BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2020. 1. 2. · berita negara republik indonesia no.1012, 2019 kemen-dpdtt. penggunaan dana desa. tahun 2020. prioritas. peraturan menteri desa,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1012, 2019 KEMEN-DPDTT. Penggunaan Dana Desa. Tahun

2020. Prioritas.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -2-

Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -3-

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PRIORITAS

PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa

atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan

perkembangan kehidupan masyarakat.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -4-

4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan

efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena

perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -5-

masyarakat Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang

selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen

perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya

disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa

untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya

disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan

yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan

kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan

karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi,

dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau

perkembangan dan kemajuan Desa.

18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki

kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan

ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara

berkelanjutan.

19. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber

daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan

mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan

menanggulangi kemiskinan.

20. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa

Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial,

ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara

optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -6-

kemiskinan.

21. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi

sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum,

atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia

serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

22. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami

kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan

ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak

berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial,

ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam

berbagai bentuknya.

23. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan

perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat

dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan

pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di

wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama

antar-Desa.

24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal,

yang bersifat produktif dengan mengutamakan

pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi

lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan,

mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

25. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM

adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks

Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks

Ketahanan Ekologi Desa.

26. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan

aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi,

pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

27. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional

yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas

pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -7-

dan Provinsi.

28. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan

perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk

memberi acuan:

a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi,

pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan

fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;

b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan

Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa; dan

c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas

penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan

pembangunan Desa.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan

prinsip-prinsip:

a. kebutuhan prioritas;

b. keadilan;

c. kewenangan Desa;

d. fokus;

e. Partisipatif;

f. swakelola; dan

g. berbasis sumber daya Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

a. prioritas penggunaan Dana Desa;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -8-

b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;

c. publikasi dan pelaporan; dan

d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

a. peningkatan kualitas hidup;

b. peningkatan kesejahteraan;

c. penanggulangan kemiskinan; dan

d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 6

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a

diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang

berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup

masyarakat.

(2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b

diutamakan untuk:

a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas

kegiatan;

b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga

miskin; dan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -9-

d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

(3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:

a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;

b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga

dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan

kerja;

d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi

masyarakat Desa yang menganggur, setengah

menganggur, keluarga miskin; dan

e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis

(stunting).

(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk

membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan,

pendidikan, dan sosial.

Pasal 7

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib

mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan

penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk

pemenuhan kebutuhan:

1) lingkungan pemukiman;

2) transportasi;

3) energi;

4) informasi dan komunikasi; dan

5) sosial.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -10-

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan

sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta

peningkatan kualitas:

1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan

2) pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

masyarakat Desa meliputi:

1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm)

dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;

2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan,

dan pengolahan pasca panen; dan

3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off

farm) dan/atau perikanan berskala produktif

meliputi aspek produksi, distribusi dan

pemasaran yang difokuskan pada pembentukan

dan pengembangan produk unggulan Desa

dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan

alam untuk:

1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2) penanganan bencana alam; dan

3) pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan

sosial untuk:

1) konflik sosial; dan

2) bencana sosial.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -11-

Desa.

Pasal 9

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)

huruf a meliputi:

a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan;

b. pembangunan dan pengembangan embung

dan/atau penampungan air kecil lainnya;

c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana

olahraga Desa; dan

d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha

Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa

Bersama.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang

dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha

Milik Desa Bersama.

(3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui

Musyawarah Desa.

Pasal 10

(1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya

tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan

mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat

guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.

(2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang

pembangunan Desa;

b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui

pembayaran upah yang dilakukan secara harian

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -12-

atau mingguan; dan

c. menciptakan lapangan kerja.

(3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat

musim panen.

(4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna,

inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 11

(1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu:

a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi

kronis (stunting);

b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan

c. pencegahan kematian ibu dan anak.

(2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan

kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (4), paling sedikit meliputi:

a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);

b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah,

putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi;

dan

c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan

kearifan lokal.

(3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu

perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan

meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga

masyarakat berkebutuhan khusus.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -13-

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan

bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan

Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 13

Bupati/Wali Kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan

yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan

kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti

tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan

pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP

Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun

anggaran berjalan.

Pasal 15

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun

dengan mempedomani perencanaan pembangunan

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -14-

a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif

alokasi Desa dari Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota; dan

b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa

yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi,

dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 16

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa

bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat

perkembangan Desa.

Pasal 17

(1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada

data IDM.

(2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk

menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 18

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai

dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang

dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan

b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 19

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan

disepakati melalui Musyawarah.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -15-

Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan

RKP Desa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 20

(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 wajib dipublikasikan oleh

Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh

masyarakat Desa.

(2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan

partisipatif.

(4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan

prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif

berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -16-

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali

Kota.

(2) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas

penggunaan Dana Desa; dan

b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

disampaikan dalam bentuk dokumen digital

menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui

Sistem Informasi Pembangunan Desa.

(4) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan

konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan

Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja

berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit

organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(5) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 22

(1) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disusun

sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang


Menteri ini.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -17-

(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

(4) Unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengolah dan

mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan

Dana Desa.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Menteri melakukan pembinaan, pemantauan, dan

evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara nasional

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan,

pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana

Desa secara berjenjang.

(3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas

penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah

dan/atau Camat.

(4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga

Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa, dan pihak ketiga sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian

oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan

kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -18-

undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan

prioritas penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa;

b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan

prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

c. melakukan publikasi penerapan prioritas

penggunaan Dana Desa.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a,

dapat dilakukan melalui:

a. Badan Permusyawaratan Desa; dan

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat

pengaduan tercantum dalam Lampiran I yang


Menteri ini.

(4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:

a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan

Permusyawaratan Desa; dan

b. berjenjang mulai dari:

1) pemerintah Desa;

2) pemerintah daerah kabupaten/kota;

3) pemerintah daerah provinsi; dan

4) pemerintah.

(5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -19-

perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan

b. tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan

Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang

pengelolaan keuangan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -20-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2019

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -21-

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DESA,


TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG


TAHUN 2020

PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

BAB I


A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-

citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju,

mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah

satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan

masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai

subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang

berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan

bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -22-

subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban

terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya,

Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik

Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan

bagian dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa

mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai

subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah

Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara

demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih

Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus

berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi

lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal

strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh

kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa

yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib

dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai

kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata

kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib

ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan

pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk

mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan

melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa

mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan

kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan

mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa

mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu

menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki

sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari

APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -23-

Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa

adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola

untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa

dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan

menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan

disepakati dalam musyawarah Desa.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola

prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola

Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup

manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa,

penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di

tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan

pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada

bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan

prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan

3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa

yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan

kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh

warga Desa tanpa membeda-bedakan;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -24-

3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

lokal berskala Desa;

4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa

pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional

dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi

rata.

5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan

peran serta masyarakat Desa;

6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana

Desa.

7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan

pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam

yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang

dibiayai Dana Desa.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa,

pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar

kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan

lokal berskala Desa.

Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa

adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan

inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;

2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -25-

Desa, Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali

Kota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

3. Peraturan Bupati/Wali Kota dimaksud ditindaklanjuti oleh

Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan

lokal.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa

berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk

penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa

yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa

tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan

lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan

peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul

dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan

menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa.

Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan

penggunana Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman

Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar

kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -26-

1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga

miskin;

2) penerangan lingkungan pemukiman;

3) pedestrian;

4) drainase;

5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;

6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah

penduduk;

7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;

8) sumur resapan;

9) selokan;

10) tempat pembuangan sampah;

11) gerobak sampah;

12) kendaraan pengangkut sampah;

13) mesin pengolah sampah;

14) pembangunan ruang terbuka hijau;

15) pembangunan bank sampah Desa; dan

16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana transportasi, antara lain:

1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan

DAS;

2) tambatan perahu;

3) dermaga apung;

4) tambat apung (buoy);

5) jalan pemukiman;

6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;

7) jalan poros Desa;

8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

9) jembatan Desa:

10) gorong-gorong;

11) terminal Desa; dan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -27-

12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan,

sarana dan prasarana energi, antara lain:

1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

2) pembangkit listrik tenaga diesel;

3) pembangkit listrik tenaga matahari;

4) pembangkit listrik tenaga angin;

5) instalasi biogas;

6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan

7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah

Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

1) jaringan internet untuk warga Desa;

2) website Desa;

3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);

4) radio Single Side Band (SSB); dan

5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan


Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial

Dasar


sarana prasarana kesehatan, antara lain:

1) air bersih berskala Desa;

2) jambanisasi;

3) mandi, cuci, kakus (MCK);

4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;

5) balai pengobatan;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -28-

6) posyandu;

7) poskesdes/polindes;

8) posbindu;

9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi)

sebagai media deteksi dini stunting;

10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan

11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan


Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1) taman bacaan masyarakat;

2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;

3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk

PAUD HI;

4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;

5) wahana permainan anak di PAUD;

6) taman belajar keagamaan;

7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;

8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;

9) bangunan perpustakaan Desa;

10) buku/bahan bacaan;

11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;

13) film dokumenter;

14) peralatan kesenian dan kebudayaan;

15) pembuatan galeri atau museum Desa;

16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi

(KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak

serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi di Desa;

17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari

sekolah yang aman bagi anak; dan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -29-

18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam musyawarah Desa.


sarana prasarana usaha ekonomi Desa


sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha

pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan

usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) bendungan berskala kecil;

2) pembangunan atau perbaikan embung;

3) irigasi Desa;

4) pencetakan lahan pertanian;

5) kolam ikan;

6) kapal penangkap ikan;

7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

8) tambak garam;

9) kandang ternak;

10) mesin pakan ternak;

11) mesin penetas telur;

12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian

(saprotan);

13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung,

kopi, coklat, dan kopra,);

14) embung Desa;

15) gudang pendingin (cold storage);

16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan

pompa air);

17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring,

pancing, dan perangkap);

18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);

19) keramba jaring apung;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -30-

20) keranjang ikan;

21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;

22) alat produksi es;

23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan

perikanan);

24) tempat penjemuran ikan; dan

25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil

pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil

dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada



1) mesin jahit;

2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;

3) mesin penepung ikan;

4) mesin penepung ketela pohon;

5) mesin bubut untuk mebeler;

6) mesin packaging kemasan;

7) roaster kopi;

8) mesin percetakan;

9) bioskop mini;

10) alat pengolahan hasil perikanan;

11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan

12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil

dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan


Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada



www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -31-

1) pasar Desa;

2) pasar sayur;

3) pasar hewan;

4) tempat pelelangan ikan;

5) toko online;

6) gudang barang;

7) tempat pemasaran ikan; dan

8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai


musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

1) ruang ganti dan/atau toilet;

2) pergola;

3) gazebo;

4) lampu taman;

5) pagar pembatas;

6) pondok wisata (homestay);

7) panggung kesenian/pertunjukan;

8) kios cenderamata;

9) pusat jajanan kuliner;

10) tempat ibadah;

11) menara pandang (viewing deck);

12) gapura identitas;

13) wahana permainan anak;

14) wahana permainan outbound;

15) taman rekreasi;

16) tempat penjualan tiket;

17) angkutan wisata;

18) tracking wisata mangrove;

19) peralatan wisata snorkeling dan diving;

20) papan interpretasi;

21) sarana dan prasarana kebersihan;

22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -32-

23) internet corner; dan

24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai


musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk

kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan

dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk

unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) penggilingan padi;

2) peraut kelapa;

3) penepung biji-bijian;

4) pencacah pakan ternak;

5) mesin sangrai kopi;

6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;

7) pompa air;

8) traktor mini;

9) desalinasi air laut;

10) pengolahan limbah sampah;

11) kolam budidaya;

12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan

13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan


Desa.


sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara

lain:

1) pembuatan terasering;

2) kolam untuk mata air;

3) plesengan sungai;

4) pencegahan kebakaran hutan;

5) pencegahan abrasi pantai;

6) pembangunan talud;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -33-

7) papan informasi lingkungan hidup;

8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;

9) rehabilitasi kawasan mangrove;

10) penanaman bakau; dan

11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam musyawarah Desa.


sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam

dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;

2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

3) pembangunan gedung pengungsian;

4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana

alam;

5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang

terkena bencana alam;

6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

7) P3K untuk bencana;

8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan

9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang

lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan


F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial

Dasar

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,

antara lain:

1) pelatihan pengelolaan air minum;

2) pelayanan kesehatan lingkungan;

3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan

kader pembangunan manusia (KPM);

4) alat bantu penyandang disabilitas;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -34-

5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah

terhadap anak penyandang disabilitas;

6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat

untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan

pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta

pencegahan perkawinan anak;

8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;

9) sosialisasi gerakan aman pangan;

10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan

anak (PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain

lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa

Posyandu, BKB, PKK, dll);

11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk

hotikultura;

13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu

hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat

anak dan lansia;

14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);

15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan

kunjungan neonatal;

16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi

perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;

17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;

18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare,

penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS

tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan

jiwa;

19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta

kesehatan reproduksi di tingkat Desa;

20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -35-

21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan

pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis

era Digitalisasi;

23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang

disabilitas;

24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi,

kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak,

stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;

25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam

memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI,

stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan

pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga;

27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak

dan perlindungan Anak;

28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;

29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan

pelaku usaha pangan;

30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor

dalam penangkapan ikan dan

31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat

Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan


b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan

antara lain:

1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/

TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar

anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat

(PKBM);

2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara

holistik integratif (PAUD HI);

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -36-

3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi

orangtua anak usia 0-2 tahun;

4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi

pencegahan stunting di Desa;

5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);

6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader

pembangunan Desa;

7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan

keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki

dunia kerja;

8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;

9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama,

olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;

10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis,

pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet

(film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)

11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;

12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan

kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak

pidana perdagangan orang;

13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS)

bagi warga miskin;

14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak

diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;

15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari

keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan

menengah;

16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak

berkebutuhan khusus;

17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan

parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;

18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan

warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau

diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -37-

19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang

merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai

kebutuhan pasar;

20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.

21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa

kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer,

mesin percetakan;

22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk

berpromosi baik di media online atau offline;

23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat

Desa;

24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para

pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui

tulisan dan visual;

25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam

mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;

26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi

Desa;

27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan

28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya



2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan

teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai


musyawarah Desa.

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

1) pengelolaan terminal Desa;

2) pengelolaan tambatan perahu; dan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -38-

3) pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah

Desa.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;

5) pengelolaan energi tenaga matahari;

6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan

7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai


musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

1) sistem informasi Desa;

2) website Desa;

3) radio komunitas;

4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan

ikan; dan

5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai


musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana

dan prasarana ekonomi

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian

untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan, antara lain:

1) perbenihan tanaman pangan;

2) pembibitan tanaman keras;

3) pengadaan pupuk;

4) pembenihan ikan air tawar;

5) pengelolaan usaha hutan Desa;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -39-

6) pengelolaan usaha hutan sosial;

7) pengadaan bibit/induk ternak;

8) inseminasi buatan;

9) pengadaan pakan ternak;

10) tepung tapioka;

11) kerupuk;

12) keripik jamur;

13) keripik jagung;

14) ikan asin;

15) abon sapi

16) susu sapi;

17) kopi;

18) coklat;

19) karet;

20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap,

ikan asin, ikan rebus dam ikan abon);

21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen,

kosmetik, karagenan dll);

22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);

23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;

24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;

25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan

cemara laut); dan

26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya



b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan

Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara

lain:

1) meubelair kayu dan rotan,

2) alat-alat rumah tangga;

3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;

4) kain tenun;

5) kain batik;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -40-

6) bengkel kendaraan bermotor;

7) pedagang di pasar;

8) pedagang pengepul;

9) pelatihan pengelolaan docking kapal;

10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan

tangkap;

11) pelatihan pemasaran perikanan; dan

12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai


musyawarah Desa.

c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama, antara lain:

1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama;

3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama; dan

4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa


d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan


1) pengelolaan hutan Desa;

2) pengelolaan hutan adat;

3) pengelolaan air minum;

4) pengelolaan pariwisata Desa;

5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan

perebusan);

6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah

mangrove dan wisata edukasi);

7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi

pantai;

8) pelatihan pembenihan ikan;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -41-

9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk

perikanan; dan

10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat




1) hutan kemasyarakatan;

2) hutan tanaman rakyat;

3) kemitraan kehutanan;

4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil

dan/atau industri rumahan;

6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran

untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya



f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi




1) sosialisasi TTG;

2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);

3) percontohan TTG untuk:

a) produksi pertanian;

b) pengembangan sumber energi perdesaan;

c) pengembangan sarana transportasi;

d) pengembangan sarana komunikasi; dan

e) pengembangan jasa dan industri kecil;

4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan

ikan;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -42-

5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan

6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai


musyawarah Desa.

g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan

usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan

dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk

unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) penyediaan informasi harga/pasar;

2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi

masyarakat;

3) kerjasama perdagangan antar Desa;

4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah

Desa.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan

menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa

lainnya yang meliputi:

1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;

2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi

bencana;

3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan

5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai

dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1) pembibitan pohon langka;

2) reboisasi;

3) rehabilitasi lahan gambut;

4) pembersihan daerah aliran sungai;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -43-

5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)

6) pemeliharaan hutan bakau;

7) pelatihan rehabilitasi mangrove;

8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;

9) pelatihan pengolahan limbah; dan

10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang


6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola

Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh

Desa, antara lain:

1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);

2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa

sehat dan/atau balai rakyat;

3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai

rakyat; dan

4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa

secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya

manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

1) penyusunan arah pengembangan Desa;

2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan

Desa yang berkelanjutan;

3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di

Desa;

4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;

5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam

pengelolaan perikanan; dan

6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan


c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -44-

1) pendataan potensi dan aset Desa;

2) penyusunan profil Desa/data Desa;

3) penyusunan peta aset Desa;

4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem

perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi

kemiskinan terpadu;

5) dukungan penetapan IDM;

6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan

7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang


d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak

kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas,

perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

1) sosialisasi penggunaan dana Desa;

2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin,

warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok

marginal;

3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa

sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi

anak-anak di Desa;

4) rembug stunting di Desa;

5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari

musrenbangdes;

6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari

musrenbangdes;

7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga

disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan

8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok

masyarakat dan keluarga;

9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;

10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan

kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan

sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang

bersifat afirmasi;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -45-

11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif

gender bagi fasilitator Desa;



e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Desa, antara lain:

1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset

Desa berbasis data digital;

2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang

terbuka untuk publik;

3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis

masyarakat; dan



f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan

kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa,

antara lain:

1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa

perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam

Musyawarah Desa;

2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan



g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui

pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat

Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:

1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok

anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi

anak, dan pengorganisasian.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -46-

2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar

Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu

anak lainnya;

3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga

miskin dan masyarakat marginal terhadap akses

administrasi kependudukan dan catatan sipil;

4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya

ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan;

dan

5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas

sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan

Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada



1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan,

industri kecil dan perdagangan;

2) pelatihan industri rumahan;

3) pelatihan teknologi tepat guna;

4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa

sesuai kondisi Desa;

5) Pelatihan pemandu Wisata;

6) Interpretasi wisata;

7) Pelatihan Bahasa Asing;

8) Pelatihan Digitalisasi;

9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;

10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar

wisata/Pokdarwis;

11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;

12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah

lingkungan;

13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -47-

14) Pelatihan teknik pemasaran online;

15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan

16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk

mendukung pembentukan dan pengembangan produk


perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan


i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan

secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

1) pemantauan berbasis komunitas;

2) audit berbasis komunitas;

3) pengembangan unit pengaduan di Desa;

4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;

6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk

pertanggungjawaban dan serah terima hasil

pembangunan Desa; dan



G. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana

Desa

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar

daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai

dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan

banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan

Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk

dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam

mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -48-

hal sebagai berikut:

a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan

b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam

lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar

kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang

daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat

mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana

Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk

membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

berskala Desa;

b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil

kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala Desa;

c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan

untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam

Berita Acara Musyawarah Desa;

d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan

dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan

Bupati/Wali Kota yang diberikan pada saat evaluasi

rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -49-

H. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan

tingkat perkembangan kemajuan Desa

1. Bidang Pembangunan Desa:

a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal

memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan

pemeliharaan infrastruktur dasar; dan

2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana

prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang

diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi

pertanian dan atau/perikanan berskala produktif,

usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk

ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan

kawasan perdesaan.

b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan

pembangunan Desa pada:

1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan

infrastruktur ekonomi; dan

2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan

pemasaran.

c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk

mendukung:

1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan

atau/perikanan berskala produktif;

2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha

ekonomi lainnya;

3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan

lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung

pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap

pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -50-

4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan

kegiatan pembangunan pada:

1) pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan

sarana prasarana produksi, distribusi dan

pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi

usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan

berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan

pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk


perdesaan;

2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial

dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar

dan lingkungan yang diarahkan pada upaya

mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses

masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar

dan lingkungan; dan

3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur

dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat Desa yang meliputi:

1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan

produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha

ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan

Desa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -51-

2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok,

dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya

melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa

dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi

dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian

berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang



kawasan perdesaan;

3) pembentukan usaha ekonomi melalui

pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan

teknologi tepat guna; dan

4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara

berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi,

distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi

pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi

lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau

produk unggulan kawasan perdesaan;

2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok,








kawasan perdesaan;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -52-

3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi

melalui pendayagunaan sumber daya alam dan

penerapan teknologi tepat guna;

4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja

terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;

dan

5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan

kebutuhan hidup masyarakat Desa secara

berkelanjutan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan

kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa

yang meliputi:

1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan

produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha

ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan

Desa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan;

2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok,








kawasan perdesaan;

3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan

sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat

guna;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -53-

4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli

di Desa; dan

5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa

secara berkelanjutan.

d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa

Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri

memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas

masyarakat Desa yang meliputi:

1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan

sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan,

pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan

perempuan dan anak; dan

2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota

masyarakat Desa penyandang disabilitas;

I. Alokasi Afirmasi

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib

mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan

kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan

memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat

Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskian yang bersumber dari

alokasi afirmasi antara lain:

1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu

pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara

mandiri bagi warga miskin;

2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan

organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha

produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -54-

permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga

miskin;

3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi

warga miskin;

4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan

komoditas unggulan Desa;

5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga

miskin;

6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal

dari warga miskin;

7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa

komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang

berasal dari warga miskin;

8) mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur

ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk

peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan

pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan

oleh waga miskin; dan

9) kegiatan penanggulangan kemiskian lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -55-

BAB II

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses

perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan

penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan

APBDesa dissun berdasarkan hasil pembahasan dan dan

penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana

Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa.

A. Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa – RPJMDesa

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan

bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas

dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang

dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit

meliputi:

a. Pencermatan Ulang RPJMDes;

b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;

c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;

d. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa.

Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang prioritas

penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen

berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan

musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas

penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang

disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib

dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.

b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa

khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -56-

Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan

kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang

informasi sebagai berikut:

1) pagu indikatif Dana Desa;

2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang

dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi,

dan/atau APBN; dan

3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa

yang dihitung berdasar IDM.

c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft

rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati

hal-hal sebagai berikut:

1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil

kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai

Dana Desa;

2) pagu indikatif Dana Desa;

3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang

dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD

provinsi, dan/atau APBN; dan

4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa

yang dihitung berdasar IDM.

5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

yang terpadu dengan program/kegiatan

pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana

Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah

Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa

dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang

dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa

dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun

rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -57-

Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa

dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan

penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan

dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa

dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak

untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan

berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian

besar masyarakat Desa.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu

perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi

masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana

kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan

masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman

pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang

direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan

kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup

masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat

Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan

Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa

difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan

paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara

mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak

langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan

Desa, meliputi:

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -58-

1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa

memperoleh pelayanan kesehatan antara lain

pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting) dan

pelayanan gizi anak-anak;

2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas

masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak-

anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain

kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung

pengembangan ekonomi produktif;

3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling

potensial untuk meningkatan pendapatan asli Desa,

membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan

meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat

Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;

4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola

padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya

mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa;

dan

5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan

bencana alam yang berdampak luas terhadap

kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman

perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan,

serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui

mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya

adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan

Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan

dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yangakan

dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai

dengan cara sebagai berikut:

1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar

masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -59-

kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung

masyarakat Desa;

2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola

sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau

diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama

masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan

dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat

Desa; dan

3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaanya oleh

masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan

Sumberdaya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan

masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan

untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa.

Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara

lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan

mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan

masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola

Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan

sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan

dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan

pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak


d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai

apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan

masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa

dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat

keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana

pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan,

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -60-

perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan

membiayai kegiatan pembangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan

dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang

inovatif difokuskan untuk memperdalam dan

mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa

yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa,

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan

penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan

atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi

model pembangunan dan pemberdayaan yang

berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan

diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih

mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa,

peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan

masyarakat Desa.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan

pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa

yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan

akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang

sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana

Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus

dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau

ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -61-

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan

Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk

pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum

memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan

kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas

penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19

ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan

Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat

dilakukan apabila Bupati/Wali Kota menjamin bahwa

seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah

mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau

pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk

dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim

Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud

dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang

bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta

lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan

RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada

masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana

kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa.

Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan

yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati

dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa

selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbangDesa

yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -62-

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi

pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun

Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD

wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika

menyusun APBDesa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan

setelah Bupati/Wali Kota menetapkan peraturan Bupati/Wali

Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian

Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati/Wali Kota

dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-

masing Desa. Bupati/Wali Kota berkewajiban menyampaikan

dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan

Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan

penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan

Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa

dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar

urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar

kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah

ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian

dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala

Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan

kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan

sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk

menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila

rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana

yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP

Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -63-

rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam

RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan

musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati

rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian,

rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang

disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota harus

dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa

a. Bupati/Wali Kota berkewajiban mengevaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana

penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan

untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang

dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai

berikut:

1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan

hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

2) termasuk urusan pembangunan Desa dan

pemberdayaan masyarakat Desa;

3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum

dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai

dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan

Dana Desa yang diatur dalamperaturan perundang-

undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa Tahun 2019.

b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana

Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Bupati/Wali Kota menyampaikan penjelasan secara

tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis

sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -64-

sebagai berikut:

1) Bupati/Wali Kota menjelaskan latar belakang dan

dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas

rencana pengunaan Dana Desa;

2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat

Desa perihal ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas


3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan

keberatan kepada kepala Desa apabila dapat

dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa

sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi;

4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa

untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa

terhadap ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas


5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan

musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima

ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana

pengunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan

rencana penggunaan Dana Desa;

6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan

musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak

ketidaksetujuan Bupati/Wali Kota atas rencana

pengunaan Dana Desa, maka kepala Desa

mengajukan keberatan kepada Bupati/Wali Kota

melalui camat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

c. Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada

camat atau sebutan lain.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -65-

BAB III

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan

Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan

oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik

yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara

swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta

masyarakat Desa.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat

dilakukan melalui:

1. baliho;

2. papan informasi Desa;

3. media elektronik;

4. media cetak;

5. media sosial;

6. website Desa;

7. selebaran (leaflet);

8. pengeras suara di ruang publik;

9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan

Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Wali Kota

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi

Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap

tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan

Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -66-

dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-

usul dan kewenagan lokal berskala Desa;

b. Perdes tentang RKPDesa;

c. Perdes tentang APBDesa;

d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa

2. Pelaporan dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur

Bupati/Wali Kota berkewajiban melaporkan penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur.

Bupati/Wali Kota u.p. organisasi pemerintah daerah yang

menangani pemberdayaan masyarakat Desa wajib

mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola

laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

3. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktur

Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu

setelah diterimanya seluruh laporan dari Bupati/Wali Kota.

4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara

mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar

mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk

dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan

yang ada.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -67-

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa,

masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan masalah-masalah

tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Badan

Permusyawaratan Desa dan secara berjenjang ke pusat layanan

pengaduan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040

2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040

3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Hubungan

Masyarakat dan Kerja Sama Lantai 1

4. Layanan Sosial Media :

a. @Kemendesa (twitter),;

b. Kemendesa.1 (Facebook);

c. e-complaint.kemendesa.go.id; dan

d. website http : www.lapor.go.id

(LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

www.peraturan.go.id

http://www.lapor.go.id/

2019, No.1012 -68-

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan

memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan

secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada

level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping

profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak

ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas

penggunaan Dana Desa, meliputi:

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;

2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana

Desa;

3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan

Dana Desa; dan

4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan

pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

MENTERI DESA,


TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -69-

LAMPIRAN II



TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG


TAHUN 2020

SISTEMATIKA

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA

TUNAI

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

I. PENGEMBANGAN Desa INKLUSI

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN Desa/ KAWASAN PERDESAAN

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU

N. PENGEMBANGAN DESA WISATA

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

S. SISTEM INFORMASI DESA

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -70-

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Desa DENGAN POLA PADAT KARYA

TUNAI

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat

karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan

pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita

gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya

alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi

kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat karya tunai di Desa adalah

a. diprioritaskan bagi:

1) anggota keluarga miskin;

2) penganggur;

3) setengah penganggur; dan

b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi

kronis (stunting);

c. memberikan kesempatan kerja sementara;

d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan

tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;

e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun

secara partisipatif dalam musyawarah Desa;

f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai

dengan kebutuhan lokal; dan

g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau

pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis

pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat padat karya tunai

a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur,

keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau

kekurangan gizi kronis (stunting);

b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan

partisipasi masyarakat;

c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;

4)

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -71-

a. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat

Desa; dan

b. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga

miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan

gizi kronis (stunting).

3. Dampak

a. terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan

dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;

b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;

c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;

d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan

e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi

4. Sifat kegiatan padat karya tunai

a. swakelola:

1) kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui

mekanisme swakelola;

2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat

dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan

penyedia barang dan/atau jasa.

b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari

Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan

meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.

c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika

tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga

kerja/padat karya dalam jumlah besar:

a. rehabilitasi irigasi Desa;

b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;

c. pembersihan daerah aliran sungai;

d. pembangunan jalan rabat beton;

e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;

f. pembangunan embung Desa;

g. penanaman hutan Desa;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -72-

h. penghijauan lereng pegunungan;

i. pembasmian hama tikus;

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan

gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi

gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi

yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai

terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila lebih pendek

dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan

anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami

stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan

anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat

beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara

luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan

sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;

2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa

kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran

dini yang berkualitas;

3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;

4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi

kronis (stunting) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:

a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;

b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6

bulan; dan

c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23

bulan; dan

d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.

2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -73-

3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban

keluarga);

4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,

5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana

(KB);

6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua;

7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;

8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi,

serta gizi kepada remaja;

9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;

10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)

11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu

hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;

12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan

neonatal;

13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran

ayah dalam pengasuhan, dll;

14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan

keluarga;

15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih,

sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;

16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI,

pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok

gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun

2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik

lntegratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan

anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak

yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis,

dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam

menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal

pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan

dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh,

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -74-

terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat,

cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas

dankompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik

Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan

Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi

program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama,

Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan

mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting,

dilakukan dengan cara :

a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk

penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan

anak setiap bulan;

b. pemberian makanan tambahan;

c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting

dengan orang tua anak;

d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk

dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran

panjang/tinggi badan anak setiap bulan.

e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang

disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga

PAUD oleh guru PAUD;

2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak anak

oleh guru PAUD;

3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;

4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan

5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai

dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh

kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan

karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -75-

lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu

mencegah stunting pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi

resiko stunting pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI

dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2

tahun; dan

2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan

parenting.

Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk

membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;

2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera,

motorik bahasa, dan sosial-emosional;

3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;

4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;

5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;

6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;

7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan

8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (lnstrumen dari

Pusat).

9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun

10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas

dalam parenting; dan

11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.

12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun

sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada

di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:

a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap

kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan

b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2

kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.

13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat

secara terpisah) dilengkapi dengan:

a. sumber air bersih;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -76-

b. pembuangan limbah yang benar; dan

c. sanitasi.

14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;

15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar

ruangan;

16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan

17. obat-obatan ringan P3K.

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu,

keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu,

masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin

pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan

kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan

pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat

dilakukan di Desa antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)

KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader

Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD

akan bertugas untuk melakukan:

a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;

b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara

produksi pangan yang baik;

c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan

terhadap produk pangan yang beredar didesa.

2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha

pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:

a. Ibu rumah tangga;

b. Anak-anak, pemuda, dll;

c. Pelaku usaha pangan:

1) industri rumah tangga pangan;

2) kelompok usaha bersama ;

3) pedagang kreatif lapangan; dan

4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;

d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Desa

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -77-

3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi

pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan

POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)

dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas

Kesehatan.

4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang

beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel

dan rapid test kit)

5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, leaflet,

spanduk.

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya

manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi

terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM

dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat

menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik.

Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan

pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan

bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD

yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas.

Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia

layanan PAUD;

2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/

TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;

3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan

masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain

tradisional anak usia dini;

4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman

belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan

belajar masyarakat;

5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina

keluarga balita;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -78-

6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;

7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku

bacaan, peralatan olah raga;

8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun

anak lainnya; dan

9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti:

pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan

untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif

sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.

10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah,

atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan

menengah untuk keluarga miskin, seperti:

a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);

b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam

upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau

nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai

minat dan bakatnya;

c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan

pendidikan;

d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan

menengah;

e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan

khusus;

f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;

11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk

memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah

adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017),

persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua

terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri

menyebutkan alasan ekonomi sebagai peyebab konflik yang berujung

perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -79-

sama penting: menambah penghasilan (income generating) dan mengelola

keuangan (financial management). Selama ini sebagian besar program

diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek

mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang

diperhatikan.

a. Tujuan Umum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang

baik.

b. Tujuan Khusus:

1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi

2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga

dan dasar-dasar perencanaan keuangan,

3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana

keuangan (kalkulator):

a) dana pendidikan anak;

b) dana ibadah; dan

c) dana kebutuhan khusus.

4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi

terutama tabungan emas

5) Memiliki pengatahuan ciri-ciri investasi bodong

a) Materi Pelatihan

(1) Melek finansial dalam perspektif agama;

(2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan

keuangan keluarga (timeline), finansial check-up;

(3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak,

dana ibadah, dana pensiun);

(4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;

(5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan

keluarga;

(6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan

(7) Pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan keluarga

melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan

lansia);

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -80-

b. Bentuk Penggunaan Dana Desa

(1) Pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan

keuangan keluarga;

(2) Pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan

pengelolaan keuangan keluarga;

(3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi

sederhana (umum);

(4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan

pendidikan anak; dan

(5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Desa untuk

pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader

Desa.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar.

Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di

Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun,

sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain

pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah

satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang

kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini.

Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah

kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua pada

khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran

1) Warga Desa

2) Pemuka Agama

3) Orangtua

c. Bentuk Penggunaan Dana Desa

1) Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam

perspektif agama;

2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam

perspektif agama; dan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -81-

3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam

perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka

perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017

angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset,

tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan

laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal

ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan

bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik,

dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan

kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

b. Tujuan Khusus

1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan

pribadinya

2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan

keluarga

3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan

manajemen hubungan, serta mengelola konflik

4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk

kapan mereka akan menikah.

c. Materi

1) Psikologi perkembangan & kematangan personal

2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah

3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini

4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik

5) Merencanakan perkawinan

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja

2) Pelatihan pendidik sebaya (Peer Educator)

3) Pelatihan kader Desa pendamping remaja (pendampingan sebaya)

4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -82-

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas

kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai

problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga,

percekcokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian.

Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Desa untuk

mampu mengelola kehidupan keluarganya.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk

mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau

kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan Khusus

1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga

sakinah

2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan

dalam keluarga

3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga

4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik

dalam perkawinan

5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam

mengasuh anak dalam perspektif agama

6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam

memenuhi kebutuhan keluarga

c. Materi

1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat

2) Membangun pondasi keluarga sakinah

3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah

4) Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah

5) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

6) Memenuhi kebutuhan keluarga

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan

secara berseri;

2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan

3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -83-

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa

dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja

tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu

dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada

masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan

narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;

2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;

3. pagelaran, festival seni dan budaya;

4. olahraga atau aktivitas sehat;

5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;

6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho,

poster, atau brosur/leaflet; dan

7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan

Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan

pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan

aset Desa sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas

sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk

mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerja

dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam pengunaan Dana

Desa dengan sasaran antara lain:

1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;

2. tenaga kerja usia produktif;

3. kelompok usaha ekonomi produktif;

4. kelompok perempuan;

5. kelompok pemuda;

6. kelompok tani;

7. kelompok nelayan;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -84-

8. kelompok pengrajin;

9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan

10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia

masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritasakan untuk

pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk

unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan

(prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan

perdagangan;

b. pelatihan teknologi tepat guna;

c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;

d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (live skill) bagi masyarakat

Desa; dan

e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan

penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai

dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

musyawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga

Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas,

pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);

b. penguasaan bahasa asing;

c. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer

desktop dan jaringan internet.

I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang

menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan

mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang,

karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya

termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -85-

bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada

umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi

individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat

menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara

melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan

dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda

dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan

memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan

yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas,

memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka

ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran

masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa

Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta

ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan,

menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Desa Inklusi adalah

pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa

dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan

prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:

a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi

difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa;

b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum

misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya.

c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:

1) alat bantu dengar;

2) alat bantu baca;

3) alat peraga;

4) tongkat;

5) kursi roda; dan

6) kacamata.

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus

mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana

Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -86-

secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan


Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan

kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat

untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat

dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar

daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai

tambah melalui rekayasa proses dan produk.

2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang

yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan

Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus

diarahkan ke pasar ekspor.

3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi

lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap

pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan.

4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang

dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain

didukung finansial yang cukup.

5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan

berkembang secara berkelanjutan.

6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu

Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya

saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.

7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk

unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk

unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan

pengembangan produk unggulan Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai

pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes)

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh-

contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa,

antara lain:

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -87-

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata

pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga

nelayan, Desa-desa yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin

kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa

(BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD)

untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan

cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon

ikan.

Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan

pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan

dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan

Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk

membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan

yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan

mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang

berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha

utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi

goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama

dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor

untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman.

Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya.

Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh

faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman

pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya

petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi

konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan

pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas

tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan

sebagai “benih” adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra

produksi benih.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -88-

Dana Desa dapat digunakan untuk:

a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan

b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan

produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga

serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya

sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan

pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta

sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat

Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah

yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai

pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket

untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat

keluarga serta sayuran dan buah organik.

4. Usaha Pengolahan Kopi

Desa-desa yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya

rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu

minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat

potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi

arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi

dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pengembangan produk unggulan kopi. Desa-desa yang berada di

kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar Desa

melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang secara

khusus mengelola kerjasama antar Desa untuk pengembangan

perkebunan kopi di masyarakat Desa.

