BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 67 TAHUN .rukun tetangga (rt) dan rukun warga (rw) di kabupaten

  • View
    249

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 67 TAHUN .rukun tetangga (rt) dan rukun warga (rw) di...

BERITA DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 67 TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 67 TAHUN 2011

TENTANG

RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPAT EN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musayawarah dan atau pemilihan secara lebih baik, tertib dan teratur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);

3

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22).

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG RUKUN TETANGGA (RT)

DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan dipimpin Camat.

5. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh Kepala Desa.

6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan dan dipimpin Lurah.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepnentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Neagara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bandung.

9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung.

4

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Perangkat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat di Kecamatan.

12. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa di Desa

13. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu lurah di Kelurahan.

14. Keputusan Camat adalah semua Keputusan yang merupakan Pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah atasannya dan kebijakan Camat yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

15. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

16. Rukun Warga, untuk selanjutnya di singkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT (dan atau pemilihan) diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh (Pemerintah Desa atau Kelurahan) Kepala Desa/Lurah.

17. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh (Pemerintah Desa atau Kelurahan) Kepala Desa/Lurah.

18. Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh pengurus Rukun Tetangga.

19. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.

20. Stempel adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah yang telah ditandatangani oleh Ketua RT dan RW yang diberi wewenang oleh dan atas nama RT dan RW.

21. Kop/Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah yang memuat sebutan RT dan RW yang bersangkutan.

22. Papan Nama adalah papan nama/plang yang menerangkan nama RT dan RW yang bersangkutan.

23. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari warga masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif sendiri, guna mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahte