SKENARIO 4HUJAN LAGI., DB LAGISetiap menjelang musim hujan,
puskemas A selalu disibukkan dengan kejadian DBD (Demam Berdarah
Dengue). Tujuh dari 8 desa di wilayah puskemas merupakan desa
endemis, sedangkan 1 desa yang lain merupakan desa sporadis.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyakit ini
baik melalui Upaya Kesehatan Perorangan maupun Upaya Kesehatan
Masyarakat. Peran serta masyarakat juga tidak henti-hentinya
digiatkan terutama melalui kegiatan PSN maupun surveilans desa
siaga.1. Identifikasi dan Klasrifikasi Kata Kata Sulita. Desa
SporadisSuatu daerah yang penduduknya terjangkit suatu penyakit
tertentu minimal 1-2 tahunb. Desa EndemisDesa yang penduduknya
terjangkit penyakit tertentu selama 3 tahun berturut-turut.c. Desa
SiagaDesa yang penduduknya memiliki kesiapan secara sumber daya dan
memiliki kemauan untuk mengatasi masalah kesehatan, bencana dan
kegawatdaruratan secara mandiri.d. Kegiatan PSNPemberantasan sarang
nyamuk (contoh : 3M)
2. Rumusan Masalaha. Apa hubungan antara musim hujan dengan
timbulnya DBD?b. Apa saja UKP dan UKM terkait DBD (puskesmas)?c.
Apa saja surveillance desa siaga terkait DBD oleh puskesmas?d.
Apakah ada perbedaan perlakuan antara daerah endemis dan daerah
sporadis?e. Apa saja upaya masyarakat terkait PSN?f. Bagaimana cara
mencegah penyakit agar tidak muncul di tahun berikutnya?g. Apa
tindakan awal yang bisa dilakukan sebagai dokter puskesmas terkait
kasus?
3. Analisis Masalaha. Musim Hujan DBD Vector : nyamuk Aedes sp.
suka genangan air. Musim hujan banyak genangan air (kaleng, botol,
tutup tempat sampah, dll) meningkatkan pertumbuhan vector.
Kelembaban meningkat fase hidup nyamuk meningkat penularan penyakit
meningkat. Air genangan telur nyamuk menetas 10-12 hari nyamuk
dewasa kontak dengan manusia 4-7 hari KLINIS Nyamuk dewasa suka
bertelur di air yang tenang dan bersih.b. UKP kuratif penderita
DBDUKM Penyuluhan 3MAbatisasi pemberantasan jentik pada penampungan
airPenyelidikan epidemiologi.c. Masyarakat di desa tersebut
diberdayakan secara mandiri untuk mengetahui masalah kesehatan di
lingkungannya.Prinsip : 1. Melihat, menfengar, mencatat sumber
masalah kesehatan.2. Melaporkan ke pihak berwenang.3. Pencegahan
dan penanganan sederhana.Puskesmas mendidik masyarakat.d. Daerah
endemis dan sporadicPerlakuan yang diberikan sama, karena desa
sporadic jika dibiarkan saja, atau tidak segera ditangani dapat
menjadi endemic.Sporadic FluktuatifEndemis konstane. 3M + Mengganti
air pada vas bunga, min 1 minggu sekali Memperbaiki saluran air
yang tidak lancer Memasang kawat kas Pencahayaan memadai Memelihara
predator alami (ikan kepala timah, dll) Fogging (nyamuk Aedes) dan
spraying Jumantik (juru pemantau jentik)f. H. L. Blum derajat
kesehatan dipengaruhi oleh perilaku (3M+), lingkungan, genetic,
pelayanan kesehatanPencegahan tahun berikutnya surveillens evaluasi
dan perbaikan.g. Dokter puskesmas Kuratif Penyelidikan epidemiologi
(jumlah dan perilaku) Lapo ke dinas kesehatan Ketahui karakteristik
DBD (dengan komplikasi atau tanpa komplikasi)
4. Peta KonsepDBDUKMUKPPUSKESMASMUSIM HUJAN
5. Sasaran Belajara. Struktur organisasi dan tata kerja
puskesmasb. Upaya kesehatan di puskesmasc. Perbedaan UKP dan UKMd.
Pelayana kesehtan yang bersifat promotive, preventif, kuratif, dan
rehabilitativee. Tingkat endemisitas DBDf. Kegiatan pemberantasan
DB oleh puskesmas maupun masyarakatg. Konsep, kriteria, dan
kegiatan desa siagah. Pelayanan kesehatan dasari. Perilaku hidup
bersih dan sehatj. Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
BELAJAR MANDIRI
A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESMAS
Kedudukan, Organisasi Dan Tata Kerja Puskesmas Kepala Puskesmas
Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan Puskesmas yang dapat
dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional Kepala
Urusan Tata Usaha Mengurusi bidang kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan surat menyurat serta pencatatan dan pelaporan Unit
: I - III Pelaksana teknis Puskesmas Pembantu Unit : IV - VII
Pelaksana Teknis Urusan Tata Usaha Unit I Melaksanakan kegiatan
Kesejahteraan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, dan Perbaikan Gizi
Unit II Melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan
penyakit, khususnya imunisasi, kesehatan lingkungan dan
laboratorium Unit III Melaksanakan kegiatan Kesehatan Gigi dan
Mulut, Kesehatan tenaga Kerja dan Lansia (lanjut usia) Unit IV
Melaksanakan kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan
Sekolah dan Olah Raga, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Mata dan kesehatan
khusus lainnya Unit V Melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan
pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan Penyuluhan Kesehatan
Masyarakat Unit VI Melaksanakan kegiatan pengobatan Rawat Jalan dan
Rawat Inap (Puskesmas Perawatan) Unit VII Melaksanakan pengelolaan
Farmasi1. Kepala Puskesmas 2. Unit Tata Usaha, Bertanggung Jawab
Dalam Pengelolaan: A. Data Dan InformasiB. Perencanaan Dan
PenilaianC. Keuangan D. Umum Dan Kepegawaian3. Unit Pelaksana
Teknis FungsionalA. Upaya Kesehatan Masyarakat B. Upaya Kesehatan
Perorangan 4. Jaringan Pelayanan Puskesmas A. Puskesmas Pembantu B.
Puskesmas Keliiling C. Bidan Di DesaTata Kerja Puskesmas1. Dengan
Kantor KecamatanDalam melaksanakan fungsinya, puskesmas
berkoordinasi dengan kantor kecamatanmelalui pertemuan berkala yang
diselenggarakan di tingkat kecamatan. Koordinasitersebut mencakup
perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan danpengendalian
serta penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi penggalian sumber
dayamasyarakat oleh puskesmas, koordinasi dengan kantor kecamatan
mencakup pulakegiatan fasilitasi.
2. Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/KotaPuskesmas adalah unit
pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengandemikian
secara teknis dan administratif, puskesmas bertanggungjawab kepada
DinasKesehatan Kabupaten/Kota. Sebaliknya Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kotabertanggungjawab membina serta memberikan bantuan
administratif dan teknis kepada puskesmas.
3. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata PertamaSebagai
mitra pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh
lembagamasyarakat dan swasta, puskesmas menjalin kerjasama termasuk
penyelenggaraanrujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan.
Sedangkan sebagai pembinaupaya kesehatan bersumberdaya masyarakat,
puskesmas melaksanakan bimbinganteknis, pemberdayaan dan rujukan
sesuai kebutuhan.
4. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan RujukanDalam
menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatanmasyarakat, puskesmas menjalin kerjasama yang erat dengan
berbagai pelayanankesehatan rujukan. Untuk upaya kesehatan
perorangan, jalinan kerjasama tersebutdiselenggarakan dengan
berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan seperti rumah sakit
(kabupaten/kota) dan berbagai balai kesehatan masyarakat (balai
pengobatan penyakit paru-paru, balai kesehatan mata masyarakat,
balai kesehatan kerja masyarakat, balai kesehatan olahraga
masyarakat, balai kesehatan jiwa masyarakat, balai kesehatan indra
masyarakat). Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat, jalinan
kerjasama diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan
kesehatan masyarakat rujukan, seperti Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai
Laboratorium Kesehatan serta berbagai balai kesehatan masyarakat.
Kerjasama tersebut diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan
yang menyeluruh dalam koordinasi Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
5. Dengan Lintas SektorTanggungjawab puskesmas sebagai unit
pelaksana teknis adalah menyelenggarakansebagian tugas pembangunan
kesehatan yang dibebankan oleh Dinas KesehatanKabupaten/Kota. Untuk
mendapat hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunankesehatan
tersebut harus dapat dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor
terkait yang ada di tingkat kecamatan. Diharapkan di satu pihak,
penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kecamatan tersebut
mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, sedangkan di pihak
lain pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat
kecamatan berdampak positif terhadap kesehatan.
6. Dengan MasyarakatSebagai penanggungjawab penyelenggaraan
pembangunan kesehatan di wilayahkerjanya, puskesmas memerlukan
dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dansubjek pembangunan.
Dukungan aktif tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan
Penyantun Puskesmas (BPP) yang menghimpun berbagai potensi
masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, orgasnisasi
kemasyarakatan, serta dunia usaha. BPP tersebut berperan sebagai
mitra puskesmas dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan.B.
UPAYA KESEHATAN DI PUSKESMAS
Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas,
yakni terwujudnya Kecamatan Sehat Menuju Indonesia Sehat, puskesmas
bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan
upaya kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari sistem
kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni:1. Upaya
Kesehatan WajibUpaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang
ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta
yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat
kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus
diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah
Indonesia. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah:a. Upaya Promosi
Kesehatanb. Upaya Kesehatan Lingkunganc. Upaya Kesehatan Ibu dan
Anak serta Keluarga Berencanad. Upaya Perbaikan Gizie. Upaya
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menularf. Upaya Pengobatan2.
Upaya Kesehatan PengembanganUpaya kesehatan pengembangan puskesmas
adalah upaya yang ditetapkan berdasarkanpermasalahan kesehatan yang
ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan
puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar
upayakesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yakni:a. Upaya
Kesehatan Sekolahb. Upaya Kesehatan Olah Ragac. Upaya Perawatan
Kesehatan Masyarakatd. Upaya Kesehatan Kerjae. Upaya Kesehatan Gigi
dan Mulutf. Upaya Kesehatan Jiwag. Upaya Kesehatan Matah. Upaya
Kesehatan Usia Lanjuti. Upaya Pembinaan Pengobatan TradisionalUpaya
laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta
upaya pencatatan dan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga
upaya ini merupakan pelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan
upaya pengembangan puskesmas.Perawatan kesehatan masyarakat
merupakan pelayanan penunjang, baik upaya kesehatan wajib maupun
upaya kesehatan pengembangan. Apabila perawatan kesehatan
masyarakat menjadi permasalahan spesifik di daerah tersebut, maka
dapat dijadikan sebagai salah satu upaya kesehatan pengembangan.
Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula bersifat upaya
inovasi, yakniupaya lain di luar upaya puskesmas tersebut di atas
yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan dan pelaksanaan upaya
inovasi ini adalah dalam rangka mempercepattercapainya visi
puskesmas.Pemilihan upaya kesehatan pengembangan ini dilakukan oleh
puskesmas bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan
mempertimbangkan masukan dari BPP. Upaya kesehatan pengembangan
dilakukan apabila upaya kesehatan wajib puskesmas telah terlaksana
secara optimal, dalam arti target cakupan serta peningkatan mutu
pelayanan telah tercapai. Penetapan upaya kesehatan pengembangan
pilihan puskesmas ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Dalam keadaan tertentu, upaya kesehatan
pengembangan puskesmas dapat pula ditetapkan sebagai penugasan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Apabila puskesmas belum mampu
menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan, padahal menjadi
kebutuhan masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
bertanggunjawab dan wajib menyelenggarakannya. Untuk itu Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota perlu dilengkapi dengan berbagai unit
fungsional lainnya. Dalam keadaan tertentu, masyarakat membutuhkan
pula pelayanan rawat inap. Untuk ini di puskesmas dapat
dikembangkan pelayanan rawat inap tersebut, yang dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan berbagai persyaratan tenaga,
sarana dan prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan. Lebih
lanjut, di beberapa daerah tertentu telah muncul pula kebutuhan
masyarakat terhadap pelayanan medik spesialistik. Dalam keadaan
ini, apabila ada kemampuan, di puskesmas dapat dikembangkan
pelayanan medik spesialistik tersebut, baik dalam bentuk rawat
jalan maupun rawat inap. Keberadaan pelayanan medik spesialistik di
puskesmas hanya dalam rangka mendekatkan pelayanan rujukan kepada
masyarakat yang membutuhkan. Status dokter dan atau tenaga
spesialis yang bekerja di puskesmas dapat sebagai tenaga konsulen
atau tenaga tetap fungsional puskesmas yang diatur oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Perlu diingat meskipun puskesmas
menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik dan memiliki tenaga
medis spesialis, kedudukan dan fungsi puskesmas tetap sebagai
saranapelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayaan
kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
C. PERBEDAAN UKP DAN UKM
Upaya Kesehatan Masyarakat Yang selanjutnya disingkat UKM adalah
setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakatUpaya kesehatan
masyarakat tingkat pertama meliputi: upaya kesehatan masyarakat
esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya
kesehatan masyarakat esensial pelayanan promosi kesehatan;
pelayanan kesehatan lingkungan; pelayanan kesehatan ibu, anak, dan
keluarga berencana; pelayanan gizi; dan pelayanan pencegahan dan
pengendalian penyakit. Harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas
untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota
bidang kesehatan.
Upaya kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya
kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang
sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan
intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah
kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang
tersedia di masing-masing Puskesmas.
Upaya Kesehatan Perseorangan Yang selanjutnya disingkat UKP
adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan
kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan
penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan
kesehatan perseorangan.Pelaksanaan1) rawat jalan; 2) pelayanan
gawat darurat; 3) pelayanan satu hari (one day care); 4) home care;
dan/atau 5) rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan
kesehatan. Dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional
dan standar pelayananD. PELAYANAN KESEHATAN YANG BERSIFAT
PROMOTIVE, PREVENTIF, KURATIF, DAN REHABILITATIVE
Promotif Secara umum, preventif merupakan upaya untuk
meningkatkan status atau derajat kesehatan. Contoh: Penyediaan
makanan sehat cukup kualitas dan kuantitasnya Penyediaan air rumah
tangga yang baik Perbaikan cara pembuangan sampah Usaha kesehatan
jiwa agar tercapai perkembangan kepribadian yang baik Pendidikan
kesehatan kepada masyarakat
Preventif Secara umum, preventif merupakan upaya promosi
kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit yang sasarannya adalah
kelompok dengan resiko lebih tinggi untuk terkena suatu penyakit.
Contoh: Vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu Isolasi
penderitapenyakit menular Pencegahan terjadinya kecelakaan baik di
tempat-tempat umum maupun di tempat kerja
Promotif dan preventif menurut Leavel dan Clark Definisi: suatu
pendidikan kesehatan, dimana suatu penerapan konsep pendidikan di
bidang kesehatan berupa suatu kegiatan untuk membantu individu,
kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan atau
perilakunya Manfaat: Menurunkan angka kesakitan Meningkatkan
presentase kasus yang di deteksi dini Menurunkan kejadian
komplikasi Meningkatkan kualitas hidup
Promotif dan preventif Demam BerdarahVaksin dan obat belum
ditemukanPerlu strategi paling efektif untuk pengendalianPemutusan
rantai penularanGerakan PSNPeningkatan kewaspadaan
diniPenanggulangan KLBPenatalaksanaan kasus
Kuratif Demam Berdarah Protokol 1 : Penanganan tersangka
(probable) DBD dewasa tanpa syok
Protokol 2 : Pemberian cairan pada tersangka DBD dewasa di ruang
rawat
Protokol 3 : Penatalaksanaan DBD dengan peningkatan Ht
>20%
Protokol 4 : Penatalaksanaan Perdarahan Spontan pada DBD
dewasa
Protokol 5 : Tatalaksana SSD pada dewasa
Rehabilitatif Pemulihan kondisi fisik melalui : Makanan bergizi
Vitamin Istirahat cukup Mencegah penularan di ruang perawatan
pasien
E. TINGKAT ENDEMISITAS DBD
Endemis merupakan suatu daerah yang selama 3 tahun
berturut-turut ada penduduknya yang terkena suatu penyakit (dalam
hal ini DB) Indonesia merupakan daerah endemis demam berdarah, hal
ini dibuktikan dengan data berikut
Pada tahun 2005 ada 32 dari 33 provinsi di Indonesia yang ada
penduduknya yang terjangkit DB dan bertahan hingga tahun 2009
(lebih dari 3 tahun berturut-turut)Strata endemisitas merupakan
suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu daerah
dikatakan endemis tinggi, sedang, atau rendahStrata endemisitas
dihitung dengan menggunakan Angka Insidensi (AI) atau Incidence
Rate (IR), apabila : AI > 50 per 100.000 penduduk maka daerah
tersebut termasuk endemis tinggi AI 20-50 per 100.000 penduduk maka
daerah tersebut termasuk endemis sedang AI < 20 per 100.000
penduduk maka daerah tersebut termasuk endemis rendahBerikut data
insidensi DB dari masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun
2009, dari data tersebut dapat diketahui mana daerah yang termasuk
endemis tinggi, sedang, atau rendah
F. KEGIATAN PEMBERANTASAN DB OLEH PUSKESMAS MAUPUN
MASYARAKAT
Upaya pemberantasan penyakit demam berdarah dengue dilaksanakan
dengan cara tepat guna oleh pemerintah dengan peran serta
masyarakat yang meliputi : (1) pencegahan, (2) penemuan,
pertolongan dan pelaporan, (3) penyelidikan epidemiologi dan
pengamatan penyakit demam berdarah dengue, (4) penanggulangan
seperlunya, (5) penanggulangan lain dan (6) penyuluhan.1.
PENCEGAHANPencegahan dilaksanakan oleh masyarakat di rumah dan
Tempat umum dengan melakukan Pemberantasan sarang Nyamuk (PSN) yang
meliputi:a. Menguras tempat penampungan air sekurang-kurangnya
seminggu sekali, atau menutupnya rapat-rapat.b. Mengubur barang
bekas yang dapat menampung airc. Menaburkan racun pembasmi jentik
(abatisasi)d. Memelihara ikane. Cara-cara lain membasmi jentik.
2. PENEMUAN, PERTOLONGAN DAN PELAPORANPenemuan, pertolongan dan
pelaporan penderita penyakit demam berdarah dengue dilaksanakan
oleh petugas kesehatan dan masyarakat dengan cara-cara sbb:a.
Keluarga yang anggotanya menunjukkan gejala penyakit demam berdarah
dengue memberikan pertolongan pertama (memberi minum banyak,
kompres dingin dan dan obat penurun panas yang tidak mengandung
asam salisilat) dan dianjurkan segera memeriksakan kepada dokter
atau unit pelayanan kesehatan.b. Petugas kesehatan melakukan
pemeriksaan, penentuan diagnosa dan pengobatan/perawatan sesuai
dengan keadaan penderita dan wajib melaporkan kepada puskesmas.c.
Kepala keluarga diwajibkan segera melaporkan kepada lurah/kepala
desa melalui kader, ketua RT/RW, Ketua Lingkungan/Kepala Dusun.d.
