1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mulai 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN), yaitu program pemerintah yang bertujuan untuk

memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia

agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.1 Salah satu penentu keberhasilan

program JKN adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang tersebar merata hingga

ke pelosok tanah air, termasuk ketersediaan tenaga dokter gigi.2 Namun, saat ini

jumlah dokter gigi di Indonesia masih sangat sedikit dan pesebarannya tidak

merata.3

Berdasarkan data yang dihimpun dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

2010, dokter gigi Indonesia berjumlah 22.237 orang, dengan rincian 20.665 dokter

gigi umum dan 1.582 dokter gigi spesialis.4 Apabila data tersebut dibandingkan

dengan jumlah penduduk Indonesia menurut data sensus penduduk Badan Pusat

Statistik (BPS) 2010, rasio dokter gigi terhadap penduduk Indonesia adalah

1:10.619.5 Rasio ini masih jauh dari rasio ideal dokter gigi terhadap penduduk di

negara berkembang, yaitu 1:7.500 (WHO).6 Beberapa negara berkembang di Asia

Tenggara juga memiliki rasio dokter gigi terhadap penduduk lebih baik, seperti

Thailand (1:6.371), Malaysia (1:6.171) dan Filipina (1:5.000).7 Kondisi rasio

dokter gigi terhadap penduduk di Indonesia diperburuk lagi oleh fakta yang

menunjukkan 68% dokter gigi terkonsentrasi di pulau Jawa dan hanya 8% di

Indonesia Timur (KKI, 2010).4 Data-data tersebut menunjukkan bahwa telah

terjadi masalah maldistribusi dokter gigi di Indonesia. Maldistribusi dokter gigi

dapat berdampak pada berkurangnya aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan kesehatan gigi dan mulut.8

Masalah maldistribusi dokter gigi di Indonesia umumnya terjadi akibat

kurangnya minat dokter gigi untuk ditempatkan ke daerah. Sehingga, dokter gigi

cenderung terpusat di kota-kota besar. Hal ini selain disebabkan oleh wilayah

2

geografis Indonesia yang berupa kepulauan, minimnya infrastruktur kesehatan di

daerah, dan minimnya gaji atau pendapatan.8 Berbagai upaya telah dilakukan

pemerintah dalam mengurangi angka maldistribusi dokter gigi, seperti penggalaan

program Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan wajib internship.9 Namun, solusi ini

tidak secara signifikan berpengaruh pada berkurangnya maldistribusi dokter gigi

di Indonesia. Sehingga, masalah maldistribusi dokter gigi masih menjadi masalah

besar yang belum bisa diselesaikan. Dibutuhkan sebuah solusi baru yang dapat

mendorong dokter agar mau ditugaskan di daerah.

Pengimplementasian metode sandwich dalam sistem gaji dokter gigi dapat

menjadi solusi dalam mendorong pemerataan distribusi dokter gigi. Saat ini,

terdapat beberapa metode tunggal yang digunakan dalam sistem gaji dokter gigi,

seperti Salary, Fee for Service, Case Payment, Pay for Performance, dan Kapitasi

yang tengah diterapkan di JKN. Namun, metode-metode tunggal tersebut masing-

masing memiliki kekurangan. Negara-negara maju seperti Inggris, Denmark,

Austria, dan Polandia kini telah meninggalkan penggunaan metode tunggal dalam

pembayaran gaji dokter. Metode campuran dianggap lebih menarik, yakni metode

yang menggabungkan beberapa metode pembayaran, dengan prinsip

mengeliminasi kekurangan-kekurangan yang ada pada metode tunggal.10

Metode sandwich adalah metode campuran pembayaran gaji dokter gigi

yang dapat diterapkan sebagai metode baru dalam sistem gaji dokter gigi di

Indonesia. Sandwich menggabungkan komponen Salary, Fee for Service, dan

Kapitasi dalam payung Pay for Performance. Metode ini dapat mengubah

paradigma bahwa membayar dokter gigi hanya sekadar transaksi sederhana, yaitu

memberi imbalan pada dokter gigi atas kerjanya mengobati pasien. Lebih dari itu,

metode sandwich dapat menjadi instrumen dalam mengubah perilaku dokter gigi

dalam menjalankan praktik, memotivasi dokter untuk meningkatkan kinerjanya,

dan yang terpenting dapat mendorong dokter gigi untuk bersedia ditugaskan di

daerah, sehingga angka maldistribusi dapat menurun.10

3

Dalam karya tulis ilmiah ini akan dipaparkan analisis penerapan metode

sandwich dalam sistem gaji dokter gigi untuk mengurangi angka maldistribusi

dokter gigi di era Jaminan Kesehatan Nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dari karya

tulis ilmiah ini adalah bagaimana sistem gaji dokter dengan metode Sandwich

dapat berperan dalam mengurangi distribusi dokter gigi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk

mengetahui peran penerapan metode Sandwich dalam mengurangi

maldistribusi dokter gigi Indonesia di era Jaminan Kesehatan Nasional.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan karya tulis ilmiah ini antara lain

sebagai berikut.

