86

90

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur merupaklan salah satu Kabupaten yang terdapat di

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagaimana diketahu bahwa NTB terdiri dari

dua Pulau yaitu Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Timur

sendiri berada dipaling Timur Pulau Lombok yang menjadi tempat berlangsungnya

penelitian ini. Deskripsi Kabupaten Lombok Timur ini memuat berbagai gambaran

tentang Lombok Timur secara menyeluruh mulai dari sejarah Lombok Timur, logo

dan penjelasannya, kondisi geografis, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan,

pertanian, perikana, industri, perdagangan, perhubungan, komunikasi, pariwisata,

seni budaya dan olahraga, serta pendapatan regional. Gambaran menyeluruh

mengenai berbagai kondisi tersebut diperoleh peneliti dari dokumen BPS Kabupaten

Lombok Timur Tahun 2013 dan juga didapat peneliti dari berbagi sumber baik itu

dari hasil wawancara, analisis dokumen, serta observasi langsung. Untuk lebih

jelasnya gambaran mengenai Lombok Timur dijelaskan di bawah ini:

1. Sejarah Kabupaten Lombok Timur

Pada masa penjajahan Belanda Pulau Lombok dan Bali dijadikan satu

wilayah kekuasaan pemerintahan dengan status Karesidenan dengan ibukota

Singaraja berdasarkan Staabtlad Nomor 123 Tahun 1882 kemudian berdasarkan

Staatblad Nomor 181 tahun 1895 tanggal 31 Agustus 1895 Pulau Lombok

ditetapkan sebagai daerah yang diperintah langsung oleh Hindia Belanda.

Staatblad ini kemudian disempurnakan dengan Staatblad Nomor 185 Tahun 1895

dimana Lombok diberikan status “Afdeeling” dengan Ibu Kota Ampenan. Dalam

afdeeling ini Lombok dibagi menjadi dua Onder Afdeeling yaitu Onder Afdeeling

Lombok Timur dengan ibukota Sisi’ (Labuhan Haji) dan Onder Afdeeling

Lombok Barat dengan Ibu Kota Mataram, masing-masing Onder Afdeeling

diperintah oleh seorang Contreleur (Kontrolir).

91

Untuk Lombok Timur dibagi menjadi 7 wilayah kedistrikan yaitu

Pringgabaya, Masbagik, Rarang, Kopang, Sakra, Praya dan Batukliang. Akibat

pecahnya perang Gandor melawan Belanda tahun 1897 dibawah pimpinan Raden

Wirasasih dan Mamiq Mustiasih maka pada tanggal 11 Maret 1898 Ibu Kota

Lombok Timur dipindahkan dari Sisi’ ke Selong. Selanjutnya dengan Staatblad

Nomor 248 tahun 1898 diadakan perubahan kembali terhadap Afdeeling Lombok

yang semula 2 menjadi 3 Onder Afdeeling yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah

dan Lombok Timur. Untuk Onder Afdeeling Lombok Timur terdiri dari 4

kedistrikan yaitu Rarang, Masbagik, Sakra dan Pringgabaya. Dalam

perkembangan berikutnya dibagi lagi menjadi 5 distrik yaitu:

1. Rarang Barat dengan ibukota Sikur dipimpin oleh H. Kamaluddin

2. Rarang Timur dengan ibukota Selong dipimpin oleh Lalu Mesir

3. Masbagik dengan ibukota Masbagik dipimpin oleh H. Mustafa

4. Sakra dengan ibukota Sakra dipimpin oleh Mamiq Mustiarep

5. Pringgabaya dengan ibukota Pringgabaya dipimpin oleh L. Moersaid

Seiring dengan terbentuknya daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara

Barat dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958 maka dibentuk pula 6

(enam) Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa

Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Secara

yuridis formal maka daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur terbentuk pada

tanggal 14 Agustus 1958 yaitu sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor

64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Pembentukan

daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur secara nyata dimulai dengan

diangkatnya seorang pejabat sementara Kepala Daerah dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1958 dan

sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah ditetapkan Idris H.M. Djafar terhitung

1 Nopember 1958.

Setelah terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur maka

selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun PJS Kepala Daerah harus sudah

membentuk Badan Legislatif (DPRD) yang akan memilih Kepala Daerah yang

definitif. Dengan terbentuknya DPRD maka pada tanggal 29 Juli 1959 DPRD

92

Lombok Timur berhasil memilih Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

yaitu Mamiq Djamilah, H.M. Yusi Muchsin Aminullah, Yakim, Abdul Hakim

dan Ratmawa.

Dalam perkembangan berikutnya DPRD Daswati II Lombok Timur

dengan keputusan Nomor 1/5/II/104/1960 tanggal 9 April 1960 mencalonkan dan

mengusulkan L. Muslihin sebagai Kepala Daerah yang kemudian mendapat

persetujuan pemerintah pusat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor UP.7/12/41-1602 tanggal 2 Juli 1960. Dengan demikian L. Muslihin

Bupati Kepala Daerah Lombok Timur yang pertama sebagai hasil pemilihan oleh

DPRD Tingkat II Lombok Timur. Jabatan tersebut berakhir sampai 24 Nopember

1966. Sejalan dengan pemerintahan di daerah maka berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB tanggal 16 Mei 1965 Nomor

228/Pem.20/1/12 diadakan pemekaran dari 5 distrik menjadi 18 distrik

(Kecamatan) yang membawahi 73 desa, yaitu Kecamatan Selong, Dasan Lekong,

Tanjung, Suralaga, Rumbuk, Sakra, Keruak, Apitaik, Montong Betok, Sikur,

Lendang Nangka, Kotaraja, Masbagik, Aikmel, Wanasaba, Pringgabaya,

Sambelia dan Terara. Dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor UP.14/8/37-

1702 tanggal 24 Nopember 1966 masa jabatan L. Muslihin berakhir dan diganti

oleh Rahadi Tjipto Wardoyos ebagai pejabat Bupati sampai dengan 15 Agustus

1967. Selanjutnya dengan SK Mendagri Nomor UP.9/2/15-1138 tanggal 15

Agustus 1967 diangkatlah R.Roesdi menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Lombok Timur yang definitif.

Pada masa pemerintahan R. Roesdi dibentuk alat alat kelengkapan

Pemerintah Daerah yaitu Badan Pemerintah Harian dengan anggota H.L.Moh.

Imran, BA, Mustafa, Hasan, L. Fihir dan Moh. Amin. Pada periode ini atas

pertimbangan efisiensi dan rentang kendali pengawasan serta terbatasnya sarana

dan prasarana maupun personil diadakanlah penyederhanaan kecamatan dari 18

menjadi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Selong, Sukamulia, Sakra, Keruak,

Terara, Sikur, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya dan Sambelia.

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda/7/18/15-470

tanggal 10 Nopember 1973 masa jabatan R. Roesdi selaku Bupati KDH Tingkat

93

II Lombok Timur diperpanjang. Kemudian dengan berlakunya UU Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, kedudukan Bupati

dipertegas sebagai penguasa tunggal di daerah sekaligus sebagai administrator

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada periode ini dibentuk

Sekretariat Wilayah/Daerah sebagai pelaksana UU Nomor 5 tahun 1974.

Pemerintah kecamatan pada masa ini masih tetap 10 kecamatan sedangkan desa

berjumlah 96 dengan rincian desa swakarsa 91, swadaya 2 dan swasembada 3

desa. Jumlah dinas 6 buah yaitu Dinas Pertanian Rakyat, Perikanan, Perkebunan,

Kesehatan, PU dan Dispenda sedangkan instansi vertikal 19 buah.

Perkembangan selanjutnya yaitu pada periode 1979-1988 Bupati KDH

Tingkat II Lombok Timur dijabat oleh Saparwadi yang ditetapkan melalui SK

Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.7/4/31 tanggal 7 Februari 1979, jabatan ini

dipangku selama 2 periode namun berakhir sebelum waktunya karena meninggal

dunia 13 Maret 1987. Pada periode ini terjadi pergantian Sekwilda dari Moh.

Amin kepada Drs. L. Djafar Suryadi. Oleh karena meninggalnya Saparwadi maka

oleh Gubernur NTB Gatot Suherman menunjuk Sekwilda H. L. Djafar Surayadi

sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lombok Timur dengan SK Nomor 314 tahun

1987 tanggal 21 Desember 1987.

