PETUNJUK PELAKSANAAN

……………………………....

NOMOR ...............................

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

…………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………..

3. Ruang Lingkup

………………………………………………………………………………….

4. Pengertian

…………………………………………………………………………………..

BAB II

PELAKSANAAN

1. ………………………………………………………………………………….

2. dan seterusnya.


NAMA JABATAN,


NAMA LENGKAP

Mtennypemtulinpe

Metindpenkoopenpen

Nanaditkame

Lolemdic

1.

2.

Koalatantan

www.peraturan.go.id

2016, No.533-19-

c. Instruksi

1) Pengertian

Instruksi adalah Naskah Dinas yang memuat perintah

berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu

kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.



Instruksi adalah pejabat pimpinan tertinggi lembaga.

3) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Instruksi terdiri atas:

(1) kop Naskah Dinas instruksi yang ditandatangani

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

menggunakan lambang negara garuda emas yang

telah dicetak, dengan nama jabatan ditulis


(2) kop Naskah Dinas instruksi yang ditandatangani

oleh pejabat selain menteri menggunakan logo

pengayoman, dengan nama lembaga ditulis


(3) Kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang

menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital

secara simetris;

(4) nomor Instruksi, yang ditulis dengan huruf

kapital secara simetris;

(5) kata tentang, yang ditulis menggunakan huruf


(6) judul Instruksi, yang ditulis menggunakan huruf


(7) nama jabatan pejabat yang menetapkan Instruksi,

yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri

dengan tanda baca koma secara simetris.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -20-

b) Konsiderans

Bagian konsiderans Instruksi terdiri dari:

(1) kata menimbang, yang memuat latar belakang

penetapan Instruksi; dan

(2) kata mengingat, yang memuat dasar hukum

sebagai landasan penetapan Instruksi.

c) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi

instruksi.

d) Kaki

Bagian kaki Instruksi ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri dari :


tanggal penetapan Instruksi;

(2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang

ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan

tanda koma;

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi;

dan


instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa

mencantumkan gelar.

4) Distribusi dan Tembusan

Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang

berhak secara cepat, tepat, lengkap dan aman.

Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan

pengendalian.

5) Hal yang Perlu Diperhatikan

a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok

sehingga Instruksi harus merujuk pada suatu

peraturan perundang-undangan; dan

b) Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi

tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

Format instruksi sebagaimana tercantum pada contoh 3a dan 3b.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-21-

CONTOH 3a

FORMAT INSTRUKSI YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSIMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ..................... TAHUN .....

TENTANG.............……………………………………………

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ..............................................................................................b. bahwa .............................................................................................

Mengingat : 1. .........................................................................................................2. ..................................................................................................

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;2. Nama/Jabatan Pegawai;3. Nama/Jabatan Pegawai;4. dan seterusnya;

Untuk :

KESATU : ........................................................................................................................

KEDUA : .......................................................................................................................

KETIGA: dan seterusnya ................................................................................................

Dikeluarkan di …….……………...........pada tanggal ……………………



NAMA LENGKAP

Penomoran yangberurutan dalamsatu tahun takwim


Judul Instruksiyang ditulis denganhuruf kapital

Memuat alasantentang perluditetapkan instruksi

Kota sesuai denganalamat instansi dantanggal penanda

tanganan

Daftar pejabat yangmenerima Instruksi

Nama jabatan dannama lengkapditulis denganhuruf kapital tanpamencantumkan

Memuat substansitentang arahanyang diinstruksikan

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -22-

CONTOH 3b

FORMAT INSTRUKSI YANG DITANDATANGANI

OLEH SELAIN MENTERI

KEMENTERIAN HUKUM

REPUBLIK

INST

NAMA JABA

NOMOR ...........

TEN

.............………………

NAMA JABATAN .......

Menimbang : a. bahwa ................................

b. bahwa ................................ .

Mengingat : 1. ........................................... .

2. ............................................

MENGIN

Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;2. Nama/Jabatan Pegawai;3. Nama/Jabatan Pegawai;4. dan seterusnya;

Untuk :

KESATU :....................................................... .

KEDUA : .................................................... ..

KETIGA : dan seterusnya ........................ .


Logo dan namalembagayang telah dicetak

Judul Instruksiyang ditulis denganhuruf kapital

Memuat alasantentang perluditetapkan instruksi

Kota sesuai denganalamat instansi dantanggal penandatanganan

Daftar pejabat yangmenerima Instruksi

Nama jabatan dannama lengkapditulis denganhuruf kapital tanpamencantumkangelar

Memuat substansitentang arahanyang instruksikan

DAN HAK ASASI MANUSIA

INDONESIA

RUKSI

TAN..................

.......... TAHUN .....

TANG

……………………………

.......................................,

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.................................................................

STRUKSIKAN :

..................................................................

..................................................................

...................................................................

Dikeluarkan di …….……………..pada tanggal ……………………

NAMA JABATAN,(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)

NAMA LENGKAPNIP ...........................................

www.peraturan.go.id

2016, No.533-23-

d. Prosedur Tetap

1) Pengertian

Prosedur Tetap adalah Naskah Dinas yang memuat

serangkaian petunjuk tentang cara pelaksanaan dan urutan

kegiatan tertentu.

2) Tujuan Prosedur Tetap

Prosedur tetap bertujuan untuk:

a) menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat

penyampaian petunjuk;

b) memudahkan pekerjaan;

c) memperlancar pelaksanaan kegiatan; dan/atau

d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan

unsur pelaksana.

3) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Pejabat yang menetapkan dan menandatangani Prosedur

Tetap adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain

yang ditunjuk.

4) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Prosedur Tetap terdiri atas:

(1) kop Naskah Dinas prosedur tetap yang

ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia menggunakan lambang negara

garuda emas yang telah dicetak, dengan nama

jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara

simetris;

(2) kop Naskah Dinas prosedur tetap yang

ditandatangani oleh pejabat selain Menteri

menggunakan logo pengayoman, dengan nama

lembaga ditulis menggunakan huruf kapital

secara simetris;

(3) tulisan prosedur tetap, yang dicantumkan di

bawah lambang negara garuda emas/logo

pengayoman, ditulis dengan huruf kapital, serta

nomor prosedur tetap yang ditulis secara simetris

di bawahnya;

(4) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -24-

prosedur tetap yang ditulis dengan huruf kapital

dan diletakkan secara simetris; dan

(5) judul prosedur tetap, yang ditulis menggunakan

huruf kapital secara simetris dan diletakkan di

bawah kata tentang.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Prosedur Tetap terdiri atas:

(1) dasar penetapan prosedur tetap;

(2) pertimbangan ditetapkannya prosedur tetap; dan

(3) prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan.

c) Kaki

Bagian kaki Prosedur Tetap terdiri atas:

(1) tempat dan tanggal penetapan;

(2) nama jabatan penanda tangan;

(3) ruang tanda tangan dan cap instansi;

(4) nama pejabat penanda tangan, yang ditulis

dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar;

dan

(5) cap dinas.

Format Prosedur Tetap sebagaimana tercantum pada tontoh 4a dan

4b.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-25-

CONTOH 4a

FORMAT PROSEDUR TETAP

YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI

MENTERI HUKU

REPU

PR

NOMOR ....

………………………

P

1. Umum

………………………………………


………………………………………

3. Ruang Lingkup

………………………………………

4. Dasar

………………………………………

……………………………………………

dan seterusnya.


Lambang negaragaruda emas dannama jabatan

yang telah dicetak

Judul ProsedurTetap yang ditulisdengan hurufkapital

Memuat alasantentang perluditetapkannyaProsedur Tetap

Memuat peraturanyang menjadi dasarditetapkannyaprosedur tetap

Menunjukkanurutan tindakan,pengorganisa sian,koordinasi,pengendalian, dsb.

Kota sesuaidengan alamatInstansi dantanggal penandatanganan

Nama jabatan dannama lengkap

M DAN HAK ASASI MANUSIA

BLIK INDONESIA

OSEDUR TETAP

..................… TAHUN ......

TENTANG

……………………………………….

BAB I

ENDAHULUAN

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………………......

BAB II

PROSEDUR

Pasal 1

……………………………………………………

Ditetapkan di ……………………pada tanggal ……………………


(Tanda tangan dan cap instansi)

NAMA LENGKAP

ditulis denganhuruf kapital tanpamencantumkangelar

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -26-

CONTOH 4b

FORMAT PROSEDUR TETAP DITANDATANGANI

OLEH SELAIN MENTERI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….

Telepon …………… Faksimili ……………..Laman : ………......…., Email : ...……...…………..

PROSEDUR TETAP

NOMOR .......................… TAHUN .....

TENTANG……………………………………………………………….

BAB IPENDAHULUAN

1. Umum…………………………………………………………………………………………..

2. Maksud dan Tujuan………………………………………………………………………………………….

3. Ruang Lingkup…………………………………………………………………………………………..

4. Dasar…………………………………………………………………………………………..

BAB IIPROSEDUR

Pasal 1

…………………………………………………………………………………………………dan seterusnya.

Ditetapkan di ……………………

pada tanggal ……………………

NAMA JABATAN,

(Tanda tangan dan cap instansi)

NAMA LENGKAP

NIP...............................


Logo dan namalembaga yang telahdicetak

Judul ProsedurTetap yang ditulisdengan hurufkapital

Memuat alasantentang perluditetapkannya

Memuat peraturanyang menjadi dasarditetapkannyaProsedur Tetap

Menunjukkanurutan tindakan,pengorganisasian,koordinasi,pengendalian, dsb.

Kota sesuaidengan alamatInstansi dantanggal penanda

tanganan

Nama jabatan dannama lengkapditulis dengan hurufkapital tanpamencantumkangelar

www.peraturan.go.id

2016, No.533-27-

e. Surat Edaran

1) Pengertian

Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat

pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting

dan mendesak.


Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat

edaran oleh pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah

dapat dilimpahkan kepada pejabat pimpinan sekretariat

instansi pemerintah atau pejabat yang ditunjuk sesuai

dengan substansi Surat Edaran.

3) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Surat Edaran terdiri atas:

(1) kop surat edaran yang ditandatangani oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

menggunakan lambang negara garuda emas

dengan nama jabatan ditulis dengan huruf kapital

diletakkan secara simetris;

(2) kop surat edaran yang ditandatangani oleh

pejabat selain menteri menggunakan logo

pengayoman dengan nama lembaga dengan huruf


(3) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang

dikirimi surat edaran;

(4) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah

lambang negara/logo pengayoman ditulis dengan

huruf kapital serta nomor surat edaran di

bawahnya secara simetris;

(5) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata

surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara

simetris; dan

(6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis

menggunakan huruf kapital secara simetris di

bawah kata tentang.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -28-

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri atas:

(1) latar belakang tentang perlunya dibuat surat

edaran;

(2) maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;

(3) ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;

(4) peraturan perundang-undangan atau naskah

dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat

edaran; dan

(5) isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap

mendesak; dan

(6) penutup.

c) Kaki

Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah

kanan yang terdiri atas:

(1) tempat dan tanggal penetapan;

(2) nama jabatan pejabat penandatangan, yang

ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan

tanda baca koma;

(3) tanda tangan pejabat penandatangan;

(4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang

ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan

gelar; dan

(5) cap dinas.

4) Distribusi

Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak

secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman.

Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan

pengendalian.

Format Surat Edaran dapat dilihat pada contoh 5a dan 5b.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-29-

CONTOH 5a

FORMAT SURAT EDARAN


MENTERI HUKU

REP

Yth. 1. ....................

2. ....................

3. dan seterusnya

S

NOMOR

…………

1. Latar Belakang

......................................................


......................................................

3. Ruang Lingkup

......................................................

4. Dasar

......................................................

5. Isi surat edaran

......................................................

6. Penutup

......................................................

dan seterusnya.

Tembusan :

1. ..............

2. ..............

3. dan seterusnya



Judul Surat Edaranyang ditulis denganhuruf kapital

Memuat alasantentang perluditetapkannya SuratEdaran, maksud dantujuan, ruang lingkupdan seterusnya

Memuat ketentuanperaturan perundang-undangan yangmenjadi dasarditetapkannya SuratEdaran

Memuatpemberitahuantentang hal tertentuyang dianggapmendesak.

Kota sesuai denganalamat Instansi dantanggalpenandatanganan

Nama jabatan dannama lengkap yangditulis dengan hurufkapital tanpa

mencantumkan gelar

Daftar pejabat yangmenerima suratedaran

M DAN HAK ASASI MANUSIA

UBLIK INDONESIA

URAT EDARAN

.............. TAHUN .....

TENTANG

………………………

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Ditetapkan di ……..……………….

pada tanggal ......….………………


REPUBLIK INDONESIA,


NAMA LENGKAP

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -30-

CONTOH 5b

FORMAT SURAT EDARAN

YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI

Penomoran yangberurutan dalamsatu tahun takwin


Judul surat edaranyang ditulis denganhuruf kapital

Memuat alasantentang perluditetapkannya suratedaran, maksud dantujuan, ruang lingkupdan seterusnya

Memuat ketentuanperaturanperundang-undangan yangmenjadi dasarditetapkannya surat

Memuatpemberitahuantentang hal tertentuyang dianggapmendesak.

Kota sesuai denganalamat Instansi dantanggalpenandatanganan

Nama jabatan dannama lengkap yangditulis denganhuruf kapital tanpamencantumkangelar

Daftar pejabat yangmenerima suratedaran


( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….


Yth. 1. ....................2. ....................3. dan seterusnya

SURAT EDARAN

NOMOR .............. TAHUN .....

TENTANG…………………………………

1. Latar Belakang..................................................................................................................................

2. Maksud dan Tujuan..................................................................................................................................

3. Ruang Lingkup..................................................................................................................................

4. Dasar..................................................................................................................................

5. Isi surat edaran..................................................................................................................................

6. Penutup..................................................................................................................................

dan seterusnya.

Ditetapkan di ……..……………….pada tanggal ......….………………

NAMA JABATAN,


NAMA LENGKAP

NIP ..................

Tembusan :

1. ..............

2. ..............

3. dan seterusnya

www.peraturan.go.id

2016, No.533-31-

f. Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13

Tahun 2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -32-

2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan.

a. Pengertian

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang

bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan

pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk:

1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/

keanggotaan/material/peristiwa;

2) Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan

/tim; dan

3) menetapkan pelimpahan wewenang.

b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan


keputusan adalah pimpinan tertinggi lembaga atau pejabat lain

yang menerima pendelegasian wewenang.

c. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala Keputusan terdiri atas:

a) kop keputusan yang ditandatangani oleh Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan

lambang negara garuda emas, dengan nama jabatan

ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris;

b) kop keputusan yang ditandatangani sendiri oleh

pejabat selain menteri menggunakan logo pengayoman,

dengan nama lembaga ditulis menggunakan huruf


c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang

menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris;

d) nomor keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital

secara simetris;

e) kata penghubung tentang, yang ditulis dengan huruf

kapital;

f) judul keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital;

dan

www.peraturan.go.id

2016, No.533-33-

g) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan,

yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan

tanda baca koma.

2) Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri atas:

a) kata menimbang, yaitu konsiderans yang memuat

alasan / tujuan / kepentingan / pertimbangan tentang

perlu ditetapkannya keputusan; dan

b) kata mengingat, yaitu konsiderans yang memuat

peraturan perundang-undangan sebagai dasar

pengeluaran keputusan.