a. Menganalisis masalah maldistribusi dokter gigi di Indonesia

dikaitkan dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

b. Menganalisis metode pembayaran yang lazim digunakan dalam

membayar gaji dokter.

c. Menjelaskan peran metode sandwich dalam mengurangi angka

maldistribusi dokter gigi di Indonesia dan implikasinya di era

Jaminan Kesehatan Nasional.

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1. Bagi masyarakat

Jika diimplementasikan, karya tulis ini dapat menjadi upaya dalam

mengurangi angka maldistribusi dokter gigi di Indonesia. Sehingga,

aksesibilitas masyarakat daerah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan

gigi dan mulut di era Jaminan Kesehatan Nasional dapat meningkat.

4

1.4.2. Bagi pemerintah

Karya tulis ini dapat menjadi menjadi bahan rekomendasi dan

referensi dalam perevitalisasian sistem gaji dokter gigi yang sedang

diterapkan di era Jaminan Kesehatan Nasional, dengan konsentrasi untuk

menyelesaikan masalah maldistribusi dokter gigi di Indonesia.

1.4.3. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Karya tulis ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di

Indonesia terutama yang berhubungan dengan tema masalah distribusi

dokter gigi dan sistem gaji dokter gigi.

1.4.4. Bagi Penulis

Karya tulis ini dapat menambah pemahaman penulis tentang

ekonomi kesehatan dan isu maldistribusi tenaga kesehatan terutama tenaga

dokter gigi di Indonesia.

5

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Pada 1 Januari 2014, Indonesia telah menerapkan Jaminan Kesehatan

Nasional , yaitu suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan berskala nasional yang

pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara, dan

pengorganisasiannya ditetapkan oleh pemerintah.11 Dalam

pengimplementasiannya, terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan

keberhasilan penyelenggaraan JKN. Salah satunya adalah ketersediaan

dokter/dokter gigi sebagai gatekeeper dan tersebar merata di seluruh wilayah

Indonesia.2 Namun, sayangnya pada saat ini masih terjadi masalah maldistribusi

tenaga kesehatan di Indonesia. Termasuk, maldistrubusi tenaga dokter gigi.3

2.1. Distribusi Dokter Gigi

2.1.1. Definisi

Dalam masalah distribusi dokter gigi, pengertian distribusi diartikan

sebagai kesesuaian jumlah tenaga dokter gigi di suatu daerah dengan standar

yang telah ditetapkan. Standar yang berlaku dapat berupa rasio dokter dengan

jumlah penduduk, jumlah dokter di rumah sakit, dan sebagainya (Zurn et all,

2002).8

2.1.2. Distribusi Ideal Dokter Gigi terhadap Penduduk

Menurut World Health Organization (WHO), distribusi ideal dokter

gigi terhadap penduduk adalah 1:7500 untuk negara berkembang dan 1:2000

untuk negara maju.6

2.1.3. Kondisi distribusi dokter gigi di Indonesia

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan

kesehatan adalah adanya tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan

kesehatan. Begitu pula dengan tenaga dokter gigi. Menurut data yang

dihimpun dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2010, rasio dokter gigi

terhadap penduduk Indonesia saat ini adalah 1:10.619. Sebanyak 68% dokter

6

gigi terpusat di pulau Jawa dan hanya 8% di Indonesia Timur (Kepulauan

Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Kepulauan Papua). 8

Diagram 1. Distribusi Dokter Gigi di Indonesia Berdasarkan Kepulauan12

Dari data tersebut, terdapat rincian bahwa jumlah dokter gigi

terbanyak terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta yaitu 4630 dokter gigi dan

546 dokter gigi spesialis. Di beberapa propinsi di Indonesia seperti

Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat memiliki dokter

gigi dengan jumlah kurang dari 20.12

Kondisi distribusi dokter gigi di Indonesia juga tidak lebih baik bila

dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia. Seperti

yang tertera pada grafik berikut.

