BAB IX

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

RKP 2012 II.9-1

BAB IX WILAYAH DAN TATA RUANG

9.1. Kondisi Umum

Secara nasional, pembangunan daerah di tahun 2012 masih dihadapkan pada permasalahan utama yaitu masih tingginya kesenjangan antarwilayah, yaitu antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali, antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara pusat-pusat pertumbuhan utama dan antara kota-kota besar dan metropolitan dengan wilayah perdesaan. Kesenjangan yang dimaksud terutama kesenjangan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Masih cukup besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dan belum optimalnya pembangunan di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau terluar, dan perdesaan di satu sisi, serta masih lebih besarnya akumulasi investasi di wilayah-wilayah Jawa-Bali dan sebagian Sumatera, menggambarkan besarnya kesenjangan tersebut. Pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam dan sosial budaya yang melimpah belum optimal dilakukan, sementara upaya pengembangan kawasan-kawasan strategis yang dapat menyebarkan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya dan pembangunan ekonomi lokal dan daerah belum memberikan peran yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Upaya-upaya penguatan terhadap sinkronisasi dan sinergi antarsektor, antarpelaku, dan antara pusat dan daerah perlu dilakukan untuk mencapai sasaran pengurangan kesenjangan antarwilayah tersebut.

Dalam upaya mengoptimalkan pengembangan sumber daya untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian, prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan dan tata ruang yang dilakukan pada tahun 2012 adalah pengembangan wilayah yang terfokus pada kawasan-kawasan strategis yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk kawasan metropolitan terutama di luar Jawa dan Bali untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah sekitarnya, yang memiliki daya saing nasional dan global sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam rangka mendukung hal-hal tersebut di atas, pemerintah menetapkan dan merencanakan pembangunan terhadap 6 (enam) koridor ekonomi yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan percepatan pembangunan dan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan regional dan sektoral ke dalam pembangunan.

Sementara itu, upaya pengurangan kesenjangan juga difokuskan pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan keberdayaan masyarakat melalui percepatan dan perluasan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau terluar, perdesaan, dan kawasan-kawasan rawan bencana agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah tersebut akan diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan laut di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Oleh

II.9-2 RKP 2012

karena itu penyediaan data dan informasi tentang potensi daerah berdasarkan survai dan pemetaan yang akurat akan dilakukan dengan lebih optimal, dan dikembangkan menjadi basis bagi penyusunan Rencana Tata Ruang di daerah. Rencana Tata Ruang yang konsisten dan tergambarkan dalam tahapan-tahapan pembangunannya, akan merupakan acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor dan bidang. Konflik antarsektor dan antardaerah mengenai pemanfaatan ruang diminimalisasi, didukung dengan keserasian pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta penatagunaan tanah.

Peran aktif pemerintahan daerah menjadi kunci dalam pembangunan daerah. Oleh karenanya, pada tahun 2012 pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah perlu dilaksanakan dengan lebih konsisten melalui penataan pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas kemampuan keuangan daerah.

RKP 2012 II.9-3

Pembangunan Daerah Tertinggal

Pengelolaan Pertanahan

Peningkatan koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional

Peningkatan kualitas dan kuantitas data dan informasi spasial

Peningkatan ketersediaan regulasi lengkap dan komprehensif

Penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat undang-undang penataan ruang

Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang Sinkronisasi program pembangunan sesuai

dengan rencana tata ruang Pengendalian pemanfaatan ruang Penyiapan kebijakan pembangunan perkotaan, Penguatan kelembagaan dan kerjasama

antarkota Peningkatan penanganan polusi lingkungan dan

mitigasi bencana dalam pengelolaan perkotaan Penyediakan pelayanan publik untuk

peningkatan daya saing pada tingkat internasional di kota-kota metropolitan dan besar dan penyediaan sarana dan prasarana, terutama sistem transportasi perkotaan dan infrastruktur jalan.

Peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan melalui peningkatan keterkaitan dengan kawasan agropolitan dan minapolitan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional.

Penyediaan pelayanan publik untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal,

Peningkatan pemenuhan pangan masyarakat desa.

Peningkatan daya saing ekonomi perdesaan, kualitas dan ketersediaan sarana prasarana perdesaan, serta penataan ruang perdesaan

Pengembangan fungsi kelembagaan perdesaan, tata kelola kepemerintahan desa, penguatan modal sosial dan budaya masyarakat perdesaan, peningkatan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan

Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan dan berwawasan mitigasi bencana

Peningkatan tata kelola ekonomi daerah, Peningkatan kapasitas SDM dan fasilitasi

pengembangan ekonomi daerah Peningkatan kerjasama dalam pengembangan

ekonomi lokal dan daerah Peningkatan akses terhadap sarana dan

prasarana ekonomi daerah Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal Pengurangan Resiko Bencana Pengembangan Kawasan Perbatasan Peningkatan penyediaan peta pertanahan Penertiban tanah terindikasi terlantar Penataan pembagian urusan pemerintahan antar

tingkat pemerintahan Penataan daerah otonom baru Peningkatan kapasitas daerah otonom baru Peningkatan kerjasama daerah Pengawasan dan evaluasi kinerja Pemerintah

Daerah Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah

Daerah dan DPRD Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah

Daerah dan anggota DPRD Peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah

Daerah

Pembangunan Data dan Informasi Spasial

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pembangunan Perkotaan

Pembangunan Perdesaan

Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah

Efektivitas dalam Pemanfaatan Data dan Informasi

Berkurangnya Konflik Pemanfaatan Ruang

1. Terkendalinya pembangunan Kota Metropolitan dan Besar

2. Terpenuhinya standar pelayanan kota menengah dan kecil

1. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar minimal desa

2. Meningkatnya kapasitas masyarakat, aparat desa

Meningkatnya Keterkaitan Kota-Desa

BERKURANGNYA KESENJANGAN

ANTAR DAERAH, ANTARA DESA-

KOTA

Prioritas Bidang Dampak Sasaran Fokus Prioritas

Pengembangan Kawasan Perbatasan

Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas

Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah

Tata Kelola dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Berkembangnya kawasan perbatasan

1. Pelaksanaan kewenangan

2. Koordiinasi pusat-daerah

Peningkatan pelayanan publik daerah

Menurunnya konflik dalam pemanfaatan tanah dan mempercepat pembangunan infrastruktur

Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana

Pengembangan Kawasan Strategis

Berkurangnya risiko bencana

Berkurangnya jumlah daerah tertinggal

Percepatan pembangunan pusat2 pertumbuhan nasional

GAMBAR 9.1 ALUR BERPIKIR PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

Basis Analisis Survey dan

pemetaan nasional

Perencanaan Dasar Penyelengg

araan penataan ruang

Elemen Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Pembangu

nan perkotaan

Pembangunan perdesaan

Pengembangan kawasan strategis (Kapet, KPBPB dan KEK)

Pengembangan kawasan perbatasan

Pembangunan daerah tertinggal

Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana

Reforma agraria

Proses Pelaksanaan Desentralis

asi dan otonomi daerah

II.9-4 RKP 2012

9.1.1. Data dan Informasi Spasial

Data dan informasi spasial berperan penting sebagai basis analisis dalam perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi dimaksud adalah baik yang mencakup data dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images), termasuk di dalamnya data dan informasi spasial.

Saat ini, hampir semua lembaga ba