3) Diktum

Bagian diktum Keputusan terdiri dari hal-hal berikut:

a) kata memutuskan yang ditulis seluruhnya tanpa spasi

diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca

titik dua serta diletakkan ditengah margin;

b) kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital

dan diakhiri tanda baca titik dua;

c) nama yang tercantum dalam judul keputusan

dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa frasa

Republik Indonesia yang ditulis dengan huruf awal

kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik; dan

d) untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi

dengan salinan dan petikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4) Batang Tubuh

Diktum keputusan diuraikan bukan dalam pasal,

melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum

Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya.

5) Kaki

Bagian kaki Keputusan terdiri atas:

a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;

b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan

huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan;

dan

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -34-

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani

keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa

mencantumkan gelar.

d. Pengabsahan

1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum

digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu

keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat

diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang

hukum atau administrasi umum atau pejabat yang

ditunjuk sesuai dengan substansi keputusan.

2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan

sebelah kiri bawah, yang terdiri atas kata salinan sesuai

dengan aslinya, nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat

penandatangan, dan dibubuhi nama jabatan dan nama

lengkap ditulis dengan huruf awal kapital.

e. Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang

berkepentingan.

f. Hal yang Perlu Diperhatikan

Naskah asli dan salinan keputusan yang ditandatangani

harus disimpan sebagai arsip.

Format Keputusan sebagaimana tercantum pada contoh 6a, 6b, dan

6c dan format salinan Keputusan sebagaimana tercantum pada

contoh 6d.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-35-

CONTOH 6a

FORMAT KEPUTUSAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI

MENTERI HUKUM DA

REPUBLIK

KEPUTUSAN MENTERI HUK

REPUBLIK

NOMOR

TEN

……………………………………

MENTERI HUKUM DAN HAK ASA

Menimbang : a. bahwa..................

............................

b. bahwa .................

............................

Mengingat : 1. ............................

2. ............................

ME

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTE

TENTANG .................

KESATU : ..................................KEDUA : .................................

..................................KETIGA : ..................................

..................................dst.

Penomoran yangberurutan dalam satutahun takwim


Judul keputusanditulis denganhuruf kapital

Memuat peraturanyang menjadi dasarditetapkannyakeputusan

Memuat substansitentang kebijakanyang ditetapkan

Kota sesuai dengan

alamat instansi dantanggalpenandatanganan

Memuat alasantentang perluditetapkannyaKeputusan


N HAK ASASI MANUSIA

INDONESIA

UM DAN HAK ASASI MANUSIA

INDONESIA

... TAHUN ....

TANG

………………………………………

SI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

....................................................................

...................................................................;

....................................................................

...................................................................;

...................................................................;

...................................................................;

MUTUSKAN:

RI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Ditetapkan di ……………………..pada tanggal ……………………..



NAMA LENGKAP

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -36-

CONTOH 6b

FORMAT KEPUTUSAN

DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT YANG MENGATASNAMAKAN

KEMENTERIAN HUKUM

REPUBLIK

KEPUTUSAN MENTERI HUK

REPUBLIK

NOMOR

TEN

……………………………………

MENTERI HUKUM DAN HAK ASA


............................

b. bahwa .................

............................

Mengingat : 1. ............................

2. ............................

ME

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTE

TENTANG .................

KESATU : ..................................

KEDUA : .................................

..................................

KETIGA : ..................................

..................................

Ditepada

a.n.REPSEK(Tan

NAM

NIP






Kota sesuai denganalamat instansi dantanggalpenandatanganan




INDONESIA

UM DAN HAK ASASI MANUSIA

INDONESIA

... TAHUN ....

TANG

………………………………………

SI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

....................................................................

...................................................................;

....................................................................

...................................................................;

...................................................................;

...................................................................;

MUTUSKAN:

RI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

tapkan di ……………………..tanggal ……………………..

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAUBLIK INDONESIA,RETARIS JENDERAL,da Tangan dan Cap Jabatan)

A LENGKAP

.............................

www.peraturan.go.id

2016, No.533-37-

CONTOH 6c

FORMAT KEPUTUSAN

DITANDA TANGANI OLEH SELAIN MENTERI

KEMENTERIAN HUKUM

REPUBLIK

KEPUTUSAN SEK

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK A

NOMOR ................

TEN

……………………………………

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTER

REPUBLIK


............................

b. bahwa .................

............................

Mengingat : 1. ............................

2. ............................

ME

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRE

HUKUM DAN HAK AS

KESATU : ..................................

KEDUA : .................................

..................................

KETIGA : ..................................

..................................










INDONESIA

RETARIS JENDERAL

SASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

................ TAHUN ......

TANG

………………………………………

IAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

INDONESIA,

....................................................................

...................................................................;

....................................................................

...................................................................;

...................................................................;

...................................................................;

MUTUSKAN:

TARIS JENDERAL KEMENTERIAN

ASI MANUSIA TENTANG...........................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Ditetapkan di ……………………..

pada tanggal ……………………..

SEKRETARIS JENDERAL,


NAMA LENGKAP

NIP .............................

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -38-

CONTOH 6d

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN

KEMENTERIAN HUKUMREPUBLIK

KEPU...................................

NOMOR ................

TEN……………………………………

NAMA JABATAN.......

Menimbang : a. bahwa..............................................

b. bahwa .............................................

Mengingat : 1. ............................2. ............................

ME

Menetapkan : KEPUTUSAN .............

KESATU : ..................................KEDUA : .................................KETIGA : ..................................

Salinan sesuai dengan aslinya

Nama Jabatan,

Tanda Tangan

Nama Lengkap


Logo dan nama lembaga

Judul keputusanditulis dengan hurufkapital





Pencantuman ttd.di antara namajabatan dan namalengkap

Ruangpengabsahan

Penomoran salinanberdasarkan angkaarab

DAN HAK ASASI MANUSIAINDONESIA

TUSAN........................................

................ TAHUN ......

TANG………………………………………

.......................................,

....................................................................

...................................................................;

....................................................................

...................................................................;

...................................................................;

...................................................................;

MUTUSKAN:

....TENTANG ..............................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Ditetapkan di ……………………..pada tanggal ……………………..

NAMA JABATAN, (sesuai subtansi keputusan)

ttd.

NAMA LENGKAP

NIP .............................

SALINAN

www.peraturan.go.id

2016, No.533-39-

3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah)

a. Pengertian

Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh atasan

atau pejabat lain yang diperintah yang memuat apa yang harus

dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas tertentu.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau

pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang,

dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala Surat Perintah terdiri atas:

a) kop surat perintah yang ditandatangani oleh Menteri




b) kop surat perintah yang ditandatangani oleh pejabat

selain menteri menggunakan logo pengayoman, dengan

nama lembaga ditulis menggunakan huruf kapital

secara simetris;

c) kata surat perintah, yang ditulis menggunakan huruf


d) nomor, yang berada di bawah tulisan surat perintah.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Perintah terdiri dari hal-hal

sebagai berikut:

a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar:

pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat

perintah; dasar memuat ketentuan yang dijadikan

landasan ditetapkannya surat perintah tersebut;

b) Diktum dimulai dengan frasa memerintahkan, yang

ditulis dengan huruf kapital dicantumkan secara

simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama,

NIP dan jabatan pegawai yang mendapat perintah.

c) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk dengan

perintah-perintah yang harus dilaksanakan.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -40-

3) Kaki

Bagian kaki Surat Perintah ditempatkan disebelah kanan

bawah yang terdiri atas:

a) tempat dan tanggal surat perintah;

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang

ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal

kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma;

c) tanda tangan pejabat yang memerintahkan;

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat

perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada

setiap awal kata tanpa mencantumkan gelar;

e) cap dinas.

d. Distribusi dan Tembusan

1) surat perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat

perintah dan

2) tembusan surat perintah disampaikan kepada

pejabat/instansi yang terkait.

e. Hal yang Perlu Diperhatikan

1) bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar;

2) jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang

ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari

kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan

keterangan; dan

3) surat perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat

selesai dilaksanakan.

Format Surat Perintah sebagaimana tercantum pada contoh 7a dan

7b.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-41-

CONTOH 7a

FORMAT SURAT PERINTAH



Memuatperaturan/dasarditetapkannya suratperintah

Kota sesuai alamat

instansi dan tanggalpenandatanganan

Daftar pejabat yangmenerima perintah

Memuat substansiarahan yangdiperintahkan

Nama jabatan dannama lengkapditulis denganhuruf awal kapitaltanpamencantumkangelar

Nama jabatan yangmenandatangani


Memuat alasantentang perluditetapkan suratperintah


SURAT PERINTAHNOMOR ………............


Menimbang : a. bahwa ....................................................... ;b. bahwa ....................................................... ;

Dasar : 1. .................................................................. ;2. .................................................................. ;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : ..............................NIP : ..............................Jabatan : ..............................

2. dan seterusnya.

Untuk : 1. .................................................................. ;2. .................................................................. ;3. .................................................................. ;4. dan seterusnya.


Menteri Hukum dan Hak AsasiManusiaRepublik indonesia,(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)Nama Lengkap

Tembusan :1. ...................2. ...................

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -42-

CONTOH 7b

FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH

SELAIN MENTERI

Logo dan namalembaga

yang telah dicetak

Memuatperaturan/dasarditetapkannya suratperintah

Kota sesuai alamatinstansi dan tanggalpenandatanganan

Daftar pejabat yangmenerima perintah

Memuat substansiarahan yangdiperintahkan

Nama jabatan dannama lengkapditulis denganhuruf awal kapitaltanpamencantumkangelar

Nama jabatan yangmenandatangani


Memuat alasantentang perluditetapkan suratperintah


( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….


SURAT PERINTAHNOMOR ………............

NAMA JABATAN

Menimbang : a. bahwa ....................................................... ;b. bahwa ....................................................... ;

Dasar : 1. .................................................................. ;2. .................................................................. ;

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : ..............................NIP : ..............................Jabatan : ..............................

2. dan seterusnya.

Untuk : 1. .................................................................. ;2. .................................................................. ;3. .................................................................. ;4. dan seterusnya.


Nama Jabatan,(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)Nama LengkapNIP ..................................

Tembusan :

1. ...................2. ...................

www.peraturan.go.id

2016, No.533-43-

B. Naskah Dinas Korespondensi

1. Naskah Dinas Korespondensi Intern (Nota Dinas)

Jenis naskah dinas korespondensi intern hanya ada satu macam,

yaitu nota dinas.

a. Pengertian

Nota Dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh

pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan



Nota Dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang

dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala Nota Dinas terdiri atas:

a) kop nota dinas berisi nama instansi/satuan organisasi

yang ditulis secara simetris di tengah atas;

b) kata nota dinas, yang ditulis menggunakan huruf


c) kata nomor, yang ditulis menggunakan huruf kapital

secara simetris. Nomor hanya diberikan untuk Nota

Dinas unit kerja/satuan kerja;

d) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital,

diikuti dengan tanda baca titik;

e) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

f) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan

g) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea

pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.

3) Kaki

Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan, nama

pejabat, dan tembusan (jika perlu).

d. Hal yang Perlu Diperhatikan

1) Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas;

2) tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern instansi;

dan

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -44-

3) Penomoran Nota Dinas dilakukan dengan mencantumkan

nomor Nota Dinas, kode jabatan penanda tangan, kode

klasifikasi arsip, bulan, dan tahun.

Format Nota Dinas sebagaimana tercantum pada Contoh 8.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-45-

CONTOH 8

FORMAT NOTA DINAS

KEMENTERIAN HUKUMSEKRETAR

NOTANOMOR ........…

Yth. : …………………………Dari : …………………………Hal : …………………………Lampiran : (jika ada)Tanggal : …………………………

…………………………………..........................................................................................................................

………………………………….............................................................

………………………………….............................................................

Tembusan:

1. ………………..

2. ……………….

3. ……………….


Nama lengkapditulis denganhuruf awal kapital,tidak dibubuhi capdinas

Memuat laporan,pemberitahuan,pernyataan, ataupermintaan yang

sifatnya rutin,berupa catatanringkas.

Nama instansi
DAN HAK ASASI MANUSIAIAT JENDERAL
DINAS…………………

…..…..…..

.....

…………………………………………...........................................................................................................................

…………………………………………..............................................................

…………………………………………..............................................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap

NIP...................

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -46-

2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas)

Jenis Naskah Dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam,

yaitu surat dinas.

1) Pengertian

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern yang selanjutnya disebut

Surat Dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas seorang

pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak

lain di luar lembaga yang bersangkutan.

2) Wewenang Penandatanganan

Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,

fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3) Susunan

1) Kepala

Bagian kepala Surat Dinas terdiri atas:

a) kop surat dinas yang ditandatangani oleh Menteri


lambang negara garuda emas yang telah dicetak,

dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf


b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan

huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop naskah

dinas;

c) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah

kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;

d) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan

nama jabatan yang dikirimi surat; dan

e) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.

2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari alinea

pembuka, isi, dan penutup.

3) Kaki

Bagian kaki Surat Dinas ditempatkan di sebelah kanan

bawah, yang terdiri atas:

a) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital,

diakhiri tanda baca koma;

b) tanda tangan pejabat;

www.peraturan.go.id

2016, No.533-47-

c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis

dengan huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar;

d) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan

ketentuan; dan

e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat

penerima (jika ada).

4) Distribusi

Surat Dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara

cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian

surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian.

5) Hal yang perlu diperhatikan

1) kop Naskah Dinas hanya digunakan pada halaman pertama

surat dinas;

2) Jika surat dinas dengan lampiran, pada kolom lampiran

dicantumkan jumlahnya; dan

3) hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis

dengan huruf awal kapital, tanpa diakhiri tanda baca.

Format Surat Dinas sebagaimana tercantum pada contoh 9a dan 9b.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -48-

CONTOH 9a

FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI

Tanggal, bulandan tahunpembuatan surat


Alamat tujuanyang ditulis diBagian kiri

Nama Jabatan dannama lengkapyang ditulisdengan huruf awalkapital tanpamencantumkangelar

Alamat instansi


Nomor : .................. Tgl, Bln, ThnSifat : ..................Lampiran : ..................Hal : ..................

Yth. ...........................................………………………...................………………………...................

.........................................(Alinea Pembuka) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................(Alinea Isi)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................(Alinea Penutup) .................................................................................................................................................................

Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia,


Nama Lengkap

Tembusan:

1. ………………..2. .......................3. .......................

Jalan H.R.Rasuna Said Kav.X-6 No.8,

Telepon/Faksimili : 021-5213560 Jakarta Selatan

www.peraturan.go.id

2016, No.533-49-

CONTOH 9b

FORMAT SURAT DINAS DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI



Alamat tujuanyang ditulis diBagian kiri



( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….



Yth. ...........................................………………………...................………………………...................

.........................................(Alinea Pembuka) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................(Alinea Isi)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................(Alinea Penutup) .................................................................................................................................................................

Nama Jabatan,


Nama Lengkap

NIP ...........................

Tembusan:

1. ………………2. .......................3. .......................

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -50-

3. Surat Undangan

a. Pengertian

Surat Undangan adalah surat dinas yang memuat undangan

kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan

untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat,

upacara, dan pertemuan.

b. Kewenangan

Surat Undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan

tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala Surat Undangan terdiri atas:

a) kop surat undangan yang ditandatangani oleh Menteri




b) kop surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat

selain Menteri menggunakan logo pengayoman, dengan

nama instansi ditulis menggunakan huruf kapital

secara simetris;

c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah

kiri di bawah kop surat undangan;

d) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah

kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan

e) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti

dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat

(jika diperlukan).

2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh Surat Undangan terdiri atas:

a) alinea pembuka;

b) isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu,

tempat, dan acara; dan

c) alinea penutup.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-51-

3) Kaki

Bagian kaki Surat Undangan terdiri atas nama jabatan

yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan

nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa

mencantumkan gelar.

d. Hal yang Perlu Diperhatikan

1) format surat undangan sama dengan format surat dinas,

yang membedakan adalah bahwa pihak yang dikirimi surat

pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran;

2) surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk

kartu; dan

3) surat undangan juga dapat mencantumkan hal-hal yang

diperlukan (misalnya pakaian, konfirmasi kehadiran, dll).

Format Surat Undangan sebagaimana tercantum pada contoh

10a,10b,10c, 10d dan 10e

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -52-

CONTOH 10a

FORMAT SURAT UNDANGAN DITANDA TANGANI OLEH MENTERI


Lambang negaragaruda emas dannama jabatanyang telah dicetak

Alamat tujuanyang ditulis dibagian kiri, danjumlahnya cukupbanyak, dapatdibuat pada daftarlampiran


Alamat instansi



Yth. ...........................................………………………...................………………………...................

..............................(Alinea Pembuka dan Alinea Isi)................................................................................................................................................................................................................................................................................

pada hari, tanggal : ..............................waktu : pukul.....................tempat : ...............................acara : .........................................................................(Alinea Penutup) ......................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................



Nama Lengkap

Tembusan:1. ………………..2. .......................3. .......................



www.peraturan.go.id

2016, No.533-53-

CONTOH 10b

FORMAT SURAT UNDANGAN DITANDA TANGANI OLEH

PEJABAT SELAIN MENTERI

Tanggalpembuatan surat


Alamat tujuanyang ditulis diBagian kiri, jikajumlahnya cukupbanyak, dapatdibuat pada daftarlampiran

Nama Jabatan dannama lengkap yangditulis denganhuruf awal kapitaltanpamencantumkangelar


( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….



Yth. ...........................................………………………...................………………………...................

..............................(Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

pada hari, tanggal : ..............................waktu : pukul.....................tempat : ...............................acara : .........................................................................(Alinea Penutup)......................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Nama Jabatan,


Nama Lengkap

NIP ........................

Tembusan:

1. ………………..2. .......................3. .......................

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -54-

CONTOH 10c

FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN

Lampiran SuratNomor : .....................Tanggal : .....................

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

1. ..................................................................................2. ..................................................................................3. ..................................................................................4. ..................................................................................5. ..................................................................................6. ..................................................................................7. ..................................................................................8. ..................................................................................9. ..................................................................................10. ..................................................................................

Nama Jabatan,

(Tanda Tangan dan CapJabatan)

Nama Lengkap

NIP...............Nama Jabatan dannama lengkap yangditulis denganhuruf awal kapitaltanpamencantumkangelar

www.peraturan.go.id

2016, No.533-55-

CONTOH 10d

FORMAT KARTU UNDANGAN


mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudarapada acara

................................................................................................................................................................................

......................................................................

hari................/ (tanggal)...................., pukul............WIBbertempat di..............................

Harap hadir 30 menit sebelum

acara dimulai dan undangan

dibawa

Konfirmasi ................................

Pakaian :

Laki-laki : ................

Perempuan : .................

TNI/Polri : ................

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -56-

CONTOH 10e

FORMAT KARTU UNDANGAN SELAIN MENTERI


SEKRETARIS JENDERAL

mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara

pada acara .............................................................hari, tanggal : ..........................................pukul : ..........................................tempat : ..........................................

* Harap hadir 30 menit sebelum

acara dimulai dan undangan

dibawa

* Konfirmasi .............................

Pakaian :

Laki-laki : .....................

Perempuan : .....................

www.peraturan.go.id

2016, No.533-57-

C. Naskah Dinas Khusus

1. Surat Perjanjian

a. Pengertian

Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi kesepakatan

bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak

atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan

hukum yang telah disepakati bersama.

b. Jenis Perjanjian

Jenis perjanjian terdiri dari perjanjian dalam negeri dan

perjanjian luar negeri.

1) Perjanjian Dalam Negeri

Kerja sama antarlembaga di dalam negeri, baik di tingkat

pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman

bersama atau perjanjian kerja sama.

a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Perjanjian yang dilakukan antar instansi pemerintah di

dalam negeri, baik di pusat maupun di daerah dibuat

dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,

fungsi wewenang, dan tanggung jawabnya.

b) Susunan

(1) Kepala

Bagian kepala terdiri atas:

(a) lambang negara garuda emas untuk Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia diletakkan

secara simetris, atau logo pengayoman untuk

pejabat selain menteri yang diletakkan di

sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan

dengan penyebutan nama instansi;

(b) nama instansi;

(c) judul perjanjian; dan

(d) nomor.

(2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat perjanjian kerja sama

memuat materi perjanjian, yang dituangkan

dalam bentuk pasal.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -58-

(3) Kaki

Bagian kaki surat perjanjian kerja sama terdiri

dari nama penanda tangan para pihak yang

mengadakan perjanjian dan para saksi (jika

dianggap perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Perjanjian Internasional

Proses pembuatan perjanjian internasional telah diatur

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Format Perjanjian Dalam Negeri dapat dilihat pada contoh 11a dan

11b, dan 11c

www.peraturan.go.id

2016, No.533-59-

CONTOH 11a

FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTAR INSTANSI DALAM NEGERI YANG

DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMAANTARA

..........................................................DAN

...............................................

TENTANG...................................................................

NOMOR ...........................NOMOR ...........................

Pada hari ini, ……….., tanggal ……, bulan ….., tahun ….., bertempat di …............,yang bertanda tangan di bawah ini

1 ............................. : ....................., selanjutnya disebut sebagai Pihak I2 .............................. : ....................., selanjutnya disebut sebagai Pihak II

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang.................................., yangdiatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pasal 4

PEMBIAYAAN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Penomoran yangberurutan dalamsatu tahuntakwim

Judul perjanjian(nama naskahdinas, para pihak,objek perjanjian)

Memuat identitaspihak yangmengadakan danmenandatanganiperjanjian

Memuat materiperjanjian, yangditulis dalambentuk pasal-pasal

Lambang negaragaruda emas yangtelah dicetak

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -60-

Pa

PENYELESAIA

…………………………………………………………………………………………………...……………………

Pa

LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luaforce majeure, dapat dipertimbangdan waktu pelaksanaan tugas pekepihak.

(2) Yang termasuk force majeure ada

a. bencana alam;

b. tindakan pemerintah di bidang fisk

c. keadaan keamanan yang tidak me

(3) Segala perubahan dan/atau pembakan diatur bersama kemudian oleh

Pa

PEN

……………………………………………………………………………………………………

Nama Institusi

Nama Jabatan,

(Tanda Tangan)

Nama

sal 5

N PERSELISIHAN

…………………………………………………………………………………………

sal 6

-LAIN

r kekuasaan kedua belah pihak ataukan kemungkinan perubahan tempat

rjaan dengan persetujuan kedua belah

lah:

al dan moneter; atau

ngizinkan.

atalan terhadap piagam kerja sama iniPihak Pertama dan Pihak Kedua.

sal 7

UTUP

……………………………………………………………………………………

Nama Institusi

Nama Jabatan,

(Tanda Tangan)

Nama

www.peraturan.go.id

2016, No.533-61-

CONTOH 11b

FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTAR INSTANSI DALAM NEGERI

YANG DITANDA TANGANI SELAIN MENTERI

PERJANJIANAN

..........................D

.....................

TEN...............................

NOMOR ...NOMOR....

Pada hari ini, ……….., tanggal ……, bulabertanda tangan di bawah ini

1. ........................... : ..................2. .......................... : ..................

bersepakat untuk melakukan kerja samadiatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pa

TUJUAN K

………………………………………………………………………………………………………………

Pa

RUANG LINGK

………………………………………………………………………………………………………………

Pa

PELAKSANA

………………………………………………………………………………………………………………

Pa

PEMB

………………………………………………………………………………………………………………

Penomoran yang

berurutan dalamsatu tahun takwin

Judul perjanjian(nama naskahdinas, para pihak,objek perjanjian)

Memuat identitaspihak yangmengadakan danmenandatangani

perjanjian

Memuat materiperjanjian, yangditulis dalambentuk pasal-pasal

LogoPihak I

KERJA SAMATARA................................AN

..........................

TANG....................................

........................

........................

n ….., tahun ….., bertempat di …., yang

..., selanjutnya disebut sebagai Pihak I

..., selanjutnya disebut sebagai Pihak II

dalam bidang.................................., yang

sal 1

ERJA SAMA

…………………………………………………………....................................................

sal 2

UP KERJA SAMA

………………………………………………………………………………………………..

sal 3

AN KEGIATAN

………………………………………………………………………………………………..

sal 4

IAYAAN

………………………………………………………………………………………………..

LogoPihak II

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -62-

Pa

PENYELESAIA

………………………………………………………………………………………………

Pa

LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kemajeure, dapat dipertimbangkan kwaktu pelaksanaan tugas pekerjaan d

(2) Yang termasuk force majeure adalaha. bencana alam;b. tindakan pemerintah di bidang fic. keadaan keamanan yang tidak m

(3) Segala perubahan dan/atau pembatakan diatur bersama kemudian oleh P

Pa

PEN

………………………………………………………………………………………………

Pihak I,

Nama Institusi

Nama Jabatan,

(Tanda Tangan)

Nama

sal 5

N PERSELISIHAN

…………………………………………………………………………………………

sal 6

-LAIN

kuasaan kedua belah pihak atau forceemungkinan perubahan tempat danengan persetujuan kedua belah pihak.

skal dan moneter;engizinkan.

alan terhadap piagam kerja sama iniihak Pertama dan Pihak Kedua.

sal 7

UTUP

……………………………………………………………………………………

Pihak II,

Nama Institusi

Nama Jabatan,

(Tanda Tangan)

Nama

www.peraturan.go.id

2016, No.533-63-

CONTOH 11c

Format Surat Perjanjian Kontrak + Pakta Integritas

Penomoranberurutan dalamsatu tahun takwim

Memuat identitaspihak yangmengadakan danmenandatangani

perjanjian

Memuat materiperjanjian


yang telah dicetak

KEMENTERIAN HUKUMREPUBLIK

(UNITJalan……………………

Telepon ……………Laman : ………......….,

SURAT PNOMOR : ..

Pada hari ini .............. tanggal ....,btangan dibawah ini :

.......................... ............................

.......................... ....................................................................................

Kedua belah Pihak dalam kedudukannyasepakat untuk mengadakan perjanjian tHukum dan HAM RI Tahun Anggaran ........

Pas.....................

Pihak Pertama dalam kedudukannya mas.................. Kementerian Hukum dan HAMKedua, demikian juga Pihak Kedua denganmenerima pekerjaan tersebut dengan lingka. ............................................................b. ............................................................c. ............................................................

Pas.....................

a. ............................................................b. ............................................................

c. ............................................................

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua ) rangbermaterai cukup serta mempunyaiditandatangani dan dibubuhi cap kedua bel

Pihak Kedua,

Nama Jabatan

DAN HAK ASASI MANUSIAINDONESIAKERJA)……….………………….Faksimili ……………..

Email : ...……...…………..

ERJANJIAN.........................

ulan ...., tahun ........, kami yang bertanda

...........(Selanjutnya disebut pihak pertama)

......................................................................

......................................................................

.............(Selanjutnya disebut pihak kedua)

masing-masing tersebut diatas, setuju danentang Pengadaan ............ Kementerian.... dengan ketentuan sebagai berikut.

al 1.......................

ing-masing tersebut diatas memberi tugasRI Tahun Anggaran ........ kepada Pihakini bersepakat dan mengikatkan diri untuk

up pekerjaan :..................................................................................................................................................................................................................al 2

..................................................................................................................................................................

......................................................................

kap asli, masing-masing sama bunyi dankekuatan hukum yang sama setelahah pihak.

Pihak Pertama,

Nama Lengkap

NIP …………….

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -64-

CONTOH 11d

FORMAT KESEPAKATAN AWAL/LETTER OF INTENT

LETTER OF INTENTBETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE/CITY OF …………………………….OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE …………………………………..CONCERNING PROVINCE CITY

The Government of the Province City of ……………………………the Republic of Indonesiaand the …………………………hereinafter referred to as “the Parties”;

Desiring to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation betweenthe people of the two cities/provincies;

Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits;

Do hereby declare our intention to establish Sister City/Province Cooperation as a basis forcooperation, in accordance with our prevailing laws and regulations, in the following fields:a. Exchange of experts on order to improve the management of the cities/provincies;b. Trade and promotion;c. Administration and information;d. Culture and arts;e. Youth and sport.

The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in duecourse.

DONE in duplicate at ………………,on this …………….., day of …………………, in the year………………………………, in Indonesian, ……………..and English languages, all textbeing equally authentic.

For the Government of the Province/City of For ……………………………

………………of the Republic of Indonesia

………………………………. ………………………………...

www.peraturan.go.id

2016, No.533-65-

CONTOH 11e

FORMAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

MEMORANDUM OBET

THE ………………………REPUBLIC O

ATHE ………………

CONCSISTER PROVINCE

The ……………….., Republic ofhereinafter referred to as the Parties;

Desiring to promote favourable relationpeople of the two provinces and;

Recognizing the importance of the princ

Referring to the Letter of Intent betwIndonesia and ……………………. concerning………………….on…………………..

Pursuant to the prevailing laws and regHave agreed as follows:

A

Objective and

……………………………………………………………………………………………………a. ………………….b. …………………c. ………………….d. …………………e. …………………

Other areas agreed upon by the Partie

A

F

…………………………………………………………………………………………….

A

Technic

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

F UNDERSTANDINGWEEN……………………………..F INDONESIAND……………………….

ERNING(CITY) COOPERATION

Indonesia and the ……...…………………,

s of partnership and cooperation between the

iples of equality and mutual benefits;

een ……………………….., the Republic ofSister Province (City) Cooperation, signed in

ulations in the respective countries;

rticle 1

Scope of Cooperation

………………………………………………………………………………………………….:

s.

rticle 2

unding

…………………………………………………

rticle 3

al Arrangement

………………………………………………………………………………………………………..............

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -66-

Article 4

Working Groupa. …………………………………………………………………………b. …………………………………………………………………………c. …………………………………………………………………………

Article 5

Settlement of Disputes…………………………………………………………………………………..........................

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

Article 6

Amendment……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 7

Entry Into Force, Duration and Terminationa. …………………………………………………………………………………………b. .…………………………………………………………………………………………

in witness whereof, the undersigned being duly authorized thereof by their respectiveGovernment, have signed this Memorandum of Understanding.

done in duplicated in ………………………… on this ……………………………day of…………………………………… In the year of …………… and one in Indonesia,……………………………. and English language, all texts being equally authentic. In case ofany divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English textshall prevail.

FOR………………………………..

REPUBLIC OF INDONESIA

…………………………………

www.peraturan.go.id

2016, No.533-67-

CONTOH 11f

FORMAT MAP

LAMBANGNEGARA/

LOGO

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -68-

2. Surat Kuasa

a. Pengertian

Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian

wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan

atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu

tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

b. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala Surat Kuasa terdiri atas:

a) kop Naskah Dinas yang berisi logo dan nama instansi,

yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan

huruf kapital;

b) judul Surat Kuasa ditulis menggunakan huruf kapital

secara simetris; dan

c) nomor Surat Kuasa ditulis menggunakan huruf kapital

secara simetris di bawah judul.

2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang

dikuasakan.

3) Kaki

Bagian kaki Surat Kuasa memuat keterangan tempat,

tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan

tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan

dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Format Surat Kuasa sebagaimana tercantum pada contoh 12a, 12b,

12c

www.peraturan.go.id

2016, No.533-69-

CONTOH 12a

FORMAT SURAT KUASA

Penomoran yangberurutan dalam

Satu tahuntakwim


yang telah dicetak

Memuat identitasyang memberikankuasa

Memuatpernyataan

tentang pemberianwewenang kepadapihak lain untuk

melakukan suatu

tindakan tertentu

Kota sesuaidengan alamatInstansi dantanggal penanda

tanganan

Memuat identitasyang menerimakuasa


( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….


SURAT KUASANOMOR .................………....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : ……………………………………

NIP : ……………………………………

jabatan : ……………………………………

alamat : …………………………………….

memberi kuasa kepada

nama : ……………………………………

NIP : ……………………………………

jabatan : ……………………………………

alamat : ……………………………………

untuk …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................…

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ………………………..

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

(Tanda Tangan) (Materai dan Tanda Tangan)

Nama Lengkap Nama Lengkap

NIP NIP

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -70-

CONTOH 12b

FORMAT SURAT KUASA UNTUK PENANDATANGANAN MOU


SURAT KUASANOMOR ………......

Yang bertanda tangan di bawah ini, .......(nama pejabat)....., MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memberi kuasapenuh kepada

Nama PejabatJabatan (Menteri/Gubernur/Walikota/dsb.)

untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik Indonesia,Nota Kesepahaman antara Pemerintah(Provinsi/Kota/dsb.)…...........… Republik Indonesia dan Pemerintah……asing/negara sahabat…….. mengenai kerjasama….......................(bidang) …............

Sebagai bukti, surat kuasa ini saya tandatangani dan saya bubuhimaterai di Jakarta pada tanggal ........ bulan....... tahun dua ribu …….

(Tanda Tangan)

Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia

Cap

www.peraturan.go.id

2016, No.533-71-

CONTOH 12cFORMAT SURAT KUASA UNTUK PENANDATANGANAN MOU

(DALAM BAHASA INGGRIS)

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OFREPUBLIC OF INDONESIA

FULL POWERS

The undersigned, .......(nama pejabat)....., Minister of Law and HumanRights of the Republic of Indonesia, fully authorizes

Name of OfficialJabatan (Minister/Governor/Mayor)

to sign on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, theMemorandum of Understanding between the Government of…………Republic of Indonesia and the Government ……asing/Negarasahabat…….. concerning ……….(bidang)….. cooperation.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers inJakarta on this……day of…... in the year two thousand….…….

Signature

(Tanpa Cap)

Name of the Minister of Law andHuman Rights of the Republic ofIndonesia

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -72-

3. Berita Acara

a. Pengertian

Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi tentang

pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses

pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus

ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Berita acara

dapat dengan lampiran.

b. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala Berita Acara terdiri atas:

a) kop Berita Acara, terdiri dari lambang negara garuda

emas/logo pengayoman dan nama lembaga diletakkan

secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;

b) judul Berita Acara ditulis menggunakan huruf kapital

secara simetris; dan

c) nomor Berita Acara ditulis menggunakan huruf kapital

secara simetris di bawah judul.

2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh Berita Acara terdiri atas:

a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan

jabatan para pihak yang membuat Berita Acara; dan

b) substansi Berita Acara;

c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan

d) penutup yang menerangkan bahwa Berita Acara ini

dibuat dengan sebenar-benarnya.

3) Kaki

Bagian kaki Berita Acara memuat tempat pelaksanaan

penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan

para pihak dan para saksi.

4) Lampiran berita acara

Lampiran Berita Acara adalah dokumen tambahan yang

berisi antara lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti

daftar aset/arsip yang terkait dengan materi muatan suatu

Berita Acara.

Format Berita Acara sebagaimana tercantum pada contoh 13a, 13b

www.peraturan.go.id

2016, No.533-73-

CONTOH 13a

FORMAT BERITA ACARA



Memuat identitaspara pihak yangmelaksanakankegiatan

Memuat kegiatanyang dilaksanakan

Kota sesuaidengan alamatinstansi

Tanda tanganpara pihak danpara saksi


( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….


BERITA ACARANOMOR ................................

Pada hari ini, ……, tanggal ……, bulan ….., tahun ….., kamimasing-masing:

1. ..……(nama pejabat), …(NIP dan jabatan), selanjutnya disebut PihakPertama,

dan

2. ……..(pihak lain)………………………………, selanjutnya disebut PihakKedua, telah melaksanakan

1. …………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

2. dan seterusnya.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ………………

Dibuat di ……………......

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)


Mengetahui/MengesahkanNama Jabatan,

(Tanda tangan)

Nama Lengkap

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -74-

CONTOH 13b

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RA

.

Diperketen

........

maka

ditutu

o dan namabaga yang telahtak

uat identitasa pihak yangaksanakaniatan

ndatanganpemeriksa

nda tanganng diperiksa


( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….


HASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAANNomor : .................................

Pada hari ini .......... tanggal ....bulan.......tahun...... Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

1. Nama : ............................... selaku ....................................................2. Nama : .................................selaku ....................................................3. Nama : .............................. selaku ....................................................

Berdasarkan Surat Perintah..........................................................Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia RI. Nomor : ............................... Tanggal .............................. telahmelakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : ....................................................NIP. : ....................................................Pangkat/Gol. : ....................................................

tmt ....................................................Jabatan : ....................................................

tmt ....................................................

iksa karena diduga telah melakukan perbuatan.................................yang melanggartuan ..................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikanyang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama LengkapNIP………………….

Berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan,p dan ditanda tangani di ..........................pada hari dan tanggal tersebut diatas.

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM,

Nama Lengkap

NIP………………….

2. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap

NIP………………….

3. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap

NIP………………….

Loglemdice

Memparmelkeg

Tatim

Taya

www.peraturan.go.id

2016, No.533-75-

4. Surat Keterangan

a. Pengertian

Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi informasi hal

atau seseorang untuk kepentingan kedinasan.


Surat Keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala Surat Keterangan terdiri atas:

a) kop surat keterangan, yang berisi logo dan nama

instansi diletakkan secara simetris dan ditulis dengan

huruf kapital;

b) judul surat keterangan ditulis menggunakan huruf


c) nomor surat keterangan ditulis menggunakan huruf

kapital secara simetris di bawah judul.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat

yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta

maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan.

3) Kaki

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat,

tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan

nama pejabat yang membuat surat keterangan tersebut.

Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.

Format Surat Keterangan sebagaimana tercantum pada contoh 14.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -76-

CONTOH 14

FORMAT SURAT KETERANGAN

Penomoran yangberurutan dalamsatu tahuntakwim


Memuat identitasyang memberikanketerangan

Memuat informasimengenai suatuhal atauseseorang untuk

kepentingan

Kota sesuaidengan alamatInstansi dantanggal penandatanganan

Memuat identitasyang diberiketerangan


( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….


SURAT KETERANGANNOMOR .......................

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : ......................................................................NIP : ......................................................................Jabatan : ......................................................................

dengan ini menerangkan bahwa

nama : .......................................................................NIP : .......................................................................pangkat/golongan : .......................................................................jabatan : .......................................................................dan seterusnya

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................

..................................................................................................................................

Jakarta, …………………………….

Pejabat Pembuat Keterangan,

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

Nama Lengkap

NIP....................................

www.peraturan.go.id

2016, No.533-77-

5. Surat Pengantar

a. Pengertian

Surat Pengantar adalah Naskah Dinas yang digunakan untuk

mengantar/menyampaikan barang atau naskah sebagai

pengganti buku ekspedisi.


Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai

dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala Surat Pengantar terdiri atas:

a) kop naskah dinas yang memuat logo dan nama

instansi, yang ditulis menggunakan huruf kapital

secara simetris;

b) nomor;

c) tanggal;

d) nama jabatan/alamat yang dituju; dan

e) tulisan surat pengantar dengan huruf kapital yang

diletakkan secara simetris.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Pengantar dalam bentuk kolom

terdiri atas:

a) nomor urut;

b) jenis yang dikirim;

c) banyaknya naskah/barang; dan

d) keterangan.

3) Kaki

Bagian kaki Surat Pengantar terdiri atas:

a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:

(1) nama jabatan pembuat pengantar;

(2) tanda tangan;

(3) nama dan NIP; dan

(4) stempel jabatan/instansi.

b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:

(1) nama jabatan penerima;

(2) tanda tangan;

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -78-

(3) nama dan NIP;

(4) cap instansi instansi;

(5) nomor telepon/faksimili; dan

(6) tanggal penerimaan.

d. Hal yang perlu diperhatikan

Surat Pengantar dikirim dalam dua rangkap:

1) lembar pertama untuk penerima; dan

2) lembar kedua untuk pengirim.

e. Penomoran

Penomoran Surat Pengantar diserahkan kepada masing-masing

satuan kerja dengan format yaitu:

Contoh:

Kode unit Garis

miring

Tahun Garis

miring

Nomor urut

SEK.6 / 2016 / 001

Format surat pengantar sebagaimana tercantum pada Contoh 15.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-79-

CONTOH 15

FORMAT SURAT PENGANTAR


( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….


Tgl.,Bln.,Thn

Yth. ..........................……………………….……………………….

SURAT PENGANTARNOMOR ....................

NoNaskah Dinas yang

DikirimkanBanyaknya Keterangan

Diterima tanggal……………..

Penerima PengirimNama jabatan, Nama jabatan,

Tanda tangan Tanda Tangan dan Cap Instansi


NIP................... NIP……………….

No. Telepon ...............

Tanggal, bulan, dantahun pembuatansurat


Nama jabatan dannama lengkap yangditulis dalam hurufawal kapital

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -80-

6. Pengumuman

a. Pengertian

Pengumuman adalah Naskah Dinas yang memuat

pemberitahuan yang ditujukan kepada semua pejabat/pegawai

dalam instansi atau perseorangan dan golongan di dalam atau di

luar instansi.


Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

mengumumkan atau pejabat lain yang ditunjuk.

c. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala Pengumuman terdiri atas:

a) kop naskah dinas yang memuat logo dan nama

instansi, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris;

b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo

instansi, yang ditulis menggunakan huruf kapital

secara simetris dan nomor pengumuman dicantumkan

di bawahnya;

c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah

pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara

simetris; dan

d) rumusan judul pengumuman, yang ditulis

menggunakan huruf kapital secara simetris di bawah

tentang.

2) Batang Tubuh

Batang tubuh Pengumuman hendaknya memuat:

a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;

b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan

pengumuman;

c) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap

mendesak.

3) Kaki

Bagian kaki Pengumuman terdiri atas:

a) tempat dan tanggal penetapan;

www.peraturan.go.id

2016, No.533-81-

b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis

dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda

baca koma;

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan;

d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis

dengan huruf awal kapital; dan

e) cap dinas.

d. Hal yang perlu diperhatikan

1) pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan

kepada kelompok/golongan tertentu; dan

2) pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak

memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan.

Format pengumuman sebagaimana tercantum pada contoh 16.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -82-

CONTOH 16

FORMAT PENGUMUMAN



Judul Pengumumanyang ditulis denganhuruf kapital

Memuat alasan,

peraturan yangmenjadi dasar, danpemberitahuantentang hal tertentuyang dianggap

Kota sesuaidengan alamatInstansi dantanggal penandata

nganan


REPUBLIK INDONESIA

( UNIT KERJA )

Jalan…………………………….………………….


Laman : ………......…., Email : ...……...…………..

PENGUMUMANNOMOR …....................................

TENTANG……………..…………………………………

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Dikeluarkan di ….......................

pada tanggal ……………………..

Nama Jabatan,


Nama Lengkap

NIP………………

www.peraturan.go.id

2016, No.533-83-

D. Laporan

1. Pengertian

Laporan adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang

pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

Laporan ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas.

3. Susunan

a) Kepala

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam

huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Laporan terdiri atas:

1) pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud

dan tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika Laporan;

2) materi Laporan, yang terdiri atas kegiatan yang

dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil

pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal

lain yang perlu dilaporkan;

3) simpulan dan saran, sebagai bahan pertimbangan; dan

4) penutup, yang merupakan akhir laporan.

c) Kaki

Bagian kaki Laporan terdiri atas:

1) tempat dan tanggal pembuatan Laporan;

2) nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan

huruf awal kapital;

3) tanda tangan; dan

4) nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

Format Laporan sebagaimana tercantum pada contoh 17.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -84-

CONTOH 17

FORMAT LAPORAN

A.

B.

C.

D.

E.

Logo dan namalembagayang telah dicetak

Judul Laporanyang ditulis denganhuruf kapital

MemuatLaporan tentangpelaksanaan tugaskedinasan

Kota sesuaidengan alamatinstansi, tanggalpenandatanganan,nama jabatan, tandatangan, dan namalengkap tanpamencantumkangelar


( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….


LAPORANTENTANG

………………………………...................

Pendahuluan1. Umum2. Maksud dan Tujuan3. Ruang Lingkup4. Dasar

Kegiatan yang Dilaksanakan.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hasil yang Dicapai….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Simpulan dan Saran….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Penutup….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dibuat di …………………pada tanggal …………………

Nama Jabatan Pembuat Laporan


Nama Lengkap

NIP.............................

www.peraturan.go.id

2016, No.533-85-

E. Telaahan Staf

1. Pengertian

Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat

atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu

persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang

disarankan.

2. Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Telaahan Staf terdiri atas:

1) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah

atas; dan

2) uraian singkat tentang permasalahan.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Telaahan Staf terdiri atas:

1) persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas

tentang persoalan yang akan dipecahkan;

2) praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan,

berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai

dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan

kemungkinan kejadian di masa yang akan datang;

3) fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang

merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan;

4) analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap

persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan

kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang

mungkin atau dapat dilakukan;

5) simpulan, yang memuat intisari hasil diskusi, yang

merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan

6) tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas

dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi

persoalan yang dihadapi.

c) Kaki

Bagian kaki Telaahan Staf terdiri atas:

1) nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan

huruf awal kapital;

2) tanda tangan;

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -86-

3) nama lengkap; dan

4) daftar lampiran.

Format Telaahan Staf sebagaimana tercantum pada contoh 18.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-87-

CONTOH 18

FORMAT TELAAHAN STAF

TELAAHTEN

…………………………

A. PersoalanBagian persoalan memuat pernyataan sidipecahkan.

B. PraanggapanPraanggapan memuat dugaan yang beralasesuai dengan situasi yang dihadapimendatang.

C. Fakta yang MempengaruhiBagian fakta yang mempengaruhi memuapemecahan persoalan.

D. AnalisisBagian ini memuat analisis pengaruh praakibatnya, hambatan serta keuntungan dbertindak yang mungkin atau dapat dilakuka

E. SimpulanBagian simpulan memuat intisari hasil diskukeluar sebagai pemecahan persoalan yang

F. SaranBagian saran memuat secara ringkas danpersoalan yang dihadapi.

AN STAFFTANG……………………………

ngkat dan jelas tentang persoalan yang akan

san berdasarkan data dan saling berhubungandan merupakan kemungkinan kejadian dimasa

t fakta yang merupakan landasan analisis dan

anggapan dan fakta terhadap persoalan sertaan kerugiannya, serta pemecahan atau caran.

si dan pilihan dan satu cara bertindak atau jalandihadapi.

jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi

Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf,

(Tanda Tangan)

Nama LengkapNIP...............................

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -88-

F. Surat Peringatan

1. Pengertian

Surat Peringatan adalah surat yang berisikan teguran karena

melakukan kesalahan atau pelanggaran. Surat peringatan berisikan

alasan-alasan yang jelas dan logis serta fakta/data otentik yang

melatarbelakangi dikeluarkannya surat peringatan.

2. Wewenang Penandatanganan

Surat peringatan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,

fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3. Susunan

a. Kepala

Bagian kepala Surat Peringatan terdiri atas:

1) kop naskah dinas yang berisi lambang negara garuda emas

dan nama jabatan untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia atau logo pengayoman dan nama instansi untuk

selain Menteri ditulis secara simetris;

2) nomor, lampiran dan hal, yang diketik dengan huruf awal

kapital di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas;

3) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan

atas sejajar/sebaris dengan nomor;

4) kata Yth., yang ditulis dibawah Hal, diikuti dengan nama

jabatan yang dikirimi surat; dan

5) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Peringatan terdiri dari alinea

pembuka, isi, dan penutup

c. Kaki

Bagian kaki Surat Peringatan terdiri atas:

1) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital,


2) tanda tangan pejabat;

3) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan

huruf awal kapital;

4) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan

ketentuan;

5) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima

(jika ada); dan

www.peraturan.go.id

2016, No.533-89-

6) daftar lampiran

4. Distribusi

Surat Peringatan disampaikan kepada penerima yang berhak.

Format Surat Peringatan sebagaimana tercantum pada contoh 19a dan

19b .

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -90-

CONTOH 19a

FORMAT SURAT PERINGATAN

DITANDA TANGANI OLEH MENTERI



Alamat tujuan yangditulis di bagiankiri, dan jikajumlahnya cukupbanyak, dapatdibuat pada daftar


Alamat instansi



Yth. ...........................................………………………...................………………………...................

SURAT PERINGATAN

Mengingat......................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dengan ini................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Demikian.......................................................................................................................................................................................................................



Nama Lengkap

Tembusan:1. ………………..2. .......................3. .......................



www.peraturan.go.id

2016, No.533-91-

CONTOH 19b

FORMAT SURAT PERINGATAN

DITANDA TANGANI OLEH SELAIN MENTERI


( UNIT KERJA )Jalan…………………………….………………….



Yth. ...........................................………………………...................………………………...................

SURAT PERINGATAN

Mengingat......................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dengan ini.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Demikian......................................... ............................................................................................................................................................................

Sekretaris Jenderal,


Nama LengkapNIP..........................................

Tembusan:1. ………………..2. .......................3. .......................

tanggal pembuatansurat

Alamat tujuanyang ditulis dibagian kiri, danjika jumlahnyacukup banyak,dapat dibuat padadaftar lampiran



www.peraturan.go.id

2016, No.533 -92-

G. Sertifikat

1. Pengertian

Sertifikat adalah surat penghargaan atau surat keterangan tertulis

yang tercetak dan dikeluarkan oleh instansi dan ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang sebagai bukti telah mengikuti suatu

kegiatan.


Sertifikat ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi,

wewenang, dan tanggung jawabnya.

3. Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Sertifikat terdiri atas:

1) kop naskah dinas yang berisi lambang negara garuda emas

dan nama jabatan untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia atau logo pengayoman dan nama instansi untuk

selain Menteri ditulis secara simetris;

2) judul sertifikat ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

dan

3) nomor sertifikat ditulis dengan huruf kapital secara simetris

di bawah judul.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh sertifikat terdiri dari alinea pembuka, isi,

dan penutup.

c) Kaki

Bagian kaki Sertifikat terdiri atas:

1) tempat dan tanggal penandatanganan;

2) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital,


3) tanda tangan pejabat;

4) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan

huruf awal kapital tanpa mencantumkan gelar; dan

5) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan

ketentuan.

4. Distribusi

Sertifikat disampaikan kepada penerima yang berhak.

Format Sertifikat sebagaimana tercantum pada contoh 20a dan 20b.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-93-

CONTOH 20a

FORMAT SERTIFIKAT

(DITANDATANGANI OLEH MENTERI)

MENTERI HUKUM DAREPUBLIK

SERTNOMOR : ……

.....……….............………………………………………tentang………………………menyatakan bahwa :

nama : ........................tempat/tanggal lahir : ........................NIP : ........................pangkat/Golongan : ........................jabatan : ........................instansi : ........................

telah mengikuti..............................(Namayang diselenggarakan oleh .....................................................di .............................

Jakarta,

Men

Rep

Tan

Nam

nomor sertifikatditulis denganhuruf kapital dibawah judulSertifikat



tempat dan tanggalpenandatanganan

N HAK ASASI MANUSIAINDONESIA

IFIKAT…………………

………………………………...berdasarkan…………………………………………………

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

..............................................................

.............................................................

jenis pendidikan dan pelatihan)...............dari tanggal .................sampai dengan

..................................................

teri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

ublik Indonesia,

da Tangan dan Cap Instansi

a Lengkap

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -94-

CONTOH 20b

FORMAT SERTIFIKAT

DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI


SERTIFIKATNOMOR : …………………………………….

.....……….............…………………………………………………………......berdasarkan………………tentang………………..………………………………………………………menyatakan bahwa :

nama : ......................................................................................tempat/tanggal lahir : ......................................................................................NIP : ......................................................................................pangkat/Golongan : ......................................................................................jabatan : ......................................................................................instansi : .....................................................................................

telah mengikuti..............................(Nama jenis pendidikan dan pelatihan..............yang diselenggarakan oleh ........................dari tanggal ................sampai dengan......................di ..................

Jakarta,....................................

Nama Jabatan,

Tanda Tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap

NIP..........................

nomor sertifikatditulis denganhuruf kapital dibawah judulSertifikat



tempat dan tanggalpenandatanganan

www.peraturan.go.id

2016, No.533-95-

H. Notula

1. Pengertian

Notula adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan (rapat)

serta hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Notula

merupakan dokumentasi penting yang dicatat oleh notulis.


Notula ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi,

wewenang, dan tanggung jawabnya.

3. Susunan

a) Kepala

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh notula terdiri dari alinea pembuka, isi, dan

penutup

c) Kaki

Bagian kaki notula terdiri atas:

1) nama lengkap dan tanda tangan pejabat pemimpin rapat;

dan

2) nama lengkap dan tanda tangan notulis.

4. Distribusi

Notula disampaikan kepada pejabat yang memimpin rapat.

Format Notula sebagaimana tercantum pada contoh 21.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -96-

CONTOH 21

FORMAT NOTULA

NOTULA

Hari : ………………………………………………………………Tanggal : ………………………………………………………………Pukul : ………………………………………………………………Tempat : ………………………………………………………………Peserta Rapat

a. Hadir : 1. ……………………………………………………………2. ..………………………………………………………….

3. .dst..b. Berhalangan hadir : 1. ……………………………………………………………

2. . ………………………………………………………….3. .dst..

Acara : ………………………………………………………………

Jalannya Rapat :(Pengarahan umum pimpinan rapat)…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….Jalannya rapat/pertemuan (laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain-lain).………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..

Disahkan Oleh,

Nama Notulis Nama Jabatan Pimpinan Rapat,

Tanda tangan Tanda tangan

Nama Lengkap Nama LengkapNIP……………. NIP……………

www.peraturan.go.id

2016, No.533-97-

I. Formulir

Formulir adalah bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah

untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam

bentuk kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi

keterangan yang diperlukan.

J. Naskah Dinas Elektronik

Naskah Dinas Elektronik adalah naskah dinas berupa komunikasi

informasi yang dilakukan secara elektronis atau yang terekam dalam

multimedia elektronis.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata naskah dinas elektronik diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -98-

BAB III

PENYUSUNAN NASKAH DINAS

A. Persyaratan Penyusunan

Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang

ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah

dinas yang disusun secara sistematis. Dalam penyusunannya perlu

memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ketelitian

Dalam membuat naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan

kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur,

kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.

2. Kejelasan

Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi

yang dimuat dalam naskah dinas.

3. Logis dan Singkat

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal,

logis secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah

dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas

4. Pembakuan

Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku

sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan

reliable.

B. Penyusunan Konsep

1. Naskah dinas diciptakan atas inisiatif pejabat sesuai dengan tugas

dan fungsinya, disposisi pimpinan, nota dinas dari pejabat tertentu

sebagai keharusan akibat pelaksanaan jabatan.

2. Konsep naskah dinas harus disetujui terlebih dahulu oleh pejabat

yang menandatangani naskah dinas.

3. Konsep naskah dinas rahasia dapat dibuat sendiri oleh pejabat

penanda tangan, kemudian dicatat dalam formulir tersendiri yang

dipisahkan dari naskah dinas lain.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-99-

C. Pengetikan dan Penandatanganan

1. konsep yang telah disetujui diketik rangkap dua.

2. rangkap kedua lembar terakhir dibuatkan kolom paraf yang

diletakkan di sebelah kiri bawah.

3. Naskah Dinas lembar pertama dan kedua ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang.

4. untuk menjaga kerahasiaan, pengetikan naskah dinas rahasia

dikelola secara tersendiri.

Contoh kolom paraf untuk surat yang ditandatangani oleh pejabat

eselon I:

NAMA JABATAN PARAF TANGGAL

Eselon IV

Eselon III

Eselon II

Contoh kolom paraf untuk surat yang ditandatangani oleh pejabat

eselon II:

NAMA JABATAN PARAF TANGGAL

Konseptor

Eselon IV

Eselon III

D. Nama Instansi/Jabatan pada Kepala Naskah Dinas

Untuk memberikan identifikasi pada naskah dinas, pada halaman

pertama naskah dinas dicantumkan kepala naskah dinas, yaitu nama

jabatan atau nama instansi. Kepala nama jabatan digunakan untuk

mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditetapkan oleh pejabat negara,

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -100-

sedangkan kepala nama instansi digunakan untuk mengidentifikasikan

bahwa naskah dinas ditetapkan oleh pejabat yang bukan pejabat negara.

Pencantuman kepala naskah dinas adalah sebagai berikut:

1. Nama Jabatan

Kertas dengan kepala nama jabatan dan lambang negara hanya

digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani sendiri oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala nama jabatan

berturut-turut terdiri dari gambar lambang negara dan nama jabatan

yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, dicetak di atas secara

simetris. Perbandingan ukuran lambang negara dengan huruf yang

digunakan hendaknya serasi dan sesuai dengan ukuran kertas.

2. Nama Instansi/Unit Organisasi

Kertas kepala nama instansi dan logo pengayoman serta alamat

lengkap digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani pejabat

yang berwenang. Kepala nama instansi ditulis dengan huruf kapital.

Bagi instansi yang telah memiliki ISO dapat mencantumkan di sebelah

kanan atas pada kepala naskah dinas.

E. Penggandaan

Penggandaan naskah dinas disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap

mempertimbangkan efisiensi. Penggandaan naskah dinas rahasia

dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keamanan informasi.

F. Tingkat Keaslian

Tingkat keaslian naskah dinas adalah kategori naskah dinas yang

didasarkan atas aspek yuridis formal.

1. Asli merupakan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang dan dibubuhi cap dinas. Hasil penggandaan naskah dinas

yang dibubuhi cap dinas dianggap asli.

2. Salinan atau turunan merupakan salinan secara keseluruhan

naskah dinas yang tidak berbeda dengan surat aslinya (dapat pula

berupa fotokopi).

www.peraturan.go.id

2016, No.533-101-

Pada umumnya, naskah dinas dapat disalin untuk kepentingan

tertentu. Namun, ada juga turunan atau salinan itu diperintahkan

tersendiri dalam naskah dinas tersebut, yaitu naskah dinas yang

berbentuk keputusan yang bersifat penetapan. Penempatan perintah

penyampaian salinan dalam suatu keputusan ditempatkan sebelum

petikan.

Salinan atau turunan naskah dinas yang ditandatangani menteri

diautentikasi oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

3. Petikan adalah salinan dari keputusan yang hanya memuat bagian-

bagian yang dipandang perlu untuk diketahui oleh pihak yang

berkepentingan.

Petikan biasanya merupakan perintah yang dicantumkan dalam

naskah dinas yang berbentuk keputusan. Perintah penyampaian

petikan dalam keputusan ditempatkan sesudah penutup dari

keputusan.

Petikan dari keputusan yang ditandatangani menteri diautentikasi

oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

4. Tembusan adalah hasil penggandaan naskah dinas yang harus

disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan yang tertera dalam

naskah dinas dan bersifat pemberitahuan.

G. Penomoran Naskah Dinas

Penomoran naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses

penciptaan arsip oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan

kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik dan penilaian arsip.

1. Penomoran naskah dinas disesuaikan dengan Pola Klasifikasi dan

mengacu kepada penanda tangan naskah dinas.

a) Naskah dinas arahan yang bersifat pengaturan dan penetapan

yang ditandatangani Menteri, pengelolaan kode dan nomor

dilakukan secara terpusat oleh unit kearsipan pusat pada

Bagian Tata Usaha Kementerian, naskah dinas lainnya

dilakukan pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Umum

Sekretariat Jenderal.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -102-

b) Naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat eselon I

Pengelolaan kode dan nomor untuk naskah dinas yang bersifat

arahan dan korespondensi dilakukan secara terpusat oleh unit

kearsipan I pada Bagian Tata Usaha atau Bagian Umum Unit

Eselon I masing-masing.

c) Naskah dinas yang ditandatangani pejabat eselon II

1) Pengelolaan kode dan nomor untuk naskah dinas bersifat

arahan dilakukan secara terpusat oleh unit kearsipan I

pada Bagian Tata Usaha atau Bagian Umum Unit Eselon I

masing-masing.

2) Naskah dinas yang bersifat korespondensi dilakukan pada

Subbagian Tata Usaha Unit Eselon II.

d) Pengelolaan kode dan nomor naskah dinas yang ditandatangani

oleh Kepala Kantor Wilayah dilakukan secara terpusat oleh unit

kearsipan pada Bagian Umum Divisi Administrasi.

e) Pengelolaan kode dan nomor yang ditandatangani oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Subbagian/Urusan Tata

Usaha pada Unit Pelaksana Teknis masing-masing.

f) Dalam pengelolaan naskah dinas yang ditandatangani oleh

pejabat teknis, pemberian kode dan nomor naskah dinas

dilakukan secara terpusat oleh unit kearsipan pada

Subbagian/Urusan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis.

2. Tata Cara Penomoran Naskah Dinas

a) Naskah dinas bersifat arahan yang ditandatangani oleh menteri,

pejabat eselon I, pejabat eselon II atau Kepala Kantor Wilayah

ditulis secara berurutan sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

2016, No.533-103-

Contoh Surat Keputusan tentang masalah kepegawaian yang

ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kode unit Garis

datar

No.

urut

Tanda

titik

Kode

Masalah

Tanda

titik

Kode

angkaTahun

1 2 3 4 5 6 7 8

M.HH - 01 . KP . 04.04 Tahun 2016

Contoh Surat Keputusan tentang masalah keuangan yang

ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Aceh

Kode

induk

Kanwil

Garis

datar

No.

Urut SK

Tanda

Titik

Kode

masalah

Tanda

Titik

Kode

angkaTahun

1 2 3 4 5 6 7 8

W.1 - 01 . KU . 03.03 Tahun 2016

b) Naskah dinas bukan produk hukum yang ditandatangani oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, unit eselon I atau

Kepala Kantor Wilayah ditulis secara berurutan sebagai berikut:

Contoh surat penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU)

yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -104-

Kode

unit

Garis

datar

Kode

masalah

Tanda titik Kode

angka

Garis

datar

No.

urut

1 2 3 4 5 6 7

M.HH - PP . 01.01 - 09

Contoh surat usulan penghapusan barang inventaris yang

ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

Kode

unit

Garis

datar

Kode

masalah

Tanda titik Kode

angka

Garis

datar

No.

urut

1 2 3 4 5 6 7

W.10 - PL . 05.03 - 01

c) Naskah dinas produk hukum yang ditandatangani oleh kepala

unit pelaksana teknis ditulis secara berurutan sebagai berikut :

Contoh Surat Keputusan Mutasi Non Struktural yang

ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Cipinang.

Keterangan:

Kode

unit

Kerja

Kanwil

Tanda

titik

Kode

Unit

Utama

Tanda

titik

Kode

UPT

Garis

datar

Nomor

urut

Tanda

titik

Kode

masala

h

Tanda

titik

Kode

angkaTahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

W.10 . PAS . PAS.1 - 13 . KP . 04.01 Tahun 2016

www.peraturan.go.id

2016, No.533-105-

Penetapan kode bagi UPT ditetapkan/ditentukan oleh Kantor

Wilayah yang bersangkutan. Untuk keseragaman, kode UPT

harus mencerminkan kode unit dari unit eselon I yang

bersangkutan secara numerik. Contoh : PAS.1, PAS.2, PAS.3,

…dst.

d) Naskah dinas bukan produk hukum yang ditandatangani oleh

kepala unit pelaksana teknis ditulis secara berurutan sebagai

berikut:

Contoh surat usulan biaya pindah pensiun yang ditandatangani

oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Medan.

Kode

unit

Kerja

Kanwil

Tanda

titik

Kode

Unit

Utama

Tanda

titik

Kode

UPT

Garis

datar

Kode

masalah

Tanda

titik

Kode

angka

Garis

datar

Nomor

urut

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W.2 . IMI . IMI.1 - KU . 01.01 - 02

Hal-hal mengenai penomoran surat sudah diatur tersendiri dalam

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pola

Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Tata Cara Penomoran Naskah Dinas yang ditandatangani

berdasarkan garis kewenangan penandatanganan atas nama (a.n).

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang

menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang

bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab

pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada

pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima

pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada

pejabat yang melimpahkan wewenang. Penomoran naskah dinas

terkait dengan pelimpahan wewenang tersebut berdasarkan kepada

penanda tangan naskah dinas dimaksud.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -106-

H. Pendistribusian

Pendistribusian adalah penyampaian naskah dinas kepada pejabat atau

non pejabat, baik di dalam maupun diluar lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1. Sasaran Pendistribusian:

a. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri didistribusikan ke dalam ataupun ke luar

lingkungan kementerian. Distribusi di dalam ditujukan kepada

seluruh pejabat eselon I dan II, sedangkan distribusi keluar

disampaikan kepada seluruh instansi pemerintah yang

mempunyai kaitan langsung dengan materi Peraturan Menteri.

Pendistribusian juga dapat dilakukan kepada masyarakat

umum.

b. Keputusan

Pendistribusian Keputusan dapat berupa salinan atau petikan.

Salinan Keputusan dapat didistribusikan kepada pejabat yang

secara tegas dicantumkan dalam keputusan dan kepada pihak-

pihak lain yang dianggap perlu. Sementara itu petikan

didistribusikan kepada pejabat yang secara tegas diperintahkan

dalam keputusan.

c. Instruksi

Instruksi didistribusikan kepada pejabat yang diinstruksikan

sebagaimana tercantum dalam Instruksi.

d. Petunjuk Pelaksanaan

Petunjuk Pelaksanaan didistribusikan kepada seluruh pejabat

atau petugas yang akan melaksanakan isi petunjuk.

e. Surat Edaran dan Pengumuman

Pendistribusiannya dalam bentuk salinan yang ditujukan

kepada para pegawai atau orang-orang tertentu.

f. Surat Biasa, Nota Dinas dan Laporan

www.peraturan.go.id

2016, No.533-107-

Pendistribusiannya dalam bentuk Surat Dinas asli, tembusan,

atau lampiran. Surat Dinas asli disampaikan kepada orang atau

pejabat yang dituju. Tembusan disampaikan kepada orang atau

pejabat yang dicantumkan dalam surat dinas asli. Lampiran

merupakan kesatuan dari Surat Dinas asli. Untuk suatu

kepentingan tertentu, Surat Biasa, Nota Dinas, dan Laporan

dapat didistribusikan dalam bentuk salinan.

g. Surat Perintah

Surat Perintah didistribusikan kepada orang atau pejabat yang

secara tegas diperintahkan dalam Surat Perintah.

Jika Surat Perintah mempunyai konsekuensi tertentu, surat

tersebut didistribusikan juga kepada unit yang berkait dengan

konsekuensi tersebut. Yang didistribusikan berupa salinan

Surat Perintah.

h. Surat Keterangan

Surat keterangan didistribusikan dalam bentuk surat asli

kepada orang atau pejabat yang memerlukan keterangan dan

jika ada dapat juga dalam bentuk tembusan.

i. Surat Pengantar

Surat Pengantar didistribusikan dalam bentuk surat asli dan,

setelah mendapat tanda tangan dari penerima disimpan dalam

arsip si pengirim.

2. Hal-hal yang harus diperhatikan.

a. Semua surat disampaikan sesuai dengan ketentuan dan

prosedur sebagaimana diperlukan dalam pengamanan surat;

b. Surat yang bersifat rahasia disampaikan dengan menggunakan

amplop rangkap dua. Kode kerahasiaan surat hanya

dicantumkan pada amplop dalam;

c. Surat-surat yang telah disampaikan diatur melalui ketentuan

dan prosedur pengurusan surat, yaitu:

1) dikendalikan dengan sarana pengendalian yang berlaku;

2) didisposisikan sesuai dengan kepentingannya; dan

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -108-

3) disimpan dalam filling system menjadi satu rekaman

kegiatan/peristiwa sejak perencanaan, pelaksanaan sampai

dengan selesai kegiatan dan evaluasi.

d. Mekanisme pengamanan surat sebagai arsip terdiri atas:

1) pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit

Kearsipan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;

2) pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan; dan

3) penyerahan arsip permanen kepada Arsip Nasional.

I. Derajat Kecepatan Pengiriman Surat

Derajat kecepatan adalah tingkat kecepatan pengiriman surat menurut

keharusan sampai atau tibanya kepada alamat yang dituju. Untuk

kelancaran pengiriman surat, semua pihak yang terlibat harus

memperhitungkan faktor keamanan dan kerahasiaan, ketepatan waktu,

dan sarana.

1. Macam Derajat Surat :

a. Amat Segera/Kilat adalah surat dinas yang harus diselesaikan/

dikirim/disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu

24 jam;

b. Segera adalah surat dinas yang harus

diselesaikan/dikirim/disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam; dan

c. Biasa adalah surat dinas yang harus

diselesaikan/dikirim/disampaikan menurut urutan yang

diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadwal

perjalanan caraka/kurir.

2. Penempatan Tingkat Klasifikasi dan Derajat Surat

Tingkat klasifikasi dan derajat surat dicantumkan dalam kepala

surat yang menunjukkan sifat surat, sesuai tingkat klasifikasi yaitu

Amat Segera/Kilat, segera, atau biasa.

Kata biasa baik untuk tingkat klasifikasi maupun untuk tingkat

derajat surat, tidak perlu dicantumkan dalam kepala surat yang

menunjukkan sifatnya.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-109-

3. Kategori keamanan informasi

Biasa/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia ( dijabarkan)

4. Lampiran

Dalam kepala surat yang menunjukkan lampiran dimuat jumlah

lembar atau berkas yang dilampirkan. Dalam hal yang dilampirkan

itu terdiri dari lembaran-lembaran, cukup ditulis dengan jumlah

lembar, tapi jika yang dilampirkan itu banyak yang terdiri dari

kumpulan makalah atau kumpulan laporan dalam satu bendel, maka

dituliskan jumlah berkas.

Contoh :

Lampiran : lima lembar;

Lampiran : dua berkas.

5. Hal

Pada kepala surat yang menunjukkan hal, dimuat masalah pokok

yang menjadi isi surat. Jika masalah pokok tersebut banyak dan

panjang kalimatnya, penyebutan tersebut dipersingkat, tetapi tetap

harus menggambarkan secara menyeluruh isi surat.

J. Tanda Derajat dan Tingkat Kerahasiaan pada Sampul Surat

1. Tanda Derajat

a. Tanda derajat surat ditempatkan pada “sampul luar” sedemikian

rupa sehingga terlihat oleh caraka atau petugas yang

bersangkutan dengan pengiriman atau penerimaan surat atau

dokumen;

b. Tanda derajat surat dicap dengan stempel menggunakan tinta

merah di bagian pojok kanan “sampul luar”; dan

c. Sampul surat adalah alat penutup surat dinas.

2. Tanda tingkat kerahasiaan

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -110-

Tanda tingkat kerahasiaan surat atau dokumen dicap di pojok kiri

“sampul dalam” dengan stempel huruf kapital, misalnya RAHASIA.

Adapun penggunaan tanda tingkat kerahasiaan adalah sebagai

berikut:

a. Tingkat Sangat Rahasia dan Rahasia menggunakan dua lembar

sampul dengan pengaturan sebagai berikut :

1) Sampul pertama atau sampul dalam lak ditutup dengan

cellulose, kemudian diberi cap jabatan pada tempat

sambungan sampul agar surat tersebut sulit dibuka. Pada

bagian muka sampul dibubuhi cap SANGAT RAHASIA atau

RAHASIA ditempatkan di bawah cap derajat, tanpa alamat

lengkap, nomor, dan kode surat kemudian sampul pertama

dimasukkan ke dalam sampul kedua; dan

2) Sampul kedua atau sampul luar ditangani dengan cara

yang sama dengan sampul pertama. Pada bagian muka

sampul dibubuhi alamat lengkap, nomor, dan kode surat,

cap jabatan, dan cap derajat jika ada.

b. Tingkat Konfidensial, menggunakan satu lembar sampul dan

dibubuhi cap KONFIDENSIAL pada pojok kiri sampul, kemudian

ditutup dengan perekat atau menggunakan stapler.

c. Tingkat Biasa pada dasarnya menggunakan satu lembar sampul

tanpa dibubuhi cap kerahasiaan dan ditutup dengan perekat

atau menggunakan stapler.

K. Nomor Halaman

Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka

Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan

membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali

halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas

tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-111-

L. Ketentuan Jarak Spasi

1. Jarak antara bab dan judul adalah dua spasi.

2. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dan

kedua adalah satu spasi.

3. Jarak antara judul dan subjudul adalah empat spasi.

4. Jarak antara subjudul dan uraian adalah dua spasi.

5. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan.

Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian

dan estetika, dengan mempertimbangkan banyaknya isi naskah dinas.

M. Penggunaan Huruf

Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12,

sedangkan naskah dinas pengaturan diatur sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

N. Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks

masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu

halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris

terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata

penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis

sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari

halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak

miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung

tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh Penulisan kata penyambung pada halaman 1 baris paling bawah

adalah media…

-1-

Media ... Kata Penyambung

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -112-

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media

elektronik …dst.

-2-

media elektronik ..…… …………dst.

O. Penentuan Batas/Ruang Tepi

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas,

diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah,

baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga

terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan

berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk

membuat naskah dinas, yaitu:

1. ruang tepi atas: apabila menggunakan kop naskah dinas, spasi

dibawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-

kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;

2. ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah

kertas;

3. ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas; dan

4. ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Catatan: Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di

atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu

naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam

paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

P. Lampiran

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi

nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan

nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-113-

Q. Daftar Distribusi

Daftar Distribusi adalah susunan pejabat yang dibuat oleh pejabat

sekretariat dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah. Hal

yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Daftar Distribusi adalah

sebagai berikut:

1. kelompok pertama, yaitu pejabat yang langsung berada di bawah

pimpinan instansi yang bersangkutan;

2. kelompok kedua, yaitu pejabat pada kelompok pertama ditambah

dengan pejabat pada urutan eselon berikutnya; dan

3. kelompok ketiga, yaitu pejabat pada kelompok pertama dan kelompok

kedua ditambah pejabat lain sesuai dengan keperluan.

Cara penggunaan daftar distribusi adalah sebagai berikut:

1. Setiap distribusi menunjukkan batas pejabat yang berhak menerima

naskah. Dengan demikian, jika naskah dimaksudkan sampai ke

tingkat/eselon tertentu, pada alamat yang dituju tidak perlu

ditambahkan Daftar Distribusi untuk tingkat/eselon di bawahnya.

2. Daftar Distribusi tidak digunakan jika naskah didistribusikan untuk

pejabat tertentu. Untuk itu, pada naskah langsung dicantumkan

pejabat yang dituju.

R. Rujukan

Rujukan adalah naskah atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar

acuan atau dasar penyusunan naskah. Penulisan rujukan dilakukan

sebagai berikut:

1. Naskah yang berbentuk keputusan dan instruksi rujukan ditulis

dalam konsiderans mengingat;

2. Naskah yang berbentuk Surat Perintah, Surat Edaran, dan

Pengumuman rujukannya ditulis di dalam konsiderans dasar; dan

3. Surat Dinas memerlukan rujukan. Naskah yang menjadi rujukan

ditulis pada alinea pembuka diikuti substansi materi surat yang

bersangkutan. Dalam hal lebih dari satu naskah, rujukan harus

ditulis secara kronologis.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -114-

4. Cara menulis Rujukan adalah sebagai berikut.

a. Rujukan Berupa Naskah

Penulisan Rujukan berupa naskah mencakupi informasi singkat

tentang naskah yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai

berikut: jenis naskah dinas, jabatan penandatangan naskah

dinas, nomor naskah dinas, tanggal penetapan, dan subjek

naskah dinas.

b. Rujukan Berupa Surat Dinas

Penulisan Rujukan berupa Surat Dinas mencakupi informasi

singkat tentang Surat Dinas yang menjadi Rujukan, dengan

urutan sebagai berikut: jenis surat, jabatan penandatangan,

nomor surat, tanggal penandatanganan surat, dan hal.

c. Rujukan Berupa Surat Dinas Elektronik

Penulisan rujukan berupa Surat Dinas Elektronik (surat yang

dikirimkan melalui sarana elektronik) diatur tersendiri.

5. Rujukan Surat kepada Instansi Nonpemerintah

Rujukan tidak harus dicantumkan pada Surat Dinas yang ditujukan

kepada instansi nonpemerintah.

S. Penggunaan Bahasa

Bahasa yang digunakan di dalam naskah harus jelas, tepat, dan

menguraikan maksud, tujuan, serta isi naskah. Untuk itu, perlu

diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan

benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa

Baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Ejaan yang digunakan di dalam naskah adalah Ejaan Bahasa Indonesia

sesuai dengan ketentuan peraturan peruandang-undangan

T. Media/Sarana Naskah Dinas

Media/sarana naskah dinas adalah alat untuk merekam informasi yang

dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas).

1. Kertas

www.peraturan.go.id

2016, No.533-115-

a. Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS

maksimal 80 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat,

penggandaan, dan dokumen pelaporan.

b. Naskah dinas yang bernilai guna sekunder atau permanen,

harus menggunakan kertas dengan standar kertas permanen:

1) Gramatur minimal 70 gram/ m2;

2) Ketahanan sobek minimal 350 mN;

3) Ketahanan lipat minimal 2,42 (metode schopper) atau 2,18

(metode MIT);

4) pH pada rentang 7,5-10;

5) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg; dan

6) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa

minimal 5.

c. Naskah dinas perjanjian luar negeri menggunakan kertas yang

ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri.

d. Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya

disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri dari:

1) Naskah dinas arahan menggunakan kertas F4 berukuran

210 x 330 mm;

2) Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang

berukuran 297 x 210 mm ( 8¼ x 11¾ inci);

3) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang

berukuran 297 x 210 mm ( 8¼ x 11¾ inci);

4) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x

210 mm ( 8¼ x 11¾ inci); dan

5) Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang berukuran 297

x 210 mm ( 8¼ x 11¾ inci).

2. Sampul Surat

Sampul Surat adalah sarana kelengkapan penyampaian surat,

terutama untuk surat keluar instansi. Ukuran, bentuk, dan warna

sampul yang digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan

instansi, diatur sesuai dengan keperluan instansi masing-masing

dengan mempertimbangkan efisiensi.

a. Ukuran

Ukuran sampul surat yang digunakan disesuaikan dengan jenis,

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -116-

ukuran dan ketebalan naskah dinas yang akan didistribusikan.

b. Warna dan Kualitas

Sampul surat dinas menggunakan kertas tahan lama (bond)

berwarna putih atau coklat muda dengan kualitas sedemikian

rupa sehingga sesuai dengan ukuran dan berat naskah atau

surat dinas yang dikirimkan.

c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan

Pada sampul surat selalu harus dicantumkan alamat pengirim

dan alamat tujuan. Alamat pengirim dicetak pada bagian atas

dengan susunan dan bentuk huruf yang sama dengan yang

dicetak pada kepala surat, yaitu lambang negara/logo instansi,

nama instansi/jabatan, alinea pertama alamat tujuan mulai

dicetak atau ditulis pada bagian sampul kanan bawah.

d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul

Surat dinas dilipat dengan sudut saling bertemu dan

lipatannya harus lurus dan tidak kusut. Sebelum surat

dinas dilipat harus dipertimbangkan sampul yang akan

digunakan. Surat dinas dilipat dengan cara sepertiga bagian

bawah lembaran surat dilipat ke depan dan sepertiga bagian

atas dilipat ke belakang. Selanjutnya, surat dimasukkan ke

dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan

ke arah penerima/pembaca surat.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-117-

CONTOH 22FORMAT MELIPAT KERTAS SURAT


REPUBLIK INDONESIA

Nomor : UND/ /M.PAN/6/2008 2 Juni 2008

Sifat : Segera

Lampiran : satu berkas

Hal : Undangan Lokakarya


REPUBLIK INDONESIA


Sifat : Segera

Lampiran : satu berkas

Hal : Undangan Lokakarya

Yang Terhormat

dilipat ke depan

Lembar Kertas Surat

Ketiga, surat dimasukkan kedalam sampul denganbagian kepala suratmenghadap ke depan kearah pembaca surat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pertama, sepertiga bagianbawah lembaran kertas surat

REPUBLIKKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA


Kedua, sepertiga bagian ataslembaran kertas surat dilipat

JKDFLJSAFDFSAFFDSFJJS

ke belakang

Pada sampul yangmenggunakan jendela kertaskaca, alamat tujuan padakepala surat harus tepat dibalik jendela kertas kaca.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -118-

U. Susunan Naskah Dinas

1. Kop Surat

Kop Surat mengidentifikasikan nama jabatan atau nama instansi

pembuat surat dan alamat dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Kop Surat Nama Jabatan

1) Kop surat nama jabatan adalah kepala surat yang

menunjukkan jabatan tertentu. Kertas dengan kop surat

nama jabatan hanya digunakan untuk surat yang

ditandatangani oleh pejabat negara.

2) Kop surat nama jabatan terdiri atas lambang negara di

tengah dan nama jabatan yang ditulis paling banyak tiga

baris (apabila nama jabatan terlalu panjang digunakan

singkatan atau akronim tanpa mengorbankan kejelasan).

Perbandingan ukuran lambang negara dan huruf yang

digunakan hendaknya serasi sesuai dengan ukuran kertas.

b. Kop Surat Nama Instansi

1) Kop surat nama instansi menunjukkan nama dan alamat

instansi pemerintah. Kertas dengan kop surat dimaksud

digunakan untuk kemudahan dalam surat menyurat.

2) Kop surat nama instansi menggunakan logo diletakkan di

kiri atas, dan nama instansi dicetak sebanyak-banyaknya

tiga baris; logo dicetak setingkat lebih tinggi (serasi) di atas

nama instansi.

3) Surat jenis nota dinas tidak menggunakan kop surat

berlogo instansi.

2. Tanggal Surat

Tanggal surat ditulis dengan tata urut sebagai berikut:

a. tanggal ditulis dengan angka Arab;

b. bulan ditulis lengkap;

c. tahun ditulis lengkap empat digit dengan angka Arab.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-119-

Contoh:

31 Oktober 2016

3. Hal Surat

Hal adalah materi pokok surat yang dinyatakan dengan kelompok

kata singkat tetapi jelas.

Hal perlu dicantumkan dengan alasan berikut:

a. menyampaikan penjelasan singkat tentang materi yang

dikomunikasikan dan menjadi rujukan dalam komunikasi;

b. memudahkan identifikasi; dan

c. memudahkan pemberkasan dan penyimpanan surat.

4. Alamat Surat

a. Surat dinas ditujukan kepada nama jabatan pimpinan dari

instansi pemerintah yang dituju. Surat dinas tidak dapat

ditujukan kepada identitas nama individual, dan nama instansi.

b. Surat Dinas yang ditujukan kepada pejabat negara ditulis

dengan urutan sebagai berikut:

1) nama jabatan;

2) kota; dan

3) kode pos.

Contoh:

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan

Jakarta 12190

5. Paragraf dan Spasi Surat

Paragraf adalah sekelompok kalimat pernyataan yang berkaitan satu

dengan yang lain, yang merupakan satu kesatuan. Fungsi paragraf

adalah mempermudah pemahaman penerima, memisahkan, atau

menghubungkan pemikiran dalam komunikasi tertulis.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -120-

Isi surat dinas diketik satu spasi dan diberi jarak 1,5--2 spasi di

antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Surat yang

terdiri atas satu paragraf jarak antar barisnya adalah dua spasi.

Pemaragrafan ditandai dengan takuk, yaitu + 6 ketuk atau spasi.

6. Warna Tinta

Tinta yang digunakan untuk penulisan surat berwarna hitam,

sedangkan untuk penandatanganan surat berwarna hitam, biru

tua dan hijau. Tinta berwarna merah hanya digunakan untuk

penulisan tingkat keamanan surat rahasia atau amat rahasia.

7. Tingkat Keamanan

a. Sangat Rahasia disingkat (SR): tingkat keamanan isi surat dinas

yang tertinggi; sangat erat hubungannya dengan keamanan dan

keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh

ke tangan yang tidak berhak, surat ini akan membahayakan

keamanan dan keselamatan negara.

b. Rahasia disingkat (R): tingkat keamanan isi surat dinas yang

berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara.

Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak

berhak, surat ini akan merugikan negara.

c. Biasa disingkat (B): tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang

tidak termasuk dalam butir a dan butir b. Namun, itu tidak

berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat disampaikan

kepada yang tidak berhak mengetahuinya.

d. Terbatas tingkat keamanan isi surat dinas apabila diketahui

oleh pihak yang tidak berhak akan mengakibatkan terganggunya

pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga seperti kerugian

finansial.

e. Surat yang mengandung materi dengan tingkat keamanan

tertentu (Sangat Rahasia dan Rahasia) harus dijaga

keamanannya dalam rangka keamanan dan keselamatan

negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak

diketik) berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap

halaman surat dinas. Jika Surat Dinas tersebut disalin, cap

tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama

www.peraturan.go.id

2016, No.533-121-

dengan warna cap pada surat asli.

V. Ketentuan Surat-Menyurat

1. Komunikasi Langsung

Surat Dinas dikirim langsung kepada pejabat yang dituju. Jika surat

tersebut ditujukan kepada pejabat yang bukan kepala instansi,

untuk mempercepat penyampaian surat kepada pejabat yang dituju

tersebut, surat tetap ditujukan kepada kepala instansi dengan

mencantumkan untuk perhatian (u.p.) pejabat yang bersangkutan.

2. Alur Surat-Menyurat

Alur surat-menyurat harus melalui hierarki dari tingkat pimpinan

tertinggi instansi hingga ke pejabat struktural terendah yang

berwenang sehingga dapat dilakukan pengendalian penyelesaian.

3. Disposisi

Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut

pengelolaan naskah dinas korespondensi, ditulis secara jelas pada

lembar disposisi, tidak pada naskah asli. Lembar Disposisi

merupakan satu kesatuan dengan naskah dinas yang bersangkutan.

Format Disposisi dapat dilihat pada Contoh 23.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -122-

CONTOH 23

FORMAT DISPOSISI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Tel./Fax. 021-5253004

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi : Tk. Keamanan :

Tanggal Penerimaan : Tgl. penyelesaian :

Tanggal dan Nomor Surat : .................................................................................................

Dari : ..................................................................................................

Ringkasan Isi : .................................................................................................

.................................................................................................

Lampiran : .................................................................................................

Disposisi Diteruskan Kepada : Paraf

1.Sekretaris Jenderal

2. Inspektur Jenderal

3.Dirjen AHU

4. Dirjen PP

5.Dirjen Pemasyarakatan

6.Dirjen Imigrasi

7.Dirjen Kekayaan Intelektual

8.Dirjen Hak Asasi Manusia

9.Kepala BPHN

10.Kepala BALITBANG KUMHAM

11.Kepala BPSDM KUMHAM

12.Staf Ahli

13.Staf Khusus

R BSR/

www.peraturan.go.id

2016, No.533-123-

BAB V

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

A. Penggunaan Garis Kewenangan

Pimpinan lembaga bertanggung jawab atas segala kegiatan yang

dilakukan di dalam organisasi atau lembaganya. Tanggung jawab tersebut

tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan

pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas

ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang

berwenang.

B. Penandatanganan

Penandatanganan Surat Dinas yang menggunakan garis kewenangan

dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat cara.

1. Atas Nama (a.n.)

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang

menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang

bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab

pejabat yang bersangkutan.

Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan

wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus

mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan

wewenang.

Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama

jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital

pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n.

Contoh:

a.n. Menteri.........................................

Sekretaris Jenderal .......................,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

NIP ………………..

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -124-

2. Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau yang disingkat (u.b.) digunakan jika yang diberikan

kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di

bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama

(a.n.). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua

tingkat struktural di bawahnya. Tanggung jawab tetap berada pada

pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima

pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada

pejabat yang melimpahkan wewenang.

Contoh:

a.n. Menteri...........................................

Sekretaris Jenderal,

u.b.

Kepala Biro......

3. Pelaksana Tugas (Plt.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.),

adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang

berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan

karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut.

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan

pejabat yang definitif ditetapkan.

c. Plt bertanggung jawab terhadap naskah dinas yang

ditandatanganinya.

Contoh:

Plt. Kepala Biro Umum,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

NIP

www.peraturan.go.id

2016, No.533-125-

4. Pelaksana Harian (Plh.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian yang disingkat (Plh.),

adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang

berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di

tempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan

sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang menggantikannya.

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan

pejabat yang definitif kembali di tempat.

c. Plh mempertanggungjawabkan naskah dinas yang

ditandatanganinya kepada pejabat definitif.

Contoh:

Plh. Kepala Biro Umum,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

NIP

C. Kewenangan Penandatanganan

1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah

dinas antar lembaga yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan

berada pada pejabat pimpinan tinggi.

2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah

dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat

dilimpahkan kepada pimpinan lembaga di setiap tingkat eselon atau

pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya.

3. Penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan

korespondensi kepada pejabat di lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

a. Pimpinan Tinggi Madya dapat memperoleh pelimpahan

kewenangan dan penandatanganan naskah dinas tentang

supervisi, arahan mengenai rencana strategis dan operasional,

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -126-

termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia.

b. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia dapat memperoleh

penyerahan/pelimpahan kewenangan dan penandatanganan

naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.

Format Kewenangan Penandatanganan dapat dilihat pada Contoh 24

www.peraturan.go.id

2016, No.533-127-

CONTOH 24

MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEJABAT PENANDATANGAN

No. Jenis Naskah Dinas Menteri

Pimpinan

Tinggi

Madya

Staf Ahli

Pimpinan

Tinggi

Pratama

Pejabat Administrasi

Administrator Pengawas Pelaksana

1. Peraturan √

2. Keputusan √ √ √

3. Pedoman √ √

4. Petunjuk Pelaksanaan √

5. Instruksi √ √ √

6. Prosedur Tetap √ √

7. Surat Edaran √ √ √

8. Standar Operasional

Prosedur

√

9. Surat Perintah √ √ √ √ √

10. Nota Dinas √ √ √ √ √ √

11. Surat Dinas √ √ √ √ √ √

12. Surat Undangan √ √ √ √ √

13. Surat Perjanjian √ √ √ √ √

14. Surat Kuasa √ √ √ √ √

15. Berita Acara √ √ √ √

16. Surat Keterangan √ √ √ √ √

17. Surat Pengantar √ √ √ √ √

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -128-

*} Kewenangan Staf Ahli disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**} Kewenangan penandatangan naskah dinas disesuaikan dengan rentang

kendali/cakupan tugas dan fungsi masing-masing.

D. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

1. Menteri menandatangani naskah dinas berikut:

a. Peraturan Menteri;

b. Keputusan Menteri;

c. Pedoman Menteri;

d. Petunjuk Pelaksanaan;

e. Instruksi Menteri;

f. Prosedur Tetap Menteri;

g. Surat Edaran Menteri;

h. Surat perintah Menteri;

i. Nota dinas Menteri;

j. Surat dinas Menteri;

k. Undangan resmi Menteri;

l. Surat Perjanjian; dan

m. Surat kuasa Menteri.

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri menandatangani

naskah dinas berikut:

18. Pengumuman √ √ √ √

19. Laporan √ √ √ √ √ √

20. Telaahan Staf √ √ √ √ √

21. Surat Peringatan √ √ √

22. Sertifikat √ √

23. Notula √ √ √

www.peraturan.go.id

2016, No.533-129-

a. Keputusan Menteri;

b. Pedoman Menteri;

c. Petunjuk Pelaksanaan;

d. Instruksi Menteri;

e. Prosedur Tetap Menteri;

f. Surat Edaran Menteri;

g. Surat perintah Menteri;

h. Nota dinas Menteri;

i. Surat dinas Menteri;

j. Undangan resmi Menteri;

k. Surat Perjanjian; dan

l. Surat kuasa Menteri.

