BAB IV Ririn

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata

Kementerian Pariwisata adalah kementerian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pariwisata mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Pariwisata

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan

industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara,

pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan

kelembagaan kepariwisataan;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan

destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata

mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan

pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik

wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan

pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata,

pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan

pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan

kepariwisataan;

e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata;

f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Pariwisata; dan

g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Sedangkan Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata berada di bawah

Sekretariat Kementerian - Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi

Kementerian Pariwisata. Bagian Kepegawaian terdiri atas Sub Bagian

Perencanaan dan Pengembangan, Sub Bagian Mutasi Kepegawaian, dan Sub

Bagian Administrasi Kepegawaian.

2. Lokasi Kantor Kementerian Pariwisata

Kantor Kementerian Pariwisata berada di Gedung Sapta Pesona Jalan

Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta Pusat 10110 Ph: (021) 3838899.

3. Tugas Pokok Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, dipandang

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata.

Adapun bagan struktur organisasi Kementerian Pariwisata sebagaimana

dimaksud adalah sebagai berikut:

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015

Bagan struktur organisasi Sekretariat Kementerian di Kementerian Pariwisata

adalah sebagai berikut:

Gambar 2

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN


Sedangkan bagan struktur organisasi Biro Umum, Kepegawaian dan

Organisasi Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut:

Gambar 3

STRUKTUR ORGANISASI

BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

KEMENTERIAN PARIWISATA


Bagian Kepegawaian sebagaimana terlihat dalam bagan struktur organisasi di

atas berada di bawah Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi Kementerian

Pariwisata. Sedangkan Biro Umum, Kepegawaian dan Organisasi Kementerian

Pariwisata berada di bawah Sekretariat Kementerian. Berdasarkan Peraturan

Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015, Bagian Kepegawaian mempunyai tugas

pokok: “melaksanakan urusan perencanaan dan pengembangan kepegawaian,

urusan mutasi kepegawaian, dan administrasi kepegawaian di lingkungan

Kementerian.”

4. Fungsi Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok Bagian Kepegawaian

sebagaimana telah disebutkan, menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6

Tahun 2015, Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan urusan perencanaan dan pengembangan kepegawaian;

b. penyiapan bahan urusan mutasi kepegawaian;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian.

5. Susunan Organisasi Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, disebutkan bahwa susunan

organisasi Bagian Kepegawaian terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;

2. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian;

3. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan rencana formasi, pengadaan, pengembangan, urusan disiplin dan

kesejahteraan pegawai serta penyiapan bahan kebijakan bidang kepegawaian.

Sub Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan mutasi,

kepangkatan dan pengelolaan sistem informasi pegawai, peninjauan masa kerja,

kenaikan gaji berkala, serta perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai.

Sub Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan urusan dokumentasi, pengembangan sistem dan pengelolaan

sistem informasi manajemen kepegawaian, penyusunan daftar urutan kepangkatan

pegawai, pengurusan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), kartu pegawai, kartu

istri/kartu suami, cuti pegawai, dan dokumentasi sasaran kinerja pegawai serta

urusan kepegawaian Kementerian dan urusan tata usaha Biro.

6. Pegawai Di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata

Jumlah pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata sampai

dengan Desember 2015 adalah sebanyak 27 pegawai dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 1

DATA PNS DAN TENAGA HONORER

BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

No

. Bagian/UnitJumlah

PNSJumlah Tenaga

Honorer

Jumla

h

1. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga

79 37 116

2. Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan

24 12 36

3. Bagian Kepegawaian 24 3 27

4. Bagian Organisasi 12 2 14

Jumlah 139 54 193

Sumber: Data yang diolah.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah PNS di Bagian

Kepegawaian sebanyak 24 PNS dan 3 tenaga honorer. Jadi, total keseluruhan

pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata berjumlah 27 orang

pegawai.

B. Analisis Data

1. Penerapan Pengawasan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai

di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata

Pengawasan terhadap pegawai merupakan suatu hal penting yang harus

dilakukan. Pengawasan tersebut bukan hanya pencapaian kerja sesuai dengan

tujuan yang telah direncanakan yang dilakukan pegawainya saja, namun juga

meliputi proses pelaksanaan tugas/pekerjaan dalam usaha pencapaian

keberhasilan kerja. Misalnya kedisiplinan kerja, loyalitas/kesetiaan, dan

pengabdian.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan dengan baik, maka akan

diketahui sejauh mana pelaksanaan tugas dari tiap-tiap pegawai sesuai dengan

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya serta akan membantu pimpinan

untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam

usaha pencapaian tujuan. Pengawasan juga untuk mengevaluasi apakah

pencapaian kerja dari pegawai ada hambatan atau kegagalan. Jika ada hambatan

dapat diketahui usaha untuk mengatasinya, ada usaha untuk perbaikan sehingga

dapat diperoleh hasil yang lebih stabil agar tidak mengalami penurunan

produktivitas kerja.

Adapun penerapan pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai

di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Bagian Kepegawaian

Pengawasan yang dilakukan dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai di

Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata secara keseluruhan dilakukan

oleh Kepala Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata. Tetapi dalam

pelaksanaannya, pengawasan terhadap pegawai di tiap-tiap sub bagian

dilakukan oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) sebagai atasan langsung dari tiap

pegawai. Pengawasan lebih bersifat tidak langsung karena keterbatasan

pimpinan yang tidak hanya mengawasi aktivitas di kantor saja namun

terkadang menjalankan tugas kedinasan. Tanggung jawab pelaksanaan

pengawasan dari tiap Kasubag terhadap pegawai tetap berada di tangan Kepala

Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Kepegawaian pada

wawancara tanggal 28 Januari 2016 sebagai berikut:

“Pengawasan disini yang bertanggung jawab adalah saya sebagai Kepala

Bagian. Saya melakukan pengawasan melalui Kasubag-kasubag. Kemudian

secara langsung kasubag-kasubag ini mengawasi pegawai-pegawainya setiap

hari.”

Kasubag Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian juga

mengungkapkan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengawasan terhadap pegawai di Bagian Kepegawaian

Kementerian Pariwisata disini dilakukan oleh atasan langsung, mbak. Pak Agus

sebagai atasan tertinggi di Bagian Kepegawaian ini mengawasi Kasubag-

kasubagnya. Ya saya sebagai Kasubag diawasi oleh Pak Agus. Saya sebagai

Kasubag tidak hanya diawasi, tapi juga mengawasi pegawai-pegawai yang ada

di bawah saya. Dengan begitu saya bisa menilai dia kerjaannya bagus atau gak.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Staff Pelaksana V pada wawancara

tanggal 7 Februari 2016:

“Di Bagian Kepegawaian yang bertanggung jawab atas pengawasan adalah

Kepala Bagiannya, yaitu Pak Agus. Dia bertanggung jawab atas pegawai-

pegawai yang ada di bawahnya. Kalau dibawah Pak Agus ada Pak Adi kan,

Eselon IV nya, dibawah Pak Adi terus saya. Kebetulan saya yang memang

merekap data setiap bulan pegawai-pegawai itu.”

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa Kepala Bagian Kepegawaian

yang bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan pegawai. Kepala Bagian

mengawasi Kasubag. Kemudian sebagai atasan langsung dari pegawai-pegawai

di tiap sub bagiannya, para Kasubag ini mengawasi pegawai yang ada di

bawahnya setiap hari. Dari masuk kerja sampai waktu jam kerja habis. Bukan

hanya hasil kerjanya saja yang dinilai, tetapi perlu adanya pengawasan untuk

memonitor dan mengetahui pelaksanaan kerja, apakah sudah sesuai dengan

deskripsi kerjanya atau tidak.

b. Pengawasan dilakukan secara bertahap

Pengawasan yang dilakukan di Bagian Kepegawaian Kementerian

Pariwisata dilakukan secara bertahap. Misalnya, staff pelaksana di salah satu

sub bagian diberi tugas oleh Kasubag. Kemudian staff tersebut mengerjakan

pekerjaan yang sudah diberikan oleh Kasubag sebagai atasannya. Apabila

pekerjaannya sudah selesai, maka staff tersebut akan menyerahkan hasil

pekerjaannya kepada Kasubag untuk diperiksa, apakah pekerjaannya sudah

benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Selanjutnya apabila pekerjaan

tersebut sudah benar, maka akan diserahkan ke Kepala Bagian Kepegawaian.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Staff Pelaksana V pada wawancara


“Itu yang mengawasi langsung adalah atasannya langsung. Seperti contoh,

dalam hal pekerjaan misalnya. Yang mengawasi saya adalah Pak Adi sebagai

Kasubag, lalu yang mengawasi Pak Adi adalah Pak Agus sebagai Kabagnya.

Yang mengawasi Pak Agus adalah Pak Suhairi Usman sebagai Kepala Biro-nya.

Yang mengawasi Pak Suhairi Usman adalah Sekjennya, yang mengawasi

Sekjen adalah Menterinya. Kemudian yang mengawasi Menteri adalah

Presiden. Jadi pengawasannya bertahap.”

c. Pengawasan dilihat dari absensi pegawai

Pengawasan yang dilakukan di Bagian Kepegawaian Kementerian

Pariwisata salah satunya dilakukan dengan cara melihat dari absensi finger print

pegawai. Finger print adalah mesin absensi yang menggunakan metode

pendeteksian melalui sidik jari pegawai untuk mendata daftar kehadiran

pegawai.

Seperti yang diungkapkan Staff Pelaksana III pada wawancara tanggal 28

Januari 2016 adalah sebagai berikut:

“Kalau dari segi pengawasannya, secara preventif kita buat aturan-aturan terkait

itu ya. Misalnya, contoh untuk disiplin waktu aja, disiplin kerja kan. Ya

sekarang kan udah harus pakai absen jari, terus juga ada potongan kalau

memang terlambat lewat setengah 8 udah ada hitung-hitungannya, udah ada

potongan-potongannya, berapa dipotongnya, udah mulai diterapkan. Makanya

kalau dari segi kedisiplinan untuk itu sudah sangat berjalan disini.”

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Kasubag Perencanaan dan

Pengembangan Kepegawaian:

“Jadi ukuran kita selama ini memang.. kalau soal disiplin itu kan masih kita

kaitkan dengan jam kerja dan kerjaannya kan sudah pakai mesin elektronik tuh

yang mbak sudah tau di di depan itu (finger print). Itu kan punya aturan, jadi

misalnya kalau dia datangnya lewat dari setengah 8, intensifnya kita kurangi.”

(wawancara 28 Januari 2016).

Senada dengan yang diungkapkan Staff Pelaksana V pada wawancara 7

Februari 2016:

“Kalau absen ya, pengawasan kan salah satunya dari absen. Dari absen itu kita

setiap bulan di rekap, dari setiap bulan di rekap itu ketahuan siapa yang bolos,

siapa yang izin, siapa yang sakit, siapa yang cuti, siapa yang pendidikan. Itu

kebetulan yang mengerjakan saya langsung.”

Mengenai pengawasan yang dilihat dari absensi pegawai, Staff Pelaksana V

mengungkapkan lagi sebagai berikut:

“Pada dasarnya kita untuk pengawasan pegawai melanggar atau gak melanggar

dari segi disiplin masuk kerja ya dari finger scan, itu ketahuan persis. Karena

kenapa, itu gak bisa diwakilkan. Kan begitu. Dan misalnya orangnya sudah

finger scan, tapi gak kerja, misalnya. Keluyuran atau main game terus. Itu yang

ngawasin atasannya langsung.”

Dari pendapat diatas dikemukakan bahwa finger print digunakan untuk

mengawasi kehadiran pegawai setiap harinya. Hasil absensi finger print ini

kemudian akan di rekap setiap bulan untuk mengetahui data kehadiran pegawai.

Jika ada pegawai yang terlambat datang ke kantor ataupun tidak masuk tanpa

keterangan yang jelas, maka tunjangan pegawai tersebut akan dipotong.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Relatif Rendahnya Disiplin Kerja

Pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata

a. Gambaran Disiplin Pegawai di Bagian Kepegawaian

Kedisiplinan aparatur pemerintah dalam aspek jam kerja di Bagian

Kepegawaian Kementerian Pariwisata sudah cukup baik. Mereka datang

tepat waktu dan pulang pun sesuai dengan jam kerja. Jika ada pekerjaan

yang perlu diselesaikan dengan segera, mereka sering overtime atau

melewati batas jam kerja.

Sesuai dengan yang diungkapkan Kasubag Perencanaan dan

Pengembangan Kepegawaian pada wawancara tanggal 28 Januari 2016:

”Secara umum sih mereka udah ngikutin aturan yang udah kita terapkan

selama ini, kan kita ada jam kantor itu kan, yang sesuai surat edaran Menteri

itu. Kita ngikutin aturan itu. Jadi selama ini memang untuk jam masuk

kantor secara umum kita tepat waktu, pulangnya pun juga tepat waktu.

Walaupun kalau ada kerjaan-kerjaan yang memang perlu fokus yang lebih

lagi, perlu tambahan kerja, nah kita biasanya pulangnya gak tepat waktu,

kita selesaikan sampai malam.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Staff Pelaksana III pada wawancara

tanggal 28 Januari 2016:

“Kalau di Bagian Kepegawaiannya karena kita juga harus jadi contoh kan ya

buat bagian yang lain, alhamdulillah semuanya sih untuk masalah

kedisiplinan waktu kerja bagus, malah kadang overtime. Sering banget disini

dibanding di bagian lain.”

Staff Pelaksana IV juga mengungkapkan hal yang sama pada wawancara


“Kalau pulangnya kita malah lebih malam dari jam kerja. Jam pulang kan

jam 4. Kita pulangnya malem terus, jadi lebih lama dari jam kerja karena

kan kerjaannya banyak mbak, kita malah sore tuh baru rapat.”

Meskipun dalam hal jam kerja mereka sudah disiplin, namun pada saat

penulis melakukan observasi langsung di Bagian Kepegawaian Kementerian

Pariwisata, ada beberapa pegawai yang masih melakukan pelanggaran

disiplin seperti mengobrol dan tidur saat jam kerja.

Hal ini dibenarkan oleh Staff Pelaksana V saat wawancara pada tanggal

7 Februari 2016:

“Betul, itu kadang-kadang ya seperti itu. Namanya orang. Tidak seperti

swasta ya, memang begitu adanya. Pas jam kerja, pas gak ada kerjaan,

kosong betul, yaa.. ngobrol, yaa.. ngantuk, tidur. Nggak terus manteng di

depan meja, engga. Hal-hal kaya gitu dimaklumi, yang penting kerjaan

selesai. Nggak manteng banget, engga. Kalau swasta mungkin manteng

banget ya, karena outputnya jelas. Kalau pegawai negeri kan outputnya

kurang jelas pada dasarnya. Artinya, hasil kerjaan kan kalo swasta kan

misalnya produksi sepatu. Kan jelas hasilnya, sekian pcs. Kalau pegawai

negeri bagian administrasi seperti ini sehari dapet surat berapa, ya kadang

gak dapet, emang gak ada kerjaan itu, gak ada surat masuk, gak ada yang

dikerjakan. Kita hanya melihat disini pengawasan disiplin itu cuma dari

absen. Pertama itu dari absen. Kedua, dari kinerja. Kan sekarang sudah ada

tunjangan kinerja ya. Kinerjanya itu yang ngoreksi atasannya langsung.”

Bukan hanya itu, pelanggaran disiplin lainnya yang dilakukan oleh PNS

di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata diantaranya mangkir kerja

tanpa keterangan yang jelas, penyalahgunaan anggaran, serta tidak memakai

seragam kantor saat bekerja.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Staff Pelaksana III pada

wawancara tanggal 28 Januari 2016:

“Kalo disini sih paling kalo ada kasus-kasus disiplin biasanya cuma terkait

ketidakhadiran pegawai gitu, itu paling sering deh. Ada juga satu kasus,

itupun udah selesai juga, masalah penyalahgunaan anggaran dari PNS nya

lah. Jadi dia kebetulan pegang keuangan, disalahgunakan untuk kepentingan

pribadi. gitu.”

b. Faktor-faktor yang Menyebabkan Relatif Rendahnya Disiplin Kerja

Pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai di Bagian

Kepegawaian Kementerian Pariwisata disebabkan oleh beberapa faktor,

yaitu:

1. Mempunyai pekerjaan diluar pekerjaan sebagai PNS

Gaji PNS selama ini memang dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Dengan gaji yang kurang tersebut maka tak jarang PNS mencari

mata pencaharian lain diluar pekerjaannya sebagai PNS.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasubag Perencanaan dan

Pengembangan Pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata:

“Dalam berapa kasus mangkir kerja itu.. jadi mereka tuh kaya punya kerja

sampingan di luar PNS. Yang kemarin saya tangani seperti itu. Dia merasa

bahwa pendapatan dari sini kan relatif agak kurang, karena dengan besar

tupoksi dari staff. Makanya dia nyari kerja ke tempat di luar PNS, tapi dia

sudah merasa nikmat dengan kerjaan itu karena gajinya lebih dari PNS.”

(wawancara tanggal 28 Januari 2016)

2. Faktor Psikologis

Ada satu kasus pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan mangkir

kerja yang dilakukan oleh salah satu pegawai. Pegawai tersebut sudah lama

tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas.

Seperti yang diungkapkan Staf Pelaksana III pada wawancara tanggal 28

Januari 2016:

“Kemarin ada satu kasus disini masalah dia gak masuk-masuk (mangkir

kerja) dia kemarin udah teguran ke dua dan kemarin kita panggil lagi. Dan

ya mungkin nanti kelanjutannya adalah pemberhentian sebagai PNS. Fisikly

dia oke, cuma kayanya ada gangguan psikis nya juga (kejiwaan). Kemarin

kebetulan baru saya tangani gitu, sama temen-temen juga.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Staf Pelaksana V pada wawancara


“Ada satu lagi mau dipecat tanpa hormat itu orang di Bagian Kepegawaian,

memang betul. Bahkan staffnya Pak Adi. Tapi orang ini bermasalah dari

dulu. Bermasalahnya itu orang ini kaya kurang lengkap aja, karena dia

frustasi katanya ya. Dari rekap data saya, memang benar dia jarang masuk.

Sebetulnya sudah pernah disidang, sudah sulitlah karena orangnya stres.

Gaji juga udah ditahan kan, udah dihentikan. Selain dari yang itu, ya normal

semua.”

Berdasarkan pendapat diatas, disebutkan bahwa ada satu kasus

pelanggaran disiplin yaitu mangkir kerja yang dilakukan oleh satu orang

PNS di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata. PNS tersebut mangkir

kerja dikarenakan faktor psikologis (gangguan kejiwaan).

3. Beban kerja yang sedikit

Pelanggaran-pelanggaran disiplin ringan memang tak jarang dilakukan

oleh pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata. Pelanggaran

disiplin ringan tersebut seperti yang telah diungkapkan pada gambaran

disiplin pegawai antara lain tidur saat jam kerja dan mengobrol saat jam

kerja. Pelanggaran tersebut disebabkan karena beban kerja yang terkadang

sedikit. Jadi ketika pekerjaan mereka sudah selesai, maka mereka

mempunyai waktu kosong. Waktu kosong tersebut digunakan untuk tidur

ataupun mengobrol saat jam kerja.

3. Upaya yang Dilakukan Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata

Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai

Suatu masalah yang dihadapi perlu dicari upaya untuk mengatasinya.

Demikian pula dengan faktor-faktor yang menyebabkan relatif rendahnya

disiplin kerja yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan di Bagian

Kepegawaian. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Pembinaan

Untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan

PNS di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata, pimpinan melakukan

pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pegawai yang

melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara bertahap, tahapannya yaitu

teguran secara lisan, kemudian apabila teguran itu tidak diindahkan maka akan

ditindaklanjuti.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Kepegawaian

Kementerian Pariwisata pada wawancara tanggal 28 Januari 2016:

“Yang pertama, langkahnya diadakan pembinaan ya, pembinaan itu dengan

teguran secara lisan. Terus setelah teguran itu tidak diindahkan, maka

diberikanlah sanksi.”

Senada dengan yang diungkapkan Staff Pelaksana I pada wawancara 28

Januari 2010:

“Pembinaan ada, misalnya gak masuk berapa hari kan, dapat panggilan. 3 hari

gak masuk di panggil lisan dulu, apabila panggilan lisan diabaikan, baru

dipanggil tertulis. Kan ada tahapan-tahapannya.”

2. Teguran

Upaya yang dilakukan Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata untuk

meningkatkan disiplin kerja pegawai salah satunya adalah memberikan teguran.

Teguran diberikan bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan disiplin.

Jika pelanggaran disiplin yang dilakukan masih ringan, pimpinan hanya sekedar

memberikan teguran lisan. Tetapi jika pelanggaran yang dilakukan berat, maka

pimpinan akan menyidang pegawai yang melanggar peraturan disiplin tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Staff Pelaksana V pada wawancara tanggal 7

Februari 2016:

“Kalau dia gak masuk paling ya di tegur “ eh kemana aja kemarin?” begitu.

Kalau belum keterlaluan ya belum di sidang. Yang di sidang ya yang

keterlaluan.”

3. Mengadakan Pertemuan Internal

Kepala Bagian Kepegawaian sering mengadakan pertemuan internal dengan

pegawai-pegawainya. Pertemuan internal ini dilakukan secara rutin seminggu

sekali. Pertemuan ini dilakukan dengan maksud untuk mengevaluasi pekerjaan

dan kedisiplinan pegawai.

Seperti yang diungkapkan oleh Staff Pelaksana II pada wawancara tanggal

28 Januari 2016 sebagai berikut:

“Beberapa kali kita suka adakan pertemuan, pertemuan intern. Kenapa sering

terlambat lalu alasannya apa. Pertemuan ini diadakan seminggu sekali dan

dilakukan secara rutin.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Staf Pelaksana V pada wawancara tanggal

7 Februari 2016:

“Sering Pak Agus mengajak kita bareng-bareng, istilahnya rapat ya. Di panggil

semua staffnya untuk diberikan semangat. Terus misalnya ada SPD gitu ya,

dibagi rata. SPD itu maksudnya Surat Perjalanan Dinas. Misalnya ke Bandung,

ke Bali, itu kan ganti-gantian tuh. Jadi memang untuk sosial atau pendapatan itu

yang memberikan kita semangat gitu ya, Nanti kalau misalnya SPD kan seneng,

dapet tambahan uang.”

4. Sosialisasi Peraturan

Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai seringkali bertugas untuk

memperbaiki peraturan yang sudah ada untuk lebih dikembangkan.

Pengembangan peraturan ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan

pegawai di Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata.

Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Staf Pelaksana III pada wawancara


“Upayanya salah satunya sosialisasi ke teman-teman di sini kan, karena

memang kita juga saya dan kawan-kawan terutama di pengembangan dan

perencanaan kepegawaian sering juga ada program pengembangan aturan untuk

mengembangkan aturan-aturan yang udah ada, apa masih relevan atau perlu

dikembangkan lagi. Nah disitu biasanya kita ada konsinyering.”

Konsinyering ini dilakukan dengan mengumpulkan staf-staf pelaksana di

sub Bagian Perencaaan dan Pengembangan Pegawai bersama pimpinan untuk

mengembangkan peraturan yang sudah ada dan dikerjakan secara intensif.

5. Sosialisasi Seragam Baru

Kementerian Pariwisata saat ini baru saja mengeluarkan seragam baru untuk

seluruh pegawai di unit kerja Kementerian Pariwisata. Tak terkecuali Bagian

Kepegawaian pun mendapatkan seragam baru tersebut. Seragam tersebut

digunakan setiap hari Senin dan Kamis. Namun masih banyak pegawai di

Bagian Kepegawaian Kementerian Pariwisata yang tidak memakai seragam

dikarenakan baju yang diberikan hanya satu. Upaya yang harus dilakukan salah

satunya adalah sosialisasi seragam tersebut agar selalu dipakai sesuai dengan

jadwal yang telah ditentuakan.

Hal ini sessuai dengan yang diungkapkan oleh Staf Pelaksana III saat

wawancara tanggal 28 Januari 2016:

“Solusi lainnya ya lebih sering lagi di sosialisasi, apalagi kaya sekarang nih ada

masalah seragam baru kan, di Kemenpar ya. Kadang masih ada aja karyawan

yang suka ngelanggar. Memang yang dikasihnya baru satu sih.. Itu dikasihnya

ke semua karyawan, yang PNS maupun yang honorer semua dapet. Dan ada

aturannya kalau Senin dan Kamis harus pakai baju itu (seragam baru), Selasa

dan Rabu pakai baju batik, Jum’at pakai baju daerah. Ya itu, masih banyak yang

suka ngelanggar nih karena memang mungkin bajunya juga baru satu kali ya.

Tapi kita perlu ngingetin juga, kemarin kita tempel masalah jadwalnya biar

tersosialisasi juga.”

Documents

BAB IV Ririn