Philippines Malaysia Thailand India Indonesia0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Ratio Dentist to Population in Philippines, Malaysia, Thailand, India,

and Indonesia (1 : Population)

7

Grafik 1. Rasio dokter gigi terhadap penduduk di beberapa negara berkembang di Asia.

Pada tabel 3, erlihat bahwa angka distribusi dokter gigi terhadap

penduduk Indonesia masih tinggi bila dibandingkan dengan negara

berkembang lain di Asia.7,14,15,16

2.1.4. Solusi yang Pernah Ditawarkan untuk Mengatasi Masalah

Maldistribusi Dokter Gigi

Beberapa solusi yang pernah ditawarkan dalam mengatasi masalah

maldistribusi dokter gigi di Indonesia. Namun, solusi tersebut masih belum

mampu mengurangi angka maldistribusi dokter gigi. Berikut beberapa solusi

yang pernah diimplementasikan.

1. Program Internship bagi mahasiswa tingkat akhir

2. Program Pegawai Tidak Tetap (PTT)

3. Kemitraan Pemerintah-Swasta

Solusi lain yang sedang diterapkan saat ini adalah sistem gaji dokter

gigi menggunakan metode kapitasi. Namun, penggunaan metode tunggal

seperti kapitasi dalam sistem gaji dokter gigi sudah banyak ditinggalkan oleh

negara-negara maju.9,10,17

2.2. Sistem Gaji Dokter Gigi

Dalam sistem gaji dokter gigi, dikenal beberapa metode yang sering

dipakai. Metode-metode tersebut memiliki prinsip dasar yang berbeda. 18

2.2.1. Salary10,19

a. Prinsip Dasar

Prinsip dasar metode salary adalah membayar waktu (time-

based). Metode ini tidak bergantung pada produktivitas dan

kualitas kerja yang dihasilkan dokter gigi, dalam arti banyak atau

sedikitnya pasien yang dilayani dokter gigi tidak mempengaruhi

pendapatannya.

b. Kelebihan dan Kekurangan

b.1. Kelebihan

8

- Memberi kepastian pendapatan bagi dokter gigi, baik

jumlah, waktu pembayaran maupun jam kerjanya.

b.2. Kekurangan

- Dokter gigi kurang termotivasi untuk menjaga dan

meningkatkan kualitas pelayanan karena tidak

mempengaruhi pendapatannya.

2.2.2. Free for Service (FFS)10,19

a. Prinsip Dasar

Pada dasarnya metode FFS adalah berbasis pelayanan (service-

based), pendapatan dokter gigi dihitung berdasarkan banyaknya

pelayanan yang ia berikan.

b. Kelebihan dan Kekurangan

b.1. Kelebihan

- Mendorong produktivitas dokter gigi. Dokter gigi akan

termotivasi untuk memberikan lebih banyak layanan pada

pasien.

b.2. . Kekurangan

- Bila pasien banyak, dokter gigi akan bekerja berlebihan

(melebihi waktu normal, layanan yang cepat agar

produktivitas meningkat, dan lain lain). Bila pasien sedikit,

pendapatan dokter gigi akan berkurang.

2.2.3. Kapitasi10,19,20

a. Prinsip Dasar

Pada dasarnya, metode kapitasi adalah pembayaran berbasis

populasi (population-based). Dokter gigi akan mendapat

penghasilan melalui iuran bersifat prospektif dari peserta yang

mendaftar padanya, tidak bergantung pada frekuensi, intensitas,

dan kompleksitas pelayanan. Dalam kapitasi, dokter gigi akan

dilibatkan dalam menanggung risiko finansial pembiayaan peserta

(risk-transferred), dimana setiap layanan yang diberikan kepada

pasien akan menjadi biaya yang harus ditanggung oleh dokter gigi.

9

Saat ini besar biaya kapitasi dokter gigi di Puskesmas adalah Rp

3.000,- – Rp 6.000,- dan di rumah sakit pratama, klinik pratama,

atau praktek dokter gigi adalah Rp 2.000,-.

b. Kelebihan dan kekurangan

b.1. Kelebihan

- Dokter termotivasi untuk bekerja efisien dan rasional, karena

setiap layanan yang diberikan kepada pasien, menjadi biaya

yang harus ditanggung dokter.

- Dokter akan termotivasi untuk menggalakan upaya prromotif

dan preventif untuk menjaga kesehatan peserta BPJS binaan

(peserta) yang pada intinya dapat mengamankan

pendapatannya.

b.2. Kekurangan

- Dokter dapat merujuk pasien secara berlebihan ke strata

sekunder untuk menghemat biaya operasionalnya.

- Dokter dapat membatasi jumlah layanan, sehingga pasien

mengalami (under-servicing). Selain itu, dokter akan

cenderung memilih pasien yang relatif sehat dan berusia

muda.

2.2.4. Case Payment10,19

a. Prinsip Dasar

Dokter gigi akan mendapat bayaran yang sudah ditentukan

sebelumnya (prospektif) per kasus atau per episode penyakit, dengan

besaran biaya yang sudah disepakati sebelumnya.

b. Kelebihan dan Kekurangan

b.1. Kelebihan

- Dokter gigi dapat termotivasi untuk mengendalikan biaya

per-kasus dan tidak memberikan pelayanan yang berlebihan.

b.2. Kekurangan

- Pasien yang membutuhkan pelayanan yang berbiaya besar

dapat terbatasi aksesnya.

10

2.2.5. Pay for Performance (P4P)10,19

a. Prinsip Dasar

Metode P4P pada prinsipnya adalah metode membayar provider

yang memberikan insentif untuk dicapainya target dalam

menyelesaikan masalah kesehatan yang telah ditetapkan oleh

pembayar. Misalnya, pengurangan prevalensi karies dan penurunan

angka DMF-T.

b. Kelebihan dan Kekurangan

b.1. Kelebihan

Dampak yang ditimbulkan luas, dan hasil dari usaha peningkatan

derajat kesehatan dapat terukur.

b.2. Kekurangan

- Fokus layanan klinis P4P cenderung sempit, yang

menyebabkan dokter gigi fokus pada satu aspek layanan saja

dan kurang memperhatikan aspek lain.

2.2.6. Metode Campuran10,21

Pengalaman di banyak negara membuktikan bahwa setiap

jenis metode membayar dokter gigi dengan metode tunggal tidak

selalu memuaskan, karena setiap metode mempunyai kelebihan dan

kekurangan. Dengan pengalaman itu, mulai banyak negara yang

menerapkan beberapa metode sekaligus. Tujuan metode campuran ini

adalah untuk memanfaatkan keunggulan setiap metode dan

menghilangkan sisi negatifnya. Contoh negara yang menggunakan

metode campuran (FFS + Kapitasi) adalah Austria, Denmark, dan

Polandia).

11

BAB III

ANALISIS DAN SINTESIS

3.1. Permasalahan Akibat Maldistribusi Dokter Gigi

Banyak permasalahan yang timbul akibar maldistribusi dokter gigi. Salah

satunya adalah terbatasnya aksesibilitas masyarakat di daerah terpencil dalam

mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Saat ini, 68% dokter gigi

terkonsentrasi di Pulau Jawa dan hanya 8% di Indonesia Timur meliputi Sulawesi,

Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (KKI, 2010). Masalah maldistribusi dokter

gigi ini mengakibatkan angka kejadian penyakit gigi dan mulut di Indonesia

masih tergolong cukup tinggi. Penyakit Pulpa dan Periapikal menjadi peringkat

ke-8 penyakit yang paling sering dikeluhkan masyarakat.4 Riskesdas 2007 juga

mencatat 72,1% masyarakat Indonesia pernah mengalami karies gigi. Skor DMF-

T Indonesia pun tidak cukup baik yaitu 4,85 (Tinggi).23

3.2. Penerapan Sistem Gaji Dokter Gigi Menggunakan Metode Sandwich

Sebagai Solusi Dalam Mengurangi Masalah Maldistribusi Dokter Gigi

3.2.1. Metode Sandwich : Konsep Baru dalam Sistem Gaji Dokter Gigi

JC Robinson, 2001 mengatakan ‘There are many mechanism for

paying physicians, some are good and some are bad. The worst are fee for

service, capitation, and Salary”.24 Ungkapan ini menyiratkan bahwa tidak

ada metode pembayaran gaji tenaga kesehatan yang dapat memuaskan semua

pihak, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, banyak

negara-negara di dunia sekarang lebih memilih menggunakan metode

campuran dalam pembayaran gaji tenaga kesehatan, termasuk dokter gigi.