3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas wewenang jabatannya

menandatangani naskah dinas berikut:

a. Keputusan;

b. Pedoman;

c. Petunjuk Pelaksanaan;

d. Instruksi;

e. Prosedur Tetap;

f. Surat Edaran;

g. Surat perintah;

h. Nota dinas;

i. Surat dinas;

j. Undangan resmi;

k. Surat Perjanjian;

l. Surat kuasa;

m. Berita Acara;

n. Surat Keterangan;

o. Surat Pengantar;

p. Pengumuman;

q. Laporan;

r. Surat Peringatan; dan

s. Sertifikat.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -130-

4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya menandatangani naskah dinas berikut:

a. Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

b. Surat edaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

c. Petunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

d. Surat dinas;

e. Surat perintah;

f. Pengumuman;

g. Surat pemberitahuan; dan

h. Surat peringatan.

5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas wewenang jabatannya

menandatangani naskah dinas berikut.

a. Keputusan;

b. Surat edaran;

c. Surat dinas;

d. Nota dinas;

e. Surat perintah;

f. Pengumuman;

g. Laporan;

h. Telaahan;

i. Undangan;

j. Surat kuasa;

k. Berita acara;

l. Surat pemberitahuan; dan

m. Surat peringatan.

6. Pejabat Administrator atas nama pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

menandatangani naskah dinas berikut.

a. Surat Dinas;

b. Surat Perintah;

c. Undangan;

d. Surat Pemberitahuan;

www.peraturan.go.id

2016, No.533-131-

7. Pejabat Administrator atas wewenang jabatannya menandatangani

naskah dinas berikut.

a. Surat Dinas;

b. Nota Dinas

c. Laporan;

d. Telaahan;

e. Surat Pengantar;

f. Surat Keterangan;

g. Surat Peringatan;

h. Surat Kuasa; dan

i. Notula

8. Pejabat Pengawas pada unit pelaksana teknis atas nama Kepala Unit

Pelaksana Teknis menandatangani naskah dinas berikut.

a. Surat Dinas;

b. Surat Perintah;dan

c. Pemberitahuan.

9. Pejabat Pengawas atas wewenang jabatannya menandatangani

naskah dinas berikut.

a. Laporan;

b. Telaahan;

c. Surat Kuasa;

d. Notula

10. Wewenang untuk menandatangani keputusan yang menyangkut

masalah kepegawaian dan keuangan diatur tersendiri.

Sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh ketentuan Peraturan

Perundang-undangan, kewenangan penandatanganan dapat

dilimpahkan kepada pejabat bawahannya. Pelimpahan wewenang

hanya ditujukan untuk pejabat yang secara struktural berada di

bawahnya. Pelimpahan wewenang dimaksudkan untuk menunjang

kelancaran tugas dan ketertiban jalur komunikasi yang bertanggung

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -132-

jawab. Pelimpahan harus mengikuti jalur struktural dan paling

banyak satu rentang jabatan struktural di bawahnya.

11. Penandatanganan Surat Biasa

a. Penandatanganan surat biasa berada di sebelah kanan bawah

dengan menyebutkan nama lengkap dengan mencantumkan

NIP.

Contoh : a. Sekretaris Jenderal,

( tanda tangan )

Nama Lengkap

NIP ……….

b. Kepala (Badan/Kanwil/UPT),

( tanda tangan )

Nama Lengkap

NIP ………

b. Penandatanganan pada keputusan untuk Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sama dengan surat

biasa ditambah dengan tempat dan tanggal ditetapkan.

Contoh : a. Ditetapkan di :………….

b. pada tanggal :………….

Kepala Kantor Wilayah,

( tanda tangan )

Nama Lengkap

NIP ………..

www.peraturan.go.id

2016, No.533-133-

BAB VI

PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA DAN LOGO

DALAM NASKAH DINAS

Lambang negara, logo, dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas

sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Untuk

memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu ditentukan

penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas surat dan

sampul.

A. Penggunaan Lambang Negara dan Logo Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia

1. Ketentuan Penggunaan Lambang Negara

Lambang negara digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani

langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara

Bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan dengan lambang

negara adalah sebagai berikut.

a) Bentuk kop naskah dinas jabatan menggunakan lambang

negara berwarna kuning emas, dengan ukuran tinggi 21,50 mm

dan lebar 20,24 mm sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Lambang negara terletak simetris di

tengah kertas yang berjarak 20 mm dari tepi atas kertas dan

berada di tengah tulisan nama jabatan. Tulisan nama jabatan

dicetak tebal dengan huruf kapital yang terletak 5 mm di bawah

lambang negara.

b) Contoh bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas jabatan

dengan lambang negara dapat dilihat pada Gambar 1

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -134-

20,24 mm

20,00 mm

21,50 mm

5,00 mm

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA

www.peraturan.go.id

2016, No.533-135-

GAMBAR 1

3. Ketentuan Penggunaan Logo pada Naskah Dinas

a. Logo Pengayoman

Logo Kementerian Hukum dan HAM adalah logo pengayoman

yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-

05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia, dan merupakan tanda pengenal atau

identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam Tata

Naskah Dinas.

b. Logo Pengayoman digunakan untuk naskah dinas yang

ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi

Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan


c. Logo Pengayoman wajib digunakan untuk:

1) kop naskah dinas;

2) cap dinas;

3) amplop dinas;

4) dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia;

5) stop map;

6) papan nama kantor;

7) kartu tanda pengenal pegawai;

8) tanda pengenal pin pegawai;

9) label barang milik negara; dan

10) situs resmi.

d. Logo Pengayoman dapat digunakan:

1) pada gedung kantor;

2) pada kartu nama pejabat/pegawai; dan

3) untuk hal-hal lain yang memerlukan simbol.

e. Penggunaan Logo untuk hal-hal selain yang diatur dalam huruf

c dan huruf d, harus mendapatkan ijin dari pimpinan satuan

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -136-

organisasi yang memiliki tanggung jawab di bidang

ketatalaksanaan.

f. Bentuk Logo pada naskah dinas

Logo berbentuk segi empat dengan warna dasar biru tua,

memuat gambar dan tulisan PENGAYOMAN di bawah berwarna

kuning emas terang dengan jenis huruf tulisan Futura Md BT.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-137-

GAMBAR 2

g. Tata letak Logo Pengayoman pada Kop Naskah Dinas

1) untuk Surat Keputusan dan sertifikat yang ditandatangani

selain Menteri, menggunakan logo pengayoman dengan

posisi logo di bagian tengah atas.

2) untuk surat dinas biasa yang bukan merupakan Surat

Keputusan, posisi logo pengayoman berada di bagian kiri

atas.

h. Logo Pengayoman pada Kop Naskah Dinas

1) Logo Pengayoman pada kop naskah dinas dicantumkan

sesuai dengan estetika dan keserasian Naskah Dinas

dengan warna yang telah diatur sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

2) bentuk kop Naskah Dinas dengan menggunakan Logo

Pengayoman, yang terletak di sebelah kiri atas diikuti

dengan tulisan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Nama Satuan Kerja dan alamat lengkap, nomor

telepon/faksimili, laman, surat elektronik yang terletak di

sebelah kanan sejajar dengan Logo. Tulisan nama

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan nama

satuan kerja dicetak tebal dengan huruf kapital tipe Arial

ukuran 14 dengan warna hitam dan alamat lengkap ditulis

dengan huruf awal kapital berukuran 12 dengan diberi

garis bawah.

3) Contoh bentuk dan spesifikasi kop Naskah Dinas dengan

menggunakan logo pengayoman dapat dilihat pada Gambar

berikut ini

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -138-

i. Peng

Peng

Hak

dan H

di Lin

1)

2)

guna

guna

Asas

ak

gku

Peng

Eselo

a)

b)

Peng

Wila

a)

b)


SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan

Telepon/Faksimili : 021-5253004/021-5253140

GAMBAR 3

an Logo pada Cap Instansi

an Logo pada Cap Instansi di Kementerian Hukum dan

i Manusia berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum

Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cap Dinas

ngan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

gunaan Cap Dinas dan Cap Jabatan pada Unit

n I:

apabila naskah dinas ditandatangani oleh pimpinan

unit eselon I maka menggunakan cap jabatan dan

sampul surat menggunakan cap dinas.

apabila naskah dinas ditandatangani oleh pejabat

selain huruf a diatas maka naskah dinas dan sampul

surat menggunakan cap dinas.

gunaan Cap Dinas dan Cap Jabatan pada Kantor

yah dan Unit Pelaksana Teknis:

apabila naskah dinas ditandatangani oleh Kepala

Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

maka menggunakan cap jabatan dan sampul surat

menggunakan cap dinas.

apabila naskah dinas ditandatangani oleh selain huruf

a tersebut diatas, maka naskah dinas dan sampul

surat menggunakan cap dinas.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-139-

3) Penggunaan Cap Dinas dan Cap Jabatan untuk Pelaksana

Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh).

a) apabila Naskah Dinas ditandatangani oleh Pelaksana

Tugas (Plt.) maka menggunakan cap jabatan dengan

sampul surat cap dinas.

b) apabila Naskah Dinas ditandatangani oleh Pelaksana

Harian (Plh) maka menggunakan cap dinas dengan

sampul surat cap dinas.

c) apabila Naskah Dinas ditandatangani oleh atas nama

(a.n) maka menggunakan cap dinas.

B. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama

1. Dalam hal dilakukan kerja sama antar pemerintah (G to G),

digunakan lambang negara.

2. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik antar

kementerian/kabupaten/kota (di dalam negeri), logo yang dimiliki

instansi masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian.

3. Cap Jabatan dengan Lambang Negara

Cap jabatan dengan lambang negara digunakan untuk naskah dinas

yang ditandatangani langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia sebagai tanda keabsahan naskah dinas.

BAB VII

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -140-

PENGAMANAN NASKAH DINAS

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari:

1. Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan

informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara;

2. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan

terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,

ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila

informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik

bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang

serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya

kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;

3. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan

terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga. dan

4. Biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan

informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun

terhadap keamanan negara.

B. Hak akses naskah dinas:

Penggunaan Hak Akses naskah dinas di Lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Sistem Klasifikasi

Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan


Klasifikasi keamanan hak akses naskah dinas diatur sebagai berikut:

1. Naskah dinas berklasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan

terbatas hak akses diberikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia dan yang setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan

ijin, termasuk pengawas internal/eksternal dan penegak hukum; dan

www.peraturan.go.id

2016, No.533-141-

2. Naskah dinas berklasifikasi keamanan biasa/terbuka, hak akses

diberikan kepada semua tingkat jabatan yang berkepentingan.

C. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan

dan Hak Akses

1. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses

Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan

akses, diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah

kiri atas naskah dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk

naskah dinas yang sangat rahasia dan rahasia.

2. Pemberian Nomer Seri Pengaman dan Security Printing

Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan

pengamanan tingkat tinggi pada naskah, dengan tujuan untuk

mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap

keautentikan dan keterpercayaan naskah dinas. Security printing

menggunakan metode-metode teknis antara lain dapat

menggunakan:

a. Kertas khusus

Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri

pengaman, barcode dan QR Code yang letaknya diatur secara

tersendiri dan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu.

Penggunaan kertas ini harus berurutan sesuai dengan nomor

serinya sehingga memudahkan pelacakan.

b. Guilloche

Gambar 4. Guilloche

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -142-

Adalah suatu teknik security printing yang terdiri dari garis-garis

melengkung tidak terputus yang menempati suatu area terbatas yang

terbuat sedemikian rupa sehingga membentuk suatu ornamen border

yang indah.

c. Filter image

Gambar 5. Filter Image

Adalah suatu teknik security printing yang hanya dapat terlihat bila

filter viewer ini dipasang pada permukaan cetak, dan tanpa alat

pembaca ini, text tidak dapat terbaca.

d. Anticopy

www.peraturan.go.id

2016, No.533-143-

Gambar 6. Anticopy

Adalah suatu teknik security printing dengan garis atau raster pada

area tertentu dan tersembunyi hanya akan nampak apabila dokumen

ini difotocopi.

e. Microtext

Gambar 7. Microtext

Adalah suatu teknik security printing yang memakai elemen

pengaman yang tersembunyi terdiri dari teks dengan ukuran sangat

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -144-

kecil sehingga secara kasat mata akan tampak seperti suatu garis.

Perlu bantuan lensa pembesar untuk melihat teks ini.

f. Line width modulation

Gambar 9. Line Width Modulation

Adalah suatu teknik security printing yang terbentuk dari susunan

garis yang mengalami penebalan pada garis-garis desain lurus

maupun lengkungan pada area tertentu.

g. Relief motif

Gambar 10. Relief Motif

Adalah suatu teknik security printing yang dibentuk dengan

pembengkokan pada areal tertentu sehingga akan menimbulkan

image seolah-olah desain relief (motif) terkesan timbul.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-145-

h. Invisible ink

Gambar 11. Invisible Ink

Adalah suatu teknik security printing yang berupa aplikasi teks,

gambar maupun logo yang dicetak dengan tinta sekuriti khusus

untuk pengamanan. Tinta tersebut hanya akan tampak apabila

diamati dibawah sinar ultra violet.

3. Pembuatan dan Pengawasan Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia,

nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan naskah dinas

dilakukan oleh unit kerja yang secara fungsional mempunyai tugas

dan fungsi berkaitan dengan ketatausahaan. Pembuatan nomor seri

pengaman dan pencetakan pengamanan dikoordinasikan dengan

lembaga teknis terkait.

Untuk penomoran surat yang membutuhkan pengamanan tinggi,

diperlukan penulisan kode khusus yang tidak mudah untuk diingat.

BAB VIII

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -146-

PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN RALAT

NASKAH DINAS

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat Naskah Dinas harus jelas dan

dapat menunjukkan naskah dinas mana yang diadakan perubahan,

pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat tersebut.

A. Pengertian

1. Perubahan

Perubahan berarti bagian tertentu dari naskah dinas diubah.

Perubahan dinyatakan dengan lembar perubahan.

2. Pencabutan

Pencabutan berarti bahwa naskah dinas itu tidak berlaku sejak

pencabutan ditetapkan. Pencabutan naskah dinas dinyatakan

dengan penetapan naskah dinas baru.

3. Pembatalan

Pembatalan berarti bahwa seluruh materi naskah dinas tidak berlaku

mulai saat naskah dinas itu ditetapkan. Pembatalan naskah dinas

dinyatakan dengan penetapan naskah dinas yang baru.

4. Ralat

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan karena terjadi salah

pengetikan atau salah cetak sehingga tidak sesuai dengan naskah

aslinya.

B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat

1. Naskah Dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau

dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan naskah

dinas yang sama jenisnya.

www.peraturan.go.id

2016, No.533-147-

2. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan

pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas

tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

3. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan

oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas atau dapat oleh

pejabat setingkat lebih rendah.

www.peraturan.go.id

2016, No.533 -148-

BAB IX

PENUTUP

Tata Naskah Dinas ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan naskah

dinas guna terwujudnya tertib administrasi di lingkungan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.533, 2016 KEMENKUMHAM. Tata Naskah Dinas. Pencabutan. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI …