@DitjenPKTrans @DitjenPKTrans.Kemendes

DIREKTORAT PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

FORUM KOMUNIKASI BIDANG

KETRANSMIGRASIAN

WILAYAH SUMATERA

BAHAN PAPARAN

OLEH DIREKTUR PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI

Realisasi Usulan

Sertipikasi

Beban SHM

5

CAPAIAN SERTIPIKASI LAHAN TRANSMIGRASI

Catatan: Total beban tugas SHM transmigrasi di wilayah Sumatera sebanyak 161.673 Bidang dengan jumlah

sertipikat yang sudah terbit dari tahun 2015-2019 sebanyak 61.565 bidang (38,08%) dengan

capaian SHM terbit tahun 2019 sebanyak 10.944 bidang.

79.33561.565

20.773

Sisa Beban SHM Clear Terbit Lahan Bermasalah

49,07 %12,85 %

38,08 %0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Beban SHM Total

Usulan ke

Kantah

SHM Terbit Sisa Beban

SHM

Sisa Usulan

di Kantah

161.673

99.615

61.565

100.108

38.050

DI WILAYAH SUMATERA

PROGRES PENERBITAN SHM TRANSMIGRASI PER PROVINSI TAHUN 2015 – 2019 DI WILAYAH SUMATERA

44

.16

6

33

.35

5

28

.36

7

18

.15

4

14

.26

4

9.9

92

8.3

69

1.7

88

1.4

75

1.1

91

28

.75

9

18

.90

7

18

.45

1

10

.79

4

9.0

77

8.5

00

3.0

99

49

4

66

5

31

7

17

.68

4

10

.27

1

12

.61

0

7.2

27

4.1

25 6.1

49

2.4

49

0 29

7

20

1

26

.48

2

23

.08

4

15

.75

7

10

.92

7

10

.13

9

3.8

43 5.9

20

1.7

88

1.1

78

99

0

11

.07

5

8.6

36

5.8

41

3.5

67

4.9

52

2.3

51

65

0

49

4

36

8

11

6

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

SUMATERA

SELATAN

ACEH LAMPUNG RIAU JAMBI BENGKULU SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU

Beban SHM Usulan Ke Kantah SHM Terbit Sisa Beban SHM Carry Over

6

““Terdapat Carry Over lokasi

transmigrasi di wilayah

Sumatera yang sudah

diusulkan oleh Dinas

Ketransmigrasian ke Kantor

Pertanahan yang belum

terbit sebanyak

38.050 Bidang dengan

jumlah bidang yang masuk

dalam Pengukuran PTSL

sebanyak 3.112 bidang

dan yang masuk pada

Yuridis PTSL sebanyak

2.579 bidang

7

DAFTAR CARRY OVER 2018-2019 DAN TARGET

PTSL 2020

NO PROVINSI JML KK JML KABUPATEN JML LOKASI JUMLAH BIDANGTARGET PTSL

PENGUKURAN YURIDIS

1 ACEH 5.944 14 53 8.636 768 759

2 SUMATERA UTARA 500 1 1 650 - -

3 RIAU 20.320 5 30 3.567 - -

4 KEPULAUAN RIAU 1.060 1 3 116 - -

5 SUMATERA BARAT 491 2 2 494 - -

6 JAMBI 6.314 7 20 4.952 - -

7 BENGKULU 1.874 6 17 2.351 - -

8 SUMATERA SELATAN 21.107 11 80 11.075 604 643

9 LAMPUNG 5.332 3 27 5.841 1.740 1.177

10 BANGKA BELITUNG 400 2 3 368 - -

JUMLAH 63.342 52 236 38.050 3.112 2.579

Sumber Target PTSL :

