bahwa negara - jdih.bssn.go.id .surat pengunduran diri perrnusyawaratan desa. (3) Pengajuan pengunduran

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of bahwa negara - jdih.bssn.go.id .surat pengunduran diri perrnusyawaratan desa. (3) Pengajuan...

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCAI,ONAN ANGGOTA DEWANPERWAKIIAN RAI(YAI, ANGGOTA DEWAN PERWAKII"AN DAERAH, ANGGOTA

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN,

PERMIMAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,

SERTA CUTI DALAM PEI.AKSANAAN KAMPANYE PEMIUHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk tugasnegara dan

daerah pada saatumum, perlu mengatur tata cara pengunduran diri dalampencalonan anggota Dewan Perwakilan Ralgrat, anggotaDewan Perwakilan Daerah, anggota DewanRakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden,

berdasarkan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 182 huruf k,Pasal 227 huruf o dan huruf p, Pasal 24O ayat (l) huruf kdan ayat (2) huruf h, Pasal 258 ayat l2l huruf h, pasal 281,Pasal 302, dan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 7Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan pemerintah

permintaanizin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sertacuti dalam kampanye pemilihan umum

tentang Tata Cara Diri dalam PencalonanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DewanPerwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izindalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cutidalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-2-

Mengingat:

Menetapkan:

I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihanUmum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor L82; Tambahan kmbaran NegaraIndonesia Nomor 6109);

Republik

MEMUTUSKAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARAPENGUNDURAN DIRI DAI.,AM PENCALONAN ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAIffAT, ANGGOTA DEWANPERU/AKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKII,.S,NRAISAT DAERAH, PRESIDEN, DAN \VAKIL PRESIDEN,PERMII{TAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DANWAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DAI.,AMKAMPAI{YE PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal IDalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Dewan Perwakilan Ralryat yang selanjutnya disingkat DPR

adalah Dewan Perwakilan Rakyat bagaimana dimaksuddalamTahun

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945.

2. Dewan Perwakilan Daerah yang selanju tnya disingkat DPDadalah Dewan Perwakilan Daerah se dimaksuddalamTahun

3. Dewan . . .

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-3-

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerahprovinsi dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerahkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja berdasarkan izinatau dari pejabat yang dalampelaksanaan kampanye pemilihan umum.

5. Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan pesertapemilihan umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta

umum untuk pemilih denganmenawarkan visi, misi, prograrn, dan/atau citra diri peserta

umum

BAB II

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI

Bagan Kesatu

Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPD,dan Anggota DPRD

Paragraf IUmum

Pasal 2

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota,wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota TentaraNasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewanpengawas dan karyawan pada badan usaha milik negaradan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yanganggarannya bersumber dari keuangan negara harus

diri apabila mencalonkan diri sebagaianggota DPR atau anggota DPRD.

(2) Pengunduran

PRESIOENREPUBLIK INDONESIA

-4-

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat

ditarik kembali.(3) Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional

anggota Kepolisian Negara Republik direksi,anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dankar5rawan pada badan usaha milik negara dan/atau badanusaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannyabersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri

Pasal 3(l) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota,

wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, anggota badan

se dimaksud pada ayat (1) tidak dapatkembali.

desa, aparatur sipil negara, anggotaTentara Nasional anggota Negara

Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris,anggota dewan pengawas, dan karyawan pada badan usahamilik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/ataubadan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannyabersurnber dari keuangan negara harus mengundurkan diriapabila mencalonkan diri sebagai anggota DpD.

(2) Pengunduran diri dimaksud pada ayat (1)dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat

ditarik kembali.(3) Perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa,

aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia,anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dankaryawan pada badan usaha milik negara dan/atau badanusaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, ataubadan lain yang anggarannya bersumber dari keuangannegafa yang diri sebagaimana dimaksud

mengajukan pengaktifan kembali.pada ayat (1) tidak dapat

Paragraf2...

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

-5-

Paragraf2Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(1) Gubernur "*, **, ]it"lnut suratpengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi PemilihanUmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftarsebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atauanggota DPRD.

(2) Surat diri dimaksud padaayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran dirikepada pimpinan DPRD provinsi.

(3) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi tidak menindaklanjutipengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud padaayat (2), Presiden memberhentikan gubernur dan/atauwakil gubernur atas usul menteri yangurusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud padaayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

(5) Gubemur atau wakil gubernur sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan

sejakdaftar calon tetap.

Pasal 5

(1) Bupati, wakil bupati, walikota,

sebagai calon dalam

atau wakil walikotamenyampaikan surat pengunduran dld s,slageirnanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (21kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan UmumProvinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kotapada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DpR,anggota DPD, atau anggota DPRD.

(2)Surat...

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-6-

(2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud padaayat (1) disertai bukti suratdiri kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3) Dalam hal DPRD kabupaten/kota

urusan pemerintahan dalam negerimemwakil walikotapemerintah pusat.

(a) Dalam hal gubemur sebagai wakil pemerintah pusat tidakpemberhentian bupati, wakil bupati,

walikota, atau wakilwalikota sebagaimana dimaksud padaayat (3), menteri yang IqT'IFFI'I

pengajuandimaksud pada ayat (2), menteri

(5) Pengajuan pengunduran diri sebagaimanaayat (3) dan ayat (4) ditindallanjuti

bupati, wakil bupati, walikota, atauatas usul gubernur seb'ga.i wakil

pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakilbupati, walikota, atau wakil walikota.

tidakdiri

yang

dimaksud padasesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

(6) Bupati, wakil bupati,dimaksud

walikota, atau wakil walikotapada ayat (1) tidak lagi memiliki

diri

status beserta hak dan kewenangannya sejaksebagai calon dalam daftar calon tetap.

Paragraf 3

Kepala Desa

Pasal 6(1) Kepala desa menyampaikan surat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) kepadaKomisi Pemilihan Umum pada saat mendaftar sebagaibakal calon anggota DPD

(2) Surat . . .

PRESIOENREPUBLIK INDONESIA

-7 -

(2) Suat pengunduran diri yang disampaikan kepada KomisiPemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disertai buktikepada badan

surat pengunduran diriperrnusyawaratan desa.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksudayat (21peraturan

ditindaklanjuti sesuai dengan

(4) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaksejaklagi memiliki status beserta hakdan

ssSagai calon dalam daftar calon tereF.

Paragraf 4

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 7

(1) Anggota badan permusyawaratan desa menyampaikansurat diri dalamPasal 3 ayat(2|kepada Komisi Pemilihan Umum pada saatmendaftar sebagai bakal calon anggota DpD.

(2) Surat pengunduran diri yang kepada Komisipada ayat (1)Pemilihan Umum seb"gaimana dimaksud

disertai bukti penyampaian surat dirikepada pimpinan badan permusyawaratan desa.

(3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud padaayat (21peraturan

sesuai dengan

(4) Anggota badan desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status besertahak dan kewenangannya sjak ditetapkan s6lagai calondalam daftar calon tetap.

Paragraf 5. . .

PRESIDENREPUBLIK INOONESIA

-8-

Paragraf 5

Perangkat Desa