Kemudian dengan keputusan DPRD Nomor 033/SK.DPRD/6/1988, DPRD

berhasil memilih calon Bupati Kepala Daerah yaitu Abdul Kadir dengan 36 suara,

H. L. Ratmawa 5 suara dan Drs. H. Abdul Hakim 4 suara, dengan demikian maka

Abdul Kadir berhak menduduki jabatan sebagai Bupati Lombok Timur sesuai SK

Mendagri Nomor 131.62-556 tanggal 13 Juli 1988, jabatan ini berakhir sampai

tahun 1993. Pada tahun 1989 terjadi pergantian Sekwilda dari Drs. Djafar

Suryadi kepada Drs. H. L. Fikri yang dilantik 23 Nopember 1989.

Periode berikutnya tahun 1993-1998 Bupati Lombok Timur dijabat oleh

Moch. Sadir yang ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.6-608

tanggal 3 Juli 1993 dan dilantik 28 Juli 1993. Pada masa kepemimpinannya

dibangun Wisma Haji Selong, Taman Kota Selong, Pintu Gerbang Selamat

Datang serta Kolam Renang Tirta Karya Rinjani. Pada periode ini H.L. Fikri

selaku Sekwilda ditarik ke Propinsi untuk sementara menunggu Sekwilda yang

94

definitif ditunjuklahMoch. Aminuddin,BA Ketua BAPPEDA saat itu sebagai

Pelaksana Tugas Sekwilda sampai dengan dilantiknya H. Syahdan,

SH.,SIP. sebagai Sekwilda definif berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor

862.212.2-576 tanggal 8 Februari 1996.

Ditengah situasi Negara yang sedang dilanda berbagai krisis dan

berhembusnya era reformasi yang ditandai berhentinya Soeharto sebagai Presiden

RI pada bulan Mei 1998, bulan Agustus 1998 DPRD Dati II Lotim berdasarkan

hasil Pemilu 1997 megadakan pemilihan Bupati Lombok Timur masa bakti 1999-

2003. Tiga calon Bupati saat itu adalah H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH, Achman

Muzahar, SH dan H. Syahdan, SH.,SIP. Dalam pemilihan itu H. Syahdan,

SH.,SIP. terpilih sebagai Bupati dengan memperoleh suara 23, H. Moch. Ali Bin

Dachlan, SH, meperoleh 21 suara sedangkan Achman Muzahar, SH tidak

mendapat suara.

Pada kepemimpinan H. Syahdan, SH jabatan Sekretaris Daerah (Sekda)

dijabat oleh H. L. Kamaluddin, SH yang dilantik berdasarkan SK Menteri Dalam

Negeri Nomor 862.212.2-2145 tanggal 26 Mei 1999. Sebagai dampak bergulirnya

era reformasi pada tahun 1999 dilaksanakan pemilihan umum diseluruh Indonesia

termasuk di Kabupaten Lombok Timur yang diikuti banyak partai politik. Dari

hasil Pemilu 1999 di Lombok Timur berhasil membentuk DPRD periode 1999-

2004. Pada periode ini berlangsung suksesi kepemimpinan Bupati Lombok Timur.

DPRD berhasil menetapkan 5 pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah. Pada pemilihan yang berlangsung sangat demokratis ini berhasil

terpilih H. Moh. Ali Bin Dachlan sebagai Bupati Lombok Timur dan H.

Rachmat Suhardi, SH sebagai Wakil Bupati Lombok Timur untuk masa bakti

2003-2008. Pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ini dilantik oleh

Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor: 131.62-462 Tahun 2003 dan Nomor: 132.62-463 Tahun 2003

tertanggal 27 Agustus 2003.

Tahun 2004 berlangsung pemilihan umum anggota DPR/DPD, DPRD I,

DPRD II, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk Kabupaten

Lombok Timur berhasil terbentuk DPRD Periode 2004-2009 dan dilantik pada

95

tanggal 5 Agustus 2004, sedangkan Pimpinan DPRD dilantik pada tanggal 18 Mei

2005 dengan Ketua H. M. Syamsul Luthfi, SE, Wakil Ketua TGH. Nasruddin dan

H. Syamsuddin Gahtan. Pada tahun 2006 berlangsung pergantian jabatan

Sekretaris Daerah dari H. L. Kamaluddin, SH kepada penggantinya L. Nirwan,

SH.

Pada tanggal 7 Juli 2008 Lombok Timur melaksanakan Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada) yang menetapkan 3 (tiga) pasangan Calon Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil rapat rekapitulasi perhitungan suara oleh KPUD Lotim,

pasangan H.M. Sukiman Azmy dan H.M. Syamsul Luthfi (SUFI) meraih suara

terbanyak yakni 49,90 persen suara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 131.52 - 650 Tahun 2008 pasangan Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah ini dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati

dan Wakil Bupati Lombok Timur masa bhakti 2008-2013.

2. Logo Daerah dan Penjelasannya

Gambar 4.1. Logo Kabupaten Lombok Timur

Penjelasannya:

1. Perisai Segi Lima berwarna kuning dan hitam melambangkan seni dan

budaya yang berdasarkan Pancasila

2. Bintang Persegi Lima berwarna kuning emas melambangkan Tuhan Yang

Maha Esa

3. Padi dan Kapas, padi berwarna kuning, kapas berwarna hijau dan putih

melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan

4. Bunga Teratai bersegi lima berwarna putih melambangkan kesucian yang

berdasarkan Pancasila

96

5. Gunung yang berwarna biru tua dan berasap melambangkan

o Gunung melambangkan gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi di

Lombok Timur yang mengandung arti kebesaran jiwa membangun

kejayaan

o Asap menandakan gunung berapi yang berarti melambangkan jiwa

masyarakat Lombok Timur yang dinamis

6. Dataran berwarna hijau dibawah gunung adalah dataran yang melambangkan

daerah yang bersifat agraris

7. Tugu bertangga lima tingkat berwarna kuning melambangkan semangat

perjuangan masyarakat Lombok Timur dalam membela dan mengisi

kemerdekaan Republik Indonesia dengan jiwa patriotisme Pancasila

8. Roda bergigi dua belas berwarna putih melambangkan usaha pemerintah dan

rakyat yang tak henti-hentinya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

9. Pita berwarna putih melambangkan kedaulatan dan kebesaran Negara

Republik Indonesia

10. Pita bertuliskan Patuh Karya adalah motto Kabupaten Lombok Timur

11. Saat terbentuknya Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 27 Desember

1958 dinyatakan dengan jumlah:

a. Kapas sebanyak 27 buah

b. Gigi Roda sebanyak 12 buah

c. Padi sebanyak 58 buah

3. Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur 2013-2018

a. Visi

“Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Aman, Adil dan Sejahtera

Lahir dan Batin Dalam Bingkai Persatuan dan Kesatuan Dilandasi Iman dan

Takwa”.

b. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut

Pemerintah Kabupaten Lomnbok Timur menetapkan misi pembangunan

daerah sebagai berikut:

97

1. Mengembangkan struktur prekonomian daerah yang tangguh melalui

pengembangan lembaga keuangan, investasi dan keuangan perizinan.

2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia.

3. Meningkatkan infrastruktur antar wilayah.

4. Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan

kehutanan.

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

6. Meningkatkan kualitas pengolahan Lingkungan Hidup yang

berkelanjutan.

7. Meningkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal.

8. Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan.

c. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas,

maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah

sebagai berikut:

Tujuan 1

Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan

Sasarannya adalah:

1. Menurunnya angka kemiskinan

2. Meningkatnya pendapatan

3. Menurunnya kesenjangan pendapatan

4. Meningkatnya lembaga keuangan

5. Meningkatnya jumlah investasi

6. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

Tujuan 2

Menurunnya angka pengangguran Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya jumlah wirausaha

2. Meningkatnya jumlah koprasi berkualitas

3. Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha

Tujuan 3

Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan Sasarannya adalah:

98

1. Meningkatnya keterampilan tenaga kerja sektor formal dan informal

2. Perlindungan tenaga kerja

Tujuan 4

Meningkatkan jangkauan layanan dan kualitas pendidikan Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan terutama bagi masarakat

miskin

2. Meningkatnya daya saing pendidikan

Tujuan 5

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya umur harapan hidup

2. Meningkatnya Akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat

miskin

Tujuan 6

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam menunjang produktivitas

sumber daya manusia Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya peran perempuan dalam proses pembangunan

Tujuan 7

Meningkatkan kualitas permukiman dan infrastruktur dasar kabupaten

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan

2. Meningkatnya dukungan penyediaan unit – unit hunian baru

3. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi

4. Mempercepat peningkatan jalan kabupaten

5. Memperluas jangkauan jalan pedesaan

6. Meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan transportasi

antar wilayah

7. Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan di

perkantoran dan pedesaan

8. Mempercepat real jangk pel listrik dan telekom ke seluruh wilayah

kabupaten

9. Meningkatnya infr irigasi untuk mendukung pemb sektor lain

99

Tujuan 8

Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelajutan

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan dan diseversifikasi pangan

Tujuan 9

Meningkatkan kualitas permukiman dan infrastruktur dasar kabupaten

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan

2. Meningkatnya dukungan penyediaan unit – unit hunian baru

3. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi

Tujuan 10

Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian,

peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya produksi pertanian , peternakan, perkebunan, perikanan,

kelautan dan kehutanan

2. Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan,

perikanan, kelautan dan kehutanan

3. Meningkatnya pemasaran komiditi hasil pertanian, peternakan,

perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan

4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian,

peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan

5. Meningkatnya akses permodalan ke petani/nelayan

6. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani/nelayan

Tujuan 11

Meningkatkan keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti

luas.

Sasarannya adalah:

1. Pendapatan petani/nelayan meningkat

100

Tujuan 12

Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur

2. Penataan kelembagaan perangkat daerah

3. Meningkatnya penguatan kapasitas pemerintahan desa

4. Meningkatnya akuntibilitas kenerja pemerintah daerah

5. Meningkatnya akuntibilitas kinerja pengelolaan keuangan

6. Ketersediaan dokumen perencanaan di semua SKPD

7. Meningkatnya kemitraan eksekutif dan legelslatif

8. Mencegah paraktek KKN

Tujuan 13

Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya implementasi program penghijauan dan RTH

2. Meningkatnya keg konsevasi sumberdaya kehutanan kelautan dan mata

air

3. Meningkatnya pengolahan persampahan dan kebersihan

4. Meningkatnya implementasi kesesuaian ruang berbasis potensi dan daya

dukung lingkungan

5. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam

pembinaan dan pengawasan LH.

Tujuan 14

Meningkatkan efektivitas pengolahan SDA dan LH.

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya penanganan pencemaran lingkungan hidup

2. Meningkatnya ketrsedianan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah

(LHD)

Tujuan 15

Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana.

Sasarannya adalah :

101

1. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi daerah/kawasan rawan

bencana

2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi dan penunjang

evakuasi penanggulangan bencana

Tujuan 16

Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang beriman dan bertaqwa.

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya jumlah majelis taqlim

2. Meningkatnya zakat

Tujuan 17

Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.

Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya informasi budaya dan kearifan local

2. Pelestarian situs – situs budaya meningkat

Tujuan 18

Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar

kelompok.

Sasarannya adalah:

1. Berkurangnya konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat

2. Menurunyan kasus kriminalitas

3. Menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi

terhadap perempuan dan anak

4. Meningkatnya masyarakat yang taat hokum

5. Meningkatnya nilai kebangsaan

Tujuan 19

Meningkatkan toleransi inter dan antar umat beragama.

Sasarannya adalah:

1. Berkurangnya konflik inter dan antar umat beragama

102

4. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten diantara

sepuluh Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, berada di sebelah

timur Pulau Lombok, terletak antara 1160 - 117

0 Bujur Timur dan 8

0 - 9

0 Lintang

Selatan. Luas wilayahnya tercatat 2.679,88 km2, terdiri atas daratan seluas

1.605,55 km2 atau (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km2 (40,09 %). Secara

administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan 254

desa/kelurahan dengan rincian: 15 kelurahan, 239 Desa dengan batas administrasi

sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kab.Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara

Sebelah Timur : Selat Alas

Gambar 4.2. Peta Administrasi Kabupaten Lombok Timur

103

5. Pemerintahan

Kabupaten Lombok Timur ibu kotanya berada di Selong yang dipimpin

oleh seorang Bupati. Unit administrasi pemerintahan dibawah Kabupaten adalah

Kecamatan. Kemudian setiap Kecamatan tersebut terbagi dalam Desa/Kelurahan

Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terbagi

menjadi 20 Kecamatan dan 254 Desa/Kelurahan. Adapun 20 Kecamatan

Desa/Kelurahan tersebut dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten

Lombok Timur Tahun 2013

No Kecamatan Desa/Kelurahan

1. Keruak 15

2. Jerowaru 15

3. Sakra 12

4. Sakra Barat 18

5. Sakra Timur 10

6. Terara 16

7. Montong Gading 8

8. Sikur 14

9. Masbagik 10

10. Pringgasela 10

11. Sukamulia 9

12. Suralaga 15

13. Selong 12

14. Labuhan Haji 12

15. Pringgabaya 15

16. Suela 8

17. Aikmel 24

18. Wanasaba 14

19. Sembalun 6

20. Sambelia 11

Jumlah/Total 254

Sumber: BPS Kab. Lombok Timur, 2013

104

6. Kondisi Fisik

a. Topografi

Ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Timur bervariasi antara 0 m

diatas permukaan laut pada daerah pantai sampai dengan 3.726 meter dpl pada

daerah pegunungan. Atas dasar ketinggian wilayah kabupaten Lombok timur

tersebut, maka dapat dibuat kriteria kondisi wilayah menjadi daerah datar,

yaitu kelerengan antara 0 - 2%, landai bergelombang dengan kelerengan

antara 2 - 15%, daerah dataran tinggi, yaitu antara 15 - 40% dan yang paling

ekstrim adalah daerah yang curam atau bergunung-gunung dengan kelerengan

>40%.

Berdasarkan klasifikasi Topografi, maka untuk kelerengan antara 0-2%

atau daerah yang datar mencakup kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji

dan Kecamatan Pringgabaya dengan luas keseluruhan mencapai 2.576 Ha.

Untuk wilayah dengan kelerengan antara 2-15% dan merupakan kreteria

kelerengan yang dominan di Kabupaten Lombok Timur, mencakup wilayah

Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Sukamulia, Suralaga,

Terara, Montong Gading, Sikur, Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba,

Suela dan Kecamatan Sambelia dengan luas keseluruhan wilayah sekitar

96.763 Ha, sedangkan untuk wilayah dengan kelerenganantara 15-40%

mencakup sebagian wilayah Kecamatan Suela, dan sebagian wilayah

Kecamatan Sembalun, adapun untuk wilayah yang paling curam dengan

kelerengan >40% meliputi daerah pegunungan Rinjani yang ada di Kecamatan

Sembalun dengan luas areal sekitar 13.810 Ha.

Adapun kondisi geografis wilayah Kabupaten Lombok Timur

berdasarkan ketinggian diatas permukaan laut, pada wilayah kecamatan dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

ketinggian antara 0 - 100 meter dpl, meliputi wilayah Kecamatan

Keruak, Labuhan Haji, Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia,

Ketinggian antara 100 - 500 meter dpl, merupakan kondisi wilayah

yang paling dominan di Kabupaten Lombok Timur yang mencakup

wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Terara,

105

sebagian Montong Gading, Sikur, Masbagik, sebagian wilayah

Kecamatan Pringgasela, sebagian wilayah Kecamatan Aikmel,

Sebagian wilayah Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sukamulia,

Wanasaba dan Kecamatan Suralaga.

Ketinggian antara 1.000 meter dpl, meliputi sebagian wilayah

Kecamatan Montong Gading, sebagian Pringgasela, sebagian Aikmel

dan sebagian wilayah Kecamatan Sambelia.

Sedangkan ketinggian antara 1000 – 1500 m Dpl mencakup wilayah

Kecamatan Sembalun dan sebagian wilayah Kecamatam Suela.

Sementara itu hasil perhitungan BPN Kabupaten Lombok Timur

menetapkan bahwa:

Kelas kemiringan lereng antara 0-2 % adalah berupa daerah dataran yang

tersebar di Kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji dan Pringgabaya

dengan luas keseluruhan mencapai 25.760 Ha;

Kelas kelerengan antara 2-15% tersebar di Kecamatan Sakra, Sakra

Barat, Sakra Timur, Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, Suela

dan Sambalia dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 96,763 Ha;

Kelas kelerengan antara 15-40% mencakup Kecamatan Suela dan

sebagian wilayah Kecamatan Sembalun;

Kelas kelerengan lebih dari 40% meliputi daerah Pegunungan rinjani

dengan luas wilayah mencapai 13.810 Ha.

b. Geologi

Secara garis besar keadaan geologi di wilayah Kabupaten Lombok

Timur di bagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah Utara, wilayah Tenggara

dan wilayah Selatan. Bebatuan yang ada sebagian besar berasal dari hasil

kegiatan gunung berapi, yaitu dari aktivitas Gunung Rinjani dan Gunung

Nangi.

