39
BAB IV T EMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV 2015 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kota Banjar dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2014-2018. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kota Banjar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Banjar tahun 2014 – 2018 yang hendak dicapai adalah : “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan” Iman dan Takwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota Banjar dalam mencapai visi : Agamis, artinya kondisi dimana masyarakatnya memiliki keberdayaan secara religius sehingga mampu mengembangkan budaya masyarakat dan kearipan lokal serta melangsungkan kehidupan keagamaan menuju keimanan, ketaqwaan serta ahlak mulia yang rukun dan saling menghormati. Mandiri, artinya kondisi dimana memiliki kekuatan sendiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air. Sejahtera, artinya kondisi masyarakat yang memiliki keberdayaan secara sosial dan ekonomi sehingga mampu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjar Tahun 2015 IV - 1

Bab IV Rancangan Awal RKPD

Embed Size (px)

DESCRIPTION

-

Citation preview

Page 1: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BABIV T EMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH

BAB IV 2015

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kota Banjar dalam 5 (lima) tahun mendatang pada

kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2014-2018.

Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada

arah kebijakan RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami

pengayaan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan dan isu strategis di

Kota Banjar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi

Pemerintah Kota Banjar tahun 2014 – 2018 yang hendak dicapai adalah :

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat

Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera

Menuju Banjar Agropolitan”

Iman dan Takwa merupakan kata kunci atau landasan Pemerintah Kota Banjar dalam mencapai visi :

Agamis, artinya kondisi dimana masyarakatnya memiliki keberdayaan secara religius

sehingga mampu mengembangkan budaya masyarakat dan kearipan lokal serta

melangsungkan kehidupan keagamaan menuju keimanan, ketaqwaan serta ahlak mulia

yang rukun dan saling menghormati.

Mandiri, artinya kondisi dimana memiliki kekuatan sendiri untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakatnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan

publik berbasis e-government, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.

Sejahtera, artinya kondisi masyarakat yang memiliki keberdayaan secara sosial dan

ekonomi sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan

secara layak dan aman.

Agropolitan, artinya Kota Banjar berpeluang dikembangkan lebih luas ke bidang bisnis

berbasis pertanian (agrobisnis). Dengan berbagai indikator agropolitan seperti Banjar

menjadi kota agroindustri, jasa-jasa pertanian dan agrowisata, menjadi pusat distribusi

produk-produk pertanian, ditambah pula sebagai kota jasa dan perdagangan dengan

memanfaatkan letak strategis geografis Kota Banjar, berbagai indikator tersebut secara

bersama-sama dan saling melengkapi akan mewujudkan Banjar Agropolitan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan

kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang

IV - 1

Page 2: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

optimal dan proposional dari seluruh pemangku kepentingan kota, maka misi yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Mengingat pentingnya sumber daya manusia ini dalam pembangunan, maka sudah

seharusnya peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus dalam

pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai a process of enlarging

people’s choice atau proses meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting

kehidupan ini dilihat dari (1) usia yang panjang dan hidup sehat; (2) tingkat pendidikan

yang memadai; dan (3) standar hidup yang layak. Tingkat keberhasilan dalam

pembangunan manusia dapat diukur dengan indikator yang dinamakan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

Sumber Daya Manusia yang agamis, berbudi luhur, berpendidikan dan berperilaku hidup

sehat merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan selama lima tahun kedepan. Dengan

menekankan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli

masyarakat maka diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan

produktivitas masyarakat Kota Banjar agar menjadi masyarakat yang mau berpartisipasi,

bekerja sama dan menjaga keharmonisan dan mampu memanfaatkan segala potensi untuk

mewujudkan segala cita-cita.

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dengan tidak mengesampingkan

pemerataan pembangunannya merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar. Mengingat laju pertumbuhan

ekonomi tertinggi selama 10 tahun terakhir berada di kisaran 5 persen tentunya masih

memungkinkan bagi Kota Banjar untuk terus memacu laju pertumbuhan ekonominya yang

berkualitas, mengingat keunggulan ekonomi kota terletak di sektor jasa khususnya jasa

distribusi dan jasa kota transit (untuk orang dan barang), dengan tambahan faktor

networking akan mampu menghasilkan bentukan nilai tambah ekonomi yang besar.

Networking yang dimaksudkan terutama untuk memanfaatkan potensi ekonomi daerah

sekitar untuk memproduksi barang dan jasa lain yang nilai tambahnya meresap di Kota

Banjar ditambah kebijakan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan

ekonomi masyarakat pedesaan dengan prinsip keadilan dimana pemerintah

memperlakukan setiap pelaku ekonomi dan pelaku usaha baik besar maupun kecil pada

posisi yang sama.

IV - 2

Page 3: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka meningkatkan

kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor lingkungan. Istilah berkelanjutan

digunakan untuk konsep pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah

pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan

sumber daya yang ada secara arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatan

untuk masa kini dan generasi yang akan datang.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga, maka

pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan

kelestariannya.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara

profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government

Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan

kesejahteraan, tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk serta ancaman lain berupa

perkembangan miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, premanisme dan ancaman dari

luar merupakan faktor korelatif timbulnya gangguan ketertiban dan ketentraman yang

dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin

terhadap hukum.

Pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses

penyelenggaraan good and clean governance. Oleh karena itu, pembangunan bidang

hukum merupakan salah satu kebijakan pembangunan untuk mewujudkan pemantapan

kinerja pemerintah daerah didukung dengan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah

dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalismenya sehingga dapat

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka

perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan

dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi

pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik itu urusan wajib atau pilihan dalam

mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel dibawah ini:

IV - 3

Page 4: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

Tabel 4.1.Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi:“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat

Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan SejahteraMenuju Banjar Agropolitan”

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

No Tujuan Sasaran1. Meningkatkan rata-rata

lama sekolah1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan

pendidikan dasar;2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan

pendidikan menengah;3. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non

formal dan informal;2. Meningkatnya kualitas

tenaga pendidik dan kependidikan

1. Meningkatnya kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik

3. Menumbuh kembangkan karakter dan kecerdasan sejak dini

1. Meningkatnya cakupan layanan PAUD

4. Meningkatkan angka harapan hidup

1. Meningkatnya pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat;

2. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan;

3. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

5. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

1. Meningkatnya cakupan akseptor KB

Misi 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

No Tujuan Sasaran

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat;

1. Berkembangnya jumlah UMKM dan koperasi;2. Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan industri

pengolahan;3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;4. Meningkatnya realisasi investasi;5. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;

6. Meningkatnya ekonomi kota dengan aktivitas agrowisata;

7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota.

IV - 4

Page 5: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

Misi 2 : Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

No Tujuan Sasaran

2. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin

1. Meningkatan kemampuan ekonomi keluarga pra sejahtera;

2. Menurunannya populasi PMKS;3. Meningkatan penempatan bagi pencari kerja.

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No Tujuan Sasaran

1. Meningkatnya Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

1. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang proporsional;

2. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan kota;

3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;4. Meningkatnya mutu pengawasan lingkungan hidup;5. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan.

Misi 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan

secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government

No Tujuan Sasaran

1. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah.

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah

2. Meningkatnya Disiplin Pegawai;2. Terwujudnya kinerja

birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.

1. Meningkatnya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan layanan prima;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;3. Meningkatnya peran pengawasan;4. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah

yang akuntabel;5. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan;6. Tersedianya data, informasi dan statistik

pembangunan daerah.

IV - 5

Page 6: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1 Isu Strategis

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi

pembangunan yang dapat dikembangkan, telaahan terhadap RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat

dan kabupten yang berbatasan dengan Kota Banjar dan janji dari kepala daerah terpilih maka

dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Banjar melalui berbagai pertimbangan

diantaranya yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Banjar dan memiliki

pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional, serta

luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit

terhadap pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola dan merupakan prioritas terhadap

janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk;

3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan daya beli masyarakat;

4. Meningkatkan kemandirian pangan;

5. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin;

6. Meningkatkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

7. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan aparatur pemerintah terhadap hukum;

8. Meningkatkan kinerja birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.

IV - 6

Page 7: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mengatasi isu-isu stratejik yang dihadapi tersebut di depan, telah

ditetapkan strategi dan arah kebijakan pemerintah Kota Banjar dalam tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

Tabel 4.2Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Banjar

Tahun 2014-2018

Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatkan rata-rata lama sekolah

1. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pendidikan dasar;

Meningkatkan kualitas layanan pendidikan,

sarana dan prasarana yang memadai

1) Pendidikan gratis sampai dengan jenjang SLTA;2. Meningkatnya

cakupan dan kualitas layanan pendidikan menengah;

3. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan non formal dan informal.

2) Menyelenggarakan pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan non formal dan informal;

2. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

1. Meningkatnya kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan

kependidikan

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;

3. Menumbuh kembangkan karakter dan kecerdasan sejak dini

1. Meningkatan cakupan layanan pendidikan anak usia dini

Meningkatan pelayanan pendidikan anak usia

dini

1) Meningkatkan pendidikan karakter untuk anak usia dini

4. Meningkatkan angka harapan hidup

1. Meningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat;

Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

1) Mendorong peningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat;

2. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan

2) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana kesehatan;

3. Meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

3) Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

5. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

1. Meningkatan cakupan akseptor KB

Optimalisasi program KB dan kesehatan reproduksi

1) Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat;

2) Meningkatkan kualitas pelayanan program KB.

IV - 7

Page 8: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

Misi 2: Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan daya beli masyarakat

1. Berkembangnya jumlah UMKM dan koperasi;

Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang terintegrasi, tepat sasaran dan berkelanjutan;

1) Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing UMKM/Koperasi;

2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM;

2. Meningkatan kontribusi dan pertumbuhan industri pengolahan;

3) Meningkatkan kapasitas iptek sistem produksi;

3. Meningkatan kontribusi sektor perdagangan;

4) Meningkatkan pangsa pasar produk-produk UMKM;

4. Meningkatan realisasi investasi;

Meningkatkan daya tarik investasi daerah

1) Meningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

5. Meningkatnya kontribusi sektor sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;

Meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan kualitas kemampuan petani

1) Peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan

6. Meningkatnya ekonomi kota dengan aktivitas agrowisata

Meningkatkan ekonomi kota dengan aktivitas agrowisata

1) Membangun rintisan dan mengembangkan daerah agrowisata

7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota

Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Banjar

1) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penunjang untuk menuju Banjar Agropolitan

2. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin

1. Meningkatan kemampuan ekonomi keluarga pra sejahtera;

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dalam bidang ekonomi

1) Menyiapkan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

2. Menurunnya populasi PMKS;

2) Meningkatkan Kemandirian keluarga pra sejahtera dan para penyandang masalah sosial (PMKS);

3. Meningkatan penempatan bagi pencari kerja;

3) Mengembangkan ekonomi padat karya;

VI - 8

Page 9: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

Misi 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan HidupTujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatkan Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan udara dan air

1. Meningkatnya ruang terbuka hijau (RTH) yang proporsional;

Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau

1) Menata Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan kebutuhan RTH Kota.

2. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan kota;

Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan

1) Mengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;

Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih dan penataan kawasan kumuh

1) Peningkatan Lingkungan Pemukiman Sehat

4. Meningkatnya mutu pengawasan lingkungan hidup;

Meningkatkan pengawasan lingkungan hidup

1) Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan LH

5. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan.

Meningkatkan fungsi dan grade hutan dan lahan

1) Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan serta partisipasi masyarakat dalam upaya rehabilitasi Hutan dan Lahan

IV - 9

Page 10: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

Misi 4: Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Serta Tata kelola pemerintahan secara profesional untuk menjamin terciptanya good governance dan clean government

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan1. Meningkatnya

kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah.

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah

2. Meningkatnya Disiplin Pegawai

Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum

1) Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah di bidang hukum

2) Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan

3) Meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban di kota Banjar

2. Terwujudnya kinerja birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.

1. Meningkatnya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan layanan prima;

Meningkatkan kompetensi SDM aparatur dan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;

2) Menyediakan sarana prasarana pelayanan publik berdasarkan SPM

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

Meningkatkan pelayanan perpustakaan

1) Meningkatkan sistem administrasi perpustakaan

2) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca;

3) Pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana perpustakaan.

3. Meningkatnya peran pengawasan;

Mengimplementasikan SPIP

4) Meningkatkan SPIP dan pengelolaan keuangan daerah4. Meningkatnya

kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

5. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan;

Meningkatkan kualitas produk penataan ruang dan perencanaanyang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan di Kota Banjar

1) Meningkatkan kualitas produk penataan ruang dan perencanan dengan dukungan data yang update dan sesuai dengan per-UU yang berlaku

6. Tersedianya data, informasi dan statistik pembangunan daerah;

Meningkatkan kualitas pemuktahiran data

1) Meningkatkan kerjasama dengan BPS, lembaga pendidikan dan Survey secara berkala

VI - 10

Page 11: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

Prioritas pembangunan Kota Banjar Tahun 2016 yang ditetapkan selain untuk mendukung

tercapainya sasaran pembangunan Kota Banjar juga untuk mendukung sasaran pembangunan

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui Prioritas Pembangunan

Nasional, 10 (sepuluh) poin Common Goals sebagai Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

dan 8 (delapan) target Millenium Development Goals (MDGs). Hal tersebut juga menunjukkan

bahwa rencana pembangunan di Kota Banjar sinergi dengan rencana pembangunan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan kebijakan pembangunan Kota

Banjar Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Banjar

NO Prioritas Pusat (Rancangan RKP)

Common Goals Jawa Barat2013 - 2018

Prioritas Kota Banjar2014 – 2018

1 Reformasi Pembangunan Kesehatan

Meningkatkan aksesibilitas dan mutu Pendidikan

Meningkatkan rata-rata lama sekolah

2 Pengendalian Jumlah Penduduk

Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas layanan Kesehatan

Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

3 Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku

Menumbuh kembangkan karakter dan kecerdasan sejak dini

4 Reformasi Pembangunan Pendidikan

Meningkatkann Ekonomi Pertanian

Meningkatkan angka harapan hidup

5 Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Meningkatkann Ekonomi Non Pertanian

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

6 Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas

Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat;

7 Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Meningkatkan Pengelolaan Seni, Budaya dan Wisata Serta Kepemudaan dan Olahraga

Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin

8 Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi

Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan

Meningkatnya Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

9 Penguatan Konektivitas Nasional

Menanggulangi Kemiskinan, Penyandang Masalah Sosial dan Keamanan

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah.

10 Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Tata Kelola Pemerintahan : Meningkatkan Kinerja Aparatur Serta Tata Kelola Birokrasi Dengan Penerapan IPTEK

Terwujudnya kinerja birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.

11 Peningkatan Ketahanan Air12 Perkuatan Ketahanan

Pangan13 Peningkatan Ketahanan

Energi14 Percepatan Pembangunan

Kelautan

IV - 11

Page 12: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

NO Prioritas Pusat (Rancangan RKP)

Common Goals Jawa Barat2013 - 2018

Prioritas Kota Banjar2014 – 2018

15 Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup

16 Peningkatan Kapasitas IPTEK

17 Konsolidasi Demokrasi18 Percepatan Pembangunan

MEF dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan

19 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri

20 Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik

21 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

22 Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

23 Pengelolaan Risiko Bencana

24 Sinergi Pembangunan Perdesaan

4.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran

pembangunan Kota Banjar Tahun 2016 berjumlah 160 (seratus enam puluh ) program yang

terbagi ke dalam 34 (tiga puluh empat) bidang urusan, adalah sebagai berikut :

URUSAN WAJIB1. PENDIDIKAN

a. Program Pendidikan Anak Usia Dinib. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahunc. program Pendidikan Menengahd. Program Pendidikan Non Formale. Program Wajib Belajar Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. KESEHATANa. Program Pengadaan,Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Matab. Program Obat dan Perbekalan Kesehatanc. Program Upaya Kesehatan Masyarakatd. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannyae. Program Manajemen Kesehatanf. Program peningkatanKeselamatan Ibu Melahirkan dan Anakg. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan

VI - 12

Page 13: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menulari. Program Perbaikan Gizi Masyarakatj. Program Pengambangan Lingkungan Sehatk. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatanl. Program Data dan Informasi Kesehatanm. Program Peningkatan Regulasi dan Penelitian Pengembangan Bidang Kesehatann. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menularo. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usiap. Program Pengawasan Obat dan Makananq. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatanr. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.

3. PEKERJAAN UMUMa. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatanb. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnyac. Program Pengendalian Banjird. Program Pembangunan jalan dan jembatan e. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjongf. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaang. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorongh. Program Lingkungan Perumahan Sehati. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbahj. Program Perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuhk. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

4. PERUMAHANa. Program Pengelolaan Areal Pemakamanb. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

5. PENATAAN RUANGa. Program Perencanaan Tata Ruang b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

6. PERENCANAAN PEMBANGUNANa. Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerahc. Program perencanaan pembangunan ekonomid. Program Perencanaan Sosial Budayae. Program Kerjasama Pembangunanf. Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuhg. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alamh. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

7. PERHUBUNGANa. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintasb. Pogram peningkatan Pelayanan Angkutanc. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotord. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJe. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

8. LINGKUNGAN HIDUPa. Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuhb. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

IV - 13

Page 14: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alamd. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijauf. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

9. PERTANAHANa. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfataan Tanahb. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILa. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKa. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunanb. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak

12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAa. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang

Mandirib. Program Keluarga Berencanac. Program Pelayanan Kontrasepsid. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluargae. Program Kesehatan Reproduksi Remajaf. Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

13. SOSIALa. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnyab. Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosialc. Program pembinaan anak terlantard. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosialf. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosialg. Program pembinaan para penyandang cacat dan traumah. Program Keluarga Harapani. Program Pengkajian, Penyelamatan Dini Pada Saat Terjadi Bencanaj. Program Pengendalian dan Operasi Siaga Bencanak. Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencanal. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencanam. Program Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Tanggap Daruratn. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alamo. Program Peningkatan Regulasi dan Manajemen Penanggulangan Bencanap. Program Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rehabilitasiq. Program keagamaanr. Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rekonstruksi

14. KETENAGAKERJAANa. Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rekonstruksib. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaanc. Program Peningkatan Kesempatan Kerjad. Manajemen Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan

15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHa. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

VI - 14

Page 15: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKMc. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengahd. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.

16. PENANAMAN MODALa. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasib. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

17. KEBUDAYAANa. Program Pengembangan Nilai Budayab. Program Pengelolaan Keragaman Budaya c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAa. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemudab. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahragac. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahragad. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIa. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamananb. Program Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminalc. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

a. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerahb. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerahc. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparaturd. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum,

Kepegawaian dan Pemberdayaan Desae. Program Penataan Peraturan Perundang-undanganf. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerahg. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Banjarh. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDHi. Program Penataan Daerah Otonomi Baruj. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerahk. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasanl. Program Penyiapan Potensi Sumber daya, sarana dan prasarana daerahm. Program Koordinasi Antar Pemerintah Daerahn. Program Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan TUNo. Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasanp. Program Pendidikan Kedinasanq. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasanr. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakats. Program Peningkatan Pelayanan Publikt. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakatu. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNSv. Penyempurnaan Tata Kerja Kantor

IV - 15

Page 16: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

21. KETAHANAN PANGANa. Program Peningkatan Ketahan Pangan Pertanian/Perkebunan

22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAa. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desab. Program Peningkataan Keberdayaan Masyarakat Perdesaanc. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desad. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaane. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunganf. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desag. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaanh. Program pendidikan politik Masyarakati. Program Pelatihan Usaha Kecil Berbasis Keluarga

23. STATISTIKa. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

24. KEARSIPANa. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasiProgram Penyelamatan dan

pelestarian dokumen/ arsip daerahb. Perbaikan sistem administrasi kearsipanc. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipand. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAa. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massab. Program Kerja sama Informasi Dengan Mass Mediac. Program Optimalisasi Teknologi Informasid. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

26. PERPUSTAKAANa. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaanb. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaanc. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Bacad. Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan.

URUSAN PILIHAN1. PERTANIAN

a. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasib. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunanc. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunand. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternake. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakanf. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakang. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2. KEHUTANANa. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutanb. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahanc. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.

3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALa. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

VI - 16

Page 17: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

4. PARIWISATAa. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

5. KELAUTAN DAN PERIKANANa. Program pengembangan budidaya perikananb. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

6. PERDAGANGANa. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negerib. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Imporc. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangand. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangane. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

7. PERINDUSTRIANa. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industrib. Program Pengembangan Industri kecil dan Menengahc. Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksid. Program Penataan Struktur Industri

8. TRANSMIGRASIa. Program Transmigrasi Regionalb. Pengendalian Mobilitas Penduduk.

IV - 17

Page 18: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

Tabel 4.3 Indikator Program Pembangunan Daerah

NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN

OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)

1. PENDIDIKANProgram Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APM SD/MI/SDLB 94,63% Dinas PendidikanAngka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun

99,76% Dinas Pendidikan

APM SMP/MTs/ SMPLB 93,96% Dinas PendidikanAngka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun

106,25% Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB 0,02% Dinas PendidikanAngka Putus Sekolah SMP/MTs/ SMPLB 0,2% Dinas PendidikanAngka Kelulusan SD/MI 100% Dinas PendidikanAngka Kelulusan SMP/MTs 100% Dinas PendidikanNilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs Angka Kelulusan SMP/MTs

6,49 Dinas Pendidikan

% SMP yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan

100% Dinas Pendidikan

Kondisi ruang kelas SD/MI yang baik 86,61% Dinas PendidikanKondisi ruang kelas SMP/MTs yang baik 91,87% Dinas PendidikanSD/MI memiliki ruang perpustakaan 90,27% Dinas PendidikanSMP/MTs memiliki ruang perpustakaan 75,86% Dinas PendidikanSMP/MTs memiliki ruang Laboratorium IPA 48,28% Dinas PendidikanAngka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

100% Dinas Pendidikan

Sekolah unggulan akademik jenjang SD 1 Dinas PendidikanSekolah unggulan non akademik jenjang SD 1 Dinas PendidikanSekolah unggulan akademik jenjang SMP 1 Dinas PendidikanSekolah unggulan non akademik jenjang SMP 1 Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Menengah APK SMA/SMK/MA/ SMALB 104,51% Dinas PendidikanAPM SMA/SMK/MA/ SMALB 92,96 Dinas PendidikanAngka Kelulusan SMA/SMK/MA 100% Dinas PendidikanNilai Rata-rata Ujian Nasional SMA/SMK/ MA 7,24 Dinas PendidikanAngka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/SMK/MA

100% Dinas Pendidikan

% SMA yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan

100% Dinas Pendidikan

% SMK yang memberikan tambahan jam pelajaran keagamaan

100% Dinas Pendidikan

Kondisi ruang kelas SMA/SMK/MA yang baik 97% Dinas PendidikanSMA/MA memiliki ruang perpustakaan 11 Dinas PendidikanSMK memiliki ruang perpustakaan 6 Dinas PendidikanSMA/MA memiliki ruang Laboratorium IPA 10 Dinas PendidikanSMK memiliki Ruang Praktek Siswa 7 Dinas PendidikanAngka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0% Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA 29,15% Dinas PendidikanAPK PAUD Non Formal 39,92% Dinas Pendidikan% Guru TK berkualifikasi S1 94,12% Dinas Pendidikan% Guru TK bersertifikat 100% Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi S-1 Guru TK 94,12% Dinas PendidikanKualifikasi S-1 Guru SD 91,99% Dinas PendidikanKualifikasi S-1 Guru SMP 98,35% Dinas PendidikanKualifikasi S-1 Guru SMA 100% Dinas PendidikanKualifikasi S-1 Guru SMK 100% Dinas PendidikanSertifikasi S-1 Guru TK 97,06% Dinas PendidikanSertifikasi S-1 Guru SD 94,96% Dinas PendidikanSertifikasi S-1 Guru SMP 92,62% Dinas PendidikanSertifikasi S-1 Guru SMA 88,95% Dinas PendidikanSertifikasi S-1 Guru SMK 89,81% Dinas PendidikanGuru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 100% Dinas Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tersedianya data pokok pendidikan 1 Buku Dinas PendidikanTersedianya data statistik pendidikan 1 Buku Dinas PendidikanTersedianya profil pendidikan 1 Buku Dinas PendidikanTersedianya data base pendidikan 0 Laporan Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal Jumlah Warga Belajar Keaksaraan Fungsional 20 Orang Dinas PendidikanAPK Paket A Setara SD 0,36% Dinas PendidikanAPK Paket B Setara SMP 4,89% Dinas PendidikanAPK Paket C Setara SMA 11,01% Dinas PendidikanPenduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) / AMH

99,09% Dinas Pendidikan

2. KESEHATANProgram pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit

Cakupan ketersedian sarana prasarana RSU sesuai dengan SPM

100% RSU

Rumah Sakit Type D 1 Unit Dinas Kesehatan

VI - 18

Page 19: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN

OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)

paru-paru/rumah sakit mataProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan ketersediaan obat esensial dan generik

100% Dinas Kesehatan

Program Upaya kesehatan masyarakat Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.

100% Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Pelayanan lab. Kesehatan daerah 12 Bulan Dinas KesehatanPeningkatan labkesda menjadi UPTD Dinas Kesehatan dan

Puskesmas

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya) yang memenuhi standar sarana, prasarana dan peralatan

100% Dinas Kesehatan

Peningkatan puskesmas menjadi rawat inap (DTP)

Dinas Kesehatan

Program Manajemen kesehatan Dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan

100% Dinas Kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Meningkatnya Cakupan K1 4.178 Orang Dinas KesehatanCakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 3.643 Orang Dinas KesehatanCakupan Kunjungan Bayi (B12) 12.007 Orang Dinas KesehatanCakupan Pelayanan Anak Balita 75% Dinas KesehatanCakupan penjaringan anak sekolah SD dan setingkat

113 SD/MI Dinas Kesehatan

Menurunkan kematian ibu 3 Kasus Dinas KesehatanMenurunkan kematian bayi 50 Kasus Dinas KesehatanCakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

3.696 (86%) Dinas Kesehatan

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Nifas 3.512 (84%) Dinas KesehatanCakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

737 Orang (85%) Dinas Kesehatan

Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani

347 Orang Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Cakupan strata desa/kel siaga aktif (purnama+mandiri)

10 Desa/Kelurahan

Dinas Kesehatan dan Kelurahan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Desa/kel UCI 96% Dinas KesehatanCakupan imunisasi campak bayi usia 1 th 3.350 Orang Dinas KesehatanBayi 0-11 bulan mendapat imunisasi Dasar lengkap

86% Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA +

70% Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100% Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memilki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS

40% Dinas Kesehatan

Jumlah orang yang diberi post test HIV dan menerima hasil

3.425 Orang Dinas Kesehatan

Jumlah Kunjungan layanan IMS 2.150 Orang Dinas Kesehatan

Program Perbaikan gizi masyarakat Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100% Dinas Kesehatan

% ibu hamil Kurang Energi Kronis dari keluarga miskin tertangani

90% Dinas Kesehatan

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

40% Dinas Kesehatan

Program Pengembangan lingkungan sehat

Cakupan Desa /kelurahan yang mengalami KLB/bencana dilakukan PE/Respon Cepat kurang dari 24 jam

100% Dinas Kesehatan

Jumlah RW yang dinyatakan ODF (Open Defecation Free)

50 RW Dinas Kesehatan

Program Standarisasi pelayanan kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan Gigi & mulut di Puskesmas

10% Dinas Kesehatan

Cakupan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang memenuhi standart sesuai Per UU

100% Dinas Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan dasar/ puskesmas terakreditasi dan sesuai SOP

6 Puskesmas Dinas Kesehatan

Cakupan puskesmas BLUD 2 Puskesmas Dinas Kesehatan

Program Data dan informasi kesehatan

Tersedianya Data Kesehatan di Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Bidang Kesehatan Lainnya

100% Dinas Kesehatan

IV - 19

Page 20: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN

OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100% Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya

100% Dinas Kesehatan

Program Peningkatan regulasi dan penelitian pengembangan bidang kesehatan

Tersedianya SOP/ SPM bidang kesehatan 100% Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Jumlah kelompok berisiko yang mendapat pembinaan

1 Institusi Dinas Kesehatan

Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Jumlah posbindu melaksanakan peningkatan kesehatan lansia

81 Posbindu Dinas Kesehatan

Program Pengawasan obat dan makanan

Cakupan institusi yang dibina 100% Dinas Kesehatan

Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya koordinasi dengan kab/kota perbatasan

100% Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Terfasilitasinya pengelolaan posyandu 100% Kelurahan Mekarsari

3. PEKERJAAN UMUMProgram rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan kota dalam kondisi baik 97,8% Dinas PU

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah adaPersentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 68,74% Dinas PU

Program Pengendalian Banjir Saluran pembuang yang terbangun 10.703 M Dinas PU

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan yang terbangun 280 M Dinas PUJembatan yang terbangun 1 Unit Dinas PU

Program Pembangunan turap/talud/brojong

Dinding penahan tanah/kirmir yang terbangun

3.960 M3 Dinas PU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Meningkatnya ketersediaan alat kebinamargaan

1 Paket Dinas PU

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

5.000 M DCKTLH

Panjang saluran drainase yang dibangun 2.588 M3 Dinas PU

Program Lingkungan Perumahan Sehat

Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih

87,26% DCKTLH

Peningkatan rumah tangga bersanitasi 73,24% DCKTLHPenurunan lingkungan permukiman kumuh 0,60% DCKTLHPenurunan rumah tidak layak huni 5,50% DCKTLHTersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

77,00% DCKTLH

Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman

6.000 M DCKTLH

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

72,22% DCKTLH

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota

10 Unit DCKTLH

Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan

19.417 KK DCKTLH

Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh

Tersedianya dok perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

5 Dok DCKTLH

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh

4 Paket DCKTLH

Meningkatnya pelayanan dan Pembinaan Jasa Kontruksi di Kota Banjar

100% DCKTLH

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kab/kota

100% DCKTLH

4. PERUMAHANProgram Pengelolaan Areal Pemakaman

Areal pemakaman dalam kondisi terawat 3 Lokasi DCKTLH

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Tingkat kesiapan fasilitas dan mobilitas pemadam kebakaran

17 Menit BPBD

5. PENATAAN RUANGProgram Perencanaan Tata Ruang Dokumen perencanaan penataan ruang

teknis6 Dokumen DCKTLH

VI - 20

Page 21: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN

OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang 3 Dokumen DCKTLH

6. PERENCANAAN PEMBANGUNANProgram perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda

BAPPEDA

Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan perwal

Ada

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100% KELURAHAN

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terfasilitasinya pegawai mengikuti diklat 100% BAPPEDA

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah

2 Dokumen BAPPEDA

dokumen kebijakan alokasi pupuk bersubsidi 1 Dokumen BAG. EKONOMI

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat

1 Dokumen BAPPEDA

jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kependudukan

1 Dokumen BAPPEDA

Program Kerjasama Pembangunan Terfasilitasinya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

100% BAPPEDA

Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Terfasiltiasinya koordinasi BKPRD 100% BAPPEDA

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Dokumen perencanaan bidang fisik 1 Dokumen BAPPEDA

Pengembangan Wilayah Perbatasan Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan

1 Dokumen TAPEM

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Banjar Dalam Angka 1 Dokumen BAPPEDAPDRB Kota Banjar 1 Dokumen

7. PERHUBUNGANProgram pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/dipasang

579 Unit DISHUB

Program peningkatan pelayanan angkutan

Angkutan darat 15,65% DISHUB

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Tersedianya buku dan plat uji 4.910 Buah DISHUB

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Terpeliharanya Prasarana dan fasilitas LLAJ 9 Unit DISHUB

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 Uni DISHUB

8. LINGKUNGAN HIDUPProgram Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh

Terbangunnya sub terminal Langensari 1 UnitTerfasilitasinya Pembangunan dan Peningkatan Status Puskesmas

1 Unit DINKES

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Cakupan penanganan sampah 15% DCKTLHTempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,57 M3 DCKTLH

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Tersedianya dok perlindungan dan konservasi SDA

