35
Bantuan Siswa Miskin PEMERINTAH KOTA SEMARANG Paparan Pada Sosialisasi BSM Dinas Pendidikandik Kota Semarang

Bahan Sosialisasi BSM SD-SMP-SMA-SMK Tgl 27 Des 2013

Embed Size (px)

Citation preview

Bantuan Siswa Miskin

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Paparan Pada Sosialisasi BSM Dinas Pendidikandik Kota Semarang

Pengantar

2

1

• Disparitas APK kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi di semua jenjang pendidikan dibandingkan dengan APK Masyarakat Miskin.

• Kebijakan Pendidikan diarahkan pada 5 K:

Ketersediaan Keterjangkauan Kualitas/Mutu Kesetaraan Kepastian

• Education For All dan Millenium Development Goal (MDGs) mengamanatkan agar pemerintah memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, dimanapun, laki-laki dan Perempuan

Pengantar (1/3)

3

Memperoleh layanan pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan layanan pendidikan Dasar dan Menengah.

• Rendahnya partisi pendidikan khususnya pada kelompok miskin, dikarenkan tingginya biaya pendidikan bik biaya langsung maupun tidak langsung

• Biaya pendidikan untuk jenjang menengah mencapai 2,5 kali lipat biaya untuk jenjang pendidikan dasar, keadaan tersebut berpengaruh pada rendahnya partisipasi pendidikan penduduk miskin dan tingginya angka putus sekolah di jenjang menengah (SMA/SMK)

• Untuk mencegah dampak negatif dari krtisis ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, maka pemerintah menggulirkan keijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bidang pendidikan.

• Tahun 2003 program JPS telah berakhir, tetapi pemerintah terus melajutkan program tersebut melalui PKPS BBM yang kemudian dilanjutkan dengan program bantuan siswa miskin (BSM)

Pengantar (2/3)

4

• Disiapkan 2 paket program untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin :

Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S):- RASKIN (beras untuk keluarga miskin)- PKH (program keluarga harapan)- BSM (bantuan siswa miskin)

Program Khusus:- BLSM (bantuan langsung sementara

masyarakat)- Program infrastruktur dasar

• Program dilakukan secara: Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Jumlah.

Pengantar (3/3)

5

A. Latar Belakang :• Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program

pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program ini disebut program Bantuan Tunai Bersyarat atau conditional cash transfers (CCT).

• Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

• PKH berkorelasi dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, dan memberi dampak positif terhadap peningkatan status pendidikan.

1. Meningkatkan akses dan taraf pendidikan serta kualitas pendidikan bagi anak – anak RTSM/KSM.

2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka pekerja anak di Indonesia.

3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang implikasinya terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia

Bantuan Siswa Miskin (BSM)

88

2

8

Tujuan dan Manfaat Program BSM

• Program BSM:

adalah bantuan dari Pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin seusai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

9

• Tujuan program:

Menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses layanan pendidikan.

Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali.

Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan.

Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah universal.

• Manfaat Program:

Anak miskin dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal.

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di seluruh jenjang dapat dipertahankan sebagaimana ditetapkan dalam RKP 2013, yaitu APM SD/MI = 95,8%, APM SMP/MTs = 80,1%, APK SMA/SMK/MA = 82,0%.

Perbaikan Penetapan Sasaran Program BSM dari berbasis sekolah menjadi Penetapan Sasaran berbasis Rumah Tangga menggunakan KPS dan berbasis Sekolah.

BSM diterima oleh seluruh kelompok pendapatan masih terdapat inclusion error sebesar 2/3 dari total Penerima Program BSM sebelumnya.

PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN SASARAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)

BSM hanya menutup sepertiga (30%) biaya pendidikan.

Basis Data Terpadu (BDT) yang digunakan sebagai dasar penetapan sasaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima KPS, berbasis rumah tangga dan tidak berbasis sekolah.

Oleh karena itu terdapat beberapa kemungkinan dimana misalnya anak usia sekolah dari RTS Penerima KPS bersekolah di wilayah yang berbeda dengan alamat RTS Penerima KPS (di Kecamatan atau Kab/Kota yang lain):

Sekolah harus tetap menerima KPS – selama siswa dari keluarga Penerima BSM dapat membawa bukti tambahan yang dibutuhkan (seperti Kartu Keluarga atau Surat Keterangan lain).

BSM diterima oleh seluruh kelompok pendapatan.BSM hanya menutup sepertiga biaya pendidikan.Periode pendistribusian BSM belum mengikuti

periode tahun pelajaran.BSM dikelola oleh dua Kementerian dimana

Kemdikbud mengelola BSM untuk Sekolah Umum dan Kemenag mengelola BSM untuk Sekolah Madrasah.

Kondisi Saat Ini :

• Kebutuhan biaya personal (per tahun) dibanding nilai BSM 2013:

Jenjang Jenjang PendidikanPendidikan

Biaya Biaya PersonalPersonal(Rp)(Rp)

Nilai BSM APBN Nilai BSM APBN 20132013(Rp)(Rp)

SD 910.000 360.000

SMP 1.390.000 550.000

SMA 1.660.000 780.000

• Bagi rumah tangga miskin, biaya pendidikan SMP atau SMA sekitar 30% dari seluruh pengeluaran rumah tangga.

Sumber: diolah dari Susenas 2009

PELAKSANAAN PROGRAM BSM MENGGUNAKAN KPS

Dinas Pendidikan/Kankemenag

Provinsi

Dinas Pendidikan/Kankemenag

Kab/Kota

Menyerahkan Rekap Kab/Kota ke masing – masing pelaksana BSM di tingkat Nasional

Sekolah mengumpulkan Rekap Kartu. Nama dan Informasi Siswa dan dikirimkan ke Kab/Kota

Kemendikbud & Kemenag

Menetapkan penerima BSM masing – masing Kab/Kota

PT Pos

PT Pos mengirimkan Kartu ke RT Sasaran

Anak /orang tua membawa KPS (atau SKRTM plus bukti tambahan) ke Sekolah masing-masing

Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Pembayaran BSM (dimulai Akhir Agustus) tetap menggunakan mekanisme yang masih berjalan

Basis Data Terpadu

Nama dan Alamat

MEKANISME PENGUSULAN ANAK MEKANISME PENGUSULAN ANAK CALON PENERIMA BSM (1)CALON PENERIMA BSM (1)

Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk mendapat manfaat BSM, maka:1. Siswa akan membawa salah satu bukti berikut ke sekolah:a.Kartu Perlindungan Sosial yang disertai bukti tambahan berupa:

i. Kartu Keluarga yang nama Kepala Keluarganya sama dengan nama Kepala Rumah Tangga di Kartu atau;

ii. Surat Keterangan dari Kepala RT/RW/Dusun/Setara (Format Surat Keterangan) jika:a) Nama Kepala Keluarga tidak sama dengan nama di Kartu

namun alamat di Kartu Keluarga sama dengan alamat di Kartu, atau;

b) Keluarga/Rumah Tangga tidak memiliki Kartu Keluarga.

b.Kartu Calon Penerima BSM

2. Kepala Sekolah/Madrasah bersama Komite Sekolah/ Madrasah memutuskan Calon Penerima BSM yang berasal dari Kartu Perlindungan Sosial seperti butir 1 (satu) dan Kartu Calon Penerima BSM Kelas I dan Kelas VII diatas dan memasukkan seluruh nama anak calon penerima BSM ke dalam Formulir Rekap Kartu (Formulir 1).

.

3. Kepala Sekolah/Madrasah bersama dengan Komite Sekolah/Madrasah dapat mengusulkan nama anak lain yang dianggap pantas mendapatkan BSM (diluar penerima Kartu seperti di butir nomer 1 diatas) dan dimasukkan ke dalam Formulir Usulan Siswa/FUS (Formulir 2).

MEKANISME PENGUSULAN ANAK MEKANISME PENGUSULAN ANAK CALON PENERIMA BSM (3)CALON PENERIMA BSM (3)

4. Kriteria anak lain yang dianggap pantas mendapatkan BSM seperti di butir 3 (tiga) diatas adalah sbb.:

a. Orang tua siswa terdaftar sebagai Peserta PKH (Program Keluarga Harapan), atau;

b. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau;

c. Yatim dan/atau Piatu, atau;d. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban

musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18 tahun).

MEKANISME PENGUSULAN ANAK MEKANISME PENGUSULAN ANAK CALON PENERIMA BSM (4)CALON PENERIMA BSM (4)

5. Kepala Sekolah kemudian menyerahkan Rekap Sekolah (Formulir 1 dan 2), softcopy dan hardcopy kepada Dinas.

TIM Pengelola Pusat/ Direktorat

TIM Pengelola Provinsi

TIM Pengelola Kabupaten/Kota

Sekolah Menginformasikan

Ke SiswaSiswa

Siswa dan Ortu

Lembaga Penyalur

KPPN III

Direktorat menyerahkan daftar/SK ke Dinas Pendidikan Prov, kab/kota/ dan sekolah

Dinas Pendidikan Prov, Koordinasi deng Kb/Kota

Menginformasikan sasaran Penerima ke sekolah

Sekolah MenginformKe siswa

KPPN mencairkan dana Ke Lembaga Penyalur

Direktorat mencairkan dana BSM

Direktorat menyerahkan daftar/SK ke Lembaga Penyalur

Siswa dan Ortu mengambil dana BSM dengan menunjukkan identitas dan mengisi slip pengambilan

RINGKASANTugas dan Tanggung Jawab Penyaluran BSM

DISDIK KAB/KOTA

1 Sosialisasi ke sekolah tentang mekanisme penyaluran BSM

2 Mengkoordinasisekolah agar siswa yang keluarganya menerima KPS mendaftar sebagai calon penerima BSM

3 Menyampaikan rekap penerima BSM ke Kemdikbud

SATUAN PENDIDIKAN

1 Mencatat Calon Penerima BSM berdasarkan KPS atauSK-RTM (pengganti KPS) dan Kartu Calon Penerima BSM

2 Bersama Komite,sekolah mengusulkan siswa yang memenuhi kriteria BSM dari keluarga yang tidak menerima KPS

3 Merekap penerima KPS untuk dilaporkan ke Dinas kabupaten/Kota

2424

1. Pemanfaatan Dana BSM

BSM digunakan Untuk:

a.Pembelian Buku, bahan, alat tulis dan sejenisnya

b.Pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya

c.Transportasi pulang-pergti ke sekolah

2. Pembatalan BSM

BSM dapat dibatalkan jika penerima:

a.Berhenti sekolah

b.Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin

c.Berstatus sebagai terdakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal

Kepala sekolah bersama dengan dewan guru, komiote sekolah bertanggungjawab dan berwenang untuk membatalkan BSM sesuai dengan ketentuan di atas

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh sekolag dalam penyelenggaraan BSM dari pemerintah pusat adalah:

1.Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kemendikbud

2.Tidak melakukan manipulasi data jumlah siswa miskin dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar

3.Usulan siswa miskin harus didasarkan pada kriteria sesuai ketentuan

4.Tidak me;lakukan pungutan/pemotongan dalam bentuk dan alasan apapun terhadap siswa penerima BSM

5.Mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan pengumuman sekolah

A. Jenis Monitoring

• Internal

• Eksternal

B. Tujuan Monitoring dan Supervisi

Tujuan Monev pelaksanaan BSM adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BSM. BSM diterima oleh masyarakat yang berhakmenerima

C. Sasaran Monitoring

• Siswa

• Kepala Sekolah/Guru

• Dinas Pendidikan Kab/Kota

• Lembaga Penyalur

D. Pelaporan

• Sekolah

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh sekolah ke petugas Kab/Kota dan/atau didokumentasi oleh sekolah meliputi berkas-berkas sebagai berikut:

a.Kepala sekolah wajib mengumumkan kepada masyarakat di papan informaso sekolah mengenai Nama-nama siswa penerima BSM beserta BSM yang diterima

b.Lembar pencatatan pertanyaan/saran/kritik

c.Lembar pencatatan pengaduan

31

Posko Pengaduan

MEDIA LAYANAN

KONTAK

CALL CENTER : 177 atau 021-5703303

FAKSIMILE : 021-5733125

SMS : 0811-976929

EMAIL : [email protected]

Help Desk : Gerai Informasi dan MediaGedung C Lantai 1 Kemdikbud

32

Bantu Sekolahku

Hal-hal yang Mungkin Dilaporkan

1. Tidak mendapat KPS2. KPS tidak diakui/ditolak3. Kekurangan Kouta BSM4. Nilai BSM tidak sesuai 5. Terlambat menerima BSM6. Tidak terdaftar BSM di penyalur7. ....

33

Penjadwalan

34