Upload
bappeda-kota-banjar
View
173
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
-
Citation preview
BABIV T EMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
BAB IV 2015
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kota Banjar dalam 5 (lima) tahun mendatang pada
kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2014-2018.
Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada
arah kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami
pengayaan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan dan isu strategis di
Kota Banjar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi
Pemerintah Kota Banjar tahun 2014 – 2018 yang hendak dicapai adalah :
“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat
Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera
Menuju Banjar Agropolitan”
Iman dan Takwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota Banjar dalam mencapai visi :
Agamis, artinya kondisi dimana masyarakatnya memiliki keberdayaan secara religius
sehingga mampu mengembangkan budaya masyarakat dan kearipan lokal serta
melangsungkan kehidupan keagamaan menuju keimanan, ketaqwaan serta ahlak mulia
yang rukun dan saling menghormati.
Mandiri, artinya kondisi dimana memiliki kekuatan sendiri untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakatnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan
publik berbasis e-government, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.
Sejahtera, artinya kondisi masyarakat yang memiliki keberdayaan secara sosial dan
ekonomi sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan
secara layak dan aman.
Agropolitan, artinya Kota Banjar berpeluang dikembangkan lebih luas ke bidang bisnis
berbasis pertanian (agrobisnis). Dengan berbagai indikator agropolitan seperti Banjar
menjadi kota agroindustri, jasa-jasa pertanian dan agrowisata, menjadi pusat distribusi
produk-produk pertanian, ditambah pula sebagai kota jasa dan perdagangan dengan
memanfaatkan letak strategis geografis Kota Banjar, berbagai indikator tersebut secara
bersama-sama dan saling melengkapi akan mewujudkan Banjar Agropolitan.
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan
kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang
IV - 1
2015 BAB IV
optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini dalam pembangunan, maka sudah
seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus dalam
pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai a process of enlarging
people’s choice atau proses meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting
kehidupan ini dilihat dari (1) usia yang panjang dan hidup sehat; (2) tingkat pendidikan
yang memadai; dan (3) standar hidup yang layak. Tingkat keberhasilan dalam
pembangunan manusia dapat diukur dengan indikator yang dinamakan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan berperilaku hidup
sehat merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan selama lima tahun kedepan. Dengan
menekankan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli
masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan
produktivitas masyarakat Kota Banjar agar menjadi masyarakat yang mau berpartisipasi,
bekerja sama dan menjaga keharmonisan dan mampu memanfaatkan segala potensi untuk
mewujudkan segala cita-cita.
2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan tidak mengesampingkan
pemerataan pembangunannya merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar. Mengingat laju pertumbuhan
ekonomi tertinggi selama 10 tahun terakhir berada di kisaran 5 persen tentunya masih
memungkinkan bagi Kota Banjar untuk terus memacu laju pertumbuhan ekonominya yang
berkualitas, mengingat keunggulan ekonomi kota terletak di sektor jasa khususnya jasa
distribusi dan jasa kota transit (untuk orang dan barang), dengan tambahan faktor
networking akan mampu menghasilkan bentukan nilai tambah ekonomi yang besar.
Networking yang dimaksudkan terutama untuk memanfaatkan potensi ekonomi daerah
sekitar untuk memproduksi barang dan jasa lain yang nilai tambahnya meresap di Kota
Banjar ditambah kebijakan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan
ekonomi masyarakat pedesaan dengan prinsip keadilan dimana pemerintah
memperlakukan setiap pelaku ekonomi dan pelaku usaha baik besar maupun kecil pada
posisi yang sama.
IV - 2
BAB IV 2015
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka meningkatkan
kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor lingkungan. Istilah berkelanjutan
digunakan untuk konsep pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah
pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada secara arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatan
untuk masa kini dan generasi yang akan datang.
Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga, maka
pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan
kelestariannya.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara
profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government
Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan
kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk serta ancaman lain berupa
perkembangan miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, premanisme dan ancaman dari
luar merupakan faktor korelatif timbulnya gangguan ketertiban dan ketentraman yang
dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin
terhadap hukum.
Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses
penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu, pembangunan bidang
hukum merupakan salah satu kebijakan pembangunan untuk mewujudkan pemantapan
kinerja pemerintah daerah didukung dengan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah
dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya sehingga dapat
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka
perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan
dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik itu urusan wajib atau pilihan dalam
mendukung pelaksanaan misi dimaksud.
Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel dibawah ini:
IV - 3
2015 BAB IV
Tabel 4.1.Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi:“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat
Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan SejahteraMenuju Banjar Agropolitan”
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
No Tujuan Sasaran1. Meningkatkan rata-rata
lama sekolah1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan
pendidikan dasar;2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan
pendidikan menengah;3. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non
formal dan informal;2. Meningkatnya kualitas
tenaga pendidik dan kependidikan
1. Meningkatnya kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik
3. Menumbuh kembangkan karakter dan kecerdasan sejak dini
1. Meningkatnya cakupan layanan PAUD
4. Meningkatkan angka harapan hidup
1. Meningkatnya pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat;
2. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan;
3. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
5. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
1. Meningkatnya cakupan akseptor KB
Misi 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
No Tujuan Sasaran
1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat;
1. Berkembangnya jumlah UMKM dan koperasi;2. Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan industri
pengolahan;3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;4. Meningkatnya realisasi investasi;5. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
6. Meningkatnya ekonomi kota dengan aktivitas agrowisata;
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota.
IV - 4
BAB IV 2015
Misi 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
No Tujuan Sasaran
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin
1. Meningkatan kemampuan ekonomi keluarga pra sejahtera;
2. Menurunannya populasi PMKS;3. Meningkatan penempatan bagi pencari kerja.
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
No Tujuan Sasaran
1. Meningkatnya Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
1. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang proporsional;
2. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan kota;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;4. Meningkatnya mutu pengawasan lingkungan hidup;5. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan.
Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan
secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government
No Tujuan Sasaran
1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah.
1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
2. Meningkatnya Disiplin Pegawai;2. Terwujudnya kinerja
birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.
1. Meningkatnya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan layanan prima;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;3. Meningkatnya peran pengawasan;4. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
yang akuntabel;5. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan;6. Tersedianya data, informasi dan statistik
pembangunan daerah.
IV - 5
2015 BAB IV
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
4.2.1 Isu Strategis
Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi
pembangunan yang dapat dikembangkan, telaahan terhadap RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat
dan kabupten yang berbatasan dengan Kota Banjar dan janji dari kepala daerah terpilih maka
dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Banjar melalui berbagai pertimbangan
diantaranya yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Banjar dan memiliki
pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional, serta
luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit
terhadap pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola dan merupakan prioritas terhadap
janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan daya beli masyarakat;
4. Meningkatkan kemandirian pangan;
5. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin;
6. Meningkatkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan aparatur pemerintah terhadap hukum;
8. Meningkatkan kinerja birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.
IV - 6
BAB IV 2015
4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah
Dalam rangka mengatasi isu-isu stratejik yang dihadapi tersebut di depan, telah
ditetapkan strategi dan arah kebijakan pemerintah Kota Banjar dalam tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.2Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Banjar
Tahun 2014-2018
Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah
1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar;
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan,
sarana dan prasarana yang memadai
1) Pendidikan gratis sampai dengan jenjang SLTA;2. Meningkatnya
cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah;
3. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non formal dan informal.
2) Menyelenggarakan pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan non formal dan informal;
2. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
1. Meningkatnya kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik
Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan
kependidikan
1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Menumbuh kembangkan karakter dan kecerdasan sejak dini
1. Meningkatan cakupan layanan pendidikan anak usia dini
Meningkatan pelayanan pendidikan anak usia
dini
1) Meningkatkan pendidikan karakter untuk anak usia dini
4. Meningkatkan angka harapan hidup
1. Meningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat;
Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
1) Mendorong peningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat;
2. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan
2) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan;
3. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
3) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
5. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
1. Meningkatan cakupan akseptor KB
Optimalisasi program KB dan kesehatan reproduksi
1) Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat;
2) Meningkatkan kualitas pelayanan program KB.
IV - 7
2015 BAB IV
Misi 2: Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan daya beli masyarakat
1. Berkembangnya jumlah UMKM dan koperasi;
Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang terintegrasi, tepat sasaran dan berkelanjutan;
1) Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing UMKM/Koperasi;
2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM;
2. Meningkatan kontribusi dan pertumbuhan industri pengolahan;
3) Meningkatkan kapasitas iptek sistem produksi;
3. Meningkatan kontribusi sektor perdagangan;
4) Meningkatkan pangsa pasar produk-produk UMKM;
4. Meningkatan realisasi investasi;
Meningkatkan daya tarik investasi daerah
1) Meningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
5. Meningkatnya kontribusi sektor sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
Meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan kualitas kemampuan petani
1) Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
6. Meningkatnya ekonomi kota dengan aktivitas agrowisata
Meningkatkan ekonomi kota dengan aktivitas agrowisata
1) Membangun rintisan dan mengembangkan daerah agrowisata
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Banjar
1) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penunjang untuk menuju Banjar Agropolitan
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin
1. Meningkatan kemampuan ekonomi keluarga pra sejahtera;
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dalam bidang ekonomi
1) Menyiapkan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
2. Menurunnya populasi PMKS;
2) Meningkatkan Kemandirian keluarga pra sejahtera dan para penyandang masalah sosial (PMKS);
3. Meningkatan penempatan bagi pencari kerja;
3) Mengembangkan ekonomi padat karya;
VI - 8
BAB IV 2015
Misi 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan HidupTujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan udara dan air
1. Meningkatnya ruang terbuka hijau (RTH) yang proporsional;
Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau
1) Menata Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan kebutuhan RTH Kota.
2. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan kota;
Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan
1) Mengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih dan penataan kawasan kumuh
1) Peningkatan Lingkungan Pemukiman Sehat
4. Meningkatnya mutu pengawasan lingkungan hidup;
Meningkatkan pengawasan lingkungan hidup
1) Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan LH
5. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan.
Meningkatkan fungsi dan grade hutan dan lahan
1) Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan serta partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi Hutan dan Lahan
IV - 9
2015 BAB IV
Misi 4: Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan1. Meningkatnya
kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah.
1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
2. Meningkatnya Disiplin Pegawai
Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum
1) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah di bidang hukum
2) Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan
3) Meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban di kota Banjar
2. Terwujudnya kinerja birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.
1. Meningkatnya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan layanan prima;
Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat
1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
2) Menyediakan sarana prasarana pelayanan publik berdasarkan SPM
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
Meningkatkan pelayanan perpustakaan
1) Meningkatkan sistem administrasi perpustakaan
2) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca;
3) Pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana perpustakaan.
3. Meningkatnya peran pengawasan;
Mengimplementasikan SPIP
4) Meningkatkan SPIP dan pengelolaan keuangan daerah4. Meningkatnya
kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
5. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan;
Meningkatkan kualitas produk penataan ruang dan perencanaanyang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan di Kota Banjar
1) Meningkatkan kualitas produk penataan ruang dan perencanan dengan dukungan data yang update dan sesuai dengan per-UU yang berlaku
6. Tersedianya data, informasi dan statistik pembangunan daerah;
Meningkatkan kualitas pemuktahiran data
1) Meningkatkan kerjasama dengan BPS, lembaga pendidikan dan Survey secara berkala
VI - 10
BAB IV 2015
Prioritas pembangunan Kota Banjar Tahun 2016 yang ditetapkan selain untuk mendukung
tercapainya sasaran pembangunan Kota Banjar juga untuk mendukung sasaran pembangunan
Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui Prioritas Pembangunan
Nasional, 10 (sepuluh) poin Common Goals sebagai Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat
dan 8 (delapan) target Millenium Development Goals (MDGs). Hal tersebut juga menunjukkan
bahwa rencana pembangunan di Kota Banjar sinergi dengan rencana pembangunan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan kebijakan pembangunan Kota
Banjar Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Banjar
NO Prioritas Pusat (Rancangan RKP)
Common Goals Jawa Barat2013 - 2018
Prioritas Kota Banjar2014 – 2018
1 Reformasi Pembangunan Kesehatan
Meningkatkan aksesibilitas dan mutu Pendidikan
Meningkatkan rata-rata lama sekolah
2 Pengendalian Jumlah Penduduk
Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas layanan Kesehatan
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
3 Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku
Menumbuh kembangkan karakter dan kecerdasan sejak dini
4 Reformasi Pembangunan Pendidikan
Meningkatkann Ekonomi Pertanian
Meningkatkan angka harapan hidup
5 Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
Meningkatkann Ekonomi Non Pertanian
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
6 Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat;
7 Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Meningkatkan Pengelolaan Seni, Budaya dan Wisata Serta Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin
8 Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi
Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan
Meningkatnya Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
9 Penguatan Konektivitas Nasional
Menanggulangi Kemiskinan, Penyandang Masalah Sosial dan Keamanan
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah.
10 Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar
Tata Kelola Pemerintahan : Meningkatkan Kinerja Aparatur Serta Tata Kelola Birokrasi Dengan Penerapan IPTEK
Terwujudnya kinerja birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.
11 Peningkatan Ketahanan Air12 Perkuatan Ketahanan
Pangan13 Peningkatan Ketahanan
Energi14 Percepatan Pembangunan
Kelautan
IV - 11
2015 BAB IV
NO Prioritas Pusat (Rancangan RKP)
Common Goals Jawa Barat2013 - 2018
Prioritas Kota Banjar2014 – 2018
15 Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup
16 Peningkatan Kapasitas IPTEK
17 Konsolidasi Demokrasi18 Percepatan Pembangunan
MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan
19 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri
20 Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
21 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
22 Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
23 Pengelolaan Risiko Bencana
24 Sinergi Pembangunan Perdesaan
4.3 Program Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran
pembangunan Kota Banjar Tahun 2016 berjumlah 160 (seratus enam puluh ) program yang
terbagi ke dalam 34 (tiga puluh empat) bidang urusan, adalah sebagai berikut :
URUSAN WAJIB1. PENDIDIKAN
a. Program Pendidikan Anak Usia Dinib. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahunc. program Pendidikan Menengahd. Program Pendidikan Non Formale. Program Wajib Belajar Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2. KESEHATANa. Program Pengadaan,Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Matab. Program Obat dan Perbekalan Kesehatanc. Program Upaya Kesehatan Masyarakatd. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannyae. Program Manajemen Kesehatanf. Program peningkatanKeselamatan Ibu Melahirkan dan Anakg. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan
VI - 12
BAB IV 2015
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menulari. Program Perbaikan Gizi Masyarakatj. Program Pengambangan Lingkungan Sehatk. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatanl. Program Data dan Informasi Kesehatanm. Program Peningkatan Regulasi dan Penelitian Pengembangan Bidang Kesehatann. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menularo. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usiap. Program Pengawasan Obat dan Makananq. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatanr. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.
3. PEKERJAAN UMUMa. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatanb. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnyac. Program Pengendalian Banjird. Program Pembangunan jalan dan jembatan e. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjongf. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaang. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorongh. Program Lingkungan Perumahan Sehati. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbahj. Program Perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuhk. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
4. PERUMAHANa. Program Pengelolaan Areal Pemakamanb. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
5. PENATAAN RUANGa. Program Perencanaan Tata Ruang b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. PERENCANAAN PEMBANGUNANa. Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerahc. Program perencanaan pembangunan ekonomid. Program Perencanaan Sosial Budayae. Program Kerjasama Pembangunanf. Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuhg. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alamh. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
7. PERHUBUNGANa. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintasb. Pogram peningkatan Pelayanan Angkutanc. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotord. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJe. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
8. LINGKUNGAN HIDUPa. Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuhb. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
IV - 13
2015 BAB IV
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alamd. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijauf. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
9. PERTANAHANa. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfataan Tanahb. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILa. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKa. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunanb. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak
12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAa. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang
Mandirib. Program Keluarga Berencanac. Program Pelayanan Kontrasepsid. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluargae. Program Kesehatan Reproduksi Remajaf. Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
13. SOSIALa. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnyab. Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosialc. Program pembinaan anak terlantard. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosialf. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosialg. Program pembinaan para penyandang cacat dan traumah. Program Keluarga Harapani. Program Pengkajian, Penyelamatan Dini Pada Saat Terjadi Bencanaj. Program Pengendalian dan Operasi Siaga Bencanak. Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencanal. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencanam. Program Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Tanggap Daruratn. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alamo. Program Peningkatan Regulasi dan Manajemen Penanggulangan Bencanap. Program Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rehabilitasiq. Program keagamaanr. Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rekonstruksi
14. KETENAGAKERJAANa. Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rekonstruksib. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaanc. Program Peningkatan Kesempatan Kerjad. Manajemen Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHa. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
VI - 14
BAB IV 2015
b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKMc. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengahd. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
16. PENANAMAN MODALa. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasib. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
17. KEBUDAYAANa. Program Pengembangan Nilai Budayab. Program Pengelolaan Keragaman Budaya c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAa. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemudab. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahragac. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahragad. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIa. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamananb. Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminalc. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
a. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerahb. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerahc. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparaturd. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum,
Kepegawaian dan Pemberdayaan Desae. Program Penataan Peraturan Perundang-undanganf. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerahg. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Banjarh. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDHi. Program Penataan Daerah Otonomi Baruj. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerahk. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasanl. Program Penyiapan Potensi Sumber daya, sarana dan prasarana daerahm. Program Koordinasi Antar Pemerintah Daerahn. Program Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan TUNo. Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasanp. Program Pendidikan Kedinasanq. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasanr. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakats. Program Peningkatan Pelayanan Publikt. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakatu. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNSv. Penyempurnaan Tata Kerja Kantor
IV - 15
2015 BAB IV
21. KETAHANAN PANGANa. Program Peningkatan Ketahan Pangan Pertanian/Perkebunan
22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAa. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desab. Program Peningkataan Keberdayaan Masyarakat Perdesaanc. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desad. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaane. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunganf. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desag. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaanh. Program pendidikan politik Masyarakati. Program Pelatihan Usaha Kecil Berbasis Keluarga
23. STATISTIKa. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
24. KEARSIPANa. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasiProgram Penyelamatan dan
pelestarian dokumen/ arsip daerahb. Perbaikan sistem administrasi kearsipanc. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipand. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAa. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massab. Program Kerja sama Informasi Dengan Mass Mediac. Program Optimalisasi Teknologi Informasid. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
26. PERPUSTAKAANa. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaanb. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaanc. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Bacad. Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan.
URUSAN PILIHAN1. PERTANIAN
a. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasib. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunanc. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunand. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternake. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakanf. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakang. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
2. KEHUTANANa. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutanb. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahanc. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.
3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALa. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
VI - 16
BAB IV 2015
4. PARIWISATAa. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
5. KELAUTAN DAN PERIKANANa. Program pengembangan budidaya perikananb. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
6. PERDAGANGANa. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negerib. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Imporc. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangand. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangane. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
7. PERINDUSTRIANa. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industrib. Program Pengembangan Industri kecil dan Menengahc. Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksid. Program Penataan Struktur Industri
8. TRANSMIGRASIa. Program Transmigrasi Regionalb. Pengendalian Mobilitas Penduduk.
IV - 17
2015 BAB IV
Tabel 4.3 Indikator Program Pembangunan Daerah
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN
OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)
1. PENDIDIKANProgram Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
APM SD/MI/SDLB 94,63% Dinas PendidikanAngka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun
99,76% Dinas Pendidikan
APM SMP/MTs/ SMPLB 93,96% Dinas PendidikanAngka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun
106,25% Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB 0,02% Dinas PendidikanAngka Putus Sekolah SMP/MTs/ SMPLB 0,2% Dinas PendidikanAngka Kelulusan SD/MI 100% Dinas PendidikanAngka Kelulusan SMP/MTs 100% Dinas PendidikanNilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs
6,49 Dinas Pendidikan
% SMP yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan
100% Dinas Pendidikan
Kondisi ruang kelas SD/MI yang baik 86,61% Dinas PendidikanKondisi ruang kelas SMP/MTs yang baik 91,87% Dinas PendidikanSD/MI memiliki ruang perpustakaan 90,27% Dinas PendidikanSMP/MTs memiliki ruang perpustakaan 75,86% Dinas PendidikanSMP/MTs memiliki ruang Laboratorium IPA 48,28% Dinas PendidikanAngka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
100% Dinas Pendidikan
Sekolah unggulan akademik jenjang SD 1 Dinas PendidikanSekolah unggulan non akademik jenjang SD 1 Dinas PendidikanSekolah unggulan akademik jenjang SMP 1 Dinas PendidikanSekolah unggulan non akademik jenjang SMP 1 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Menengah APK SMA/SMK/MA/ SMALB 104,51% Dinas PendidikanAPM SMA/SMK/MA/ SMALB 92,96 Dinas PendidikanAngka Kelulusan SMA/SMK/MA 100% Dinas PendidikanNilai Rata-rata Ujian Nasional SMA/SMK/ MA 7,24 Dinas PendidikanAngka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
100% Dinas Pendidikan
% SMA yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan
100% Dinas Pendidikan
% SMK yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan
100% Dinas Pendidikan
Kondisi ruang kelas SMA/SMK/MA yang baik 97% Dinas PendidikanSMA/MA memiliki ruang perpustakaan 11 Dinas PendidikanSMK memiliki ruang perpustakaan 6 Dinas PendidikanSMA/MA memiliki ruang Laboratorium IPA 10 Dinas PendidikanSMK memiliki Ruang Praktek Siswa 7 Dinas PendidikanAngka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0% Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA 29,15% Dinas PendidikanAPK PAUD Non Formal 39,92% Dinas Pendidikan% Guru TK berkualifikasi S1 94,12% Dinas Pendidikan% Guru TK bersertifikat 100% Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kualifikasi S-1 Guru TK 94,12% Dinas PendidikanKualifikasi S-1 Guru SD 91,99% Dinas PendidikanKualifikasi S-1 Guru SMP 98,35% Dinas PendidikanKualifikasi S-1 Guru SMA 100% Dinas PendidikanKualifikasi S-1 Guru SMK 100% Dinas PendidikanSertifikasi S-1 Guru TK 97,06% Dinas PendidikanSertifikasi S-1 Guru SD 94,96% Dinas PendidikanSertifikasi S-1 Guru SMP 92,62% Dinas PendidikanSertifikasi S-1 Guru SMA 88,95% Dinas PendidikanSertifikasi S-1 Guru SMK 89,81% Dinas PendidikanGuru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 100% Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Tersedianya data pokok pendidikan 1 Buku Dinas PendidikanTersedianya data statistik pendidikan 1 Buku Dinas PendidikanTersedianya profil pendidikan 1 Buku Dinas PendidikanTersedianya data base pendidikan 0 Laporan Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal Jumlah Warga Belajar Keaksaraan Fungsional 20 Orang Dinas PendidikanAPK Paket A Setara SD 0,36% Dinas PendidikanAPK Paket B Setara SMP 4,89% Dinas PendidikanAPK Paket C Setara SMA 11,01% Dinas PendidikanPenduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) / AMH
99,09% Dinas Pendidikan
2. KESEHATANProgram pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
Cakupan ketersedian sarana prasarana RSU sesuai dengan SPM
100% RSU
Rumah Sakit Type D 1 Unit Dinas Kesehatan
VI - 18
BAB IV 2015
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN
OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)
paru-paru/rumah sakit mataProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan
Cakupan ketersediaan obat esensial dan generik
100% Dinas Kesehatan
Program Upaya kesehatan masyarakat Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.
100% Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Pelayanan lab. Kesehatan daerah 12 Bulan Dinas KesehatanPeningkatan labkesda menjadi UPTD Dinas Kesehatan dan
Puskesmas
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya) yang memenuhi standar sarana, prasarana dan peralatan
100% Dinas Kesehatan
Peningkatan puskesmas menjadi rawat inap (DTP)
Dinas Kesehatan
Program Manajemen kesehatan Dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan
100% Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Meningkatnya Cakupan K1 4.178 Orang Dinas KesehatanCakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 3.643 Orang Dinas KesehatanCakupan Kunjungan Bayi (B12) 12.007 Orang Dinas KesehatanCakupan Pelayanan Anak Balita 75% Dinas KesehatanCakupan penjaringan anak sekolah SD dan setingkat
113 SD/MI Dinas Kesehatan
Menurunkan kematian ibu 3 Kasus Dinas KesehatanMenurunkan kematian bayi 50 Kasus Dinas KesehatanCakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
3.696 (86%) Dinas Kesehatan
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Nifas 3.512 (84%) Dinas KesehatanCakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
737 Orang (85%) Dinas Kesehatan
Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani
347 Orang Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Cakupan strata desa/kel siaga aktif (purnama+mandiri)
10 Desa/Kelurahan
Dinas Kesehatan dan Kelurahan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Desa/kel UCI 96% Dinas KesehatanCakupan imunisasi campak bayi usia 1 th 3.350 Orang Dinas KesehatanBayi 0-11 bulan mendapat imunisasi Dasar lengkap
86% Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA +
70% Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100% Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memilki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS
40% Dinas Kesehatan
Jumlah orang yang diberi post test HIV dan menerima hasil
3.425 Orang Dinas Kesehatan
Jumlah Kunjungan layanan IMS 2.150 Orang Dinas Kesehatan
Program Perbaikan gizi masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
100% Dinas Kesehatan
% ibu hamil Kurang Energi Kronis dari keluarga miskin tertangani
90% Dinas Kesehatan
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
40% Dinas Kesehatan
Program Pengembangan lingkungan sehat
Cakupan Desa /kelurahan yang mengalami KLB/bencana dilakukan PE/Respon Cepat kurang dari 24 jam
100% Dinas Kesehatan
Jumlah RW yang dinyatakan ODF (Open Defecation Free)
50 RW Dinas Kesehatan
Program Standarisasi pelayanan kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan Gigi & mulut di Puskesmas
10% Dinas Kesehatan
Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi standart sesuai Per UU
100% Dinas Kesehatan
Sarana pelayanan kesehatan dasar/ puskesmas terakreditasi dan sesuai SOP
6 Puskesmas Dinas Kesehatan
Cakupan puskesmas BLUD 2 Puskesmas Dinas Kesehatan
Program Data dan informasi kesehatan
Tersedianya Data Kesehatan di Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Bidang Kesehatan Lainnya
100% Dinas Kesehatan
IV - 19
2015 BAB IV
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN
OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100% Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya
100% Dinas Kesehatan
Program Peningkatan regulasi dan penelitian pengembangan bidang kesehatan
Tersedianya SOP/ SPM bidang kesehatan 100% Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Jumlah kelompok berisiko yang mendapat pembinaan
1 Institusi Dinas Kesehatan
Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Jumlah posbindu melaksanakan peningkatan kesehatan lansia
81 Posbindu Dinas Kesehatan
Program Pengawasan obat dan makanan
Cakupan institusi yang dibina 100% Dinas Kesehatan
Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya koordinasi dengan kab/kota perbatasan
100% Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Terfasilitasinya pengelolaan posyandu 100% Kelurahan Mekarsari
3. PEKERJAAN UMUMProgram rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan kota dalam kondisi baik 97,8% Dinas PU
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah adaPersentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 68,74% Dinas PU
Program Pengendalian Banjir Saluran pembuang yang terbangun 10.703 M Dinas PU
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan yang terbangun 280 M Dinas PUJembatan yang terbangun 1 Unit Dinas PU
Program Pembangunan turap/talud/brojong
Dinding penahan tanah/kirmir yang terbangun
3.960 M3 Dinas PU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Meningkatnya ketersediaan alat kebinamargaan
1 Paket Dinas PU
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
5.000 M DCKTLH
Panjang saluran drainase yang dibangun 2.588 M3 Dinas PU
Program Lingkungan Perumahan Sehat
Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih
87,26% DCKTLH
Peningkatan rumah tangga bersanitasi 73,24% DCKTLHPenurunan lingkungan permukiman kumuh 0,60% DCKTLHPenurunan rumah tidak layak huni 5,50% DCKTLHTersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
77,00% DCKTLH
Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman
6.000 M DCKTLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
72,22% DCKTLH
Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota
10 Unit DCKTLH
Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan
19.417 KK DCKTLH
Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh
Tersedianya dok perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
5 Dok DCKTLH
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh
4 Paket DCKTLH
Meningkatnya pelayanan dan Pembinaan Jasa Kontruksi di Kota Banjar
100% DCKTLH
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kab/kota
100% DCKTLH
4. PERUMAHANProgram Pengelolaan Areal Pemakaman
Areal pemakaman dalam kondisi terawat 3 Lokasi DCKTLH
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Tingkat kesiapan fasilitas dan mobilitas pemadam kebakaran
17 Menit BPBD
5. PENATAAN RUANGProgram Perencanaan Tata Ruang Dokumen perencanaan penataan ruang
teknis6 Dokumen DCKTLH
VI - 20
BAB IV 2015
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN
OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang 3 Dokumen DCKTLH
6. PERENCANAAN PEMBANGUNANProgram perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda
BAPPEDA
Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan perwal
Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100% KELURAHAN
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terfasilitasinya pegawai mengikuti diklat 100% BAPPEDA
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah
2 Dokumen BAPPEDA
dokumen kebijakan alokasi pupuk bersubsidi 1 Dokumen BAG. EKONOMI
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat
1 Dokumen BAPPEDA
jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kependudukan
1 Dokumen BAPPEDA
Program Kerjasama Pembangunan Terfasilitasinya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
100% BAPPEDA
Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Terfasiltiasinya koordinasi BKPRD 100% BAPPEDA
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Dokumen perencanaan bidang fisik 1 Dokumen BAPPEDA
Pengembangan Wilayah Perbatasan Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan
1 Dokumen TAPEM
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Banjar Dalam Angka 1 Dokumen BAPPEDAPDRB Kota Banjar 1 Dokumen
7. PERHUBUNGANProgram pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/dipasang
579 Unit DISHUB
Program peningkatan pelayanan angkutan
Angkutan darat 15,65% DISHUB
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Tersedianya buku dan plat uji 4.910 Buah DISHUB
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terpeliharanya Prasarana dan fasilitas LLAJ 9 Unit DISHUB
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan
1 Uni DISHUB
8. LINGKUNGAN HIDUPProgram Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh
Terbangunnya sub terminal Langensari 1 UnitTerfasilitasinya Pembangunan dan Peningkatan Status Puskesmas
1 Unit DINKES
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Cakupan penanganan sampah 15% DCKTLHTempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
0,57 M3 DCKTLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA
1 Dokumen DCKTLH
Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
1 Lokasi DCKTLH
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
0 % DCKTLH
Penegakan hukum lingkungan 20% DCKTLHKerusakan tanah terhadap produksi biomassa 60% DCKTLHPelayanan Pencegahan Pencemaran air 80% DCKTLHCakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL
80% DCKTLH
Tingkat pencemaran lingkungan hidup Perkotaan
24% DCKTLH
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
19% DCKTLH
Pertamanan kota yang ditangani dengan baik 8,35 Ha DCKTLH
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Pelayanan pencegahan pencemaran udara 40% DCKTLHLaboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi
20% DCKTLH
IV - 21
2015 BAB IV
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN
OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)
9. PERTANAHANProgram Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfataan Tanah
Tersedianya dok kajian kebutuhan lahan dan pemanfaatan lahan
3 Dokumen DCKTLH
Perluasan lahan TPA/TPS 2 Ha DCKTLHPerluasan lahan makam 0 Ha DCKTLHPenyelesaian ijin lokasi 100% BPMPPTPengadaan Lahan untuk perluasan Rumah Sakit
DINKES
Pengadaan Lahan untuk Terminal Tipe A DISHUBPengadaan tanah untuk perluasan jalan/Pengadaan tanah untuk pembangunan
1 Paket PU
Terselenggaranya koord bid. Pertanahan pusat dan daerah
6 Lap TAPEM
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan milik pemkot
Penyelesaian Kasus Tanah Pemkot 100% TAPEM
10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILProgram Penataan Administrasi Kependudukan
Kepemilikan KTP 100% CAPILDUKKepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
398/1000 CAPILDUK
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah CAPILDUKCakupan Penerbitan Kartu Keluarga 100% CAPILDUKCakupan Penerbitan KTP 100% CAPILDUKCakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 65% CAPILDUKCakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 15% CAPILDUKTersedianya database kependudukan yang telah dimutahirkan
1 DB CAPILDUK
Tersedianya Profil Perkembangan Kependudukan
1 Dokumen CAPILDUK
Tersedianya Website Disdukpil 1 Web CAPILDUK
11. PEMBERDAYAAN PEREMPUANProgram Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
6,9% BKBPP
Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
98% BKBPP
Partisipasi angkatan kerja perempuan 43% BKBPP
Program Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak
Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen
28% BKBPP
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
100% BKBPP
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
100% BKBPP
12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAProgram Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
90% BKBPP
Cakupan PUS Peserta KB AnggotabUsaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
65% BKBPP
Program Keluarga Berencana Prevalensi Peserta KB aktif 76,2% BKBPPKeluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
18,8% BKBPP
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
7% BKBPP
Tersusunnya dok informasi pendukung keberhasilan prog. Kb
1 Dok BAG. KESOS
Meningkatnya kel. PIC remaja secara kualitas dan kuantitas ttg kesehatan reproduksi
400 Orang BAG. KESOS
Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun
65% BKBPP
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Kader tribina terlatih 150 Orang BKBPPRatio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2(dua ) Desa/Kelurahan
BKBPP
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu ) petugas di setiap Desa/Kelurahan
100% BKBPP
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun
1,73% BKBPP
Program Pengembangan pusat Cakupan penyediaan informasi data mikro 100% BKBPP
VI - 22
BAB IV 2015
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN
OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)
pelayanan informasi dan konseling KRR
keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun
13. SOSIALProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial keluarga miskin
100% DINSOSNAKER
PMKS yg memperoleh bantuan sosial 100% DINSOSNAKER
Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Jumlah kelembagaan sosial masyarakat 155 Unit DINSOSNAKER
Program pembinaan anak terlantar Cakupan anak terlantar yang dibina 45% DINSOSNAKER, KESOS
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
cakupan eks napi, psk, narkoba yang dibina 27% DINSOSNAKER
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
1 Buah DINSOSNAKER, KESOS
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terfasilitasinya kelembagaan kesos ang dibina 100% KESOS
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Terfasilitasinya penyandang cacat yang dibina 32 % DINSOSNAKER
Program Keluarga Harapan keluarga sangat miskin kriteria tertentu 100% Dinsosnaker
Program Pengkajian, Penyelamatan Dini Pada Saat Terjadi Bencana
Terlaksananya sosialisasi dan simulasi kebencanaan
100% BPBD
Program Pengendalian dan Operasi Siaga Bencana
pelayanan posko siaga bencana 100% BPBD
Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
Kesiagaan aparatur dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
100% BPBD
Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Penyeberluasan informasi bencana 100% BPBD
Program Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Tanggap Darurat
Tersedianya logistik dan peralatan tanggap darurat sesuai keb.
95% BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Terlaksananya pemantauan potensi bencana 100% BPBD
Program Peningkatan Regulasi dan Manajemen Penanggulangan Bencana
Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
BPBD
Tersedianya dokumen/pedoman penanggulangan bencana
100% BPBD
Tersedianya Perda ttg penaggulangan bencana
BPBD
Program Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rehabilitasi
Terfasilitasinya perbaikan pasca bencana 100% BPBD
Program keagamaan Terfasilitasinya keg. Keagamaan 100% kESOS
Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rekonstruksi
Optimalisasi keg. Rekonstruksi 100% BPBD
14. TENAGA KERJAProgram Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja 87,570% Dinsosnaker
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
96% Dinsosnaker
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
96% Dinsosnaker
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
96% Dinsosnaker
Balai Latihan Kerja (BLK) 1Unit Dinsosnaker
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 9 Kasus Dinsosnaker
Perusahaan yang menerapkan K3 100 Perusahaan Dinsosnaker
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
100% Dinsosnaker
Besaran Pemeriksaan Perusahaan 100% Dinsosnaker
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 90%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pencari kerja yang ditempatkan 13% Dinsosnaker
Manajemen Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
Tingkat pengangguran terbuka 4,85% (3.265 Orang)
Dinsosnaker
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
66%
15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
IV - 23
2015 BAB IV
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN
OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Koperasi aktif 46,63% Disperindagkop
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
Tersedianya sistem pendukung usaha bagi UMKM
100% Disperindagkop
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
Jumlah usaha skala Mikro 6826 Usaha (88,88%)
Disperindagkop
Jumlah usaha skala Kecil 776 Usaha (10,10%)
Disperindagkop
Jumlah usaha skala Menengah 78 Usaha (1,02%) DisperindagkopUsaha Mikro dan Kecil 98,98% Disperindagkop
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Terfasilitasinya sertifikasi kesehatan dan halal untuk produk umkm
100% Disperindagkop
Tersedianya data UMKM yang update 1 Dokumen Disperindagkop
16. PENANAMAN MODAL DAERAHProgram Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Tersedianya informasi peluang usaha/sektor unggulan
2 Profile BPMPPT
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN 10% BPMPPT
17. KEBUDAYAANProgram Pengembangan Nilai Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya 75% Dinas Pendidikan
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 100% Dinas PendidikanCakupan Fasilitasi Seni 57,14% Dinas PendidikanMisi Kesenian 100% Dinas PendidikanCakupan Sumber daya Manusia Kesenian 25% Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Cakupan kajian seni budaya 50% Dinas PendidikanCakupan Organisasi 33,33% Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
17 Situs Dinas Pendidikan
18. PEMUDA DAN OLAHRAGAProgram Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Jumlah organisasi pemuda Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)Lapangan Olahraga 20 Unit Dinas Pendidikan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Jumlah kegiatan Keolahragaan 7 Kegiatan Dinas PendidikanJumlah organisasi olahraga Kelurahan
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Jumlah kegiatan kepemudaan 8 Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kelurahan
19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIProgram pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Kegiatan pembinaan politik daerahCakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
0,91/RT Satpol PP
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
PMDKPol
Terlaksananya siskamswakarsa di daerah 100% Satpol PP
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Terfasilitasinya penertiban penyakit masyarakat
100% Satpol PP
20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANProgram peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK WTP DPPKASkor evaluasi Lakip 65 Point AdbangSkor evaluasi LPPD 3 Point Adbang
AdbangProgram peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Raperda yang ditetapkan menjadi perda 100% SetwanTerfasilitasinya pimpinan dan anggota DPRD untuk mengikuti diklat/study banding
100% Setwan
AdbangProgram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
% Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
100% BKPPD
Anggota satpol pp yang mengikuti diklat ppns 4 Orang Satpol PPDokumen hasil evaluasi jabatan dan skp setda 2 Dokumen Organisasi Setda
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum, Kepegawaian dan Pemberdayaan Desa
Terwujudnya pembinaan, pengawasan dan fasilitasi urusan pemerintahan, kepegawaian dan pemberdayaan desa
28 Kali Inspektorat
Meningkatnya kepercayaan obyek pengawasan terhadap kebijakan pengawasan
52 LHP Inspektorat
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pengawasan
100% Inspektorat
Terwujudnya akuntabilitas kinerja 40 Laporan Inspektorat
VI - 24
BAB IV 2015
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN
OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)
pemerintah melalui monev program-program pemerintah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan per-UU 100% Bag Hukum, Setwan, Kel. Bojongkantong
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi unsur muspida
100% Tapem
Terfasilitasinya tamu kunjungan kerja pejabat negara
100% Umum
Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Banjar
Terfasilitasinya kunjungan kerja kepala daerah
100% Tapem
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tersedianya data tindaklanjut hasil temuan pengawasan yang dapat di tindaklanjuti
100% Inspektorat
Meningkatnya fungsi pengawasan dan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan
2 Kali Inspektorat
Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui reviu atas laporan keuangan OPD yang tertib
152 LHR Inspektorat
Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui monitoring dan evaluasi atas LAKIP
22 LHE Inspektorat
Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui monitoring dan evaluasi SPIP
32 Laporan Inspektorat
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Persentase Implementasi PP 41/2007 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah
100% Bag. Organisasi
Jumlah Lembaga yang dievaluasi 10 OPD Bag. OrganisasiJumlah Mekanisme kerja yang dievaluasi 1 Mekanis Bag. OrganisasiJumlah Metode kerja yang dievaluasi 1 Metode Bag. OrganisasiJumlah Tata Hubungan kerja yang dievaluasi 1 Tahun Bag. OrganisasiPersentase ketersediaan anggaran 100% Bag. UmumProsentase penerapan metode kerja modern berbasis IPTEK
40% Bag. Humas
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah 10 Laporan TapemJumlah mou yang ditetapkan 100% TapemTerfasilitasinya perubahan status desa menjadi kelurahan
100% Tapem
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Terfasilitasinya kerjasama antar daerah 100% Tapem
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Terwujudya profesionalisme aparatur Inspektorat dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
49% Inspektorat
Program Penyiapan Potensi Sumber daya, sarana dan prasarana daerah
Tersusunnya dokumen hasil koordinasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
1 Dokumen Bag. Ekonomi
Program Koordinasi Antar Pemerintah Daerah
Terlaksananya keg. Apeksi/citynet 100% Bag. Tapen
Program Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan TUN
% kasus yang diselesaikan 100% Bag. Hukum
Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan
4 Dokumen Inspektorat
Program Pendidikan Kedinasan % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
100% BKPPD
% Pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan diklat fungsional
100% BKPPD
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Tersedianya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang dimanfaatkan
4 Dokumen Inspektorat
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
% penyelesaian pengaduan masyarakat 100% BPMPPT
Program Peningkatan Pelayanan Publik
IKM terhadap pelayanan publik 78,7 Point Organisasi
Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
Terlaksananya evaluasi kinerja kecamatan 100% Bag. tapemIKM pelayanan perijinan Kategori Baik BPMPPT
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Terfasilitasinya aparatur ygn pindah/purna tugas
100% BKPPD
Penyempurnaan Tata Kerja Kantor
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Prosentase SOP yang ditetapkan 80% Bag. OrganisasiJumlah penyelenggara yang tersosialisasi penyusunan SOP
150 Orang Bag. Organisasi
Prosentase Standar Pelayanan yang disusun 40% Bag. OrganisasiProsentase penyelenggara yang tersosialisasi SP
45% Bag. Organisasi
Persentase SPM yang ditetapkan dengan 100% Bag. Organisasi
IV - 25
2015 BAB IV
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN
OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)
PerwalPersentase Laporan SPM yang disusun dan disampaikan tepat waktu
100% Bag. Organisasi
21. KETAHANAN PANGANProgram Peningkatan Ketahan Pangan Pertanian/Perkebunan
Regulasi ketahanan pangan Ada DistanKetersediaan energi dan protein perkapita 93% DistanPenguatan cadangan pangan 70% DistanInformasi pasokan, Harga dan akses pangan 93% DistanStabilitas harga dan pasokan pangan 93% DistanPencapian skor pola pangan harapan PPH 93% DistanPengawasan dan pebinaan keamanan pangan 85% DistanPenanganan kerawanan pangan 65% Distan
22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAProgram Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa
Terfasilitasinya BBGRM, TMMD, BSMSS 100% PMDKPol
Program Peningkataan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
PKK aktif 100% PMDKPolPosyandu aktif 100%Jumlah KPM 400 OrangTerwujudnya kemandirian masyarakat Kesos, Ekkonomi, PMDKPol
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan 256 Orang PMDKPol
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
BUMDes yang aktif 16 BUMDes EkonomiKoperasi kelurahan aktif 8 KoperasiPokjamas aktif 70%
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kemitraan antar lembaga
100% PMDKPol
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Tersedianya data profil desa 16 Dokumen PMDKPolSIMDes 0 Paket
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terfasilitasinya kegiatan yang dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan
50 Orang PMDKPol
Program pendidikan politik Masyarakat
Terlaksanaanya kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat dan Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan
50 Orang PMDKPol
Program Pelatihan Usaha Kecil Berbasis Keluarga
terfasilitasi pelatihan usaha berbasis keluarga bagi KK Binaan P2WKSS
100 KK PMDKPol
23. STATISTIKProgram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Tersedianya Data Statistik 100% Ekonomi dan Kelurahan
24. KEARSIPANProgram peningkatan kualitas pelayanan informasi
Terfasiltiasinya kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
100% KPAD
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Penerapan pengelolaan arsip secara baku 20 OPD KPAD
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Terpeliharanya sarana prasarana kearsipan 100% KPAD
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
dippo arsip 0 unit KPADTerpeliharanya dokumen arsip daerah 20 OPD KPAD
25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
web pemda Ada Dishubdokumentasi setiap keg pemkot banjar 100% Humas, KLP
Program Kerja sama Informasi Dengan Mass Media
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui:a. Media massa seperti majalah,radio, dan televisi;
4 Kali/ Tahun Humas
b. Media baru seperti website (media online); Setiap Hari Humasc . Media luar ruang seperti media buletin, leafl et, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.
12 Kali/Tahun Humas
Program Optimalisasi Teknologi Informasi
Terfasilitasinya pemanfaatan teknologi informasi
100% Dishub, Humas
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Terfasilitasinya aparatur untuk mengikuti diklat kominfo
100% Dishub
26. PERPUSTAKAANProgram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan Umum 0 Unit KPADPerpustakaan Kecamatan 1 Unit KPADPerpustakaan Khusus di DKM Masjid 7 Unit KPAD
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan 9.372 Judul KPAD
VI - 26
BAB IV 2015
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN
OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)
Sarana dan Prasarana Perpustakaan daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
Pengunjung perpustakaan 10.892 Orang KPAD
Program peningkatan sistem administrasi perpustakaan
Cakupan pengolahan bahan pustaka 100% KPAD
URUSAN PILIHAN1. PERTANIAN
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
Tersedianya sarana STA stasiun terminal agribisnis
0 Unit Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian / Perkebunan
Terfasilitasinya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
100% Dinas Pertanian
Tersedianya sarana/prasarana pertanian 20% Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB 16,11% Dinas PertanianProduktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar- Padi 45.200 Ton Dinas Pertanian- Kedelai 1.250 Ton Dinas Pertanian- Jagung 3.300 Ton Dinas Pertanian
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Terkendalinya penyakit menular pada hewan ternak
40% Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB 4,49% Dinas PertanianProduksi Daging 573 Ton Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Volume pemasaran Produksi Peternakan 3.017 Ton Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Terfasilitasinya Inslatasi Penanganan Limbah Padat dan Cair di RPH.
50% Dinas Pertanian
2. KEHUTANANProgram Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)
0,1% Dinas Pertanian
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Lahan Kritis 50% Dinas Pertanian
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Tertibnya penatausahaan hasil hutan 100% Dinas Pertanian
3. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERALProgram Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
Rumah tangga pra KS yang menggunakan listrik
550 KK DCKTLH
Pertambangan tanpa ijin 50,88% Dinas PUKontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
0,23% Dinas PU
Jumlah Lokasi yang terlayani penerangan jalan lingkungan
400 Titik Dinas PU
Jumlah Lokasi yang terlayani penerangan jalan umum
80 Titik Dinas PU
Jumlah saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terpasang
20 Tiang Dinas PU
Jumlah daya listrik yang terpasang 2 Unit Dinas PU
4. PARIWISATAProgram pengembangan pemasaran pariwisata
Jumlah kunjungan wisata 441.230 Orang DishubKontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 0,05% Dishub
5. KELAUTAN DAN PERIKANANProgram Pengembangan Budidaya Perikanan
Produksi perikanan budidaya 2.400 Ton Dinas PertanianKonsumsi ikan 22 Kg/Perkapita Dinas Pertanian
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Volume pemasaran Produksi Perikanan 20 Ton Dinas Pertanian
6. PERDAGANGANProgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)
36,52% Disperindagkop
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Impor
Ekspor Bersih Perdagangan 36,6 US $ Disperindagkop
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
Pasar sub terminal agroTerbangunnya pasar :
- Pasar Bojongkantong 0% Disperindagkop- Pasar Muktisari 100% Disperindagkop- Lahan untuk UPTD Pasar Hewan 0% DisperindagkopPengadaan lahan dan pemb untuk rest area 0 Ha Disperindagkop
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Terfasilitasinya perlindungan konsumen 100% Disperindagkop
Program Pembinaan Pedagang Kaki Terfasilitasinya sarpras PKL dan asongan 100% Disperindagkop
IV - 27
2015 BAB IV
NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN
OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)
Lima dan Asongan7. PERINDUSTRIAN
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Cakupan fasilitasi sarana produksi untuk industri pengolahan
22% Disperindagkop
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pertumbuhan industri pengolahan 535 Industri DisperindagkopKontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)
12,56% Disperindagkop
produk unggulan 0 Jenis Disperindagkop
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi 66% Disperindagkop
Program Penataan Struktur Industri Pengadaan lahan untuk Kawasan Industri 0 Ha DisperindagkopTerfasilitasinya pembentukan asosiasi IKM 100% Disperindagkop
8. TRANSMIGRASIProgram Transmigrasi Regional Transmigran swakarsa 10 KK Dinsos
Pengendalian Mobilitas Penduduk Terlaksananya kegiatan pengendalian mobiltas penduduk
100% Dinsos
VI - 28