Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)

invest in

Invest in remarkable indonesia Invest in

remarkable indonesiaindonesia

Invest in remarkable indonesia


Invest in remarkable indonesiaindonesia

Invest in



Invest in remarkable indonesiaindonesia

Invest in

Invest in

Invest in

able indonesia Invest

© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

PEDOMAN DAN TATACARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PENANAMAN MODAL

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL1

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

PENANAMAN MODAL

UU No. 25/2007

oPenanaman Modal : segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik IndonesiaPenanaman modal dalam negeri Penanaman modal asing(skala usaha menengah dan besar – UU No.20/2008)


3

TAHAPAN PENANAMAN MODAL

Investasi

PerizinanInvestasi

Peninjauan target lokasi

Pertemuan khusus denganCalon Investor

Kontak Investor oleh Kegiatan Promosi

Operasional

Legalitas Proyek

Kunjungan Lokasi

Kajian Detail

Informasi AwalSeminar, Pameran,Media Massa,

One on One Meeting, Business MeetingMatchmaking

Company Visit, Pendampingan Misi,

Pendampingan proses perizinan

REALISASI


4

PELAYANANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

NSPK PELAYANAN PM PERKA BKPM NO. 5 TAHUN 2013

PTSP PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH PUSAT

PENERBITAN PERIZINAN PM ( KEWENANGAN ) Kesamaan metode/cara penilaian

permohonan Kesamaan waktu proses penerbitan

perizinan Penyeragaman format produk perizinan

yang diterbitkan

UU 25/2007, PP 38/2007

1. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi2. Pelaksanaan ketentuan / pengaturan bidang usaha

dari Kementerian Teknis3. Hasil evaluasi implementasi Perka 12/2009

dilakukan penggantian (pencabutan) bukan revisi Perka 12/2009

DASAR PEMIKIRAN

OUTLINE PERKA NO. 5/2013 (Terdiri dari 11 Bab, 111 Pasal dan 16 kelompok Lampiran)

I.KETENTUAN UMUM II.MAKSUDIII.TUJUANIV.KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL V.PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODALVI. PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODALVII. PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODALVIII. SANKSIIX. KETENTUAN LAINX. KETENTUAN PERALIHAN **)

XI. KETENTUAN PENUTUP**) untuk provinsi/kabupaten/kota pengaturan baru diberlakukan 90 hari setelah diundangkan

PENGATURAN BARU PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PENGATURAN PRINSIP DASAR1. PMDN :

Minimal nilai investasi PMDN yang wajib diproses menggunakan SPIPISE – mulai dari Rp. 500.000.000

2. PMA :• Minimal nilai investasi – lebih besar dari Rp. 10 Milyar atau

nilai setaranyan dalam US$• Minimal modal disetor atau ditempatkan adalah sebesar Rp.

2.500.000.000,- atau nilai setaranya dalam US$• Minimal nominal saham dalam penyertaan modal perseroan

– Rp. 10.000.000 atau nilai setaranya dalam US$• Perhitungan persentase modal (saham) berdasarkan

nominal saham bukan lembar saham3. Mekanisme permohonan di bidang usaha jasa diawali

dengan presentasi tentang rencana kegiatan usaha


9

9

PERBANDINGAN PRINSIP DASAR PERIZINAN PENANAMAN MODAL PERKA 12/2009 DAN PERKA 5/2013

PENDAFTARAN

IZIN PRINSIP IZIN PRINSIP

IZIN USAHA IZIN USAHA

PRODUKSI

Izin Operasional dari Kementerian terkait

Perizinan Daerah

Izin Operasional dari Kementerian terkait

Perizinan Daerah

PERKA BKPM NO.12/2009

PERKA NO 5/2013


10

1.MEMULAI USAHA2.PERLUASAN3.PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

1.IZIN PRINSIP 2.IZIN PRINSIP PERLUASAN3.IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

1. IZIN USAHA 2. IZIN USAHA PERLUASAN3. IZIN USAHA PENGGABUNGAN

PERUSAHAAN

SIAP PRODUKSI/ OPERASI

PERUBAHAN 1. IZIN PRINSIP PERUBAHAN2. IZIN USAHA PERUBAHAN

KANTOR PERWAKILAN 1. IZIN KPPA2. IZIN UP3A

JENIS IZIN PENANAMAN MODAL

PENGATURAN BARU1. MEMULAI USAHA : Klasifikasi :• Pendirian usaha baru• Alih status (PMDN-PMA atau PMA – PMDN)• Pindah lokasi ( PMDN kewenangan daerah) Izin Prinsip (IP) diterbitkan terpisah antara IP bidang usaha industri dan

IP bidang usaha selain industri

2. PERLUASAN USAHA : Industri :• Peningkatan kapasitas untuk produk yang sama (KBLI), dan• > 30% dari kapasitas izin (kumulatif), dan• Lokasi yang sama dengan proyek sebelumnya Selain industri - peningkatan kapasitas atau penambahan kegiatan

baru ( tidak berubah)

PENGATURAN BARU

3. IZIN USAHA : Definisi --- Siap produksi / operasi Nomenklatur, mekanisme, format produk, masa berlaku Izin Usaha (IU) diterbitkan terpisah sesuai Kementerian

Pembina

4. PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) : Surviving dan Merging Company, harus sudah memiliki Izin

Usaha untuk salah satu atau seluruh proyeknya. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan

PENGATURAN BARU5. PERUBAHAN : Izin Prinsip Perubahan – untuk semua ketentuan baik dalam IP

maupun IU, Izin Usaha Perubahan – perubahan jenis produksi karena

diversifikasi, perubahan lokasi proyek, perubahan kapasitas produksi

6. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PROYEK : Default 3 tahun ( bisa ditetapkan lebih cepat atau lebih lama

tergantung bidang usaha) Perpanjangan maksimum 3 tahun ( maksimum selama jangka

waktu proyeknya) Melebihi jangka waku ( 3 + 3 tahun), dilakukan BAP, bila tidak ada

realisasi, dan perusahaan menyatakan tetap berminat melakukan usaha – diterbitkan IP pengganti dengan mengacu ketentuan yang berlaku pada saat penerbitan IP pengganti

PENGATURAN BARU

7. ALIH STATUSPerusahaan yang melakukan alih status menjadi PMA setelah Perka ini diterbitkan , anak perusahaannya dalam waktu 1 (satu) tahun wajib mengubah status menjadi PMA

8. PERUSAHAAN MODAL VENTURA :Dilarang sebagai pemegang saham dalam perusahaan PMA / PMDNApabila telah menjadi pemegang saham pada saat Perka berlaku maka masa kepemilikan saham dibatasi maksimal 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang.


15

PMK 176/2011 Jo. 76/2012

BARU

IZIN PRINSIP(MESIN +

BARANG/BAHAN)

PENGEMBANGAN

PERLUASAN

RESTRUKTURISASI/REHABILITASI/MODERNISASI

IZIN PRINSIP PERLUASAN(MESIN +

BARANG/BAHAN)

MESIN

PENGATURAN BARU

1. Wajib menyampaikan rencana pengadaan seluruh investasi mesin, sejak awal pengajuan fasilitas pabean mesin

2. Pengajuan permohonan fasilitas pabean barang dan bahan paling lama 2 tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha

3. Pencantuman HS Code 10 digit dalam ML4. Permohonan perpanjangan jangka waktu pengimporan

mesin wajib diajukan sebelum berakhirnya masa pengimporan

5. Pengaturan mekanisme pengajuan permohonan fasilitas pabean mesin, barang dan bahan


17

PMK 176/2011 Jo. 76/2012

INVESTASI MESIN DALAM IP

SK PABEAN IMPOR MESIN

SK PABEAN IMPOR

BARANG DAN BAHAN (2 THN )

TKDN(komponen mesin DN > 30%) SK PABEAN

IMPOR BARANG DAN

BAHAN(4 THN)

IZIN USAHA

PERUBAHAN/PENGGANTIAN

PENAMBAHAN



PERPANJANGAN WAKTU IMPOR (+1)

PERPANJANGAN WAKTU IMPOR+1 TH UTK PRODUK TATANIAGA

PERPANJANGAN WAKTU IMPOR

SK PABEAN IMPOR MESIN

PERUBAHAN/PENGGANTIAN/PENAMBAHAN/ PERPANJANGAN


18

PERMENDAG 27 /2012 Jo .59/2012

Komoditi/ Produk impor untuk tujuan diperdagangkan

Komoditi /Produk impor untuk tujuan digunakan dalam proses produksi

PENDAFTARAN/ IZIN PRINSIP/

IZIN USAHA

IZIN USAHA PERDAGANGAN

IMPOR

API-P

API-ULebih dari 1 section – melampirkan bukti hubungan istimewa antara supplier dan importir, surat keterangan importir / KBRI


19

TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN

BELUM BHI BHI

IZIN PRINSIP(pendirian baru)

Calon pemegang saham

atauKUASA PENANDATANGANpermohonan

Kuasa PENGURUSAN Permohonan(konsultan hukum/jasa konsultan berbadan hukum)

• IP/IP-PL/IP-PB/IP-PP• IU/IU-PL/IU-PB/IU-PP• SK PABEAN• API

PIMPINAN PERUSAHAANmenandatangani permohonan

Kuasa PENGURUSAN Permohonan(konsultan hukum/jasa konsultan berbadan hukum)


20

TERIMA KASIH

Terima Kasih

Invest in...

© 2011 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

CONTACT USBADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, IndonesiaP : +62 21F : +62 21E : [email protected] 21

mailto:[email protected]

Documents

Bahan sosialisasi standard bkpm final (perka no 5 2013)