Bab V 1 BAB - V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Berdasarkan

Bab V 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara 2013-2018

BAB - V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan.

Berkaitan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil

Bupati pada saat kampanye, maka Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara

untuk tahun 2013 – 2018, adalah :

5.1 . Visi :

Dalam rangka mewujudkan tujuan tercapainya masyarakat Padang Lawas Utara yang damai, maju,

sejahtera dan berbudaya sesuai dengan tujuan utama pemekaran Kabupaten Padang Lawas Utara

melalui pelaksanaan sistem pemerintahan yang Demokratis, Aspiratif dan akuntabel sesuai dengan

prinsip Good Governance dengan mengoptimalkan sumber daya dan dana yang tersedia.

Pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan bekerjasama dengan masyarakat maka Visi

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018 adalah :

“BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA

BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT”

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

1) Bersama, bermakna saling bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat dalam

mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah;

2) Membangun, bermakna upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus

menerus untuk menciptakan kondisi daerah yang lebih baik dan masyarakat yang sejahtera;

3) Padang Lawas Utara, bermakna wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara,

dengan penduduk yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan

yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil

pembangunan;

4) Beriman, bermakna pembangunan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai agama serta melindungi

kerukunan antar ummat beragama yang dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada

Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran dalam bekerja dan keikhlasan dalam beribadah;

5) Cerdas, bermakna terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;

6) Maju, bermakna terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih pada semua aspek, baik

ekonomi, sosial dan budaya yang didukung Sumber Daya Manusia yang sehat, intelektual dan

berdaya saing;

7) Beradat, bermakna pembangunan daerah mengedepankan pengamalan nilai-nilai luhur budaya

daerah yaitu Dalihan Na Tolu dengan semangat kekerabatan dan gotong royong.

Bab V 2


5.2 . Misi :

1) Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya

masyarakat yang maju dan sejahtera.

2) Membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan

berkompetensi tinggi;

3) Membangun dan meningkatkan infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka

pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi

ketimpangan antar wilayah.;

4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui optimalisasi pengelolaan

sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

5) Membangun ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga

kerja dan kelembagaan ekonomi produktif serta penumbuhan kesempatan kerja dan

berusaha.

6) Meningkatkan peran serta masyarakat dan partisipasi perempuan di dalam pembangunan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya

masyarakat yang maju dan sejahtera, bermakna bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan

yang baik (Good Governance) melalui pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional,

berkompetensi dan memiliki integritas, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka

arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan jumlah dan kemampuan

aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan SDM aparatur

yang professional, berkompetensi dan berintegritas, meningkatkan kemampuan dan daya saing

sumber daya manusia aparatur, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam

agar tercipta sinkronisasi, sinergitas dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi pengadaan sarana dan prasarana yang memadai

untuk peningkatan pelayanan dan kinerja pemerintah daerah, optimalisasi pelaksanaan

koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

pembangunan, pembinaan kehidupan politik masyarakat serta menjaga iklim yang kondusif

untuk pengembangan dunia usaha dalam rangka mewujudkan masyarakat Padang Lawas Utara

yang maju dan sejahtera;

2. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, religius, berkompetensi tinggi dan

berdaya saing, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Padang Lawas Utara

yang mandiri, sehat, cerdas, berkompetensi tinggi dan berdaya saing, serta memiliki integritas

dalam berbangsa dan bernegara, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Esa

(Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK), maka arah kebijakan pembangunan kedepan

difokuskan pada peningkatan kehidupan keagamaan untuk menciptakan suasana kehidupan

intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama,

meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat,

pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas dan

keterjangkauan pendidikan, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,

peningkatan kualitas dan kualifikasi tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga

pendidik khususnya yang bertugas di desa-desa terpencil, peningkatan manajemen pelayanan

pendidikan, meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan umum dan kejuruan yang lebih

professional, peningkatan kerjasama dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu, teknologi,

peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan,

peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan terutama yang bertugas di desa-desa

terpencil/tertinggal, optimalisasi manajemen pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi

tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, murah, adil dan

terjangkau, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan preventif melalui

perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah dan lingkungan sekitar, meningkatkan

Bab V 3


pembinaan, keterampilan serta penyaluran bakat olah raga dan seni budaya generasi muda,

untuk terciptanya manusia yang sehat jasmani dan rohani, berkarakter dan menjunjung tinggi

adat dan budaya;

3. Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah, dalam

rangka pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi

ketimpangan antar wilayah, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan

meningkatkan kesejehteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah

kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana

penunjang kegiatan ekonomi (jalan/jembatan, transportasi, perhubungan, sumber daya air

(irigasi dan air baku), ketenagalistrikan, telekomunikasi dan informatika, menggalang kerjasama

antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam pengembangan sarana dan

prasarana pendukung pengembangan wilayah, peningkatan pelayanan masyarakat melalui

penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, rehabilitasi bagi rumah tidak layak huni serta

pembangunan rumah bagi penduduk berpendapatan rendah;

4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui optimalisasi pengelolaan

sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bermakna bahwa untuk

menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan

pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan

memperhatikan daya dukung dan lingkungan hidup, peningkatan produksi dan produktifitas

pertanian tanamanan pangan untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan pendapatan

masyarakat petani, antara lain melalui pemanfataan teknologi tepat guna (TTG), pengembangan

dan peningkatan produksi peternakan peternak, peningkatan kerjasama yang saling

menguntungkan antara masyarakat dengan pengusaha dalam pengembangan ekonomi

(integrasi perkebunan dan peternakan), pengembangan perikanan budidaya, peningkatan

produksi tanaman perkebunan, pelestarian kawasan hutan dan penanganan lahan kritis,

pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan lahan tidur dalam rangka peningkatan

pendapatan masyarakat sekitar hutan.

5. Membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya alam melalui peningkatan

kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan kelembagaan, bermakna bahwa untuk

penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan maka arah kebijakan

pembangunan kedepan diarahkan kepada meningkatkan penanaman modal dengan

peningkatan promosi potensi pengembangan industri pengolahan bahan baku hasil-hasil

pertanian, perkebunan dan pertambangan, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja

melalui penciptaan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan keahlian dan

keterampilan tenaga kerja secara intensif dan berkesinambungan, optimalisasi pemberian

diklat teknis kepada angkatan kerja agar dapat bersaing memasuki lapangan kerja,

pengembangan koperasi dan UMKM, optimalisasi pemanfaatan teknologi pengelolaan usaha

ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri

kecil/menengah, pengembangan sentra-sentra perdagangan, dan pengembangan pariwisata;

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta serta pengarusutamaan gender dalam

pembangunan, bermakna bahwa untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan

peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan

wanita untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, penanganan keluarga berencana dan

perlindungan anak.

Bab V 4


5.3 . Tujuan dan Sasaran

5.3.1. Tujuan :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan

Clean Government) yang demokratis dan berlandaskan hukum;

2. Menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, religius, bermoral, beretika, berbudaya

dan berkompetensi tinggi;

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berwawasan

lingkungan serta pengurangan ketimpangan antar wilayah;

4. Mewujudkan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan;

5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;

6. Mewujudkan peran serta masyarakat dan partisipasi perempuan di dalam

pembangunan

5.3.2. Sasaran :

1. Terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih, demokratis berlandaskan

hukum;

2. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat

4. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, sehat, religius, bermoral, beretika,

berbudaya dan berdaya saing;

5. Terwujudnya infrastruktur pendukung ekonomi, sosial dan pengembangan wilayah;

6. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkeadilan;

7. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;

8. Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dan partisipasi perempuan di dalam

pembangunan

Hubungan hirarki antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembanguan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Bab V 5


Tabel 5.1.

HUBUNGAN HIRARKI ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

VISI : BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

KONDISI

AWAL

(2013)

KONDISI

AKHIR

(2018)

Misi - I :

1. Mewujudkan tata

pemerintahan yang

demokratis, aspiratif

dan akuntabel demi

tercapainya

masyarakat maju dan

sejahtera

1. Menciptakan tata

kelola pemerintahan

yang baik dan bersih

(Good Governance

dan Clean

Government) yang

demokratis dan

berlandaskan hukum

1.Terwujudnya tata

kepemerintahan yang

baik dan bersih,

demokratis

berlandaskan hukum

A. Hukum dan Pemerintahan

1. Opini BPK terhadap

laporan keuangan

daerah

WDP WTP

2. Nilai Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah

Daerah

CC B

3. Meningkatnya

tranparansi

penyelenggaran

pemerintahan daerah

dilihat dari jumlah SKPD

yang membentuk unit

pengelola keterbukaan

informasi (PPID)

0 % 60 %

4. Peningkatan Good

Governance melalui

implementasi e-

Government (Sistem

Aplikasi)

- e-Office, 0 1

- e-Planning, 0 1

- e-Budgeting, 0 1

- e-Procurement 0 1

Bab V 6




(IKU)

KONDISI

AWAL

(2013)

KONDISI

AKHIR

(2018)

- e-Performance 0 1

5. Penetapan APBD dan

Perubahan APBD tepat

waktu

Belum Tepat

Waktu

Tepat Waktu

6. Persentase SKPD

menerapkan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

Belum Tepat

Waktu

Tepat Waktu

B. Perencanaan

Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RPJMD

yg telah ditetapkan dgn

PERDA/PERKADA (Jlh

dokumen)

0 1

2. Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD yg

telah ditetapkan dgn

PERKADA (Jlh dokumen)

1 5

3. Penjabaran Program

RPJMD kedalam RKPD

(% tase)

60 100

2. Terwujudnya

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

C . Pendidikan dan Pelatihan

1. Jumlah PNS mendapat

pendidikan formal dan

non formal dalam

bentuk bantuan tugas

5 30

Bab V 7




(IKU)

KONDISI

AWAL

(2013)

KONDISI

AKHIR

(2018)

belajar dan ikatan dinas

(orang)

2. Jumlah PNS peserta Diklat

PIM II, III dan IV (Orang) 6 76

3. Terwujudnya

keamanan dan

ketertiban

masyarakat

D. Kesatuan Bangsa, Politik ,

Ketertiban dan Keamanan

Masyarakat

1. Jumlah kegiatan

pembinaan politik

daerah (kali)

4 14

2. Cakupan patroli petugas

Satpol PP

0 48

Misi – II :

2. Membangun sumber

daya manusia yang

sehat jasmani dan

rohani, religius,

memiliki integritas dan

berkompetensi tinggi

2. Menciptakan

masyarakat yang

sehat, cerdas, religius,

bermoral, beretika,

berbudaya dan

berkompetensi tinggi

4. Terwujudnya

masyarakat yang

sehat, cerdas, sehat,

religius, bermoral,

beretika, berbudaya

dan berdaya saing

A. Indeks Pendidikan :

1. Lama Usia Sekolah

(tahun)

8.97 9,0

2. Angka Buta Huruf (%) 99.37 99.46

3. APK PAUD Non Formal

(%)

4. APM SD/MI (%) 98.32 98.95

5. APK SD/MI (%) 115.13 116

6. APK SMP/MTs (%) 94.58 95.40

7. APM SMP/MTs (%) 70.81 80

8. Angka Kelulusan

SD/MI (%) 90 100

Bab V 8




(IKU)

KONDISI

AWAL

(2013)

KONDISI

AKHIR

(2018)

9. Guru SD/ SDLB

Berkualifikasi

Akademik S1/ D4 (%)

1586 1599

10. Guru SMP/ SMPLB

Berkualifikasi

Akademik S1/ D4 (%)

1586 565

11. Guru SMA/SMK

Berkualifikasi

Akademik S1/ D4 (%)

478 499

B. Indeks Kesehatan :

1. Angka kematian bayi

(AKB)/1000 KH 68 50

2. Angka kematian ibu

(AKI)/100.000 KH 6 0

3. Prevalensi gizi buruk

dan kurang (%) 77 30

4. Usia harapan hidup

(UHH) (Tahun) 66.73 67

C. Keagamaaan

1. Jumlah sarana

peribadatan 765 768

2. Jumlah kegiatan resmi

keagamaan tingkat

Kabupaten

4 20

Bab V 9




(IKU)

KONDISI

AWAL

(2013)

KONDISI

AKHIR

(2018)

C. Seni dan Budaya

1. Jumlah Gedung

Kesenian dibangun 0 1

2. Jumlah Kegiatan Seni

dan Budaya tingkat

kabupaten (Kali/Tahun)

1 2

D. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Sarana olahraga

dibangun 0 1

2. Jumlah kegiatan

Olahraga tingkat Kab

(Kali/Tahun)

0 1

Misi – III :

3. Membangun dan

meningkatkan

infrastruktur dan

pengembangan

wilayah dalam rangka

pemenuhan

kebutuhan dasar,

meningkatkan taraf

hidup masyarakat

serta mengurangi

ketimpangan antar

wilaya

3. Mewujudkan

pembangunan

infrastruktur ekonomi

dan sosial yang

berwawasan

lingkungan serta

pengurangan

ketimpangan antar

wilayah

5. Terwujudnya

infrastruktur

pendukung ekonomi,

sosial dan

pengembangan

wilayah

A. Pekerjaaan Umum

1. Proporsi panjang

jaringan jalan

Kabupaten dalam

kondisi mantap (%)

27,93 75,64

2. Jaringan Irigasi

kabupaten berfungsi

optimal (%)

36,32 80,32

3. Panjang jalan

menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dalam

wilayah kabupaten

(km/Tahun)

10 10

Bab V 10




(IKU)

KONDISI

AWAL

(2013)

KONDISI

AKHIR

(2018)

4. Panjang jalan setapak

untuk pendukung

ekonomi pedesaan (km)

15 70

B. Perhubungan dan

Telekomunikasi

1. Jumlah Terminal Bus 0 2

2. Jumlah pemasangan

Rambu-rambu

5 60

C. Energi Listrik

1. Pembangunan

Pembangkit Listrik

Tenaga Mini Hydro

(PLTMH)

0 4

2. rumah tangga yang

menggunakan listrik 26.765 31.765

3. Jumlah Pembangkit

Listrik Tenaga Surya

Tersebar yang

diadakan

0 20

D. Perumahan/Permukiman

dan Sanitasi Lingkungan

1. Kawasan Kumuh di

perkotaan (%)

35 15

2. Cakupan layanan

rumah layak huni yang

terjangkau (%)

24 50

Bab V 11




(IKU)

KONDISI

AWAL

(2013)

KONDISI

AKHIR

(2018)

3. Cakupan layanan air

minum perpipaan (%)

20 60

4. Jaringan drainase

dengan kondisi baik (m)

100 20.000

E. Sarana dan Prasarana

Pemerintahan

1. Jumlah Gedung

Pemerintah yang telah

terbangun

17 38

F. Penataan Ruang dan

Pengembagan Wilayah

1. Luas RTH perkotaan (%) 20 60

2. Regulasi daerah

terhadap perencanaan

dan pengendalian

penataaan ruang

(perda/perbup)

0 2

3. Tersusunnya Rencana

Detail Tata Ruang

(RDTR) pada kawasan

strategis (Dok)

0 5

G. Lingkungan Hidup

1. Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan

25 35

Bab V 12




(IKU)

KONDISI

AWAL

(2013)

KONDISI

AKHIR

(2018)

administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

2. Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

0 80

3. Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

0 80

4. Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

0 30

Bab V 13




(IKU)

KONDISI

AWAL

(2013)

KONDISI

AKHIR

(2018)

Misi - IV

4. Membangun dan

mengembangkan

ekonomi daerah

melalui optimalisasi

pengelolaan

sumberdaya alam

lestari berkelanjutan

dan berwawasan

lingkungan

4. Mewujudkan

peningkatan

pendapatan ekonomi

masyarakat yang

berkeadilan

6. Terwujudnya

peningkatan

kesejahteraan

ekonomi masyarakat

yang berkeadilan

A. Makro Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan

Ekonomi (%)

6,13 6,67

2. PDRB ADHB (Milyar

Rupiah) 2.487,9 3.817,3

3. DRB ADHK (Milyar

Rupiah) 945,1 1.208,8

4. PDRB/Kapita (ADHB)

(Rp. Juta)

10,29 14,15

5. Nilai Investasi (PMTB)

(Rp. Milyar)

7.233 9.733

6. ICOR 3,62 3,38

7. Nilai Tukar Petani (NTP)

8. Daya Serap Tenaga

Kerja (Orang)

40 200

9. Rasio Ketergantungan 52,130 52,574

B Daya Saing

- Lama Perijinan (hari) 90 14

- IPM 73,96 73,96

C. Ketahanan Pangan

1. Produksi tanaman

pangan :

- Beras (ton) 90.890 115.890

- Jagung (ton) 200 400

- Kedele (ton) 0 100

- Daging sapi (ton) 200 600

Bab V 14




(IKU)

KONDISI

AWAL

(2013)

KONDISI

AKHIR

(2018)

2. Angka Kecukupan

Energi (Kalori/Protein) :

- Karbohidrat

(Kalori/Kap/Hari)

2120 2.400

- Protein

(Gram/kap/hari)

53 65

3. Jumlah Desa Rawan

Pangan tertangani

17 30

4. Pola Pangan Harapan 73 90

Misi – V :

5. Membangun ekonomi

kerakyatan melalui

peningkatan kualitas

dan kompetensi

tenaga kerja dan

kelembagaan ekonomi

produktif serta

penumbuhan

kesempatan kerja dan

berusaha

5. Mewujudkan

peningkatan

kesejahteraan sosial

masyarakat

7. Terwujudnya

peningkatan

kesejahteraan sosial

masyarakat

A. Makro sosial

- Kemiskinan (%) 21,21 16,25

- Pengangguran (%) 3.91 3.66

- Rasio penduduk yang

bekerja

0.96 0.99

- Penciptaan Wirausahawan

baru (orang)

30 150

Bab V 15




(IKU)

KONDISI

AWAL

(2013)

KONDISI

AKHIR

(2018)

6. Meningkatkan peran

serta masyarakat dan

partisipasi perempuan

di dalam

pembangunan

6. Mewujudkan peran

serta masyarakat dan

partisipasi perempuan

di dalam

pembangunan

8. Terwujudnya

peningkatan peran

serta masyarakat

dan partisipasi

perempuan di dalam

pembangunan

A. Partisipasi masyarakat

umum dan swasta dalam

pembangunan

1. Partisipasi masyarakat

dalam perumusan

kebijakan publik dilihat

dari (%) kehadiran

dalam pelaksanaan

Musrenbang)

100 100

B. Peran Perempuan

1. Persentase partisipasi

perempuan di lembaga

pemerintah

55,78 58,93

2. Partisipasi angkatan

kerja perempuan

43,61 50,21

Documents

Bab V 1 BAB - V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Berdasarkan