BAB VIIIPELAPISAN SOSIAL DAN KESAMAAN DERAJAT
1. PELAPISAN SOSIALStratifikasi berasal dari kata stratus yang
artinya lapisan ( berlais-lapis ). Sehingga Stratifikasi Sosial
berarti lapisan masyarakat.Suatu kiasan untuk menggambarkan bahwa
dalam tiap kelompok terdapat perbedaan kedudukan seseorang dari
yang berkedudukan tinggi sampai yang bekedudukan rendah,
seolah-olah merupakan lapisan yang berlapis-lapis dari atas ke
bawah. Kalau kita amati maka pada setiap masyarakat ( kelompok )
pasti terdapat beberapa orang yang lebih dihormati dari orang
lain.Untuk mudahnya maka Stratifikasi Sosial lebih dapat dijelaskan
kalau kita perhatikan susunan kekastaan pada masyarakat Hindu dimna
terdapat urutan-urutan yang paling tinggi sampai yang terendah
seolah-olah hidupnya berlapis. Susunan kekastaan Hindu tersebut
adalah : brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Demikian pula pada
masyarakat modern dewasa ini Stratifikasi Sosial tetap ada,
sekalipun tidak setegas pembagian dalam kekastaan Hindu.Desawa ini
tampak bahwa orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi politik,
kekuatan militer, inteligensi yang tinggi, dan pimpinan agama,
menduduki Stratifikasi Sosial pada lapisan-lapisan atas di
masyarakat tertentu, sehingga hartawan, politikus, jenderal, guru
besar, dan ulama merupakan orang-orang yang dihormati di dalam
masyarakat.Stratifikasi Sosial dalam kekastaan Hindu adalah
demikian kakunya, sehingga antara kasta yang satu dengan yang lain
seolah-olah terpisah dalam tembok-tembok yang berbeda-beda. Hal ini
menghambat komunikasi missal ( komunikasi hanya terjadi dalam
lingkungan kastanya sendiri-sendiri ). Keadaan demikian jelas akan
menghambat laju pembangunan pada masyarakat tersebut. Tetapi dengan
perkembangan pendidikan dan teknologi desawa ini masyarakat denagn
kekastaan juga mengalami pergeseran-pergeseran dan
perubahan-perubahan.Pada masyarakat pedesaan di Indonesia dijumpai
orang-orang yang dianggap tergolong Stratifikisi atas yaitu
guru-guru, pamong desa, dan ulama yang berkedudukan sebagai key
status pada lingkungan masing-masing tetapi dalam komunikasi mereka
itu justru yang merupakan orang-orang yang menjadi teladan dan
tempat bertanya bagi masyarakat.
Satus SosialDalam berbagai kelompok atau masyarakat seorang (
individu ) memiliki apa yang dinamakan Status sosial. Status Sosial
meruakan kedudukan seseorang ( individu ) dalam suatu kelompok
pergaulan hidupnya.Status seorang individu dalam masyarakat dapat
dilihat dari dua aspek penting, yakni :1. Aspek statis Yaitu
kedudukan dan derajat seseorang di dalam suatu kelompok yang dapat
dibedakan dengan derajat atau kedudukan individu lainnya. Seperti :
petani dapat dibedakan dengan nelayan, pegawai negeri, pedagang,
dan lain-lain.2. Aspek dinamisYaitu berhubungan erat dengan peranan
ssosial tertentu yang berhubungan dengan pengertian jabatan, fungsi
dan tingkah laku yang formal serta jasa yang diharapkan dari fungsi
dan jabatan tersebut.Contoh : Direktur perusahaan, pimpinan
sekolah, komandan battalion, camat, dan sebagainya.Peranan Sosial,
adalah suatu cara atau perbuatan atau tindakan seseorang individu
dalam usahanya memenuhi tanggung jawab hak-hak dari status
sosialnya. Maka seseorang akan terlihat menjalankan kegiatan atau
tidak yang sesuai dengan status sosialnya masing-masing, dapat
dilihat dari peranannya.
Status sosial seseorang dalam kehidupan kelompok dapat
berdasarkan keanggotaan dalam kelompok yang tidak dibentuk seperti
status berdasarkan usia, seks, dan system kekerabatan ( dewasa,
anak, ibu, kakek, paman, dan sebagainya ) dapat pula berdasarkan
kelompok yang dibentuk seperti status edukasi, partai politik,
perusahaan, dan lain-lain, ( Rektor, Dekan, Guru Besar, Lektor, dan
seterusnya, ketua partai, anggota partai, direktur, kasir, kepala
gudang, dan lain-lain ).Telah disinggung di atas bahwa setiap orang
memiliki status dalam masyarakat masing-masing.
Penelitian-penelitian menunjukan bahwa makin kecil dan makin
sederhana suatu masyarakat, makin kecil pula status-status sosial,
sehingga sering dikemukakan bahwa ciri-ciri masyarakat yang
sederhana ( primitif ) adalah tidak banyak diferensiasi tugas-tugas
sosialnya.Pada prinsipnya setiap individu dalam pergaulan hidupnya
memiliki status sosial yang pokok ( key status ) yang berupa :a.
Pekerjaan seseorang ( merupakan status yang terpenting )b. Status
dalam system kekerabatanc. Status religious dan status
politik.Manusia dalam kehidupan bersama di samping mengadakan
interaksi individu ( pribadi ) tidak jarang pula terjadi interaksi
status, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan
interaksi dengan orang banyak orang tampa mengenal pribadi ( tanpa
mengetahui nama ). Pada akhirnya dapatlah ditekakankan bahwa salah
satu syarat dari kelompok yang sangat penting adalah adanya
organisasi yang merupakan wadah dimana terdapat pembagian tugas dan
petugas antara anggota-anggota suatu kelompok untuk mencapai tujuan
dari kelompok tersebut. Suatu organisasi sosial memiliki dua aspek
penting, yakni : a. Aspek fungsib. Aspek strukturAd.a : Aspek
fungsi memperlihatkan manifestasi aktivitas kolektif dalam berbagai
tujuannya, aktivitas kolektif akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas
yang lebih kecil.Ad.b : Aspek struktur memperlihatkan bahwa
struktur organisasi kemasyarakatan meliputi kelompok-kelompok
sosial, pola-pola umum budaya masyarakat tertentu, pranata sosial
dan lain-lain.
Peranan Sosial Dalam tiap-tiap keluarga, biasanya terdapat tipe
yang berbeda-beda. Tipe keluarga jerman, misalnya ayah adalah yang
berkuasa. Sedangkan keluarga negro, ibulah yang berkuasa. Demikian
juga dalam hubungan kulturalnya terdapat
perbedaan-perbedaan.Misalnya : Keluarga katholik berbeda dengan
keluarga protestan dalam pengajarannya. Orang jawa mengajar anaknya
dengan bahasa jawa, sedangkan orang prancis mengajar anaknya dengan
bahasa prancis, dan sebagainya.Menurut Bossard dan Bill : bahwa
masyarakat itu mula-mula terdiri dari small family ( keluarga kecil
), yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya
paling banyak 2atau 3 anak. Pada keluarga kecik ini anak-anak lebih
banyak menikmati segi sosial ekonomi, dan lebih banyak diperhatian
oleh orang tuanya. Yang dipentingkan adalah agar anak mendapat
kualitas yang baik.Dikatakannya bahwa kelas-kelas sosial dapat
dibedakan menjadi 3 macam : 1. Upper-class : dalam kelas ini sikap
terhadap anak adalah bangga dan menaruh pengharapan. Anak
diharapkan untuk membantu keluarganya, mereka berjuang agar mereka
dapat mendidik anak sebaik mungkin, baik secara jasmani, sosial
maupun intelektual.2. Middle-class : disini tidak diadakan
penyelidikan.3. Lower-class : disini keinginan-keinginan seperti
upper-class itu kurang karena alasan-alasan ekonomi dan
sosial.Selanjutnya Kluckhon, mengadakan penyelidikan dipandang dari
masalah wewenang. Bagaimana anak-anak lower-class ini memandang
terhadap wewenang. Biasanya anak-anak dari lower-class ini
memandang kelas diatasnya bersifat takut. Sedangkan anak-anak dari
middle-class biasanya memandang wewenang bersifat menghormati. Pada
lower-class biasanya disiplin itu ditandai dengan cirri-ciri
fisik/kekerasaan/konflik. Kalau marah biasanya biasanya bersifat
badaniah yaitu dengan memukul, meninju, dan sebagainya. Sedangkan
pada middle-class tidak dengan cara fisik, tetapi dengan cara
kompetisi ( persaingan ), misalnya dalam pertandingan-pertandingan
olahraga dan sebagainya.Demikian pula Davis dan havighurst ( 1943
), mempelajari cara-cara lower-class dan middle-class family di
Chicaga di dalam melatih anak-anak mereka, memberi makan, menyapih
dan sebagainya. Dalam hai ini mereka mendapatkan kenyataan banyak
dibandingkan dengan middle-class. Mereka menyapih anak-anaknya
lebih akhir dari pada middle-class. Sedangkan pada middle-class
anak dikehendaki memakai pakaian sendiri, dan lebih awal mengambil
macam-macam tanggung jawab dari pada lower-class.Akhirnya ahli
penemuan lain mengenai cara pemeliharaan anak, yaitu Maccoby dan
Gibbs (1951), menunjukan kesimpilan yang lain dari pada di atas
tadi. Dikatakan bahwa pada middle-class sifatnya lebih bebas
mengasuh anak atau lebih bersifat mengizinkan/membebaskan terhadap
anak. Sedangkan pada keluarga lower-class lebih bersifat disiplin,
artinya dalam memdidik anak itu dari kecil sudah diadakan cara
bertanggung jawab sendiri. Jadi berbeda dengan pendapat David dan
havighurst. Dimana mendidik anak itu makin lama makin tidak ada
perbedaan dari pada kelas-kelas tersebut, karena makin banyaknya
buku-buku popular, surat-surat kabar, radio-radio, televise, dan
nasihat-nasihat pemerintah yang harus dikerjakan, dan
sebagainya.Karl Marx beranggapan, bahwa masyarakat dan
kegiatan-kegiatannya pada dasarnya merupakan alat-alat yang
terorganisasi agar manusia dapat tetap hidup. Disana kelas
merupakan kenyataan dalam masyarakat yang timbul dari system
produksi : akibat ada anggota yang memiliki tanah dan alat-alat
produksi, dan yang tidak mempunyai serta hanya memiliki tenaga
untuk disumbangkan dalam proses produksi. kriteria lainnya ialah
tingkat kebebasan pribadi sebagai pemisah antara kelas-kelas yang
seharusnya, tetapi hanya dengan memiliki kriteria pemilikan alat
produksi menjadi termasuk dalam kelas yang sama. Misalnya dibedakan
antara budak dengan proletar, yaitu budak menjadi harta atau
kekayaan dari kelas lain, sedangkan proletar adalah orang bebas
yang dapat menjual tenaga kerjanya.Jadi, kelas dalam hai ini
digunakan dalam rangka ekonomi, dan berbeda dalam pertentangan
untuk berbuat kekuasaan. Kemudian Marx meramalkan akan terbentuk
suatu masyarakat dimana semua kelas ( pengartian Marx ) akan lenyap
dengan sendirinya. Segala sesuatu yang masih berbeda diluar
landasan produksi hanya mewujudkan lapisan atas yang ideologis
saja, misalnya nisbah-nisbah dari system-sistem olitik dan
kehakiman, pandangan-pandangan, teori-teori, kesenian, filsafat,
dan juga agama. Lambat-laun, atau mungkin cepat, semua itu akan
berubah, bersama-sama dengan perubahan-perubahan dalam tat
masyarakat dan tata ekonomi. Kritik terhadap teori Marx menyangkut
beberapa hai. Dalam terminology sebenarnya ada perbedaan antara
model kelas yang murni, abstrak, dan kongkret. Model yang murni
ialah yang menguasai hak kuasa atas sarana produksi dan nilai
lebih, dan mereka yang menguasai langsung melalui pembelian tenaga
kerja, dan yang tidak langsung berkat pemilikan tanah dan modal.
Kelas yang kongkret ada kelas peralihan yang terbentuk didalam
suatu tahap sejarah. Kemudian ada kelas semu seperti petani bebas
di zaman pertengahan, yang memiliki kepentingan ekonomi tetapi
marjinal terhadap hubungan-hubungan kelas yang sentral. Dan banyak
lagi kelas menurut kualitifikasi yang lain, dimana kelas sosial
tidak lagi berdasarkan pemilikan sarana-sarana produksi. Hubungan
kekuasaan yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan
unsure-unsur bagi kelahiran kelas; dan dalam masyarakat industry
modern, pemilik semua produksi tidak sepenting mereka yang
melaksanakan pengendalian atas sarana itu.
2. FUNGSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA
STRATIFIKASI SOSIAL
a. Fungsi Stratifikasi Sosial
Pada umumnya orang mudah beranggapan bahwa adanya stratifikasi
sosial merupakan penghambat bagi terjadinya proses kemajuan bagi
sesuatu masyarakat. Sebenarnya tidak selalu demikian. Secara
selintas terbukti pada beberapa ungkapan dibawah ini. Lain lading
lain belelang, lain lubuk lain ikannya, sikaya tempat meminta,
sipandai tempat bertanya, dan sebagainya adalah gambaran bahwa tiap
kelompok sosial, tiap individu, betapa pun serta sosialnya,
mempunyai fungsi dalam kelompoknya.
Kinsley davis dan Wilbert Moor menunjukan beberapa fungsi
Stratifikasi Sosial sebagai berikut : 1. Menjelaskan tempat/
kedudukan dan fungsi seseorang;2. Menunjukan pada siapa dan atara
siapa interaksi sosial harus berlangsung;3. Menegaskan prestasidan
imbalan prestasi bagi tiap stratifikasi sosial. Jadi jelas tentang
hak dan kewajiban tiap orang/kelompok yang bersangkutan. ( Astrid,
1977: 83-84).Harus ditambahkan bahwa stratifikasi sosial memacu
kepada proses dinamis dan kemajuan melalui proses kompetitif (
persaingan dan kerjasama ).
Mengenai manfaat ini Jaspan menyebutkan munculnya Tha new social
stratification yang dijumpainya pada sekitar tahun 55-an di daerah
Yogyakarta, berhubaungan dengan adanya dan tersedianya fasilitas
pendidikan, dalam hal ini UGM. Fungsi positif tersebut, akan tetap
bertahan jika anggota masyarakatnya memahami dan memiliki kesadaran
bahwa stratifikasi sosial timbul karena come from individuals
feelings of identification with each other who have similar
backgrounds, seperti yang dikatakan Richard centers. ( parker dan
Anderson, 1964 ).
b. Faktor-faktor Terjadinya Stratifikasi Sosial
Di dalam masyarakat modern banyak sekali kelompok-kelompok yang
menyebabkan manusia mempunyai bermacam-macam status. Dalam berbagai
kelompok tersebut individu mempunyai pula berbagai macam status.
Misalnya, seseorang secara serentak mempunyai status sebagai suami,
sebagai ayah, sebagai ketua organisasi, sebagai politikus
terkemuka, dan sebagainya. Biasanya banyak sedikitnya status
seseorang dalam masyarakat tergantung dari sosiabilitasi
seseorang.Karena banyaknya kelompok-kelompok, sering menimbulkan
konflik status dan konflik peranan sosial. Konflik tersebut dapat
terjadi pada individu dan dapat juga kelompok.
Prestige ( gengsi ) dan power ( kekuasaan )gengsi dan kekuasaan
adalah sukar dipisahkan. Biasanya orang yang memiliki kekuasaan,
mempunyai gengsi yang tinggi. Meskipun begitu kadang-kadang juga
terjadi, bahwa gengsinya sudah turun, tetapi kekuasaannya masih
tetap tinggi.
Sehubungan dengan hal tersebut, bagaimanakah seseorang dapat
mencapai status tertentu? Disini ada 2 cara : 1. Ascribed statues :
yaitu kedudukan seseorang yang akan didapat dengan sendirinya.
Misalnya, golongan-golongan berdasar jenis kelamin, tingkat umur,
dan sebagainya. Atau dengan kata lain : seseorang dapat mencapai
status secara ascribe, Karena ia dilahirkan dalam golongan
tertentu, misalnya seorang anak raja.2. Acievel statues : yaitu
kedudukan seseorang yang didapat dengan cara berusaha atau
berjuang, nisalnya : sebagai peminpin partai politik, guru, dosen,
dan sebagainya. Boleh juga misalnya seorang buruh berjuang menjadi
majikan, guru SD berjuang menjadi professor, dan sebagainya.
Stratifikasi dan Kelas SosialStratifikasi atau lapisan
masyarakat ialah jumlah orang-orang yang statusnya sama menurut
penilaian sosial ( masyarakat ). Lapisan masyarakat ini biasanya
digambarkan dengan kerucut/piramide. Disitu akan tampak, bahwa
semakin tinggi lapisan masyarakat, akan semakin sedikit jumlahnya
begitu pula sebaliknya.Lapisan masyarakat itu ada yang keras, ada
yang lunak. Yang keras misalnya : kasta di India, kulit putih dan
hitam di Amerika Serikat. Yang lunak misalnya : kelas ekonomi,
kelas pendidikan, dan sebagainya, yang dapat dicapai dengan
perjuangan belajar.
Dasar terjadinya stratifikasi dan macam-macam stratifikasi.
Menurut Kingsley Davis dan Wilert E. moore, bahwa stratifikasi
ada hubungannya dengan penghargaan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam
masyarakat. Bukan fungsi yang menentukan kedudukan, tetapi
kedudukan menentukan fungsi seseorang.
Stratifikasi ini terjadi di segala macam masyarakat. Bahkan
orang yang masih sederhana pun terjadi stratifikasi, hanya jarak
tingkatan yang satu dengan yang lain tidak begitu tampak, misalnya
pada masyarakat primitive, dukun, kyai, dan sebagainya.Di Amerika
stratifikasi masyarakat tampak dengan jelas, sehingga menimbulkan
berbagai golongan dalam masyarakat. Di Negara tersebut masyarakat
terdiri dari 3 golongan/kelas yaitu : 1. Upper-class2.
Middle-class3. Lower-class.Tiap-tiap golongan ini mempunyai
sifat-sifat dan cara hubungan yang berbeda-beda.Dalam kehidupan
pada umumnya stratifikasi dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu :
1. Stratifikasi TerbukaAnggota kelompok yang satu ada kemungkinan
besar untuk berpindah ke kelompok yang lain, artinya dapat menurun
ke kelompok yang lebih rendah atau sebaliknya.Contoh : kedudukan
Presiden dan Menteri. Anak-anak Presiden dan Menteri belum tentu
dapat mencapai kedudukan sebagai Presiden atau Menteri. Tetapi
sebaliknya warga masyarakat pada umumnya ada kemungkinan dapat
memiliki kedudukan seperti tersebut di atas.2. Stratifikasi
tertutupKemungkinan pindah seorang anggota kelompok dari golongan
yang satu ke golongan ke yang lain kecil sekali, sebab biasanya
system ini didasarkan atas keturunan. Jadi misalnya anak-anak
keturunan Brahmana, dengan sendirinya akan tetap menjadi golongan
Brahmana, dan sebaliknya golongan Sudra.Ditinjau dari segi
psikologis kedua kelompok ini mempunyai keburukan dan kebaikan.
Stratifikasi terbuka lebih dinamis ( progresif ), dan
anggota-anggotanya mempunyai cita-cita hidup yang lebih tinggi.
Stratifikasi tertutup bersifat statis, lebih-lebih golongan bawah,
dan kurang menunjukan cita-cita yang tinggi.Kelemahan stratifikasi
terbuka ialah bahwa anggota-anggotanya mengalami kehidupan yang
selalu tegang dan khawatir. Sehingga akibatnya lebih
banyakmengalami ketegangan dan konflik-konflik jiwa lebih besar
dari pada kelompok tertutup.
Dari uraian di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa ukuran
atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan
anggota-anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial adalah
sebagai berikut :
1. Ukuran kekayaan : Ukuran kekayaan ( kebendaan ) dapat
dijadikan suatu ukuran; barang siapa yang mempunyai kekayaan paling
banyak, termasuk ke dalam lapisan sosial teratas. Kenyataan
tersebut, misalnya berupa mobil pribadinya, cara-cara mempergunakan
pakaian serta bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan untuk
berbelanja barang-barang mahal,dan sebagainya.2. Ukuran kekuasaan :
barang siapa yang memiliki kekuasaan atau mempunyai wewenang
terbesar, menempati lapisan sosial teratas.3. Ukuran kehormatan :
Ukuran kehormatan mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau
kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapatkan
atau menduduki lapisan sosial teratas. Ukuran semacam ini banyak
dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka
adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa besar kepada
masyarakat.4. Ukuran ilmu pengetahuan : Ilmu pengetahuan dipakai
ukuran oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Ukuran ini
kadang-kadang menyebabkan menjadi negative, karena ternyata bahwa
bukan ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar
kesarjanaannya. Sudah tentu hal itu mengakibatkan segala macam
usaha untuk mendapatkan gelar tersebut walaupun secara tidak
halal.
Ukuran-ukuran tersebut diatas, tidaklah bersifat limitative (
terbatas ), tetapi masih ada ukuran-ukuran lainnya yang dapat
dipergunakan. Akan tetapi ukuran-ukuran di atas yang menonjol
sebagai dasar timbulnya pelapisan sosial dalam masyarakat. Jadi
kriteria pelapisan sosial pada hakikatnya tergantung pada system
nilai yang dianut oleh anggota-anggota masyarakat yang
bersangkutan.
Disamping jenis-jenis di atas masih kita dapati lagi
stratifikasi lain seperti berikut :
a. Stratifikasi sosial baruSebenarnya apa yang dikatakan Jaspan
mengenai The New Social Stratification sekarang dapat disebutkan
pelapisan lain lagi, yang kriterianya kompleks. Kehidupan
ketatanegaraan, dalam usahanya mencapai kesejahteraan sosial,
muncul stratifikasi sosial yang oleh Astrid disebut secara khusus
sebagai stratifikasi kekuasaan, atau stratifikasi politik. Dengan
kriteria kekuasaan politik yang berbeda-beda antara masyarakat satu
dengan masyarakat lainnya, toh terdapat kesamaan orientasi yaitu
kekuasaan politik. Karena perbedaan system sosialnya, selama ini
terdapat perbedaan operasional antara masyarakat yang sudah maju
dengan masyarakat yang sedang membangun. Apa orientasi dan
bagaimana stratifikasi sosial baru seperti KNPI dan sejenisnya.b.
Alienasi SosialVeblen mengemukakan sebuah stratifikasi sosial lain
sebelum sampai pada the leasure class, yaitu yang dinamakan
aliensasi sosial ( Social alienation ). Ukuran strata ini adalah
pada adanya kegemaran dan kenangan yang sama pada sejumlah
indivudu, misalnya para penggemar wayang orang/wayang kulit di
Jakarta, yang dengan sendirinya akan berkumpul dan memisahkan
dengan anggota masyarakat lainnya, klub HB ( harly Davidson ).
Kelompok ini sebenarnya belum kriteria tertentu sebagai syarat
tertentu. c. Elite sosialStratifikasi sosial ini merupakan hasil
perkembangan sosial. Dinamika sosial memerlukan berbagai syarat
seperti kekayaan, ilmu pengetahuan, kedudukan, dan sebagainya. Dan
siapa yang memiliki factor itu maka menjadi merasa berbeda dengan
anggota masyarakat lainnya, mereka menjadi upper-class. Mengenai
ini WMP. Hofsteeds mengidentifikasikan masyarakat pedesaan di Jawa
Barat khususnya, Indonesia umumnya adanya sua strata, yaitu Eliter
DEsa, yakni Kepala Desa, Pegawai daerah/pusat,Guru, tokoh politik,
dan tokoh agama, serta petani kaya, dan massa, yaitu petani
menengah, buruh tani, pengrajin dan pedagang kecil ( bakulan ).
Sebagai lapisan bawah. Oleh Selo Soemardjan para peminpin informal
( informal leader ) seperti tokoh masyarakat, ulama dan sebagainya
dimasukan pula ke dalam Elite Desa.Dalam proses
perkembangan/perubahan sosial dewasa ini adanya kedua strata sosial
ini patut kita telaat secara cermat, karena tidak jarang memberikan
pengaruh positif dan negative terhadap masyarakat.
3. KESAMAAN DERAJATDerajat, rank berkaitan dengan
kedudukan/status. Astrid menjelaskan bahwa derajat sosial adalah
akibat dari kedudukan sosial atau posisi sosial. Dalam ilmu pasti
kedudukan suatu titik ditentukan oleh system koordinatnya. (
Astrid, 1977 : 91 ). Demikian pula derajat seseorang ( derajat
sosial ) adalah merupakan hasil/pencerminan dari kedudukannya.
Sedangkan kedudukan seseorang membawa konsekuensi kewajiban untuk
berperan ( to role ). Karena kedudukannya yang diimbangi dengan
peran yang dilaksanakan, maka seseorang memiliki dan berhak
menempati derajat tertentu.Manusia sering mendapatkan sebutan
sebagai . homo homoni lupus. Jika kita menyelami hakikat
kemanusiaan maka homo homoni lupus dan stratifikasi sosial yang
kita kenal sekarang adalah merupakan suatu kesenjangan dan
sekaligus tantangan bagi eksistensi kemanusiaan. Dalam hai ini
kelompok minirotas atas bertanggung jawab atas kesejahteraan
kelompok mayoritas bawah. Hal ini terutama sekali ditunjukan kepada
kelompok elite yang berdasarkan politik dan kekuasaan, tentu saja
dengan tidak menutup tanggung jawab bagi kelompok elite yang
berdasarkan ekonimi.Dalam kenyataannya kelas-kelas sosial
dihubungkan dengan kemungkinan-kemungkinan kehidupan yang lebih
baik. Seperti yang didefinisikan oleh max weber bahwa kelas adalah
hubungan dengan harapan-harapan dalam hidup yang dijumpai seseorang
yang masuk akal. Kedudukan seseorang dalam suatu kelas sosial
tertentu menentukan kemungkinan kesejahteraan yang diperoleh,
kemungkinan pendidikan itu tinggi yang dapat dinikmati oleh
anak-anaknya, kemungkunan jaminan kesehatannya, kemungkinan
fasilitas yang akan diperolehnya dan sebagainya.Kesadaran pribadi
sebagai makhluk berbudaya, yang berbudi daya mencetak master plan
kehidupan untuk setiap tindakannya, untuk sebuah pertanggung
jawaban kepada hakikat kemanusiaan secara universal.
Potensi-potensi kemanusiaan yang merupakan warisan spesies adalah
modal dasar untuk membangun kebudayaan yang jika dikristalisasikan
akan sampai pada suatu nilai universal. Yang mengatur dan
menentukan pranata-pranata kehidupan. Adanya pranata yang sama yang
terdapat pada semua masyarakat yang dikenal dengan menunjukan bahwa
pada dasarnya manusia itu sama.
a) Kesamaan derajat sebagai cita-citaUntuk memulai pembicaraan
kesamaan derajat sebagai cita-cita kemanusiaan ini, saya ingin
menyampaikan bahwa cita-cita bukanlah merupakan milik manusia
secara individual, tetapi merupakan cita-cita kelompok, masyarakat,
bangsa sampai cita-cita seluruh umat manusia dalam pengertian
hakiki. Kesamaan derajat yang berarti terlepas dari belenggu
penjajahan maxi maupun penjajahan mini. Terlepas dari
ketergantungan suatu bangsa dari bangsa lain atau ketergantungannya
yang lebih mengarah kepada penekanan oleh satu kelas sosial
terhadap kelas lainnya.Pembangunan sosial, tumbuhnya
organisasi-organisasi sosial dan sector-sektor informal di
perkotaan, merupakan suatu perubahan kualitatif masyarakat dan
sekaligus menunjukan adanya perjuangan untuk mencapai kesamaan
derajat dan hak dalam mengelola sendiri pembangunan masyarakatnya.
Dicetuskannya Universal Declaration of Human Right and
International Covenant of Economic and Social and cultural right
and civil and political right merupakan realisasi aspirasi umat
manusia diseluruh dunia. Pembukaan Undang-Undang 1945 Negara
Republik Indonesia tahun 1945 adalah merupakan pencerminan dari
cita-cita kemerdekaan yang dimulai dari nilai universal dari
kemerdekaan. Seperti yang tercantum dalam Alinea 1 : bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Ungkapan tersebut
merupakan perwujudan kesadaran bangsa Indonesia akan eksistensi
bangsa lain di dunia, yang memiliki kesamaan derajat dalam
pergaulan antara bangsa. Kesadaran ini diimplementasikan dalam pola
laku pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghargai
hak-hak asasi warganya melalui jalur demokrasi. Cita-cita kesamaan
derajat bagi Bangsa Indonesia tercermin dalam Udang-Undang Dasar
1945 yaitu : pasal 27 kesamaan kedudukan dalam hokum dan
pemerintahan, pekerjaan dan kehidupan yang layak, pasal 28
kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan
pikiran, pasal 29 kemerdekaan beragama, pasal 30 tentang pembelaan
Negara pasai 31 tentang kesamaan hak dan memperoloh pendidikan. Apa
yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar itu merupakan keinginan
seluruh Bangsa Indonesia.b) Usaha mencapai cita-citaBagi
negara-negara berkembang khususnya yang memiliki kepadatan penduduk
yang relative tinggi dengan tingkat pendapatan perkapita rendah,
maka kemiskinan bukanlah merupakan fenomena baru.Fenomena inilah
yang lebih mempertegas garis stratifikasi dalam masyarakat. Adanya
kemiskinan yang mengalami perjalanan panjang sehingga cenderung
menjadi kemiskinan absolute mempengaruhi kemampuan seseorang untuk
memahami permasalahan bahkan cenderung apatis terhadap permasalahan
yang dihadapi. Kemampuan fisik maupun psikisnya menurun dan
menunjukan kecenderungan angka kamatian yang tinggi.Kebutuhan pokok
perekonomian yang pada mulanya dititikberatkan pencapaiannya secara
merata untuk melawan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar lain
seperti kesehatan, gizi, pendidikan, dan perumahan, selanjutnya
dalam prioritas kedua menengah kepada peningkatan status sosial.
Tentu saja hal ini telah merubah motivasi perekonimian masyarakat
dari pemenuhan kebutuhan pokok dengan motivasi perekonomian sebagai
berikut.
Pertama, motivasi ekonomi diarahkan untuk melindungi diri dari
modus-modus yang berpengaruh, yang yang dilegitimasikan dengan
otoritas. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak
individual maupun sosial.Kedua, motivasi ekonomi diarahkan untuk
memenuhi keinginan-keinginan tertentu yang secara independen dapat
memuaskan disamping berfungsi survival.Ketiga, unsure lain yang
merupakan tingkatan berikut dari motivasi ekonomi adalah
kesenangan, termasuk di dalamnya gaya hidup gengsi, didasari oleh
emosi-emosi estetika.Dalam Undang-Undang Dasar1945 mengenai hak dan
kebebasan yang berkaitan dengan adanya persamaan derajat dan hak
juga tercantum dalam pasal-pasalnya secara jelas. Sebagaimana kita
ketahui Negara Republik Indonesia menganut azas bahwa setiap warga
Negara tanpa kecuali memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan, dan ini sebagai konsekuensi prinsip dari kedaulatan
rakyat yang bersifat kerakyatan. Hukum dibuat dimaksudkan untuk
melindungi dan mengatur masyarakat secara umum tanpa adanya
perbedaan. Kalau kita lihat ada empat pasal yang memuat
ketentuan-ketentuan tentang hak-hak azasi itu yakni pasal 27, 28,
29, dan 31. Empat pokok hak-hak asasi dalam empat pasal UUD 1945
adalah sebagai berikut : Pertama, tentang kesamaan kedudukan dan
kewajiban warga Negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan.
Pasal 27 ayat 1 menetapkan : bahwa segala warga Negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Didalam
perumusan ini dinyatakan adanya suatu kewajiban dasar disamping hak
asasi yang dimiliki oleh warga Negara, yaitu kewajiban untuk
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Dengan demikian perumusan ini secara prinsipil telah membuka suatu
system yang berlainan sekali dari pada system perumusan Human Right
itu secara barat, hanya menyebut hak tanpa ada kewajiban di
sampingnya. Poko kedua, selanjutnya dalam pasal 28 ditetapkan,
bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh
Undang-Undang.Pokok ketiga, dalam pasal 29 ayat 2 dirumuskan
kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh
Negara, yang berbunyi sebagai berikut : Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pokok keempat,
adalah pasal 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang
berbunyi : (1) tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran,
dan (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system
pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.
BAB VIIWARGA NEGARA DAN NEGARA
A. WARGA NEGARA, HAK, DAN KEWAJIBANUnsur penting suatu negara
yang lain adalah rakyat. Rakyat suatu negara dalah meliputi semua
orang yang bertempat tinggal didalam wilayah kekuasaan negara
tersebut dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Dalam hubungan
ini rakyat diartikan sebagai kumpulan manusia yang dipersatukan
oleh suatu rasa persatuan dan yang bersama-sama mendiami suatu
wilayah tertentu.Menurut Kansil, orang-orang yang berada dalam
wilayah suatu negara itu dapat dibedakan menjadi:1. Penduduk,
adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang
ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan
mempunyai tempat domisili dalam wolayah negara itu.Penduduk dapat
dibedakan menjadi 2, yaitu:a. Penduduk Warga Negara atau warga
negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah
negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri.b. Penduduk
bukan warga negara atau orang asing adalah penduduk yang bukan
warga negara.2. Bukan penduduk, adalah mereka yang berada dalam
wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud
bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.1. Asas
KewarganegaraanDua kriterium warga negara:a. Kriterium Kelahiran1)
Kriterium kelahiran menurut asa keibubapaan atau disebut Ius
Sanguinis. Di dalam asa ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan
suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya,
dimanapun ia dilahirkan. Contohnya, warga Amerika.2) Kriterium
kalhiran menurut asas tempet kelahiran atau Ius Soli. Dalam asa ini
seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat
dimana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara
dari negara tersebut. Contohnya, warga negara Cina.Konflik antara
Ius Soli dan Ius Sanguinisakan menyebabkan terjadinya
kewarganegaraan rangkap(bipatride) atau tidak mempunyai
kewarganegaraan sama sekali (apatride). Maka untuk menentukan
kewarganegaraan seseorang digunakan 2 stelsel kewarganegaraan
(disamping kedua asas diatas), yaitu stelsel aktif dan stelsel
pasif.Stelsel pasif adalah semua penduduk diakui sebagai warga
negara, kecuali yang menyatakan menolak menjadi warga negara atau
hak repudiasi. Stelsel aktif adalah untuk menjadi warga negara,
seseorang harus menggunakan hak-hak opsi atau hak memilih menjadi
warga negara. Pelaksanaan kedua stelsel ini kita bedakan dalam: Hak
Opsi, adalah hak untuk memiliki kewarganegaraan (pelaksanaan
stelsel aktif) Hak Repudiasi, adalah hak untuk menolak
kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel pasif).b. Naturalisasi
(Pewarganegaraan)Adalah suatu proses hukum yang menyebabkan
seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan
negara lain.Di Indonesia, siapa-siapa yang menjadi warga negara
telah disebutkan didalam pasal 26 UUD 1945, yaitu:1) Yang menjadi
wrga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.2) Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan
undang-undang.Pelaksanaan selanjutnya dari pasal 26 UUD 1945 ini
diatur dalam UU Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia yang pasal 1-nya menyebutkan:a. Orang-orang yang
berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian
dan/atau peraturan peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17
Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia.b. Orang yang
pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan
ayahnya, seorang warga begara RI, dengan pengertian bahwa
kewarganegaraan karena RI tersebut dimulai sejak adanya hubungan
hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun,
atau sebelum ia kawin pada usia dibawah umur 18 tahun.c. Anak yang
lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayahn
itupada waktu meninggal duni warga begara RI.d. Orang yang waktu
pada lahirnya ibunya warga negara RI, apabila ia pada waktu itu
tidak mempunyi hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.e. Orang
yang waktu pada lahirnya ibunya warga negara RI, jika ayahnya tidak
mempunyai keawarganegaraan atau selama tidak diketahui
kewarganegaraan ayahnya.f. Orang yang lahir didalam wilayah RI
selama kedua orang tuanya tidak diketahui.g. Seseorang yang
diketemukan didalam wilayah RI selama tidak deketahui kdua orang
tuanya.h. Orang yang lahir didalam wilayah RI, jika kedua orang
tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan
kedua orang tuanya tidak diketahui.i. Orang yang lahir didalam
wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan
ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah
atau ibunya itu.j. Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut
aturan undang-undang ini.Selanjutnya didalam Penjelasan Umum UU No.
62 tahun 1958 ini dikatakan bahwa kewarganegaraan RI diperoleh:a.
Karena kelahiranb. Karena pengangkatanc. Karena dikabulkan
permohonand. Karena pewarganegaraane. Karen atau sebagai akibat
dari perkawinanf. Karena turut ayah dan ibug. Karena pernyataan
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaApabila kita melihat
pasal-pasal dalam UUD 1945 maka akan dapat kita temukan beberapa
ketentuan tentang hak-hak warga negara, misalnya: pendidikan,
pertahanan dan kesejahteraan sosial.Pasal 27 (2): tiap tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.Pasal 30 (1):tiap-tiap warga negara berhak
...............ikut serta dalam usaha pembelaan negara.Pasal 31
(1): tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
Selain pasal-pasal yang menyebutkan hak warga negara maka
terdapat pula beberapa pasal yang menyebutkan tentang kemerdekaan
warga negara.Pasal 27 (1):segala warga negara bersamaan
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan .........(hak memilih
dan dipilih).Pasal 29 (2): negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan beribadat menurut kepercayaannya itu. (hak
untuk beragama dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing,
selama agama dan kepercayaan itu diakui pemerintah).Pasal
28:kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang. (hak bersuara dan mengeluarkan pendapat.
Disamping itu dua ketentuan dengan tegas menyebutkan tentang
kewajiban waga negara.Pasal 27 (1):segala warga negara .......wajib
menjunung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.Pasal 30 (1): tiap-tiap warga negara.......wajib ikut
serta dalam usaha pembelaan negara
B. NEGARA DAN DASAR KEKUASAANAristoteles,seorang filusuf Yunani
yang terkenal di abad IV sebelum Masehib memperkuat pendapat
gurunya, Plato bahwa seorang manusia hanya dapat berkembang dan
mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam polis. Hal ini karena
pada hakikatnya manusia adalah makhluk polis (zoon polikon). Arti
polis sebenarnya adalah kota. Inilah yang pada masa itu dianggap
sebagai negara. Pada masa ini negara dianggap sebagai masyarakat
yang sempurna (societes perfecta). Cicero, seorang pemikir Romawi
ber[endapat bahwa negara merupakan perkumulan orang banyak yang
dipersatukan melalui suatua aturan hukum berdasarkan kepentingan
bersama.Kranenburg, melihat negara melalui cara terbentuk dan
tersusunnya kelompok dengan berpedoman pada 2 ukuran, yaitu:a.
Apakah kelompok itu ada pada satu tempat (setempat) atau tidakb.
Apakah kelompok tersebut teratur atau tidak teratur.Ukuran tersebut
akan menggolongkan kelompok dalam empat jenis, sebagai berikut:a.
Kelompok yang berkumpul setempat tetapi tidak teraturDalam hal ini
yang ada hanya kumpulan orang yang terjadi karena adanya pusat
perhatian yang sama. Contoh : kerumunan orang di halte bus dan
massa demonstari liar.b. Kelompok yang berkumpul setempat
teraturKelompok ini terbentuk karena para anggota menyadari adanya
tujuan bersama yang hendak dicapai. Contoh: mahasiswa-mahasiswa
yang sedang mendengarkan uraian dosennya di suatu kelas
c. Kelompok yang tidak setempat dan tidak teraturKelompok ini
terbentuk karena kebersamaan kepentingan kehidupan. Contoh: para
pembaca surat kabar yang sama, para pedagang sayur.d. Kelompok yang
tidak setempat tetapi terturKelompok ini terbentuk karena adanya
kepentingan kehidupan bersama yang dirasakan sekali kebutuhannya,
sehingga kemudian timbul tujuan bersama dari kelompoik tersebut
untuk memelihara, mempertahankan dan menyelamatkan kepentingan
kehidupan bersama. Contoh: angkatan bersenjata dari negara.Jadi
dapat disimpulkan bahwa Negara adalah organisasi tertinggi yang
terbentuk atas dasar kehendak bersama dari individu-individu atau
kelompok yang mempunyai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan
bersama.Untuk terbentuknya suatu negara ada syarat-syarat yang
harus dipenuhi, yaitu harus ada suatu wilayah teretentu, ada rakyat
yang menjadi anggota dari organisasi yang bernama negara tersebut
dan ada pemerintahan yang berdaulat. Syarat keempat bukanlah syarat
mutlak, jadi boleh ada, tetapi kalaupun tidak ada tidak membatalkan
terbentuknya suatu negara, yaitu pengakuan dari negara-negara lain
sesama warga masyarakat internasional.
Dasar Kekuasaan Negara
Tidak dapat disangkal lagi bahwa negara mempunyai kekuasaan yang
sangat besar. Negara dapat menyita kebebasan seseorang dengan
menjatuhkan hukuman penjara, merampas hak milik atau harta, bahkan
menghilangkan nyawa seeorang. Juga negara dpat mencetak uang
sendiri sehingga Rudolf van Jhering mengatakan bawha negaea
mempunyai monopoli kekuasaan fisik (sebenarnya juga mamiliki
kekuasaan rohani).Teori-teori yang mencoba untuk memberikan
pembenaran atas kekuasaan negara secara garis besar dapat
digolongkan ke dalam 3 teori, yaitu:a. KlasikTeori ini dapat
diperinci menjadi teori mitologis, teori teokratis langsung, dan
teori teokratis yang tidak langsung.Teori mitologis mengannggap
bawwa negara memiliki kekuasaan yang sangat besar karena hal itu
memang dikehendaki oleh kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu
kekuasaan para dewa. Contoh: kekuasaan raja Iskandar ditaati oleh
rakyatnya karena adnya mitos/kepercayaan bahwa dia adalah anak Dewa
Anom. Jadi meskipun hakikat kekuasaan tersebut tidak dimengerti
atau dipahami, tetap harus dipatuhi.Teori teoraktis langsung
diadasarkan pada kepercayaanbahwa kekuasaan negara berasal langsung
dari Tuhan. Teori teokratis tidak langsung para penganutnya
berpendapat bahwa kekuasaan seseorang/negara berrsumber pada
takdir/takdir kodrat Tuhan. Sesorang menjadi penguasa negara karena
memang dia telah ditakdirkan demikin oleh Tuhan.b. PerjanjianTeori
ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau.
Hobbes berpendapat bahwa manusia sejak zaman purba seluruhnya
dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah, untuk memperjuangkan
kepentingan-kepentingannya sendiri. Dalam keadaan primitif sebelum
terdapat norma-norma kehidupan bersama tiap orang mempunyai hak
atas semua yang ada di dunia ini, sehinggga timbullah perang antara
semua orang melawan semua orang (bellum omnium contr omnes) untuk
memperebutkan apa yang dianggap sebagai haknya.Jadi pada masa itu
manusia merupakan serigala bagi amnusia lainnya (hommo homini
lupus). Dalam situasi yang tegang utu gerejani manusia mulai
menyadari perlunya suatu aturan hidup bersama yang berlaku bagi
seluruh anggota kelompok mereka, agar masing-masing anggota dapat
hidup dengan aman. Untuk keperluan tersebut kekuasaan yang ada pada
masing-masing anggota kelompok tersebut dibatasi dengan menyerahkan
hak-hak asli mereka atas segalanya. Inilah yang disebut sebagai
perjanjian masyarkat/kontrak sosial, yang merupakan kesepakatan
orang-orang dalam satu kelompok untuk membentuk suatu kehidupan
bersama yang teratur, dalam suatu lembaga yang disebut sebagar
negara.Hobbes menolak pendapat Hugo Grotius yang menyatakan bahwa
negara terbentuk akibat kecenderungan manusia untuk hidup
bermasyarakat. Menurut Hobbes , orang-orang membentuk negara karena
mereka saling takut satu sama lain. Maka tujuan utama negara adalah
menjamin keamanan para warganya.c. Kekuasaan Duguit, berpendapat
bahwa negara terjadi karena orang-orang yang kuat memaksakan
kehendaknya kepada yang lemah. Orang-orang yang kut tersebut
mendapatkan kekuasaannya karena mereka mempunyai kelebiahn, yaitu
mereka lebih kuat di bidang jasmaniah, atau intelektual, ekonomi
atau mungkin di bidang rohaniah.Menurut Krabbe, bahwa negara
mendapatkan kekuasaan penuh secara alamiah, yaitu berdasarkan
takdir atau kodrat. Maka teori Krabbe ini dapat dipandang sebagai
pelopor bagi ajaran kedaulatan hukum yang menentang ajaran
kedaulatan negara.
C. TUJUAN NEGARA, BENTUK NEGARA, DAN SISTEM PEMERINTAHAN1.
Tujuan NegaraAda beberapa teori yang membahas tujuan negara. Shang
Yang, seorang menteri pada masa kerajaan Tiongkok berpendapat bahwa
tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan/kekuatan. Bila suatu
negara ingin kuat dan berkuasa mutlak, rakyatnya harus lemah dan
miskin. Tujuan negara untuk mengumpulkan kekuatan dan kekuasaan
dapat dicapai dengan adanya tentara yang besar dan kuat, dengan
biaya pengeluaran yang murah, tetapi berseddia menghadapi segala
bahaya. Dan memiliki semangat bertempur yang tinggi. Ini hanya
dapat diperoleh dari rakyat yang bodoh dan miskin. Maka rakyat
harus dibiarkan berada dalam keadaan yang demikian. Teori ini
diterapkan oleh Attila, Jengis Khan, dan Timur Lenk.
Machiavelli mengemukakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun
kekuasaan untuk kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan Italia,
negaranya. Emmanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adlah
membentuk dan memelihara hak serta kemerdekaan warg negaranya,
dengan jalan mewujudkan aturan hukum.Krabbe berpendapat bahwa
tujuan atau cita-cita manusia dalam membentuk negara adalah untuk
menciptakan suatu masyarakat hukum yaitu suatu kesatuan kelompok
manusia yang terbentuk atas dasar cita-cita hukum.2. Bentuk Negara
dan Sistem PemerintahanAda 2 macam bentuk negara yaitu monarki dan
republik. Untuk membedakan kedua bentuk tersebut, ada beberapa
ukuran yang dapat dipakai. George Jellinek, mempergunakan:
bagaimana cara kehendak negara dinyatakan, sebagai ukuran. Bila
kehendak negara ditentukan oleh satu orang saja, berarti negara
tersebut berbentuk monarki. Jika kehendak negara ditentukan oleh
banyak orang yang merupakan satu majelis, maka bentuk adalah
republik. Faham ini tidak banyak diikuti karena mengandung beberapa
kelemahan.Duguit mempergunakan sebagai ukuran bagaimana cara kepala
negara diangkat. Bila kepala negara diangkat berdasarkan keturunan,
negara tersebut berbentuk monarki. Kepala negaranya disebut raja
atau ratu. Tetapi jika kepala negaranya dipilih melalui suatu
pemilihan umum untuk masa jabatan yang telah ditentukan, bentuk
negaranya disebut republik, kepala negaranya adalah
presiden.Disamping bentuk negara dapat juga ditinjau dari segi
susunannya, yaitu negara kesatuan atau federal (serikat). Untuk
membedakannya dapat dipergunakan dua ciri sebagai berikut:a. Pada
negara federal, negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk
membuat undang-undang dasarnya sendiri (pouvoir constituant) dan
dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam
batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi dari negara
federal seluruhnya. Pada negara kesatuan, bagian-bagiannya yang
disebut propinsi tidak mempunyai wewenang untuk membuat
undang-undang dasar sendiri. Organisasi pada bagian-bagian garis
besarnya telah ditentukan oleh pembuat undang-undang di pusat.
Organisasi itu merupakan pelaksanaan sistem desentralisasi dalam
negara kesatuan.b. Dalam negara federal wewenang pembuat
undang-undang pemerintah pusat federal ditentukan secara terperinci
(tidak boleh melanggar batas kewenangan yang telah ditentukan),
wewenang lainnya (residu-poweratau reserved power) ada pada
negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan, wewenang secara
terperinci terdapat pada provinsi provinsi dan residu powernya ada
pada pemerintah pusat negara kesatuan.Sistem adalah satu
keseluruhan, terdiri dati beberapa bagian yang mempunyai hubungan
fungsional, baik antara bagian-bagian maupun terhadap
keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu
ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu
bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya
itu. Pemerintah dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk
mencapai tujuan penyelenggaraan negara.Sistem pemerintahan adalah
suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan
yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai
tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan ada 2 yaitu
sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan
parlementer.a. Sistem Pemerintahan Presidensial1) Penyelenggaraan
negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan.2) Kabinet dibentuk oleh presiden.3)
Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen karena ia tidak
dipilih oleh parlemen.4) Presiden tak dapat membubarkan parlemen.5)
Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga
perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat.6) Presiden tidak
berada dibawah pengawasan langsung parlemen.Sistem pemerintahan
presidensial yaitu sistem pemerintahan negara republik dimana
kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan
kekuasaan legislatif, contohnya Amerika Serikat, Indonesia, Brazil
dan Mesir.b. Sistem Pemerintahan ParlementerSistem pemerintahan
parlementer adalah dimana parlemen memiliki peranan penting dalam
pemerintahan. Inggris adalah The Mother of Parlements atau induk
parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer:1) Raja atau
Ratu presiden adalah kepala negara2) Kepala negara tidak sekaligus
kepala pemerintahan 3) Kepala pemerintahan adalah perdana menteri4)
Badan legislatif atau parlemen adalah badan yang dipilih langsung
oleh rakyat melalui pemilihan umum5) Eksekutif bertanggungjawab
kepada legislatif6) Perdana menteri adalah ketua parpol yang
memenangkan pemilu dalam dua partai7) Dalam sistem banyak partai
formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi8) Kepala
negara berhak membubarkan parlemenSistem pemerintahan parlementer
contohnya Inggris, India, Jepang, Australia.
D. WARGA NEGARA DAN NEGARANegara adalah organisasi tertinggi
yang terbentuk atas dasar kehendak bersama dari individu-individu
atau kelompok yang mempunyai kepentingan untuk mencapai suatu
tujuan bersama. Bila diumpamakan suatu organisasi, maka yang
menjadi anggota organisasi tersebut adalah warga negara.Dalam hukum
internasional, tiap negara mempunyai wewenang penuh untuk
menentukan sendiri, siapa saja yang menjadi warga negaranya. Hal
ini adalah suatu hak mutlak dari suatu negara yang berdaulat. Pada
dasarnya ada 2 asas utama dalam menentukan kewarganegaraan
seseorang yaitu: asas tempat kelahiran (ius soli) dan asas
keturunan (ius sanguinis).Kewenangan mutlak suatu negara dalam
menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, dan adanya
perbedaan asas dalam cara menentukan kewarganegaraan antara
berbagai negara berakibat bahwa dalam keadaan tertentu seseorang
dapat mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan (bipatride atau
multipatride), tetapi dapat juga seseorang tidak memiliki
kewarganegaraan sama sekali (apatride).Di negara RI, masalah siapa
yang menjadi warga negara RI ditentukan pada pasal 26 undang-undang
dasar 1945. Isi pasal tersebut adalah:1. Yang menjadi warga negara
ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.2.
Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan
undang-undang.Undang-undang yang berhubungan dengan masalah
kewarganeraan tersebut adalah undang-undang No. 62 tahun 1958.
Menurut undang-undang tersebut, warga negara RI adalah
pertama-tama: orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan
dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang
berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara
Republik Indonesia (pasal 1 sub a).Selanjutnya pada undang-undang
tersebut diatur bahwa kewarganegaraan RI dapat diperoleh dengan
jalan:1. Karena kelahiran berdasarkan keturunan (asa ius sanguinis,
pasal 1 sub b, c, d, dan e) dan karena kelahiran dalam wilayah RI
(asas ius soli, pasal 1 sub f, g, h, dan i)2. Karena pengangkatan
(pasal 2)3. Karena dikabulakan permohonan (pasal 3 untuk anak yang
lahir di luar perkawinan, pasal 4 untuk mereka yang dari seseorang
penduduk atau yang kemudian menjadi penduduk, yang juga lahir di
Indonesia)4. Karena pewarganegaraan (pasal 5 dan 6)5. Karena atau
sebagai akibat perkawinan (pasal 7, 9, ayat 1 dan pasal 12 ayat
1)6. Karena turut ayah atau ibunya7. Karena pernyataan (peraturan
peralihan pasal III, IV, V, dan VI)Pasal 17 undang-undang ini
mengatur tentang hilangnya kewarganegaraan RI dan pada pasal 20
ditegaskan bahwa: Barang siapa bukan warga negara Republik
Indonesia adalah orang asing. Orang asing ini dapat menjadi
penduduk Indonesia selama ia menetap di Indonesia, yaitu jika ia
mendapat izin bertempat tinggal di Indonesia setelah izin masuknya
habis masa berlakunya. Baik warga negara, penduduk negara maupun
orang asing yang berada di suatu negara, semuanya mempunyai
kedudukan/status hukum tertentu, meskipun status di antara mereka
tentu saja tidak sama.Pembukaan UUD 1945 pada aliena pertama
mengakui adanya kebebasan untuk merdeka. Dari alinea ketiga dapat
disimpulkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya supaya
terjelma kehidupan bangsa Indonesia yang bebas. Hal ini mengandung
arti adanya hak yang sama di bidang politik bagi seluruh warga
negara Indonesia. Sedangkan alinea keempat menunjukan adanya
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dalam berbagai bidang
seperti politik, hukum, sosial, kultural, dan ekonomi.Batang tubuh
UUD 1945 juga merumuskan berbagai hak warga negara seperti
misalnya:Pasal 27 ayat 2:Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.Pasal 30 ayat
1:Tiap-tiap warga negara berhak...ikut serta dalam usaha pembelaan
negara.Pasal 31 ayat 1:Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan
pengajaran.
Hak-hak warga negara yang tersirat pada kemerdekaan untuk
melakukan sikap tindak tertentu adalah:Pasal 28:Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Pasal 29
ayat 2:Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
Sikap tindak pemerintah di bidang tertentu yang mrngrnai hak-hak
warga negara adalah:Pasal 31 ayat 2:Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur
dengan undang-undang.Pasal 32:Pemerintah memajukan kebudayaan
nasional Indonesia.Pasal 33 ayat 1:Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.Pasal 33 ayat
2:Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.Pasal 33
ayat 3:Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kenaknuran rakyat.Pasal 34:Fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara.
Kedudukan dan warga negara dalam UUD 1945 diatur pada pasal 27
ayat 1 sebagai berikut:
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan.Pasal 27 ayat 1:Segala warga negara.....wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.Pasal 30 ayat 1:Tiap-tiap warga negara.......wajib ikut
serta dalam usaha pembelaan negara.
Walaupun hak dan kewajiban warga negara di dalam UUD 1945 hanta
dirumuskan dalam beberapa hal saja, namun semuanya yang telah
disebut diatas hal-hal yang pokok. Ini nseuai dengan sifat UUD 1945
yang hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Karena UUD 1945 yang
hanya mengatur hal-hal pokok, maka untuk pelaksanaan selanjutnya
harus ada undang-undang yang akan yang akan menentukan lebih jauh
bagaimana hak-hak dan kewajiban tersebut diatas harus dilaksanakan.
Tanpa adanya undang-undang semacamini maka ketentuan-ketentuan yang
ada pada pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan UUD 1945 akan
kehilangan artinya dan hanya tinggal merupakan rangkaian
huruf-huruf mati saja.
BAB IXDESA,MASYARAKAT DESA DANPEMBANGUNAN DESA
1.DESA DAN MASYARAKAT DESADalam GBHN ditegaskan bahwa hakikat
pembangunan nasional adalah membangun manusia indonesia seutuhnya
dan seluruh indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ,maka
Pemerintah Indonesia telah menyusun perencanaan pembangunan
nasional yang di tuangkan dalam Rencana Pembanguan Lima Tahun
(REPELITA).Sejak PELITA III ,Pemerintah bahkan telah bertekad untuk
semakin meningkatakan gerak pembangunan di wiayah pedesaan.Oleh
karena itu ,Pembanguan Desa terlebih dahulu di tujukan kepada
perubahan kehidupan masyarakat pedesaan yang umumnya masih
terbelakang dan bersifat tradisional ke arah kehidupan yang lebih
maju dan modern,karena sekitar 76% masyarakat Indonesia tinggal di
pedesaan.Dari uraian di atas,maka dapat di katakan bahwa yang di
sebut masyarkat desa adalah sejumlah penduduk yang merupakan
kesatuan masyrakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang
merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat
yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.Adapun
ciri-ciri masyarakat desa menurut Landis adalah dalam bukunya Rulal
Life in Process adalah sebagai berikut : Untuk kepentingan
statistik,Desa merupakan suatu daerah yang berpenduduk kurang dari
2.500; Untuk tujuan analisa psikologis sosial; Untuk tujuan analisa
ekonomi;Selain itu,perbedaan masyarakat desa dengan masyarakat kota
menurut Binarto dengan ciri-ciri sebagai berikut;Unsur-unsur untuk
pembedaanDesaKota
Mata pencaharianAgraris homogenNon Agraris Heterogen
Ruang kerjaLapangan terbukaRuang tertutup
Musim/cuacaPenting dan menentukanTidak menentukan
Keahlian dan keterampilanUmum dan tersebarAda spesialisasi
Rumah dan tempat kerjaDekatBerjauhan
Kepedatan pendudukTidak padatPadat
Kontak sosialFrekuensi kecilFrekuensi besar
Jadi,masyrakat desa adalah sekolompok manusia yang tinggal di
suatu tempat tercantum dengan sistem ketetanggan dan gotong royong
yang kuat,mata pencahariannya bertani/agraris dan masih terikat
kuat dengan tradisi yang melingkupi serta mempunyai tujuan
tertentu.Untuk menampung usaha-usaha dan kegiatan masyarakat desa
dalam pembanguan ,maka di bentuk lah suatu wadah yang di sebut
Lembaga Sosial Desa(LSD).Adapun fungsi LSD secara rinci oleh
pemrintah lewat Departemen Dalam Negeri adalah:1. Menjadi sarana
komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,juga antara
anggota-anggota masyarakat sendiri.2. Menjadi wadah partisipasi
masyrakat dalam rangka menunjang program-program pembangunan
pemerintah.3. Menjadi sarana peningkatan keterampilan masyarakat
desa.4. Menjadi sarana modernisasi dalam rangka mengubah pola
pemikiran masyarakat yang masih statis tradisional menjadi dinamis
tradisional.5. Menjadi sarana meningkatakan kesejahteraan
masyarakat.Adapun bidang tugas LSD meliputi aspek-aspek
sosial,ekonomi dan budaya dengn prioritas utamanya sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan masyarakat.Sektor sosial meliputi usaha-usaha
perikemanusiaan,pendidikan,kesehatan dan KB.Sektor ekonomi meliputi
prasarana ,sarana produksi dan konsumsi,serta usaha ekonomi
lainya.Karena luasnya permasalahan yang di hadapi oleh
masyarakatdesa maka untuk menyempurnakan dan meningkatakan peran
dan fungsi LSD,di keluarkan Keputusan Presiden No.28 Tahun
1980tentang penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial
Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.Selanjutnya
dikatakan,bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut LKMD mempunyai
fungsi:1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakn
dan melaksanakan pembangunan.2. Menanamkan pengertian dan kesadaran
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.3. Menggali,memanfaatkan
potensi,dan menggerakan swadaya gotong royong masyarakat untuk
pembangunan.4. Meningkatakan pengetahuan dan keterampilan
masyarakat.5. Membina dan mengrakan potensi pemuda untuk
pembangunan.Di dalam organisasinya,LKMD mempunyai 10 seksi,yaitu;a.
Seksi Agamab. Seksi Pembudayaan Penghayatan dan Pengamalan
Pancasilac. Seksi Keamanan,Ketentramaan,dan Ketertiband. Seksi
Pendidikan dan Penerangane. Seksi Lingkungan hidupf. Seksi
Pembangunan ,Perekonomian dan Koperasig. Seksi Kesehatan
,Kependudukan,dan KBh. Seksi Pemuda ,Olahraga,dan Keseniani. Seksi
Kesejahteraan Sosialj. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
2. PEMBANGUNAN DESAPembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat
Desa telah menjadi dua istilah yang sering di campuradukan
pengertiannya.Pengertian Pembangunan Desa lebih luas dari pada
pengertian Pembangunan Masyarakat Desa.Di dalam Pembangunan Desa
sudah tercakup di dalamnya Pembangunan Masyarakat Desa.Namun
demikian, kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dipisahakn atau
dibedakan dengan mutlak,karena pada hakikatnya Pembangunan Desa
sudah menjadi satu metode dan merupakan satu kebulatan ,terdiri
dari komponen-komponen yang penting dan menentukan. Tujuan
Pembangunan Desa adalah identik dengan tujuan Pembangunan Nasional
,yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat
Indonesia.Adapun secara lebih rinci ,tujuan pembangunan Desa
tersebut menurut Sudiharto Djiwandono,meliputi :1. Tujuan ekonomis,
yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan, dalam rangka
mengurangi kemiskinan.2. Tujuan sosial, ke arah pemerataan penduduk
desa;3. Tujuan kultural, dalam arti meningkatkan kualitas hidup
pada umumnya dari masyarakat pedesaan;4. Tujuan politis, dalam arti
menumbuhkan dan mengembangkan partisipasimasyarakat desa secara
maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam
memanfaatkan dan mengembangkan selanjutnya hasil-hasil
pmbangunan.Usaha untuk mencapai tujuan itu mendapat prhatian dari
pemerintah , perhtian ini semakin meningkat terhadap pembangunan
Desa berupa Bantuan Desa yang merupakan sumbangan atau pemberiaan
dana (uang) dari Pemerintah RI kepada seluruh Desa di indonesia
ini.Bantuan Desa yang merupakan realisasi kebijakan pemerintah ini
di maksudkan untuk menyebarluaskan dan meratakan kegiatan-kegiatan
pembanungan serta hasil-hasil pembangunan sampai ke
desa-desa.Tujuan dari semua itu adalah untuk mendorong,
menggerakan, dan mengarahka usaha-usaha swadaya masyarakat pedesaan
untuk membangun dan melengkapi prasarana desa secara
berencana.Dalam membangun desa terdapat 3 faktor penting yaitu :
sember daya alam, sember daya manusia, dan modal. Pentingnya sumber
daya manusia ini adalah kaitannya dengan keikutsertaan
(partisipasi) masyarakat dalam pembngunan . Karena keikutsertaan
masyarakat itu pada hakiatnya adalah merupakan tugas dan kewajiban
masyarakat.
3. PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN DESAPartisipasi
memang selalu di tekanakan. Hal ini adalah untuk menyadarkan rakyat
agar mereka merasa memiliki program-program pembangunan yang di
laksanakan . Sehingga hasil-hasil pembangunan tidak hanya akan
bermanfaat di masa sekarang saja,tetapi di masa yang akan datang.Di
dalam partisipasi ,nilai-nilai kemanusiaan tetap dijunjung tinggi,
Artinya, berpartisipasi tidak hanya berarti menyumbang tenaga tanpa
dibayar , tetapi partisipasi harus diartikan lebih luas yaitu ikut
serta. Hal ini sebenrnya adalah juga untuk menghindarkan rakyat
dari status sebagai sarana pembangunan, tetapi menempatkan rakyat
sebagai subyek atau pelaku pembangunan.Oleh karena itu sebaiknya
partisipasi tidak partisipasi tidak terbatas pada pelaksanaannya
saja. Tetapi disini partisipasi juga dalam bentuk menyumbangkan
ide,proses pengambilan keputusan,rasa ikut memiliki serta ikut
memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang telah di laksanakan. Oleh
arena itu Mubyarto mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa dibedakan dalam tiga tahap yaitu tahap
perencanaan,pelaksanaan,dan pemanfaatan.Di dalam tahap perencanaan,
tidak semua warga desa ikut merencanakan , tetapi biasanya diwakili
oleh mereka yang duduk dalam pemerintahan desa ataupun diwakili
oleh pemuka desa.Di dalam tahap pelaksanaan, masyarakat desa ikut
serta terlibat dalam program pembangunan yang sedang berjalan.
Keterlibatan masyarakat desa ini baik secara fisik maupun
nonfisik.Di dalam tahap pemanfaatan , arti partisipasi jadi sedikit
menyimpang. Partisipasi disini selalu di artiakan sebagai siapa
yang ikut memanfaatkan jasa pembangunan .Pengertian ini memang
terlalu luas nampaknya, karena hasil pembagunan itu bisa di nikmati
bukan hanya penduduk desa yang membangun , tetapi bisa juga
dimanfaatkan oleh orang luar desa yang bersangkutan , misal :
jalan,jembatan , pasar, sekolah, dan lain-lainnya.Selain dalam
tahap partisipasi, pelaksanaan atau kesadran untuk berpartisipasi
dibedakan ke dalam 5 tigkatan yaitu:1. Partisipasi tanpa mengenal
ide obyek partisipasi.2. Berpartisipasi karena yang bersangkutan
telah ide baru dan adanya gaya tarik dari obyek serta adanya minat
dari subyek.3. Berpartisipasi karena yang bersangkutan telah
meyakini bahwa ide itu memang baik.4. Berpartisipasi karena yang
bersangkutan telah melihat lebih mendetail tentang alternatif
pelaksanaan atau pengterapan ide tersebut.5. Berpartisipasi karena
yang bersangkutan langsung dapat memanfaatkan ide dan hasil
pembangunan tersebut untuk dirinya,keluarganya,atau
masyarakat.Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa
merupakan salah satu pengertian yang arti sesungguhnya lebih-lebih
pengukurannya belum dicapai kata sepakat.Sehingga semakin besar
kemampuanmasyarakat desa untuk menentukan nasib mereka sendiri,
akan makin besar pula partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.Komunikasi Kepala DesaDidalam mewujudkan partisipasi
masyarakat tersebut di perlukan usaha untuk mengkomunikasikan
program-program pembangunan.Menurut Roger secara garis besar dalam
sturuktur sosial resmi dan struktur sosial tidak resmi. Di dalam
struktur sosial resmi ini terdapat urutan yang menduduki jabatan
sebagai atasan atau bawahan yang merupakan jalur instruksional yang
dapat di pergunakan untuk meneruskan informasi kepada sistem yang
berlaku. Di sini Kepala Desa merupakan puncak dari struktur sosial
yang ada.Di dalam struktur sosial resmi ini, figur Kepala Desa
merupakan contoh formal dan non formal . Ia menjadi perpanjangan
birokrasi pemerintahan di desa dan pelaksanaan utama
program-program pembangunan di desa.Sehingga Kepala Desa harus
berperan sebagai pelaksana program dan mata rantai penghubung
antara pemerintah dan masyarakat, sebagai penyalur langsung semua
pesan-pesan pembangunan.Di dalam menyalurkan pesan-pesan
pembangunan , Kepala Desa brtindak sebagai penyaring atau jembatan
dalam pelaksanaan komuikasi.Jadi dalam masyarakat desa Kepala Desa
mempunyai kedudukan penting sebagai penyalur pesan dan informasi
pemerintah , dan menjadi penyalur terbawah pesan-pesan dan
informasi pembangunan.Namun demikian , untuk mengubah warga desanya
ke arah yang lebih baik tidak cukup hanya dengan atau di dasarkan
pada pemberian informasi atau gambaran gambaran kebrhasilan saja.
Oleh karena itu Kepala Desa sebagai seorang pemimpin mempunyai 3
peran yang harus di laksanakan sekaligus. Ketiga peran tersebut
menurut Onong Uchyana Effendy, adalah sebagai berikut ;a. Sebagai
Komunikator Di dalam memainkan perannya sebagai komunikator,
keberhasilan pemimpin banyak tergantung dari keberhasilannya
berkomunikasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemimpin
sebagai komunikator adalah :a. Daya tarik komunikator (source
attractiveness). Artinya seorang komunikator akan mampu merubah
sikap,tingkah laku komunikan, bila komunikan merasa ada
kesamaan-kesamaan antara komunikan-komunikator;b. Kepercayaan
kepada komunikator (source credibility). Artinya, di dalam
berkomunikasi seorang komunikan akan sangat mempercayai komunikator
tersebut benar-benar menguasai masalah atau mempunyai kelebihan
keahlian dari komunikan.Selain ada faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan pemimpin, maka ada pula faktor-faktor-faktor yang
perlu di perhatikan agar pemimpin dapat berhasil dalam
berkomunikasi, yaitu :a. Kerangka referensi, di sini berarti
seorang pemimpin akan mampu berkomunikasi dengan bawahannya;b.
Situasi dan kondisi;c. Konotasi, di sini menyngkut tentang
penafsiran kata-kata yang di sampaikan dalam berkomunikasi.2)
Sebagai NegotiatorDi sini pemimpin membawakan perannya sebagai
seorang komunikan, yang mendengarkan suara-suara yang datang dari
warga masyarakatnya. Peran ini menjadi sangat penting, sebab
pemimpin akan lebih tanggap dengan keinginan,kebutuhan dari warga
masyarakatnya. Hal ini akan sangat berguna dalam penuyusunan
perencanaan pembangunan berikutnya,terutama di dalam menentukan
skala prioritas pembangunan yang akan datang.Faktor-faktor yang
perlu diperhatikan adalah :a. Ethos pemimpin, ethos ini sangat
dipengaruhi oleh sorce credibility. Artinya, kalau pemimpin
benar-benar menguasai masalah, mempunyai itikad baik dan dapat
dipercaya, maka ethosnya di mata warga masyarakat akan menjadi
naik;b. Peranan mendengarkan , walaupun pemimpin adalah seorang
komunikator, tetapi kemampuan mendengarkan dengan baik berperan
sangat penting sekali.3)Sebagai MonitorArtinya di sini seorang
pemimpin tidak hanya mampu menyampaikan atau mendengarkan saja,
tetapi juga harus mampu meneliti gejala-gejala yang ada atau yang
timbul dalam masyarakat setelah ia menyampaikan informasinya.
Gejala-gejala ini mungkin akan memberikan pengaruh pada dirinya,
pada kelompok atau organisasi yang di wakilinya. Peran ini akan
memberikan pengaruh yang baik sekali pada warga, karena masyarakat
yang di perhatiakan oleh pemimpinnya akan merasa senang dan
memberikan imbalan dengan lebih giat bekerja.Komunikasi yang di
lancarkan kepala desa memberikan pengaruh dalam meningkatkan
partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa.Tanpa komunikasi
dari Kepala Desa ,maka pesan-pesan atau informasi sulit di
bayangkan untuk samapi pada masyarakat desa.Dengan ketiga perannya
dalam berkomunikasinya, Kepala Desa akan lebih mengetahui dengan
sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan warganya. Dengan demikian,
prtisipasi dari warga masyarakat yang akan dapat lebih di harapakan
dan ditingkatkan. Karena pada hakikatnya pembangunan yang
dilaksanakan adalah kebutuhan dan milik rakyat.
32