Data geologi untuk Kabupaten Lombok Timur diambil dari Ree

geologische Kaert Det Esland Lombok skala 1 : 200.000 tahun 1879.

106

Berdasarkan data tersebut dapat dikemukakan luas masing-masing jenis

bebatuan yang ada sebagai berikut:

a. Vulkaniech seluas 284.445 Ha yang terdiri atas

1. Rendjanigebergte seluas 63.798 Ha

2. Vulkan Nangi seluas 57.864 Ha

3. Puinsteem Terein seluas 11.310 Ha, tersebar di Lombok Timur

4. Bataltlavastroom seluas 339 Ha tersebar di Lombok Timur

5. Amphibool Andesit Lavestroom seluas 678 Ha yang tersebar di

Lombok Timur.

b. Kwartaire Sedimenten seluas 8.693 Ha

c. Krateeigwal, seluas 4.967 Ha

d. Danau Segara Anak seluas 814 Ha

c. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur secara umum terdiri

dari jenis Aluvial, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Asosiasi Litosol dan Litosol

coklat kemerahan. Berdasarkan tabel, diperoleh gambaran bahwa jenis tanah yang

paling dominan di Kabupaten Lombok Timur adalah Tanah Brown Forest Soil

Vulkan dengan luas 29.062 Ha atau 18,10%. Menyusul Jenis tanah regosol Vulkan

seluas 27.493 Ha atau 17,12%, sedangkan tanah Mediteran Coklat Vulkan seluas

1.075 Ha atau 0.67 %.

Adapun penyebaran jenis tanah berdasarkan wilayah kecamatan yang

ada diperoleh gambaran sebagai berikut : Tanah jenis Grumosol tersebar di

Kecamatan Keruak, Jerowaru, Terara, Montong Gading, Sikur, Sukamulia,

Suralaga, Selong, Labuhan Haji, sebagian Aikmel, Wanasaba dan sebagian

Kecamatan Sembalun, dengan luas 38.423 ha atau 23.93% dari seluruh luas

Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Keruak dan Jerowaru mempunyai luas

tanah Gromusol 18.462 Ha atau 11.50%, sedangkan Kecamatan Sukamulia

dan Suralaga hanya 23 Ha.

Jenis tanah Mediteran Coklat Vulkan dan Mediteran Coklat tersebar di

Kecamatan Pringgabaya, Suela, sebagian Aikmel dan Kecamatan Sambelia

dengan luas 25.187 Ha. Kecamatan Pringgabaya memiliki luas tanah 12.914

107

Ha, sedangkan KecamatanAikmel hanya 550 ha. Tanah Mediteran Coklat

Vulkan hanya terdapat di Kecamatan Aikmel seluas 1.075 Ha dan untuk jenis

tanah Mediteran Coklat hanya terdapat di Kecamatan Keruak.

Jenis tanah Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat adalah jenis tanah yang

terdapat di kecamatan Labuhan Haji, sebagian Selong, Pringgabaya, Aikmel

dan Kecamatan Sambelia, dengan luas 10.676 Ha atu 6,65 %. Sedangkan

tanah Regosol Kelabu dan Aluvial Hidromorf terdapat di Kecamatan Keruak,

Sakra, Sakra Barat dan Sakra Timur dan sebagian Kecamatan Selong dengan

luas 1.719 Ha atau 1,07 %.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, maka Kabupaten Lombok Timur

juga beriklim trofis yang ditandai dengan dua musim, yaitu musim panas dan

musim penghujan. Musim penghujan berlangsung antara bulan Januari -

Maret, dengan tingkat curah hujan rata-rata berkisar 1000 hingga 2000

mm/tahun dengan hari hujan sebanyak 100 – 200 hari/tahun. Sedangkan

musim panas atau kemarau berlangsung antara bulan April-Desember. Kondisi

ini diakibatkan adanya perubahan klimatologi global maka terjadi pergeseran

musim, yang berpengaruh terhadap waktu pergantian musim jika

dibandingkan kondisi beberapa dekade yang lalu. Suhu udara di Kabupaten

Lombok Timur pada pagi hari berkisar antara 18 – 23 C, sedangkan pada

siang hari suhu udara berkisar antara 27 - 35 C, dengan kelembaban udara

rata-rata 80%.

Curah hujan rata-rata perbulan sebesar 151,84 mm dengan jumlah hari

hujan perbulan selama 15 hari. Adapun kecamatan yang merupakan daerah

paling basah pada musim penghujan adalah Kecamatan Aikmel, Suela,

Sembalun, Masbagik, Pringgasela, Montong Gading. Sedangkan daerah paling

kering adalah Kecamatan Keruak dan Jerowaru dengan curah hujan rata-rata

14 mm/hari.

d. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Lombok Timur dilalui oleh banyak aliran sungai dan

anak sungai, tetapi tidak semua sungai berair sepanjang tahun. Danau hanya satu

108

di daerah ini, yaitu Danau Segara Anak yang berada diperbatasan antara

Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Timur, yang luasnya kira-

kira 30 Km² dengan kedalaman tertinggi 200 meter.

7. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pertanian

Secara umum pola penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Timur

didominasi oleh lahan pertanian, hal ini terkait dengan matapencaharian

penduduk yang sebagian besar bergerak dibidang pertanian dan tanaman

pangan. Hingga tahun 2011 luas areal pertanian lebih kurang 45. 317 Ha atau

25,1% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur (Data luas areal

pertanian terkini sedang dipetakan oleh Kementerian Pertanian RI).

Berdasarkan sistem pengairannya, maka lahan pertanian yang ada di

Kabupaten Lombok Timur dapat dibagi menjadi kawasan pertanian dengan

sistem irigasi teknis, lahan pertanian dengan sistem irigasi setengah teknis

dan pertanian yang menggunakan sistem tadah hujan.

Lahan pertanian yang menggunakan sistem irigasi teknis seluas 6.429

hektar dan akan dikembangkan menjadi 16.823 hektar. Kecamatan yang

dalam pengolahan pertaniannya menggunakan sistem irigasi teknis adalah

Kecamatan Terara, Sikur, Masbagik, Sukamulia, Pringgasela dan Kecamatan

Aikmel, akan tetapi secara umum di Kabupaten Lombok Timur sebagian

besar areal pertaniannya masih menggunakan sistem irigasi sederhana dengan

luasan 6.915,72 Ha, sedangkan kecamatan-kecamatan yang menggunakan

sistem tadah hujan antar lain Kecamatan Sakra, sebagian Kecamatan Sakra

Barat, sebagian Kecamatan Sakra Timur, Jerowaru, dan Kecamatan Keruak.

Akibat perbedaan sistem irigasi pada masing-masing wilayah

kecamatan ini, maka secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap

pengembangan pola tanam dan jenis vegetasi yang dibudidayakan. Pada

daerah-daerah yang sistem irigasinya teknis dansetengah teknis maka petani

dapat bercocok tanam sepanjang tahun dengan pola padi-padi-palawija,

sedangkan pada daerah yang menggunakan sistem irigasi tadah hujan pola

yang dikembangkan adalah padi-palawija. Jenis palawiija yang

109

dikembangkan di Lombok Timur meliputi tanaman sayur mayur berupa

kacang panjang, tomat, dan kubis terkadang jenis tanaman palawija diganti

dengan tanaman perkebunan berupa tanaman tembakau. Dalam beberapa

tahun terakhir, terjadi perubahan pola tanam akibat tingginya permintaan

regional terhadap suplai tembakau, jika awalnya tanaman tembakau yang

dikembangkan di Lombok Timur hanya digunakan untuk menyuplai

kebutuhan lokal saja, namun setelah masuknya beberapa perusahaan rokok di

Kabupaten Lombok Timur maka sebagian besar areal pertanian yang ada

diarahkan untuk pengembangan tanaman tembakau. Kecamatan-kecamatan

yang dikenal sebagai penyuplai tembakau di Lombok Timur antara lain:

Kecamatan Sikur, Terara, Montong Gading sebagian Kecamatan Masbagik,

Aikmel dan Kecamatan Suralaga.

b. Perikanan

Perkembangan kawasan perikanan ditandai dengan adanya kampung-

kampung nelayan yang berkembang sepanjang atau berdekatan dengan

daerah pantai. Kabupaten Lombok Timur yang sebagian wilayahnya adalah

daerah pantai, maka terdapat beberapa wilayah perikanan.

Di wilayah Lombok Timur bagian timur yang berbatasan dengan Selat

Alas dan Samudera Indonesia berkembang kawasan perikanan yang

mencakup wilayah Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia,

sedangkan wilayah kecamatan pantai yang berada di Kabupaten Lombok

Timur bagian selatan mencakup Kecamatan Labuhan Haji, kawasan

perikanan yang dikenal berada di Desa Labuhan Haji dan Desa Suryawangi,

Kecamatan Keruak mencakup Desa Tanjung Luar, Kecamatan Jerowaru

kawasan perikanan yang terkenal berada di Desa Pemongkong.

Umumnya kawasan perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Timur

ditandai dengan adanya pasar ikan dan tempat pengeringan ikan. Lokasi

pemasaran hasil ikan yang dominan di Lombok Timur bagian selatan berada

di Desa Tanjung, Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji, berikutnya di

Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, sebagai imbas dari adanya kawasan

110

perikanan di Tanjung Luar. Pada kawasan perikanan yang memiliki tingkat

produksi perikanan laut yang cukup tinggi seperti di Desa Tanjung Luar

Kecamatan Keruak. Pada lokasi ini terdapat tempat pelelangan yang menyatu

dengan tempat pengasapan dan pengeringan ikan.

Dalam pengembangannya kawasan perikanan yang ada di Lombok

Timur terkendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendukung

perkembangan kawasan perikanan, seperti belum tersedianya tempat

pelelangan ikan yang memadai, kalaupun tersedia maka terkait dengan

pemeliharaan dan tingkat kebersihan dari lokasi yang ada.

Terkait dengan kawasan perikanan ini pada dasarnya Kabupaten

Lombok Timur kaya dengan potensi perikanan, akan tetapi karena belum

dikelola dengan maksimal, maka belum memberikan hasil optimal bagi

peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan.

c. Pariwisata

Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur jika

dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam

pegunungan, wisata pantai dan wisata budaya. Wisata alam pegunungan

mencakup obyek-obyek wisata berupa danau ataupun air terjun; wisata alam

pantai, mencakup obyek-obyek wisata yang menyajikan keindahan pantai dan

dasar lautnya, sedangkan wisata budaya adalah obyek wisata yang

menyajikan daya tarik berupa aspek kultural yang berkembang dalam

mayarakat, meliputi kampung tradisional, peninggalan budaya/artefak dan

peninggalan budaya seperti makam atau istana kerajaan. Disamping itu

terdapat pula daya tarik wisata berupa sentra-sentra kerajinan rakyat yang

menyediakan berbagai souvenir dan cenderamata khas Lombok. Secara detail

kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur dapat dipaparkan

sebagai berikut:

1. Wisata Alam Pegunungan

a. Taman Nasional Gunung Rinjani Dan Segara Anak

b. Obyek Wisata Otak Kokok

c. Air Terjun Aik Temer

111

d. Obyek Wisata Tete Batu

2. Wisata Alam Pantai (Bahari)

Obyek wisata pantai di Lombok Timur dapat dikategorikan

menjadi dua, yaitu obyek wisata yang telah dikembangkan dan obyek

wisata yang belum dikembangkan, artinya obyek wisata yang telah

dikembangkan telah cukup dikenal oleh masyarakat dan tersedia fasilitas

pendukung berupa penginapan, rumah makan dan dapat dijangkau oleh

alat transportasi umum, sedangkan obyek wisata yang belum

dikembangkan dapat diartikan bahwa obyek wisata ini masih alami, jarang

dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun regional, tidak tersedia fasilitas

yang memadai, belum dapat dijangkau oleh alat transportasi umum.

Berdasarkan kategori tersebut maka obyek wisata pantai yang ada

di Kabupaten Lombok Timur dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Obyek Wisata Pulau Lampu dan Sekitarnya (Gili Petagan, Bidara,

Kondo, Gili Kapal dan Gili Lendang Belo)

b. Gili Sulat Dan Gili Lawang

c. Gili Meringke

d. Pantai Darmawangi

e. PantaiKaliantan

f. Pantai surga

g. Pantai Cemara

h. Tanjung Ringgit (Pantai Pink, Gili Sunut)

i. Teluk Ekas dan Sekitarnya (Gili Inus dan Gili Areng)

j. Teluk Serewe, dan lain-lain

3. Wisata Budaya

Jenis wisata budaya yang ada di Kabupaten Lombok Timur

meliputi Makam dan kampung tradisional. Makam yang terkenal di

Lombok Timur yang banyak dikunjungi oleh masyarakat adalah Makam

Selaparang dan Makam Kenaot sedangkan kampung tradisional, yaitu

Dusun Senanti dan Desa Sapit.

4. Sentra Kerajinan Rakyat

112

Selain berbagai jenis obyek wisata yang tersebar di wilayah

Kabupaten Lombok Timur terdapat pula potensi wisata berupa sentra

kerajinan rakyat yang tersebar secara merata di beberapa wilayah

Kecamatan. Adapaun sentra-sentra kerajinan yang dominan dan cukup

dikenal antara lain:

1. Sentra Kerajinan Gerabah

2. Sentra Kerajinan Kain Tenun

8. Aspek Demografi

a. Jumlah, Laju Pertumbuhan, Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan

aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik,

kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kabupaten

Lombok Timur selama ini menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah

penduduk pada tahun 2008 sebanyak 1.081.630 jiwa, pada Tahun 2009

meningkat menjadi 1.096.165 jiwa dan terus meningkat hingga menjadi

1.116.745 jiwa pada tahun 2011. Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur

pada tahun 2012 sebanyak 1.123.488 jiwa yang terdiri dari laki-laki 519.898

(46,55%) jiwa perempuan 596.847 jiwa (53,45%). Sehingga laju pertumbuhan

penduduk Lombok Timur selama periode 2008-2012 rata-rata sebesar 0,96%.

Dengan luas wilayah daratan 1.605,55 km2 Kabupaten Lombok Timur

memiliki kepadatan penduduk sebesar 695,55 jiwa/km2 tahun 2012. Hal ini

berarti ketersediaan ruang bagi penduduk di Kabupaten Lombok Timur

semakin terbatas.

Tabel 4.2. Penduduk Kabupaten Lombok Timur Menurut Kecamatan Tahun

2012

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Keruak 23.516 25.934 49.090

2 Jerowaru 26.358 28.506 54.864

3 Sakra 24.924 28.764 53.688

113

4 Sakra Barat 21.799 25.994 47.793

5 Sakra Timur 18.917 22.759 41.676

6 Terara 31.109 34.239 65.348

7 Montong Gading 18.955 22.863 41.818

8 Sikur 30.804 37.166 67.970

9 Masbagik 45.336 50.056 95.392

10 Peringgasela 23.337 27.480 50.817

11 Sukamulia 13.990 16.745 30.735

12 Suralaga 24.580 28.353 52.933

13 Selong 40.633 44.533 85.166

14 Labuhan Haji 25.324 28.496 53.820

15 Peringgabaya 42.974 48.428 91.402

16 Suela 17.349 20.546 37.895

17 Aikmel 43.295 50.943 94.238

18 Wanasaba 27.360 32.257 59.617

19 Sembalun 9.190 9.861 19.051

20 Sambelia 14.736 15.439 30.175

Total 524.126 599.362 1.123.488

Sumber: BPS Kab. Lotim 2013

b. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2012 sebesar

1.123.488 jiwa dengan komposisi menurut jenis kelamin 599.362 jiwa atau

53,35% adalah penduduk perempuan dan 524.126 jiwa atau 46,65% adalah

penduduk laki-laki. Sedangkan menurut kelompok umur, sebagian besar adalah

umur produktif degan komposisi sebesar 63,55% dan sisanya sejumlah 37,45

% adalah usia non produktif.Komposisi penduduk menurut umur terbesar

adalah pada kelompok umur anak-anak 0-4 tahun dengan jumlah penduduk

sebanyak 122.177, dan kelompok umur dengan jumlah terendah adalah

kelompok umur 70-74 Tahun dengan jumlah 15.844 jiwa.

114

c. Ketenagakerjaan

Di Kabupaten Lombok Timur presentase penduduk 15 tahun ke atas

yang bekerja menurut lapangan usaha, sebagian besar bekerja pada lapangan

usaha pertanian dengan komposisi terbesar yaitu 39,6% disusul oleh lapangan

usaha perdagangan sebesar 22,21% dan jasa sebesar 17,8%.

Tabel 4.3. Lapangan Pekerjaan Utama

No Lapangan Pekerjaan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Pertanian 43,16 35,21 39,60

2 Industri Pengolahan 8,77 15,17 11,63

3 Perdagangan 13,06 33,52 22,21

4 Jasa-jasa 20,16 14,76 17,80

Sumber: BPS Kab. Lotim 2013

d. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan manusia baik fisik maupun non fisik pada

dasarnya terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM

mencakup 3(tiga) komponen dasar yang digunakan untuk menggambarkan

upaya pembangunan manusia yakni indikator yang berkaitan dengan

pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan) dan kehidupan yang

layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). IPM Kabupaten

Lombok Timur tercatat 63,93 (BPS Kabupaten Lotim Timur) pada tahun 2011

meningkat dari 62,68 pada tahun 2010.

9. Aspek Kesejahteraan Rakyat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah

diperlukan ukuran yang mampu menjelaskan seberapa besar nilai tambah yang

dihasilkan oleh proses pembangunan suatu wilayah sekaligus indikator

kualitas/kemampuan daya beli masyarakat. Secara agregat perkembangan

perekonomian bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah yang mampu

115

memberikan gambaran sejauh mana nilai tambah yang dihasilkan oleh

pembangunan dapat meningkatkan ataupun menurunkan kemampuan ekonomi

masyarakat dalam bentuk kemampuan daya belinya.

Salah satu indikator ekonomi makro untuk menggambarkan kondisi

perekonomian suatu wilayah adalah data statistik PDRB dan turunannya

meliputi volume total PDRB, pertumbuhan sektoral, pertumbuhan ekonomi

maupun PDRB per kapita. Indikator ini berkaitan dengan kinerja ekonomi

sektor riil. Sementara pemantauan terhadap sektor moneter dapat dilihat dari

sejumlah indikator perbankan, seperti suku bunga kredit perbankan dan lain-

lain.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah ukuran kemampuan

perekonomian/ekonomi daerah menghasilkan nilai tambah dari adanya aktifitas

kegiatan ekonomi diseluruh sektor selama waktu satu tahun. Selama kurun

waktu 5 (lima) tahun terakhir memiliki trend pergerakan positif dengan capaian

rata-rata sebesar 5,6%.

Tabel 4.4. PDRB Kabupaten Lombok Timur ADHK Tahun 2000 Periode

2009-2012 (Dalam juta rupiah)

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012

1 Pertanian 1.002.944,81 1.015.606,42 1.059.427,17 1.089.121,17

2 Pertambangan dan

penggalian

131.963,11 142.719,29 149.345,62 161.985,34

3 Industri pengolahan 217.713,57 227.989,49 239.261,04 252.451,52

4 Listrik,gas dan air

bersih

7.168,56 7.740,23 7.783,69 8.343,11

5 Bangunan 252.087,39 272.155,29 299.455,57 325.968,67

6 Perdagangan,hotel

dan restoran

559..619,66 605.172,02 658.348,56 712.519,80

7 Pengangkutan dan

komunikasi

174.065,44 185.973,21 196.357,06 209.362,11

8 Keuangan,persewaa

n dan jasa

perusahaan

140.565,18 152.815,49 164.371,16 176.073,47

9 Jasa-jasa 321.114,50 361.375,94 377.344,80 386.078,08

Sumber: BPS Lombok Timur, 2012

Peranan sektor dalam pembentukan PDRB berbeda-beda menurut

kapasitas dan skala kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang bersangkutan.

Pemberdayaan sumber daya dan tingkat pemanfaatan membuat kemampuan

116

menciptakan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi tersebut tidak sama.

Dengan demikian share sektor dalam perekonomian bersifat lebih permanen,

namun dapat berubah sedemikian rupa melalui pendekatan pengembangan

yang berhasil. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB tahun 2012

yaitu : sektor pertanian 33,87%, pertambangan dan penggalian 4,14%, industri

pengolahan 5,7%, listrik, gas dan air bersih 0,33%, bangunan 9,61%,

perdagangan, hotel dan restauran 19,59%, pengangkutan dan komunikasi

6,03%, keuangan, perseroan dan jasa perusahaan 5,46% dan jasa-jasa lainnya

15,27%.

Tabel 4.5. Distribusi Persentase PDRB Kab.Lombok Timur ADHK Tahun

2000 Periode 2008-2012

No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012

1 Pertanian 36,6 35,46 35,83 35,24 33,87

2 Pertambangan dan

penggalian

4,58 4,67 4,07 4,04 4,14

3 Industri pengolahan 7,68 7,70 5,85 5,70 5,70

4 Listrik,gas dan air bersih 0,25 0,25 0,34 0,33 0,33

5 Bangunan 8,62 8,91 8,78 9,16 9,61

6 Perdagangan,hotel dan

restoran

19,23 19,78 18,22 18,85 19,59

7 Pengangkutan dan

komunikasi

6,16 6,15 6,43 6,12 6,03

8 Keuangan,persewaan dan

jasa perusahaan

4,87 4,97 5,1 5,25 5,46

9 Jasa-jasa 12 12,11 15,38 15,31 15,27

Sumber: BPS Lombok Timur, 2012

Berdasarkan kondisi pertumbuhan PDRB masing-masing lapangan

usaha dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB berdasarkan harga

berlaku maupun konstan Kabupaten Lombok Timur, maka perkiraan Tahun

2014 pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada interval 5,5%-6,5%.

Sehingga jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional

maka angka tersebut berada pada rentang interval pertumbuhan ekonomi

nasional yang diperkirakan pada angka 6,4-6,9% (RKP Tahun 2014).

2. Pendapatan Perkapita

Komponen pendapatan menggambarkan konsumsi/pengeluaran riil per

kapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah. Dengan mengukur paritas

117

daya beli kita bisa melihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan pokok serta memiliki kesempatan yang lebih jauh memenuhi

kebutuhan lain diluar kebutuhan pangan. Komponen pendapatan yang diukur

dengan Purchasing Power Parity (PPP) telah memperhitungkan perubahan

harga pada setiap komoditas selanjutnya Purchasing Power Parity (PPP) ini

akan memberikan deskripsi bagaimana tarap ekonomi dan akses hidup layak

masyarakat.

Di Kabupaten Lombok Timur hasil perhitungan Purchasing Power Parity

(PPP) berdasarkan 27 komoditas berada pada angka Rp. 625,27 ribu per kapita

di Tahun 2011 meningkat dari Rp. 624,06 ribu per kapita pada tahun 2010.

Artinya setiap tahunnya rata-rata rupiah yang dikeluarkan per kapita untuk

memenuhi kebutuhan pokok masih berkisar pada kisaran Rp. 600 ribu per

kapita termasuk pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan.

b. Seni Budaya dan Olahraga

Seni tradsional dan budaya merupakan asset yang tak ternilai harganya,

keduanya salang terkait satu sama lain dalam ikut memajukan daerah.

Kesenian dan tradisional dan kebudayaan daeerah sama-sama memiliki andil

besar dalam mendukung kemajuan pembangunan pariwisata dalam rangka

meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun jens kesenian yang ada di Kabupaten Lombok Timur, antara

lain:

1. Kesenian Tradisional

1) Gendang Beleq: merupakan jenis kesenian yang cukup digemari oleh

masyarakat terutama untuk mengiringi acara pernikan maupun sunatan.

2) Slober: adalah jenis musik tradisonal yang cukup tua di Pulau Lombok.

Alat-alat musiknya cukup unik dan sederhana yaitu terbuat dari

epelapah enau yang ditup dengan nada tertentu sehingga menhasilkkan

nada yang harmonis.

3) Memaos: adalah seni membaca lontar tentang hikayat dan cerita tentang

sejarah Lombok maupun tata hidupo masyarakat Lombok. Kesenian

memaos ini keberadaannya hamper punah karena semakin sedikit

118

generasi muda yang mampu membaca tulisan lontar sehingga kesenian

ini perlu dilestarikan.

4) Tari Jangger: Merupakan tartian yang dilakukan oleh perempuan yang

melantunkan tembang sasak dengan diiringi musik gamelan Lombok.

Kesenian ini biasanya ditampilkan pada saat acara pernikahan, sunatan

maupun acara-acara pemerintah maupun pada saat kunjungan

tamu/wisatawan.

5) Wayang kulit: Merupakan jenis kesenian yang mulai memudar dan

perlu dilestarikan. Kesenian wayang kulit cukup tersebar di wilayah

Kabupaten Lombok Timur.

6) Tandang Mendet: merupakan tarian perang yang dimainkan oleh

belasan penari berpakaian lengkap dengan membawa senjata berupa

tombak tameng atau pedang dan diiringi dengan musik gendang beleq.

2. Budaya Daerah

1) Bau Nyale: Bau nyale adalah sebuah peristiwa dan tradisi yang sanagat

melegenda dan mempunyai nilai sacral yang tinggi di masyarakat

Sasak. Tradisi ini berawal dari kisah penolakan seoarang putri ketika

dilamar oleh putra seorang raja. Akibat penolakan tersebut maka akan

terjadi peperangan sehingga sang putri memilih untuk menceburkan diri

ke laut lepas. Representasi dari sang putri tersebut oleh masyarakat

dijelmakan dalam bentuk nyale. Nyale adalah sejenis hewan laut yang

berkembang biak dengan bertelur. Bagi masyarakat Sasak nyale

dipergunakan untuk berbagai keperluan baik untuk makanan maupun

untuk kesuburan pertanian.

2) Rebo Bontong: Rebo Bontong mengandung arti “pemutus”. Merupakan

rangkaian acara untuk menolak bala terutama dilakukan pada hari rabu

minggu terakhir di bulan Syafar. Menurut keyakainan masyarakat hari

Rebo bontong merupakan puncak terjadinya bala sehingga perlu

dilakukan upacara pemutusan bala‟ pada hari dimaksud.

3) Sabuk Belo: merupakan benda budaya berupa sabuk sepanjang 25

meter yang merupakan warisan turun temurun masyarakat Lombok

119

khususnya yang ada di Desa Lenek Daya. Menurut kepercayaan

masyarakat setempat Sabuk belo ini merupakan symbol ikatan

persaudaraan, persahabatan, persatuan dan kesatuan serta kasih saying

diantara mahluk yang merupakan ciptaan tuhan.

4) Upacara Perkawinan Sorong Serah Aji Krama : Adat perkawinan pada

masyarakat Sasak Lombok Timur dikaitkan dengan upacara adat

Sorong Serah Aji Krama yang merupakan rangkaian adat yang harus

dilewati oleh sepasang mempelai sebagai bentuk penghormatan atas

adat dan kebudayaan yang tinggi yang dimiliki oleh Masyarakat

Lombok Timur khususnya dan masyarakat Pulau Lombok pada

umumnya. Adapun rangkaian prosesi sorong serah adalah Mesejati,

Selabar, Mengambil Wali, Mengambil janji, sorong serah, nyongkolan

dan balik nampak.

3. Permainan Rakyat

1) Perisaian: Kesenian ini tidak lepas dari upacara ritual dan music yang

membangkitkan semangat untuk berperang. Walaupun perkelahian

cukup seru, tetapi di luar arena para pepadu tetap menjunjung nilai

sportifitas dan tidak ada dendam dari sesama pepadu.

2) Begasingan: merupakan salah saty permainan yang mempunyai unsur

seni dan olah raga. Permainan ini mencerminkan nuansa

kemasyarakatan yang tetap berpegang kepada petunjuk dan aturtan

yang brlaku di dalam permainana tersebut.

10. Aspek Pelayanan Umum

a. Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan SDM melalui bidang pendidikan,

berbagai upaya telah kita lakukan untuk meningkatkan pemerataan

kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada

semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilakukan

karena pendidikan merupakan salah satu usaha yang sangat strategis untuk

mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu

120

pengetahuan, teknologi dan seni, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta

memiliki kesehatan jasmani dan rohani.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan perluasan dan

pemerataan mutu pendidikan dan untuk memajukan olahraga adalah melalui

program wajib pendidikan, kepemudaan dan olahraga diantaranya adalah:

1).Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2) Program Wajib Blejar

Pendidikan Dasar 9 Tahun, 3) Program Pendidikan Menegah, 4) Program

Pendidikan Non Formal, 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, 7) Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, dan 8)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Pelaksanaan program ini diukur melalui indikator : peningkatan angka

partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka drop out

(DO), angka melanjutkan, tingkat kelulusan, dan nilai rata-rata Ujian

Nasional (UN) untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA.

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu

hak dasar rakyat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang kesehatan adalah tingginya

disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, rendahnya kinerja

pelayanan kesehatan, dan rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Dalam

rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok

Timur telah dilakukan berbagai upaya yang diarahkan untuk menekan angka

kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi serta dapat meningkatkan

umur harapan hidup di Kabupaten Lombok Timur.

Untuk mempercepat peningkatan status kesehatan masyarakat di

Kabupaten Lombok Timur maka pemerintah telah mengambil kebijakan.

Kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan status kesehatan di

Kabupaten Lombok Timur adalah peningkatan perilaku dan kemandirian

masyarakat, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan, dan kerjasama lintas

sektoral. Kebijakan ini akan dapat dicapai melalui program-program antara lain

pelayanan kesehatan dasar, perbaikan gizi masyarakat. pemberantasan penyakit

121

menular, serta kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Adapun program dan

kegiatan di bidang kesehatan yang hendak dicapai yaitu:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan melalui kegiatan Pengadaan obat

dan perbekalan kesehatan.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan antara lain

Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan, Penyediaan biaya operasional &

pemeliharaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Pelayanan dan

pemeliharaan kesehatan Remaja, Pencegahan dan penaggulangan penyakit

tidak menular, dan Pelayanan kesehatan haji.

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan Peningkatan

Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat & Makanan dan

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, diantara

kegiatannya adalah Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, Promosi

kesehatan dalam peningkatan PHBS dan peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Upaya Kesehatan.

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Makanan

Tambahan dan Vitamin, dan Kegiatan Penanggulangan KEP, AGB, GAKY

dan KVA.

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat melalui kegiatan Penyuluhan

dan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan

kegiatan Penyemprotan/foging sarang nyamuk, Pelayanan vaksinasi bagi

balita dan anak sekolah, Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Menular dan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik.

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan kegiatan Pelayanan

Pemeriksaan Mata/Pencegahan Kebutaan dan Operasi Bibir Sumbing,

Penanggulangan ISPA, Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan

Jaminan Persalinan (Jampersal) Kesehatan Penduduk Miskin.

122

9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis.

10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Lansia dengan

kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan kesehatan anak

balita dan Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia.

11. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalu kegiatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

c. Infrastruktur

1. Jaringan Irigasi

Pembangunan pada sektor pengairan karena terbatasnya dana, maka

lebih mengutamakan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

dalam rangka mendukung keberhasilan produksi tanaman pangan. Tugas

dan tanggung jawab meliputi 125 daerah irigasi pedesaan yang tersebar

pada 10 pengamat pengairan yang terbagi menjadi areal teknis 6.604,2 Ha

dan 36.991 Ha semi teknis pada “wilayah kerja” Kabupaten Lombok Timur

sehingga luas areal keseluruhan 43,595,2 Ha. Atas dasar kondisi tersebut

maka sasaran yang ditetapkan dalam sektor pengairan adalah Tercapainya

Pelayanan Prasarana Jaringan Irigasi yang Lebih Efisien dan Efektif Sesuai

Pola Tanam dan Tata Tanam.

Untuk menunjang tercapainya peningkatan ketahanan pangan dan

pengembangan agrobisnis dengan meningkatkan efektifitas dan

produktivitas pengelolaan jaringan irigasi oleh perkumpulan petani

pemakai air (P3A) dan pemerintah Kota yang dilaksanakan dengan prinsip

partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan

secara transparan maka kebijakan yang diambil adalah mengembangkan

dan menyelenggarakan sistem irigasi yang terpadu dan berkelanjutan.

Kebijakan tersebut didukung dengan program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi.

123

Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) atau

indikator kinerja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Lombok Timur

Tahun 2008-2012 secara umum dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6. Capaian Indikator Kinerja Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja

Sasaran/Program Satuan

Realisasi (Tahun)

2008 2009 2010 2011 2012

a. Terpelihara dan meningkatnya

infrastruktur irigasi

Lokasi 104

75

65

230

74

b. Terpeliharanya embung rakyat Buah 15 13 30 83 7

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012

2. Jaringan Jalan

Pembangunan pada sektor transportasi khususnya jalan dan jembatan

ditangani melalui program pemeliharaan untuk jalan yang mengalami

kerusakan antara 20 – 50 % sedangkan untuk kerusakan antara 50 – 100 %

akan ditangani melalui program peningkatan jalan dan jembatan.

Pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari aspirasi yang kuat dari

masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Daerah menetapkan

sasaran pembangunan pada sektor transportasi berupa tercapainya kondisi

jalan mantap. Sasaran tersebut didukung dengan kebijakan

memelihara/mempertahankan (meningkatkan kondisi) jalan dan jembatan

yang diprogramkan melalui rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

serta pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

pencapaian sasaran beserta target dan realisasinya terinci dalam tabel

berikut:

Tabel 4.7. Capaian Indikator Kinerja Jaringan Jalan

Indikator Kinerja

Sasaran/Program Satuan

Realisasi (Tahun)

2008 2009 2010 2011 2012

a. Panjang jalan yang

ditangani (rehab dan

pemeliharaan rutin) Km 117.798 129.745 215.513 181.515 47.12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012

124

3. Perumahan

Secara umum kondisi prasarana dasar permukiman dan perumahan

baik dari segi kuantitas maupun kualitas memang perlu ditingkatkan.

Peningkatan kualitas dimaksud dalam jangka pendek seyogyanya diarahkan

untuk mengoptimalkan fungsinya dalam memenuhi ataupun melayani

masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan aktifitas ekonomi

masyarakat seperti fasilitas air bersih, saluran drainase, jalan lingkungan,

jalan setapak, penataan permukiman kota dan desa.

Sementara itu untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Timur yang

indah dan rapi maka dipandang perlu untuk pandangan jauh kedepan

sehingga dapat memprediksi dan memproyeksi kemana suatu organisasi

harus diarahkan oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan, penataan dan

perancangan Kabupaten Lombok Timur.

Terkait dengan rumah tidak layak huni Kabupaten Lombok Timur

sampai dengan tahun 2013 yang belum ditangani sebanyak 57.128 unit

dengan perincian per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8. Rumah Tidak Layak Huni Kab. Lombok Timur Tahun 2013

No Kecamatan Jumlah Rumah Tidak Layak

Huni (Unit)

1 Keruak 2.190

2 Jerowaru 5.266

3 Sakra 1.602

4 Sakra Barat 2.433

5 Sakra Timur 3.900

6 Terara 3.436

7 Montong Gading 4.114

8 Sikur 4.012

9 Masbagik 2.187

10 Pringgasela 1.377

11 Sukamulia 1.046

12 Suralaga 1.054

13 Selong 2.493

14 Labuhan Haji 2.436

15 Pringgabaya 5.668

16 Suela 2.590

17 Aikmel 2.654

18 Wanasaba 4.359

125

19 Sembalun 1.122

20 Sambelia 3.189

Sumber: BPMPD Kabupaten Lombok Timur, 2013

d. Ketenagakerjaan

Penanganan masalah ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah

menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Strategi pembangunan

ketenagakerjaan sebagai bagian strategi pembangunan masyarakat Lombok

Timur yang merupakan langkah terencana dalam mengatasi kondisi tenaga

kerja dan daya saingnya, mengarah pada meningkatnyapenempatan tenaga

kerja trampil yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif, dan berdaya sosial

terhadap globalisasi disertai perkembangan wilayah.

Melihat potensi geografis Kabupaten Lombok Timur secara ekonomis

yang merupakan bagian dari Provinsi NTB yang mempunyai ciri khusus yang

dapat menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat apabila dapat

dimanfaatkan dengan baik, disisi lain penduduk usia kerja (tenaga kerja)

kurang memiliki etos kerja dan ketrampilan yang memadai untuk

memanfaatkan potensi alam yang tersedia sehingga tidak menimbulkan

kesempatan kerja produktif dalam jumlah yang cukup.

Kebijakan yang ditempuh dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan

transmigrasi adalah dengan memprioritaskan berbagai program diantaranya

adalah a) peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja; b) peningkatan

perluasan dan kesempatan kerja; dan c) perlindungan dan pengembangan

lembaga ketenagakerjaan.

Program tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran, pengertian

dan semangat tenaga kerja untuk menjadi pelaku diseluruh kegiatan ekonomi

formal maupun ekonomi masyarakat. Ketiga program tersebut oleh pemerintah

hendaknya bisa menjadi produk unggulan spesifik Dinas yang menangani

masalah ketenagakerjaan baik di Kecamatan maupun ditingkat Kota.

126

Keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator

sasaran sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

No Indicator Kinerja

Sasaran/Program Satuan

Realisasi (Tahun)

2008 2009 2010 2011 2012

1. Meningkatnya

keterampilan bagi

pencari kerja

Orang 240 306 340 280 324

2. Meningkatnya

informasi bursa

kerja

Desa 119 119 180 212 254

3. Meningkatnya

penempatan kerja

keluar negeri

Orang 18.314 19843 20.287 22.005 14.92

5

4. Meningkatnya

kesempatan kerja

melalui usaha

mandiri

Kelompok 5 30 20 30 20

5. Menurunnya

jumlah masalah

ketenagakerjaan

% 12 15 17 20 14

6. Meningkatnya

tenaga kerja yang

terserap pada

lapangan kerja

industri

Orang 40 75 125 126 140

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lotim, 2008-2012

e. Investasi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

memberikan kewenangan yang luas bagi setiap daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas

pembantuan, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pelimpahan wewenang tersebut diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat antara lain melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan daya saing daerah. Hal ini mengandung

konsekuensi logis pada tatanan tanggung jawab menggali segenap potensi

daerah untuk meningkatkan akselerasi pembangunan disegala bidang bagi

percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut.

127

Kesejahteraan ekonomi dapat terwujud melalui pembangunan bidang

ekonomi yang nota bane keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sejauhmana

tingkat pemanfaatan atau ekploitasi sumber daya ekonomi yang tersedia.

Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi adalah optimalisasi pemanfaatan

sumber daya relatif tidak / belum dapat diwujudkan karena berbagai hambatan

atau keterbatasan menyangkut maintenance pembiayaan eksploitasi,

terbatasnya kemampuan inovasi/perluasan skala usaha dari para pelaku

kegiatan yang ada.

Sasaran yang ingin dicapai dalam mengembangkan ekonomi masyarakat

melalui pemanfaatan sumberdaya secara produktif dan berkelanjutan adalah

terwujudnya peningkatan jumlah dan jenis investasi.

Peningkatan daya saing investasi dan pelayanan prima merupakan

kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Kebijakan

tersebut didukung melalui program utama, yaitu:1 ) Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi ; 2 ) Peningkatan iklim dan realisasi Investasi.

Kegiatan untuk mendukung program penanaman modal di Kabupaten

Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan potensi unggulan daerah

2) Expo/Pameran investasi daerah

3) Pemutakhiran data realisasi investasi di Kabupaten Lombok Timur

Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian

sasaran tersebut adalah jumlah perusahaan, bidang usaha dan lokasi kegiatan

usaha berdasarkan registrasi ijin prinsip penanaman modal yang dikeluarkan

sampai dengan tahun 2012. Realisasi pencapaian dari target yang telah

ditetapkan pada masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal

N

o

Nama Perusahaan Bidang Usaha Lokasi Nilai Investasi

1. PT. Agrindo Nusantara

SP No. 11/24/I/PMA/2000

Agrobisnis Ds. Sajang Kec.

Sembalun

US$ 5.960.100

2. PT. Indonesia Tenggara

Marine

SP No. 02/24/PMDN/2000

Pelayaran Labuhan

Lombok Kec.

Pringabaya

Rp 250.100.100

3. PT. Hot Planet

SP No. 111/I/PMA/2005

Cottage Lendang Terak,

Sungkun Kec.

US$ 800.000

128

Jerowaru

4. PT. Lombok Saka

SP No.

567/I/IP/PMA/2011

Cottage Bloam, Sekaroh

Kec. Jerowaru

US$ 3.000.000

5. PT. