(21

(3)

24

Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupabarang sebagaimana dimaksud pada ayat (U sesuaidengan peraturan perundang-undangan.Persyaratan dan mekanisme penyampaianpertanggungiawaban belanja bantuan sosial sebagaimanatercantum pada Lampiran dan merupakan bagran yangtidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VBAGI HASIL PAJAK/RTTRIBUSI DAERAH

Baglan KesatuUmum

Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan bag hasil paJaklretribusidaerah kepada Pemerintah Desa.Pemberian bag hasil pEak/retribusi daerah kepadaPemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayaf (1),dialokasikan kepada masing-masing Pemerintah Desa diseluruh wilayah administratif Pemerintahan Daerah.Bag hasil paJaklretribusi daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkansepenuhnya kepada Pemerintah Desa selaku penerimasesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.Bag hasil pdak/retribusi daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1), secara teknis diatur tersendiri dalamPeraturan Bupati.

Baglan KeduaPenganggaran

Pasal 45

SKPD yang membidangr wajib menghitung besaran baghasil pajak/retribusi daerah sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diusulkan kepada Bupati melalui TAPD dan menjadi dasarpencantuman alokasi anggaran belanja bag hasilpajaklretribusi daerah dalam rancangan KUA dan ppAS.

Pasal 46

Bag hasil pajak/retribusi daerah kepada pemerintah Desadianggarkan pada RKA-PPKD.RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadidasar penganggaran bag hasil pajak/retribusi daeratrdalam APBD sesuai peraturan perund€mg-undangan.Bag hasil pajaklretribusi daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 ayat (1) dianggarkan dalam kelompokpefa+ia tidak langsung, jenis belanja bag hasil, obyekbelanja bag hasil pajak/retribusi daerah dan rinCianobyek belanja berkenaan pada PPKD.Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dicantumkan nama desa, kecamatan dan besaran baglhasil paJak lretribusi daerah.

t!

(1)

(2t

(3)

(41

(1)

(21

(3)

(1)

(21

(4)

(1)

25

Baglan KetlgaPelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 47

Bupati menetapkan belanja basr hasil pajak/retribusidaerah beserta besarannya yang akan diberikan kepadaPemerintah Desa dengan suatu Keputusan Bupatiberdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD danPeraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.Pelaksanaan belanja bag hasil pajak/retribusi daerahberdasarkan atas DPA-PPKD.Kepala DPPKAD mengajukan usulan rancanganKeputusan Bupati tentang belanja basr hasilpajak/retribusi daerah beserta besarannya yangdikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan.Penyaluran bagr hasil pajak/retribusi daerah didasarkanpada Keputusan Bupati tentang belanja basr hasilpajak/retribusi daerah beserta besarannya yangdikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaansebagaimana dimaksud pada ayat (1).Sebelum mengajukan pencairan basl hasil pqiak/retribusidaerah, SKPD yang membidans agar membuat surat /notadinas permohonan persetujuan pemberian bag hasilpEak / retribusi kepada Bupati.

(6) Pencairan belanja bag hasil paJak/retribusi daerahdilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(71 Bag hasil pdaklretribusi daerah sebagaimana pada ayat(3) disalurkan langsung pada rekening kas masing-masingPemerintah Desa.

(8) Penyaluran dana bagt hasil pajak/retribusi daerah kepadaPemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang.

(9) Penyaluran dana bagt hasil pajak/retribusi daerah kepad.aPemerintah Desa apabila APBDesa sudah ditetapkan.

(10) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanjasebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimanatersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yangtidak terpisatrkan dengan Peraturan Bupati ini.

Baglan KeempatPertanggungfawaban dan Pelaporan

Pasal 48

Penerima basr hasil pajak/retribusi daerah wajibmenyampaikan laporan penggunaan dana bag hasilpajaklretribusi kepada Bupati melalui ppKD dengantembusan Kepala SKPD yang membidang.Pemerintah Desa sebagai penerima bag hasilpajak/rekibusi daerah wajib menyampaikan realisasipenggunaan dana.

(21

(3)

(4)

(s)

(1)

(21

(3)

26

SKPD yang membidangi berkewajiban untuk memberikanperingatan kepada penerima bag hasil pajak/retribusidaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabilapenerima bagr hasil pajak/retribusi daerah belummenyampaikan laporan penggunaan sampai batas walrtuyang ditentukam.Penerima bagr hasil pajak/retribusi daeratr yang tidakmelaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturanperundang-undangan.

