Click here to load reader

Bagian Isi (1)

  • View
    53

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1

Text of Bagian Isi (1)

19

BAB IPENDAHULUAN1.1. Latar BelakangMulai 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.1 Salah satu penentu keberhasilan program JKN adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang tersebar merata hingga ke pelosok tanah air, termasuk ketersediaan tenaga dokter gigi.2 Namun, saat ini jumlah dokter gigi di Indonesia masih sangat sedikit dan pesebarannya tidak merata.3Berdasarkan data yang dihimpun dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2010, dokter gigi Indonesia berjumlah 22.237 orang, dengan rincian 20.665 dokter gigi umum dan 1.582 dokter gigi spesialis.4 Apabila data tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia menurut data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, rasio dokter gigi terhadap penduduk Indonesia adalah 1:10.619.5 Rasio ini masih jauh dari rasio ideal dokter gigi terhadap penduduk di negara berkembang, yaitu 1:7.500 (WHO).6 Beberapa negara berkembang di Asia Tenggara juga memiliki rasio dokter gigi terhadap penduduk lebih baik, seperti Thailand (1:6.371), Malaysia (1:6.171) dan Filipina (1:5.000).7 Kondisi rasio dokter gigi terhadap penduduk di Indonesia diperburuk lagi oleh fakta yang menunjukkan 68% dokter gigi terkonsentrasi di pulau Jawa dan hanya 8% di Indonesia Timur (KKI, 2010).4 Data-data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi masalah maldistribusi dokter gigi di Indonesia. Maldistribusi dokter gigi dapat berdampak pada berkurangnya aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.8Masalah maldistribusi dokter gigi di Indonesia umumnya terjadi akibat kurangnya minat dokter gigi untuk ditempatkan ke daerah. Sehingga, dokter gigi cenderung terpusat di kota-kota besar. Hal ini selain disebabkan oleh wilayah geografis Indonesia yang berupa kepulauan, minimnya infrastruktur kesehatan di daerah, dan minimnya gaji atau pendapatan.8 Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka maldistribusi dokter gigi, seperti penggalaan program Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan wajib internship.9 Namun, solusi ini tidak secara signifikan berpengaruh pada berkurangnya maldistribusi dokter gigi di Indonesia. Sehingga, masalah maldistribusi dokter gigi masih menjadi masalah besar yang belum bisa diselesaikan. Dibutuhkan sebuah solusi baru yang dapat mendorong dokter agar mau ditugaskan di daerah.Pengimplementasian metode sandwich dalam sistem gaji dokter gigi dapat menjadi solusi dalam mendorong pemerataan distribusi dokter gigi. Saat ini, terdapat beberapa metode tunggal yang digunakan dalam sistem gaji dokter gigi, seperti Salary, Fee for Service, Case Payment, Pay for Performance, dan Kapitasi yang tengah diterapkan di JKN. Namun, metode-metode tunggal tersebut masing-masing memiliki kekurangan. Negara-negara maju seperti Inggris, Denmark, Austria, dan Polandia kini telah meninggalkan penggunaan metode tunggal dalam pembayaran gaji dokter. Metode campuran dianggap lebih menarik, yakni metode yang menggabungkan beberapa metode pembayaran, dengan prinsip mengeliminasi kekurangan-kekurangan yang ada pada metode tunggal.10Metode sandwich adalah metode campuran pembayaran gaji dokter gigi yang dapat diterapkan sebagai metode baru dalam sistem gaji dokter gigi di Indonesia. Sandwich menggabungkan komponen Salary, Fee for Service, dan Kapitasi dalam payung Pay for Performance. Metode ini dapat mengubah paradigma bahwa membayar dokter gigi hanya sekadar transaksi sederhana, yaitu memberi imbalan pada dokter gigi atas kerjanya mengobati pasien. Lebih dari itu, metode sandwich dapat menjadi instrumen dalam mengubah perilaku dokter gigi dalam menjalankan praktik, memotivasi dokter untuk meningkatkan kinerjanya, dan yang terpenting dapat mendorong dokter gigi untuk bersedia ditugaskan di daerah, sehingga angka maldistribusi dapat menurun.10Dalam karya tulis ilmiah ini akan dipaparkan analisis penerapan metode sandwich dalam sistem gaji dokter gigi untuk mengurangi angka maldistribusi dokter gigi di era Jaminan Kesehatan Nasional.1.2. Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dari karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana sistem gaji dokter dengan metode Sandwich dapat berperan dalam mengurangi distribusi dokter gigi di Indonesia?1.3. Tujuan Penulisan1.3.1. Tujuan UmumTujuan umum penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran penerapan metode Sandwich dalam mengurangi maldistribusi dokter gigi Indonesia di era Jaminan Kesehatan Nasional.1.3.2. Tujuan KhususTujuan khusus dari penulisan karya tulis ilmiah ini antara lain sebagai berikut.a. Menganalisis masalah maldistribusi dokter gigi di Indonesia dikaitkan dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.b. Menganalisis metode pembayaran yang lazim digunakan dalam membayar gaji dokter.c. Menjelaskan peran metode sandwich dalam mengurangi angka maldistribusi dokter gigi di Indonesia dan implikasinya di era Jaminan Kesehatan Nasional.1.4. Manfaat Penulisan1.4.1.Bagi masyarakatJika diimplementasikan, karya tulis ini dapat menjadi upaya dalam mengurangi angka maldistribusi dokter gigi di Indonesia. Sehingga, aksesibilitas masyarakat daerah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di era Jaminan Kesehatan Nasional dapat meningkat.1.4.2. Bagi pemerintahKarya tulis ini dapat menjadi menjadi bahan rekomendasi dan referensi dalam perevitalisasian sistem gaji dokter gigi yang sedang diterapkan di era Jaminan Kesehatan Nasional, dengan konsentrasi untuk menyelesaikan masalah maldistribusi dokter gigi di Indonesia.1.4.3. Bagi Perkembangan Ilmu PengetahuanKarya tulis ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia terutama yang berhubungan dengan tema masalah distribusi dokter gigi dan sistem gaji dokter gigi.1.4.4. Bagi PenulisKarya tulis ini dapat menambah pemahaman penulis tentang ekonomi kesehatan dan isu maldistribusi tenaga kesehatan terutama tenaga dokter gigi di Indonesia.

BAB IITELAAH PUSTAKAPada 1 Januari 2014, Indonesia telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional , yaitu suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan berskala nasional yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara, dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh pemerintah.11 Dalam pengimplementasiannya, terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan penyelenggaraan JKN. Salah satunya adalah ketersediaan dokter/dokter gigi sebagai gatekeeper dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.2 Namun, sayangnya pada saat ini masih terjadi masalah maldistribusi tenaga kesehatan di Indonesia. Termasuk, maldistrubusi tenaga dokter gigi.32.1. Distribusi Dokter Gigi 2.1.1. DefinisiDalam masalah distribusi dokter gigi, pengertian distribusi diartikan sebagai kesesuaian jumlah tenaga dokter gigi di suatu daerah dengan standar yang telah ditetapkan. Standar yang berlaku dapat berupa rasio dokter dengan jumlah penduduk, jumlah dokter di rumah sakit, dan sebagainya (Zurn et all, 2002).82.1.2. Distribusi Ideal Dokter Gigi terhadap PendudukMenurut World Health Organization (WHO), distribusi ideal dokter gigi terhadap penduduk adalah 1:7500 untuk negara berkembang dan 1:2000 untuk negara maju.62.1.3. Kondisi distribusi dokter gigi di IndonesiaSalah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah adanya tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan. Begitu pula dengan tenaga dokter gigi. Menurut data yang dihimpun dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2010, rasio dokter gigi terhadap penduduk Indonesia saat ini adalah 1:10.619. Sebanyak 68% dokter gigi terpusat di pulau Jawa dan hanya 8% di Indonesia Timur (Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Kepulauan Papua). 8

Diagram 1. Distribusi Dokter Gigi di Indonesia Berdasarkan Kepulauan12Dari data tersebut, terdapat rincian bahwa jumlah dokter gigi terbanyak terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta yaitu 4630 dokter gigi dan 546 dokter gigi spesialis. Di beberapa propinsi di Indonesia seperti Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat memiliki dokter gigi dengan jumlah kurang dari 20.12Kondisi distribusi dokter gigi di Indonesia juga tidak lebih baik bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia. Seperti yang tertera pada grafik berikut.

Grafik 1. Rasio dokter gigi terhadap penduduk di beberapa negara berkembang di Asia.Pada tabel 3, erlihat bahwa angka distribusi dokter gigi terhadap penduduk Indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan negara berkembang lain di Asia.7,14,15,162.1.4. Solusi yang Pernah Ditawarkan untuk Mengatasi Masalah Maldistribusi Dokter GigiBeberapa solusi yang pernah ditawarkan dalam mengatasi masalah maldistribusi dokter gigi di Indonesia. Namun, solusi tersebut masih belum mampu mengurangi angka maldistribusi dokter gigi. Berikut beberapa solusi yang pernah diimplementasikan.1. Program Internship bagi mahasiswa tingkat akhir2. Program Pegawai Tidak Tetap (PTT)3. Kemitraan Pemerintah-Swasta Solusi lain yang sedang diterapkan saat ini adalah sistem gaji dokter gigi menggunakan metode kapitasi. Namun, penggunaan metode tunggal seperti kapitasi dalam sistem gaji dokter gigi sudah banyak ditinggalkan oleh negara-negara maju.9,10,172.2. Sistem Gaji Dokter GigiDalam sistem gaji dokter gigi, dikenal beberapa metode yang sering dipakai. Metode-metode tersebut memiliki prinsip dasar yang berbeda. 182.2.1. Salary10,19a. Prinsip DasarPrinsip dasar metode salary adalah membayar waktu (time-based). Metode ini tidak bergantung pada produktivitas dan kualitas kerja yang dihasilkan dokter gigi, dalam arti banyak atau sedikitnya pasien yang dilayani dokter gigi tidak mempengaruhi pendapatannya.b. Kelebihan dan Kekurangan b.1. Kelebihan Memberi kepastian pendapatan bagi dokter gigi, baik jumlah, waktu pembayaran maupun jam kerjanya.b.2. Kekurangan Dokter gigi kurang termotivasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan karena tidak mempengaruhi pendapatannya.2.2.2. Free for Service (FFS)10,19a. Prinsip DasarPada dasarnya metode FFS adalah berbasis pelayanan (service-based), pendapatan dokter gigi dihitung berdasarkan banyaknya pelayanan yang ia berikan.b. Kelebihan dan Kekuranganb.1. Kelebihan Mendorong produktivitas dokter gigi. Dokter gigi akan termotivasi untuk memberikan lebih banyak layanan pada pasien.b.2. . Kekurangan Bila pasien banyak, dokter gigi akan bekerja berlebihan (melebihi waktu normal, layanan yang cepat agar produktivitas meningkat, dan lain lain). Bila pasien sedikit, pendapatan dokter gigi akan berkurang. 2.2.3. Kapitasi10,19,20a. Prinsip DasarPada dasarnya, metode kapitasi adalah pembayaran berbasis populasi (population-based). Dokter gigi akan mendapat penghasilan melalui iuran bersifat prospektif dari peserta yang mendaftar padanya, tidak bergantung pada frekuensi, intensitas, dan kompleksitas pelayanan. Dalam kapitasi, dokter gigi akan dilibatkan dalam menanggung risiko finansial pembiayaan peserta (risk-transferred), dimana setiap layanan yang diberikan kepada pasien akan menjadi biaya yang harus ditanggung oleh dokter gigi. Saat ini besar biaya kapitasi dokter gigi di Puskesmas adalah Rp 3.000,- Rp 6.000,- dan di rumah sakit pratama, klinik pratama, atau praktek dokter gigi adalah Rp 2.000,-. b. Kelebihan dan kekuranganb.1. Kelebihan Dokter termotivasi untuk bekerja efisien dan rasional, karena setiap layanan yang diberikan kepada pasien, menjadi biaya yang harus ditanggung dokter. Dokter akan termotivasi untuk menggalakan upaya prromotif dan preventif untuk menjaga kesehatan peserta BPJS binaan (peserta) yang pada intinya dapat mengamankan pendapatannya.b.2. Kekurangan Dokter dapat merujuk pasien secara berlebihan ke strata sekunder untuk menghemat biaya operasionalnya. Dokter dapat membatasi jumlah layanan, sehingga pasien mengalami (under-servicing). Selain itu, dokter akan cenderung memilih pasien yang relatif sehat dan berusia muda.2.2.4. Case Payment10,19a. Prinsip DasarDokter gigi akan mendapat bayaran yang sudah ditentukan sebelumnya (prospektif) per kasus atau per episode penyakit, dengan besaran biaya yang sudah disepakati sebelumnya.b. Kelebihan dan Kekuranganb.1. Kelebihan Dokter gigi dapat termotivasi untuk mengendalikan biaya per-kasus dan tidak memberikan pelayanan yang berlebihan.b.2. Kekurangan Pasien yang membutuhkan pelayanan yang berbiaya besar dapat terbatasi aksesnya.

2.2.5. Pay for Performance (P4P)10,19a. Prinsip DasarMetode P4P pada prinsipnya adalah metode membayar provider yang memberikan insentif untuk dicapainya target dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang telah ditetapkan oleh pembayar. Misalnya, pengurangan prevalensi karies dan penurunan angka DMF-T.b. Kelebihan dan Kekuranganb.1. KelebihanDampak yang ditimbulkan luas, dan hasil dari usaha peningkatan derajat kesehatan dapat terukur.b.2. Kekurangan Fokus layanan klinis P4P cenderung sempit, yang menyebabkan dokter gigi fokus pada satu aspek layanan saja dan kurang memperhatikan aspek lain.2.2.6. Metode Campuran10,21Pengalaman di banyak negara membuktikan bahwa setiap jenis metode membayar dokter gigi dengan metode tunggal tidak selalu memuaskan, karena setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan pengalaman itu, mulai banyak negara yang menerapkan beberapa metode sekaligus. Tujuan metode campuran ini adalah untuk memanfaatkan keunggulan setiap metode dan menghilangkan sisi negatifnya. Contoh negara yang menggunakan metode campuran (FFS + Kapitasi) adalah Austria, Denmark, dan Polandia).

BAB IIIANALISIS DAN SINTESIS3.1. Permasalahan Akibat Maldistribusi Dokter GigiBanyak permasalahan yang timbul akibar maldistribusi dokter gigi. Salah satunya adalah terbatasnya aksesibilitas masyarakat di daerah terpencil dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Saat ini, 68% dokter gigi terkonsentrasi di Pulau Jawa dan hanya 8% di Indonesia Timur meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (KKI, 2010). Masalah maldistribusi dokter gigi ini mengakibatkan angka kejadian penyakit gigi dan mulut di Indonesia masih tergolong cukup tinggi. Penyakit Pulpa dan Periapikal menjadi peringkat ke-8 penyakit yang paling sering dikeluhkan masyarakat.4 Riskesdas 2007 juga mencatat 72,1% masyarakat Indonesia pernah mengalami karies gigi. Skor DMF-T Indonesia pun tidak cukup baik yaitu 4,85 (Tinggi).23

3.2. Penerapan Sistem Gaji Dokter Gigi Menggunakan Metode Sandwich Sebagai Solusi Dalam Mengurangi Masalah Maldistribusi Dokter Gigi3.2.1. Metode Sandwich : Konsep Baru dalam Sistem Gaji Dokter Gigi JC Robinson, 2001 mengatakan There are many mechanism for paying physicians, some are good and some are bad. The worst are fee for service, capitation, and Salary.24 Ungkapan ini menyiratkan bahwa tidak ada metode pembayaran gaji tenaga kesehatan yang dapat memuaskan semua pihak, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, banyak negara-negara di dunia sekarang lebih memilih menggunakan metode campuran dalam pembayaran gaji tenaga kesehatan, termasuk dokter gigi. Metode sandwich adalah contoh metode campuran baru yang dapat diimplementasikan. Metode ini menggabungkan sekaligus tiga metode membayar dokter gigi, yaitu salary, kapitasi, dan fee for service dalam payung Pay for Performance. Sistem ini menitikberatkan pada pemanfaatan kelebihan setiap metode tunggal dan mengeliminasi kekurangan-kekurangannya.253.2.2. Mengapa Sandwich?10,26Metode penggabungan tiga metode tunggal sekaligus ini disebut sandwich karena menggabungkan 3 komponen, yaitu 1) komponen basik 2) Tanggung jawab dokter gigi terhadap komunitas binaan, dan 3) Komponen Insentif atas upaya pelayanan preventif dan promotif.

Gambar 3. Pembayaran Dokter Gigi Ibarat Sandwich yang Terdiri atas 3 KomponenSelama ini membayar dokter gigi hanya dipandang sebagai transaksi sederhana, yaitu memberi imbalan pada dokter atas kerjanya mengobati pasien. Dengan metode sandwich paradigma tersebut dapat diubah, metode ini menjadi instrumen dalam mengubah perilaku dokter gigi dalam menjalankan praktik, memotivasi dokter untuk meningkatkan kinerjanya, dan yang terpenting dapat mendorong distribusi dokter gigi yang merata. Sehingga, angka maldistribusi dokter gigi dapat menurun.3.2.3. Konsep Metode Sandwich10Intisari dari gagasan metode sandwich dapat dilihat pada tabel berikut :KETERANGANModel Sandwich

Komponen IKomponen IIKomponen III

Apa yang dihargaiKebutuhan basik (dasar) profesi dokterTanggung jawab dokter gigi terhadap komunitas binaanInsentif atas upaya pelayanan preventif dan promotif

Filosofi Pay for Performance

Nilai untuk Setiap DokterSama untuk setiap dokterBerbeda untuk setiap dokterBerbeda untuk setiap dokter

Cara PembayaranSalary KapitasiFFS

FormulaStandar Nasional Komponen BasikJumlah peserta x kapitasi per-bulanJumlah poin x faktor konversi

Faktor penyesuaian Geografi Masa Kerja

a. Komponen I : BasikKomponen basik adalah komponen dasar pada gaji dokter gigi. Nilai komponen basik ditentukan dengan memperhitungkan biaya hidup layak seorang dokter gigi, yaitu pangan, sandang, dan papan. Komponen basik pada prinsipnya sama untuk setiap dokter gigi, namun dapat disesuaikan dengan aspek geografi dan masa kerja dokter gigi melalui poin-poin. Besaran komponen basik dapat ditentukan oleh pemerintah dan dibayar melalui metode salary.Penyesuaian GeografiDalam mendorong dokter gigi agar bersedia didistribusikan ke daerah, dapat digunakan penyesuaian Indeks Geografi Praktik Dokter (IGDP). Indeks ini mendeterminasikan gaji antar dokter gigi sesuai dengan domisili atau tempatnya bekerja. Dokter gigi yang bekerja di daerah terpencil, akan mendapatkan gaji lebih besar dibandingkan dengan dokter gigi di perkotaan. Simulasinya sebagai berikut :DomisiliKategoriIGPD

Perkotaan10

20.1

30.2

Pedesaan40.3

50.4

60.5

Daerah Terpencil70.6

80.7

90.8

100.9

Penyesuaian Masa KerjaSelain penyesuaian geografi, dapat pula diterapkan penyesuaian masa kerja dengan tujuan agar dokter gigi yang didistribusikan di daerah dapat menerima gaji sesuai dengan masa kerjanya.Status DokterMasa KerjaPoin

PTT / Internship00

Pratama1-5 tahun0,2

Madya6-15 tahun0,4

Utama>15 tahun0,8

Contoh Penerapan Komponen IDalam era JKN, ditetapkan gaji dasar dokter gigi pada sebesar Rp 5juta/bulan yang disesuaikan dengan domisili dan masa kerja dokter gigi. Drg. Prabowo dengan masa kerja 10 tahun berpraktik di wilayah perkotaan (Kategori 3), drg. Jokowi dengan masa praktik 5 tahun berpraktik di daerah terpencil (Kategori 9).Drg. PrabowoDrg. Jokowi

RupiahPoinRupiahPoin

Basic Salary5 juta5 juta

Poin Basik1.001.00

Penyesuaian

Poin Geografi0,20,8

Poin MasaKerja0,40,2

Subtotal1,62.00

Gaji Komponen I per-bulan1,6 x Rp 5juta =Rp 8.000.000,-2.00 x Rp 5juta =Rp 10.000.000,-

b. Komponen II : Tanggung Jawab Dokter Gigi terhadap Peserta Binaan Komponen II mengadopsi metode kapitasi, dimana dokter gigi akan memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan suatu komunitas binaan, yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada prinsipnya, komponen II memastikan bahwa setiap dokter gigi mendapatkan pendapatan sesuai dengan jumlah peserta binaannya dikurangi dengan biaya transfered risk, dimana dokter gigi harus membayar biaya pengobatan pasien. Komponen II dapat dijadikan instrumen dalam pemerataan distribusi dokter gigi. Hal ini dikarenakan dalam sistem kapitasi, dokter gigi akan berupaya untuk mencari sebuah populasi untuk dijadikan peserta binaannya. Jumlah komunitas binaan ideal dapat disesuaikan dengan rasio ideal dokter gigi terhadap penduduk, yaitu 7.500 komunitas binaan oleh satu orang dokter gigi (WHO).Contoh Penerapan Komponen IIDrg. Jokowi yang berdomisili di Maumere, NTT dikontrak BPJS untuk melayani 7.500 peserta JKN yang bertempat tinggal di kelurahan Sikka. Biaya kapitasi per-penduduk adalah Rp 2.000,- (sesuai PMK no. 69 tahun 2013)Pendapatan praktik drg.Jokowi (Komponen II) adalah = 7.500 x Rp 2.000,- = Rp 15.000.000,- / bulanBiaya transferred risk = Rp 3.450.000 (Perumpamaan)Pendapatan bersih drg. Jokowi = Rp 15.000.000,- Rp 3.450.000,- = Rp 11.550,000,-

Drg. Prabowo yang berdomisili di Kota Magelang dikontrak BPJS untuk melayani 7.500 peserta JKN yang bertempat tinggal di kelurahan Cabean. Biaya kapitasi per-penduduk adalah Rp 2.000,- (sesuai PMK no. 69 tahun 2013)Pendapatan praktik drg.Prabowo (Komponen II) adalah = 7.500 x Rp 2.000,- = Rp 15.000.000,- / bulanBiaya transferred risk = Rp 4.939.000 (Perumpamaan)Pendapatan bersih drg. Jokowi = Rp 15.000.000,- Rp 4.939.000,- = Rp 10.061.000,- /bulan

c. Komponen III : Insentif atas upaya pelayanan preventif dan promotif Peran dokter/dokter gigi ditengah masyarakat seharusnya menerapkan trias peranan dokter yaitu agent of change, agent of development, & agent of treatment. Namun, dalam praktiknya sebagian dokter gigi hanya berperan sebagai agent of treatment. Sebagian dokter gigi jarang sekali berpartisipasi dalam usaha pelayanan preventif dan promotif. Komponen III dapat menjadi nilai tambah pada metode sandwich. Komponen ini dapat menjadi pendorong agar dokter gigi tidak melulu memberikan pelayanan kuratif, namun juga tetap mengedepankan pelayanan preventif dan promotif. Dalam komponen ini, Setiap upaya yang dilakukan dokter gigi diganjar insentif melalui metode Fee for Service. Simulasinya dapat dilihat pada tabel berikut :Pelayanan Preventif dan PromotifPoin

Program Penurunan Prevalensi Karies Gigi

- Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak120

- Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut Dewasa100

Program PHBS

- Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat75

Contoh Penerapan Komponen IIISimulasi berikut menunjukkan insentif untuk program pelayanan preventif dan kuratif yang diberikan kepada Drg. Prabowo dan Drg. Jokowi dalam periode 1 tahun. Faktor konversi 1 poin adalah Rp 2.000,-.Pelayanan KesehatanDrg. PrabowoDrg. Jokowi

FrekuensiPoinFrekuensiPoin

Program Penurunan Prevalensi Karies Gigi

Penyuluhan Gigi dan Mulut Anak22402240

Penyuluhan Gigi dan Mulut Dewasa11002200

Program PHBS

Penyuluhan PHBS175175

Total poin415515

Gaji Komponen III per-bulan dengan Nilai konversi 1 poin ~ Rp 2000Rp 2.000 x 415 =Rp 830.000,-Rp 2.000 x 515 =Rp 1.030.000,-

3.2.4. Penerapan Metode Sandwich10 Simulasi setiap komponen Sandwich diatas, bila digabungkan hasilnya akan sebagai berikut :Metode Sandwich Drg. PrabowoDrg. Jokowi

Komponen I : BasikGaji dasar (Rp 5.000.000,- x akumulasi penyesuaian geografi dan masa kerja)Rp 8.000.000,-Rp 10.000.000,-

Komponen II : Tanggung jawab terhadap komunitas binaanTarif kapitasi per penduduk (Rp 2.000) x Jumlah komunitas binaan peserta BPJSRp 10.061.000,-Rp 11.550.000,-

Komponen III : Insentif atas upaya pelayanan preventif dan promotifRp 830.000,-Rp 1.030.000,-

Total Gaji Per-bulan Rp 18.891.000,-Rp 22.580.000,-

Drg. Jokowi mendapat pendapatan per-bulan lebih besar, karena ia bekerja melayani masyarakat di daerah terpencil dan giat dalam melakukan upaya promotif dan preventif. Sebaliknya, drg. Prabowo yang berpraktik di perkotaan , mendapatkan pendapatan yang lebih sedikit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu penyebab dokter gigi enggan didistribusikan ke daerah adalah karena minimnya gaji dan insentif. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif solusi baru. Dan metode Sandwich dapat menjadi jawabannya, seperti yang telah dijabarkan melalui simulasi komponen-komponennya diatas. Metode Sandwich memberi peluang bagi dokter gigi yang beban kerjanya lebih besar, contohnya yang bekerja di daerah terpencil, untuk mendapat keuntungan berupa pendapatan yang lebih besar. Namun, tetap tidak melupakan tanggung jawabnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, jika pendapatan gaji dokter gigi yang berkerja di daerah lebih besar, maka akan ada tren dan dorongan bagi dokter gigi untuk bersedia didistribusikan ke daerah. Pengadopsian sistem kapitasi dalam metode ini juga menyebabkan dokter gigi akan berusaha mencari komunitas dalam suatu wilayah sebagai peserta binaannya, jika diperkotaan sudah penuh, maka tidak ada pilihan lain, komunitas di daerah harus dipilih. Metode ini, bila dikombinasikan dengan regulasi yang ketat, dapat secara perlahan mendorong dokter gigi untuk bersedia ditempatkan di daerah, terutama yang aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulutnya rendah. Dengan semakin banyak dokter gigi yang didistribusikan ke daerah, maka angka maldistribusi dokter gigi di Indonesia dapat menurun. Implikasi selanjutnya, aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Era Jaminan Kesehatan Nasional pun akan meningkat.

BAB IVKESIMPULAN DAN REKOMENDASI1.1. KesimpulanBerdasarkan hasil pembahasan dan tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa:a. Salah satu faktor keberhasilan pengimplementasian Jaminan Kesehatan Nasional adalah terdistribusinya dengan baik tenaga kesehatan termasuk dokter gigi ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, saat ini Indonesia masih mengalami masalah maldistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter gigi.b. Maldistribusi dokter gigi umumnya disebabkan oleh minimnya gaji dan insentif, sehingga dokter gigi enggan ditempatkan di daerah. Implikasinya adalah berkurangnya aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.c. Penerapan Metode Sandwich melalui tiga komponen dalam sistem gaji dokter gigi dapat menjadi solusi dalam mendorong dokter gigi agar bersedia didistribusikan ke daerah. Metode Sandwich dapat menyempurnakan metode kapitasi yang sedang diterapkan dalam membayar gaji dokter gigi di era Jaminan Kesehatan Nasional.1.2. Rekomendasia. Dilakukannya evaluasi 1 tahun pelaksanaan metode kapitasi di Jaminan Kesehatan Nasional oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Stakeholder terkait.b. Pembuatan kajian mengenai feasibilitas penggunaan Metode Sandwich (terutama masalah pendanaan) sebagai metode baru dalam membayar gaji dokter gigi di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan RI untuk menyempurnakan metode kapitasi.c. Dinaikkannya anggaran kesehatan untuk APBN 2015 dari 3,4% menjadi 5% sesuai dengan standar WHO.d. Revitalisasi fasilitas kesehatan di daerah, terutama fasilitas kesehatan gigi dan mulut melalui berbagai upaya, salah satunya kerjasama pemerintah-swasta memanfaatkan program Coorporate Social Responsibility (CSR).DAFTAR PUSTAKA1. SJSN, Tim. 2004. Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Draft ke-4. Hal 1.2. Kemenkes. 2012. Peta Jalan Menuju Sistem Jaminan Sosial Nasional 2012-2017. Hal 144.3. PDGI. Jumlah dan Persebaran Dokter Gigi di Indonesia. http://www.pdgi.or.id/news/detail/jumlah-dan-persebaran-dokter-gigi-di-indonesia . Diakses pada 4 Maret 2014.4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. Potret Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Dokter Gigi. Hal 2, 42-43.5. Badan Pusat Statistik. 2010. Hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010. Hal 6.6. Thomas, S. 2013. Plenty and Scarcity. Hal 1.7. Intercountry Center for Oral Health. 2013. ASEAN Chief Dental Officers Meeting on Quality of Dental Services in ASEAN Countries. Hal 15-278. Meilala Andreasta. 2009. Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di Indonesia. Hal 1.9. Sindonews. Solusi Pemetaan Dokter di Daerah dengan PTT. http://nasional.sindonews.com/read/2013/05/20/15/750865/solusi-pemetaan-dokter-di-daerah-dengan-ptt 10. Soetono, Gatot. Kurtanty, Dien. 2013. Metode Mambayar Dokter Layanan Primer di Era JKN. Jakarta. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Hal 27-55.11. Kementerian Kesehatan RI. 2013. Buku Pengangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal 1, 16-17.12. Data dan Grafik Kesehatan Indonesia. http://www.depkes.go.id. Diakses pada 4 Maret 2014.13. Persatuan Dokter Gigi seluruh Indonesia. Jumlah dan Persebaran Dokter Gigi di Indonesia. http://www.pdgi.or.id/news/detail/jumlah-dan-persebaran-dokter-gigi-di-indonesia . Diakses pada 4 Maret 201414. Ahuja, NK et all. 2011. Demographics & Current Scenario with Respect to Dentist. Hal 2.15. The Star Online. Dental Practitioners Problem in Malaysia. http://www.thestar.com.my/news/nation/2013/10/07 . Diakses pada 23 Maret 2014.16. National Oral Health Core Commitee. 1992. National Oral Health Policy : Prepared by Core Commitee, Appointed bu The Ministry of Health and Family Welfire. Hal 5-6.17. Pusdiklat Kemenkes. Jejaring/Kemitraan Pemerintah Swasta. http://www.pusdiklat-aparaturkes.net/Downloads=.pdf . Diakses pada 23 Maret 2014.18. Marilyn, Lorenzo et all. 2011. National Profile of Migration of Health Professionals Philippines. Hal 4.19. Gosten T et all. 2006. Capitation, Salary, Fee-For-Service and Mixed Systtem of Payment: Effect on the Behavior of Primary Care Physicians. Hal 1-27.20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013. 21. Fujisawa, Rie. Lafortune, Gaetan. 2008. The Remuneration of General Practitioners and Specialis in 14 OECD Coountries : What are the Factors Influencing Variations Across Countries. Hal 18.22. Payment Basic. 2007. Physician Services Payment System. Hal 1-3.23. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemnkes RI. 2007. Laporan Riset Kesehatan Dasar 2007.24. Robinson, JC. 2001. Theory and Practice in the Design of Physician Payement. Incentives. Hal 19.25. Curran, Paul. 2014. Doctors and Dentist Remuneration. Hal 109.26. Grignon, Michel et all. 2002. Influence of Physician Payment Methods on the Efficiency of the Health Care System. Hal 9.