BERITA DAERAH KOTA CILEGONdisdukcapil.cilegon.go.id/download/67583531700perwal_101_2016_adminduk.pdf · c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (9), Pasal 32, Pasal 53

BERITA DAERAH KOTA CILEGON

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib adminitrasi

kependudukan di Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan

pengakuan atas status pribadi dan status hukum atas

peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami

setiap Penduduk;

b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi

Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan

Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi

standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak

diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal

menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi

permasalahan kependudukan;

c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (9),

Pasal 32, Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 80, Pasal 105 ayat (2)

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Cilegon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3828):

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang …

TAHUN : 2016 NOMOR : 101

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5373);

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan

Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali

dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun

2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen

Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi

Kependudukan;

10. Peraturan …

- 3 -


Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);


Tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam

Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan

Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1134);


Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara

Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor NIK, Data

Kependudukan dan KTP-el;


Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);


Tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);


Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 9 Tahun

2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK secara

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 256);


Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;

15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran

Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon ;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Cilegon beserta perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3. Walikota adalah Walikota Cilegon ;

4. Dinas …

- 4 -

4. Dinas adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan

menangani masalah kependudukan dan pencatatan sipil ;

5. Camat adalah Camat di Wilayah Kota Cilegon ;

6. Lurah adalah Lurah di Wilayah Kota Cilegon ;

7. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan

sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain.

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing

yang tinggal di Indonesia.

9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI

adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa

lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.

10. Orang asing adalah orang bukan WNI.

12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang

diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum

sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

13. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Orang asing

yang mengajukan permohonan pembuatan dokumen

kependudukan.

14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data

agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami

Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat

terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda

Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya

meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal

terbatas menjadi tinggal tetap.

16. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang

dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada

Dinas.

17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan

anak, perubahan nama dan perubahan status

kewarganegaraan.

18. Izin …

- 5 -

18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada

Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada

Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

20. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat

SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas

yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin

tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang dalam jangka waktu tertentu.

21. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi

tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta

pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.

23. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang

selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi

kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi

Pelaksana sebagai satu kesatuan.

24. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan

yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling

berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak,

perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

25. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada

petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana

untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai

dengan izin yang diberikan.

26. Pengguna data pribadi penduduk adalah instansi pemerintah

dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan

bidangnya.

27. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang

selanjutnya disebut Penduduk Rentan adminduk adalah

penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh

dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam,

bencana sosial dan orang terlantar.

28. Biodata …

- 6 -

28. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data

tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan

dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak

awal kelahiran.

29. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat

tinggal adalah untuk menetap karena perpindahan dari tempat

lama ke tempat yang baru.

30. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang

mempunyai hubungan darah dan atau orang lain yang

bertempat tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar

dalam KK.

31. Kepala Keluarga adalah :

a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik

mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang

bertanggung jawab dalam keluarga itu.

b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.

c. Kepala Kesatrian, asrama, Rumah yatim piatu, dan lain-lain

dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

30. Anggota keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas

biodatanya tercantum dalam KK dan secara kemasyarakatan

menjadi tanggung jawab Keluarga.

31. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata Penduduk,

Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan

pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan

serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu

identitas atau surat keterangan kependudukan.

32. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK,

adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau

khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar

sebagai Penduduk Indonesia.

33. Elemen data statis adalah data yang bersifat tetap.

34. Elemen data dinamis adalah data yang mengalami perubahan

susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah.

35. Dokumen pendaftaran penduduk adalah keterangan tertulis

hasil pendaftaran penduduk yang dapat berupa Kartu

Identitas, dan Surat Keterangan yang dijadikan bukti otentik.

36. Dokumen Pencatatan Sipil adalah bukti otentik hasil

Pencatatan berupa akta-akta Pencatatan Sipil yang meliputi

Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pengakuan

Anak, Pengangkatan Anak, Akta Pengakuan dan Pengesahan

Anak dan Akta Kematian.

37. Kartu ...

- 7 -

37. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu

identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan,

hubungan dan jumlah anggota keluarga.

38. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-

el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang

merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

39. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

40. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

41. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA

adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang

berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota.

42. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau

penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah

datang, rusak atau hilang.

43. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah

satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak,

cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

44. Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga

masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina

oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai

kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat Indonesia

berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk

membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah,

pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

45. Akta Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Otentik hasil

Pencatatan tentang peristiwa kelahiran, Perkawinan dan

Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Pengakuan anak,

Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak serta Kematian,

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS

adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan

Pemerintah Kota Cilegon yang diberi wewenang khusus oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan

daerah.

BAB ...

- 8 -

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 2

(1) Setiap Penduduk Wajib memiliki NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup

dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan

diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah

dilakukan pencatatan biodata.

(3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dalam

setiap dokumen kependudukan.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk,

KK, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Identitas Anak

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 3

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan kepada

Dinas melalui Kelurahan dan Kecamatan untuk dicatat

biodatanya.

(2) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena

pindah, orang asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan

orang asing Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk

dicatatkan biodatanya.

(3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar

pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 4

(1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan

setelah memenuhi syarat berupa:

a. Surat Pengantar dari RT dan RW.

b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:

1. Kutipan Akta Kelahiran;

2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;

3. KK;

4. KTP;

5. Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau

6. Kutipan Akta Perceraian.

c. Surat…

- 9 -

c. Surat Keterangan Kepala Suku/Adat setempat, khusus

bagi komunitas terpencil/suku terasing.

(2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia

yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan setelah

memenuhi syarat berupa Paspor.

(3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Paspor;

b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan

c. Buku Pengawasan Orang Asing.

d. Ijin Mempekerjakan Orang Asing (IMTA)


memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Paspor;

b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan

c. Buku Pengawasan Orang Asing.

d. Ijin Mempekerjakan Orang Asing (IMTA)

Pasal 5

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya

membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1).

(2) Pencatatan biodata penduduk di Kelurahan dilakukan

dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata

penduduk Warga Negara Indonesia;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;

d. Lurah menandatangani formulir biodata penduduk;

e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata

penduduk kepada Camat.

(3) Surat…

- 10 -

(3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan

dengan tata cara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;

b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk;

c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata

penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar

untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.

(4) Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara

Indonesia oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata

cara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi

formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam

database kependudukan untuk mendapatkan NIK;

b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan

menandatangani dokumen biodata penduduk setelah

yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena

pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk

pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir

Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;

c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata

penduduk dan merekam ke dalam database

kependudukan untuk mendapatkan NIK.

(3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani

biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan

NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal …

- 11 -

Pasal 7

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pencatatan

biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi

dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing

Tinggal Terbatas;

b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi

dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing

Tinggal Tetap;


penduduk;

d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata

Orang Asing dan merekam ke dalam database

kependudukan untuk mendapatkan NIK.


biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan

mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan.

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga

Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri

karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2), wajib melaporkan kepada Instansi

Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.

(2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :

a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;

b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara

Indonesia;

c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal

Terbatas; atau

d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.

(3) Pencatatan ...

- 12 -

(3) Pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara

Indonesia di Kelurahan, dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat

Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan

Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara

Indonesia;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;


kependudukan;

d. Lurah menandatangani formulir perubahan biodata

penduduk;

e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan

Perubahan Data Kependudukan dan Formulir

Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia

kepada camat.


Indonesia di kecamatan dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;

b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata

Penduduk Warga Negara Indonesia;

c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan

Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada

Instansi Pelaksana.


Indonesia di Instansi Pelaksana dilakukan dengan tata cara

melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta

merekam data ke dalam database kependudukan.


biodata penduduk yang telah diubah.


memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap di Instansi Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata

cara:

a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi

dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data

Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang

Asing Tinggal Terbatas;

b. Orang ...

- 13 -

b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi

dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data

Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang

Asing Tinggal Tetap;


penduduk;

d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan

biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database

Kependudukan.


biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 9

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia,

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing

yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa

penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan

kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak kembali ke Republik Indonesia

Paragraf 2

Penerbitan KK

Pasal 10

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan

susunan keluarganya kepada Dinas melalui Lurah dan

Camat.

(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib

melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

sebagai dasar untuk penerbitan KK.

(4) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

b. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;

c. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan

Akta Perkawinan, dan Fotokopi akte perceraian;

d. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah

Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia; atau

e. Surat …

- 14 -

e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang

diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang

datang dari luar negeri karena pindah.

(5) Setiap penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap hanya

dapat didaftarkan dalam satu KK.

(6) Nomor KK berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan

Kepala Keluarga.

(7) Penerbitan KK bagi penduduk yang datang dari luar Kota

Cilegon dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan KTP-

el oleh Dinas.

Pasal 11

(1) Perubahan KK dilakukan apabila karena:

a. penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk

yang mengalami kelahiran;

b. penambahan anggota keluarga numpang KK;

c. penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang

memiliki izin tetap;

d. pengurangan anggota keluarga di dalam KK;

e. perubahan biodata penduduk; atau

f. hilang atau rusak.

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam

KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah memenuhi

syarat berupa:

a. KK lama;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan;

c. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Rumah

Sakit/Rumah Bersalin/ Surat Keterangan Kelahiran dari

Ketua RT/RW;

(3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk

menumpang ke dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. KK lama;

b. KK yang akan ditumpangi;

c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang

pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

d. Surat …

- 15 -

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga

Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena

pindah;

e. Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;

f. Kutipan Akta Perceraian; dan/atau

g. Kutipan Akta Kematian.

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk

menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau

Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. KK lama atau KK yang ditumpangi;

b. Fotokopi Paspor dengan memperlihatkan aslinya;

c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; dan

d. Surat Keterangan Tanda Melapor Diri bagi Orang Asing

Izin Tinggal Tetap;

(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam

KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat

berupa:

a. KK lama;

b. Surat keterangan kematian; atau

c. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah

Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Surat Kehilangan dari Kelurahan/Kecamatan atau

Kepolisian;

b. KK yang rusak;

c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari

salah satu anggota keluarga; atau

d. Dokumen keimigrasian (Fotokopi Paspor, KITAP, Surat

Tanda Melapor dari Kepolisian bagi Orang Asing Izin

Tinggal Tetap)

Pasal 12

1. Proses penerbitan atau perubahan KK di Kelurahan

dilakukan dengan tata cara :

a. Pemohon …

- 16 -

a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir

permohonan KK;

b. Petugas register mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;

d. Lurah atau Pejabat Esselon IV menandatangani formulir

permohonan KK; dan

e. Pemohon meneruskan berkas formulir permohonan KK ke

Petugas register Kecamatan sebagai dasar proses

penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan.

(2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) dan pasal 11

ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

b. Petugas melakukan perekaman data ke dalam Database

Kependudukan;

c. Petugas operator mencetak KK;

1. KK baru;

2. KK Penambahan anggota keluarga;

3. KK pengurangan anggota keluarga;

4. KK yang rusak; dan

5. KK pengganti yang hilang.

d. KK diparaf oleh Camat dan Sekretaris Kecamatan atau

Kepala Seksi Pemerintahan atau dua Pejabat setingkat

esselon IV dan petugas operator;

e. Petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi KK yang

akan ditandatangan oleh Kepala Dinas;

f. KK ditandatangani oleh Kepala Dinas;

g. Penyerahan KK dilakukan oleh Kecamatan dalam 4

(empat) rangkap dengan rincian:

a) lembar ke 1 untuk arsip penduduk;

b) lembar ke 2 untuk arsip RT;

c) lembar ke 3 untuk arsip Kelurahan;

d) lembar ke 4 untuk arsip Kecamatan.

(3) Penerbitan atau perubahan KK di Dinas bagi penduduk yang

datang dari luar kota Cilegon sebagaimana dimaksud pada

pasal 10 ayat (4) dan pasal 11 ayat (1), dilakukan dengan tata

cara:

a. Petugas Register menerima berkas penduduk yang datang

dari luar Kota Cilegon;

b. Petugas …

- 17 -

b. Petugas Register Melakukan Validasi dan Verifikasi Data

Penduduk;

c. Petugas Operator melakukan perekaman data kedalam

database kependudukan;

d. Petugas Operator Mencetak KK Pindah Datang dari Luar

Kota Cilegon;

e. KK Pindah Datang dari Luar Kota Kota Cilegon diparaf

oleh Kepala Bidang kependudukan dan Kepala Seksi

Pendaftaran Penduduk atau Kepala Seksi Mutasi

Penduduk atau Dua Kepala Seksi di Bidang

Kependudukan, dan petugas operator;

f. Kepala Dinas menandatangani KK pindah datang dari luar

Kota Cilegon.

Pasal 13

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib melapor kepada

Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana


(2) Penerbitan KK bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal

menetap dilakukan dengan tata Cara :

a. Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan

menandatangani formulir permohonan KK orang Asing;

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk

Orang Asing Izin Tinggal Tetap;

c. Petugas melakukan input data kedalam database

kependudukan;

d. KK Orang Asing diparaf oleh Kepala Bidang

Kependudukan dan Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk

atau Kepala Seksi Mutasi Penduduk atau Dua Kepala

Seksi di Bidang Kependudukan dan petugas operator;

e. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK Orang

Asing.

Pasal 14

(1) Pembetulan KK dilakukan untuk KK yang mengalami

kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan

KK, baik atas inisiatif Kepala Dinas, atau diminta oleh

Pemohon paling lambat sejak diterima oleh pemohon.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas membuat KK baru untuk menggantikan KK dimana

terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta

mencabut KK lama dari Pemohon.

(3) Dinas …

- 18 -

(3) Dinas melegalisasi KK yang diterbitkan di Kota Cilegon, dan

KK daerah lain dengan memperlihatkan Aslinya setelah

dilakukan verifikasi dan validasi melalui Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan.

(4) KK yang diterbitkan di Kecamatan domisili penduduk di Kota

Cilegon dapat dilakukan legalisasi oleh Camat atau

Sekretaris Kecamatan atau Kepala Seksi Pemerintahan atau

Pejabat Setingkat Esselon IV dengan tata cara sebagai

berikut:

a. Harus memperlihatkan KK aslinya;

b. Harus dilakukan verifikasi oleh operator Kecamatan ke

database melalui Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan.

(5) Formulir yang berkaitan dengan penerbitan KK WNI dan KK

WNA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Penerbitan KTP-el

Pasal 15

(1) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk Warga Negara

Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin

atau pernah kawin.

(2) Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin

Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin

atau pernah kawin;

b. Fotokopi :

1. KK;

2. Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan bagi

penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;

3. Kutipan Akta Kelahiran;

4. Paspor dan Kartu Izin Tinggal Tetap;

5. Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian.

6. Ijin Mempekerjakan Orang Asing (IMTA)

Pasal 16

(1) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk

Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin


a. surat keterangan kehilangan dari Kecamatan/Kelurahan

atau kepolisian;

b. fotokopi …

- 19 -

b. fotokopi KK;

c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing; dan

d. KTP-el yang rusak.

(2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk

Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin


a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah

Datang;

b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga

Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena

pindah;

c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap bagi Orang asing; dan

d. Penerbitan KTP-el bagi WNI dan Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap karena datang ke Kota Cilegon

dilakukan di Dinas.

(3) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Orang Asing

yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah

memenuhi syarat berupa:

a. fotokopi KK;

b. Kartu Tanda Penduduk lama; dan

c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap yang telah

diperpanjang, dan Surat Keterangan melapor diri dari

Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Tetap.

(4) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk karena adanya perubahan

data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah

memenuhi syarat berupa:

a. fotokopi KK;

b. Kartu Tanda Penduduk lama; dan

c. Surat keterangan/bukti perubahan peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 17

(1) Proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan,

dilakukan dengan tata cara:

a. Pelayanan penerbitan KTP-el bagi penduduk yang belum

melakukan Perekaman (Data Sudah Terdaftar dalam

Database Kependudukan dan Pelayanan perekaman KTP-

el menggunakan perangkat statis yang Online);

1. Pemohon …

- 20 -

1. Pemohon melapor kepada petugas pelayanan

administrasi kependudukan di tempat pelayanan KTP-

el, dengan mengisi formulir permohonan dan

membawa persyaratan berupa fotokopi KK dan data

pendukung lainnya seperti fotcopy buku nikah,

fotokopi akte perceraian, fotokopi Ijasah dan dokumen

pendukung lainnya;

2. Petugas pelayanan administrasi kependudukan

menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi, dan

mencatat dalam buku harian, kemudian

menyampaikan kepada Operator KTP-el (Jika ada

perubahan elemen data supaya mengikuti Pedoman

Teknis Perubahan Biodata);

3. Operator KTP-el menerima berkas, kemudian

membuka biodata penduduk, membacakan kepada

penduduk, selanjutnya merekam pas Foto,

tandatangan, sidik jari tangan dan iris mata;

4. Operator memverifikasi data pemohon dengan

merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan

kiri penduduk serta meminta pemohon

menandatangani pernyataan kebenaran data secara

elektronik;

5. Operator memvalidasi hasil perekaman dengan

merekam sidik jari tangannya dan menyerahkan

berkas kepada petugas pelayanan administrasi

kependudukan;

6. Operator memastikan data hasil perekaman KTP-el

elektronik tersimpan dalam server AFIS di tempat

pelayanan dan terkirim ke Pusat Data Kementerian

Dalam Negeri;


mengarsipkan berkas dan memberikan Salinan

Formulir Permohonan kepada penduduk sebagai bukti

perekaman kepada penduduk dan untuk pengambilan

KTP-el;

8. Camat menandatangani formulir permohonan

pencetakan KTP-el ke Dinas;

9. Petugas …

- 21 -

9. Petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi

permohonan KTP-el yang akan di cetak di Dinas;

10. Petugas operator kecamatan mencetak Kartu tanda

penduduk di Dinas;

11. Petugas pelayanan administrasi kependudukan di

Kecamatan menginformasikan dan menyerahkan KTP-

el kepada penduduk.

(3) Pelayanan penerbitan KTP-el Pengganti (Rusak Secara Fisik)



administrasi kependudukan di tempat pelayanan KTP-el,

dengan membawa berkas (KTP-el yang rusak secara fisik

dan isian formulir permohonan);


Kecamatan, menerima berkas, meneliti memverifikasi,

memvalidasi dan mencatat dalam buku harian,

kemudian menyampaikan ke Petugas pelayanan

administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota;

3. Petugas pelayanan administrasi kependudukan Dinas

menerima berkas, meneliti memverifikasi, memvalidasi

dan mencatat dalam buku harian, kemudian

menyampaikan ke operator Kecamatan;

4. Operator Kecamatan mencetak KTP-el di Dinas;

5. Petugas pelayanan administrasi kependudukan di

Kecamatan menginformasikan dan menyerahkan KTP-el

kepada pemohon.

(4) Pelayanan penerbitan KTP-el Pengganti (Hilang), dilakukan

dengan tata cara:

a. Pemohon melapor kepada petugas pelayanan


dengan membawa berkas (isian formulir permohonan,

Surat Keterangan Kehilangan dari

Kelurahan/Kecamatan/kepolisian dan fotokopi KK);

b. Petugas pelayanan administrasi kependudukan



kemudian menyampaikan ke Petugas pelayanan

administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota;

c. Petugas …

- 22 -

c. Petugas pelayanan administrasi kependudukan Dinas

menerima berkas, meneliti memverifikasi, memvalidasi

dan mencatat dalam buku harian, kemudian

menyampaikan ke operator Kecamatan;

d. Operator Kecamatan menerima berkas, kemudian

mencetak KTP-el di Dinas;

e. Petugas pelayanan administrasi kependudukan di


kepada pemohon.

(5) Pelayanan penerbitan KTP-el Pengganti (Perubahan elemen

data) dilakukan dengan tata cara:



dengan membawa berkas (KTP-el Lama, isian formulir

Biodata Penduduk, dan fotokopi dokumen pendukung

lainnya untuk mengoreksi elemen data yang mengalami

perubahan);




kemudian menyampaikan ke Petugas pelayanan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, memberikan

salinan permohonan kepada penduduk;

c. Petugas pelayanan Dinas menerima berkas, meneliti

memverifikasi, memvalidasi dan mencatat dalam buku

harian, kemudian menyampaikan ke operator

Kecamatan;

d. Operator Kecamatan menerima berkas, kemudian

memperbaiki data yang mengalami perubahan

menggunakan Aplikasi SIAK;

e. Operator Kecamatan kemudian mencetak KTP-el di

Dinas;

f. Petugas pelayanan administrasi kependudukan di


kepada penduduk.

(6) Pelayanan penerbitan KTP-el Pengganti (Perpindahan

Penduduk WNI dalam NKRI)

Pelayanan penerbitan KTP-el pengganti di Kecamatan

disebabkan adanya perpindahan penduduk WNI dalam satu

wilayah Kabupaten/Kota, dilakukan dengan tata cara :

a. Pemohon …

- 23 -


administrasi kependudukan di tempat pelayanan KTP-el

dengan membawa berkas (KTP-el dari daerah asal, Surat

Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh penduduk

dan pejabat yang berwenang), mengisi formulir

permohonan kedatangan dan menyerahkan kepada

petugas pelayanan administrasi kependudukan

Kecamatan;


Kecamatan menerima berkas, meneliti memverifikasi,


kemudian menyampaikan kepada operator;

c. Operator menerima berkas dan melakukan proses

pindah datang penduduk sesuai dengan klasifikasi

pindah (dalam satu satu kelurahan, antar kelurahan

dan antar kecamatan) dan jenis kepindahan

menggunakan aplikasi SIAK;

d. Operator mencetak KK;

e. Petugas pelayanan dinas menerima berkas dan KK,

meneliti memverifikasi, memvalidasi memproses

penandatanganan dan di stempel, mencatat dalam buku

harian dan menyampaikan berkas kepada petugas

operator KTP-el;

f. Operator Kecamatan menerima berkas dan mencetak

KTP-el dengan alamat yang baru kemudian dilakukan

personalisasi KTP-el;

g. operator Kecamatan menyerahkan KTP-el dengan alamat

yang baru dan berkas kepada petugas pelayanan

Kecamatan;

h. petugas pelayanan administrasi kependudukan

kecamatan menerima dan menyerahkan KTP-el dengan

alamat yang baru kepada penduduk sekaligus menarik

KTP-el dengan alamat yang lama;

i. Petugas pelayanan administrasi kependudukan di


dengan alamat yang lama ke petugas pelayanann

administrasi kependudukan Dinas;

j. Petugas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas

menerima dan mengarsipkan KTP-el dengan alamat yang

lama.

(7) Proses …

- 24 -

(7) Proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Dinas,


a. Pelayanan penerbitan KTP-el bagi penduduk yang belum

melakukan Perekaman (Data Sudah Terdaftar dalam

Database Kependudukan dan Pelayanan perekaman KTP-

el elektronik menggunakan perangkat statis yang Online):


administrasi kependudukan di tempat pelayanan KTP-

el, dengan mengisi formulir permohonan dan

membawa persyaratan berupa fotokopi KK dan data

pendukung lainnya seperti fotcopy buku nikah,

fotokopi akte perceraian, fotokopi Ijasah dan dokumen

pendukung lainnya;


menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi, dan


menyampaikan kepada Operator KTP-el (Jika ada

perubahan elemen data supaya mengikuti Pedoman

Teknis Perubahan Biodata);

3. Operator KTP-el menerima berkas, kemudian

membuka biodata penduduk, membacakan kepada

penduduk, selanjutnya merekam pas Foto,

tandatangan, sidik jari tangan dan iris mata;

4. Operator memverifikasi data penduduk dengan

merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan

kiri penduduk serta meminta penduduk

menandatangani pernyataan kebenaran data secara

elektronik;

5. Operator memvalidasi hasil perekaman dengan

merekam sidik jari tangannya dan menyerahkan

berkas kepada petugas pelayanan administrasi

kependudukan;

6. Operator memastikan data hasil perekaman KTP-el

elektronik tersimpan dalam server AFIS di tempat

pelayanan dan terkirim ke Pusat Data Kementerian

Dalam Negeri;


mengarsipkan berkas dan memberikan Salinan

Formulir Permohonan kepada penduduk sebagai bukti

perekaman kepada penduduk dan untuk pengambilan

KTP-el;

8. Petugas …

- 25 -

8. Petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi serta

melakukan pencetakan KTP-el kemudian dilakukan



menginformasikan dan menyerahkan KTP-el kepada

pemohon.

b. Pelayanan Penerbitan KTP-el Elektronik bagi penduduk

yang belum melakukan perekaman (data belum terdaftar

dalam database kependudukan, dilakukan dengan tata

cara :

1. Pemohon melapor ke tempat pelayanan KTP-el dengan

membawa berkas (Formulir permohonan dan formulir

biodata penduduk yang telah ditanfatangani

penduduk dan Lurah yang dilengkapi dengan

persyaratan fotokopi akta kelahiran atau fotokopi

ijasah yang dimiliki, fotokopi buku nikah/akte

perkawinan atau fotokopi akta perceraian atau surat

keterangan dari Kepala adat setempat);


menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan


menyampaikan kepada Operator;

3. Operator Dinas menerima berkas dan merekam hasil

pengisian Formulir biodata penduduk menggunakan

aplikasi SIAK;

4. Operator Dinas melakukan input biodata

pendudukdan perekaman KTP-el;

5. Operator Dinas melakukan Pencetakan KTP-el

kemudian dilakukan personalisasi KTP-el;


menginformasikan dan menyerahkan KTP-el kepada

pemohon.

c. Pelayanan penerbitan KTP-el Pengganti (Rusak Secara

Fisik)

1. Pemohon melapor kepada petugas pelayanan di Dinas,

dengan membawa berkas (KTP-el yang rusak secara

fisik dan isian formulir permohonan);

2. Petugas pelayanan di Dinas, menerima berkas dan

KTP-el yang salah data, meneliti, memverifikasi dan

memvalidasi, mencatat dalam buku harian, kemudian

menyampaikan ke operator Dinas;

3. Operator …

- 26 -

3. Operator Dinas menerima berkas, kemudian mencetak

KTP-el kemudian dilakukan personalisasi KTP-el;

4. Operator Dinas menampilkan data dalam chip pada

layar monitor memastika kesesuaian data yang tertera

pada hasil cetakan KTP-el, kemudian menyerahkan

KTP-el dan berkas kepada Kepala Seksi yang ditugasi

memverifikasi data KTP-el Dinas;

5. Kepala Seksi yang ditugasi memverifikasi data KTP-el

di Dinas meneliti dan mencocokan hasil cetakan KTP-

el dengan berkas, kemudian menyerahkan KTP-el dan

berkas kepada petugas pelayanan Dinas;

6. Petugas pelayanan Dinas menyerahkan KTP-el kepada

pemohon dan mengarsipkan berkas dan KTP-el yang

rusak.

d. Pelayanan penerbitan KTP-el Pengganti (Hilang).


dengan membawa berkas (isian formulir permohonan,

Surat Keterangan Kehilangan dari

Kelurahan/Kecamatan/Kepolisian dan fotokopi KK);

2. Petugas pelayanan di Dinas, menerima berkas dan

KTP-el yang salah data, meneliti, memverifikasi dan

memvalidasi, mencatat dalam buku harian, kemudian

menyampaikan ke operator Dinas;

3. Operator Dinas menerima berkas, kemudian mencetak

KTP-el kemudian dilakukan personalisasi KTP-el;











pemohon dan mengarsipkan berkas.

e. Pelayanan penerbitan KTP-el Pengganti (Perubahan

elemen data)

1. Pemohon …

- 27 -


dengan membawa berkas (KTP-el Lama, isian formulir

BiodataPenduduk, dan fotokopi dokumen pendukung

lainnya untuk mengoreksi elemen data yang

mengalami perubahan);

2. Petugas pelayanan di Dinas, menerima berkas,

meneliti, memverifikasi dan memvalidasi, mencatat

dalam buku harian, kemudian menyampaikan ke

operator Dinas;

3. Operator Dinas menerima berkas dan memperbaiki

data yang salah menggunakan Aplikasi SIAK;

4. Operator Dinas mencetak KTP-el kemudian dilakukan












penduduk dan mengarsipkan berkas dan KTP-el lama.

f. Pelayanan penerbitan KTP-el Pengganti (Perpindahan

Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota)

1. Pemohon melapor dengan membawa berkas (KTP-el

dari daerah asal, Surat Keterangan Pindah yang

ditandatangani oleh penduduk dan pejabat yang

berwenang) mengisi formulir permohonan kedatangan

dan menyerahkan kepada petugas pelayanan Dinas;

2. Petugas pelayanan dinas menerima berkas, mencatat

dalam buku harian, dan mengembalikan KTP-el

dengan alamat lama kepada pemiliknya kemudian

menyampaikan kepada Kepala Seksi yang membidangi

pendaftaran penduduk untuk diperiksa dan

membubuhkan paraf pada berkas;

3. Kepala Seksi menerima,meneliti, memverifikasi, dan

memvalidasi dan memaraf, kemudian diserahkan

kepada Administrator Database;

4. Administrator …

- 28 -

4. Administrator Database menerima berkas dan

menarik biodata penduduk dari Data Centre melalui

aplikasi SIAK kemudian menyerahkan berkas kepada

Operator untuk dilakukan proses pindah datang

menggunakan aplikasi SIAK;

5. Operator Dinas menerima berkas dan melakukan

proses pindah datang penduduk sesuai dengan

klasifikasi pindah (antar Kabupaten/Kota, antar

Propinsi) menggunakan aplikasi SIAK dan mencetak

KK;

6. Operator membuka aplikasi AFIS (Benroller)

menampilkan biodata dan mengecek kesesuaian data

dan mencetak KTP-el dengan alamat yang baru;


layar monitor memastikan kesesuaian data yang

tertera pada hasil cetakan KTP-el dengan alamat yang

baru, kemudian menyerahkan KTP-el dengan alamat

yang baru dan berkas kepada Kepala Seksi yang

ditugasi memverifikasi data KTP-el dengan alamat

yang baru di Dinas;

8. Petugas pelayanan Dinas menyerahkan KK dan KTP-el

dengan alamat yang baru kepada pemohon.

g. Pelayanan pendaftaran penduduk menggunakan

Perangkat Mobile (Keliling)

1. Pelayanan Kartu keluarga

a) Petugas Register menerima berkas penduduk;

b) Petugas Register Melakukan Validasi dan Verifikasi

Data Penduduk;

c) Petugas Operator melakukan perekaman data kedalam


d) Petugas Operator Mencetak Kartu Keluarga;

e) Kartu Keluarga diparaf oleh Kepala Bidang

kependudukan dan Kepala Seksi Pendaftaran

Penduduk atau Kepala Seksi Mutasi Penduduk atau

Dua Kepala Seksi di Bidang Kependudukan, dan

petugas operator;

f) Kepala Dinas menandatangani Kartu Keluarga;

g) Kartu Keluarga di Serahkan kepada Penduduk oleh

petugas.

2. Pelayanan KTP Elektronik

a) Petugas Register menerima berkas penduduk;

b) Pemohon …

- 29 -

b) Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan

membawa Fotocopy Kk dan KTP-el Lama/rusak

atau surat keterangan kehilangan KTP-el;

c) Petugas register menerima formulir permohonan

KTP-el, memverifikasi, memvalidasi, dan mencatat

dalam buku harian (Jika ada perubahan elemen

data supaya mengikuti Pedoman Teknis

Perubahan Biodata).

d) Operator melakukan perekaman dengan membuka

biodata penduduk, membacakan kepada

penduduk selanjutnya merekam pas Foto, tanda

tangan, sidik jari dan iris mata;

e) Operator memverifikasi data penduduk dengan

merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan

tangan kiri penduduk serta meminta penduduk

menandatangani pernyataan kebenaran data

secara elektronik;

f) Operator memvalidasi hasil perekaman dengan

merekam sidik jari tangannya dan memastikan

biodata penduduk tersimpan;

g) Operator memberikan salinan Formulir

Permohonan kepada pemohon sebagai bukti sudah

melakukan perekaman dan untuk pengambilan

KTP-el;

h) Operator mengarsipkan Formulir Permohonan;

i) Operator melakukan Back Up data hasil

perekaman dan mengirim melalui Server AFIS

yang tersambung dengan Pusat Data Kementerian

Dalam Negeri di Kecamatan terdekat atau Dinas;

j) Kemudian Operator melakukan Pencetakan dan

Personalisasi KTP-el di Mobil Pelayanan

Keliling/Dinas

3. Pelayanan Kartu Identitas Anak

a) Pemohon mengisi Formulir Permohonan Kartu

Identitas Anak;

b) Petugas register menerima formulir permohonan

Kartu Identitas Anak, memverifikasi, memvalidasi,

dan mencatat dalam buku harian.

c) Operator melakukan verifikasi Kartu Keluarga dan

Akte Kelahiran dan upload foto pemohon;

d) Kemudian …

- 30 -

d) Kemudian Operator melakukan Pencetakan Kartu

Identitas Anak di Mobil Pelayanan Keliling/Dinas

Pasal 18

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor

kepada Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16.

(2) Dinas memproses Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Orang

Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata

cara:

a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan

menandatangani formulir permohonan Kartu Tanda

Penduduk Orang Asing;

b. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;

c. Petugas Operator melakukan perekaman data ke dalam


d. Petugas operator Dinas mencetak KTP-el kemudian

dilakukan personalisasi KTP-el untuk Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 19

Dalam hal KTP-el Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

diterbitkan karena perpanjangan, sesuai dengan masa berlaku

Kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 20

(1) Dalam KTP-el dimuat Foto berwarna dari penduduk yang

bersangkutan, dengan ketentuan :

a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang

Foto berwarna merah; atau

b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang

Foto berwarna biru.

(2) Foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan

70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Pasal 21

(1) Pembetulan KTP-el dilakukan untuk KTP-el yang mengalami

kesalahan tulis redaksional yaitu pada elemen data dinamis

kecuali NIK yang merupakan elemen data statis pada Dinas

yang menerbitkan KTP-el, baik atas inisiatif Dinas, atau

diminta oleh Pemohon.

(2) Elemen …

- 31 -

(2) Elemen data dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

a. nama;

b. laki-laki atau perempuan;

c. agama;

d. status perkawinan;

e. alamat;

f. pekerjaan;

g. kewarganegaraan;

h. pas foto;

i. masa berlaku;

j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan

k. tanda tangan pemilik KTP-el.

(3) Berdasarkan permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan KTP-el baru untuk

menggantikan KTP-el dimana terdapat kesalahan tulis

redaksional dan menarik serta mencabut KTP-el lama dari

Pemohon.

(4) Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas

menarik dan mencabut KTP-el.

(5) Dinas melegalisasi KTP-el yang diterbitkan di Kota Cilegon

atau daerah lain melalui Aplikasi Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan.

(6) Legalisasi KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan oleh Dinas atau Kecamatan.

Paragraf 4

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 22

(1) Setiap orang asing yang tinggal di Kota Cilegon dan telah

memiliki ijin tinggal terbatas, wajib memiliki SKTT;

(2) Dinas memproses Penerbitan SKTT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dengan tata cara :

a. Petugas menerima berkas permohonan Penerbitan SKTT

dari Orang Asing atau Agen Tenaga Kerja Asing;

b. Petugas operator melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;

c. Petugas operator merekam data kedalam database

kependudukan;

d. Petugas…

- 32 -

d. Petugas operator mencetak SKTT;

e. SKTT diparaf oleh Kepala Bidang Kependudukan dan

Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk atau Kepala Seksi

Mutasi Penduduk atau Dua Kepala Seksi di Bidang

Kependudukan dan petugas operator;

f. Kepala Dinas menandatangani SKTT;

(3) Persyaratan penerbitan SKTT Bagi Orang Asing Izin Tinggal

Terbatas, yakni :

a. Fotokopi Paspor;

b. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas yang masih Berlaku;

c. Fotokopi Surat Keterangan Melapor Diri dari Kepolisian;

d. Foto Berukuruan 4x6 sebanyak 2 Lembar.

e. Ijin Mempekerjakan Orang Asing (IMTA)

(4) Orang Asing yang telah memiliki SKTT wajib membawa pada

saat bepergian.

Paragraf 5

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 23

(1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun

bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.

(2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta

kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA

dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan

kutipan akta kelahiran aslinya;

b. KK asli orang tua/Wali;dan

c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.

(3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai

dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan

persyaratan:

a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan

kutipan akta kelahiran aslinya;

b. KK asli orang tua/Wali;

c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan

d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua)

lembar.

(4) Persyaratan…

- 33 -

(4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru

datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat

keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh

Dinas.

Pasal 24

Dinas menerbitkan KIA, dengan tata cara :

a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan penerbitan KIA;

b. Petugas loket memeriksa berkas persyaratan penerbitan KIA;

c. Operator melakukan verifikasi ke dalam database

kependudukan melalui SIAK;

d. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk melakukan verifikasi

berkas persyaratan dan malakukan paraf list cetak KIA;

e. Kepala Bidang Kependudukan Menandatangani List Cetakan

KIA;

f. Operator Mencetak KIA;

g. Kepala Dinas menandatangani KIA;

h. Hasil cetakan KIA dilakukan registrasi oleh Petugas Register;

i. Petugas Loket Menyerahkan KIA kepada Pemohon.

Pasal 25

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang atau yang rusak

setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA

dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari

kepolisian dan memnyerahkan KIA yang rusak.

Pasal 26

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan

pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 27

(1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun

adalah sampai anak berusia 5 tahun.

(2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai

anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Pasal…

- 34 -

Pasal 28

(1) Dinas menerbitkan KIA baru anak orang asing, dilakukan

setelah pemohon memenuhi persyaratan:

a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;

b. KK asli orang tua; dan

c. KTP-el asli kedua orang tuanya.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak

5 tahun.

(3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai

dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan

pas foto Anak berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)

lembar.

Pasal 29

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal

tetap orang tuanya.

Pasal 30

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon

mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan

surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 31

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon

mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA

yang rusak.

Pasal 32

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan

pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 33

(1) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di

kantor Dinas atau kecamatan atau Kelurahan.

(2) Dinas …

- 35 -

(2) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling

dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit,

taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat

layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat

maksimal.

Pasal 34

(1) Terhadap anak yang telah memiliki paspor, orang tua anak

melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) untuk

menerbitkan KIA.

(2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.

(3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di

kantor Dinas.

(4) Formulir yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak (KIA),

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 35

(1) Perubahan alamat akan berakibat kepada perubahan

dokumen kependudukan.

(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan atas terjadinya :

a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Kelurahan, RT/RW;

b. Penghapusan dan atau penggabungan Kecamatan,

Kelurahan, RT/RW;

c. Perubahan nama Lingkungan, Jalan, Kelurahan/

Kecamatan/Kota;

(3) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 36

(1) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 35 ayat (1) berupa :

a. KK dan KTP-el untuk penduduk WNI dan orang asing

yang memiliki ijin tinggal tetap;

b. SKTT …

- 36 -

b. SKTT untuk orang asing yang memiliki ijin tinggal

terbatas;

(2) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk

sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dilakukan

oleh Dinas dan unsur Instansi terkait.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia

dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 37

(1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan

penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan

memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.

(2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), sebagai berikut :

a. Antar RT / RW dalam satu Kelurahan;

b. Antar kelurahan dalam satu kecamatan;

c. Antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;

d. Antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau

e. Antar provinsi.

(3) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menerbitkan

surat keterangan Pindah datang dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Penerbitan surat keterangan pindah datang bagi WNI

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan

oleh Lurah setempat;

b. Penerbitan surat keterangan pindah datang bagi WNI

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan

oleh Lurah asal dan surat Keterangan pindah datang

dilakukan oleh Lurah tujuan;

c. Penerbitan surat keterangan pindah datang bagi WNI

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan

oleh Camat asal dan surat Keterangan pindah datang

dilakukan oleh Camat tujuan;

d. Penerbitan surat keterangan pindah datang bagi WNI

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, di

terbitkan dan ditandatangani oleh Dinas di daerah asal.

Pasal …

- 37 -

Pasal 38

(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara

Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar

RT/RW, KK, Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Data

Pendukung seperti Buku Nikah, Akta Perceraian, dan Surat

Keterangan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP-el yang

bersangkutan tetap dipegang sampai penduduk

mendapatkan KTP-el baru di daerah tujuan.


(3), berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP-el baru

belum diterbitkan.

(5) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk :

a. Bagi yang pindah kepala keluarga, dilakukan pencoretan

dalam KK dan penghapusan dalam database oleh Instansi

yang menerbitkan surat keterangan pindah;

b. Bagi salah satu anggota keluarga yang pindah atau yang

meninggal dunia dilakukan pencoretan dalam KK dan

Penghapusan dalam database, kemudian diterbitkan KK

baru pengganti KK induk oleh Instansi yang menerbitkan

surat keterangan pindah;

Pasal 39

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah

dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (2) huruf a, melapor kepada Lurah dengan memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata

cara sebagai berikut:

a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir

Permohonan Pindah;



c. Petugas …

- 38 -

d.


penduduk;

d. Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Pindah Datang; dan

e. Petugas register mencatat dalam Buku Induk Penduduk

dan Buku Mutasi Penduduk.

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk :

a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam

KK yang tidak pindah;

b. proses penerbitan KK dan Kartu Tanda Penduduk dengan

alamat baru; dan

c. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 40



ayat (2) huruf b, melapor kepada Lurah dengan memenuhi




cara:


Permohonan Pindah;




penduduk;


Keterangan Pindah;

e. Petugas register mencatat dalam Buku Induk Penduduk

dan Buku Mutasi Penduduk; dan

f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada

huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan

kepada Lurah tujuan.


(2) huruf d digunakan sebagai dasar :


KK yang tidak pindah;

b. proses penerbitan KK dan KTP-el dengan alamat baru; dan

c. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal …

- 39 -

Pasal 41


dalam Pasal 39, melaporkan kedatangannya kepada Lurah

tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan

Pindah.



cara:


Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat

Keterangan Pindah Datang;




penduduk; dan


Keterangan Pindah Datang.


pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar :

a. proses penerbitan KK dan Kartu Tanda Penduduk dengan

alamat baru; dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 42



ayat (2) huruf c, melapor kepada Lurah dengan memenuhi




cara:


Permohonan Pindah;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;

c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa


d. Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada

Surat Pengantar dari RT/RW;

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk


f. Petugas …

- 40 -

f. Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir

Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf

d kepada Camat.

(3) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di

kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c



b. Camat menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Pindah; dan

c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada

huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan

Camat tujuan.


(3) huruf b digunakan sebagai dasar :


KK yang tidak pindah; dan


Pasal 43


dalam Pasal 41, melaporkan kedatangannya kepada Lurah di


Pindah.

(2) Pendaftaran penduduk warga negara Indonesia di Kelurahan


cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir

permohonan pindah datang;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa


c. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk; dan

d. Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir

Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud

dalam huruf a kepada Camat.

(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara :

a. Petugas …

- 41 -


dan

b. Camat menerbitkan dan menandatangani Surat



pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :


alamat baru; dan


Pasal 44



ayat (2) huruf d dan huruf e, melapor kepada Lurah dengan

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.



cara:


Permohonan Pindah;




penduduk;

d. Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar

kabupaten/kota atau antar provinsi;



f. Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir

Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada

huruf d kepada Camat.


pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas …

- 42 -


b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar

kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan

c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan

Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan

Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b kepada Dinas sebagai dasar penerbitan Surat

Keterangan Pindah.

(4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk

untuk dilaporkan ke daerah tujuan.


(4) digunakan sebagai dasar :


KK yang tidak pindah; dan


Pasal 45


dalam Pasal 40, melaporkan kedatangannya kepada Lurah di


Pindah.



cara:


Permohonan Pindah Datang;




penduduk; dan

d. Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir

Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a kepada camat.


pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas …

- 43 -


b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah

Datang dan menyampaikan kepada Dinas sebagai dasar

penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.




pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :


alamat baru; dan


(6) Formulir yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk

Pindah Datang WNI tercantum dalam lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

ini.

Paragraf 3

Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 46

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan

bertransmigrasi meliputi :

a. Surat Pengantar RT/RW;

b. KK;

c. KTP-el;

d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan

e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

Pasal 47

(1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan

klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan tata cara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41,

dan Pasal 42 Peraturan Walikota ini.

(2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh

instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf …

- 44 -

Paragraf 4

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

(1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan

klasifikasi perpindahan penduduk.

(2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), sebagai berikut:

a. dalam kabupaten/kota;

b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau

c. antar provinsi.

Pasal 49

(1) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat

berupa:

a. KK;

b. Kartu Tanda Penduduk untuk orang asing;

c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;

d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;

e. Menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan

f. Surat Keterangan Tanda Melapor Diri dari Kepolisian.

(2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang

memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi

syarat berupa:

a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

b. Fotokopi Paspor;

c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan

d. Surat Keterangan Tanda Melapor Diri dari Kepolisian.

Pasal 50

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud

pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48 ayat (2) huruf a, melapor kepada Dinas dengan

membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

49.

(2) Pendaftaran …

- 45 -

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat


b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;

c. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah

Datang;

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;

dan

e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan

Pindah Datang kepada Lurah tempat tinggal asal.


pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar:

a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK

yang tidak pindah;

b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan

alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Terbatas; atau

c. Penerbitan KK dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat

baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing

kepada Camat dan Lurah setiap Bulan.

Pasal 51




Pasal 48 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Dinas

dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49.



a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat


b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

c. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah

Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk

dilaporkan ke daerah tujuan; dan


e. Surat …

- 46 -

e. Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan

KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak

pindah.

Pasal 52




Pasal 48 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan

kedatangannya kepada Instansi Pelaksana daerah tujuan

dengan menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang.



a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

b. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah

Datang; dan

c. Petugas merekam data dalam database kependudukan.


pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai dasar :

a. penerbitan KK dan Kartu Tanda Penduduk dengan alamat

baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

atau

b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan

alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal

Terbatas.


kepada Camat dan Lurah.

(5) Formulir yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk

Pindah Datang WNA tercantum dalam Lampiran I yang


ini.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 53

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai

berikut:

a. Penduduk Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri

untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih

berturut-turut;

b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah

dan menetap di Indonesia;

c. Orang …

- 47 -

d. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal

Terbatas;

d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin

Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 54

(1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang

akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a


a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;

b. KK; dan

c. KTP-el.

(2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari

luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau

dokumen pengganti paspor.

(3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan

dengan memenuhi syarat berupa:

a. Paspor;

b. Izin Tinggal Terbatas; dan

c. Surat Keterangan Melapor Diri dari Kepolisian.

(4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar

negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal

tetap; dan

b. SKTT bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Pasal 55

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar

negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a,

melapor kepada Lurah dengan membawa syarat sebagaimana



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata

cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat

Pengantar Pindah ke Luar Negeri;

b. Petugas …

- 48 -

c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa


d. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data

penduduk;

d. Lurah mengetahui dan menandatangani serta

meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri

sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan


dan Buku Mutasi Penduduk.


pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:

a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk

diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan;

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar

Negeri pada Dinas; dan

d. Petugas registrasi mencatat dalam buku Induk penduduk

dan buku mutasi penduduk.

(4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,


a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri

dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan huruf c;

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

c. Petugas registrasi, melakukan penghapusan data

penduduk yang akan pindah ke Luar Negeri yang ada

dalam database kependudukan.

d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

e. Petugas registrasi mencabut Kartu Tanda Penduduk

penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah

ke Luar Negeri;

f. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK

penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas; dan

g. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu

keluarga pindah ke luar negeri, Dinas melakukan

perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal …

- 49 -

Pasal 56

(1) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf c, digunakan untuk

pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik

Indonesia negara tujuan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat di

perwakilan Republik Indonesia dalam buku register Warga

Negara Indonesia di luar negeri.

Pasal 57

(1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, melapor

kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).

(2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dengan tata cara:

a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menandatangani

formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;


c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Datang dari Luar Negeri, KK dan Kartu Tanda

Penduduk; dan

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

(3) Warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan KK dan

Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, melaporkan kedatangannya kepada camat, Lurah

dan RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat

Keterangan Datang dari Luar Negeri.

(4) Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang

melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku

Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku

Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

Pasal 58

(1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, melapor kepada Dinas

dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

54 ayat (3).

(2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir

Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas;


c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Tempat Tinggal; dan

d. Petugas …

- 50 -

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.


kepada Camat dan Lurah setiap bulan.

(4) Kelurahan dan kecamatan tidak menerbitkan dokumen

Orang Asing yang berdomisili di wilayahnya

(5) Lurah melakukan pencatatan Orang Asing yang telah

memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal yang diterbitkan

oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara

petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk

Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

(6) Lurah dan Camat melakukan pemantauan dan pengawasan

Orang asing di wilayahnya

Pasal 59

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang

berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada

Dinas dengan membawa persyaratan:

a. Paspor;

b. SKTT;

c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan

d. Surat Keterangan Melapor Diri dari Kepolisian.




Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;


c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK bagi

Orang Asing; dan

d. Petugas registrasi merekam data dalam database

kependudukan.


kepada Camat dan Lurah.

(4) Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan

kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan

cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk


Pasal 60

a. Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, melapor kepada Instansi

Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana


b. Pendaftaran …

- 51 -

c. Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud



Keterangan Pindah ke Luar Negeri;


c. Kepala Dinas menyimpan KK dan Kartu Tanda Penduduk

Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari

Orang Asing yang akan pindah;


dan

e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke

Luar Negeri kepada camat dan Lurah tempat domisili.

d. Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah

ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk


e. Formulir yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk

Pindah Datang antar negara, tercantum dalam lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 61

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi

klasifikasi :

a. Penduduk korban bencana alam;

b. Penduduk korban bencana sosial;

c. Orang terlantar.

Pasal 62

(1) Pendataan penduduk Korban bencana alam dan penduduk

korban bencana sosial, sebagaimana dimaksud pasal 46

huruf a dan b, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :

a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;

b. Formulir pendataan;

c. Dokumen Kependudukan yang tercatat dalam data

kependudukan Dinas.

(2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pasal 61

huruf c, dilakukan oleh Dinas dengan menyediakan :

a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen

kependudukan;

b. Formulir pendataan;

c. Dokumen …

- 52 -

c. Dokumen Kependudukan yang tercatat dalam data

kependudukan Dinas.

(3) Pelaksanaan pendataan penduduk rentan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 61 dilakukan oleh Dinas dengan

berkoordinasi dengan instansi terkait atau tim pendataan

yang dibentuk oleh Walikota;

(4) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk

korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

61 huruf a dan huruf b dilakukan dengan tata cara:

a. mendatangi penduduk di tempat penampungan

sementara;

b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani

penduduk;

c. melakukan verifikasi dan validasi;

d. mencatat dan merekam data penduduk untuk

disampaikan ke Dinas; dan

e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti

Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(5) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 huruf c, dilakukan dengan tata cara:

a. membuat data lokasi orang terlantar;

b. mendatangi orang terlantar;

c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani

penduduk;

d. melakukan verifikasi dan validasi;

e. mencatat dan merekam data penduduk untuk

disampaikan ke Dinas; dan

f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang

Terlantar.


Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

e, Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf f;

(7) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

menjadi dasar bagi Kepala Dinas menerbitkan dokumen

kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Bagian …

- 53 -

Bagian Kelima

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri

di wilayah Kota Cilegon

Pasal 63

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri

dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan

kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit

keras, cacat fisik atau cacat mental.

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 64

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir

yang telah ditetapkan.

Pasal 65

Alur SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan Pendaftaran

Penduduk tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian


BAB III

PENCATATAN SIPIL DI WILAYAH KOTA CILEGON

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran WNI di Daerah

Pasal 66

(1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Penduduk

Berdomisili.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan mekanisme pelayanan :

a. Statis …

- 54 -

a. Statis pada Dinas; dan

b. Keliling (mobile).

(3) Pencatatan Kelahiran yang dilaporkan oleh penduduk kepada

Instansi Pelaksana, dilaksanakan paling lambat 60 (enam

puluh) hari kerja sejak Kelahiran.

(4) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (2), dilakukan dengan memperhatikan:

a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara

Indonesia;

b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga

Negara Indonesia;

c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;

d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;

e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan dari imigrasi;

f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan

orang tuanya.

Pasal 67

(1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a dan

huruf b, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/

SPTJM kebenaran data kelahiran wali/orang

tua/penanggungjawab;

b. KK orang tua;

c. KTP-el orang tua;

d. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua/SPTJM

kebenaran sebagai pasangan suami istri;

e. Menyertakan dua orang saksi dan foto copy KTP-el;

f. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi yang Pelaporannya di

Kuasakan.

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta

nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran

tetap dilaksanakan.

(3) Pencatatan …

- 55 -

(3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e,


a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

b. KK dan KTP-el orang tua bagi pemegang Izin Tinggal

Tetap;

c. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi

pemegang Izin Tinggal Terbatas;

d. Menyertakan dua orang saksi dan foto copy KTP yang

masih berlaku;

e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan;


Kuasakan.

(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 ayat (4) huruf f dengan melampirkan Berita

Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 68

(1) Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf a dan

huruf b dilakukan dengan tata cara :

a. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyampaikan

formulir permohonan kepada petugas pendaftaran

pencatatan Kelahiran dengan melampirkan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1);

b. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang

pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi

data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

d. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil

menandatangani Register dan Kutipan Akta Kelahiran;

e. Pemohon dan Saksi menandatangani Register Akta

Kelahiran.

f. Proses penerbitan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja.

(2) Formulir …

- 56 -

(2) Formulir yang digunakan dalam pencatatan kelahiran bagi

WNI adalah dengan Kode F-2.01, contoh formulir tercantum

dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 69

a. Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) huruf c , huruf d dan

huruf e, dilakukan dengan tata cara:




sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (4);



data;

c. Pemohon dan Saksi menandatangani Register Akta

Kelahiran;

d. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan


e. Kepala Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil


f. Proses penerbitan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja.


Orang Asing adalah dengan kode F-2.04, contoh formulir


terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 70

(1) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya

atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66 ayat (4) huruf f, dilakukan dengan tata cara :

a. Pelaporan/pemohon mengisi formulir Surat Keterangan

kelahiran dengan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan

Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4)

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Pejabat …

- 57 -

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran

dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran.

c. Proses penerbitan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja.


WNI yang tidak diketahui asal-usulnya adalah dengan kode

F-2.03, contoh formulir tercantum dalam lampiran I yang


ini.

Paragraf 2

Pencatatan Pelaporan Kelahiran Bagi Penduduk WNI yang Lahir

Di Luar Wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 71

(1) Pencatatan Pelaporan Kelahiran bagi WNI yang lahir di luar

Daerah dalam Wilayah Republik Indonesia dilakukan setelah

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atau bukti pencatatan

kelahiran dari negara setempat;

b. Fotokopi Pasport Orang Tua;

c. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

d. KK dan KTP-el Orang Tua;

e. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi yang Pelaporannya di

Kuasakan.

(2) Pencatatan Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :


Formulir kepada petugas Pendaftaran Pencatatan

Pelaporan Kelahiran di Luar Daerah;

b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatatat dan merekam ke

dalam database Kependudukan.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran WNI yang melampaui Batas Waktu

Pasal 72

(1) Pencatatan Kelahiran bagi WNI yang melebihi batas waktu 60

(enam puluh) hari kerja sejak tanggal Kelahiran dilakukan

setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

(2) Pencatatan …

- 58 -

(2) Pencatatan Kelahiran WNI yang melebihi batas waktu 60

(enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran dilakukan

dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong

kelahiran/SPTJM kebenaran data kelahiran;

b. KK orang tua;

c. KTP-el orang tua;

d. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua/SPTJM

kebenaran sebagai pasangan suami istri;

e. Menyertakan dua orang saksi dan foto copy KTP yang

masih berlaku;


Kuasakan.

(3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara :




sebagaimana dimaksud pada ayat (2);



data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Surat Keterangan

keterlambatan Pelaporan dan mengajukan persetujuan ke

Kepala Dinas;

d. Pemohon dan Saksi menandatangani Register Akta

Kelahiran;

e. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan


f. Kepala Dinas dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil


g. Proses penerbitan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja.

(4) Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Kelahiran bagi

WNI yang melebihi batas waktu adalah dengan Kode F-2.01,

contoh formulir tercantum dalam lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf …

- 59 -

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melebihi Batas Waktu Bagi Orang Asing

Pasal 73

(1) Pencatatan Kelahiran bagi Orang Asing yang melebihi batas

waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Kelahiran

dilakukan setelah mendapat persetujuan Instansi Pelaksana.


dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

c. KK dan KTP-el orang tua bagi pemegang Izin Tinggal

Tetap;

d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi

pemegang Izin Tinggal Terbatas;

e. Menyertakan dua orang saksi dan foto copy KTP-el;

f. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan;

h. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi yang Pelaporannya di

Kuasakan.


dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :







data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Surat Keterangan

keterlambatan Pelaporan dan mengajukan persetujuan

kepada Kepala Instansi Pelaksana;

d. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan


e. Kepala Instansi Pelaksana dan/atau Pejabat Pencatatan

Sipil menandatangani Register dan Kutipan Akta

Kelahiran;

f. Penduduk dan Saksi menandatangani Register Akta

Kelahiran.

g. Proses penerbitan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja.

(4) Formulir …

- 60 -

(4) formulir yang digunakan dalam pencatatan kelahiran

yang melebihi batas waktu bagi Orang Asing

adalah dengan Kode F-2.04, contoh formulir tercantum



Paragraf 5

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 74

(1) Pencatatan Lahir Mati WNI wajib dilaporkan oleh penduduk

kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

peristiwa lahir mati.

(2) Pencatatan pelaporan Lahir Mati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. Surat pengantar RT dan RW;

b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong

Kelahiran;

c. KK dan KTP-el orang tua;

d. Akta Nikah atau Akta Perkawinan; dan


Kuasakan.

(3) Pencatatan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :


formulir pelaporan kepada petugas registrasi di

Kelurahan;

b. Petugas registrasi mencatat dalam buku register lahir

mati;

c. Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Lahir Mati

atas nama Kepala Dinas;

d. Lurah menyampaikan dan mengirim Surat Keterangan

Lahir Mati kepada petugas perekaman data di Kecamatan.

e. Pencantuman Pelaporan lahir mati orang asing

dilaksanakan oleh instansi pelaksana.

f. Proses penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja.

(4) formulir yang digunakan dalam pencatatan pelaporan Lahir

Mati bagi WNI adalah dengan Kode F-2.08 dan F-2.09, contoh

fomulir tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian


Pasal …

- 61 -

Pasal 75

(1) Pencatatan Lahir Mati Orang Asing wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak peristiwa lahir mati.

(2) Pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan harus memenuhi


a. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong

Kelahiran;

b. KK dan KTP-el Orang Tua bagi Orang Asing yang memiliki

Izin Tinggal Tetap;

c. Kutipan Akta Nikah atau Kutipan Akta Perkawinan;

d. Pasport;

e. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD);

f. KITAS atau KITAP; dan

g. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi yang Pelaporannya di

Kuasakan.

(3) Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan tata cara sebagai berikut :


formulir pelaporan kepada petugas pendaftaran

pencatatan lahir mati,

b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan melaksanakan

perekaman data ke dalam database,

c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan

menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati;

d. Proses penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja.

(4) formulir yang digunakan dalam Pencatatan Pelaporan Lahir

Mati bagi Orang Asing adalah dengan Kode F-2.10 dan F-

2.11, contoh formulir tercantum dalam lampiran I yang


ini.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan WNI di Daerah

Pasal 76

(1) Pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan

Peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam

puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.

(2) Pencatatan …

- 62 -

(2) Pencatatan perkawinan di Daerah bagi WNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi


a. Surat keterangan perkawinan/pemberkatan dari pemuka

agama, dan Pemuka Penghayat Kepercayaan;

b. KTP-el dan KK suami dan istri;

c. KTP-el dan KK kedua Orang Tua;

d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;

e. Surat Pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup

dari yang bersangkutan diketahui oleh Lurah dan/atau

dari Pejabat Instansi yang berwenang daerah asal;

f. Surat Baptis/Permandian, Sidi, Surat Keterangan anggota

agama. Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu dan

Penghayat Kepercayaan;

g. Surat Izin komandan (TNL/POLRI) bagi anggota

TNI/POLRI;

h. Kutipan Akta perceraian bagi yang telah bercerai;

i. Kutipan akta kematian suami/isteri terdahulu bila telah

meninggal dunia;

j. Kutipan akta Kelahiran anak yang akan disahkan;

k. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berdampingan

sebanyak 5 (lima) lembar;

l. KTP-el dua orang saksi yang hadir pada waktu

pencatatan;

(3) Pencatatan perkawinan di Daerah bagi WNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai

berikut :



pencatatan Perkawinan dengan melampirkan persyaratan



pencatatan perkawinan melakukan verifikasi dan validasi

data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil melaksanakan proses pencatatan

perkawinan (Mencatat, Verifikasi dan Validasi biodata

serta penandatanganan Register Akta Perkawinan);

d. Pejabat Pencatatan Sipil merekam pada database

Kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta

Perkawinan;

e. Kepala …

- 63 -

e. Kepala Dinas dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil

menandatangani Kutipan Akta Perkawinan;

f. Proses penerbitan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat

30 (tiga puluh) hari kerja.

(4) formulir yang digunakan dalam Pencatatan Perkawinan


dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan


Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Orang Asing di Daerah

Pasal 77

(1) Pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan

Peraturan perundang undangan wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari

kerja sejak tanggal perkawinan.

(2) Pencatatan perkawinan di Daerah bagi Orang Asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Surat keterangan perkawinan/pemberkatan dari pemuka

agama, dan Pemuka Penghayat Kepercayaan;

b. KTP-el dan KK Suami istri bagi Orang Asing yang memiliki

Ijin Tinggal Tetap;

c. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;

d. Paspor;

e. Surat Ijin Perkawinan dari Kedutaan dan/atau konsulat;

f. KITAS/KITAP;

g. Surat Keterangan Melapor Diri dari Kepolisian;

h. Surat Pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup



i. Surat Baptis/Permandian, Sidi, Surat Keterangan Anggota

agama Hindu, Budha, Khonghucu dan Penghayat

Kepercayaan;

j. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berdampingan dan

berpakaian rapih dan sopan sebanyak 5 (lima) lembar;

k. KTP-el dua orang saksi yang hadir pada waktu

pencatatan;

(3) Pencatatan …

- 64 -

(3) Pencatatan perkawinan di daerah bagi Orang Asing


cara sebagai berikut:







data;





kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta

Perkawinan;


Sipil menandatangani Kutipan Akta Perkawinan;

f. Proses penerbitan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja.

(4) Bagi penduduk yang berdomisili di Luar Daerah, Instansi

Pelaksana wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana Daerah

Asal.


untuk Orang Asing adalah dengan Kode F-2.13, contoh

formulir tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian


Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan Beda Agama Bagi WNI dan Orang Asing

Pasal 78

(1) Pencatatan perkawinan beda agama dilaksanakan setelah

adanya Penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Pencatatan perkawinan beda agama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Penetapan Pengadilan Negeri;

b. Surat keterangan perkawinan / pemberkatan dari pemuka

agama dan pemuka penghayat kepercayaan;

c. KTP-el dan KK suami dan istri;

d. KTP-el dan KK Orang Tua;

e. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;

f. Paspor;

g. Surat …

- 65 -

g. Surat Ijin Perkawinan dari Kedutaan dan/atau konsulat;

h. KITAS/KITAP;

i. Surat Keterangan Lapor Diri atau Surat Tanda Melapor;

j. Surat pernyataan belum pernah kawin bermaterai cukup



k. Surat Keterangan Kewarganegaraan;

l. Surat Ganti Nama mempelai dan orang tuanya;

m. Kutipan Akta perceraian bagi yang telah bercerai;

n. Kutipan akta kematian suami/Isteri terdahulu bila telah

meninggal dunia;

o. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berdampingan dan

berpakaian rapih serta sopan sebanyak 5 (lima) lembar;

p. KTP-el dua orang saksi yang hadir pada waktu pencatatan

(3) Pencatatan perkawinan beda agama bagi WNI dan Orang

Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tata cara

sebagai berikut:







data;





kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta

Perkawinan;


Sipil menandatangani Kutipan Akta Perkawinan;

f. Proses penerbitan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja.

(4) Bagi penduduk yang berdomisili di Luar Daerah, Instansi

Pelaksana wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana Daerah

Asal.





Paragraf …

- 66 -

Paragraf 4

Pencatatan Pelaporan Perkawinan

di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

bagi WNI dan Orang Asing

Pasal 79

(1) pelaporan Perkawinan penduduk di luar Wilayah Negara

Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan

kembali ke Indonesia;

(2) Pelaporan pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari

negara setempat;

b. Fotokopi Paspor RI;

c. KK dan KTP-el suami/isteri;

d. Surat pelaporan perkawinan dari Kedutaan dan/atau

konsulat;

e. KTP-el pelapor;

f. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang pelaporannya

dikuasakan;

(3) Pelaporan pencatatan perkawinan diluar wilayah Indonesia

bagi WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan tata cara sebagai berikut :

a. Penduduk mengisi melampirkan persyaratan sebagimana

dimaksud pada ayat (2);



data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil merekam pelaporan perkawinan

pada database kependudukan;

d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan

Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri;

e. Proses penerbitan Surat Keterangan Pelaporan

Perkawinan di Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja.

Paragraf 6

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 80

(1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Pencatat

Perkawinan tempat terjadinya pembatalan perkawinan.

(2) Pencatatan …

- 67 -

(2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan

putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta

Perkawinan.

(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

a. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya

dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan

perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana



Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan

memberikan catatan pinggir pada register Akta

Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan

Pembatalan Perkawinan.

c. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

(4) Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan

pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

(5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam

database kepandudukan.

(6) Formulir yang digunakan dalam Pembatalan Perkawinan

adalah dengan Kode F-2.17 tercantum dalam Lampiran I


Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah NKRI

Pasal 81

(1) Perceraian WNI wajib dilaporkan oleh penduduk kepada

Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.

(2) Pencatatan …

- 68 -

(2) Pencatatan perceraian WNI sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap;

b. Kutipan Akta Pekawinan suami/isteri (Asli);

c. KK dan KTP-el suami/Isteri;

d. Paspor (bagi WNA);

e. KTP-el pelapor; dan


Kuasakan.

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Pemohon yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan

Perceraian dan menyampaikan kepada petugas

pendaftaran Perceraian dengan melampirkan persyaratan



pencatatan Perceraian melakukan verifikasi dan validasi

data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil merekam pada database

kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

d. Kepala Dinas dan/atau Pejabat Pencatatan Sipil

menandatangani Register dan Kutipan Akta Perceraian;

e. Penduduk menandatangani Register Akta Perceraian;

f. Pejabat Pencatatan Perceraian wajib melaporkan kepada

Dinas tempat peristiwa perkawinan;

g. Proses penerbitan Akta Perceraian paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja.

h. Bagi penduduk yang berdomisili di luar Daerah, Instansi

Pelaksana wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana

Daerah Asal.

(4) Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Perceraian




Paragraf …

- 69 -

Paragraf 2

Pelaporan Pencatatan Perceraian WNI di Luar negeri

Pasal 82

(1) Pelaporan pencatatan perceraian penduduk di luar Negeri

wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat

30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali

ke daerah.

(2) Pelaporan pencatatan perceraian bagi penduduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksananakan dengan


a. Bukti pencatatan perceraian dari Negara setempat;

b. Fotokopi Paspor RI;

c. KK dan KTP-el suami/isteri;

d. Surat pelaporan perceraian dari Kedutaan dan/atau

konsulat;

e. KTP-el pelapor;


dikuasakan;

(3) Pelaporan pencatatan perceraian WNI diluar negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara

sebagai berikut :

a. Penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan


pelaporan Perceraian dengan melampirkan persyaratan



pencatatan perceraian melakukan verifikasi dan validasi

data;

c. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat bukti

pelaporan pencatatan perceraian diluar negeri;

d. Kepala Dinas dan / atau pejabat pencatatan sipil

menandatangani register dan surat bukti pelaporan

pencatatan perceraian WNI di luar Negeri.

(4) formulir yang digunakan dalam Pencatatan Perceraian adalah

dengan Kode F-2.24 dan F-2.25 , contoh formulir tercantum



Paragraf …

- 70 -

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 83

(1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya

pembatalan perceraian.

(2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan

putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta

Perceraian.

(3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud


a. Pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan,

mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan

melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2);


Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian,

memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta

Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan

Pembatalan Perceraian.

c. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan

kepada Intansi Pelaksana tempat Pencatatan Perceraian.

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan

mengenai pembatalan perceraian kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tempat

pencatatan peristiwa perceraian.

(5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam

database kependudukan.

(6) Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Pembatalan

Perceraian adalah dengan Kode F-2.26 tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Bagian …

- 71 -

Bagian Keempat

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI

Pasal 84

(1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua

Rukun Tetangga atau nama Lainnya di Domisili Penduduk

kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

a. Surat Keterangan kematian dari dokter/Rumah

Sakit/Paramedis;

b. Surat keterangan kematian dari RT;

c. Surat keterangan kematian dari Lurah setempat;

d. Kutipan akta nikah/Akta perkawinan;

d. KK dan KTP-el yang meninggal dunia;

e. Kutipan akta Kelahiran yang meninggal dunia;

f. Surat KeteranganGanti Nama yang meninggal dunia;

g. Menyertakan dua orang saksi dan melampirkan fotokopi

KTP-el;

h. KTP-el pelapor; dan

i. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi yang Pelaporannya di

Kuasakan.

(3) Pelaporan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :


formulir permohonan kepada petugas pencatatan

kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana,



pencatatan kematian melakukan verifikasi dan validasi

data;

c. Penduduk dan Saksi menandatangani Register Akta

Kematian;

d. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat, merekam dalam

database kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta

Kematian;


menandatangani Register dan Kutipan Akta Kematian,

f. Proses penerbitan Akta Kematian paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja.

(4) Formulir …

- 72 -

(4) Formulir yang digunakan dalam Pelaporan Pencatatan

Kematian untuk WNI adalah dengan Kode F-2.28 dan F-2.29



Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Daerah Bagi Orang Asing

Pasal 85

(1) Setiap kematian Orang Asing wajib dilaporkan oleh Keluarga

atau yang mewakili kepada, Instansi Pelaksana ditempat

terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Surat keterangan kematian dari dokter/Rumah

sakit/Paramedis;

b. KK dan KTP-el bagi orang asing Izin Tinggal Tetap dan

SKTT bagi Orang Asing Izin Tinggal Terbatas yang

meninggal;

c. Kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan yang

meninggal;

d. Kutipan akta Kelahiran yang meninggal;

e. Paspor bagi yang memiliki izin kunjungan;

f. KITAS/KITAP;

g. Surat Keterangan Lapor Diri dan/atau Surat Tanda

Melapor;

h. Menyertakan dua orang saksi dan melampirkan KTP-el;

i. KTP-el pelapor; dan

j. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi yang Pelaporannya di

Kuasakan.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada. ayat (1)

dapat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

a. Pelapor mengisi, menandatangani dan menyampaikan


pencatatan kematian dengan melampirkan persyaratan



pencatatan kematian melakukan verifikasi dan validasi

data;

c. Penduduk dan Saksi menandatangani Register Akta

Kematian;

d. Pejabat …

- 73 -

d. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat, merekam dalam

database Kependudukan dan menerbitkan Kutipan Akta

Kematian;


menandatangani Register dan Kutipan Akta Kematian;

f. Proses penerbitan Akta Kematian paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja.

(4) Formulir yang digunakan dalam Pelaporan Pencatatan

Kematian untuk Orang Asing adalah dengan Kode F-2.30 dan

F-2.31, contoh formulir tercantum dalam lampiran I yang


ini.

Paragraf 3

Pelaporan Pencatatan Kematian di Luar Negeri

Pasal 86

(1) Pelaporan pencatatan kematian di luar Negeri bagi

penduduk wajib dilaporkan oleh Keluarga atau yang mewakili

kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak keluarga yang bersangkutan tiba dan menetap kembali

di Indonesia.

(2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berukut :

a. Surat keterangan kematian dari Negara setempat;

b. KK dan KTP-el yang meninggal;

c. Paspor WNI;

d. KTP-el pelapor; dan


Kuasakan.

(3) Berdasarkan ketentuan yang ada pada ayat (1) dapat

dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

a. Pelapor mengisi, menandatangani dan menyerahkan

formulir pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) kepada Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani pelaporan

kematian mencatat, merekam ke dalam database.

c. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan

Kematian di Luar Negeri.

d. Penerbitan Surat Keterangan Kematian di Luar Negeri

paling lambat 3 (tiga hari) kerja.

Paragraf …

- 74 -

Paragraf 4

Pencatatan Pelaporan Kematian Seseorang

Yang Hilang Atau Mati dan Tidak Ditemukan Jenazahnya

dan/atau Tidak Jelas Identitasnya

Pasal 87

(1) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang hilang atau mati

yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas

identitasnya pencatatan dilakukan pada Dinas ditempat

tinggal pelapor.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Penetapan Pengadilan Negeri mengenai kematian yang

hilang atau tidak diketahui jenazahnya;

b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

c. KK dan KTP-el Pelapor; dan

d. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi yang Pelaporannya di

Kuasakan.

(3) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

a. Pelapor mengisi, menandatangani dan menyampaikan

formulir pelaporan kematian dengan melampirkan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan meregister akta

kematian,

c. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam


d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani register

dan kutipan akta kematian.

e. Proses penerbitan Akta Kematian paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak Dan

Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak bagi WNI

dan Orang Asing di Daerah

Pasal 88

(1) Pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja setelah diterimanya penetapan Pengadilan Negeri

dan/atau Pengadilan Agama.

(2) Pencatatan …

- 75 -

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan, :

a. Penetapan Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama;

b. Kutipan akta Kelahiran anak;

c. Akta Perkawinan/Akta Nikah orang tua yang mengangkat

anak;

d. Paspor Orang Tua Angkat (bagi Orang Asing);

e. KITAS/KITAP (bagi Orang Asing);

f. KTP-el Pelapor; dan


Kuasakan.

(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) dengan tata cara sebagai berikut :

a. Pemohon mengisi, menandatangani dan menyerahkan

formulir pencatatan pengangkatan anak dengan

melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi

berkas pencatatan pengangkatan anak dan

mencatat/merekam dalam register pencatatan

pengangkatan anak;

c. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan dan

menandatangani Catatan Pinggir pencatatan

pengangkatan anak pada register dan kutipan akta

Kelahiran;

d. Proses penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(7) formulir yang digunakan dalam Pencatatan Pengangkatan

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan

Kode F-2.35, contoh formulir tercantum dalam Lampiran I


Walikota ini.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak bagi

WNI dan Orang Asing di Daerah

Pasal 89

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada

instansi pelaksana paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal

surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari

anak yang bersangkutan.

(2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya

telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum

agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

(3) Pencatatan …

- 76 -

(3) Pencatatan Pengakuan anak bagi WNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi


a. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang

disetujui oleh ibu kandung;

b. Kutipan Akta Kelahiran;

d. KTP-el pemohon;

e. Fotokopi KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung;

dan

f. Menyertakan dua orang saksi dengan membawa fotokopi

KTP-el; dan


Kuasakan.

(4) Pencatatan Pengakuan anak bagi Orang Asing sebagaimana



a. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang

disetujui oleh ibu kandung;

b. Kutipan Akta Kelahiran anak;

c. Foto copy KK dan KTP-el ayah biologis dan Ibu Kandung;

e. Paspor;

f. KITAS/KITAP; dan

g. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan/atau Surat

Tanda Melapor.

(5) Pencatatan pengakuan anak bagi WNI dan Orang Asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan

dengan tata cara :


formulir pencatatan pengakuan anak dengan

melampirkan persyaratan ;

b. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi

berkas pencatatan Pengakuan Anak dan

mencatat/merekam dalam registerPencatatan pengakuan

Anak;

c. Pemohon beserta para saksi menandatangani register

Akta Pengakuan anak;

e. Pejabat Pencatatan sipil menerbitkan dan

menandatangani Register dan Kutipan Akta Pengakuan

anak dan membuat catatan pinggir pada register dan

kutipan akta kelahiran.

f. Proses penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(6) Formulir …

- 77 -

(6) Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Pengakuan Anak

adalah dengan Kode F-2.38 dan F-2.39, tercantum dalam

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak bagi

WNI dan Orang Asing di Daerah

Pasal 90

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh penduduk

kepada Instansi Pelaksana pada saat ayah dan ibu dari anak

yang bersangkutan melakukan pencatatan perkawinan dan

mendapatkan akta perkawinan.

(2) Pencatatan pengesahan anak bagi WNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat

berupa :

a. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan orang tua;

b. KK dan KTP-el Orang Tua;

c. Kutipan Akta Kelahiran Anak.

d. Kutipan Akta Kelahiran ayah biologis dan Ibu; dan


Kuasakan.

(3) Pencatatan pengesahan anak bagi Orang Asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),dilakukan setelah memenuhi syarat

berupa :

b. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan orang tua;

c. KK dan KTP-el Orang Tua;

d. Kutipan Akta Kelahiran Anak;

e. Paspor;

f. KITAS/KITAP;

g. Surat Keterangan Lapor Diri dan/atau Surat Tanda

Melapor;

h. Kutipan Akta Kelahiran ayah biologis dan Ibu kandung;

(4) Pencatatan pengesahan anak bagi WNI dan Orang Asing


cara :


formulir pencatatan pengesahan anak dengan

melampirkan persyaratan ;

b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta

Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register

akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

c. Petugas ...

- 78 -

d. Petugas merekam data pengesahan anak dalam database

kependudukan;

e. Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada register akta

perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register

dan kutipan akta kelahiran.

e. Proses penerbitan Catatan Pinggir Pengesahan Anak

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(5) Formulir yang digunakan dalam Pencatatan pengesahan

Anak adalah dengan Kode F-2.40 tercantum dalam lampiran

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Bagian ketujuh

Pencatatan Perubahan Nama /

Status Kewarganegaraan/ Peristiwa Penting Lainnya

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 91

(1) Pencatatan Pelaporan perubahan nama dilakukan pada

Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

a. Kutipan Akta catatan sipil;

b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah;

c. Salinan penetapan pengadilan negeri yang mempunyai

kekuatan hukum tetap tentang perubahan nama;

d. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon;

e. Fotokopi KTP-el Pelapor ; dan


Kuasakan.

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :


formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

Instansi Pelaksana;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana

memberikan catatan pinggir pada Register Akta Catatan

Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

c. Petugas merekam data perubahan nama dalam database

kependudukan.

(4) Formulir …

- 79 -

(4) Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Perubahan Nama

adalah dengan Kode F-2.41 tercantum dalam lampiran I yang


ini.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 92

(1) Pencatatan pelaporan perubahan status Kewarganegaraan

dari Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan

pada instansi pelaksana ditempat peristiwa perubahan status

kewarganegaraan.

(2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat

berupa:

a. Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status

Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia;

atau Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya

meliputi urusan Kewarganegaraan;

b. Salinan keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi

urusan Kewarganegaraan;

c. Kutipan Akta Catatan Sipil;

d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah;

e. Fotokopi KK dan KTP-el pemohon;

g. Fotokopi Paspor; dan

h. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi yang Pelaporannya di

Kuasakan.

(3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :


formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ;

b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada

Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan

Sipil.

c. Petugas merekam data perubahan status

kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b

dalam database kependudukan.

d. Penerbitan catatan pinggir pada Kutipan Akta Catatan

Sipil paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Formulir …

- 80 -

(4) Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Perubahan Nama




Pasal 93

(1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda yang

berada dalam wilayah Kota Cilegon paling lambat 3 (tiga)

tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah

kawin harus menyatakan memilih salah satu

kewarganegaraan, dan wajib melapor ke Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas

waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang –

undangan untuk memilih berakhir.

(3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

mengembalikan KTP-el dan menyerahkan KK serta Akta

Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

(4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta

Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut

KTP-el serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

(5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data

perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud

pada ayat 3 (tiga) dalam database kependudukan.

Paragraf 4

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya di Daerah

Pasal 94

(1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya di wilayah

Kota Cilegon dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya

peristiwa penting lainnya.

(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara lain perubahan jenis kelamin.

(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana


syarat berupa :

a. Penetapan Pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;

b. KTP-el dan KK yang bersangkutan; dan

c. Akta …

- 81 -

c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting

lainnya; dan

d. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi yang Pelaporannya di

Kuasakan.

(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud


a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan

peristiwa penting lainnya dengan melampirkan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi

berkas laporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat

serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya

pada database kependudukan;

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir

pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta

Catatan Sipil.

d. Penerbitan Catatan pinggir Kutipan Akta Catatan Sipil

paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Kedelapan

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Di wilayah Kota Cilegon

Pasal 95

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri

dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan

kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit

keras, cacat fisik atau cacat mental.

(2) Orang lain sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah

keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 96

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud

dalam pasal 81 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang

telah ditetapkan.

Bagian Kesembilan

Pembetulan Akta Catatan Sipil , Pembatalan Akta-akta Catatan Sipil

dan Penerbitan Akta Catatan Sipil karena hilang atau rusak

Paragraf 1

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal …

- 82 -

Pasal 97

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan

Sipil dan/atau diminta oleh penduduk.

(2) Pembetulan akta pencatatan sipil dilaksanakan dengan


a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan

tulis redaksional;

b. KK dan KTP-el Pemohon;

c. Dokumen outentik yang menjadi persyaratan penerbitan

akta pencatatan sipil;

d. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemohon;

e. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi pelaporannya

dikuasakan.

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut :


formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan

melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis

redaksional dan menunjukan dokumen autentik yang

menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

b. Pejabat Pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil

baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana

terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta

mencabut akta pencatatan sipil dari pemohon;

c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada

register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana

dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian

dan pencabutan kutipan akta pencatatan sipil.

d. Penerbitan catatan pinggir pada register akta pencatatan

sipil yang dicabut paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Formulir yang digunakan berkaitan dengan Pembetulan Akta

pencatatan sipil adalah dengan kode F-2.49, contoh formulir



Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 98

(1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh

pejabat Pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang

menerbitkan akta pencatatan sipil.

(2) Pencatatan …

- 83 -

(2) Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan :

a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

b. KK dan KTP-el Orang Tua;

c. Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

d. KTP-el Pelapor;

e. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang pelaporannya

dikuasakan.

(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut :


formulir pembatalan akta pencatatan sipil dengan

melampirkan persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada

Register akta pencatatan sipil.

c. Pejabat Pencatatan Sipil menarik dan mencabut kutipan

akta pencatatan sipil;

d. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Pencatatan

Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

e. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud

pada huruf d paling lama

Paragraf 3

Penerbitan Akta Catatan Sipil karena hilang atau rusak

Pasal 99

(1) Kutipan Akta Catatan Sipil yang hilang atau rusak dapat

diterbitkan oleh instansi Pelaksana, atas permohonan

penduduk.

(2) Penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil karena Hilang atau

Rusak dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Keterangan Bukti Kehilangan dari Kepolisian;

b. Kutipan Akta Catatan Sipil bagi yang rusak;

c. Fotokopi Akta Catatan Sipil bagi yang hilang;

d. KK dan KTP-el Pemohon;

e. KTP-el Pelapor;


dikuasakan.

(3) Penerbitan kutipan Akta catatan sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dengan tata cara sebagai berikut :

a. Penduduk …

- 84 -


formulir permohonan penerbitan kutipan akta catatan

sipil karena hilang atau rusak kepada petugas

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);


pencatatan sipil melakukan verifikasi dan validasi data

dengan register;

c. Kepala instansi pelaksana dan/atau pejabat pencatatan

sipil menandatangani kutipan akta pencatatan sipil;

d. Proses penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja.

Pasal 100

Alur Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Sipil,

tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak


Pasal 101

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak

dipungut biaya

BAB IV

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

SERTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 102

Pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) ;

Pasal 103

Pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan

terdiri dari 8 (delapan) unsur kegiatan :

a. Perekaman Data Penduduk;

b. Penghapusan Data Penduduk;

c. Perbaikan Data Penduduk;

d. Pengolahan, Penyajian dan Pendistribusian data penduduk;

e. Pemeliharaan dan Penanganan Masalah (PPM) Perangkat

SIAK;

f. Verifikasi dan Validasi Data Penduduk;

g. Monitoring dan evaluasi Operasional SIAK; dan

h. Pembinaan dan Peningkatan SDM Pengelolaan SIAK.

Pasal 104 …

- 85 -

Pasal 104

(1) Hak akses diberikan kepada petugas yang memenuhi

persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan,

membaca, mengubah, meralat, menghapus dan mengkopi

data serta mencetak data dan dokumen kependudukan.

(3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diberikan

setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.

(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dikecualikan dari data pribadi.

Pasal 105

Perekaman data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

102 huruf a adalah proses input biodata penduduk ke dalam

database bagi penduduk yang berstatus WNI atau WNA untuk

dikeluarkan Nomor Induk Kependudukan;

Pasal 106

Perekaman data penduduk WNI dibedakan atas 2 (dua) macam

kategori penduduk:

a. Penduduk pindah datang; dan

b. Bukan Penduduk Pindah Datang.

Pasal 107

(1) Perekaman data penduduk WNI pindah datang dari luar

wilayah Kota Cilegon dilaksanakan oleh Dinas ;

(2) Perekaman data penduduk WNI pindah datang dalam

wilayah Kota Cilegon dilaksanakan oleh Kecamatan ;

(3) Perekaman data penduduk bukan pindah datang

dilaksanakan oleh Kecamatan;

(4) Perekaman data penduduk WNA dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 108

(1) Penghapusan data penduduk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 102 huruf b adalah proses penghapusan biodata

penduduk dari database bagi penduduk yang berstatus WNI

dan/atau WNA yang memiliki kategori khusus sebagai

berikut :

a. Biodata penduduk WNI pada database, khususnya tanggal

lahir dan jenis kelamin tidak sesuai dengan biodata yang

terdapat dalam surat permohonan penerbitan

perpanjangan dan/atau penggantian KTP-el dan/atau KK;

b. Penduduk …

- 86 -

b. Penduduk yang pindah dari wilayah Kota Cilegon ke

wilayah Kabupaten/Kota, Propinsi, dan/atau Luar Negeri

diluar wilayah Kota Cilegon.

c. Penduduk yang meninggal dunia.

(2) Proses Penghapusan data penduduk dilaksanakan oleh

pemegang Hak Akses tingkat Kabupaten/Kota pada Dinas.

Pasal 109

Perbaikan data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal

102 huruf c adalah proses perubahan biodata penduduk apabila

terjadi kesalahan dengan melampirkan dokumen Kutipan Akta

kelahiran, kutipan Akta perkawinan dan ijazah

Pasal 110

Pengolahan Data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

102 huruf d adalah proses olah database kependudukan pada

komputer server yang berada di Dinas.

Pasal 111

Penyajian Data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

102 huruf d adalah proses penyajian hasil pengolahan data pada

database server dalam bentuk ouput laporan-laporan.

Pasal 112

(1) Pendistribusian Data Penduduk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 102 huruf d adalah proses penyampaian

laporan-laporan hasil pengolahan data penduduk yang

dilakukan secara periodik;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

ke Biro Pemerintahan Tingkat Propinsi;

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di

distribusikan ke Dinas/Instansi/Lembaga dan/atau Pihak

lain atas izin Kepala Dinas.

Pasal 113

(1) Pemeliharaan dan Penanganan Masalah (PPM) Perangkat

SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d

adalah proses perawatan Perangkat Keras (Hardware) dan

Perangkat Lunak (software) utama dan/atau pendukung

dalam peng-operasian Aplikasi SIAK di Kecamatan dan/atau

Dinas;

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas

termasuk penggantian suku cadang Perangkat Keras

(hardware) Perangkat SIAK.

Pasal …

- 87 -

Pasal 114

Kewenangan Dinas dalam PPM :

(1) Memelihara, merawat, dan menjaga keutuhan perangkat

keras (hardware) dan/atau Perangkat Lunak (software) utama

dan/atau pendukung SIAK yang terdiri :

a. Menara jaringan dan semua komponen perangkat keras

(hardware) didalamnya yang berada di lokasi Dinas dan

Kecamatan;

b. Perangkat lunak (software) utama dan/atau pendukung

SIAK pada Dinas dan Kecamatan;

(2) Melakukan Penggantian suku cadang (sparepart) atas

kerusakan yang timbul dari hardware yang menjadi

tanggung jawab Dinas;

Pasal 115

Kewenangan Kecamatan dalam PPM :

(1) Menjaga keamanan, kebersihan dan keutuhan perangkat

keras (hardware) SIAK yang terdiri :

a. Perangkat keras (hardware) dan seluruh komponen

didalamnya yang berada di lokasi Kecamatan

b. Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada huruf a

ayat (1) diatas terdiri dari ;

1. Komputer beserta kelengkapannya;

2. Alat pencetak (printer) beserta kelengkapannya;

3. Kotak pengaman (box wireless) beserta kelengkapan

didalamnya; dan

4. Kamera Digital beserta kelengkapannya.

(2) Melakukan Penggantian suku cadang (sparepart) atas

kerusakan yang timbul dari PC Komputer dan Printer yang

menjadi tanggung jawab Kecamatan;

Pasal 116

(1) Dalam rangka pemeliharaan database kependudukan dan

dalam hal terjadinya perubahan data kependudukan yang

mengakibatkan ketidaksesuaian database kependudukan,

maka Dinas perlu melakukan penyesuaian data yang

dilaksanakan secara berjenjang dengan melaksanakan

verifikasi dan validasi database kependudukan.

(2) Verifikasi Database kependudukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 102 huruf f adalah proses peninjauan,

pemeriksaan, dan pengujian database kependudukan

tentang kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditentukan;

(3) Validasi …

- 88 -

(4) Validasi Database kependudukan adalah proses pemeriksaan

ketepatan dan kebenaran data kependudukan hasil verifikasi


Pasal 117

(1) Verifikasi dan validasi Database kependudukan sebagaimana

dimaksud pada pasal 102 huruf f dilakukan secara periodik

dan berjenjang pada tingkat dinas, kecamatan dan kelurahan

yang melibatkan masyarakat secara langsung.

(2) Verifikasi Database kependudukan pada tingkat dinas,

meliputi proses:

a. Print out data penduduk berdasarkan database

kependudukan yang ada di server Dinas;

b. Pencetakan formulir F.1.01;

c. Pendistribusian formulir F.1.01 dan hasil print out data

kependudukan ke tingkat kecamatan.

(3) Verifikasi Database kependudukan pada tingkat kecamatan

adalah pendistribusian formulir F.1.01 dan hasil print out

data kependudukan ke masing-masing kelurahan yang

sesuai.

(4) Verifikasi Database kependudukan pada tingkat kelurahan

meliputi proses :

a. Pendistribusian hasil print out data kependudukan ke

masyarakat yang bersangkutan;

b. Pendistribusian …

b. Pendistribusian formulir F.1.01 ke penduduk yang

datanya tidak terdapat dalam hasil print out data

kependudukan dan bukan penduduk pendatang dari luar

kota Cilegon;

c. Penduduk melakukan pengecekan hasil print out data

kependudukan yang diterimanya dengan data yang

dimiliki pada saat sekarang;

d. Dalam hal terdapat perubahan dan/ atau ketidaksesuaian

antara hasil print out data kependudukan dengan data

yang dimiliki pada saat sekarang, penduduk melakukan

penyesuaian data pribadinya;

e. Penduduk yang tidak menerima hasil print out data

kependudukan, mengisi formulir F.1.01 secara lengkap

dan sesuai dengan bukti data yang dimiliki;

f. Mengembalikan hasil pengecekan print out data

kependudukan yang sudah disesuaikan atau formulir

F.1.01 ke kelurahan;

(5) Validasi …

- 89 -

(5) Validasi Database kependudukan pada tingkat kelurahan,

meliputi proses :

a. pemeriksaan ketepatan dan kebenaran data dari

penduduk baik yang berasal dari penyesuaian hasil print

out database kependudukan maupun formulir F.1.01 yang

sudah diisi;

b. Menyerahkan data yang sudah divalidasi tersebut ke

tingkat kecamatan untuk dilakukan validasi.

(6) Validasi Database kependudukan pada tingkat kecamatan,

meliputi proses:

a. pemeriksaan ketepatan dan kebenaran data dari tingkat

kelurahan;

b. Menyerahkan data yang sudah divalidasi dari masing-

masing kelurahan ke tingkat dinas.

(7) Validasi Database kependudukan pada tingkat dinas,

meliputi proses:

a. Re-check database kependudukan dan Re-entry bagi

biodata penduduk yang belum masuk ke dalam database;

b. Penghapusan biodata dan/atau data keluarga yang

masuk dalam kategori data hapus;

(8) Penyampaian laporan verifikasi dan Validasi Database

Kependudukan kepada walikota.

Pasal 118

(1) Monitoring dan Evaluasi Operasional SIAK di tingkat

Kecamatan dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan secara periodik selambat-lambatnya 2 (dua)

kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 119

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran operasional

pengelolaan SIAK secara Online dari tempat perekaman data

di Kecamatan ke Dinas, dibentuk Tim Pengelola SIAK oleh

Walikota.

(2) Mekanisme dan prosedur beroperasinya pengelolaan SIAK

dan Pengaturan hak akses dibentuk tim Pengelola SIAK.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 120

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan dilakukan melalui kegiatan :

a. Sosialisasi …

- 90 -

a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang

kependudukan dan Pencatatan sipil;

b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; dan

c. Bimbingan dan penyuluhan kepada aparat di lingkungan

Pemerintah Daerah.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan melalui:

a. Media cetak;

b. Media elektronik;

c. Pemasangan Spanduk, Baligo dan Billboard;

d. Penyebaran brosur / leaflet; dan

e. Open Table di setiap event

(3) Bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat dan aparat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c

dilakukan melalui tatap muka dan atau dialog interaktif.

(4) Pembinaan dan Peningkatan SDM Pengelola SIAK :

a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan baik

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu adanya

perbaikan dan peningkatan tenaga pengelola SIAK.

b. Pembinaan dan Peningkatan terhadap tenaga pengelola

SIAK dilakukan melalui Diklat maupun Bintek.

c. Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat di contoh Tim dengan melibatkan

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah dan Instansi Terkait Lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 121

(1) Pelaksanaan pengawasan Administrasi Kependudukan

dilakukan terhadap seluruh proses penyelenggaraan

pelayanan administrasi kependudukan.

(2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh aparat Pengawasan Fungsional, Instansi

Pelaksana, dan Instansi Vertikal.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 122

(1) Penertiban penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

dilakukan melalui Pembinaan Administrasi Penduduk.

(2) Untuk menunjang pelaksanaan penertiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim dengan

melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cilegon dan

Instansi Vertikal.

BAB …

- 91 -

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil yang berlaku saat Peraturan Walikota ini ditetapkan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti

sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 124

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada pada saat

Peraturan Walikota Kota ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan

Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 1 November 2016

WALIKOTA CILEGON

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

RATU ATI MARLIATI BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 101

Documents

BERITA DAERAH KOTA CILEGONdisdukcapil.cilegon.go.id/download/67583531700perwal_101_2016_adminduk.pdf · c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (9), Pasal 32, Pasal 53