Kepala asrama, ketua RT/RW, Ketua Lingkungan, Kepala Dusun yang
mengetahui adanya penderita/tersangka diwajibkan untuk melaporkan
kepada Puskesmas atau melalui lurah/kepala desa.e. Lurah/Kepala
Desa yang menerima laporan, segera meneruskannya kepada
puskesmas.f. Puskesmas yang menerima laporan wajib melakukan
penyelidikan epidemiologi dan pengamatan penyakit.3. PENGAMATAN
PENYAKIT DAN PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGIa. pengamatan penyakit
dilaksanakan oleh Puskesmas yang menemukan atau menerima laporan
penderita tersangka untuk:1) Memantau situasi penyakit demam
berdarah dengue secara teratur sehingga kejadian luar biasa dapat
diketahui sedini mungkin2) Menentukan adanya desa rawan penyakit
demam berdarah dengue.b. Penyelidikan epidemiologi dilaksanakan
oleh petugas kesehatan dibantu oleh masyarakat, untuk mengetahui
luasnya penyebaran penyakit dan langkah-langkah untuk membatasi
penyebaran penyakit sebagai berikut:1) Petugas Puskesmas melakukan
penyelidikan epidemiologi.2) Keluarga penderita dan keluarga lain
disekitarnya membantu kelancaran pelaksanaan penyelidikan.3) Kader,
Ketua RT/RW, Ketua lingkungan, Kepala Dusun, LKMD, membantu petugas
kesehatan dengan menunjukkan rumah penderita/tersangka dan
mendampingi petugas kesehatan dalam pelaksanaan penyelidikan
epidemiologi.c. Kepala Puskesmas melaporkan hasil penyelidikan
epidemiologi dan adanya kejadian luar biasa kepada Camat dan Dinas
Kesehatan Dati II, disertai rencana penanggulangan seperlunya.4.
PENANGGULANGAN SEPERLUNYAa. Penanggulangan seperlunya dilakukan
oleh petugas kesehatan dibantu oleh masyarakat untuk membatasi
penyebaran penyakit.b. Jenis kegiatan yang dilakukan disesuaikan
dengan hasil penyelidikan epidemiologi sebagai berikut:1) Bila:
ditemukan penderita/tersangka demam berdarah dengue lainnya, atau
ditemukan 3 atau lebih penderita panas tanpa sebab yang jelas dan
ditemukan jentik dilakukan penyemprotan insektisida (2 siklus
interval 1 minggu) disertai penyuluhan di rumah penderita/tersangka
dan sekitarnya dalam radius 200 meter dan sekolah yang bersangkutan
bila penderita/tersangka adalah anak sekolah.2) Bila terjadi
Kejadian Luar Biasa atau wabah, dilakukan penyemprotan insektisida
(2 siklus dengan interval 1 minggu) dan penyuluhan di seluruh
wilayah yang terjangkit.3) Bila tidak ditemukan keadaan seperti di
atas, dilakukan penyuluhan di RW/Dusun yang bersangkutan.c. Langkah
Kegiatan1) Pertemuan untuk musyawarah masyarakat desa dan
RW/Lingkungan/Dusun2) Penyediaan tenaga untuk pemeriksa jentik dan
penyuluhan untuk dilatih3) Pemantauan hasil pelaksanaan di tiap
RW/lingkungan/Dusun.
G. KONSEP, KRITERIA, DAN KEGIATAN DESA SIAGA
Konsep Desa Siaga Sesuai dengan SK Menkes No.564 tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Siaga, yang dimaksud Desa Siaga
adalah: Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan
kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi
masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan,
secara mandiri. Desa yang dimaksud disini dapat berarti kelurahan
atau istilah-istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan yang diakui dan dihormati dalam Pemerintah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Depkes RI, 2008). Desa Siaga
digerakkan dengan melibatkan seluruh warga desa yang dimotori oleh
kader-kader terlatih untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan
dan ancaman bahaya potensial yang mengancam warga desa. Desa Siaga
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat desa yang sehat, serta peduli
dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya melalui
peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang
pentingnya kesehatan, Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan
masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan
gangguan kesehatan (bencana, wabah, kegawat-daruratan dan
sebagainya), meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan
perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya kesehatan lingkungan
di desa, dan meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa
untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan. Menurut Depkes RI
(2008), Desa Siaga merupakan desa yang mempunyai/ memiliki kesiapan
sumber daya dan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah
kesehatan, dengan demikian Desa Siaga mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut: 1. Memiliki pemimpin atau tokoh masyarakat yang peduli
terhadap masalah kesehatan. 2. Memiliki organisasi kemasyarakatan
yang peduli terhadap masalah kesehatan. 3. Mempunyai berbagai Upaya
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 4. Mempunyai Poskesdes.
5. Memiliki sistem surveilans penyakit. 6. Mempunyai sistem
pelayanan kegawat-daruratan (safe community). 7. Mempunyai sistem
pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat. 8. Warga desa menerapkan
PHBS Dalam upaya mengembangkan Desa Siaga, perlu melibatkan
berbagai unsur pimpinan masyarakat. Unsur pimpinan masyarakat
merupakan pendukung utama Program Desa Siaga. Untuk mempermudah
strategi intervensi, sasaran pengembangan Desa Siaga dibedakan
menjadi tiga jenis, yaitu : 1. Sasaran Primer yaitu semua individu
dan keluarga di desa, yang diharapkan mampu melaksanakan hidup
sehat, serta peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di
wilayah desanya. 2. Sasaran Sekunder yaitu pihak-pihak yang
mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan
keluarga atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan
perilaku tersebut,seperti tokoh masyarakat. Termasuk tokoh agama,
tokoh perempuan dan pemuda, kader serta petugas kesehatan. 3.
Sasaran Tersier yaitu pihak-pihak yang diharapkan memberikan
dukungan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga,
sarana dan lain-lain, seperti Kepala Desa, Camat, para pejabat
terkait, LSM, swasta, para donatur dan pemangku kepentingan
lainnya. Dalam Kepmenkes RI No. 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dicantumkan indikator
keberhasilan yang terdiri dari indikator masukan, indikator proses,
indikator keluaran dan indikator dampak. 1. Yang termasuk dalam
Indikator Masukan adalah: a. Ada/tidaknya Forum Masyarakat Desa b.
Ada/tidaknya Poskesdes c. Berfungsi/tidaknya UKBM dan sarana
bangunan serta pelengkapan/peralatannya d. Ada/tidaknya UKBM yang
dibutuhkan masyarakat e. Ada/tidaknya tenaga kesehatan (minimal
bidan) 2. Indikator proses adalah indikator untuk mengukur seberapa
aktif upaya yang dilaksanakan di suatu Desa dalam rangka
pengembangan Desa Siaga. Indikator proses terdiri atas hal-hal
berikut: a. Frekuensi pertemuan Forum Masyarakat Desa b.
Berfungsi/tidaknya Poskesdes c. Berfungsi/tidaknya UKBM yang ada d.
Berfungsi/tidaknya Sistem Kegawatdaruratan dan Penanggulangan
Kegawatan dan bencana e. Berfungsi/tidaknya System Surveilance
berbasis masyarakat f. Ada/tidaknya kegiatan kunjungan rumah untuk
Kadarzi dan PHBS 3. Indikator Keluaran adalah indikator untuk
mengukur seberapa besar hasil kegiatan yang dicapai di suatu Desa
dalam rangka pengembangan Desa Siaga. Indikator keluaran terdiri
atas hal-hal sebagai berikut: a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar
Poskesdes b. Cakupan pelayanan UKBM-UKBM lain c. Jumlah kasus
kegawatdaruratan dan KLB dilaporkan d. Cakupan rumah tangga yang
mendapat kunjungan rumah untuk Kadarzi dan PHBS
4. Indikator Dampak adalah indikator untuk mengukur seberapa
besar dampak dari hasil kegiatan di Desa dalam rangka pengembangan
Desa Siaga. Indikator Dampak terdiri atas hal-hal berikut: a.
Jumlah penduduk yang menderita sakit b. Jumlah penduduk yang
menderita gangguan jiwa c. Jumlah ibu melahirkan yang meninggal
dunia d. Jumlah bayi dan balita yang meninggal dunia e. Jumlah
balita dengan gizi buruk
Kriteria Desa Siaga Terdapat forum masy. Desa Terdapat sarana
yankesdas Terdapat ukbm sesuai kebutuhan Dibina puskesmas Terdapat
sistem pengamatan penyakit dan faktor resiko berbasis masy.
Terdapat sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana berbasis
masy Terdapat sistem pembiayaan kesehatan berbasis masy. Terdapat
upaya dan terwujudnya lingkungan yang sehat Terdapat upaya dan
terwujudnya PHBS Terdapat upaya dan terwujudnya keluarga sadar
giziSuatu desa dikatakan menjadi desa siaga apabila memenuhi
kriteria berikut (Depkes, 2006) :1. Memiliki 1 orang tenaga bidan
yang menetap di desa tersebut dan sekurang-kurangnya 2 orang kader
desa.2. Memiliki minimal 1 bangunan pos kesehatan desa (poskesdes)
beserta peralatan dan perlengkapannya. Poskesdes tersebut
dikembangkan oleh masyarakat yang dikenal dengan istilah upaya
kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang melaksanakan
kegiatan-kegiatan minimal : Pengamatan epidemiologis penyakit
menular dan yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa serta
faktor-faktor risikonya. Penanggulangan penyakit menular dan yang
berpotensi menjadi KLB serta kekurangan gizi. Kesiapsiagaan
penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan. Pelayanan
kesehatan dasar, sesuai dengan kompetensinya. Kegiatan pengembangan
seperti promosi kesehatan, kadarzi, PHBS, penyehatan lingkungan dan
lain-lain.4 Kriteria Pengembangan Tahap bina. Tahap ini forum
masyarakat desa mungkin belum aktif, tetapi telah ada forum atau
lembaga masyaratak desa yang telah berfungsi dalam bentuk apa saja
misalnya kelompok rembuk desa, kelompok pengajian, atau kelompok
persekutuan doa. Tahap tambah. Pada tahap ini, forum masyarakat
desa talah aktif dan anggota forum mengembangkan UKBM sesuai
kebutuhan masyarakat , selain posyandu. Demikian juga dengan
polindes dan posyandu sedikitnya sudah oada tahap madya. Tahap
kembang. Pada tahap ini, forum kesehatan masyarakat telah berperan
secara aktif,dan mampu mengembangkan UKBMsesuai kebutuhan dengan
biaya berbasis masyarakat.Jika selama ini pembiyaan kesehatan oleh
masyarakat sempat terhenti karena kurangnya pemahaman terhadap
sistem jaminan,masyarakat didorong lagi untuk mengembangkan sistem
serupa dimulai dari sistem yang sederhana dan di butuhkan oleh
masyarakat misalnya tabulin. Tahap Paripurna,tahap ini,semua
indikator dalam kriteria dengan siaga sudah terpenuhi. Masyarakat
sudah hidup dalam lingkungan seha tserta berperilaku hidup bersih
dan sehat.Kegiatan Pokok Desa Siaga1. Surveilans dan pemetaan
Setiap ada masalah kesehatan di rumah tangga akan dicatat dalam
kartu sehat keluarga Selanjutnya, semua informasi tersebut akan
direkapitulasi dalam sebuah peta desa (spasial) dan peta tersebut
dipaparkan di poskesdes.2. Perencanaan partisipatif Perencanaan
partisipatif di laksanakan melal ui survei mawas diri (SMD) dan
musyawarah masyarakat desa (MMD). Melalui SMD, desa siaga
menentukan prioritas masalah. Selanjutnya, melalui MMD, desa siaga
menentukan target dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mencapai target tersebut. Selanjutnya melakukan penyusunan
anggaran.3. Mobilisasi sumber daya masyarakat Melalui forum desa
siaga, masyarakat dihimbau memberikan kontribusi dana sesuai dengan
kemampuannya. Dana yang terkumpul bisa dipergunakan sebagai
tambahan biaya operasional poskesdes. Desa siaga juga bisa
mengembangkan kegiatan peningkatan pendapatan, misalnya dengan
koperasi desa. Mobilisasi sumber daya masyarakat sangat penting
agar desa siaga berkelanjutan (sustainable).4. Kegiatan khusus Desa
siaga dapat mengembangkan kegiatan khusus yang efektif mengatasi
masalah kesehatan yang diprioritaskan. Dasar penentuan kegiatan
tersebut adalah pedoman standar yang sudah ada untuk program
tertentu, seperti malaria, TBC dan lain-lain. Dalam mengembangkan
kegiatan khusus ini, pengurus desa siaga dibantu oleh fasilitator
dan pihak puskesmas.
5. Monitoring kinerja Monitoring menggunakan peta rumah tangga
sebagai bagian dari surveilans rutin. Setiap rumah tangga akan
diberi Kartu Kesehatan Keluarga untuk diisi sesuai dengan keadaan
dalam keluarga tersebut. Kemudian pengurus desa siaga atau kader
secara berkala mengumpulkan data dari Kartu Kesehatan Keluarga
untuk dimasukkan dalam peta desa.6. Manajemen keuangan Desa siaga
akan mendapat dana hibah (block grant) setiap tahun dari DHS-2 guna
mendukung kegiatannya. Besarnya sesuai dengan proposal yang
diajukan dan proposal tersebut sebelumnya sudah direview oleh Dewan
Kesehatan Desa, kepala desa, fasilitator dan Puskesmas. Untuk
menjaga transparansi dan akuntabilitas, penggunaan dana tersebut
harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan pedoman yang ada.
H. PELAYANAN KESEHATAN DASAR
Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan pokok yang
berdasarkan kepada metoda dan teknologi praktis, ilmiah, dan sosial
yang dapat diterima oleh umum (masyarakat, keluarga, dan individu )
melalui peranserta mereka sepenuhnya serta dengan biaya yang
terjangkau. Pelayanan ini memiliki tujuan :Tujuan umum:
Diketahuinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yg
memuaskanTujuan khusus:1. Pelayanan yang menjangkau seluruh
penduduk2. Pelayanan yang dapat diterima oleh seluruh penduduk3.
Pelayanan yang berdasarkan pada kebutuhan medis dari populasi4.
Pelayanan yang menggunakan seluruh sumberdaya secara
maksimalPrinsip dasar dari pelayanan kesehatan dasar:1. Pemerataan
Upaya Kesehatan2. Penekanan pada Upaya Preventif3. Menggunakan
Teknologi Tepat Guna4. Melibatkan Peranserta Masyarakat5.
Melibatkan Kerjasama Lintas SektoralCiri-ciri pelayanan kesehatan
dasar adalah pelayanan yang utama dan akrab dengan masyarakat,
menyeluruh, terorganisasi, berkesinambungan, progresif,
beriorientasi kepada keluarga.Ruang lingkup pelayanan kesehatan
dasar:1. Pendidikan tentang masalah kesehatan2. Penyediaan makanan
& perbaikan gizi3. Penyediaan air bersih & sanitasi dasar4.
