BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, LAPORAN PENELITIAN DAN ...bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/lakip/2017/LAKIP 2017 REVIEW.pdf · Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAHKABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKATAHUN 2018

2017LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2018

LA

PO

RA

N A

KU

NTA

BIL

ITA

S K

INE

RJA

INS

TA

NS

I PE

ME

RIN

TA

HB

AD

AN

PE

RE

NC

AN

AA

N P

EM

BA

NG

UN

AN

,P

EN

EL

ITIA

N D

AN

PE

NG

EM

BA

NG

AN

DA

ER

AH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN

MAJALENGKA MAJALENGKA

NOMOR : 134 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA)KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah, perlu disusun secara terpadu danmenyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Bappelitbangda KabupatenMajalengka Tahun 2017;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkannyaLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Bappelitbangda Kabupaten MajalengkaTahun 2017 yang ditetapkan dengan KeputusanKepala Bappelitbangda.

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat RI NomorXI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negarayang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPemerintahan Daerah Kabupaten dalamLingkungan Jawa Barat (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang ..... 2

2

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamlingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2015 Nomor 8, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);

3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887).

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 80);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 86 Tahun 2017 tetang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah danRencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi NegaraNomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang PerbaikanPedoman Penyusunan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

8. Peraturan Pemerintah ..... 3

15. Peraturan Daerah .... 4

4

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KabupatenMajalengka Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten Majalengka(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun2009 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1Tahun 2014 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) Daerah KabupatenMajalengka Tahun 2014-2018 (Lembaran DaerahKabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan PeraturanDaerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten Majalengka (Lembaran DaerahKabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor14 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun2016 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Majalengka TahunAnggaran 2017 (Lembaran Daerah KabupatenMajalengka Tahun 2017 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6Tahun 2017 tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMajalengka Tahun Anggaran 2017 (LembaranDaerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor6)

21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2016tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2017 (BeritaDaerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor11);

5

MEMUTUSKAN :Menetapkan :

KE SATU : Keputusan Kepala Bappelitbangda Tentang LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran2017 ;

KE DUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, PenelitianDan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengkamerupakan laporan evaluasi kinerja Badan tahunanggaran 2017 ;

KE TIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, PenelitianDan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengkasebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyataterdapat kekeliruan didalamnya akan diadakanperbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di MajalengkaPada Tanggal : Februari 2018

KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAHKABUPATEN MAJALENGKA,

Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.Si

MEMUTUSKAN ..... 5

Executive Summary

BAPPELITBANGDAKABUPATEN MAJALENGKA

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Bappelitbangda tahun 2017 disusun dengan memperhatikan regulasi

formal diantaranya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja

Instansi Pemeirntah. Adapun penyajian / sistematika penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappelitbangda terbagi

dalam 4 (tiga) bab utama yaitu bab I pendahuluan, bab II perencanaan

kinerja, bab III akuntabilitas kinerja dan bab IV Penutup.

Gambaran umum Bappelitbanggda menguraikan tentang struktur

organisasi Bapelitbangda mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 dan dipimpin oleh seorang kepala

Badan, dibantu 1 orang sekretaris yang memiliki tugas mengatur urusan

kesekretariatan dan membawahi 3 sub bagian, 3 bidang mengatur urusan

perencanaan (perencanaan perekonomian, perencanaan Pelayanan

Dasar dan Kesejahteraan Rakyat serta Perencanaan Penataan Ruang &

Infrtastruktur), 1 bidang yang mengatur urusan Penelitian dan

Pengembangan. Masing-masing bidang dibantu oleh 3 sub bidang.

Sehingga total sumberdaya aparatur Bappelitbangda per 31 Desember

2017 terdiri dari 43 Orang ASN ditambah 6 Orang Tenaga Harian Lepas

(THL) yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan cleaning service

dengan latar belakang pendidikan terdiri dari 15 orang lulusan SMA, 1

orang lulusan D1, 1 orang lulusan D4, 28 orang lulusan S-1 dan 4 orang

lulusan S-2.

Program dan kegiatan Bappelitbangda sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Majalengka nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Majalengka tahun 2017 yang telah kami laksanakan sebanyak 9 program

Executive Summary


dan 46 Kegiatan dengan ukuran kinerja yang dapat kami sampaikan

berupa Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2017 sebanyak 6 sasaran dan

18 indikator Kinerja. Pagu Anggaran belanja langsung Bappelitangda

sebesar Rp. 7.480.035.500.00 dengan realisasi sebesar Rp.

5.370.467.431,00 atau (71,80%).

Program yang telah dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka pada Tahun Anggaran 2017, secara keseluruhan mengacu

pada dokumen Rencana Strategis Bappelitbangda. Sementara itu, untuk

target capaian kinerja sebagaimana yang dijelaskan pada bab III, tolak

ukur yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU),

dikomparasikan dengan targetan yang ada dalam rencana strategis dan

rencana kerja / rencana kerja tahun (RKT) yang dituangkan kedalam

perjanjian kinerja dapat disimpulkan secara keseluruhan telah mencapai

target yang diharapkan.

Capaian target Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda tahun 2017

disajikan berdasarkan misi, sasaran dan indikator kinerja dapat kami

sampaikan secara menyeluruh sebagai berikut:

1. Misi : Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaanpembangunan daerah

Tujuan : Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yangakuntabel dan responsible

Sasaran : Sinergitas dalam pelaksanaan perencanaanpembangunan

Indikator : 1. Tingkat capaian pelaporan dan evaluasipelaksanaan pembangunan capaian kinerja 9Dokumen dan keuangan 77,02 %

2. Tersedianya Dokumen RKPD ditetapkan denganPerkada yang selaras dengan RPJPD Kabupaten,RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RTRWKabupaten capaian kinerja 3 Dokumen dankeuangan 74,66 %

3. Usulan Program dan kegiatan SKPD berdasarkanmusyawarah Perencanaan pembangunan capaiankinerja 1 Dokumen dan keuangan 91,42 %

4. Tingkat Ketaatan terhadap RTRW capaian kinerja 2Dokumen dan keuangan 77,60 %

Executive Summary


5. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PrioritasPlafon Anggaran Sementara (PPAS) APBDKabupaten capaian kinerja 4 Dokumen dankeuangan 83,13 %

6. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Ekonomicapaian kinerja 13 kali dan keuangan 26,71 %

7. Terwujudnya Koordinasi PerencanaanPembangunan Sosial Budaya capaian kinerja 22 kalidan keuangan 57,14 %

3. Misi : Meningkatkan perencanaan, pengendalian,pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan ketataruangan yangakuntabel

Sasaran 1: Tersedianya dokumen RTRW dan terlaksananyapengendalian serta pengawasan tata ruang wilayah

Indikator : Ketersediaan Dokumen Perencanaan PeembangunanWilayah Strategis dan Cepat Tumbuh capaian kinerja 2Dokumen dan keuangan 44,14 %

Sasaran 2: Koordinasi antar wilayah memiliki indikatorIndikator : 1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sarana

dan Prasarana Wilayah capaian kinerja 5 Dokumendan keuangan 61,99 %

2. Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunansarana dan prasarana wilayah capaian kinerja 1Dokumen dan keuangan 90,63 %

3. Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif,bersih dan melayani

Tujuan : Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif,bersih dan melayani

Sasaran : Pemenuhan kebutuhan operasional, sarana prasaranadan kualitas perencanaan dan pelaporan

Indikator : 1. Pemenuhan Kebutuhan Operasional OPD capaiankinerja 100 % dan keuangan 84,41 %

2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang representatifcapaian kinerja 100 persen dan keuangan 99,70 %

3. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dankeuangan capaian kinerja 5 Dokumen dan keuangan95,52 %

4. Peningkatan kualistas perencanaan OPD capaiankinerja 6 Dokumen dan keuangan 99,40 %

i


KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Illahirrobbi yang

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga seluruh jajaran

aparatur Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dapat melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang prima

kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Oleh karena itu, program

dan kegiatan tahun anggaran 2017 dapat dilaksanakan dan tercapainya

beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya aktualisasi akuntabilitas Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka, maka pada akhir seluruh pelaksanaan program dan kegiatan

tahun 2017, termasuk pula salah satu bentuk publikasi informasi tentang

realisasi anggaran serta target indikator kinerja yang dicapai, sudah

seharusnya dilaporkan sesuai tuntutan regulasi, sehingga perlu disusun

dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Bappelitbangda tahun 2017. Sehubungan hal tersebut, berdasarkan data

yang terkompilasi kami sampaikan LAKIP Bappelitbangda ini, dan kami

berharap adanya kontribusi timbal balik bagi penataan lebih baik

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang akan

datang serta berdampak secara signifikan terhadap capaian indikator

kinerja, agar eksistensi Bappelitbangda dapat dirasakan berbagai

pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya, guna menjalankan tugas

pokok dan fungsinya selaras dengan urusan yang diembannya, akhirnya

i


berdampak positif terhadap proses pembangunan di Kabupaten

Majalengka.

Demikian kami sampaikan LAKIP ini, semoga dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Majalengka, Februari 2017

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Majalengka,

Drs. EDY NOOR SUDJATMIKO, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19660826 199303 1 009

ii


DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY

KATA PENGANTAR .................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................. iii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................... iv

DAFTAR TABEL .......................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN............................................................ I-1

1.1 Gambaran Umum Bappelitbangda Kabupaten Majalengka ... I-1

1.1.1. Tugas Bappelitbangda Kabupaten Majalengka .......... I-1

1.1.2. Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Majalengka ......... I-2

1.1.3. Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka ................................................................. I-2

1.1.4. Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka ................................................................. I-4

1.1.5. Landasan Hukum ...................................................... I-16

1.1.6. Maksud dan Tujuan .................................................... I-21

1.1.7. Permasalahan Utama (Stratgei Issue)........................ I-22

BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................ II-1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPELITBANGDA

KABUPATEN MAJALENGKA III-1

3.1. Capaian Kinerja Organisasi .................................................. III-1

3.1.1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja

Tahun 2017................................................................... III-1

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2016 dengan

Tahun 2017 III-10

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan

Target Jangka Menengah ........................................... III-19

iii


3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

serta Alternatif Solusinya ............................................ III-29

3.1.5. Analisisi Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya.... III-30

3.1.6. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang

Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kinerja......................................................................... III-31

3.2. Realisasi Anggaran............................................................... III-31

BAB IV PENUTUP ...................................................................... IV-1

4.1. Kesimpulan ............................................................... IV-1

4.2. Rekomendasi ............................................................... IV-2

LAMPIRAN

iv


DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka I-3

v


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai Bappelitbangda berdasarkan JabatanTahun 2017

I-4

Tabel 1.2 Pegawai Bappelitbangda Berdasarkan KelompokKerja Tahun 2017

I-5

Tabel 1.3 Pegawai Bappelitbangda Kabupaten MajalengkaBerdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

I-5

Tabel 1.4 Saranan dan Prasarana BappelitbangdaBerdasarkan Laporan Inventaris Barangperlengkapan kantor s/d 31 Desember 2017

I-7

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2017 II-3

Tabel 2.2 Targetan Indikator Kinerja Utama BappelitbangdaTahun 2017

II-8

Tabel 3.1 Capaian Target Perjanjian Kinerja BappelitbangdaTahun 2017

III-3

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 denganTahun 2017

III-10

Tabel 3.3 Perbandingan Target Kinerja Dalam Renstra/IKUdan RKT/Tapkin Serta Capaian Kinerja Tahun 2017

III-20

Tabel 3.4 Rekapitulasi Realisasi Bappelitbangda KabupatenMajalengka Anggaran Anggaran Tahun 2017

III-34

LAKIP Tahun 2017 BAB I- 1


BAB IPENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Bappelitbangda Kabupaten Majalengka

Setiap organisasi perangkat daerah memiliki tugas pokok dan

fungsi sebagai lembaga pemerintah yang dituntut untuk memberikan

pelayanan publik secara optimal. Begitu pula dengan Bappelitbangda

Kabupaten Majalengka, memiliki struktur dan tugas pokok serta fungsi

sebagaimana gambaran berikut ini.

1.1.1. Tugas Bappelitbangda Kabupaten Majalengka

Memahami tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappelitbangda,

maka perlu kiranya memahami Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dimana Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur

perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh

Kepala Badan dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokoknya adalah

melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.



1.1.2. Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Majalengka

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana

tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan daerah;dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Ranah perencanaan pembangunan daerah yang sampai saat ini

dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Majalengka meliputi bidang

Perencanaan Perekonomian, Perencanaan Pelayanan Dasar Dan Kesra,

Perenc. Penataan Ruang & Infrastuktur, serta Bidang Penelitian Dan

Pengembangan.

1.1.3. Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Majalengka

Untuk melaksanakan tugas pokok Bappelitbangda, Kepala

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka didukung oleh unsur organisasi

sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi Badan terdiri atas :1. Pimpinan adalah Kepala Badan;2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Sub Bagian;3. Pelaksana adalah Bidang dan Sub Bidang;4. Jabatan Fungsional.



b. Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

1. Kepala Badan

2. SekretarisA) Kepala Sub Bagian UmumB) Kepala Sub Bagian KeuanganC) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

3. Kepala Bidang Perencanaan PerekonomianA) Kepala Sub Bidang DistribusiB) Kepala Sub Bidang ProduksiC) Kepala Sub Bidang Ekonomi Kreatif

4. Kepala Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar Dan KesraA) Kepala Sub Bidang PendidikanB) Kepala Sub Bidang KesehatanB) Kepala Sub Bidang Kemiskinan

5. Kepala Bidang Perenc. Penataan Ruang & InfrastukturA) Kepala Sub Bidang InfrastukturB) Kepala Sub Bidang PermukimanC) Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Dan Mitigasi

6. Kepala Bidang Penelitian Dan PengembanganA) Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan AnalisaB) Kepala Sub Bidang Pengembangan Program.C) Kepala Sub Bidang Data

7. Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

PERDA NO: 14 TAHUN 2016

KASUBAG UMUM KASUBAG KEUANGAN KASUBAG PERENCANAANEVALUASI DAN PELAPORAN

SEKRETARIS

KABID PERENCANAANPEREKONOMIAN

KABID PERENCANAANPELAYANAN DASAR DAN KESRA

KASUBID PENDIDIKAN

KASUBID KESEHATAN

KASUBID KEMISKINAN

KABID PERENC. PENATAANRUANG & INFRASTUKTUR

KEWILAYAHAN

KASUBID INFRASTUKTUR

KASUBID PERMUKIMAN

KASUBID PENATAAN RUANGDAN MITIGASI

KABID PENELITIANDAN PENGEMBANGAN

KASUBID EVALUASI DAN ANALISA

KASUBID PENGEMBANGAN PROGRAM

KASUBID DATA

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBID DISTRIBUSI

KASUBID PRODUKSI

KASUBID EKONOMI KREATIF



1.1.4. Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Majalengka

Organisasi Bappelitbangda dapat berjalan sebagaimana tugas dan

fungsinya apabila didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber

daya pada Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam 2

(dua) kategori yaitu sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan

prasarana perkantoran. Sumber daya aparatur Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka sebanyak 43 Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari jabatan

struktural (Esselon II, III dan IV), fungsional umum dan 6 pegawai tidak

tetap / Pegawai Harian Lepas (PHL). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

pada Tabel 1.1 Pegawai Bappelitbangda Berdasarkan Jabatan, Tabel 1.2

Pegawai Bappelitbangda Berdasarkan Kelompok Kerja dan Tabel 1.3

Pegawai Bappelitbangda Berdasarkan Pendidikan.

Tabel 1.1Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka Berdasarkan

Jabatan Tahun 2017NO Jabatan

Struktural danFungsional

JumlahPegawai

TingkatDiklat

JmlPegawai ygmengikuti

%

1. Esselon II 1 Pim II 1 1002. Esselon IIIa 1 Pim III 1 1003. Esselon IIIb 4 Pim III 4 1004. Esselon Iva 15 Pim IV 6 405. Fungsional

khusus1 Arsiparis 1 100

6. FungsionalUmum /Pelaksana

21 - - -

7. PHL 6 - - -Jumlah 49

Sumber : Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Tahun 2017




Kelompok Kerja Tahun 2017

N0 KelompokKerja

UraianPTT

PHL(PenjagaMalam

/CleaningService)

TotalLaki-laki Perempuan Jumlah

1 Sekretariat 8 7 15 - 6 21

2 PerencanaanPerekonomian 4 4 8 - - 8

3

PerencanaanPelayananDasar DanKesra

6 1 7 - - 7

4

Perenc.PenataanRuang &Infrastuktur

4 2 6 - - 6

5 Penelitian DanPengembangan 5 1 6 - - 6

6 Fungsional/Arsiparis - 1 1 - - 1

Jumlah 27 16 43 - 6 49Sumber : Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Tahun 2017


Tingkat Pendidikan Tahun 2017

N0 Pendidikan Status Kepegawaian TotalPNS CPNS TKK

1 SD - - - 02 SMP - - - 03 SMA 9 - 6 154 D1 1 - - 15 D3 - - - 06 D4 1 - - 17 S1 28 - 288 S2 4 - - 4

Jumlah 43 - - 49Sumber : Data Kepegawaian BAPPELITBANGDA Tahun 2017



Persentase Pegawai Bappelitbangda Kabupaten MajalengkaBerdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

Selain sumber daya aparatur, Bappelitbangda juga didukung

sumberdaya sarana dan prasarana perkantoran diantaranya

gedung kantor berlantai 1 (satu) dengan luas lahan 2,675 m2 dan

luas bangunan diatasnya terdiri dari ruang kepala Badan, ruang

sekretariat, ruang bidang-bidang dan 2 unit ruang rapat serta 1 unit

bangunan sarana ibadah (mushola). Selain tanah dan bangunan

untuk kelancaran aktifitas perkantoran di fasilitasi pula sarana alat-

alat besar (mesin genset) alat angkutan (kendaraan operasional

kendaraan roda 2), alat ukut (GPS), alat-alat kantor dan rumah

tangga, (mebeleir, computer PC dan notebook/laptop, printer, AC,

TV, Alat komunikasi dan audio (sound system, kamera, projector ,

dll) serta jaringan instalasi listrik, telpon, PDAM dan Internet untuk

lebih jelasnya sarana prasarana pendukung aktifitas perkantoran

yang dimiliki Bappelibangda sampai dengan tahun 2017 disajikan

pada Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Bappelitbangda

Berdasarkan Laporan Inventaris Barang Perlengkapan Kantor s/d

31 Desember 2017.

0%0% 15%1%0%1%

29%

4%

50%

PNS CPNS TKK1 SD - - -2 SMP - - -3 SMA 9 - 64 D1 1 - -5 D3 - - -6 D4 1 - -7 S1 28 - -8 S2 4 - -Jumlah S2 43 - -



Tabel 1.4Sarana dan Prasarana Bappelitbangda

Berdasarkan Laporan Inventaris Barang perlengkapan kantor s/d 31 Desember 2017

NoUrut

No.Sertifikat

Bahan

Asal/UsulTahun

perolehan

Ukuranbarang /

kontruksi satuan

Keadaan

Barang Harga (Rp) Ket.Nama/Jenis Merk/ No. Pabrik Cara Barang

Barang Type No. Chasis Perolehan (B/KB/RB)

No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

1 Tanah Bangunan Kantor 00022 ExBengkok 1994 L : 2.675

M² Bidang B 1 450.625.000

2 TrasnsportableGenerating Set

Shark SG75000 2014 Unit B 1 19.745.000

3 Motor Dinas Win / MCB E 2707 U Besi Pembelian 1996 Unit B 1 7.500.000

4 Motor Dinas RC100/Bravo E 2904 U Besi Pembelian 1997 Unit B 1 7.900.000

5 GPSGarminOregon Mika Pembelian 2012 Buah B 1 7.425.000

6 GPSGarminOregon Mika Pembelian 2013 Buah B 2 7.920.000

7 Peralatan Jaringan HubInternet Mika Pembelian 1994 Paket B 1 1.490.500

8 Band Kas Akasi Besi Pembelian 2004 Buah B 1 4.750.000

9 Overhead Proyektor Lavina TS Besi Pembelian 2004 Buah B 1 2.395.000

10 Lemari kayu Buffet Kayu Pembelian 2004 Buah B 3 4.500.000

11 Lemari kayu Buffet Kayu Pembelian 2004 Buah B 1 12.350.000

12 Meja Tulis Kayu Pembelian 2005 Buah B 20 28.100.000

13 Kursi Tamu Kayu Pembelian 2006 Buah B 6 7.500.000

14 Lemari Arsip untuk arsipdinamis Datascri Besi Pembelian 2006 Buah B 1 44.900.000

15 Lemari Es Polytron Besi Pembelian 2007 Buah B 1 2.000.000

16 AC Split Panasonic Besi Pembelian 2007 Unit B 9 67.050.000

17 Alat pemadamkebakaran Protect Besi Pembelian 2007 Buah B 2 5.000.000



NoUrut

No.Sertifikat

Bahan

Asal/UsulTahun

perolehan

Ukuranbarang /

kontruksi satuan

Keadaan



No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

18 Mesin ketik Olivety Besi Pembelian 2009 Buah B 1 1.110.714

19 Kursi Rapat Geniotec Kayu Pembelian 2009 Buah B 13 24.800.000

20 Sofa Kayu Pembelian 2010 Set B 2 14.905.000


22 Handy Came Sony Besi Pembelian 2010 Buah B 1 7.425.000

23 PC Unit Compac Besi Pembelian 2010 Unit B 4 37.345.000

24 PC Unit Besi Pembelian 2010 Unit B 3 37.224.000

25 Laptop/Note Book Acer 4540 Besi Pembelian 2010 Buah B 1 9.845.000

26 Meja Kerja PejabatEselon II Besi Pembelian 2010 Buah B 1 4.977.500

27 Meja Kerja PejabatEselon III Besi Pembelian 2010 Buah B 1 4.977.500

28 Meja Rapat VIP Kayu Pembelian 2011 Buah B 20 22.000.000

29 Mesin penghisap debu Mayaka Besi Pembelian 2011 Buah B 1 1.980.000

30 Mesin Potong Rumput Tasco 328 Besi Pembelian 2011 Buah B 1 2.970.000

31 Televisi Samsung Besi Pembelian 2011 Buah B 1 4.950.000

32 Wireless Tens KE Besi Pembelian 2011 Buah B 1 4.950.000

33 PC Unit Compac Besi Pembelian 2011 Unit B 3 37.290.000

34 Laptop/Note Book

Sony Vaio ESeiresVPCEG 18PG

Besi

Pembelian

2011 Buah B 3 44.715.000

35 Laptop/Note BookSony Vaio10 VPCEG28 PG/B

BesiPembelian

2011 Buah B 2 29.700.000

36 Printer HP 7000 Mika Pembelian 2011 Buah B 1 16.071.000

37 Printer Cannon Mika Pembelian 2011 Buah B 1 7.095.000




NoUrut

No.Sertifikat

Bahan

Asal/UsulTahun

perolehan

Ukuranbarang /

kontruksi satuan

Keadaan



No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

39 Rak kayu/Almari Kayu Pembelian 2012 Buah B 3 59.730.000

40 Filling Besi/Metal Besi Pembelian 2012 Buah B 1 9.900.000

41 Alat penghancur kertas Krisbow Besi Pembelian 2012 Buah B 2 7.920.000

42 Televisi SamsungSeries 4 "51 Besi Pembelian 2012 Buah B 1 14.850.000

43 Handy Came Sony Besi Pembelian 2012 Buah B 1 14.850.000

44 PC Unit LG Besi Pembelian 2012 Unit B 5 49.830.000

45 Laptop/Note BookSony Vaio10 VPCEG38 PG/B

BesiPembelian

2012 Buah B 1 14.850.000

46 Laptop/Note BookSony VaiosVE 1426CVWEI

BesiPembelian

2012 Buah B 2 29.700.000

47 Printer Mika Pembelian 2012 Buah B 1 11.440.000

48 Peralatan Jaringan HubInternet Mika Pembelian 2012 Paket B 1 24.860.000

49 Kursi Kerja PejabatEselon II Indachi Besi Pembelian 2012 Buah B 1 3.000.000

50 Kursi Kerja PejabatEselon III Indachi Besi Pembelian 2012 Buah B 5 14.000.000

51 Kursi Kerja PejabatEselon IV Indachi Besi Pembelian 2012 Buah B 12 26.769.000

52 Kursi Putar Kayu Pembelian 2013 Buah B 3 11.880.000



55 PC Unit LG LED Besi Pembelian 2013 Unit B 3 19.800.000

56 Laptop/Note Book Sony Vaio E Besi Pembelian 2013 Buah B 6 89.760.000


58 TP-LINK Mika Pembelian 2013 Paket B 1 24.145.000



NoUrut

No.Sertifikat

Bahan

Asal/UsulTahun

perolehan

Ukuranbarang /

kontruksi satuan

Keadaan



No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

59 Mesin ketik BrotherM2000TR Besi Pembelian 2014 Buah B 2 4.950.000

60 Rak Besi/Metal Besi Pembelian 2014 Buah B 5 25.850.000

61 Filling Besi/Metal Besi Pembelian 2014 Buah B 2 4.400.000

62 Band Kas Sentry Safe Besi Pembelian 2014 Buah B 1 9.900.000

63 Alat penghancur kertasKrisbowZSA Auto75

BesiPembelian

2014 Buah B 1 3.960.000

64 Kursi Putar Indachi Kayu Pembelian 2014 Buah B 30 49.500.000


66 PC Unit LG LED20M35 Besi Pembelian 2014 Unit B 4 29.920.000

67 Laptop/Note Book Acer AspireV5-122 Besi Pembelian 2014 Buah B 4 39.820.000

68 Laptop/Note BookLenovoThink PadEdge E 431

BesiPembelian

2014 Buah B 2 22.440.000

69 PrinterBrotherMFC-J910DW

MikaPembelian

2014 Buah B 5 24.750.000

70 PrinterCannonFixma iX6560

MikaPembelian

2014 Buah B 3 19.800.000

71 Papan Visuil Kayu Pembelian 2014 Buah B 1 19.800.000

72 Alat Hiasan/Pot Bunga Beton Pembelian 2014 Paket B 1 23.815.000

73 Unintemutible PowerSupply (UPS)

NissonUPS-1200VA

BesiPembelian

2014 Buah B 3 6.600.000

74 AC Split LG S12NLAN41 Besi Pembelian 2015 Unit Unit 4 19.800.000

75 PC Unit DELL All InOne Besi Pembelian 2015 Unit B 3 112.475.00

0



NoUrut

No.Sertifikat

Bahan

Asal/UsulTahun

perolehan

Ukuranbarang /

kontruksi satuan

Keadaan



No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

76 PC Unit DELL All InOne Besi Pembelian 2015 Unit B 2 41.470.000

77 Laptop/Note BookLenovoThink PadEdge E

BesiPembelian

2015 Buah B 1 13.860.000

78 PrinterCannonFixma MP237

BesiPembelian

2015 Buah B 5 7.425.000

79 Printer BrotherMFC-J2510 Besi Pembelian 2015 Buah B 4 19.800.000

80 Rak kayu/Almari Besi Pembelian 2015 Buah B 1 23.925.000

81 Wireless

ProfesionalWirellessMicrophoneUHF GE

Besi

Pembelian

2015 Buah B 2 4.977.500

82 Meja Kerja PejabatEselon II

InformaSML-DSR-40

KayuPembelian

2015 Buah B 1 14.960.000

83 Scanner Fujitsu fi-5530 C2 Mika Pembelian 2015 Buah B 1 55.990.000

84 Mesin Potong Rumput Tasco 328e Besi Pembelian 2015 Buah B 1 4.675.000

85 Kotak Saran Kayu Pembelian 2015 Buah B 1 1.496.000

86 Papan Pengumuman Kayu Pembelian 2015 Buah B 1 2.970.000

87 Server/Hardware/Sofware Besi Pembelian 2015 Paket B 1 22.770.000

88 Rak Piring Besi Pembelian 2015 Buah B 1 1.320.000

89 Handy Came

Sony DSR-PD177P DVCAM DigitalCamcorder

Besi

Pembelian

2015 Buah B 1 34.650.000

90 Meja Kerja Eselon IV Besi Pembelian 2016 Buah B 5 32.175.000

91 Meja Kerja Staf 1/2 Biro Besi Pembelian 2016 Buah B 4 5.984.000



NoUrut

No.Sertifikat

Bahan

Asal/UsulTahun

perolehan

Ukuranbarang /

kontruksi satuan

Keadaan



No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

92 Kursi Kerja Putar Besi Pembelian 2016 Buah B 4 5.940.000

93 Kursi Kerja Pimpinan Besi Pembelian 2016 Unit Unit 1 19.976.000

94 AC Split Polytron Besi Pembelian 2016 Unit B 2 4.994.000

95 Televisi LG LED Besi Pembelian 2016 Buah B 4 4.455.000

96 Server Besi Pembelian 2016 Buah B 1 147.400.000



99 PC Unit PC ALL INONE Besi Pembelian 2016 Buah B 1 34.100.000

100 Laptop/Note Book Tablet Kayu Pembelian 2016 Buah B 5 19.525.000

101 Laptop/Note Book

DELLInspiron15.5000Series

Kayu

Pembelian

2016 Buah B 4 61.996.000

102 Laptop/Note BookLenovo G40Core i7-4510U

BesiPembelian

2016 Buah B 1 9.212.500

103 Printer CANNON 409.618.550 Mika Pembelian 2016 Buah B 1 13.860.000

104 Kamera Digital Sonny Mika Pembelian 2007 Buah B 2 6.300.000

105 Sound System Yamaha MG206 C Mika Pembelian 2007 Set B 2 54.900.000

106 Kamera Digital Sonny Mika Pembelian 2008 Buah B 1 4.900.000

107 Proyektor AcerP52601 Mika Pembelian 2009 Buah B 1 19.700.000

108 Kamera Digital Nikon M5000 Mika Pembelian 2009 Buah B 1 12.350.000

109 Proyektor Nec NP 215 Mika Pembelian 2010 Buah B 2 24.200.000

110 Proyektor Epson EB Mika Pembelian 2011 Buah B 1 14.520.000



NoUrut

No.Sertifikat

Bahan

Asal/UsulTahun

perolehan

Ukuranbarang /

kontruksi satuan

Keadaan



No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

111 Kamera Digital CannonEOS 550 D Mika Pembelian 2011 Buah B 1 12.925.000

112 Proyektor Mika Pembelian 2012 Buah KB 4 49.720.000

113 Kamera Digital CannonEOS 550 D Mika Pembelian 2012 Buah B 1 14.850.000

114 Telephone Mobile IPADSamsung Mika Pembelian 2012 Set B 2 17.380.000

115 Proyektor Panasonic Mika Pembelian 2013 Buah B 5 4.950.000

116 Sound System GMC Mika Pembelian 2013 Set B 1 14.960.000

117 Faximili PanasonicKX-FP 701 Mika Pembelian 2014 Buah B 1 2.915.000

118 Sound System Fahrenheit Campur Pembelian 2014 Set B 1 4.994.000

119 Proyektor Infocus Mika Pembelian 2015 Buah B 2 14.960.000

120 Proyektor View Sonic Mika Pembelian 2015 Buah B 1 50.270.000

121 Kamera Digital Sonny EOS Mika Pembelian 2015 Buah B 2 9.900.000

122 CCTV Mika Pembelian 2016 Buah B 1 15.994.000

123 Bangunan GedungKantor Beton APBD II 2015 Permane

n Unit B 1 1.169.603.291

124 Bangunan GedungKantor Beton APBD II 2014 Permane

n Unit B 1 99.542.000

125 Mushola Beton APBD II 2008 Permanen Unit B 1 62.320.000

126 Penataan HalamanKantor Beton APBD II 2014 Permane

n Unit B 1 79.338.000

127 Penataan HalamanKantor Beton APBD II 2016 Permane

n Unit B 1 60.940.000

128 Bangunan Auning /Kanofi Musholla Besi APBD II 2014

Permanen Unit B 1 39.930.000

129 Bangunan Auning /Kanofi Parkir Besi APBD II 2015

Permanen Unit B 1 68.062.500



NoUrut

No.Sertifikat

Bahan

Asal/UsulTahun

perolehan

Ukuranbarang /

kontruksi satuan

Keadaan



No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

130 Bangunan Auning /Kanofi Parkir Besi Pembelian 2016 Buah B 1 76.945.000

131 Instalasi Listrik 112.269.000 Campur Pembelian 1994 Unit B 1 19.900.000

132 Instalasi Listrik Campur Pembelian 2012 Unit B 1 34.595.000

133 Instalasi Telepon Campur Pembelian 1994 Unit B 1 7.900.000


135 Instalasi Telepon Campur Pembelian 2015 Unit B 1 7.975.000


137 Papan StrukturOrganisasi Kayu Pembelian 2017 Buah B 1 1.980.000

138 Jam Dinding Mika Pembelian 2017 Buah B 1 2.444.750

139 Kompor Gas Besi Pembelian 2017 Buah B 7 750.000

140 Piring Pembelian 2017 Buah B 1 1.188.000

141 AC Split Besi Pembelian 2017 Buah B 8 4.994.000

142 Mesin Tik OLYMPIASM 18 Besi Pembelian 2017 Buah B 1 2.497.000

143 Laptop/Note Book MckBook Besi Pembelian 2017 Buah B 1 24.310.000

144 Laptop/Note Book Pavilion Besi Pembelian 2017 Buah B 1 13.805.000

145 PC Unit HP Besi Pembelian 2017 Unit B 2 34.705.000

146 Kursi Rapat Besi Pembelian 2017 Buah B 40 19.800.000147 sofa Besi Pembelian 2017 Buah B 1 5.940.000

148 Lemari Arsip Informa Besi Pembelian 2017 Buah B 2 7.480.000

149 Notebook IdeadPaad Besi Pembelian 2017 Unit B 1 13.915.000

150 AC Polytron Besi Pembelian 2017 Buah B 1 13.519.000

151 Pendingin ACWall, 2 PK,CS-PN18RKP

BesiPembelian

2017Buah

B 1 9.625.000



NoUrut

No.Sertifikat

Bahan

Asal/UsulTahun

perolehan

Ukuranbarang /

kontruksi satuan

Keadaan



No. Mesin (P.SP.D)1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16

152 Printer Officejet7652 Mika Pembelian 2017 Buah B 4 18.502.000

153 Faximile Panasonic Mika Pembelian 2017 Buah B 1 4.950.000

154 Pompa Air Besi Pembelian 2017 Buah B 1 1.992.375

155 Pembuatan Kolam Besi Pembelian 2017 Paket B 1 95.875.000

156 Kulkas Sharp Besi Pembelian 2017 Buah B 2 9.702.000

157 Jaringan Air Minum Besi Pembelian 2017 Paket B 1 6.941.000158 Monitor/Display BenQ Besi Pembelian 2017 Unit B 1 78.936.000

159 Kursi Rapat Besi Pembelian 2017 Buah B 14 14.092.100

160 MikrotikHadwarw/Software Besi Pembelian 2017 Buah B 1 4.996.750

161 Sumur Pantek Pembelian 2017 Paket B 1 4.950.000

162 Genset M0del GFS-50 Power Besi Pembelian 2017 Unit B 1 198.660.000

163 Komputer/PC PC Unit Besi Pembelian 2017 Unit B 2 17.891.500

164 Penataan BangunanPusat Data Informasi Pembelian

2017Paket

B 1 75.005.000

JUMLAH 4.799.768.805

Sumber : Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Bappelitbangda, 2017



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan LAKIP ini berdasarkan beberapa landasan hukum

sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887).



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

80);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1842);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

86 Tahun 2017 tetang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran

Daerah Tahun 2010 Nomor 21);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Tahun 2013, Seri E Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;


2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);


2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);


2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah




2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014

Nomor 1);


2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;


2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah




2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 2);


2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017

(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017

Nomor 6)

24. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Majalengka Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk memenuhi kaidah

normatif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemeirntah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan ini diantaranya yaitu:

1. Memberikan gambaran capain kinerja (capaian Perkin dan IKU)

Bappelitbangda tahun 2017, sebagaimana yang telah dilaksanakan



melalui program dan kegiatan serta besarnya anggaran yang tersedia

dalam pencapaian targetan kinerja tersebut;

2. Memberikan advise planning bagi perencanaan tahun anggaran

selanjutnya (n+1), guna mencapai target akhir dari indikator kinerja

utama sebagaimana yang tercantum dalam rencana strategis Bappeda

/ Bappelitbangda Tahun 2014-2018.

1.4. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka yang memiliki peran dalam

perencanaan pembangunan daerah, dihadapkan pada beberapa

permasalahan utama diantaranya:

1. Masih belum optimalnya penyediaan data perencanaan

pembangunan;

2. Dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) dan menengah

(RPJMD) Kabupaten Majalengka belum dilakukan reviu guna

untuk melihat ketepatan berbagai urusan kunci utama

perencanaan, sehingga sulit dalam penjabaran penyusunan

perencanaan turunannya seperti Rencana Strategis dan Rencana

Kinerja Tahunan OPD ;

3. Perlu ditingkatkannya jejaring perencanaan, sehingga dapat

mendukung perencanaan di setiap OPD dan perancanaan

secara makro di Kabupaten Majalengka ;



4. Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi perencanaan

belum memadai ;

5. Evaluasi capaian kinerja masih pada tataran kegiatan belum

sampai pada evaluasi capaian program.

LAKIP Tahun 2017 BAB II- 1


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan Program dan kegiatan di lingkungan Bappelitbangda

Tahun Anggaran 2017, tidak terlepas dari perjanijan kinerja yang menjadi

komitmen seluruh jajaran aparatur Bappelitbangda. Adapun program dan

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, sesuai dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda tahun 2017, sebagaimana

telah diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor

914.3/092/DPPA/BKAD/2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Operasional Administrasi Perkantoran [DAU]- Penyediaan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

[DAU]- Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran

[DAU]

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor [DAU]- Penataan lingkungan tempat kerja [DAU]

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD [DAU]- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun [DAU]- Penyusunan LAKIP OPD [DAU]- Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran SKPD [DAU]

4. Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah- Penyusunan RKA dan RKAP OPD [DAU]- Penyusunan DPA dan DPPA OPD [DAU]- Penyusunan Renja OPD [DAU]

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



- Evaluasi RPJPD Kabupaten Majalengka [DAU]- Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka [DAU]- Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka [DAU]- Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD [DAU]- Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan [DAU]- Pengendalian dan Evaluasi RKPD [DAU]- Penyusunan Data Perencanaan [DAU]- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Tahun 2017 [DAU]- Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka [DAU]- Perencanaan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi [DAU]- Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Majalengka [DAU]- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara Perubahan [DAU]- Pro Poor Planning and Budgeting ( P3B) + Program Perencanaan

Responsif Gender ( PPRG ) ( Banprov ) [Bantuan Propinsi]- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara [DAU]- Penyusunan Draf RPJMD 2019 - 2023 [DAU]

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi- Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

[DAU]- Analisis Kerangka Ekonomi Daerah [DAU]- Perencanaan Bidang Pertanian dan Pangan [DAU]- Perencanaan Bidang Investasi dan Pariwisata [DAU]- Perencanaan Bidang Koperasi dan Dunia Usaha [DAU]- Penyusunan Perda RIPPDA [DAU]

7. Program Perencanaan Sosial Budaya- Penyusunan Roadmap Pendidikan [DAU]- Perencanaan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial [DAU]- Perencanaan Bidang Pendidikan [DAU]- Perencanaan Corporate Social Responsibility (CSR) [Bantuan

Provinsi]- Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Majalengka [DAU]

8. Program Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah- Penataan Ruang Daerah [DAU]- Perencanaan Sub Bidang PU dan Perhubungan [DAU]- Perencanaan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan

Kominfo [DAU]- Perencanaan Sub Bidang Rumkin dan Kebencanaan [DAU]- Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJJM) Bidang

Cipta Karya [DAU]



9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam- Masterplan Air Limbah Kabupaten Majalengka [DAU]- Rencana Induk Transportasi Darat Kabupaten Majalengka [DAU]- Penataan Hiterland Kawasan Aeropolis Kertajati di Kabupaten

Majalengka [DAU]

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintah serta

dalam upaya mendukung penyampaian kinerja pemerintah Kabupaten

Majalengka tahun 2017 yang lebih optimal, maka Bappelitbangda

dipandang perlu melakukan beberapa perubahan yang dituangkan dalam

dokumen Rencana Kerja (Renja) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun

2017 dengan berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2017. Seiring dengan hal itu maka

perjanjian kinerja antara kepala Bappelitbangda dengan pimpinan Daerah

(Bupati) pun diubah. Adapun perjanjian kinerja perubahan dapat kami

sajikan sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 2 3 41 Terwujudnya

keselarasanperencanaanpembangunan daerah

Tingkat Keselarasan RKPDterhadap RPJMD

75%

Tingkat Keselarasan Renstra,Renja SKPD terhadapRPJMD

90%

2 TerakomodasinyaAspirasi Masyarakatdalam PembangunanDaerah

Persentase kegiatan prioritasRKPD yang mengakomodirkegiatan hasil musrenbang

70%



No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 2 3 43 Terlaksananya

Programpembangunan yangsesuai denganperencanaan

Persentase pelaksanaanprogram pembangunan yangsesuai dengan perencanaan

90%

4 Hasil Kajian YangDimanfaatkan UntukPerumusan Kebijakan

Dokumen hasil kajian yangrekomendasinya digunakansebagai dasar kebijakan

100%

5 Peningkatanakuntabilitas kinerjaSKPD dalammendukungAkuntabilitas kinerjapemerintah daerah

Meningkatnya nilai / katagoriSAKIP OPD

B

Sementara itu, untuk beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bappelitbangda yang harus dicapai targetannya pada tahun anggaran

2017, Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Tahun 2017 dapat kami

sajikan sebagaimana tabel 2.2.



Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda

No SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA SATUAN PENJELASAN FORMULASI

1 2 3 4 5 61 Terwujudnya

keselarasanperencanaanpembangunandaerah ;

TingkatKeselarasanRKPD terhadapRPJMD

% Harus ada sinkronisasiantar dokumenperencanaan, programdalam dokumenperencanaan tahunanpemerintah daerahdengan program dalamdokumen perencanaanjangka menengah Daerah(Permendagri no 54tahun 2010)

Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD = (Ki1 s.d Ki6 )Ki1 Keselarasan Sasaran = Jumlah Sasaran pada

RKPD yang sesuai dengan RPJMD x 100%

Ki2 Keselarasan Indikator Sasaran = Jumlahindikator Sasaran pada RKPD yang sesuaidengan RPJMD x 100%

Ki3 Keselarasan Target Sasaran = Jumlah TargetSasaran pada RKPD yang sesuai denganRPJMD x 100%

Ki4 Keselarasan Program = Jumlah Programpada RKPD yang sesuai dengan RPJMD x100%

Ki5 Keselarasan Indikator Program = JumlahIndikator pada RKPD yang sesuai denganRPJMD x 100%

Ki6 Keselarasan Target Program= Jumlah TargetSasaran pada RKPD yang sesuai denganRPJMD x 100%



No SASARANSTRATEGIS


1 2 3 4 5 6

TingkatKeselarasanRenstraterhadapRPJMD RenjaSKPD terhadapRKPD

% Harus ada sinkronisasiantar dokumenperencanaan, programdalam dokumenperencanaan jangkamenengah SKPD denganprogram dalam dokumenperencanaan jangkamenengah pemerintahdaerah (Permendagri no54 tahun 2010)

Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadapRPJMD = ( Ki1 s.d Ki6 )Ki1 Keselarasan Sasaran = Jumlah Sasaran pada

Renstra SKPD yang sesuai dengan RPJMD x100%

Ki2 Keselarasan Indikator Sasaran = Jumlahindikator Sasaran pada Renstra SKPD yangsesuai dengan RPJMD x 100%

Ki3 Keselarasan Target Sasaran = Jumlah TargetSasaran pada Renstra SKPD yang sesuaidengan RPJMD x 100%

Ki4 Keselarasan Program = Jumlah Programpada Renstra SKPD yang sesuai denganRPJMD x 100%

Ki5 Keselarasan Indikator Program= JumlahIndikator pada Renstra SKPD yang sesuaidengan RPJMD x 100%

Ki6 Keselarasan Target program = JumlahTarget Sasaran pada Renstra SKPD yangsesuai dengan RPJMD x 100%



No SASARANSTRATEGIS


1 2 3 4 5 6Tingkat keselarasan Renja terhadap RKPD =( Ki1 s.d Ki6 )

Ki1 Keselarasan Sasaran = Jumlah Sasaran padaRenja yang sesuai dengan RKPD x 100%

Ki2 Keselarasan Indikator Sasaran = Jumlahindikator Sasaran pada Renja yang sesuaidengan RKPD x 100%

Ki3 Keselarasan Target Sasaran = Jumlah TargetSasaran pada Renja yang sesuai denganRKPD x 100%

Ki4 Keselarasan Program = Program pada Renjayang sesuai dengan RKPD x 100%

Ki5 Keselarasan Indikator Program = JumlahIndikator program pada Renja yang sesuaidengan RKPD x 100%

Ki6 Keselarasan target Program = Jumlah TargetSasaran Program pada Renja yang sesuaidengan RKPD x 100%

2 TerakomodasinyaAspirasi

Persentasekegiatan

% Persentase usulanmasyarakat melalui

Tingkat Asprasi =Jumlah kegiatan prioritas RKPD : Jumlah Aspirasi



No SASARANSTRATEGIS


1 2 3 4 5 6MasyarakatdalamPembangunanDaerah ;

prioritas RKPDyangmengakomodirkegiatan hasilmusrenbang

musrenbang yang diakomodir dalam RKPD

Masyarakat dalam musrenbang x 100%

3 TerlaksananyaProgrampembangunanyang sesuaidenganperencanaan ;

Persentasepelaksanaanprogrampembangunanyang sesuaidenganperencanaan

% BerdasarkanPermendagri No 54Tahun 2010Bappelitbangda(Bappeda) Kabupaten/Kota melaksanakanpengendalian danevaluasi kebijakanperencanaanpembangunan tahunandaerah lingkupkabupaten/kota olehkarena itu perludilakukan monitoring danevaluasi tingkatpelaksanaan programSKPD

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaanprogram/kegiatan yang dilakukan secara berkaladan terstruktur, peningkatan kualitas monev danketepatan pelaporan dan progres pelaksanaan



No SASARANSTRATEGIS


1 2 3 4 5 64 Hasil kajian yang

dimanfaatkanuntukperumusankebijakan ;

Dokumen hasilkajian yangrekomendasinyadigunakansebagai dasarkebijakan

% Tenelaah konsep-konsepatau variabel terkaitpermasalahan danrencana tindaklanjutuntuk mendukungperencanaanpembangunan diKabupaten Majalengka

Jumlah dokumen hasil kajian yangrekomendasinya digunakan sebagai dasarkebijakan x 100%

5 Peningkatanakuntabilitaskinerja SKPDdalammendukungAkuntabilitaskinerjapemerintahdaerah

Meningkatnyanilai / katagoriSAKIP OPD

Nilai Rangkaian sistematik dariberbagai aktivitas, alatdan prosedur yangdirancang untuk tujuanpenetapan danpengukuran,pengumpulan data,pengklarifikasian,pengikhtisaran, danpelaporan kinerja padainstansi pemerintah,dalam rangkapertanggungjawaban dan

Nilai SAKIP Bappelitbangda = ( Ki1 s.d Ki5 )

Ki1 Perencanaan kinerja = Jumlah komponenperencanaan strategis + Jumlah komponenperencanaan kinerja tahunan x 100%

Ki2 Pengukuran kinerja = Jumlah komponenPemenuhan pengukuran kinerja + Jumlahkomponen kualitas pengukuran kinerja +Implementasi pengukuran kinerja x 100%

Ki3 Pelaporan Kinerja = Pemenuhan pelaporan+ Penyajian Informasi Kinerja +pemanfaatan informasi kinerja x 100%



No SASARANSTRATEGIS


1 2 3 4 5 6peningkatan kinerjainstansi pemerintah(Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2014tentang SistemAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah)

Ki4 Evaluasi internal = Pemenuhan evaluasi +kualitas evaluasi + pemanfaatan evaluasi x100%

Ki5 Pencapaian sasaran kinerja organisasi =capaian output + capaian Outcome x 100%



Adapun untuk visi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka merujuk kepada visi

pembangunan daerah Kabupaten Majalengka 2005-2025 yaitu

”Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera berlandaskan Masyarakat

yang Beriman dan Bertaqwa” dan visi pemerintah daerah Kabupaten

Majalengka 2014-2018, yaitu ”Terwujudnya suatu tatanan masyarakat,

pemerintah, dan pembangunan Majalengka yang Maju, Aman,

Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius“. Selain itu juga

mengedepankan prinsip directive planning ke participatory planing yang

lebih menonjolkan peran pemerintah sebagai fasilitator, mediator dan

inovator dalam pelaksanaan pembangunan, maka visi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Majalengka ditetapkan sebagai berikut :

”MEWUJUDKAN BAPPELITBANGDA YANG ANDAL DALAMPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK KEMAKMURAN

MAJALENGKA“.

Makna visi tersebut adalah :

1. Andal, suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara

profesional (kreatif, inovatif, adaptif, akomodatif, transparantif,

terpercaya) yang didukung dengan sistem yang baik, sarana

prasarana yang lengkap dan terbaru (software, hardware, brainware)

serta proporsional.



2. Perencanaan, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber

daya yang tersedia.

3. Pembangunan Daerah, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks

pembangunan manusia.

4. Kemakmuran, terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang sejahtera,

berkecukupan secara material dan agamis.

Dalam rangka pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka telah

ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan

pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif

2. Menghasilkan penelitian dan pengembangan yang implementatis

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten

Majalengka, maka tujuan jangka menengah Bappelitbangda kabupaten

Majalengka sebagai berikut :



1. Menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang

akuntabel dan responsibel

2. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang

implementatif

3. Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan logical framework,

maka sasaran yang ingin dicapai Bappelitbangda Kabupaten Majalengka

pada adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah ;

2. Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan

Daerah ;

3. Terlaksananya Program pembangunan yang sesuai dengan

perencanaan ;

4. Hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan ;

5. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD dalam mendukung

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

LAKIP Tahun 2017 BAB III- 1


BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA BAPPELITBANGDA

KABUPATEN MAJALENGKA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka sesuai tugas pokok dan

fungsinya, memiliki peran dalam pelayanan yang berkenaan dengan

perencanaan pembangunan daerah, pengendalian ketataruangan

(RTRW), jelas sekali memiliki kontribusi dalam upaya perencanaan

pembangunan di Kabupaten Majalengka. Perencanaan pembanguan dan

ketersediaan data merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat

dipisahkan. Sehubungan dengan hal itu, Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka selain memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas

dokumen perencanaan, juga memiliki harapan besar akan terwujudnya

pengelolaan data pembangunan yang sangat memungkinkan bukan

hanya bermanfaat bagi segenap jajaran para perencana di lingkungan

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka, namun seluruh stakeholder

dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, pentingnya koordinasi baik

secara internal Bappelitbangda dan dengan berbagai pemangku

kepentingan perencanaan pembangunan, sehingga akan berdampak

positif bagi pencapaian beberapa tujuan yang tersurat dalam Rencana

Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Majalengka.

Pada Bab ini kami sampaikan laporan akuntabilitas kinerja

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka tahun 2017 berdasarkan dua



variable alat ukur yang telah ditetapkan yaitu Perjanjian Kinerja dan

capaian IKU untuk tahun 2017. Perlu kami informasikan pula bahwa

dalam tahun anggaran 2017 terjadi perubahan dokumen perencanaan

mulai dari Perubahan Rencana Kerja / Rencana Kerja Tahunan

Bappelitbangda, yang merujuk pada Perubahan RKPD Kabupaten

Majalengka. Oleh karena itu, berimbas terhadap adanya perubahan

Perjanjian Kinerja Bappelitbangda.

3.1.1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun2017

Capaian Perjanjian Kinerja tahun 2017 dapat kami kemukakan

sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja / Rencana Kerja Tahunan

(RKT) Bappelitbangda, yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten

Majalengka tahun 2017, dengan rincian disajkan pada Tabel 3.1 Capaian

Perjanjian Kinerja Tahunan Bappelitbangda Tahun 2017.

Tabel 3.1Capaian Target Perjanjian Kinerja Bappelitbangda

Tahun 2017

No SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

TERGETKINERJA

2017

CAPAIANKINERJA

2017KETERANGAN


keselarasanperencanaan

TingkatKeselarasan RKPDterhadap RPJMD

75% 100%



pembangunandaerah ;

TingkatKeselarasanRenstra terhadapRPJMD Renja SKPDterhadap RKPD:

90% 100%

1 TingkatKeselarasanRenstraTerhadapRPJMD

100%

2 TingkatKeselarasanRenja TerhadapRKPD

100%

2 TerakomodasinyaAspirasiMasyarakatdalamPembangunanDaerah ;

Persentasekegiatan prioritasRKPD yangmengakomodirkegiatan hasilmusrenbang

70% 100%



90% 86%

4 Hasil kajian yangdimanfaatkanuntukperumusankebijakan ;

Dokumen hasilkajian yangrekomendasinyadigunakan sebagaidasar kebijakan

100% 100%


Meningkatnya nilai/ katagori SAKIPOPD

B - Keterangan :Tahun 2016tidak didilaksanakanreviewinternalterhadapSAKIP SKPD.



3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun2017

Sebagai bahan evaluasi capai kinerja, pada sub bab ini kami

kemukakan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2016 dengan

capaian kinerja tahun 2017. Kondisi capaian tersebut dapat kami sajikan

dalam Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan

Tahun 2017.

Tabel 3.2.Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2017

No SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

CAPAIANKINERJA

2016

CAPAIANKINERJA

2017KETERANGAN


keselarasanperencanaanpembangunandaerah ;


75% 100%

TingkatKeselarasanRenstraterhadapRPJMD RenjaSKPD terhadapRKPD:

90% 100%1 Tingkat

KeselarasanRenstraTerhadapRPJMD

2 TingkatKeselarasanRenjaTerhadapRKPD



No SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

CAPAIANKINERJA

2016

CAPAIANKINERJA

2017KETERANGAN

1 2 3 4 5 62 Terakomodasinya

AspirasiMasyarakatdalamPembangunanDaerah ;

Persentasekegiatanprioritas RKPDyangmengakomodirkegiatan hasilmusrenbang

70% 100%



90% 86%

4 Hasil kajian yangdimanfaatkanuntukperumusankebijakan ;


100% 100%



B -

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan TargetJangka Menengah

Perlu laporkan pula dalam bab III ini, perbandingan antara capaian

atau realisasi kinerja tahun 2017 dengan target yang tertuang dalam



dokumen perencanaan lima tahunan, baik dalam IKU maupun Renstra

Bappelitbangda Kabupaten Majalengka. sehubungan dengan hal tersebut,

kami sampaikan perbandingan antara target dalam IKU/Renstra, RKT/

Renja dan Perjanjian Kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja tahun

2017, sebagaimana Tabel 3.3. Perbandingan Target Kinerja Dalam

Renstra/IKU dan RKT/Renja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017.

Tabel 3.3.Perbandingan Target Kinerja Dalam Renstra/IKU dan RKT/Perkin

Serta Capaian Kinerja Tahun 2017

No SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

TARGETAKHIR

RENSTRA2018

TARGETKINERJA

2017

CAPAIANKINERJA

2017

CAPAIANKINERJAS.D 2017

TERHADAPTARGETAKHIR

RENSTRA1 2 3 4 5 6 71 Terwujudnya

keselarasanperencanaanpembangunan daerah ;


80% 75% 100% 100%

TingkatKeselarasanRenstraterhadapRPJMD RenjaSKPD terhadapRKPD :

90% 90% 100% 100%

1 TingkatKeselarasanRenstraTerhadapRPJMD



No SASARANSTRATEGIS

INDIKATORKINERJA

TARGETAKHIR

RENSTRA2018

TARGETKINERJA

2017

CAPAIANKINERJA

2017

CAPAIANKINERJAS.D 2017

TERHADAPTARGETAKHIR

RENSTRA1 2 3 4 5 6 7

2 TingkatKeselarasanRenjaTerhadapRKPD

2 Terakomodasinya AspirasiMasyarakatdalamPembangunan Daerah ;

Persentasekegiatanprioritas RKPDyangmengakomodirkegiatan hasilmusrenbang

80% 70% 100% 100%

3 TerlaksananyaProgrampembangunan yang sesuaidenganperencanaan ;


90% 90% 86% 86%

4 Hasil kajianyangdimanfaatkanuntukperumusankebijakan ;


100% 100% 100% 100%



BB B - CC



Capaian target IKU Bappelitbangda tahun 2017 pada sasaran

strategis ke 3 Terlaksananya Program pembangunan yang sesuai dengan

perencanaan dimana target kinerja Persentase pelaksanaan program

pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pada Bappelitbangda

hanya mencapai 86%, hal ini di sebabkan pencapaian realisasi

penyerapan keuangan hanya mencapai 71,80 % walaupun realisasi fisik

tercapai 100 %. Sehingga secara perhitungan capaian kinerjanya baru

86%. Serta pada sasaran strategis ke 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja

SKPD dalam mendukung Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

indikator meningkatnya nilai / katagori SAKIP OPD dimana tahun 2017 tim

evaluasi internal kabupaten tidak melaksanakan review terhadap SAKIP

SKPD tahun 2016 sehingga nilai / kategori SAKIP Bappelitbangda tidak

ada nilai.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta AlternatifSolusinya

Dalam mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja

tahun 2017, kiranya dapat dianalisa salah satunya dari hasil capaian

target kinerja. Keberhasilan Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dalam

mencapai beberapa target kinerja tahun 2017 yaitu:

1. Dukungan para pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya yang

optimal dalam pelaksanaan kegiatan ;



2. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung

capaian kinerja sesuai jadwal / time scedule yang telah direncanakan ;

3. Ketepatan penyusunan rencana kerja sesuai target yang telah

ditetapkan yang mengacu pada peraturan yang ada ;

4. Ketersediaan anggaran yang memadai.

Sedangkan kegagalan yang terjadi pada sebagian kecil capaian

target kinerja tahun 2017, disebabkan oleh pelaksanaannya dilaksanakan

pada semester atau triwulan akhir, sehingga berdampak pada tidak

optimalnya pelaksanaan kegiatan dan capaian target kinerja.

Alternatif solusi untuk mengantisipasi kegagalan pencapaian target

kinerja, maka perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan secara berkala, baik dalam bentuk evaluasi bulanan

maupun triwulanan.

3.1.5. Analisisi Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya untuk melakukan efesiensi penggunaan sumber

daya secara internal di Bappelitbangda Kabupaten Majalengka,

diantaranya efesiensi anggaran. Efesiensi Anggaran tersebut dilakukan

oleh Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dalam tahun anggaran 2017

meliputi efesiensi untuk rapat-rapat koordinasi (perjalanan dalam dan luar

daerah), dan anggaran untuk anggota ke tim-an. Penyediaan anggaran

untuk perjalanan dalam daerah mampu diefisienkan, namun tidak

mengurangi aktivitas perencanaan dan kegiatan lainnya.



3.1.6. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilanataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang memiliki kontribusi

cukup tinggi terhadap pencapaian target kinerja tahun 2017, yaitu program

perencanaan pembangunan daerah, hal itu karena banyak kegiatan yang

dilaksanakan pada program ini dan berkorelasi dengan target kinerja yang

harus dicapai. Kemudian lebih dari satu bidang yang menggunakan

program tersebut. Sedangkan program dan kegiatan yang menghambat

capaian kinerja pada prinsipnya tidak ada, namun adanya program dan

kegiatan yang pelaksanaannya tidak proporsional sebagaimana yang

telah direncanakan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir terhadap capaian

kinerja.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan program dan kegiatan

telah dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Majalengka dengan

realisasi fisik 100 % telah tercapai, sesuai harapan. namun secara

realisasi keuangan hanya mencapai 71,80 %. Adapun belanja daerah

yang dialokasi untuk Bappelitbangda pada tahun 2017 tersebut total pagu

anggarannya sebesar Rp. 7.280.035.500,00 dan setelah mengalami

perubahan mengalami kenaikan dengan total Rp. 7.480.035.500,00 atau



naik sebesar Rp. 200.000.000,00. dengan perincian belanja langsung

setelah perubahan sebagai berikut:

- Belanja Pegawai : Rp. 1.497.630.000.00

- Belanja barang dan jasa : Rp. 5.134.827.000,00

- Belanja modal : Rp. 847.578.500,00

Belanja tidak langsung Bappelitbangda pada tahun 2017 kebijakan

pemerintah daerah tidak dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran OPD (Bappelitbangda) namun dialokasikan / disentralisir dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Sumber Daya

Manusia (BKSDM) Kabupaten Majalengka.

Pagu anggaran belanja langsung Bappelitbangda tahun 2017

sebesar Rp. 7.480.035.500.00 yang bersumber dari DAU Kabupaten

Majalengka dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan dapat

direalisasikan sebesar Rp. 5.370.467.431.00 (71,80%) dengan rincian

realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.270.460.00.000 (84.83%), belanja

barang dan jasa sebesar Rp. 3.400.165.956.00 (66.22%) dan belanja

modal sebesar Rp. 699.841.475.00 (82.57%). Penyerapan anggaran yang

20%

69%

11%

Persentase Perincian Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal



hanya mencapai 71,80 % disebabkan karena adanya anggaran yang

bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.

850.000.000,00 atau 11,36 % dari keseluruhan pagu anggaran

Bappelitbangda tidak dilaksanakan / diserap hal ini disebabkan adanya hal

teknis yang tidak memungkinkan kegiatan ini dilaksanakan di tahun 2017

serta adanya efisiensi akibat negosiasi harga pada proses pengadaan.

Melihat analisis realisasi anggaran belanja langsung antara tahun

2016 dengan tahun 2017, capaian realisasi anggaran tahun 2017 lebih

rendah dibanding tahun 2016 menurun sebesar 24,17%. Walaupun

demikian capaian fisik dan targetan kinerja tidak mengalami penurunan

yang significan dikarenakan kegiatan yang bersumber bantuan keuangan

provinsi bukan merupakan usulan kabupaten dalam mendukung prioritas

pencapaian kinerja Bappelitbangda tahun 2017 namun kegiatan dan

anggaran yang diberikan pemerintah provinsi secara top down.

Rekapitulasi realisasi program dan kegiatan tahun 2017 dapat kami

sajikan dalam Tabel 3.4.

83,4199,7

95,5299,4

69,9933,71

65,9238,39

89,38

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram peningkatan sarana dan prasarana…

Program peningkatan pengembangan sistem…Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial BudayaProgram Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Persentase Realisasi Anggaran Per Program



Tabel 3.4REKAPITULASI REALISASI BAPPELITBANGDA KABUPATEN MAJALENGKA ANGGARAN ANGGARAN

TAHUN 2017

Bidang Nama Kegiatan JumlahAnggaran

Realisasi s.d.31 Des. 2017

(Kurang)/Lebih

%

1 2 3 4 5 64.4.01. BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - -

4.4.01. BELANJA LANGSUNG 7.480.035.500 5.370.467.431 2.109.568.069 71,804.4.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.927.846.500 1.607.933.771 319.912.729 83,414.04.01.12. Operasional Administrasi Perkantoran 931.733.000 673.596.614 258.136.386 72,304.04.01.13. Penyediaan Penunjang Operasional Administrasi

Perkantoran859.063.500 797.814.657 61.248.843 92,87

4.04.01.14. Penyediaan Jasa Penunjang KelancaranAdministrasi Perkantoran

137.050.000 136.522.500 527.500 99,62

4.04.02. Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

252.360.000 251.602.250 757.750 99,70

4.04.02.14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 144.435.000 143.836.250 598.750 99,594.04.02.27. Penataan Lingkungan Tempat Kerja 107.925.000 107.766.000 159.000 99,854.04.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan29.175.000 27.868.750 1.306.250 95,52

4.04.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

4.200.000 4.180.000 20.000 99,52

4.04.01.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12.525.000 11.283.750 1.241.250 90,094.04.01.06.05. Penyusunan LAKIP OPD 7.500.000 7.485.000 15.000 99,80





(Kurang)/Lebih

%

1 2 3 4 5 64.04.01.06.17. Penyusunan Pelaporan Realisasi Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran4.950.000 4.920.000 30.000 99,39

4.04.01.12. Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan 35.750.000 35.535.000 215.000 99,404.04.01.12.01. Penyusunan RKA dan RKAP OPD 9.500.000 9.405.000 95.000 99,004.04.01.12.02. Penyusunan DPA dan DPPA OPD 16.000.000 15.930.000 70.000 99,564.04.01.12.04. Penyusunan Renja OPD 10.250.000 10.200.000 50.000 99,51

4.04.01.15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.237.777.000 2.266.006.480 971.770.520 69,994.04.01.15.01. Evaluasi RPJPD Kabupaten Majalengka 183.750.000 173.472.500 10.277.500 94,414.04.01.15.02. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten

Majalengka173.400.000 171.386.500 2.013.500 98,84

4.04.01.15.03. Penyusunan RKPD Kabupaten Majalengka 301.075.000 298.656.980 2.418.020 99,204.04.01.15.04. Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD 176.275.000 161.158.000 15.117.000 91,424.04.01.15.05. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan 148.780.000 147.963.750 816.250 99,454.04.01.15.06. Pengendalian dan Evaluasi RKPD 39.300.000 32.830.000 6.470.000 83,544.04.01.15.07. Penyusunan Data Perencanaan 60.530.000 60.510.000 20.000 99,974.04.01.15.08. Evaluasi Midterem Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten MajalengkaTahun 2014-2018

- - - -

4.04.01.15.09. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) - - - -4.04.01.15.13. Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017175.350.000 168.130.000 7.220.000 95,88

4.04.01.15.14. Penyusunan LAKIP Kabupaten Majalengka 154.050.000 153.405.000 645.000 99,58





(Kurang)/Lebih

%

1 2 3 4 5 64.04.01.15.15. Perencanaan dan Evaluasi Bantuan Keuangan

Provinsi57.900.000 50.194.000 7.706.000 86,69

4.04.01.15.17. Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Majalengka

338.717.000 262.840.250 75.876.750 77,60

4.04.01.15.18. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran danPrioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan

270.700.000 246.225.000 24.475.000 90,96

4.04.01.15.20. Pro Poor Planning and Budgeting ( P3B) + ProgramPerencanaan Responsif Gender ( PPRG)(Banprov )

750.000.000 - 750.000.000 -

4.04.01.15.21. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran danPrioritas Plafon Anggaran Sementara

270.700.000 203.825.000 66.875.000 75,30

4.04.01.15.22. Penyusunan Draft RPJMD 2019 – 2023 137.250.000 135.409.500 1.840.500 98,66

4.04.16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 571.425.000 192.619.000 378.806.000 33,714.04.16.01. Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT)34.500.000 - 34.500.000 -

4.04.01.16.02. Analisis Kerangka Ekonomi Daerah 152.650.000 - 152.650.000 -4.04.01.16.04. Perencanaan Bidang Pertanian dan Pangan 89.400.000 20.520.000 68.880.000 22,954.04.01.16.05. Perencanaan Bidang Investasi dan Pariwisata 161.885.000 134.834.000 27.051.000 83,294.04.01.16.06. Perencanaan Bidang Koperasi dan Dunia Usaha 131.700.000 35.975.000 95.725.000 27,324.04.01.16.08. Penyusunan Perda RIPPDA 1.290.000 1.290.000 - 100,00

4.04.01.17. Program Perencanaan Sosial Budaya 668.574.000 440.728.030 227.845.970 65,924.04.01.17.01. Penyusunan Roadmap Pendidikan 151.100.000 123.738.000 27.362.000 81,894.04.01.17.03. Perencanaan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan 132.495.000 113.988.540 18.506.460 86,034.04.01.17.05. Perencanaan Bidang Pendidikan 146.650.000 102.808.250 43.841.750 70,10





(Kurang)/Lebih

%

1 2 3 4 5 64.04.01.17.06. Perencanaan Corporate Social Responsibility

(CSR) (Banprov)100.000.000 - 100.000.000 -

4.04.01.17.07. Penanggulangan Kemiskinan di KabupatenMajalengka

138.329.000 100.193.240 38.135.760 72,43

4.04.01.18. Program Perencanaan Sarana PrasaranaWilayah

252.130.000 96.793.500 155.336.500 38,39

4.04.01.18.01. Penataan Ruang Daerah 77.108.000 - 77.108.000 -4.04.01.18.03. Perencanaan Sub Bidang PU dan Perhubungan 39.510.000 15.690.000 23.820.000 39,714.04.01.18.04. Perencanaan Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan

Hidup dan Kominfo56.406.000 32.530.000 23.876.000 57,67

4.04.01.18.05. Perencanaan Sub Bidang Rumkin danKebencanaan

40.806.000 20.628.500 20.177.500 50,55

4.04.01.18.06. Rencana Program Investasi Jangka Menengah(RPIJJM) Bidang Cipta Karya

38.300.000 27.945.000 10.355.000 72,96

4.04.01.19. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 504.998.000 451.380.650 53.617.350 89,384.04.01.19.01 Masterplan Air Limbah Kabupaten Majalengka 182.885.000 162.850.900 20.034.100 89,054.04.01.19.04. Rencana Induk Transportasi Darat Kabupaten

Majalengka177.835.000 161.180.250 16.654.750 90,63

4.04.01.19.05. Penataan Hiterland Kawasan Aeropolis Kertajati diKabupaten Majalengka

144.278.000 127.349.500 16.928.500 88,27

Jumlah Total 7.480.035.500 5.370.467.431 2.109.568.069 71,80

LAKIP Tahun 2017 BAB IV- 1


BAB IVPENUTUP

Seiring waktu yang terus bergulir, limit penyelenggaraan pelayanan

publik yang telah dilaksanakan Bappelitbangda kabupaten Majalengka

pada tahun anggaran 2017, ditandai dengan berakhirnya seluruh

rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran

Bappelitbangda, dan disampaikannya laporan-laporan hasil kegiatan

termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun

2017, maka sudah seyogyanya laporan ini dapat dijadikan bahan

pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan,

bahkan perbaikan secara komprehensip dalam tatanan pemberian

layanan publik yang prima terhadap masyarakat atau stakeholder lainnya

yang terkait dengan leading sektor tugas pokok dan fungsi

Bappelitbangda kabupaten Majalengka. Terdapat beberapa kesimpulan

dan rekomendasi dari hasil penyusunan LAKIP tahun 2017 ini.

4.1. Kesimpulan

Program yang telah dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten

Majalengka pada Tahun Anggaran 2017, secara keseluruhan sebagian

besar mengacu pada dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan

perencanaan tahunan (Renja). Namun masih ditemui adanya ketidak

konsistenan beberapa kegiatan yang seyogyanya dilaksanakan pada

tahun 2017 tapi tidak dilaksanakan, seperti kegiatan sebagai berikut:



1. Evaluasi Midterem Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018

2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Analisis Kerangka Ekonomi Daerah

4. Perencanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Sementara itu, untuk target capaian kinerja sebagaimana yang telah

dijelaskan pada bab III, tolak ukur yang digunakan adalah Indikator Kinerja

Utama (IKU), dikomparasikan dengan targetan yang ada dalam rentsra

dan renja/RKT tahun 2017, secara keseluruhan telah mencapai target

yang diharapkan.

4.2. Rekomendasi

Setelah menganalisa capaian indikator, program dan kegiatan serta

anggaran yang telah direalisasikan oleh Bappelitbangda pada tahun

anggaran 2017, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi bahan

rekomendasi, sebagai berikut:

1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2017

seyoganya perlu tercantum dalam renja tahun berikutnya, karena

dipandang akan memberikan dampak positif bagi proses

pembangunan di Kabupaten Majalengka;

2. Kegiatan yang melibatkan pihak ketiga, agar senantiasa dihindari

rencana pelaksanaannya pada dokumen perubahan (Renja ataupun

RKPD);



3. Terdapat targetan dalam IKU namun pelaksanaannya hanya bersifat

tupoksi, sehingga tanpa alokasi anggaran, seyogyanya targetan

tersebut dipandang perlu di tahun yang akan datang untuk disediakan

alokasi anggarannya;

4. Perlu kecermatan para PPTK dalam merancang program dan kegiatan

serta pelaksanaan realisasi anggaran, serta bimbingan yang simultan

dari atasan langsungnya, sehingga dapat menjaga konsistensi

pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai seluruh indikator

target yang telah direncanakan.

1 2 4 5 6 71 Keselarasan Sasaran

RKPD terhadap RPJMD

27 27 100%

2 Keselarasan Indikator

Sasaran RKPD

terhadap RPJMD

27 27 100%

3 Keselarasan Target

Sasaran RKPD

terhadap RPJMD

27 27 100%

4 Keselarasan Program

RKPD terhadap RPJMD

55 55 100%


Program RKPD

terhadap RPJMD

55 55 100%


Program RKPD

terhadap RPJMD

55 55 100%

41,00 41,00 100%

1 2 4 5 6 7

9,00 9,00 100%

1 Keselarasan Sasaran

Renstra terhadap

RPJMD

9,00 9,00


Sasaran Renstra

terhadap RPJMD

9,00 9,00


Sasaran Renstra

terhadap RPJMD

9,00 9,00


Renstra terhadap

RPJMD

9,00 9,00


Program Renstra

terhadap RPJMD

9,00 9,00


Program Renstra

terhadap RPJMD

9,00 9,00

TOTAL

3Tingkat

Keselarasan

RKPD terhadap

RPJMD

1

Keselarasan Renstra

terhadap RPJMD

3

NoIndikator

KinerjaUraian

Lampiran 1 :

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah

NoIndikator

KinerjaUraian RPJMD RKPD

Capian

kinerjaKeterangan

KeteranganCapian

kinerjaRPJMD Renstra

Tingkat

Keselarasan

Renstra

terhadap

RPJMD Renja

SKPD terhadap

RKPD

2

1 2 4 5 6 7

9,00 9,00 100%

1 Keselarasan Sasaran

Renja terhadap RKPD

9,00 9,00 100%


Sasaran Renja

terhadap RKPD

9,00 9,00 100%


Sasaran Renja

terhadap RKPD

9,00 9,00 100%


Renja terhadap RKPD

9,00 9,00 100%


Program Renja

terhadap RKPD

9,00 9,00 100%


Program Renja

terhadap RKPD

9,00 9,00 100%

RenjaCapian

kinerjaKeterangan

Keselarasan Renja terhadap

RKPD

3

NoIndikator

KinerjaUraian RKPD

1 2 4 5 6 71 Persentase

kegiatan

prioritas RKPD

yang

mengakomodir

kegiatan hasil

musrenbang

1 Kegiatan Prioritas 1797 3377 100% Kegiatan prioritas

2018 hasil

musrenbang tahun

2017

1797 3377 100%

3

Jumlah capaian

Lampiran 2 :

Sasaran Strategis 2. Terakomodasinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

NoIndikator

KinerjaUraian

Jumlah

Kegiatan usulan

musrenbang

Jumlah

Kegiatan

RKPD

Capian

kinerjaKeterangan

1 2 4 5 6 7

1 Realisasi Fisik 100,00% 100,00% 100,00%

2 Realisasi Keuangan 100,00% 71,80% 71,80%

100% 86% 86%

Laporan realisasi fisik

dan keuangan akhir

tahun per 31

Desember 2017

Jumlah capaian

3

1 Persentase

pelaksanaan

program

pembangunan

yang sesuai

dengan

perencanaan

Lampiran 3 :

Sasaran Strategis 3. Terlaksananya Program pembangunan yang sesuai dengan perencanaan

NoIndikator

KinerjaUraian Target Realisasi

Capian

kinerjaKeterangan

1 2 4 5 6 7

1 Dokumen Roadmap Pendidikan 1 1 100% Kegiatan : Penyusunan

Roadmap Pendidikan

2 Dokumen Perencanaan Analisis

Kerangka Ekonomi Daerah

1 1 100% Kegiatan : Analisis

kerangka ekonomi daerah

3 Dokumen pemutahiran data

Rencana Program Investasi dan

Infrastruktur Jangka Menengah

(RPI2JM)

1 1 100% Kegiatan : Renana program

Investasi Jangka

Menengah (RPIJM) Bidang

Cipta Karya

4 Dokumen Masterplan Air Limbah

Domestik

1 1 100% Kegiatan : Masterplan Air

Limbah Kabupaten

Majalengka

5 Dokumen Rencana Induk

Transportasi Darat Kabupaten

Majalengka

1 1 100% Kegiatan : Rencana Induk

Transportasi darat

Kabupaten Majalengka

6 Dokumen Kajian Aetropolis

Kawasan BIJB Kabupaten

Majalengka

1 1 100% Kegiatan : Penataan

Hiterland Kawasan

Aeropolis Kertajati di


7 Peta tematik dan kajian

pengendalian pemanfaatan

ruang

2 2 100% Kegiatan : Peninjauan

kembali Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW)


8 8 100%Jumlah capaian

3Dokumen hasil

kajian yang

rekomendasinya

digunakan

sebagai dasar

kebijakan

1

Lampiran 4 :

NoIndikator

KinerjaUraian

Sasaran Strategis 4. Hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan

Dokumen

Hasil

Kajian

Dokumen

kajian yang

digunakan

Capian

kinerjaKeterangan

1 2 4 5 6 71 Perencanaan Kinerja 30% - #VALUE! 90-100 : Kategori AA

2 Pengukuran Kinerja 25% - #VALUE! 80-90 : Kategori A

3 Pelaporan Kinerja 15% - #VALUE! 70-80 : Kategori BB

4 Evaluasi Kinerja 10% - #VALUE! 60-70 : Kategori B

50-60 : Kategori CC

30-50 : Kategori C

4-30 : Kategori D

100% 0% 0% -

Keterangan : Tahun 2016 tidak di dilaksanakan review internal terhadap SAKIP SKPD.

Jumlah capaian

1

5 Pencapaian sasaran 20% - #VALUE!

Lampiran 5 :

Sasaran Strategis 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD dalam mendukung Akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

NoIndikator

KinerjaUraian

Target

Nilai

Hasil

Penilaian

Capian

kinerjaKeterangan

3Meningkatnya

nilai / katagori

SAKIP OPD

Documents

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, LAPORAN PENELITIAN DAN ...bappelitbangda.majalengkakab.go.id/web/images/lakip/2017/LAKIP 2017 REVIEW.pdf · Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan