of 30 /30
BAB BAB VIII VIII GEOPOLITIK INDONESIA GEOPOLITIK INDONESIA WILAYAH SEBAGAI RUANG HIDUP OTONOMI DAERAH

BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Embed Size (px)

Text of BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Page 1: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

BAB VIII BAB VIII GEOPOLITIK INDONESIAGEOPOLITIK INDONESIA

WILAYAH SEBAGAI RUANG HIDUP

OTONOMI DAERAH

Page 2: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

WILAYAH WILAYAH SEBAGAI RUANG SEBAGAI RUANG

HIDUPHIDUP

Negara Sebagai Geografi

Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

Konsep Wawasan Nusantara

Page 3: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

WILAYAH SEBAGAI RUANG HIDUP

Syarat berdirinya negara adalah wilayah

Wilayah memungkinkan negara untuk berkembang dan diakui negara lain dalam kancah pergaulan internasional

Page 4: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Pemerintah dan rakyat memerlukan konsep wawasan nasional sebagai visi nasional untuk :Menjamin kelangsungan hidup, Keutuhan wilayah dan Jati diri bangsa

Wawasan, cara pandang yang paling dekat

dengan keberadaan diri yaitu kondisi lingkungan tempat kita hidup dan mengembangkan diri

Page 5: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Faktor Faktor PemPembentuk bentuk WWawasan awasan NNasional asional

Bumi atau ruang sebagai tempat hidup

Jiwa, tekad dan semangat manusianya

Lingkungan sekitarnya

Page 6: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

WAWASAN NASIONAL Cara pandang suatu bangsa yang

telah bernegara tentang diri dan lingkungannya

dalam eksistensinya yang serba terhubung dengan bangsa dan negara lain dan

dalam perkembangannya di lingkungan daerah, nasional, regional dan global

Page 7: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Negara Sebagai Negara Sebagai GeografiGeografi

GeografiGeografi,,unsur penting dalam keberadaan unsur penting dalam keberadaan negara untuk menjadi alat kekuasaan dalam negara untuk menjadi alat kekuasaan dalam mencapai tujuan negaramencapai tujuan negara. .

Teori kekuasaan yang berhubungan dengan Teori kekuasaan yang berhubungan dengan aspek geografi, tata hidup masyarakatnya aspek geografi, tata hidup masyarakatnya yang dirumuskan dalam wawasan nasional yang dirumuskan dalam wawasan nasional

1.1. Paham kekuasaan Paham kekuasaan

2. Geopolitik yang dianut suatu negara2. Geopolitik yang dianut suatu negara

Page 8: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Paham Kekuasaan Paham Kekuasaan

1. Paham Machiavelli abad ke 171. Paham Machiavelli abad ke 17  

2. Paham Kaisar Napoleon 2. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte Abad ke 18Bonaparte Abad ke 18

3. Paham Jenderal Clausewitz 3. Paham Jenderal Clausewitz Abad ke 18Abad ke 18

4. Paham Lenin Abad ke 194. Paham Lenin Abad ke 19

  

Page 9: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Teori Geopolitik

Geopolitik, kata geo atau bumi dan politik. Geopolitik, kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar atau geografi dalam menentukan alternatif atau kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi Geographical politic disingkat Geopolitik.

Page 10: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Teori-teori GeopolitikTeori-teori Geopolitik

Frederich Ratzel (1844-1904), Frederich Ratzel (1844-1904), Rudolf Kjellen (1864-1922), Rudolf Kjellen (1864-1922), Halford Mackinder (1861-1947), Halford Mackinder (1861-1947), Alfred Thayer Manan (1840-1941), Alfred Thayer Manan (1840-1941), Guilio Douhet (1869-1930), Guilio Douhet (1869-1930), Wiliam Mitchel (1878-1939), Wiliam Mitchel (1878-1939), Saversky dan JFC FullerSaversky dan JFC Fuller,,Nicholas J. Spijkman (1879-1936)Nicholas J. Spijkman (1879-1936)

Page 11: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Sebagai Geopolitik

IndonesiaIndonesia Teori Geopolitik Indonesia

Teori Daerah Batas, membagi dunia dalam empat wilayah atau area.

Pivot Area, daerah jantung kota (darat)Offshore continent land, wilayah pantai Benua Asia Eropa (laut) Oceonic Belt, wilayah pulau di luar Eropa Asia, Afrika Selatan (udara)New land, wilayah Amerika menurut Spijkman

Teori Garis Batas (Rimland) yang dinamakan Wawasan Kombinasi

Page 12: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

PAHAM GEOPOLITIK INDONESIA

Secara Geografis

Secara Historis

Page 13: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Secara Geografis

Indonesia negara kepulauan yang disebut Nusantara (nusa diantara air), sehingga disebut Benua Maritim Indonesia

Page 14: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Secara Historis Rakyat di wilayah Hindia Belanda memiliki kehendak ingin bersatu (le desir d’etre ensemble)

akibat dari jajahan Belanda. Tidak ada keinginan bangsa Indonesia untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidupnya Indonesia

mengembangkan paham geopolitik nasional

WAWASAN NUSANTARA

Page 15: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

Konsep negara kepulauan Indonesia , kedaulatan wilayah berlaku di daratan, perairan kepulauan, perairan teritorial dan ruang di atasnya

Page 16: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Zaman Kolonial BelandaZaman Kolonial Belanda

Berdasarkan Ordonansi Tahun 1939 Berdasarkan Ordonansi Tahun 1939 ((Territoriale Zee en Maritieme Kringen Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939Ordonnantie 1939) lebar laut wilayah Hindia ) lebar laut wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil diukur dari garis air Belanda adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai setiap pulau. rendah di pantai setiap pulau.

Ordonansi 1939 membagi wilayah daratan Ordonansi 1939 membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Page 17: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

DEKLARASI JUANDA DEKLARASI JUANDA Pemerintah Indonesia tanggal 13 Desember 1957

mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia Deklarasi Juanda

Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki sifat dan corak tersendiri.Bahwa menurut sejarah sejak dulu kala kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.Bahwa batas laut teritorial yang termaktub dalam Ordonansi 1939 memecah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia ke dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri

Page 18: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Tujuan Deklarasi Juanda Tujuan Deklarasi Juanda

1.1. Perwujudan bentuk wilayah Negara Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang utuh dan bulat.utuh dan bulat.

2.2. Penentuan batas-batas wilayah negara Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengn asas negara Indonesia disesuaikan dengn asas negara kepulauan (kepulauan (Archipelogic State PrincipleArchipelogic State Principle).).

3.3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI.NKRI.

  

Deklarasi Juanda dipertegas dengan:Deklarasi Juanda dipertegas dengan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 4 Tahun 1960 undang (Perpu) No. 4 Tahun 1960

tertanggal 18 Februari 1960 (Lembaran tertanggal 18 Februari 1960 (Lembaran Negara No. 22 Tahun 1960) tentang Negara No. 22 Tahun 1960) tentang

Perairan Indonesia. Sejak itu Perairan Indonesia. Sejak itu berubahlah wilayah nasional yang cara berubahlah wilayah nasional yang cara penghitungannya diukur 12 mil laut dari penghitungannya diukur 12 mil laut dari

titik pulau terluar yang saling titik pulau terluar yang saling dihubungkan sehingga merupakan satu dihubungkan sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. kesatuan wilayah yang utuh dan bulat.

Page 19: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Lanjutan Lanjutan

Deklarasi Juanda dipertegas Deklarasi Juanda dipertegas

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 4 Tahun 1960 tertanggal 18 undang (Perpu) No. 4 Tahun 1960 tertanggal 18 Februari 1960 (Lembaran Negara No. 22 Tahun Februari 1960 (Lembaran Negara No. 22 Tahun 1960) tentang Perairan Indonesia. 1960) tentang Perairan Indonesia.

Sejak itu berubahlah wilayah nasional yang cara Sejak itu berubahlah wilayah nasional yang cara penghitungannya diukur 12 mil laut dari titik penghitungannya diukur 12 mil laut dari titik pulau terluar yang saling dihubungkan sehingga pulau terluar yang saling dihubungkan sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. dan bulat.

Page 20: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

UNCLOS Hak Negara Kepulauan UNCLOS Hak Negara Kepulauan

Laut Teritorial, wilayah laut selebar 12 mil dari garis Laut Teritorial, wilayah laut selebar 12 mil dari garis pangkal dihitung waktu air surut.pangkal dihitung waktu air surut.

Laut Dalam atau Nusantara, semua jenis perairan yang Laut Dalam atau Nusantara, semua jenis perairan yang ada di darat.ada di darat.

Zone Tambahan, wilayah selebar 24 mil untuk Zone Tambahan, wilayah selebar 24 mil untuk pengawasan bea cukai, saniter dan sebagainya.pengawasan bea cukai, saniter dan sebagainya.

ZEE, batas laut tidak melebihi 200 mil laut dari garis ZEE, batas laut tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal teritorial. Negara berhak untuk berdaulat pangkal teritorial. Negara berhak untuk berdaulat ekspansi, eksplorasi dan pengelolahan sumber daya ekspansi, eksplorasi dan pengelolahan sumber daya alam di ZEE.alam di ZEE.

Landas Kontinen, dasar laut dan tanah di bawahnya.Landas Kontinen, dasar laut dan tanah di bawahnya.

Page 21: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Landas Kontinen IndonesiaLandas Kontinen Indonesia Deklarasi mengenai Landas Kontinen dikeluarkan pada tanggal 17 Deklarasi mengenai Landas Kontinen dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 1969 dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1993 tentang Februari 1969 dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1993 tentang Landas Kontinen merupakan konsep politik dan ketatanegaraanLandas Kontinen merupakan konsep politik dan ketatanegaraan

ZEE Zone Ekonomi EksklusifZEE Zone Ekonomi Eksklusif Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintahan Indonesia mengumumkan Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintahan Indonesia mengumumkan ZEE Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut ZEE Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut

wilayah Indonesiawilayah Indonesia

Kedaulatan UdaraKedaulatan Udara Pernyataan tentang wilayah udara kedaulatan Indonesia tercantum Pernyataan tentang wilayah udara kedaulatan Indonesia tercantum

dalam UU No. 20 Tahun 1982 yang diubah menjadi UU No. 1 Tahun dalam UU No. 20 Tahun 1982 yang diubah menjadi UU No. 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara 1988 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara wilayah GSO Indonesia adalah 36.000 Km. Namun sejak UU No. 3 wilayah GSO Indonesia adalah 36.000 Km. Namun sejak UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan, batas ruang udara tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan, batas ruang udara

Indonesia tidak dinyatakan secara tegas.Indonesia tidak dinyatakan secara tegas.

Page 22: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

KONSEP WAWASAN KONSEP WAWASAN NUSANTARA NUSANTARA

Wawasan nusantara memandang Wawasan nusantara memandang wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, laut dan udara di atasnya daratan, laut dan udara di atasnya sebagai ruang hidup yang satu sebagai ruang hidup yang satu atau utuhatau utuh

Page 23: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Pengertian Wawasan NusantaraPengertian Wawasan Nusantara

Secara EtimologisSecara Etimologis Wawasan, wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi.

Nusantara berasal dari kata nusa dan antara.

Nusa artinya pulau atau kesatuan pulau.

Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur

Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra. Nusantara juga dapat diartikan sebagai pengganti kata Indonesia. .

Secara TerminologisSecara TerminologisWawasan Nusantara yang diusulkan menjadi Tap MPR dibuat Lemhanas tahun 1999.

Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragaman bernilai strategis

Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Page 24: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Hakikat Wawasan

Nusantara

Keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional bangsa Indonesia dari aspek sosial budaya adalah beragam serta dari segi kewilayahan bercorak nusantara yang dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh.

Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai visi bangsa

Visi, keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan.

Visi bangsa Indonesia dengan konsep wawasan nusantara, menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh.

Kedudukan wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan RI adalah sebagai LANDASAN VISIONAL

Page 25: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Latar Belakang Konsepsi Latar Belakang Konsepsi Wawasan NusantaraWawasan Nusantara

1. Aspek historis1. Aspek historis2. Aspek geografis dan sosial 2. Aspek geografis dan sosial

budayabudaya3. Aspek geopolitik dan kepentingan 3. Aspek geopolitik dan kepentingan

nasional.nasional.

Page 26: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Perwujudan Wawasan NusantaraPerwujudan Wawasan Nusantara

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politikkesatuan politik

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomikesatuan ekonomi

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budayakesatuan sosial budaya

Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanankesatuan pertahanan keamanan

Page 27: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Unsur-unsur Wawasan Unsur-unsur Wawasan NusantaraNusantara

Tata Laku (Tata Laku (ConductConduct))Tata laku merupakan hasil Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah.dan tata laku lahiriah.Tata laku batiniah mencerminkan Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku batiniah adalah sikap, Tata laku batiniah adalah sikap, jiwa dan semangat setiap warga jiwa dan semangat setiap warga negara untuk mendukung negara untuk mendukung konsepsi wawasan nusantara.konsepsi wawasan nusantara.Tata laku lahiriah tercermin dalam Tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah adalah perilaku atau lahiriah adalah perilaku atau tindakan setiap warga negara tindakan setiap warga negara untuk mengimplementasikan untuk mengimplementasikan konsepsi wawasan nusantara.konsepsi wawasan nusantara.

Wadah (Contour) Wadah kehidupan masyarakatberbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serbanusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya

Isi (Content) Isi adalah inspirasi bangsayang berkembangdimasyarakat dan cita-citaserta tujuan nasional yangterdapat dalam PembukaanUUD 1945.

Page 28: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Tujuan dan Manfaat Wawasan Tujuan dan Manfaat Wawasan NusantaraNusantara

Manfaat Wawasan Nusantara Manfaat Wawasan Nusantara

Diterima dan diakuinya konsep wawasan Diterima dan diakuinya konsep wawasan nusantara di forum internasional. Konvensi nusantara di forum internasional. Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia sebagai Hukum Laut 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan diakui oleh dunia negara kepulauan diakui oleh dunia internasional.internasional.

Pertambahan luas wilayah teritorial Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Luas wilayah Indonesia menjadi Indonesia. Luas wilayah Indonesia menjadi 5 juta km2 sebagai satu kesatuan wilayah.5 juta km2 sebagai satu kesatuan wilayah.

Pertambahan luas wilayah sebagai ruang Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. rakyat.

Penerapan wawasan nusantara Penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang tentang menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara.keutuhan wilayah nusantara.

Wawasan nusantara menjadi salah satu Wawasan nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasionalsarana integrasi nasional

Tujuan ke dalam, menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Tujuan ke luar, terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamanaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerja sama dan saling menghormati

Page 29: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Perwujudan Wawasan Nusantara Perwujudan Wawasan Nusantara Masa ReformasiMasa Reformasi

Politik,Politik, menciptakan iklim penyelenggaraan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat, dinamis tampak pada negara yang sehat, dinamis tampak pada pemerintahan yang kuat, aspiratif, terpercaya pemerintahan yang kuat, aspiratif, terpercaya sebagai penjelmaan kedaulatansebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.rakyat.

EkonomiEkonomi, menciptakan tatanan ekonomi yang , menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil, merata serta bertanggung jawab dalam merata serta bertanggung jawab dalam pengelolahaan SDA dengan memperhatikan pengelolahaan SDA dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik dan kelestariaannya.balik dan kelestariaannya.

Page 30: BAB VIII Geopolitik Indonesia Wawasan Nusantara

Perwujudan Wawasan Nusantara Perwujudan Wawasan Nusantara Masa ReformasiMasa Reformasi

Sosial budayaSosial budaya, menciptakan sikap , menciptakan sikap batiniah dan rohaniah yang mengakui, batiniah dan rohaniah yang mengakui, menerima dan menghormati segala menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan.hidup sekaligus karunia Tuhan.

HankamHankam, menumbuh kembangkan , menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang membentuk sikap bela negara pada yang membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara. setiap warga negara.