t-.-

BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PENGENAAN TARIF RPo, 00 (NoL RUPIAH)

TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

BADAN PUSAT STATISTIK

BADAN PUSAT STATISTIK

L

BADAN PUSAT STAT'STIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR i TAHUN 2012

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RPO,OO (NOL RUPIAH)TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STAT]STIK,

: bahwa berdasarkarr ketentuan Pasal 7 PeraturanPemerintah Nomor 54 Tahun 2OO9 tentang Jenis dan TarifAtas Jenis Penerimaal Negara Bukan Pajak yang BerlakuPada Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan PeraturanKepala Badan Pusat Statistik tentang Persyaratan dan TataCara Pengenaan Tarif RpO,OO (No1 Rupiah) Terhadap PihakTertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Badan Pusat Statistik;

: 1 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 39, Tamba-han Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerirnaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, TambahanLembararr Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentangJenis dan Penyetoran Penerimaal Negara Bukan Pajak{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 57, Tambahar Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubahdengan Peratural Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 3760);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang Berlaku pada Badarr Pusat Statistik(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun2005, Tamba-han Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4579);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2OO7 tentang BadanPusat Statistik;

Mengingat

-2-

6. Keputusal Presiden Republik Indonesia Nomor 163Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;

7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PusatStatistik;

8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121Tahun 2OOI tentang Organisasi dan Tata KerjaPerwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keualgan Nomor S-670/MK'O2l20ll tanggal25 Oktober 2011 perihal Persetujuan Naskah PeraturanKePala Badaa Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

MenetapKAN : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANGPERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIFRPO,OO (NOL RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU ATASPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKUPADA BADAN PUSAT STATIST]K.

Pasa] I

(1) Terhadap pihak tertentu, untuk penjualan publikasicetakan, putrlikasi elektronik/ soflcopA, data mentah,dan/atau peta digital wilayah dapat dikenakan tarif

sebesar RpO,00 (Nol RuPiah).

(2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Instalsi pemerintah pusat dan daerah;

b. Lembaga negara;

c. Perwakilan negara asing; atau

d. Lembagainternasional.

Yasal z

[1) Pengenaan tarif sebesar RpO,OO (Nol Rupiah) terhadappihak tertentu sebesar dimaksud da'lam Pasal 1 ayat (2)

diberikan untuk layanal sebagai berikut:

a. publikasi cetakarr sebanyak 1 (satu) eksemplarpublikasi cetakan;

b. publikasi elektronik/ solcopy sebanyak 1 (satu) kepingpublikasi elektronik;

c. data mentah sampai dengan 5 MB (lima Mego Bgtes);dan /atala

d. peta digital wilayah sebanyak 1 (satu) peta'

i

iI

III

I

L

L

(21

-o -

Instarrsi pemerintah pusat dan daerah serta lembaganegara yang melaksalakan kegiatan terkait tugasperencanaai pembangunan, pengelolaarr keuangannegara, pengawasan da.I] pemeriksaan keualgan danpembangunan, dar/ atau penanggulangan bencana yangbersifat nasional dan lintas sektor dapat diberikanpublikasi cetakan, publikasi eleklronlkl softcopg, datamentah, dan/atau peta digital wilayah lebih banyak darisatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasa-l 3

Pengenaan tarif sebesar RpO,OO (No1 Rupiah) terhadappihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 2ayat (21 dapat diberikan apabila terpenuhi dokumenpersyaratan sebagai berikut:

a. untuk instansi pemerintah pusat, melampirkan suratpermohonan yang ditandatangali oleh pimpinaninstansi pusat, atau yang mewakili paling rendahsetingkat eselon I;

b. untuk instansi pemerintah daerah, melampirkan suratpermohonan yang ditandatangani oleh pimpinaninstansi daerah, atau yang mewakili paling rendahsetingkat eselon II;

c. untuk lembaga nega-ra, melampirkan suratpermohonan yang ditandata-ngani oieh pimpinanlembaga nega,ra, atau yang mewakili paling rendahsetingkat eselon I;

d. untuk perwakilal negara asing, melampirkan suratpermohonan yang ditandatangani oleh duta besar atauyang berwenang mewakilinya;

e. untuk lembaga internasional, melampirkan suratpermohonan yang ditandatangani oleh kepala lembagainternasional atau yang berwenang mewakilinya.

l,embaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e merupakan lembaga internasionalsebagaimana tercantum da-lam Peraturan MenteriKeualgan yarrg mengatur mengenai PenetapanOrganisasi-Organisasi Internasional darr Pejabat-PejabatPerwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasukSubj ek Paj ak Penghasilan.

Pasal 4

Tata cara permohonan tarif sebesar Rp0,00 (No1 Rupiah)terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 ayat (2) dilaksanakan dengan cara pihak tertentumengajukal surat permohonarr kepada PenanggrngJawab Penselola Data Statistik.

(1 )

(21

( 1 )

(21Penanggung Jawab Pengelola Data Statistik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Direktur Diseminasi Statistik untuk iingkup wilayahIndonesia;

b. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi untuk lingkupwilayah provinsi; atau

c. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota untuklingkup wilayah kabupaten / kota.

Surat permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)dibuat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkandalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari PeraturanKepala Badan Pusat Statistik ini.

Penanggung Jawab Pengelola Data Statistik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) berhak memberikan persetujuanatau penolakan terhadap permohonan yang disampaikanoleh pihak tertentu.

Ikiteria atas persetujual darr penolakan terhadappermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)berdasarkan persyaratan dan tata cara pengenaarr tarifRpO,0O (No1 Rupiah) terhadap pihak tertentu atasPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaBadan Pusat Statistik atau ketersediaan jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang dimohonkan.

Surat persetujuan atau penolakan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai contoh formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidakterpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistikini.

Pasa-] 5

Khusus untuk kegiatan pendidikan dan penelitiannonkomersial di lingkungan institusi pendidikan, dapatdiberikan pengenaan tarif sebesar RpO,0O (Nol Rupiah)melalui instansi pemerinta-h yarrg berwenalg di bidangpendidikan.

(2) Pelaksanaan pengenaan tarif RpO,OO (Nol Rupiah) untukkegiatan pendidikan dan penelitian nonkomersialsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluinota kesepahaman (Memorondum of UnderstandingJantara Badan Pusat Statistik dengal instarsi pemerintahyang berwenang di bidang pendidikan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulaiberlaku, Keputusan Kepala Badan Pusat Stalistik Nomor 128Tahun 2OO6 tentang Pembebasan Atas Tarif Publikasi PadaBadan Pusat Statistik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3)

(4)

(s)

(6)

(1 )

Pasal 7

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlakupada tarrggal diundanglan.

Agar setiap ora,ng mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik inidengan penempatannya dalam Berita Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada targgal 2l Februari 2072

KEPALA BADAN PYSAT STATISTIK,F/

)/fu{d6f,enrrlr

Diundangkan di Jakartapada tanggal 23 Aprn 2072MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONES]A TAHUN 2012 NOMOR 444

J

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUD

LAMPIRAN IPERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR l TAHUN 2012TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARAPENGENAAN TARIF RPo,OO (NOL RUPIAH)TERHADAP PIHAK TERTENTU ATASPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERI.AKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

CONTOH SURAT PERMOHONAN

KOP ISTANSI/LEMBAGA

Nomor :Lampiran :Perihal : Permohonan Tarif RpO,OO (Nol Rupiah)

Kepada Yth.

Dengaa Hormat,

Yalg bertanda tangan di bawah ini:

Nama PemohonInstansi/lembagaJabatanAlamatEmailTeleponT\rjuan Penggunaal

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar RpO,OO (nol

rupiah) atas jenis PNBP (daftar terlampir)Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan

terima kasih.

Hormat Kami,

(Nama Pemohon)

LAMPIRAN IIPERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIKNOMOR 1 TAHUN 2012TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARAPENGENAAN TARIF RPO,OO (NOL RUPIAH)TERHADAP PIHAK TERTENTU ATASPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

CONTOH SURAT PERSETUJUAN /PENOLAKAN

di

KOP BPS/ BPS PROVINSI/ BPS KABUPATEN/ KOTA

Nomor :r ^*-:-^-!4uPu4r

Perihal : Permohonan Tarif Rp0,O0 (Nol Rupiah)

Kepada Yth.

Berdasarkan surat (diisi dengan nama jabatan daninstansi/lembaga pemohon) Nomor............ tanggal perihal tersebutdi atas, bersama ini kani sampaikarr persetujuan/ penolakan sebagian/ seluruh(tulis sesuai keputusan) permohonan pengenaan tarif sebesar RpO,00 (no1rupiah) atas jenis PNBP, sebagaimana rincian dalam daftar terlampir.

Alasan persetujuan/penolakan sebagran/seluruh (tulis sesuai keputusan)permohonan tersebut berdasarkal persyaratan dan tata cara pengenaan tarifRpO,OO (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas PNBP yang berlaku pada BpSatau ketersediaan jenis PNBP yang dimohonkan (tulis sesuai keputusan).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

(Diisi dengan nama jabatarrPenanggung Jawab

Pengelola Data Statistik)

NIP

Jl. Dr. Sutomo No.6-8 Kotak Pos 1008, Jakarta 10010Telepon: 3840095, 3842508, 3810291-5Fax: 3857046, E-mail : bpsh q@bps.go.idHom epage: h ttp:/A|ww.bps.go.id