Peningkatan KIA & KB5. Immunisasi6. Pencegahan &
pengendalian penyakit7. Pengobatan8. Penyediaan obat essensial
Peran tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan dasar:1.
Mendorong peranserta aktif masyarakat2. Mengajarkan konsep
kesehatan dasar dan teknik asuhan diri kepada masyarakat4.
Memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat5.
Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan kesehatan masyarakat6.
Membina kerjasama dengan masyarakat keluarga individu7. Membina
kerjasama lintas program8. Membina kerjasama lintas sektoral
Beberapa bentuk operasional dari pelayanan kesehatan dasar
adalah Program Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD),
Program Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (GHBS), dan Program
Pengembangan Desa Siaga. Ujung tombak sektor kesehatan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar adalah PUSKESMAS.
I. PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cerminan pola hidup
keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan
seluruh anggota keluarga. PHBS adalah semua perilaku yang dilakukan
atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat
menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif
dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Mencegah lebih
baik daripada mengobati, prinsip kesehatan inilah yang menjadi
dasar pelaksanaan Program PHBS. PROGRAM PHBS :
10 PESAN PHBS DI RUMAH TANGGA :1. Persalinan ditolong oleh
tenaga medis2. Memberi asi ekslusif3. Menimbang balita setiap
bulan4. Menggunakan air bersih5. Mencuci tangan dengan air bersih
dan sabun6. Mengunakan jamban sehat7. Membrantas jentik di rumah
sekali seminggu8. Makan buah dan sayur setiap hari9. Melakukan
aktifitas fisik setiap hari10. Tidak merokok di dalam rumahPHBS DI
SEKOLAH :1. Memelihara rambut agar rapi dan bersih2. Memakai
pakaian bersih dan rapih3. Memelihara kuku agar selalu pendek dan
bersih4. Memakai sepatu bersih dan rapih5. Berolahraga teratur dan
terukur6. Tidak merokok disekolah7. Tidak mengunakan NAPZA8.
Membrantas jentik nyamuk di sekolah9. Mengunakan jamban yang bersih
dan sehat10. Mengunakan air bersih11. Mencuci tangan dengan air
mengalir dan sabun12. Membuang sampah ke tempatnya, sampah yang
terpilah13. Mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekoalh14.
Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan.
J. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT.
Pemberdayaan masyarakat terus diupayakan melalui pengembangan
UKBM yang ada di desa. Kegiatan difokuskan kepada upaya survailans
berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan
bencana serta penyehatan lingkungan. Survailans berbasis masyarakat
adalah pengamatan dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh
masyarakat (kader) dibantu oleh tenaga kesehatan, dengan berpedoman
kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
Kegiatan-kegiatannya berupa: (1) Pengamatan dan pemantauan penyakit
serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan
perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, (2)
Pelaporan cepat (kurang dari 24 jam) kepada petugas kesehatan untuk
respon cepat, (3) Pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit
dan masalah kesehatan, serta (4) Pelaporan kematian. Kedaruratan
kesehatan dan penanggulangan bencana adalah upayaupaya yang
dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi bencana dan
kedaruratan kesehatan, dengan berpedoman kepada petunjuk teknis
dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan-kegiatannya berupa: (1)
Bimbingan dalam pencarian tempat yang aman untuk mengungsi, (2)
Promosi kesehatan dan bimbingan mengatasi masalah kesehatan akibat
bencana dan mencegah faktor-faktor penyebab masalah, (3)
Bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air
bersih, jamban, pembuangan sampah/limbah, dan lain-lain) di tempat
pengungsian, (4) Penyediaan relawan yang bersedia menjadi donor
darah, dan (5) Pelayanan kesehatan bagi pengungsi.Penyehatan
lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk
menciptakan dan memelihara lingkungan desa/kelurahan dan permukiman
agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan, dengan
berpedoman kepada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.
Kegiatan-kegiatannya berupa: (1) Promosi tentang pentingnya
sanitasi dasar, (2) Bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana
sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah dan limbah,
dan lain-lain), dan (3) Bantuan/fasilitasi upaya pencegahan
pencemaran lingkungan.
DAFTAR PUSTAKA1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 128/Menkes/Sk/Ii/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan
Masyarakat Menteri Kesehatan Republik Indonesia.2. Pusat Data dan
Surveilans Epidemiologi Kementerian Kesehatan RI. 2010. Buletin
Jendela Epidemiologi Volume 2. Jakarta : Kemenkes RI3. Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 2011. Modul Pengendalian Demam
Berdarah Dengue. Jakarta.4. Supriadi, Suparman. 2010. Pelayanan
Kesehatan Primer5. Pusat Promosi Kesehatan Kementrian Kesehatan
Republik Indonesia.
http://promkes.depkes.go.id/pola-hidup-bersih-sehat/ 6. Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat
27