https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Lokasi-PTSL

DI WILAYAH SUMATERA

KEGIATAN PRIORITAS

UKUR BAGI LAHAN PENGURUSAN SERTIPIKAT

TANAH TRANSMIGRASI

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

PERTANAHAN TRANSMIGRASI

Pengukuran dan Pembagian

Lahan Inventarisasi Kepemilikan

Lahan

Koordinasi Percepatan

Penyelesaian SHM

Fasilitasi Penyelesaian

Permasalahan Pertanahan

Transmigrasi

2021

8

9

PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN LAHAN

1 PROVINSI ACEH 120 1 100.000.000

Pengukuran dan Pembagian LP, LU I dan BLOK LU II

• Sigulai, Kab. Simeulue (Carry Over 2020) 120 1 100.000.000

2 PROVINSI SUMATERA SELATAN 100 1 84.000.000

Pengukuran dan Pembagian LP, LU I dan BLOK LU II

• Tempirai Selatan, Kab. PALI (Carry Over 2020) 100 1 84.000.000

3 PROVINSI BENGKULU 30 1 80.000.000

Pengukuran dan Pembagian LU II

• Batu Ampar, Kab. Bengkulu Selatan 30 1 80.000.000

TOTAL 250 3 264.000.000

No Menu KegiatanJumlah

BIdangPaket

Alokasi Anggaran

(Rp)Keterangan

DI WILAYAH SUMATERA

10

INVENTARISASI KEPEMILIKAN LAHAN (IPL)DI WILAYAH SUMATERA

A PROVINSI ACEH 700 2 105.100.000

1 Kab. Aceh Utara

• Gampong Buket Hagu, Desa Geuchik, UPT II Buket Hagu, Kec. Lhoksukon

500 1 52.550.000

2 Kab. Aceh Barat

• Tui Saya 200 1 52.550.000

B PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 316 2 177.050.000

1 Kab. Bangka Selatan

• Toboali, Ds. Umber Jaya Permai 48

1 124.500.000• Desa Panca Tunggal, Kec. Pulau Besar 43

• Desa Fajar Indah 14

2 Kab. Bangka Barat

• Jebus 211 1 52.550.000

C PROVINSI SUMATERA BARAT 663 1 52.550.000

1 Kab. Sijunjung

• Padang Tarok SP. 1 663 1 52.550.000

D PROVINSI SUMATERA SELATAN 3.602 6 584.450.000

1 Kab. Musi Rawas

• Cecar Bunga Mas V/F/SP.10 320

1 124.500.000• Kelingi IV/D UPT.6 320

• Kelingi IV/D UPT.7 380

2 Kab. Banyuasin

• Air Saleh Agung 1921 94.300.000

• Muara Padang 400

No LokasiJumlah

BIdangPaket

Alokasi Anggaran

(Rp)Keterangan

11

INVENTARISASI KEPEMILIKAN LAHAN (IPL)DI WILAYAH SUMATERA

3 Kab. OKU Selatan

• Saga 240

1 124.500.000• Damar Pura 240

• Lubar 380

4 Kab. OKI

• Simpang Tiga SP.5 6601 94.300.000

• Tanjung Beringin 470

5 Kab. OKU Timur

• Desa Rawasari1 94.300.000

• Desa Surya Menang

6 Kab. Musi Rawas Utara

• Desa Pangkalan 1 52.550.000

E PROVINSI LAMPUNG 737 2 249.000.000

1 Kab. Tulang Bawang

• Kp. Aji Jaya KNPI 276

1 124.500.000• Kp Kecubung Mulyo 43

• Kp. Kecubung Jaya 179

• Kp. Karya Bakti 104

1 124.500.000• Kp. Bina Bumi 35

• Kp. Rejo Sakti 100

TOTAL A + B + C + D + E 6.018 13 1.168.150.000

No LokasiJumlah

BIdangPaket

Alokasi Anggaran

(Rp)Keterangan

FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN

TRANSMIGRASI

A PROVINSI ACEH 4 Kasus 133.300.000

1 Senaam IV, Kab. Nagan Raya 32.220.000

2 UPT Latiung SP,1, Kab. Simelue 34.440.000

3 Alue Penyaring SP.1, SP.2 dan SP. 3, Kab. Aceh Barat 34.420.000

4 UPT. III Mbo II Alue Penyaring, Kab. Aceh Barat 32.220.000

B PROVINSI SUMATERA UTARA 3 Kasus 100.080.000

1 Sikara Kara SP 1, Kab. Mandailing Natal 33.720.000

2 Simpang Bolon, Kab. Tapanuli Utara 32.640.000

3 UPT. Ujung Batu SP.5, Kab. Padang Lawas 33.720.000

C PROVINSI SUMATERA BARAT 1 Kasus 31.620.000

1 Dusun Tangah, Kab. Solok Selatan 31.620.000

D PROVINSI BENGKULU 6 Kasus 192.296.000

1 UPT. Muara Santan SP 2, Kab. Bengkulu Utara 25.172.000

2 Tanjung Agung, Kabupaten Kaur 33.180.000

3 Pelabai, Kab. Lebong 33.060.000

4 UPT. Kadataran, Kab. Kaur 33.180.000

5 Bandar Agung, Kab. Lebong 33.660.000

6 UPT. Napal Melitang, UPT. Sungai Petai, Kab. Seluma 34.044.000

D PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1 Kasus 32.100.000

1 UPT. Rejo Mulio/Membalong , Kab. Belitung 32.100.000

No Lokasi Volume

Alokasi

Anggaran

(Rp)

E PROVINSI JAMBI 5 Kasus 159.952.000

1 Ds. Arang - Arang, Kab. Muaro Jambi 30.420.000

2 Pelepat II, Kab. Bungo 31.620.000

3 Sungai Karang, Kab. Tebo 31.380.000

4 UPT. Lamban Sigatal , Kab. Sarolangun 31.872.000

5 Rantau Pandan I, II, III, IV, V, dan X 34.300.000

F PROVINSI RIAU 5 Kasus 171.324.000

1 UPT. Pekan Tua SP. 1 dan SP.2, Kab. Pelalawan 32.960.000

2 Sungai Paku, Kab. Kampar 30.600.000

3 Desa Trans DK-4 SKPD Sukamaju, Kab. Rokan Hulu 32.064.000

4 Lipat Kain A.1 dan Lipat Kain A.2, Kab. Kampar 32.660.000

5 Kuala Tolam 1 Dan Kuala Tolam 2 , Kab. Pelalawan 43.040.000

G PROVINSI SUMATERA SELATAN 4 Kasus 133.890.000

1 Desa Keban I, Kab. Musi Banyuasin 31.560.000

2 Kelingi IV/D SP.6, Kelingi IV/D SP.7, dan Kelingi SP.7 Kab. Musi Rawas

34.710.000

3 UPT. Perambahan SP.1 dan SP.2 , Kab. MusiBanyuasin 33.690.000

4 UPT. Parit SP.1 (Tanjung Pule) dan Rambutan SP.2 , Kab. Ogan Ilir

33.930.000

H PROVINSI LAMPUNG 1 Kasus 31.512.000

1 Srimulyo, Kab. Lampung Tengah 31.512.000

TOTAL 30 Kasus 985.714.000

No Lokasi VolumeAlokasi Anggaran

(Rp)

DI WILAYAH SUMATERA

12

KENDALA DAN TINDAK LANJUT PENERBITAN SHM

1. Patok Batas antar satu desa dengan desa lain belum jelas

2. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya patok batas tanah

3. Keterbatasan waktu untuk mendata pemilik rumah

4. Kurangnya koordinasi antara SKPD, Kantor Pertanahan, Camat, Kades sehingga terjadi miskomunikasi

dilapangan

5. Sulitnya mencapai lokasi transmigrasi

6. Terbatasnya tenaga juru ukur beberapa Kantor Pertanahan

7. Gugus Tugas Reforma Agraria di Provinsi sudah 34 Provinsi dan Kabupaten di 93 Kabupaten

8. Adanya pemotongan Anggaran di Daerah.

LANGKAH TINDAK LANJUT

KENDALA

1. Perlu patok sementara dengan berbahan kayu keras

2. Perbaikan koordinasi SKPD, Kantor Pertanahan, Camat dan Kades

3. Sosialisasi bersama dalam membuat data by name by address

4. Pada akhir tahun, SKPD melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan supaya ex-lokasi transmigrasi masuk

dalam penetapan SK PTSL

5. Data carry over menjadi prioritas penerbitan SHM

6. SKPD Kabupaten melengkapi SK Pencabutan yang lam dan SK Pengganti dengan keputusan Bupati 13

@DitjenPKTrans @DitjenPKTrans.Kemendes

DIREKTORAT PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH