BANJIR di DKI JAKARTA

2 3

56

13

14

19

26

27

28

29

30 36

38

41

43

51

61

62

65

66

67

68

69

70

71

73

77

26

27

28

29

31

38

69

KECAMATAN CENGKARENG

KECAMATANGROGOL PETAMBURAN

KECAMATAN PALMERAH

KECAMATANTAMAN SARI

KECAMATAN TAMBORA

KECAMATAN KALIDERES

KECAMATAN KEBON JERUK

KECAMATAN KEMBANGAN

KECAMATAN KEMAYORAN

KECAMATAN MENTENG

KECAMATAN

CEMPAKA PUTIH

KECAMATAN GAMBIR

KECAMATANJOHAR BARU

KECAMATANSAWAH BESAR

KECAMATAN SENEN

KECAMATAN TANAH ABANG

KECAMATAN TEBET

KECAMATAN PASAR MINGGU

KECAMATAN PESANGGRAHAN

KECAMATANSETIABUDI

KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN KECAMATANPANCORAN

KECAMATAN KEBAYORAN BARU

KECAMATANKEBAYORAN LAMA

KECAMATAN CILANDAK

KECAMATAN JAGAKARSA

KECAMATAN DUREN SAWIT

KECAMATAN JATINEGARA

KECAMATAN KRAMAT JATI

KECAMATAN PASAR REBO

KECAMATAN PULO GADUNG

KECAMATAN CAKUNG

KECAMATAN CIPAYUNG

KECAMATAN CIRACAS

KECAMATAN MAKASAR

KECAMATANMATRAMAN

KECAMATAN TANJUNG PRIOK

KECAMATAN CILINCING

KECAMATAN KELAPA GADING

KECAMATAN KOJA

KECAMATANPADEMANGAN BARAT

KECAMATAN PENJARINGAN

LEGEND :

PETA LOKASI GENANGAN AIR DI DKI J AKARTA TAHUN 2007

B K

T

DINAS TATA KOTAP EMER INTA H DA ERAH K HUSUS IB UK OT A J AKARTA

NOMOR PEMERIKSAAN

NOMOR LEMBAR NOMOR PETA

SKALA 1 : 40000

PETA IKHTISAR

J AYA RAYA

TANGERANG

DEPOK

BEK ASI

KA

LI

GR

OG

OL

KA

LI B

UA

RA

N

KALI MOOKERVART

CA

KU

NG

DR

AIN

CE

NG

KA

RE

NG

DR

AIN

14

6

9

10

36

11 1213

14 15 16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

2728

29

30

31

32

32

33

34

35

37

38

3940

4142

43

44

45

46

47

48 49

50

51

52

5354

55

56

58

60

61

62

6364

64

65

6667

68

69

70

71

72

72

72

73

74

74

75

75

98

9979

80

80

81

78

82

83

8484

84

84

8485

8686

86

86

8788

88

88

86

89

89

90

91

91

92

9393

93

94

95

95

96

97

58

59

59

59

77

TENGAH

7

2

8

3

5

19

PETA LOKASI GENANGAN AIR 2002 & 2007

PENGENDALIAN BANJIR JAKARTA SUDAH DI ISYARATKAN SEJAK TAHUN 1973

PRINSIP PENGENDALIAN BANJIR DKI JAKARTA

Situ Situ

PENGALIRAN DGNMEKANISASI

SISTEM POLDER

DAERAH RENDAH

DAERAH CUKUP TINGGIPENGALIRAN DGN GRAVITASI

PENGALIRAN DGNMEKANISASI

SISTEM POLDER

DAERAH RENDAHWaduk Waduk Waduk

SUNGAI-SUNGAI YANG MASUK KE WILAYAH DKI JAKARTA

Kanal Kanal

144

3 322

1. Aliran air dari hulu DKI dialihkan ke arah pinggir DKI dan mengalir langsung kelaut

2. Bagian Selatan wilayah DKI dengan Permukaan yang cukup tinggi dapat mengalir secara gravitasi

3. Daerah rendah dibagian utara (Pantura) Harus dengan sistem polder yaitu tanggul, waduk dan pompa.

4. Bagian hulu/ selatan harus dibangun/ dilestarikan situ-situ untuk menampung sementara aliran air

Kal i M o k e

rv ar t

Ja la n D aan M og o t

Cen

gka

ren

g D

rai

n

Sod et a n

Se k re ta r is

Kali G

rogo

l

Ka li C aku ng

Wa du k To m a ng

Wad uk

Sunter U tar a

Wadu k Kem a yor an

Ka

li S

unte

r

L a u t

Kali

Sep

ak

Kali

Cide

ng

AK. C ili wung

Wa dukSunter Ti mur I II

Wa du k

Su nt er T im ur I S el at a n

Sodet an K ali Sun ter S al. Pet ukangan Kal i C akung

Kali

Bua

ran

Kali

Bua

ran

Kali

Jatik

ram

at

Kali

Ciliw

ung

S it u R a w a D o n g k a l

1

2

3 4

5 6

7 8

9

10

11 12

1 3

Waduk P ulo M as

Waduk R agun an

Sit u Ci pon doh

Wa d u k A n

co l

Wa d uk M e la ti

Wa du k

Se tia Bu di Ba ra tWa du k

Se tia Bu di Ti mu r

Wa du k T elu k Go ng

Si t u U I

Sit u M angg a Bol ong

Si t u D ong ke la n

Sit u Ba bakan

Si t u Ba r u

S it u

Ke lap a Du a We tan

Si tu T M I I

Lob ang B ua ya

Si tu P a n c o ra n

Si tu T a m a n R ia

Se na yan

Wa d uk P er u m n a s

Rawa Kepa

Si t u Ti pa r

Si t u R a w a G e l am

Si tu L em b a ng

Wad u k G ro go l

Wadu k Mua ra An gke

Wa duk P lu i t

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

DINAS PEKERJAAN UMUMJl. Taman Jatibaru No.1 Jakarta 10150

NORMALISASI 13 ALIRAN SUNGAILautLaut

Saluran Belum ideal

Pemerintah daerah

Pemerintah Pusat

Saluran Sudah ideal

Saluran Belum ideal

Saluran Sudah ideal

Saluran Belum ideal

Saluran Sudah ideal

TRACE BANJIR KANAL TIMUR

Kel. Cipinang Besar

Kel. Cipinang Muara

Kel. Pondok Bambu

Kel. Duren Sawit

Kel. Pondok Kelapa

Kel. Malaka Sari

Kel. Malaka Jaya

Kel. Pondok Kopi

Kel. Pulo Gebang

Kel. Ujung Menteng

Kel. Cakung Timur

Kel. Marunda

Kel. Rorotan

Kali Cipinang

Kali Sunter

Kali Buaran

Kali CakungKali Jati Kramat

18 – 100 - 1861 – 300 - 36

61 – 200 - 43

850

350

5.800

16.575

Kali Angke sebelum normalisasi

RENCANA PELAKSANAANSegera menyelesaikan pembebasan tanah untuk BKT

dan pelaksanaan fisiknya s/d 2008

Melaksanakan peningkatan BKB mulai dari PA Manggarai s/d Muara

Membangun 13 Polder

Merevitalisasi Situ-Situ di Jabodetabek

Normalisasi Kali

Membangun waduk di Hulu

Membangun sodetan Ciliwung – Cisadane dan meningkatkan kapasitas Kali Cisadane

Penerapan Polder Sebagai Penerapan Polder Sebagai Penanggulangan Banjir Penanggulangan Banjir

di DKI Jakartadi DKI Jakarta

Penerapan Polder Sebagai Penerapan Polder Sebagai Penanggulangan Banjir Penanggulangan Banjir

di DKI Jakartadi DKI Jakarta

Polder :Lahan rendah yang dibatasi dengan tanggul. Aliran permukaan di dalam polder dapat dikendalikan dengan penguras atau pompa.

PENERAPAN POLDER DALAM MENANGGULANGI PENERAPAN POLDER DALAM MENANGGULANGI GENANGANGENANGAN

Komponen yang harus ada pada sistem polder :• Tanggul keliling dan atau pertahanan laut (sea defense). • Sistem drainase lapangan / Saluran Minor (field drainage

system).• Sistem pembawa / Saluran Mayor (conveyance system).• Kolam penampung dan stasiun pompa (outfall system).• Badan air penerima (recipient waters).

Recipient Water

Recipient Water

Stasiun Pompa

Tanggul

Stasiun Pompa

Gambar Sketsa Tipikal Sistem Polder

Sifat - Sifat Polder :

• Polder adalah daerah yang dibatasi dengan baik, dimana air yang berasal dari kawasan tidak boleh masuk, hanya air hujan pada kawasan itu sendiri yang dikumpulkan.

• Dalam polder tidak ada aliran permukaan bebas seperti pada daerah tangkapan air alamiah tetapi dilengkapi dengan bangunan pengendali pada pembuangannya (dengan penguras atau pompa untuk mengalirkan aliran ke luar).

• Muka air di dalam polder tidak bergantung pada permukaan air di daerah sekitarnya namun dinilai berdasarkan elevasi lahan, sifat-sifat tanah, iklim, dan tanaman daerah sekitarnya.

535

34

1

2

4 4

6

7

089

10

13

1412

1819

17

16

33

2021

2224

25 28

26

36

32

29 31

23

27

30

15

311

Polder belum dibangun

Polder sudah dibangun

37

NO. Nama Luas ( Ha )

1 Rawa Buay a 50,00

2 Cengkareng 450,00

3 Kapuk Poglar * 550,00

4 Pantai Indah Kapuk Utara 250,00

5 Pantai Indah Kapuk Selatan 150,00

6 Muara Angke 50,00

7 Muara Karang 75,00

8 Pluit Industri 50,00

9 Teluk Gong 90,00

10 Jelambar Wijay a Kusumah 100,00

11 Jelambar Baru 100,00

12 Tomang Barat 170,00

13 Grogol 80,00

14 Rawa Kepah 229,00

15 Pondok Bandung 90,00

16 Pluit 2083,00

17 Siantar Melati 860,00

18 Setiabudi Barat 216,00

19 Setiabudi Timur 132,00

20 Mangga Dua 160,00

21 Pademangan 635,00

22 Kemay oran 850,00

23 Sumur Batu * 278,00

24 Sunter Selatan 346,00

25 Sunter Barat 1250,00

26 Sunter Timur I Kodamar 200,00

27 Sunter Timur I Utara * 600,00

28 Sunter Timur III Rawa Badak * 570,00

29 Sunter Timur II 1750,00

30 Kelapa Gading (Walikota) * 90,00

31 Marunda 2240,00

32 Penggilingan 103,00

33 Istana Merdeka 15,00

34 Hankam Slipi 4,00

35 Komplek TVRI Cengkareng 7,00

36 Pulomas 460,00

37 Tanjungan / Tegal Alur * 390,00

38 Kapuk Muara 1, 2 & 3 *

39 Industri / Gn. Sahari *40 S. Parman - Trisakti *

Daerah Polder DKI JakartaDaerah Polder DKI Jakarta

Peta Subsidence Tanah di DKI Jakarta

Cilincing

Cakung

Keterangan :: Kontur Land Subsidence Periode 1982 – 1999 (dalam cm)

Sumber : Data Survei Topografi Periode 1982 – 1999 (Dinas Pertambangan DKI Jakarta dan Sucofindo, 2000).

Laut Jawa

Gambir

Kemayoran

CempakaPutih Pulogadung

Kelapa gading

AncolKapukKoja

60

80

100

120

140

160180

200

60

80

100Kali Deres

100

120140

40 60

80100

120

140160

180200

Keterangan:

Di wilayah tengah terjadi penurunan muka tanah sebesar 80 – 200 cm dalam kurun waktu 17 tahun.

Di wilayah timur terjadi penurunan muka tanah sebesar 80 -160 cm dalam kurun waktu 17 tahun ini.

WILAYAH TENGAH

• Polder Pluit : 100 – 200 cm

• Polder Cideng : 100 – 160 cm

• Polder Melati : 80 – 120 cm

WILAYAH TIMUR

• Polder Sunter Utara : 100 – 140 cm

• Polder Sunter Timur III : 80 – 100 cm

• Polder Pulomas : 110 – 140 cm

• Polder Pademangan : 130 - 160 cm

STAKEHOLDERS

MASYARA

PEMERINTAH

MASYARAKAT

KIMPRASWIL

LINGKUNGAN HIDUP

PEMDA DKI

PEMDA JABAR

PEMDA BANTEN

LEMBAGA PENELITIAN

MEDIA MASSA

LSM

PENDUDUK SEKITAR

BADAN-BADAN DUNIA

INVESTOR & BISNIS GROUP

AKADEMISI

KEHUTANAN

PERTAMBANGAN

PERHUBUNGAN

KEHAKIMAN & HAM

P L N P A

M

KESEHATANNEGAR

A DONOR

UKM

WARGA PEDULI

PETA PENGEMBANGAN KAWASAN PANTURA

Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda

RENCANA PENGEMBANGAN DI SEPANJANG KAWASAN PANTURA JAKARTA

Soekarno-HattaInternational Airport

JakartaOld City

AncolPLUIT

Pantai Kapuk

HARBOUR TOLLROAD

INNER RING ROAD

OUTER RING ROAD

OUTER-OUTER

RING ROAD

OUTER RING ROAD

KARANG TANJUNG TOLL

ROAD

AS HARBOUR, INDUSTRIAL, AND WAREHOUSE FUNCTIONS THROUGH LAND RECLAMATION DAN REVITALZATION

WESTERN AREA (HOUSING) CENTRAL AREA (CBD) EASTERN AREA (INDUSTRY)

MARUNDAPORT OF TANJUNG

PRIOK

Sumber :MODIFIKASI DARI BADAN PELAKSANA REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTASUB DIT PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN DIT PERKOTAAN METROPOLITAN

RENCANA REL

KA

PANDUAN RANCANG KOTA (UDGL) DI TERKAIT DENGAN KAWASAN PANTURA

SUB KAWASAN BARAT SUB KAWASAN TENGAH SUB KAWASAN TIMUR

RENCANA JALUR MRT

RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN TAJUNG PRIOK

RENCANA TPI DAN

PERMUKIMAN MUARA ANGKE,

SK GUB. No. 1263 / 2006

RENCANA PENGEMBANGA

N PANTAI INDAH KAPUK UTARA-BARAT

RENCANA PENGEMBANGA

N PANTAI INDAH KAPUK,

SK GUB. No. 1567 / 2005

RENCANA PENGEMBANGA

N KAWASAN ANCOL

RENCANA JALAN TOL KARANG TANJUNG

RENCANA PENGEMBANGA

N KAWASAN EKONOMI KHUSUS

MARUNDA

RENCANA BANJIR KANAL TIMUR

RENCANA KERETA API

BARANG

RENCANA PENGEMBANGA

N KAWASAN PANTAI

MUTIARA, SK GUB. No. 1918 /

2005

RENCANA PENGEMBANGAN KAPUK NAGA

INDAH

RENCANA PENGEMBANGA

N KAWASAN CBD PLUIT, SK GUB. No. 636 /

2006

RENCANA PENGEMBANGA

N KAWASAN KOTA TUA

± 19.234.691 M2

± 7.283.473 M2

± 717.331 M2

± 191.686 M2

± 208.242 M2± 1.888.175 M2

± 21.903.044 M2

± 1.168.168 M2

± 10.816.613 M2

REVITALISASI KAWASAN STASIUN TJ

PRIOK± 3.500.000 M2

Sudah disahkan

Belum disahkan

CONTOH PANDUAN RANCANG KOTA / UDGL

UDGL PANTAI MUTIARA

CONTOH PANDUAN RANCANG KOTA / UDGL

UDGL PLUIT

SK. Gubenur KDKI Jakarta No. 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 220 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Reklamasi Pantura Jakarta (jo. SK. Gub. No. 972 Tahun 1995)

SK. Gubernur KDKI Jakarta No. 1090 Tahun 1996 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendali Reklamasi Pantura Jakarta

Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas No. KEP.920/KET/10/1997 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta

Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta

Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta

Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR

Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Keppres No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita VI

LANDASAN HUKUM

Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Pantura Jakarta

Keppres no. 52

1995Reklamasi Pantura

Perda no. 81995

Reklamasi & TR

Kepmegneg PPN no.5201997

Pedoman PR

Pantura

SK Gub. no. 220

1998Orta BP Pantura

(no.972/1995)

Perda no. 6

1999RTRW

SK Gub. no. 1090

2000Ortala

pengendalian

Perpres. No. 54. 2008

Integrasi ekosiste

m/ biodivers

itas

Pertimbangan terhadap:

Manajemen LH

Manajemen

bencana

Daya dukung/

daya tampung

Catatan:• Keputusan sifatnya menetapkan• Peraturan sifatnya mengatur• Pantura sebagai Kawasan Andalan

Amdal

Dlm proses

perencanaan,

pemanfaatan dan pengend

alian

Tidak ada

SKPD- urusan

LH

Keppres no. 52

1995Reklamasi Pantura

Perda no. 81995

Reklamasi & TR

Kepmegneg PPN no.5201997

Pedoman PR

Pantura

SK Gub. no. 220

1998Orta BP Pantura

(no. 972/1995)

Perda no. 6

1999RTRW

SK Gub. no. 1090

2000 Ortala

pengendalian

Perpres. No. 54. 2008

desentralisasi

sentralisasi

Harmonisasi & sinkronisasi

Koordinasi

Catatan:• Keputusan sifatnya menetapkan• Peraturan sifatnya mengatur• Pantura sebagai Kawasan Andalan

Dibentuk BP

• Tggjwb Gub

Presiden• BP BUsaha

Kesimpulan Analisis Kebijakan (sementara)

Kesimpulana. Ada kecenderungan pergeseran perhatian pembangunan Pantura di tingkat DKI Jakarta ke arah lebih pada rasionalisasi kepentingan ekonomib. Namun pada tingkat lintas provinsi setelah munculnya Perpres no. 54 tahun 2008 tentang Jabodetabekjur, perhatian pada kepentingan LH untuk keberlanjutan pembangunan menguatc. Pembangunan Pantura lebih banyak pertimbangan pada urusan properti berikut mata rantainya, seperti infrastruktur

Rekomendasia.Perlu dikaji ulang dampak kumulatif di Pantura dan sekitarnya terhadap rencana peruntukan dalam kurun waktu jangka pendek sampai panjang. Artinya sistem pemantauan dan pengendalian harus lebih ditingkatkanb.Peran lembaga seperti BP ataupun badan lain bentukannya (seperti Badan Usaha/PT) tetap harus mengikuti principle guideline yang mengacu pada pencapaian pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidupc.Penguatan otorita BP untuk mampu/kapabel mengelola harmonisasi dan sinkronisasi