Pasal 49

Bag hasil p4iak/retribusi daerah dicatat sebagai realisasi jenisbelanja bag hasil pajak/retribusi daeratr pada PPKD dalamtahun anggaran berkenaan.

Pasal 5O

Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas pemberian baglhasil pajak/retribusi daerah, meliputi:a. usulan SKPD terhadap pemberian bagt hasil

pEak/retribusi daerah yang telah disetujui oleh Bupati.b. Keputusan Bupati tentang pemberian bagl hasil

pajak/retribusi daerah beserta besarannya yangdikelompokkan dalam rincian obyek belanja berkenaan;

c. pakta integritas dari penerima bagr hasil pEaklretribusidaerah yang menyatakan bahwa bag hasil pajak/retribusiyang diterima akan digunakan sesuai dengan ketentuan;dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bag hasilpalak I retribu si daerah.

Pasal 51

Penerima bagr hasil paJak/retribusi daerah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bagrhasil pqrak / retribusi yang diterimanya.Pertanggungiawaban penerima bag hasil pajaklretribusidaerah, meliputi:a. laporan penggunaan bagr hasil pajak/retribusi daerah

oleh penerima bag hasil pqiak/retribusi;b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab, yang menyatakan

bahwa basr hasil pajak/retribusi daerah yang diterimatelah digunakan sesuai dengan ketentuan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuaiperaturan perundang-undangan bag penerima bagihasil pdak / retribusi daerah.

Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati cq.Kepala DPPKAD melalui Kepala SKPD yang membidangidalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bag hasilpajaklretribusi daerah dan/atau paling lambat tanggal 10bulan Januari tatrun anggaran berikutnya, kecualiditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

(1)

(21

(3)

u

(41

27

Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a dan huruf b dibuat rangkap 3 (tiga), lembarkesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerimabag hasil pEak/retribusi daeratr selaku obyekpemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada KepalaSKPD yang membidangi dan lembar ketiga disampaikankepada Kepala DPPKAD dan Pertanggungiawabansebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c dibuatrangkap 2 (dua), lembar kesatu/asli disimpan dandipergunakan oleh penerima bagr hasil pajak/retribusidaerah selaku obyek pemeriksaan, lembar keduadisampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi.Atas pertanggungiawaban yang disampaikan olehpenerima bantuan keuangan, SKPD yang membidanSmembuat Berita Acara Verifikasi kebenaran dankelengkapan Surat Pertanggungiawaban dan disampaikankepada Kepala DPPKAD.

Pasal 52

(1) Realisasi bag hasil paJak/retribusi daerah dicantumkanpada laporan keuangan Pemerintah Daeratr dalam tahunanggaran berkenaarl.Persyaratan darrpertanggungiawabarrdaeratr sebagaimanamerupakan bagranPeraturan Bupati ini.

mekanisme penyampaianbelanja bag hasil pajaklretribusitercantum dalam Lampiran dan

yang tidak terpisahkan dengan

BAB VIBANTUAN IIEUAITGAIT

Baglan KesatuUmum

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuanganyang bersifat umum dan/atau khusus kepada PemerintahDesa, Pemerintah Daerah Lainnya, dan kepada PartaiPolitik.

(21 Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desasebagaimana dimaksud pada ayat (U, dapat bersifatumum yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa dari Pemerintah Rrsat yang dialokasikankepada masing-masing Pemerintatr Desa di seluruhwilayatr administratif Pemerintahan Daeratr.

(3) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dari Pemerintahhrsat sebagaimana dimaksud pada ayat (21, peruntukandan penggunaannya diseratrkan sepenuhnya kepadaPemerinta,h Desa selaku penerima bantuan sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(41 Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yang bersifat khusus, seca.rateknis peruntukan dan penggunaannya diatur tersendiridalam Peraturan Bupati tersendiri.

(5) Khusus untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik,diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(s)

(2t

U

(1)

28

Baglan KeduaPenga'lggaran

Pesat 54

SKPD yang membidangr wqiib menghihrng besaran AlokasiDana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Rrsat danBanttran Keuangan kepada Partai Politik sesuai perahrranperundang-undangan yang berlaku.Hasil perhihrngan sebagaimana dimaksud pada ayat (U,diusulkan kepada Bupati melalui TAPD.Pemerintah Desa mengajukan banhran keuangan khususdengan menyampaikan usulan berupa surat permohonanBanhran Keuangan yang disertai proposal atau dolnrmenyang dipersamakan kepada Bupati dengan tembusanSKPD yffLgmembidangr.Sistematika penulisan surat permohonan dan penJrusunanproposal atau dokumen yang dipersamakan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran danmempalran bagian yang tidak terpisatrkan denganPerahrran Bupati ini.

(5) Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakanmenunjuk SKPD yang membidangi unttrk segeramelakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud padaayat (3).

(6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5),menyampaikan hasil evaluasi bempa rekomendasi kepadaBupati melalui TAPD.

(71 Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud padaayat (6) tercantrrm dalam Lampiran dan mempakanbagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupatiini.

(8) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (Q dikoordinasikan olehBAPPEDA, yang selanjutnya dibawa dalam rapatpembahasan TAPD.

(9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atasrekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuaidengan prioritas dan kemampuan keuangan daeratr.

(10) Format rekomendasi TAPD sebagaimana dimaksud padaayat (9) tercanhrm dalam Lampiran dan menrpakanbagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupatiini.

(11) Rekomendasi SKPD yang membidangi sebagairnanadimaksud pada ayat (6) dan pertimbangan TAPDsebagaimana dimaksud pada ayat {9) serta persetr.liuanBupati menjadi dasar pencantrrman alokasi anggaranbanhran keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

(21

(3)

(4)

ll

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(4)

(s)

(1)

(21

29

Pasal 55

Bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khususkepada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Lainnya dankepada Partai Politik dianggarkan pada RKA-PPKD.RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadidasar penganggaran bantuan keuangan dan bantuankeuangan khusus dalam APBD sesuai peraturanperundang-undangan.Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidaklangsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanjabantuan keuangan bersifat umum/khusus dan rincianobyek belanja berkenaan pada PPKD.Rincian obyek belanja rebagaimana dimaksud pada ayat(3) dicantumkan nama desa, kecamatan dan besaranbantuan keuangan.

Baglan KetlgaPelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 56

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkanDPA-PPKD.Kepala DPPKAD mengqiukan usulan rancanganKeputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuanganbeserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincianobyek belanja berkenaan.Bupati dapat menetapkan pemberian bantuan keuanganbeserta besarannya yang akan diberikan kepadaPemerintah Desa dengan suatu Keputusan Bupatiberdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD danPeraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.Penyaluran bantuan keuangan didasarkan padaKeputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuanganbeserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincianobyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud padaayat (3).Sebelum mengajukan pencairan bantuan keuangan, SKPDyang membidangr agar membuat surat/nota dinaspermohonan persetujuan pemberian bantuan keuangankepada Bupati.

(61 Pencairan bantuan keuangan dilalmkan dengan carapembayaran langsung (LS).

(71 Bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (3) disalurkanlangsung pada rekening kas masing-masing PemerintahDesa.

(8) Penyaluran dana bantuan keuangan kepada PemerintahDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapidengan kuitansi bukti penerimaan uang.

(9) Penyaluran dana bantuan keuangan kepada PemerintahDesa apabila APBDesa sudah ditetapkan dan secarabertahap untuk ADD dan Dana Desa.

(3)

(4)

30

(10) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanjasebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimanatersebut dalam I"ampiran dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Baglan KeempatPertanggungJawaban dan Pelaporan

Pasal 57

(U Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporanpenggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupatidengan tembusan PPKD melalui Kepala sKpD yangmembidangr.

(21 Pemerintah Desa sebagai penerima bantuan keuanganberupa ADD dan Dana Desa wajib menyampaikan realisasipenggunaan dana dengan ketentuan:a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli

tatrun anggaran berjalan; danb. tahap II paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun

berikutnya.SKPD yang membidangi berkewqjiban untuk memberikanperingatan kepada penerima bantuan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila penerimabantuan keuangan belum menyampaikan laporanpenggunaan sampai batas waktu yang ditentukan.Penerima bantuan keuangan yang tidak melaksanakankewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khususdicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan padaPPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 59

Pertanggungiawaban Pemerintah Daeratr atas pemberiagbantuan keuangan, meliputi:a. usulan SKPD terhadap pemberian bantuan keuangan yang

bersif,at umum dan usulan Pemerintah Desa terhadappemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus yangtelah disetujui oleh Bupati.

b. Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan keuanganbeserta besarannya yang dikelompokkan dalam rincianobyek belanja berkenaan;

c. pakta integritas dari penerima bantuan keuangan yangmenyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akandigunakan sesuai dengan ketentuan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantualkeuangan umum dan bantuan keuangan khusus.

(4)

31

Pasal 6O

(U Penerima bantuan keuangan umum dan bantuankeuangan khusus bertanggung jawab secara formal danmaterial atas penggunaan bantuan keuangan yangditerimarrya.

(21 Pertanggungiawaban penerima bantuan keuangan umumdan bantuan keuangan khusus, meliputi:a. Iaporan penggunaan bantuan keuangan oleh penerima

banhran keuangan umum dan banhran keuangan khusus;b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab, yang menyatakan

bahwa bantuan keuangan umum dan bantuankeuangan khusus yang diterima telah digunakansesuai dengan ketentuan;

c. bukti-bukti pengeluaran yang leng!<ap dan sah sesuaiperaturan perundang-undangan bag penerimabantuan keuangan.

(3) Pertarrggungiawaban seba.garmana dimaksud pada ayat (21

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati cq.Kepala DPPKAD melalui Kepala SKPD yang membidangidalam walctu 3 (tiga) bulan setelah diterima.nya bantuankeuangan dan/atau paling lambat tanggal 10 bulanJanuari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukanlain sesuai peraturan perundang-undangan.Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a dan huruf b dibuat rangkap 3 (tiga), lembarkesatu/as1i disimpan dan drpergunakan oleh penerimabantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan, lembarkedua disampaikan kepada Kepala SKPD yangmembidangi dan lembar ketiga disampaikan kepadaKepa1a DPPKAD dan Pertanggungiawaban sebagaimanadimaksud pada ayat (21 huruf c dibuat rangkap 2 (dua),lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan olehpenerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan,lembar kedua disampaikan kepada Kepala SKPD yangmembidangr.Atas pertanggungiawaban yang disampaikan olehpenerima bantuan keuangan, SKPD yang membidangrmembuat Berita Acara verifikasi kebenaran dankelengkapan Surat Pertansgungiawaban dan disampaikankepada Kepala DPPKAD.

Pasl 61

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporankeuangan Pemerintah Daeratr dalam tatrun anggaranberkenaan.Persyaratan dan mekanisme penyampaianpertanggungiawaban belanja bantuan keuangansebagaimana tercantum dalam L,ampiran dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupatiini.

(s)

(U

u

(21

32

BAB VIIBEI,AIUJA TIDAN TERDUGA

Baglan KesatuUmum

Paeal 52

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3), merupakan belanja untuk kegiatan yangbersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang/tidakterus menerus seperti, penanggulangan bencana dam danbencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumily&,termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaandaerah tatrun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(21 Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yaitu, untuk tanggap darurat dalam rangkapencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraanpemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentramarrdan ketertiban masyarakat di Daerah.

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimanadimaksud pada ayat (U harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

(4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimanadimaksud pada ayat (2]l, berdasarkan kebutuhan yangdiusulkan oleh SKPD/unit kerja yang membidans denganmempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

(5) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yangdianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggapdarurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencanasosial, temasuk pengembalian atas kelebihan penerimaantahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup danditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati dandiberitatrukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulanterhitung sejak tanggal ditetapkannya.

Pasal 63

(1) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62 ayat (21, sekurang-kuranglya memenuhikriteria sebagai berikut:a. bukan mempakan kegiatan normal dari aktivitas

Pemerintah Daerah dan Udak dapat diprediksikansebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah

Daerah; dand. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan olehkeadaan darurat.

(21 Dalaln keadaan damrat, Pemerintah Daerah dapat melakukanpengeluaran yang belum tersedia anggaxannya, yangselanjutrya diusulkan dalam rancangan perubatran APBD.

(3)

(4)

33

Pendanaan keadaan danrrat yang belum tersediaanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatmenggunakan belanja tidak terduga.Dalam hal anggaran belanja tidak terduga tidakmencukupi, dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulangcapaian target kineg'a program dan kegiatan lainnyadalam tahun anggar€Ln berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.Pengeluarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasukbelanja untuk keperluan mend.esrk yang 'kriterianya

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.Iftiteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimcrnadimaksud pada ayat (5), mencakup:a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat

yang anggarannya belum tersedia dalam tahunanggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagiPemerintah Daerah dan masyarakat.

(71 Penjadwalan ulang capaian target kineda program dankegiatan basr pelayanan dasar masyarakat yang€rnggarannya belum tersedia dalam tahun anggaranbedalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rrurur a,diformulasikan terlebih dahulu dalam DppA-sKpD.

Baglan KeduaPenganggaran

Pasal 64

Pendan€ran keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 63 ayat (6), diformulasikan terlebihdahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhantanggap darurat bencana.Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebananlangsung pada betanja tidak terduga.Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimanadimaksud pada ayat (1), digunakan hanya untukpencarian dan penyelamatan kor6an bencan", pLrtolongandarurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air beisihdan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan danpenampungan serta tempat hunian sementara.

(4) Dalam hal keadaan dartrrat terjadi setelatr ditetapkannyaperubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat metat ukanpengelua.ran yang belum tersedia anggaranry&, danpengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan-realisasianggaran.

(5) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (4), diformulasikan terlebih dahuludalam RKA-SKPD untuk d{iadikan dasar pengesahan DpA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh - persetujuanSekretaris Daeratr.

(s)

(6)

(1)

(21

(3)

(1)

(2)

34

Pasal 65

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dianggarkanpada RKA-PPKD.Belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud padaayat (U, merupakan transfer dana dari PPKD kepadaPenerima Belanja tersebut dan merupakan kelompokbelanja tidak langsung pada PPKD.Belanja tidak terduga dianggarkan dalam kelompokbelanja tidak langsung dan jenis, obyek, rincian obyekbelanja tidak terduga.

Baglan KetlgaPelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 66

Setelah pernyataan tanggap darurat bencana dikeluarkanoleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsipenanggulangan bencana meng4iukan RencanaKebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencanakepada PPKD selaku BUD.SKPD yang membidans sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi danasistensi RKB tanggap darurat bencana.PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap daruratbencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsipenanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerjalerhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui olihTAPD.Pencairan tanggap darurat bencana dilakukan denganmekanisme TU dan/atau LS dan diserahkan kepadaBendahara pengelu€rran SKPD yang melaksanakan fungsipenanggulangan bencana dan/atau sKpD yang yangmembidangr.Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat padabuku kas umum tersendiri oleh Bendahara pengeluaranpada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulanganbencana dan/atau SKPD yang membidangi.Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakanfungsi penanggulangan bencana dan/atau sKpD yangmembidangr menyalurkan dana kepada SKPD pengusuluntuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku.Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari belanjatidak terduga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Baglan KeempatPertanggungjawaban dan pel,aporan

Pasal 67

(U SKPD pengusul bertanggungiawab secara {isik dankeuangan terhadap penggunaan dana tanggap daruratbencana yang disalurkan oleh Bendahara Pengeluaranpada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulanganbencana dan/atau SKPD yang membidangr.

(3)

(U

(21

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(21

(3)

(4)

(s)

(U

(21

35

Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulanganbencarra dan/alau SKPD yang membidans bertugasmenglrimpun pertanggungjawaban yang dibuat oleh SKPDpengusul.Pertanggungiawaban atas penggunaan dana tanggapdarurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yangmelaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan/atauSKPD yang membidangr kepada PPKD denganmelampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah danlengkap serta surat pernyataan tanggungiawab belanja.Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKADdalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya belanjatidak terduga, kecuali ditentukan lain sesuai peraturanperundang undangan.Persyaratan dan mekanisme penyampaianpertanggungiawaban belanja tidak terduga sebagaimanatercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran yangtidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Pengadaan barang /jasa dalam rangka belanja tidak terdugasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajibberpedoman pada peraturan perundang undangan yangberlaku.

BAB VIIIPEITGELUARAN PEIUBIAYAAIS

Baglan KesatuUmum

Pasal 69

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akanditerima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), mencakup:a. pembentukan dana cadangan;b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;c. pembayaran utang pokok; dand. pemberian pinjaman daerah.Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daeratr dalamrangka pelaksanaan dana bergulir dilaksanakan agardilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjukteknis oleh SKPD yang membidangr yang dituangkandalam Peraturan Bupati.

(3)