BB Hukum Adat Lanjutan Oct 2010

Block Book Hukum Adat Lanjutan – Sagung Ngurah & A.A.I.Ari Atu Dewi, 2010 1

HUKUM ADAT LANJUTAN

KODE MATA KULIAH : WHI 5246

BLOCK BOOK

PLANNING GROUP:

Prof. Dr. I Wayan P Windia, SH., MSi.

I Ketut Wirta Griadhi,SH,MH.

I Ketut Sudantra, SH., MH.

A.A.Gde Oka Parwata,SH,MSi.

Sagung Ngurah, SH.

A.A.Istri Ari Atu Dewi,SH.MH.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR 2010


BLOCK BOOK HUKUM ADAT LANJUTAN.

I. Identitas Mata Kuliah :

Nama Mata Kuliah : Hukum Adat Lanjutan.

Kode Mata Kuliah / SKS : WHI 5246 / 2 SKS.

Status Mata Kuliah : Wajib Fakultas.

Semester : V (lima).

II. Planning Group:

1. Prof. Dr. I Wayan P Windia, SH., MSi.

2. I Ketut Wirta Griadhi,SH,MH.

3. I Ketut Sudantra, SH., MH.

4. A.A.Gde Oka Parwata,SH,MSI.

5. Sagung Ngurah, SH.

6. A.A.Istri Ari Atu Dewi,SH.MH.

III. Deskripsi Perkuliahan.

Mata kuliah hukum adat lanjutan merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah

hukum adat secara umum. Mata kuliah hukum adat lanjutan membahas tentang hukum

yang berlaku bagi Kasatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang berbhineka baik

dilihat dari suku, bahasa, agama maupun budayanya. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

selain tunduk pada hukum adat juga tunduk pada hukum negara sebagai warganegara dari

Negara Republik Indonesia. Mata Kuliah Hukum adat lanjutan akan membahas mengenai

bidangbidang hukum dalam kehidupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang

selanjutnya akan dibahas dalam pokok bahasan dan sub pokok bahasan seperti tatanan

masayarakat adat yang meliputi: pemerintahan adat dan struktur organisasi, hukum adat

tentang keluarga, hukum adat tentang perkawinan, hukum adat tentang pewarisan, hukum

adat tentang perekonomian, hukum adat tentang pelanggaran. Selain mengetahui dan

memahami prinsipprinsip dalam hukum adat perlu juga mengkaitkan dengan

perkembangan jaman (era globalisasi).


IV. Tujuan Mata Kuliah.

Dengan diberikannya mata kuliah hukum adat lanjutan ini diharapkan mahasiswa mampu

mengerti,memahami dan menjelaskan prinsipprinsip hukum adat serta mampu

mengaplikasikan serta menganalisis kasuskasus adat yang terjadi dalam masyarakat di

masingmasing daerah di Indonesia.

V. Persyaratan Mengikuti Mata Kuliah

Untuk menempuh mata kuliah hukum adat lanjutan harus telah menempuh mata kuliah

hukum adat.

VI. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran.

Metoda perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) yang pusat pembelajarannya

ada pada mahasiswa. Metoda ini diterapkan dengan cara belajar (learning) dan bukan

mengajar (teaching).

Strategi Pembelajaran.

Strategi pembelajaran ini adalah dengan cara mengkombinasikan antara

perkuliahan,diskusi dan tutorial dengan prosentase 50 % (6 kali pertemuan atau

perkuliahan) dan 50 % (6 kali pertemuan dengan tutorial dan diskusi), 1 (satu) kali untuk

Test Tengah Semester (UTS) dan 1(satu) kali untuk Ujian Akhir Semester (UAS), sehingga

total pertemuan untuk bobot 2 SKS adalah 14 (empat belas) kali.

Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial.

Untuk pelaksanaan perkuliahan dari mata kuliah hukum adat lanjutan ini direncanakan

berlangsung 6 (enam) kali pertemuan untuk kuliah yaitu pertemuan ke : 1,3,5,7,9 dan 11.

Sedangkan untuk pertemuan tutorial dan diskusi juga 6 (enam) kali yaitu pada pertemuan

ke : 2,4,6,8,10 dan 12.

Strategi Perkuliahan.

Dalam perkuliahan hukum adat lanjutan ini akan dibahas pokokpokok materi bahasan

yang akan disajikan dengan menggunakan alat bantu seperti : papan tulis, OHP, atau power

point serta menyiapkan bahanbahan bacaan tertentu dan apabila dipandang sulit untuk

menemukan bahanbahan bacaan tersebut maka perlu disiapkan seperti : Buku Ajar dan

Block Book dari materi mata kuliah yang bersangkutan. Sebelum perkuliahan dimulai


mahasiswa wajib mempersiapkan diri (self study) dengan cara mencari bahan (materi) serta

memahami materi dari masingmasing pokok bahasan yang akan dikuliahkan ataupun yang

akan didiskusikan sesuai dengan apa yang telah diarahkan (guidance) dalam block book.

Teknik Perkuliahan

Tehnik perkuliahan yang digunakan yaitu dalam bentuk : pemaparan materi, tanya jawab

dan diskusi (model proses pembelajaran dua arah).

Strategi Tutorial.

Strategi tutorial meliputi :

1. Mahasiswa mengerjakan tugastugas (PR) berupa Discussion Task, Study Task dan

Problem Task sebagai bagian dari self study, kemudian berdiskusi di kelas dengan cara

presentasi dengan menggunakan pawer point.

2. Dalam 6 (enam) kali pertemuan tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan :

a. Menyerahkan karya tulis berupa paper atau tugas lainnya sesuai dengan topik yang

akan di bahas.

b. Mempresentasikan paper atau tugas yang telah diberikan dengan menggunakan

fasilitas yang tersedia.

c. Memposisikan diri dalam peran masingmasing dalam diskusi apakah sebagai

pemandu, notulis atau anggota atau peserta.

VII. Ujian dan Penilaian.

Ujian akan dilaksanakan 2(dua) kali dalam satu semester dalam bentuk tertulis baik pada

Ujian Tengah Semester (UTS) maupun pada Ujian Akhir Semester (UAS).

Penilaian akhir (Nilai Akhir = NA) akan disesuaikan dengan rumus yang telah tercantum

dalam Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana.

(TT +TTS) + 2 X UAS

2

NA =

3


Nilai Range

A 80 – 100

B+ 70 – 79

B 65 – 69

C+ 60 – 64

C 55 – 59

D+ 50 – 59

D 40 – 49

Komponen Penunjang Penilaian :

Absensi, Kedisiplinan ,Kepribadian (sikap dan prilaku).

VIII. Materi Perkuliahan (Organisasi Perkuliahan).

Pertemuan I. Pendahuluan dan Hukum Adat Lanjutan tentang Kesatuan Masyarakat Hukum

Adat (C2)

1. Kontrak Perkuliahan.

2. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum adat lanjutan

3. Konsep Kesatuan Masyarakkat Hukum Adat

4. Faktor pembentuk KMHA

5. Kedudukan KMHA dalam sistem hukum nasional

Pertemuan II. Hukum Adat Lanjutan tentang Keluarga (C3)

1. Istilah, pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga.

2. Sistem kekeluargaan Adat dan hukum kekeluargaan nasional.

3. Keturunan dan hubungan antara anak dengan orang tua dan kerabat.

4. Pengangkatan anak.

Pertemuan III. Hukum Adat Lanjutan tentang perkawinan (C3).

1. Pengertian perkawinan

2. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia.

3. Sistem dan bentukbentuk perkawinan.

4. Syarat dan larangan perkawinan.

5. Proses/prosedur pengesahan perkawinan.


6. Harta benda perkawinan.

7. Pengertian dan alasanalasan perceraian.

8. Proses /prosedur sahnya perceraian.

9. Akibat hukum perceraian

Pertemuan IV. Hukum Adat Lanjutan tentang Pewarisan (C3).

1. Pengertian dan unsurunsur pewarisan.

2. Prinsipprinsip pewarisan.

3. Sistem dan syaratsyarat sebagai ahli waris.

4. Proses pewarisan.

Pertemuan V. Hukum Adat Lanjutan tentang Perekonomian (C3).

1. Hukum adat tentang tanah

a. Sejarah hukum tanah di Indonesia

b. Hak perseorangan atas tanah dan hak ulayat

2. Hukum adat tentang perhutangan

a. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Perhutangan

b. Hak atas benda selain tanah

3. Hakhak Immatriil.

4. Lembaga perekonomian adat (LPD dan Pasar Desa).

Pertemuan VI. Hukum Adat Lanjutan tentang Pelanggaran (C4).

1. Pengertian dan sifatsifat hukum pelanggaran.

2. Jenisjenis pelanggaran adat.

3. Jenisjenis reaksi dan koreksi adat.

4. Polapola penyelesaian pelanggaran adat.

5. Hakim Perdamaian Desa.

IX. Bahan Bacaan.

1. AB Wiranata I Gede;2005 : Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Nusa ke

Nusa, Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Hazairin, 1987 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Pradnya Paramita, Jakarta.


3. Koesnoe Moch.1979 : CatatanCatatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini, Airlangga

Universitas Press, Surabaya.

4. Soepomo R. 1976 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

5. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PT.

Media Sarana Press, Jakarta.

6. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundangundangan tentang Perkawinan,

Akademika Pressindo, Jakarta.

7. Soerjono Soekanto, dan Soleman B Taneko, 1981 : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,

Jakarta.

8. Soerojo Wignyodipuro, 1973 : Pengantar dan asasasas Hukum Adat, Alumni, Bandung.

9. Wantjik Saleh,K, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

10. Wiryono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung.

11. Wiryono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.

12. Chidir Ali, 1979 : Hukum Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia, Pradnya

Paramita, Jakarta.

13. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Perkawinan Adat , Alumni, Bandung.

14. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung.

15. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Ketatanegaraan Adat , Alumni, Bandung.

16. Hilman Hadikusuma, 1979 : Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung.

17. Bushar Muhammad, 1983 : PokokPokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.

18. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987 : AzasAzas Hukum Perkawinan di Indonesia,

Bina Aksara, Jakarta.

19. Sagung Ngurah, dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan

Masyarakat, Fak.Hukum, Universitas Udayana.

20. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

22. UndangUndang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT.

23. UndangUndang RI No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Perempuan.

24. UU RI No.23 Tahun 2002 UndangUndang Tentang Perlindungan anak.

25. PP No.9 tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990.

26. UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA.

27. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

28. UU Kekuasaan kehakiman


29. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

30. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Peruahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

31. Perda Propinsi Bali No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman

32. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang LPD

X. Persiapan Proses Perkuliahan.

Mahasiswa diwajibkan mempunyai Block Book mata kuliah Hukum Adat Lanjutan

sebelum perkuliahan dimulai dan sudah mempersiapkan materi sebelumnya sehingga

proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan baik dan lancar.


PERTEMUAN I. Perkuliahan 1 (lecture).

PENDAHULUAN :

1. Kontrak Perkuliahan.

2. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum adat lanjutan

3. Konsep Kesatuan Masyarakkat Hukum Adat

4. Faktor pembentuk KMHA

5. Kedudukan KMHA dalam sistem hukum nasional

Bahan Bacaan :

1. AB Wiranata I Gede, 2005 : Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Nusa ke

Nusa, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 103.

2. Koesnoe Moch, 1979 : Catatan Catatan Tentang Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga

Universitas, Surabaya.

3. Soepomo R, 1976 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 49.

4. Soekanto Soerjono dan Soleman B Taneko 1981 : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,

Jakarta.

5. Bushar Muhammad, 1983 : PokokPokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 80.

6. Wignyodipuro Soerojo, 1973 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat, Alumni, Bandung

hal 77.

7. Sagung Ngurah,dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum Dan

Masyarakat, Fak.Hukum , Universitas Udayana, Denpasar.

8. Hilmman Hadikusumma, 1979 :Hukum Ketatanegaraan adat, Alumni Bandung, hal 16.

9. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


PERTEMUAN II. Tutorial 1.

Hukum Adat Lanjutan Tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

PROBLEM TASK

Di Indonesia terdiri dari berbagai macam bentuk kesatuan masyarakat hukum adat

diantaranya adalah desa pakraman, subak, dadia, nagari dan desa Dalam kehidupan Kesatuan

Masyarakat Hukum Adat tersebut terdapat sistim hukum yang berlaku dan mengikat kesatuan

masyarakat hukum adat tersebut.

Suatu saat desa pakraman mengalami suatu masalah yaitu ada seorang krama desa melanggar

norma kebiasaan dan adat di desa pakraman setempat, baik dalam konteks pelanggaran di

bidang parhyangan, pawongan dan palemahan, dilain pihak desa pakraman tidak memiliki

aturan hukum adat secara tertulis, sehingga sulit bagi desa pakraman untuk menjatuhkan

sanksi adat untuk para pelanggar norma kebiasaan setempat.

Pertanyaan :

1. Apakah yang dimaksud dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ?

2. Unsurunsur apakah yang harus dipenuhi jika persekutuan tersebut dapat dikatakan

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat?

3. Faktorfaktor apakah yang mempengauuhi terbentuknya KMHA.

4. Apakah KMHA mempunyai hukum tertulis dan apakah KMHA mendapat

perlindungan secara hukum.

5. Apakah dapat KMHA menyelesaiakan kasus tersebut dan bagaimana proses

penyelesaian kasus dalam wacana diatas?

Bahan Bacaan :

1. Soepomo, 1979 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 49.

2. Ter Haar Bzn, 1976 : AzasAzas dan Susunan Hukum adat, diterjemahkan oleh Soebakti

Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 27.

3. Soerojo Wignyodipuro, 1968 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat, Alumni, Bandung,

hal 77.

4. Hilman Hadikusuma, 1981 : Hukum Ketatanegaraan Adat, Alumni, Bandung, hal 16.


5. Sagung Ngurah,dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum Dan

Masyarakat, Fak.Hukum Universitas Udayana Denpasar.

6. UUD RI 1945.

7. UUNo.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

8. UUNo.72 tahun 2005 tentang Desa.


PERTEMUAN III. PERKULIAHAN 2 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan Tentang Keluarga

1. Istilah, pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga.

2. Sistem kekeluargaan Adat dan hukum kekeluargaan nasional.

3. Keturunan dan hubungan antara anak dengan orang tua dan kerabat.

4. Pengangkatan anak.

Bahan Bacaan :

1. Soepomo R, 1976 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.hal 83.


3. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko, 1981: Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,

Jakarta.

4. Hilman Hadikusuma, 1987, Hukum Kekerabatan Keluarga, Fajar Agung Jakarta, hal 33.

5. Soerjono Soekanto, 1985 : Intisari Hukum Keluarga, Alumni, Bandung.


hal 108.

7. Hazairin, 1968 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta.

8. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian hukum dan

Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 29.


PERTEMUAN IV. TUTORIAL 2

A. PROBLEM TASK I

Kesatuan Hukum Adat di Indonesia membedakan hubungan kekeluargaan menjadi 3 (tiga)

system hubungan kekeluargaan. Hubunganhubungan ini sangat mempunyai arti yang sangat

penting dalam hukum kekeluargaan.

Sehubungan dengan hukum kekeluargaan, pernah terjadi konflik dalam satu keluarga Bali

Hindu pada saat pembuatan silsilah keluarga yaitu tidak memasukan anak perempuannya

dalam silsilah tersebut. Sebagai akibat maka anak perempuan tersebut menuntut supaya dia

dimasukan dan diperhitungkan dalam silsilah tersebut.

Pada kasus lain terjadi di keluarga JawaIslam juga dalam pembuatan suatu silsilah yaitu

tidak memasukan nama anak perempuan tersebut dalam silsilah tersebut, sehingga dari hal itu

timbul pula konflik.

Pertanyaan :

1. Sebut dan jelaskan system kekeluargaan yang dianut dalam wacana diatas?

2. Jelaskan prinsipprinsip yang dianut dalam system kekeluargaan dalam wacana diatas?

3. Diskusikan kasuskasus dalam wacana diatas serta cara penyelesaian konflikkonflik

dalam wacanna diatas?.

B. PROBLEM TASK II

Ada kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Bali yang beragama Hindu,

dengan mengambil anak di Panti Asuhan dan di Rumah Sakit. Pengambilan anak tersebut

tanpa ada persetujuan dari keluarga besarnya, sehingga kemudian timbullah konflik dalam

keluarga besar tersebut yang menyebabkan pengangkatan anak itu menjadi tertundatunda.

Karena tidak sabar menunggu kemudian keluarga yang mengangkat anak ini mengajukan

permohonan ke Pengadilan.

Bagaimanakah sikap Hakim dalam menangani kasus seperti itu ? Hukum apakah yang

akan diterapkan oleh Hakim, dan apakah permohonan itu akan dikabulkan atau tidak ?

Bagaimana pula halnya apabila pengangkatan anak terjadi di Jawa, Minangkabau maupun

Batak ?


Bahan Bacaan :



Paramita, Jakarta.

3. Hazairin, 1968 : Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta.


hal 108.

5. Soepomo R, 1976 : BabBab Tentang Hukum adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 83.

6. Wirjono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung.

7. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan

Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar hal 29.

8. UndangUndang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

.


PERTEMUAN V. PERKULIAHAN 3 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

2. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia.

3. Sistem dan bentukbentuk perkawinan.

4. Syarat dan larangan perkawinan.

5. Proses/prosedur pengesahan perkawinan.

6. Harta benda perkawinan.

7. Pengertian dan alasanalasan perceraian.

8. Proses /prosedur sahnya perceraian.

9. Akibat hukum perceraian

Bahan Bacaan.



2. Ridwan Syahrani, 1987 : Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Media

Sarana Press, Jakarta.



4. K Wantjik Saleh, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

5. Hilman Hadikusuma, 1995 ; Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung., hal 67.


Masyarakat, Fak Hukum UNUD, Denpasar hal 49.

7. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. PP No.9 tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP No. 45 tahun 1990.

9. UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT.


PERTEMUAN VI. TUTORIAL 3

A. PROBLEM TASK I

Suci seorang perempuan (Bali Hindu) yang melakukan perkawinan sah dengan yoga (Bali

Hindu) dan mempunyai anak 2 (dua) orang (laki berumur 17 tahun dan perempuan masih

balita). Selama menjalani perkawinan, usaha yang mereka geluti sangat maju dan

berkembang dengan asset 1 hotel bintang lima yang berlokkasi di nusa dua, 3 mobil dan

tanah seluas 3 hektar. Suatu saat rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan

dikarenakan yoga mempunyai wanita idaman lain (WIL), akhirnnya keduanya sepakat

untuk menyudahi perkawinan (bercerai) .

Pertanyaan :

1. Diskusikan bagaimanakah prosedur yang harus ditempuh untuk dapat dilakukannya

persecaraian ?

2. Akibatakibat apa yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

3. Diskusikan masalah perwalian anak dalam wacana diatas?

B. PROBLEM TASK II

Perkawinan adalah merupakan urusan pribadi tetapi mengapa negara turut campur atau

ikut terlibat dalam urusan orang kawin. Hal itu dapat disimak dari beberapa kasus yang

terjadi dalam masyarakat seperti mengapa “Syeik Puji yang mengawini Ulfa “ harus

berurusan dulu dengan Polisi dan Penjara ? Sahkah perkawinan tersebut serta dapatkah

perkawinan itu di batalkan? bagaimanakah halnya dengan mereka yang kawin beda agama

dan masing masing pihak masih tetap memeluk agamanya masingmasing, sedangkan

mereka kemudian melangsungkan perkawinan di luar negeri, sahkah perkawinan seperti

itu menurut hukum perkawinan Indonesia ? Serta bolehkah orang berpoligami ?


Bahan Bacaan :

1. Abdurrahman, 1985 : Himpunan Peraturan Perundangundangsan tentang Perkawinan,






4. K wantjik Saleh, 1976 : Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

5. Hilman Hadikusuma, 1995: Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, hal 67.

6. Sagung Ngurah dkk, 2008 : Buku Ajar Hukum adat Lanjutan, Bagian Hukum dan

Masyarakat Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 49.

7. UU No.1 tahun 1974 (UU Perkawinan) beserta peraturan pelaksananya antara lain PP No.9

tahun 1975, PP No.10 tahun 1983, PP N0.45 tahun 1990.

8. UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT.

9. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


PERTEMUAN VII. PERKULIAHAN 4 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan Tentang Pewarisan.

1. Pengertian dan unsurunsur pewarisan.

2. Prinsipprinsip dalam pewarisan.

3. Sistem dan syaratsyarat sebagai ahli waris.

4. Proses pewarisan.

Bahan Bacaan :



hal 161.

3. Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1981, Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali

Jakarta.


5. Wirjono ProdjodikoSoro, 1981 : Hukum Warisan di Indonesia, Sumur, Bandung.



Paramita, Jakarta.

8. Sagung Ngurah dkk : Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan, Bagian Hukum dan Masyarakat,

Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 63.


PERTEMUAN VIII. TUTORIAL 4

PROBLEM TASK.

1. Wayan seorang lakilaki Bali Hindu menikahi seorang gadis Jawa Reni yang beragama

Islam. Pengesahan perkawinan dilangsungkan di Jawa secara Islam. Karena upacara

perkawinan telah selesai lalu mereka kembali ke Bali untuk melaksanakan upacara

pengesahan perkawinan menurut Hukum Adat Bali. Tidak berselang lama ayah si Wayan

meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan. Wayan bersaudara lima orang, tiga

lakilaki termasuk Wayan dan dua perempuan. Karena upacara dan upakara pengabenan

telah selesai, kemudian munculah riakriak kecil yang menyangkut pembagian warisan.

Karena semua merasa benar dan masingmasing mempunyai pembenar sendirisendiri,

akibatnya persoalan warisan tidak bisa diselesaikan diantara mereka.

Pertanyaannya :

1. Lembaga manakah yang berhak menyelesaiakan kasus tersebut?

2. Hukum apakah yang digunakan untuk penyelesaian kasus tersebut?

3. Sebagai salah satu anak lakilaki dalam keluarga diatas, apakah wayan berhak sebagai

ahli waris?

2. Model perkawinan antara Wayan dengan Reni seperti tersebut dalam problem task 1

diatas, ternyata tidak dapat berlangsung lama karena diantara mereka sudah tidak ada

kecocokan lagi untuk mempertahankan perkawinan mereka lalu mereka sepakat untuk

bercerai walaupun mereka telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, satu laki dan dua wanita.

Dalam kasus perceraian seperti itu, pengadilan manakah yang berwenang mengadili dan

mengesahkan perceraiannya serta bagaimanakah kedudukan hukum dari anakanak

mereka ? Dan bagaimanakah kedudukan dari harta perkawinan mereka ?

Bahan Bacaan :


Akademika Pressindo, Jakarta, 254.







hal 161.

6. Wirjono Prodjodikoro, 1981 : Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung.



8. UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

9. UndangUndang No.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Perempuan.


PERTEMUAN IX. PERKULIAHAN 5 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan tentang Perekonomian.

2. Hukum adat tentang tanah

a. Sejarah hukum tanah di Indonesia

b. Hak perseorangan atas tanah dan hak ulayat

3. Hukum adat tentang perhutangan

a. Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Perhutangan

b. Hak atas benda selain tanah

c. Hakhak Immatriil.

d. Lembaga perekonomian adat (LPD dan Pasar Desa).

Bahan Bacaan :

1. Parlindungan AP, 1989 : UndangUndang Bagi Hasil di Indonesia (suatu studi komparatif),

Mandar Maju, Bandung.

2. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,

Jakarta.


hal 197, 217.


Masyarakat, Fak. Hukum UNUD, Denpasar, hal 74.

5. UndangUndang No 5 Tahun 1960 tentang UUPA.

6. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

7. Peraturanperaturan lain tentang Tanah dan LPD.


PERTEMUAN X. TUTORIAL 5

PROBLEM TASK.

1. Akhirakhir ini banyak terjadi kasuskasus tentang jual beli tanah, penyerobotan tanah

atau lahan, mendirikan pabrik tanpa izin, pembabatan hutan, illegal loging dan lain

sebagainya. Kasuskasus ini bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok

dengan pengusaha, masyarakat dengan pemerintah. Cobalah analisa kasuskasus tersebut

dengan menghubungkannya antara UUPA, Hak Ulayat dengan Hukum Adat.

2. Disamping kasuskasus tentang tanah, akhirakhir ini juga muncul masalahmasalah yang

menyangkut LPD Desa Pakraman (khusunya di Bali). Ada polemic di masyarakat bali

tentang status dan kedudukan LPD dianggap gelap yang tidak berbadan hukum oleh

beberapa pihak pelaku perbankan. Beranjak dari polemik ini, telusuri landasan filosofis

dan landasan yuridis dan landasan sosiologis eksistensi LPD Desa Pakraman tersebut.

Bahan Bacaan :

1. Perlindungan AP, 1989 : UndangUndang Bagi Hasil di Indonesia (suatu studi

komparatif), Mandar Maju, Bandung.

2. Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko : Hukum Adat Indonesia, CV Rajawali,

Jakarta.


hal 197.



5. UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA.

6. UU No 10 TAhun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

7. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

8. Perda Propinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang LPD

9. SK bersama Mentri Keuangan (No. 351.1/KMK.010/2009), Mentri Dalam Negeri ( No.

900639 A tahun 2009), Mentri Koprasi Dan UKM (No. 01/SKB/M.KUKM/IX/2009),

Dan Gubernur Bank Indonesia (No. 11/43A/KEP.GBI/2009) tentang Strategi


Pengembbangan Lembaga Keuangan Mikro Menetapkan LPD sebagai lembaga keuangan

mikrowajib berbadan hukum BPR atau koprasi atau BUMD.


PERTEMUAN XI. PERKULIAHAN 7 (lecture).

Hukum Adat Lanjutan Tentang Pelanggaran.

1. Pengertian dan sifatsifat hukum pelanggaran adat.

2. Jenisjenis pelanggaran adat..

3. Jenisjenis reaksi dan koreksi adat

4. PolaPola penyelesaian pelanggaran adat.

5. Hakim Perdamaian Desa.

Bahan Bacaan :

1. Hilman Hadikusuma, 1978 : Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, hal 5.

2. Soepomo R, 1976 : BabBab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 111.

3. Soesilo R : Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.




6. AB Wiranata I Gede, 2005 : Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Nusa Ke

Nusa, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 290.

7. UUD RI 1945.

8. UU No.39 tahun 1999 tentang HakHak Azasi Manusia.


PERTEMUAN XII. TUTORIAL 6.

A. PROBLEM TASK II

Widya dengan kelurganya yang merupakan krama desa Desa pakraman A dikenakan

sanksi adat kasepekang (dikucilkan), Adapun kronologis kasusnya adalah ketika ada

paruman desa yang menetapkan dan menyiarkan bahwa telah terbentuk lembaga pecalang

di desa pakraman A, widya dengan keluarganya tidak setuju dengan alasan mereka tidak

ikut membentuk pecalang tersebut dengan bahasa yang dikeluarkan “ tiang tusing taen

milu ngae pecalang”. Dengan alasan tersebut (menolak ditetapkan pecalang) maka

Widya dan keluarganya dikenakan sanksi adat kasepekang (dikucilkan).

Pertanyaannya ;

1. Diskusikan wacana diatas, apakah benar tindakan desa pakraman tersebut ?

2. Apa yang harus dilakukan Widya dan Keluarganya, agar sanksi tersebut dicabut dan

mereka masih tetep menjadi krama desa A, mengingat ada factor historis keluarga

Widya yang melekat didesa pakraman A.

3. Diskusikan apakah sanksi adat kasepekang masih relevan diterapkan dan bagaimana

eksistensi yuridis dari sanksi kasepekang tersebut?

B. PROBLEM TASK II

Ada pencurian “pretima” disebuah Pura di Bali. ”Pretima “ adalah suatu benda yang

disakralkan oleh penyungsung Pura tersebut. Dengan hilangnya “pretima” tersebut, bagi

orang Bali Hindu itu berarti “Pura “ tersebut sudah dianggap tercemar (leteh). Dan untuk

menghilangkan kesan tercemar tersebut hanya dapat dilakukan dengan upacara dan

upakara yang dikenal dalam masyarakat hukum adat Bali.

Setelah dilaporkan ke Polisi ternyata kemudian pencurinya tertangkap dan dia adalah

bukan orang Bali. Diskusikan bagaimanakah penyelesaian kasus tersebut. Apakah

perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran adat, atau apakah kasus tersebut

dapat diselesaikan di pengadilan, lalu bagaimanakah Hakim akan memberikan sanksi

terhadap pelakunya ? Apakah akan berlaku prinsip “ne bis in idem dalam kasus ini ?


Bahan Bacaan :

1. Hilman Hadikusuma, 1978 : Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, hal 5.

2. Soepomo R, 1976 : BabBab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 112.

3. Soesilo R : Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar

Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bandung.

4. Bushar Muhammad, 1983: PokokPokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta., hal

61.



6. AB Wiranata I Gede : Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Nusa ke Nusa,

Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 290.

7. Soerojo Wiognyodipuro, 1973 : Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat Alumni,

Bandung, hal 288.


III. Form Isian Integrasi dan Indikator PIP dalam Kurikulum.

Integrasi dan indikator Pola Ilmiah Pokok Kebudayaan Unud.

No Integrasi PIP dalam

Kurikulum

Indikator / Kompetensi

ktif, Kognitif dan Psikomotorik)

1 Integrasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) : Pengembangan Kepribadian Keilmuan dan Ketrampilan Ketrampilan Berkarya Prilaku Berkarya. Berkehidupan Bersama

Apektif : Menjunjung tinggi nilainilai budaya bangsa. Berjiwa Pancasila. Berkepribadian. Mengenal etika. Kognitif : Mengetahui, mengerti dan memahami Hukum Indonesia. Mandiri dalam menganalisa dan memecahkan problem hukum.

Psikomotorik : Mampu, trampil dan bijaksana dalam mempergunakan prinsiprinsip hukum sebagai sarana memecahkan masalah konkrit.

2 Integrasi dalam Standar Kompetensi (SK).

MK :

Hukum Adat Apektif : Paham tentang nilainilai budaya bangsa. Kognitif : Tahu, mengerti dan memahami konsep, teori

dan filsafat Hukum Adat. Psikomotorik : Trampil dan mampu memecahkan masalah

yang timbul berdasarkan prinsipprinsip Hukum Adat.

Hukum Adat Bali : Apektif : Menjunjung tinggi nilainilai budaya Bali. Kognitif : Tahu, mengerti dan memahami norma

norma Hukum Adat Bali khususnya mengenai konsep, asas dan rasa keadilan masyarakat Hukum Adat Bali.

Psikomotorik : Trampil dan mampu memecahkan masalah/sengketa adat Bali.

3 Integrasi dalam Kompetensi Dasar (KD). Pokok Bahasan MK :

Mata Kuliah : Psikologi Hukum.

Pokok Bahasan : Sasana, kesusilaan, kedursilaan, Tat Twam Asi, Tri Kaya Parisudha (ajaran atau pedoman untuk bersikap dan berprilaku dalam pembentukan kepribadian menurut Agama Hindu agar menjadi orang yang taat hukum dan bukan orang yang tidak taat hukum).

Documents

BB Hukum Adat Lanjutan Oct 2010