BKAD meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk

melatih masyarakat Desa tentang pengetahuan dan ketrampilan

budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Desa.

Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Desa yang mencukupi

tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam

budidaya kopi menjadi sangat kecil.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -89-

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk mengadakan bibit kopi

yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada masyarakat Desa yang

akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun

demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat

diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam

bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap

saji dikelola oleh BUMDesa Bersama yang dibentuk oleh BKAD. Modal

awal BUMDesa Bersama berasal dari Dana Desa yang disertakan oleh

Desa-desa yang menjalin kerjasama antar Desa. Bermodal kopi arabika

yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMDesa

Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk

unggulan kawasan perdesaan.

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di

bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan

Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan

antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk

dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang

terikat kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa

dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa

Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah

sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa,

khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam

(USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga

rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah

berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan

disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -90-

BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket

modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.

2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat

mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang

bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah

tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan

untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan

limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel

dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena

adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi

terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan

limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa

(PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan

gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan

kerja bagi kaum muda di Desa.

3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian

jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan

usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan

Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar

Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk

BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut

dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama

adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit

mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo

industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri.

BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri

rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan

dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan

menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional

adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -91-

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan

dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi

pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang

perdagangan, industri ataupun jasa;

2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional

bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga

Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan

3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan

pengelolaan Pasar Desa adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli:

2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para

tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok.

3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih

kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai

dengan kebutuhan lokal;

4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produk-

produk dari Desanya sendiri.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR

LAINNYA DI DESA

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air

berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata

air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik

tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat

dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau

geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi

berupa Dam parit dan Long Storage

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya

merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan

semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal

persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat

musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif.

Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -92-

budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya

merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana

Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB)

pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat

dilakukan oleh Pendamping Desa Tenik Infratruktur. Adapun pelaksanaan

pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan

membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan

oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung kecil dan bangunan

penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata

maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan embung kecil dan

bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi

sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk

perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta

sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana

Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:

a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran

permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan

mengambil air dari saluran irigasi teknis;

b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi

tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan

c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan

antara 500 m³ sampai dengan 3.000 m³ dan dilaksanakan dengan

sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan:

a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat

mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;

b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada

tanah berpasir, porous (mudah meresapkan air). Bila terpaksa

dibangun di tempat yang porous, maka embung Desa harus dilapisi

material terpal/geomembran;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -93-

c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal

yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-

petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang

berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi

teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman

pangan dan palawija;

d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air

(sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;

e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam

menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas

layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi

target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat

mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat RI No.07/SE/M/2018 tentang Pedoman

Pembangunan Embung Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya di

Desa.

N. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Desa-desa di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang

tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya,

kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa

dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara

datang dan berlibur ke Desa.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan

menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa sehingga dapat

berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset

Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa.

Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur

Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas

(tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa

Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Desa;

2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -94-

3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat;

4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan

5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari

Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain:

a. pondok wisata (homestay) yang berstandar nasional/internasional;

b. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;

c. kios cenderamata;

d. Ruang ganti dan/atau toilet;

e. Pergola;

f. Gazebo;

g. Lampu Taman;

h. Pagar Pembatas;

i. panggung kesenian/pertunjukan;

j. Pusat jajanan kuliner;

k. Tempat Ibadah;

l. Menara Pandang (viewing deck);

m. Gapura identitas;

n. wahana permainan anak;

o. wahana permainan outbound;

p. taman rekreasi;

q. tempat penjualan tiket;

r. angkutan wisata;

s. tracking wisata mangrove;

t. peralatan wisata snorkeling dan diving;

u. papan interpretasi;

v. sarana dan prasarana kebersihan;

w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);

x. internet corner;

y. Pelatihan pemandu Wisata;

z. Interpretasi wisata;

aa. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;

bb. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar

wisata/Pokdarwis;

cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -95-

O. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara

berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh

sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak,

sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan

sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan

pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi

tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab

permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan

dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai

tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh

penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan

teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Masalah yang dihadapi Desa-desa di pedalaman yang terpencil dan

terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN.

Namun demikian, bagi Desa-desa yang kondisi alamnya berbukit-bukit

yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat

membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik

dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal

dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan

turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

a. membiayai pengadaan generator listrik;

b. membangun turbin;

c. membendung sungai; dan

d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli lisrik Desa yang

dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan

pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh

layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi

tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari

usaha pengelolaan listrik Desa.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -96-

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan

sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut

mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema

dalam program perhutanan sosial yaitu:

a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan

kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa.

b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan

utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi

yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan

potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur

dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilatah masyarakat

hutan adat.

e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat

dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP)

hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang

izin usaha industry primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau

warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak

pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa

dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari

hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka

masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari

pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang

mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual

oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan

sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha

ekowisata yang diarahkan untuk menggerakan roda perekonomian warga

Desa.

3. Pengolahan Air Minum

Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai,

maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -97-

tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah

dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk

mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari

masyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air

sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola

oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Panen

Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian,

perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya.

Pengolahan paska panen oleh masyararakat masih menemukan kendala,

sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat

maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa

diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi

tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas

masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan

singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan

enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain

sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak

masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (handycfaff),

misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel,

kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu

dilestraikan dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan

bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi mayarakat Desa,

sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa untuk

mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi

tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat

pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin

Desa.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -98-

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi

agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan

pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk

masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang

mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti

hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir

dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan

sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga

membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi

banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim

dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon

yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya

menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan

produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam

menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung

pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan,

meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim

memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan

sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap

maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah

mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal

tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut.

Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya

perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan

pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika

pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal

bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan

bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan

Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang

tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada

peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -99-

sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam

penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK

merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang

dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan

berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca

dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia.

Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan

kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi

dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat

Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa bekerja di sektor

pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat

emisi GRK di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya

menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya

penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim

skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa.

Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat

digunakan untuk:

a. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa

agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian

kebakaran hutan dan lahan; dan

b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri

terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan

mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki

dan karekteristik Desa.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan

terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim.

Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya

mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang

menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola

tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -100-

meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara

satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim

yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin

keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam

jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada

kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ /

Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau

pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah

dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan

peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa

meliputi:

a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara

lain:

1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan

Desa yang dikelola secara berkelanjutan;

2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan

gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;

3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata)

sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;

4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek

wanatani (agroforestry);

5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;

6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;

7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan

8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian

kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli

Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah

antara lain:

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -101-

1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan

sampah organik dan anorganik;

2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;

3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan

peralatan penangkap gas metan;

4) pengadaan alat angkut sampah;

5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;

6) peralatan pengolahan jerami padi; dan

7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis:

pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).

c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:

1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);

2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya,

dan/atau tenaga angin;

3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk

biogas;

4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan

5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian

lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:

1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program

REDD+;

2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan

berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;

3) patroli kawasan hutan Desa;

4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga

kawasan hutan dari praktek ilegal loging.

5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan

pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;

6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan:

7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan

pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa;

dan

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -102-

8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan

pupuk organik.

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai

Dana Desa meliputi antara lain:

a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang

mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan

tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara

mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain:

1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk

meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;

2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan

konservasi mata air/sumber air bersih;

3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul

yang adaptif terhadap perubahan iklim;

4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan

pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian,

perikanan, peternakan

5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;

6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata

pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;

7) pembuatan kebun holtikultura bersama;

8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat

memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan

9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya

jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.

b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi

yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:

1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan

memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk

sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang

lainnya;

2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti

banjir, longsor, banjir bandang;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -103-

3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas

pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian

yang lebih tidak sensitif iklim;

4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian

inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan

5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya:

pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang

nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan

menutup).

3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan

pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara

menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara

berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara

adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung

Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan

kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan

mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas

rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon.

Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial,

ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklim

yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:

a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan

emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:

1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;

2) pengadaan peralatan pengendali banjir;

3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;

4) pembuatan tanggul pemecah ombak;

5) pembelian bibit dan penanaman bakau;

6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor

(plengsengan);

7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah

sementara;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -104-

8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis:

pembuatan pupuk organik, mesin cacah);

9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan

longsor; dan

10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu

evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi

karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:

1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;

3) penyusunan rencana tanggap bencana;

4) pelatihan relawan tanggap bencana;

5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan

6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam

seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang

sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup

pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut.

Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi

maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana

alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah

longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-

kegiatan antara lain:

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (early warning system)

yaitu:

a) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;

b) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan

tanah longsor;

c) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan

permukiman;

d) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -105-

e) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan

gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan

panghijauan pada lahan-lahan terbuka;

f) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki

kemiringan yang relatif curam;

g) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan

tanah;

h) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan

jika ada gejala–gejala bencana tanah longsor; dan

i) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamtkan diri jika

terjadi bencana tanah longsor.

2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:

a) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para

pengungsi seperti tenda-tenda darurat;

b) menyediakan dapur-dapur umum;

c) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan

d) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -106-

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami,

gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi

masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan.

Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap

darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap

darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes:

a. Keadaan Bencana

1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan

mandiri.

2) Pelatihan keterampilan paska bencana.

b. Keadaan Darurat

1) Menyediakan MCK komunal sederhana.

2) Pelayanan kesehatan.

3) Menyiapkan lokasi pengungsian.

4) Menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti : minyak

angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit

dll.

c. Keadaan Mendesak

1) Memberikan pertolongan pertama

Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada

korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah

Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan:

Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).

2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter)

Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan

menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi

pengungsian.

3) Penyediaan dapur umum

Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban

bencana alam.

4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -107-

5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk

pengaturan distribusinya

6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak

– anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan

lainnya.

7) Pengamanan Lokasi

Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.

8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan

Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun

2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020

yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam,

dilakukan langkah sebagai berikut:

a. Perubahan RKPDes

1. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan

Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;

2. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan

kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;

3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi

jumlah kegiatan sebanyak – banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga

dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana

alam;

4. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah

Desa;

5. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu

oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara

musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;

6. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan

tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh

Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa);

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -108-

7. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan

RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk

menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020

Perubahan.

b. Perubahan APBDesa Tahun 2020

1. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun

dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan

tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan

APBDesa tahun 2020;

2. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020

dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020

Perubahan;

3. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun

2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan

perundang-undangan tentang keuangan Desa;

4. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah

disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan

Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.

S. SISTEM INFORMASI DESA

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa

di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan

pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan

kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat

keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara

terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan

dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan

pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada

upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus

didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid

sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -109-

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan

Desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan

pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah

mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan

pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID

sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang

menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan

valid;

2. Data bersifat mikro dengan by name, by address sehingga perencanaan

pembangunan Desa lebih tepat sasaran;

3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai

salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa

dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan,

disamping pengadaan software dan hardwarenya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;

2. Pendataan oleh Tim Pendata;

3. Peningkatan kapasitas Tim Operator Entry Data yang direkrut dari

masyarakat Desa;

4. Proses entry data, cleaning data, rekonfirmasi data dan analisis data;

5. Pengelolaan data dan up dating data;

6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh

Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu dasar

dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan

partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara

menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa.

Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan

dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -110-

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;

2. tokoh agama;

3. tokoh masyarakat;

4. tokoh pendidikan;

5. kelompok tani;

6. kelompok nelayan;

7. kelompok perajin;

8. kelompok perempuan; dan

9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui:

1. pertemuan sosialisasi;

2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa,

koran Desa;

3. media pandang-dengar (audio-visual) seperti radio, layar tancap keliling,

website Desa, televisi;

4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan

melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan bloger Desa, danpenggiat

seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan

penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan

peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun

menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan

keterbukaan informasi pembangunan Desa.

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -111-

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa

dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan

tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari

adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau

perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat

Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya

itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman

tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian,

masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat

program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-

tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-

kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama.

Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa

mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan

Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum

yang berlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana

Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya

penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan

bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-

praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa

diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek

korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses

pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara

serius mengabil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana

korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan

untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat

lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan

hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa,

dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari

Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -112-

dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila

anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup

memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis

menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah

pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan

pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek-

aspek hukum praktis.

2. Pengembangan Paralegal Desa

Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah

pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat

mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat

mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari

para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendididikan hukum

kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama,

masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari

para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu,

masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan

bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga

paralegal di Desa. Agar tenaga Paralegal dapat memberikan informasi

tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam

memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi

tenaga Paralegal. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis

yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus

pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

MENTERI DESA,


TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

www.peraturan.go.id

2019, No.1012 -113-

LAMPIRAN III



TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG


TAHUN 2020

Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota

Contoh Format 2. Laporan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur

Contoh Format 3. Laporan Gubernur kepada Menteri Desa, Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

MENTERI DESA,


TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

www.peraturan.go.id

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2020. 1. 2. · berita negara republik indonesia no.1012, 2019 kemen-dpdtt. penggunaan dana desa. tahun 2020. prioritas. peraturan menteri desa,