Sistem Pemerintahan JepangJepang adalah sebuah negara kepulauan
yang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Jepang
merupakan sebuah negara yang paling disegani di wilayah Asia karena
memiliki tekhnologi yang jauh lebih maju dibandng dengan
negara-negara di sekitarnya. Di Jepang terdapat 47 pemerintah
daerah tingkat prefektur (setingkat provinsi) dan memiliki lebih
dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Para kepala
pemerintah daerah tersebut dipilih oleh rakyat setempat melalui
pemilihan. Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang
monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar
Jepang. Mengenai sistem pemerintahan, Jepang menjalankan sistem
pemerintahan parlementer, sama seperti yang dijalankan di Negara
Inggris dan Kanada. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah
konstitusi atau Udang-Undang Dasar yang didasarkan pada tiga
prinsip, yaitu : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak - hak asasi
manusia, dan penolakan perang. Di dalam konstitusi ini juga
menetapkan tentang tiga kemandirian badan pemerintah yang terdiri
dari : * Badan Legislatif biasa disebut Diet atau parlemen * Badan
Eksekutif terdiri dari anggota kabinet * Badan Yudikatif berfungsi
sebagai pengadilan hukum Di Jepang, jabatan kepala negara ada di
tangan Kaisar. Walaupun demikian, fungsi Kaisar sebagai kepala
negara hanyalah sebagai seremonial belaka. Karena kedudukan Kaisar
sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai simbol dan
pemersatu rakyat. Sehingga Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai
kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan
diplomatik. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan ada di
tangan perdana menteri. Diet sebagai badan tertinggi dari kekuasaan
negara juga berfungsi sebagai pembuat undangundang. Anggota Diet
terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 anggota dan Majelis Tinggi
dengan 242 anggota. Para anggota Diet akan memilih Perdana Menteri
dari kalangan mereka sendiri. Kemudian Perdana Menteri terpilih
akan membentuk kabinet. Kabinet akan bertugas dibawah kepemimpinan
Perdana Menteri, tetapi kabinet dalam mejalankan tugasnya akan
bertanggungjawab kepada Diet. Kewenangan Yudikatif ada di tangan
Mahkamah Agung serta pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Di
Jepang, pengadilan-pengadilan yang mengurusi masalah hukum terdiri
dari: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir
(menangani kasus ringan, seperti pelanggaran lalu lintas). Mahkamah
Agusng sendiri terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim
lainnya. Ketua Mahkamah Agung dan semua anggotanya ditunjuk oleh
cabinet
ParlemenJepang menganut sistem negara monarki konstitusional
yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala
negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalamkonstitusi
sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat". Kekuasaan pemerintah
berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih
Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan
rakyat Jepang.[29]
Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan
diplomatik.
Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk
mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis
Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480
anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh
rakyat setiap 4 tahun sekali atau setelah majelis rendah
dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan
yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh
rakyat. Warganegara Jepang berusia 20 tahun ke atas memiliki hak
untuk memilih.[10]
Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri.
Perdana Menteri adalah salah seorang anggota parlemen dari partai
mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal (LDP) berkuasa
di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu
terbentuk pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan
partai oposisi. Partai oposisi terbesar di Jepang adalah Partai
Demokratik Jepang.[30]
Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana
Menteri diangkat melalui pemilihan di antara anggota
Parlemen.[31]
Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing memiliki
calon
perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan.
Pada praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di
parlemen. Menteri-menteri kabinet diangkat oleh Perdana Menteri.
Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan keputusan
Parlemen Jepang persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri
kabinet.[33] [32]
, dan memberi
Perdana Menteri memerlukan dukungan dan
kepercayaan dari anggota Majelis Rendah untuk bertahan sebagai
Perdana Menteri.
Keluarga kekaisaranKaisar Akihito adalah Kaisar Jepang yang
sekarang. Kaisar Akihito naik takhta sebagai kaisar ke-125 setelah
ayahandanya, Kaisar Hirohitomangkat pada 7 Januari 1989. Upacara
kenaikan tahta Kaisar [34] Akihito dilangsungkan pada 12 November
1990. Putra Mahkota Naruhito, menikah dengan Putri Mahkota Masako
yang berasal dari kalangan rakyat biasa, dan dikaruniai anak
perempuan bernama Aiko (Putri Toshi). Adik dari Putra Mahkota
Naruhito bernama Pangeran Akishino, menikah dengan Kiko Kawashima
yang juga berasal dari rakyat biasa. Pangeran Akishino memiliki dua
anak perempuan (Putri Mako dan Putri Kako), serta anak laki-laki
bernama Pangeran Hisahito
Dari yahoo answer.. Jepang menganut sistem negara monarki
konstitusional berdasarkan sistem Britania, dengan parlemen dua
kamar yang disebut Kokkai. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis
Rendah Jepang (Shuugi-in, 480 kursi); dan Majelis Tinggi Jepang
(Sangi-in, 247 kursi). Warganegara Jepang yang berusia 20 tahun ke
atas memiliki hak untuk memilih. Kabinet Jepang beranggotakan
Perdana Menteri dan para Menteri. Perdana Menteri merupakan salah
seorang anggota parlemen yang dilantik oleh rekan-rekan sejawatnya.
Perdana Menteri berkuasa melantik menteri-menteri yang lain. Partai
Demokrat Liberal (LDP) memerintah sejak 1955 (kecuali 1993) dan
didirikan sebagai gabungan dua partai konservatif: partai Liberal
dan partai Demokrasi. LDP kini memerintah bersama dengan partai
agama Buddha, Partai Komeito Baru. Partai-partai oposisi termasuk
Partai Demokrasi, Partai Demokrasi Sosial dan Partai Komunis.
Jepang memiliki sebuah keluarga kekaisaran yang diketuai oleh
seorang kaisar, yang juga merupakan kepala negara Jepang. Namun, ia
hanya memainkan peranan dalam upacara-upacara istiadat dan tidak
memiliki kekuasaan apapun yang berkaitan dengan pemerintahan
negara. Kaisar Jepang merupakan lambang perpaduan negara dan rakyat
Jepang. kaisar pada masa ini adalah Akihito, kaisar yang ke-125. Ia
naik takhta setelah ayahandanya Hirohito, mangkat pada 7 Januari
1989. Ia ditabalkan pada 12 November 1990. Anandanya, Putra Mahkota
Naruhito, menikah dengan rakyat biasa, Masako Owada, dan dikaruniai
seorang anak perempuan, Puteri Aiko.