Metode sandwich adalah contoh metode campuran baru yang dapat

diimplementasikan. Metode ini menggabungkan sekaligus tiga metode

membayar dokter gigi, yaitu salary, kapitasi, dan fee for service dalam

payung Pay for Performance. Sistem ini menitikberatkan pada pemanfaatan

12

kelebihan setiap metode tunggal dan mengeliminasi kekurangan-

kekurangannya.25

3.2.2. Mengapa Sandwich?10,26

Metode penggabungan tiga metode tunggal sekaligus ini disebut

sandwich karena menggabungkan 3 komponen, yaitu 1) komponen basik 2)

Tanggung jawab dokter gigi terhadap komunitas binaan, dan 3) Komponen

Insentif atas upaya pelayanan preventif dan promotif.

Gambar 3. Pembayaran Dokter Gigi Ibarat Sandwich yang Terdiri atas 3 Komponen

Selama ini membayar dokter gigi hanya dipandang sebagai transaksi

sederhana, yaitu memberi imbalan pada dokter atas kerjanya mengobati

pasien. Dengan metode sandwich paradigma tersebut dapat diubah, metode

ini menjadi instrumen dalam mengubah perilaku dokter gigi dalam

menjalankan praktik, memotivasi dokter untuk meningkatkan kinerjanya, dan

yang terpenting dapat mendorong distribusi dokter gigi yang merata.

Sehingga, angka maldistribusi dokter gigi dapat menurun.

3.2.3. Konsep Metode Sandwich10

Intisari dari gagasan metode sandwich dapat dilihat pada tabel berikut :

KETERANGAN

Model Sandwich

Komponen I Komponen II Komponen III

Apa yang dihargai Kebutuhan basik

(dasar) profesi dokter

Tanggung jawab

dokter gigi terhadap

komunitas binaan

Insentif atas upaya

pelayanan preventif

dan promotif

Filosofi Pay for Performance

Nilai untuk Setiap

Dokter

Sama untuk setiap

dokter

Berbeda untuk setiap

dokter

Berbeda untuk setiap

dokter

13

Cara Pembayaran Salary Kapitasi FFS

Formula Standar Nasional

Komponen Basik

Jumlah peserta x

kapitasi per-bulan

Jumlah poin x faktor

konversi

Faktor penyesuaian Geografi

Masa Kerja

a. Komponen I : Basik

Komponen basik adalah komponen dasar pada gaji dokter gigi. Nilai

komponen basik ditentukan dengan memperhitungkan biaya hidup layak

seorang dokter gigi, yaitu pangan, sandang, dan papan. Komponen basik

pada prinsipnya sama untuk setiap dokter gigi, namun dapat disesuaikan

dengan aspek geografi dan masa kerja dokter gigi melalui poin-poin.

Besaran komponen basik dapat ditentukan oleh pemerintah dan dibayar

melalui metode salary.

Penyesuaian Geografi

Dalam mendorong dokter gigi agar bersedia didistribusikan ke daerah,

dapat digunakan penyesuaian Indeks Geografi Praktik Dokter (IGDP).

Indeks ini mendeterminasikan gaji antar dokter gigi sesuai dengan domisili

atau tempatnya bekerja. Dokter gigi yang bekerja di daerah terpencil, akan

mendapatkan gaji lebih besar dibandingkan dengan dokter gigi di

perkotaan. Simulasinya sebagai berikut :

Domisili Kategori IGPD

Perkotaan 1 0

2 0.1

3 0.2

Pedesaan 4 0.3

5 0.4

6 0.5

Daerah Terpencil 7 0.6

8 0.7

9 0.8

10 0.9

14

Penyesuaian Masa Kerja

Selain penyesuaian geografi, dapat pula diterapkan penyesuaian masa

kerja dengan tujuan agar dokter gigi yang didistribusikan di daerah dapat

menerima gaji sesuai dengan masa kerjanya.

Status Dokter Masa Kerja Poin

PTT /

Internship

0 0

Pratama 1-5 tahun 0,2

Madya 6-15 tahun 0,4

Utama >15 tahun 0,8

Contoh Penerapan Komponen I

Dalam era JKN, ditetapkan gaji dasar dokter gigi pada sebesar Rp

5juta/bulan yang disesuaikan dengan domisili dan masa kerja dokter gigi.

Drg. Prabowo dengan masa kerja 10 tahun berpraktik di wilayah perkotaan

(Kategori 3), drg. Jokowi dengan masa praktik 5 tahun berpraktik di

daerah terpencil (Kategori 9).

Drg. Prabowo Drg. Jokowi

Rupiah Poin Rupiah Poin

Basic Salary 5 juta 5 juta

Poin Basik 1.00 1.00

Penyesuaian

Poin Geografi 0,2 0,8

Poin Masa

Kerja

0,4 0,2

Subtotal 1,6 2.00

Gaji Komponen

I per-bulan

1,6 x Rp 5juta =

Rp 8.000.000,-

2.00 x Rp 5juta =

Rp 10.000.000,-

b. Komponen II : Tanggung Jawab Dokter Gigi terhadap Peserta Binaan

Komponen II mengadopsi metode kapitasi, dimana dokter gigi akan

memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan suatu komunitas binaan,

15

yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada

prinsipnya, komponen II memastikan bahwa setiap dokter gigi

mendapatkan pendapatan sesuai dengan jumlah peserta binaannya

dikurangi dengan biaya transfered risk, dimana dokter gigi harus

membayar biaya pengobatan pasien. Komponen II dapat dijadikan

instrumen dalam pemerataan distribusi dokter gigi. Hal ini dikarenakan

dalam sistem kapitasi, dokter gigi akan berupaya untuk mencari sebuah

populasi untuk dijadikan peserta binaannya. Jumlah komunitas binaan

ideal dapat disesuaikan dengan rasio ideal dokter gigi terhadap penduduk,

yaitu 7.500 komunitas binaan oleh satu orang dokter gigi (WHO).

Contoh Penerapan Komponen II

c. Komponen III : Insentif atas upaya pelayanan preventif dan promotif

Peran dokter/dokter gigi ditengah masyarakat seharusnya menerapkan

trias peranan dokter yaitu agent of change, agent of development, & agent of

treatment. Namun, dalam praktiknya sebagian dokter gigi hanya berperan

sebagai agent of treatment. Sebagian dokter gigi jarang sekali berpartisipasi

dalam usaha pelayanan preventif dan promotif. Komponen III dapat menjadi

Drg. Jokowi yang berdomisili di Maumere, NTT dikontrak BPJS untuk melayani 7.500 peserta JKN yang bertempat tinggal di kelurahan Sikka. Biaya kapitasi per-penduduk adalah Rp 2.000,- (sesuai PMK no. 69 tahun 2013)Pendapatan praktik drg.Jokowi (Komponen II) adalah

= 7.500 x Rp 2.000,- = Rp 15.000.000,- / bulan

Biaya transferred risk = Rp 3.450.000 (Perumpamaan)Pendapatan bersih drg. Jokowi = Rp 15.000.000,- – Rp 3.450.000,-

= Rp 11.550,000,- Drg. Prabowo yang berdomisili di Kota Magelang dikontrak BPJS untuk melayani 7.500 peserta JKN yang bertempat tinggal di kelurahan Cabean. Biaya kapitasi per-penduduk adalah Rp 2.000,- (sesuai PMK no. 69 tahun 2013)Pendapatan praktik drg.Prabowo (Komponen II) adalah

= 7.500 x Rp 2.000,- = Rp 15.000.000,- / bulan

Biaya transferred risk = Rp 4.939.000 (Perumpamaan)Pendapatan bersih drg. Jokowi = Rp 15.000.000,- – Rp 4.939.000,-

= Rp 10.061.000,- /bulan

16

nilai tambah pada metode sandwich. Komponen ini dapat menjadi pendorong

agar dokter gigi tidak melulu memberikan pelayanan kuratif, namun juga

tetap mengedepankan pelayanan preventif dan promotif. Dalam komponen

ini, Setiap upaya yang dilakukan dokter gigi diganjar insentif melalui metode

Fee for Service. Simulasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Pelayanan Preventif dan Promotif Poin

Program Penurunan Prevalensi Karies Gigi

- Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut Anak 120

- Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut Dewasa 100

Program PHBS

- Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 75

Contoh Penerapan Komponen III

Simulasi berikut menunjukkan insentif untuk program pelayanan preventif

dan kuratif yang diberikan kepada Drg. Prabowo dan Drg. Jokowi dalam

periode 1 tahun. Faktor konversi 1 poin adalah Rp 2.000,-.

Pelayanan Kesehatan Drg. Prabowo Drg. Jokowi

Frekuensi Poin Frekuensi Poin

Program Penurunan Prevalensi

Karies Gigi

Penyuluhan Gigi dan Mulut Anak 2 240 2 240

Penyuluhan Gigi dan Mulut Dewasa 1 100 2 200

Program PHBS

Penyuluhan PHBS 1 75 1 75

Total poin 415 515

Gaji Komponen III per-bulan dengan

Nilai konversi 1 poin ~ Rp 2000

Rp 2.000 x 415 =

Rp 830.000,-

Rp 2.000 x 515 =

Rp 1.030.000,-

3.2.4. Penerapan Metode Sandwich10

Simulasi setiap komponen Sandwich diatas, bila digabungkan hasilnya akan

sebagai berikut :

Metode Sandwich Drg. Prabowo Drg. Jokowi

17

Komponen I : BasikGaji dasar (Rp 5.000.000,- x akumulasi penyesuaian geografi dan masa kerja)

Rp 8.000.000,- Rp 10.000.000,-

Komponen II : Tanggung jawab terhadap komunitas binaanTarif kapitasi per penduduk (Rp 2.000) x

Jumlah komunitas binaan peserta BPJS

Rp 10.061.000,- Rp 11.550.000,-

Komponen III : Insentif atas upaya pelayanan

preventif dan promotif

Rp 830.000,- Rp 1.030.000,-

Total Gaji Per-bulan Rp 18.891.000,- Rp 22.580.000,-

Drg. Jokowi mendapat pendapatan per-bulan lebih besar, karena ia bekerja

melayani masyarakat di daerah terpencil dan giat dalam melakukan upaya

promotif dan preventif. Sebaliknya, drg. Prabowo yang berpraktik di perkotaan ,

mendapatkan pendapatan yang lebih sedikit.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu penyebab dokter gigi

enggan didistribusikan ke daerah adalah karena minimnya gaji dan insentif. Oleh

karena itu, dibutuhkan alternatif solusi baru. Dan metode Sandwich dapat menjadi

jawabannya, seperti yang telah dijabarkan melalui simulasi komponen-

komponennya diatas. Metode Sandwich memberi peluang bagi dokter gigi yang

beban kerjanya lebih besar, contohnya yang bekerja di daerah terpencil, untuk

mendapat keuntungan berupa pendapatan yang lebih besar. Namun, tetap tidak

melupakan tanggung jawabnya dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, jika pendapatan gaji dokter gigi yang

berkerja di daerah lebih besar, maka akan ada tren dan dorongan bagi dokter gigi

untuk bersedia didistribusikan ke daerah.

Pengadopsian sistem kapitasi dalam metode ini juga menyebabkan dokter

gigi akan berusaha mencari komunitas dalam suatu wilayah sebagai peserta

binaannya, jika diperkotaan sudah penuh, maka tidak ada pilihan lain, komunitas

di daerah harus dipilih. Metode ini, bila dikombinasikan dengan regulasi yang

ketat, dapat secara perlahan mendorong dokter gigi untuk bersedia ditempatkan di

daerah, terutama yang aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan gigi dan

mulutnya rendah. Dengan semakin banyak dokter gigi yang didistribusikan ke

daerah, maka angka maldistribusi dokter gigi di Indonesia dapat menurun.

18

Implikasi selanjutnya, aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gigi

dan mulut di Era Jaminan Kesehatan Nasional pun akan meningkat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa:

a. Salah satu faktor keberhasilan pengimplementasian Jaminan Kesehatan

Nasional adalah terdistribusinya dengan baik tenaga kesehatan termasuk

dokter gigi ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, saat ini Indonesia masih

mengalami masalah maldistribusi tenaga kesehatan termasuk dokter gigi.

b. Maldistribusi dokter gigi umumnya disebabkan oleh minimnya gaji dan

insentif, sehingga dokter gigi enggan ditempatkan di daerah. Implikasinya

adalah berkurangnya aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan

pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

c. Penerapan Metode Sandwich melalui tiga komponen dalam sistem gaji

dokter gigi dapat menjadi solusi dalam mendorong dokter gigi agar

bersedia didistribusikan ke daerah. Metode Sandwich dapat

menyempurnakan metode kapitasi yang sedang diterapkan dalam

membayar gaji dokter gigi di era Jaminan Kesehatan Nasional.

1.2. Rekomendasi

a. Dilakukannya evaluasi 1 tahun pelaksanaan metode kapitasi di Jaminan

Kesehatan Nasional oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Stakeholder

terkait.

b. Pembuatan kajian mengenai feasibilitas penggunaan Metode Sandwich

(terutama masalah pendanaan) sebagai metode baru dalam membayar gaji

dokter gigi di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan RI untuk

menyempurnakan metode kapitasi.

c. Dinaikkannya anggaran kesehatan untuk APBN 2015 dari 3,4% menjadi

5% sesuai dengan standar WHO.

19

d. Revitalisasi fasilitas kesehatan di daerah, terutama fasilitas kesehatan gigi

dan mulut melalui berbagai upaya, salah satunya kerjasama pemerintah-

swasta memanfaatkan program Coorporate Social Responsibility (CSR).

DAFTAR PUSTAKA

1. SJSN, Tim. 2004. Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial Nasional

(SJSN). Draft ke-4. Hal 1.

2. Kemenkes. 2012. Peta Jalan Menuju Sistem Jaminan Sosial Nasional

2012-2017. Hal 144.

3. PDGI. Jumlah dan Persebaran Dokter Gigi di Indonesia.

http://www.pdgi.or.id/news/detail/jumlah-dan-persebaran-dokter-gigi-

di-indonesia . Diakses pada 4 Maret 2014.

4. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. 2010. Potret Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Dokter

Gigi. Hal 2, 42-43.

5. Badan Pusat Statistik. 2010. Hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010.

Hal 6.

6. Thomas, S. 2013. Plenty and Scarcity. Hal 1.

7. Intercountry Center for Oral Health. 2013. ASEAN Chief Dental

Officers Meeting on Quality of Dental Services in ASEAN Countries.

Hal 15-27

8. Meilala Andreasta. 2009. Mengatasi Maldistribusi Tenaga Dokter di

Indonesia. Hal 1.

9. Sindonews. Solusi Pemetaan Dokter di Daerah dengan PTT.

http://nasional.sindonews.com/read/2013/05/20/15/750865/solusi-

pemetaan-dokter-di-daerah-dengan-ptt

10. Soetono, Gatot. Kurtanty, Dien. 2013. Metode Mambayar Dokter

Layanan Primer di Era JKN. Jakarta. Pengurus Besar Ikatan Dokter

Indonesia. Hal 27-55.

11. Kementerian Kesehatan RI. 2013. Buku Pengangan Sosialisasi

Jaminan Kesehatan Nasional dan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hal

1, 16-17.

20

12. Data dan Grafik Kesehatan Indonesia. http://www.depkes.go.id.

Diakses pada 4 Maret 2014.

13. Persatuan Dokter Gigi seluruh Indonesia. Jumlah dan Persebaran

Dokter Gigi di Indonesia. http://www.pdgi.or.id/news/detail/jumlah-

dan-persebaran-dokter-gigi-di-indonesia . Diakses pada 4 Maret 2014

14. Ahuja, NK et all. 2011. Demographics & Current Scenario with

Respect to Dentist. Hal 2.

15. The Star Online. Dental Practitioners Problem in Malaysia.

http://www.thestar.com.my/news/nation/2013/10/07 . Diakses pada 23

Maret 2014.

16. National Oral Health Core Commitee. 1992. National Oral Health

Policy : Prepared by Core Commitee, Appointed bu The Ministry of

Health and Family Welfire. Hal 5-6.

17. Pusdiklat Kemenkes. Jejaring/Kemitraan Pemerintah Swasta.

http://www.pusdiklat-aparaturkes.net/Downloads=.pdf . Diakses pada

23 Maret 2014.

18. Marilyn, Lorenzo et all. 2011. National Profile of Migration of Health

Professionals – Philippines. Hal 4.

19. Gosten T et all. 2006. Capitation, Salary, Fee-For-Service and Mixed

Systtem of Payment: Effect on the Behavior of Primary Care

Physicians. Hal 1-27.

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun

2013.

21. Fujisawa, Rie. Lafortune, Gaetan. 2008. The Remuneration of General

Practitioners and Specialis in 14 OECD Coountries : What are the

Factors Influencing Variations Across Countries. Hal 18.

22. Payment Basic. 2007. Physician Services Payment System. Hal 1-3.

23. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemnkes RI. 2007.

Laporan Riset Kesehatan Dasar 2007.

24. Robinson, JC. 2001. Theory and Practice in the Design of Physician

Payement. Incentives. Hal 19.

25. Curran, Paul. 2014. Doctors and Dentist Remuneration. Hal 109.

21

26. Grignon, Michel et all. 2002. Influence of Physician Payment Methods

on the Efficiency of the Health Care System. Hal 9.