1 Dokumen DCKTLH

Cakupan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam

1 Lokasi DCKTLH

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

0 % DCKTLH

Penegakan hukum lingkungan 20% DCKTLHKerusakan tanah terhadap produksi biomassa 60% DCKTLHPelayanan Pencegahan Pencemaran air 80% DCKTLHCakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, UKL/UPL, SPPL

80% DCKTLH

Tingkat pencemaran lingkungan hidup Perkotaan

24% DCKTLH

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

19% DCKTLH

Pertamanan kota yang ditangani dengan baik 8,35 Ha DCKTLH

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Pelayanan pencegahan pencemaran udara 40% DCKTLHLaboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi

20% DCKTLH

IV - 21

Page 22: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN

OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)

9. PERTANAHANProgram Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfataan Tanah

Tersedianya dok kajian kebutuhan lahan dan pemanfaatan lahan

3 Dokumen DCKTLH

Perluasan lahan TPA/TPS 2 Ha DCKTLHPerluasan lahan makam 0 Ha DCKTLHPenyelesaian ijin lokasi 100% BPMPPTPengadaan Lahan untuk perluasan Rumah Sakit

DINKES

Pengadaan Lahan untuk Terminal Tipe A DISHUBPengadaan tanah untuk perluasan jalan/Pengadaan tanah untuk pembangunan

1 Paket PU

Terselenggaranya koord bid. Pertanahan pusat dan daerah

6 Lap TAPEM

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan milik pemkot

Penyelesaian Kasus Tanah Pemkot 100% TAPEM

10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILProgram Penataan Administrasi Kependudukan

Kepemilikan KTP 100% CAPILDUKKepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

398/1000 CAPILDUK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah CAPILDUKCakupan Penerbitan Kartu Keluarga 100% CAPILDUKCakupan Penerbitan KTP 100% CAPILDUKCakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 65% CAPILDUKCakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian 15% CAPILDUKTersedianya database kependudukan yang telah dimutahirkan

1 DB CAPILDUK

Tersedianya Profil Perkembangan Kependudukan

1 Dokumen CAPILDUK

Tersedianya Website Disdukpil 1 Web CAPILDUK

11. PEMBERDAYAAN PEREMPUANProgram Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

6,9% BKBPP

Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

98% BKBPP

Partisipasi angkatan kerja perempuan 43% BKBPP

Program Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak

Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen

28% BKBPP

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100% BKBPP

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

100% BKBPP

12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAProgram Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

90% BKBPP

Cakupan PUS Peserta KB AnggotabUsaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

65% BKBPP

Program Keluarga Berencana Prevalensi Peserta KB aktif 76,2% BKBPPKeluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

18,8% BKBPP

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

7% BKBPP

Tersusunnya dok informasi pendukung keberhasilan prog. Kb

1 Dok BAG. KESOS

Meningkatnya kel. PIC remaja secara kualitas dan kuantitas ttg kesehatan reproduksi

400 Orang BAG. KESOS

Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun

65% BKBPP

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Kader tribina terlatih 150 Orang BKBPPRatio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2(dua ) Desa/Kelurahan

BKBPP

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu ) petugas di setiap Desa/Kelurahan

100% BKBPP

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun

1,73% BKBPP

Program Pengembangan pusat Cakupan penyediaan informasi data mikro 100% BKBPP

VI - 22

Page 23: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN

OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)

pelayanan informasi dan konseling KRR

keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun

13. SOSIALProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial keluarga miskin

100% DINSOSNAKER

PMKS yg memperoleh bantuan sosial 100% DINSOSNAKER

Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Jumlah kelembagaan sosial masyarakat 155 Unit DINSOSNAKER

Program pembinaan anak terlantar Cakupan anak terlantar yang dibina 45% DINSOSNAKER, KESOS

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

cakupan eks napi, psk, narkoba yang dibina 27% DINSOSNAKER

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

1 Buah DINSOSNAKER, KESOS

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terfasilitasinya kelembagaan kesos ang dibina 100% KESOS

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Terfasilitasinya penyandang cacat yang dibina 32 % DINSOSNAKER

Program Keluarga Harapan keluarga sangat miskin kriteria tertentu 100% Dinsosnaker

Program Pengkajian, Penyelamatan Dini Pada Saat Terjadi Bencana

Terlaksananya sosialisasi dan simulasi kebencanaan

100% BPBD

Program Pengendalian dan Operasi Siaga Bencana

pelayanan posko siaga bencana 100% BPBD

Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Kesiagaan aparatur dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

100% BPBD

Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Penyeberluasan informasi bencana 100% BPBD

Program Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Tanggap Darurat

Tersedianya logistik dan peralatan tanggap darurat sesuai keb.

95% BPBD

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Terlaksananya pemantauan potensi bencana 100% BPBD

Program Peningkatan Regulasi dan Manajemen Penanggulangan Bencana

Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

BPBD

Tersedianya dokumen/pedoman penanggulangan bencana

100% BPBD

Tersedianya Perda ttg penaggulangan bencana

BPBD

Program Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rehabilitasi

Terfasilitasinya perbaikan pasca bencana 100% BPBD

Program keagamaan Terfasilitasinya keg. Keagamaan 100% kESOS

Peningkatan Percepatan Pemulihan Melalui Pelaksanaan Rekonstruksi

Optimalisasi keg. Rekonstruksi 100% BPBD

14. TENAGA KERJAProgram Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja 87,570% Dinsosnaker

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

96% Dinsosnaker

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

96% Dinsosnaker

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

96% Dinsosnaker

Balai Latihan Kerja (BLK) 1Unit Dinsosnaker

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 9 Kasus Dinsosnaker

Perusahaan yang menerapkan K3 100 Perusahaan Dinsosnaker

Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

100% Dinsosnaker

Besaran Pemeriksaan Perusahaan 100% Dinsosnaker

Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 90%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Pencari kerja yang ditempatkan 13% Dinsosnaker

Manajemen Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka 4,85% (3.265 Orang)

Dinsosnaker

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

66%

15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

IV - 23

Page 24: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN

OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koperasi aktif 46,63% Disperindagkop

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

Tersedianya sistem pendukung usaha bagi UMKM

100% Disperindagkop

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

Jumlah usaha skala Mikro 6826 Usaha (88,88%)

Disperindagkop

Jumlah usaha skala Kecil 776 Usaha (10,10%)

Disperindagkop

Jumlah usaha skala Menengah 78 Usaha (1,02%) DisperindagkopUsaha Mikro dan Kecil 98,98% Disperindagkop

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Terfasilitasinya sertifikasi kesehatan dan halal untuk produk umkm

100% Disperindagkop

Tersedianya data UMKM yang update 1 Dokumen Disperindagkop

16. PENANAMAN MODAL DAERAHProgram Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tersedianya informasi peluang usaha/sektor unggulan

2 Profile BPMPPT

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN 10% BPMPPT

17. KEBUDAYAANProgram Pengembangan Nilai Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya 75% Dinas Pendidikan

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 100% Dinas PendidikanCakupan Fasilitasi Seni 57,14% Dinas PendidikanMisi Kesenian 100% Dinas PendidikanCakupan Sumber daya Manusia Kesenian 25% Dinas Pendidikan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Cakupan kajian seni budaya 50% Dinas PendidikanCakupan Organisasi 33,33% Dinas Pendidikan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

17 Situs Dinas Pendidikan

18. PEMUDA DAN OLAHRAGAProgram Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Jumlah organisasi pemuda Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)Lapangan Olahraga 20 Unit Dinas Pendidikan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah kegiatan Keolahragaan 7 Kegiatan Dinas PendidikanJumlah organisasi olahraga Kelurahan

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan 8 Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kelurahan

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIProgram pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Kegiatan pembinaan politik daerahCakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

0,91/RT Satpol PP

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

PMDKPol

Terlaksananya siskamswakarsa di daerah 100% Satpol PP

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Terfasilitasinya penertiban penyakit masyarakat

100% Satpol PP

20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANProgram peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK WTP DPPKASkor evaluasi Lakip 65 Point AdbangSkor evaluasi LPPD 3 Point Adbang

AdbangProgram peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Raperda yang ditetapkan menjadi perda 100% SetwanTerfasilitasinya pimpinan dan anggota DPRD untuk mengikuti diklat/study banding

100% Setwan

AdbangProgram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

% Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

100% BKPPD

Anggota satpol pp yang mengikuti diklat ppns 4 Orang Satpol PPDokumen hasil evaluasi jabatan dan skp setda 2 Dokumen Organisasi Setda

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum, Kepegawaian dan Pemberdayaan Desa

Terwujudnya pembinaan, pengawasan dan fasilitasi urusan pemerintahan, kepegawaian dan pemberdayaan desa

28 Kali Inspektorat

Meningkatnya kepercayaan obyek pengawasan terhadap kebijakan pengawasan

52 LHP Inspektorat

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pengawasan

100% Inspektorat

Terwujudnya akuntabilitas kinerja 40 Laporan Inspektorat

VI - 24

Page 25: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN

OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)

pemerintah melalui monev program-program pemerintah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan per-UU 100% Bag Hukum, Setwan, Kel. Bojongkantong

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi unsur muspida

100% Tapem

Terfasilitasinya tamu kunjungan kerja pejabat negara

100% Umum

Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Banjar

Terfasilitasinya kunjungan kerja kepala daerah

100% Tapem

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tersedianya data tindaklanjut hasil temuan pengawasan yang dapat di tindaklanjuti

100% Inspektorat

Meningkatnya fungsi pengawasan dan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan

2 Kali Inspektorat

Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui reviu atas laporan keuangan OPD yang tertib

152 LHR Inspektorat

Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui monitoring dan evaluasi atas LAKIP

22 LHE Inspektorat

Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui monitoring dan evaluasi SPIP

32 Laporan Inspektorat

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Persentase Implementasi PP 41/2007 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah

100% Bag. Organisasi

Jumlah Lembaga yang dievaluasi 10 OPD Bag. OrganisasiJumlah Mekanisme kerja yang dievaluasi 1 Mekanis Bag. OrganisasiJumlah Metode kerja yang dievaluasi 1 Metode Bag. OrganisasiJumlah Tata Hubungan kerja yang dievaluasi 1 Tahun Bag. OrganisasiPersentase ketersediaan anggaran 100% Bag. UmumProsentase penerapan metode kerja modern berbasis IPTEK

40% Bag. Humas

Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah 10 Laporan TapemJumlah mou yang ditetapkan 100% TapemTerfasilitasinya perubahan status desa menjadi kelurahan

100% Tapem

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Terfasilitasinya kerjasama antar daerah 100% Tapem

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Terwujudya profesionalisme aparatur Inspektorat dalam rangka mendorong peningkatan kinerja

49% Inspektorat

Program Penyiapan Potensi Sumber daya, sarana dan prasarana daerah

Tersusunnya dokumen hasil koordinasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

1 Dokumen Bag. Ekonomi

Program Koordinasi Antar Pemerintah Daerah

Terlaksananya keg. Apeksi/citynet 100% Bag. Tapen

Program Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan TUN

% kasus yang diselesaikan 100% Bag. Hukum

Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Tersusunnya sistem dan prosedur pengawasan

4 Dokumen Inspektorat

Program Pendidikan Kedinasan % Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

100% BKPPD

% Pejabat fungsional yang telah memenuhi persyaratan diklat fungsional

100% BKPPD

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Tersedianya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang dimanfaatkan

4 Dokumen Inspektorat

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

% penyelesaian pengaduan masyarakat 100% BPMPPT

Program Peningkatan Pelayanan Publik

IKM terhadap pelayanan publik 78,7 Point Organisasi

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Terlaksananya evaluasi kinerja kecamatan 100% Bag. tapemIKM pelayanan perijinan Kategori Baik BPMPPT

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Terfasilitasinya aparatur ygn pindah/purna tugas

100% BKPPD

Penyempurnaan Tata Kerja Kantor

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Prosentase SOP yang ditetapkan 80% Bag. OrganisasiJumlah penyelenggara yang tersosialisasi penyusunan SOP

150 Orang Bag. Organisasi

Prosentase Standar Pelayanan yang disusun 40% Bag. OrganisasiProsentase penyelenggara yang tersosialisasi SP

45% Bag. Organisasi

Persentase SPM yang ditetapkan dengan 100% Bag. Organisasi

IV - 25

Page 26: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN

OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)

PerwalPersentase Laporan SPM yang disusun dan disampaikan tepat waktu

100% Bag. Organisasi

21. KETAHANAN PANGANProgram Peningkatan Ketahan Pangan Pertanian/Perkebunan

Regulasi ketahanan pangan Ada DistanKetersediaan energi dan protein perkapita 93% DistanPenguatan cadangan pangan 70% DistanInformasi pasokan, Harga dan akses pangan 93% DistanStabilitas harga dan pasokan pangan 93% DistanPencapian skor pola pangan harapan PPH 93% DistanPengawasan dan pebinaan keamanan pangan 85% DistanPenanganan kerawanan pangan 65% Distan

22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAProgram Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa

Terfasilitasinya BBGRM, TMMD, BSMSS 100% PMDKPol

Program Peningkataan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

PKK aktif 100% PMDKPolPosyandu aktif 100%Jumlah KPM 400 OrangTerwujudnya kemandirian masyarakat Kesos, Ekkonomi, PMDKPol

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan 256 Orang PMDKPol

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

BUMDes yang aktif 16 BUMDes EkonomiKoperasi kelurahan aktif 8 KoperasiPokjamas aktif 70%

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kemitraan antar lembaga

100% PMDKPol

Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Tersedianya data profil desa 16 Dokumen PMDKPolSIMDes 0 Paket

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terfasilitasinya kegiatan yang dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan

50 Orang PMDKPol

Program pendidikan politik Masyarakat

Terlaksanaanya kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat dan Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan

50 Orang PMDKPol

Program Pelatihan Usaha Kecil Berbasis Keluarga

terfasilitasi pelatihan usaha berbasis keluarga bagi KK Binaan P2WKSS

100 KK PMDKPol

23. STATISTIKProgram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Tersedianya Data Statistik 100% Ekonomi dan Kelurahan

24. KEARSIPANProgram peningkatan kualitas pelayanan informasi

Terfasiltiasinya kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

100% KPAD

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Penerapan pengelolaan arsip secara baku 20 OPD KPAD

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Terpeliharanya sarana prasarana kearsipan 100% KPAD

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

dippo arsip 0 unit KPADTerpeliharanya dokumen arsip daerah 20 OPD KPAD

25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

web pemda Ada Dishubdokumentasi setiap keg pemkot banjar 100% Humas, KLP

Program Kerja sama Informasi Dengan Mass Media

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui:a. Media massa seperti majalah,radio, dan televisi;

4 Kali/ Tahun Humas

b. Media baru seperti website (media online); Setiap Hari Humasc . Media luar ruang seperti media buletin, leafl et, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

12 Kali/Tahun Humas

Program Optimalisasi Teknologi Informasi

Terfasilitasinya pemanfaatan teknologi informasi

100% Dishub, Humas

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Terfasilitasinya aparatur untuk mengikuti diklat kominfo

100% Dishub

26. PERPUSTAKAANProgram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan Umum 0 Unit KPADPerpustakaan Kecamatan 1 Unit KPADPerpustakaan Khusus di DKM Masjid 7 Unit KPAD

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan 9.372 Judul KPAD

VI - 26

Page 27: Bab IV Rancangan Awal RKPD

BAB IV 2015

NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN

OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)

Sarana dan Prasarana Perpustakaan daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca

Pengunjung perpustakaan 10.892 Orang KPAD

Program peningkatan sistem administrasi perpustakaan

Cakupan pengolahan bahan pustaka 100% KPAD

URUSAN PILIHAN1. PERTANIAN

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Tersedianya sarana STA stasiun terminal agribisnis

0 Unit Dinas Pertanian

Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian / Perkebunan

Terfasilitasinya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

100% Dinas Pertanian

Tersedianya sarana/prasarana pertanian 20% Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB 16,11% Dinas PertanianProduktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar- Padi 45.200 Ton Dinas Pertanian- Kedelai 1.250 Ton Dinas Pertanian- Jagung 3.300 Ton Dinas Pertanian

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Terkendalinya penyakit menular pada hewan ternak

40% Dinas Pertanian

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB 4,49% Dinas PertanianProduksi Daging 573 Ton Dinas Pertanian

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Volume pemasaran Produksi Peternakan 3.017 Ton Dinas Pertanian

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Terfasilitasinya Inslatasi Penanganan Limbah Padat dan Cair di RPH.

50% Dinas Pertanian

2. KEHUTANANProgram Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)

0,1% Dinas Pertanian

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Lahan Kritis 50% Dinas Pertanian

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Tertibnya penatausahaan hasil hutan 100% Dinas Pertanian

3. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERALProgram Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

Rumah tangga pra KS yang menggunakan listrik

550 KK DCKTLH

Pertambangan tanpa ijin 50,88% Dinas PUKontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

0,23% Dinas PU

Jumlah Lokasi yang terlayani penerangan jalan lingkungan

400 Titik Dinas PU

Jumlah Lokasi yang terlayani penerangan jalan umum

80 Titik Dinas PU

Jumlah saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terpasang

20 Tiang Dinas PU

Jumlah daya listrik yang terpasang 2 Unit Dinas PU

4. PARIWISATAProgram pengembangan pemasaran pariwisata

Jumlah kunjungan wisata 441.230 Orang DishubKontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 0,05% Dishub

5. KELAUTAN DAN PERIKANANProgram Pengembangan Budidaya Perikanan

Produksi perikanan budidaya 2.400 Ton Dinas PertanianKonsumsi ikan 22 Kg/Perkapita Dinas Pertanian

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Volume pemasaran Produksi Perikanan 20 Ton Dinas Pertanian

6. PERDAGANGANProgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)

36,52% Disperindagkop

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Impor

Ekspor Bersih Perdagangan 36,6 US $ Disperindagkop

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Pasar sub terminal agroTerbangunnya pasar :

- Pasar Bojongkantong 0% Disperindagkop- Pasar Muktisari 100% Disperindagkop- Lahan untuk UPTD Pasar Hewan 0% DisperindagkopPengadaan lahan dan pemb untuk rest area 0 Ha Disperindagkop

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Terfasilitasinya perlindungan konsumen 100% Disperindagkop

Program Pembinaan Pedagang Kaki Terfasilitasinya sarpras PKL dan asongan 100% Disperindagkop

IV - 27

Page 28: Bab IV Rancangan Awal RKPD

2015 BAB IV

NO PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATORTAHUN

OPD PENANGGUNGJAWAB2016TARGET Rp.(juta)

Lima dan Asongan7. PERINDUSTRIAN

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Cakupan fasilitasi sarana produksi untuk industri pengolahan

22% Disperindagkop

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pertumbuhan industri pengolahan 535 Industri DisperindagkopKontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)

12,56% Disperindagkop

produk unggulan 0 Jenis Disperindagkop

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi 66% Disperindagkop

Program Penataan Struktur Industri Pengadaan lahan untuk Kawasan Industri 0 Ha DisperindagkopTerfasilitasinya pembentukan asosiasi IKM 100% Disperindagkop

8. TRANSMIGRASIProgram Transmigrasi Regional Transmigran swakarsa 10 KK Dinsos

Pengendalian Mobilitas Penduduk Terlaksananya kegiatan pengendalian mobiltas penduduk

100% Dinsos

VI - 28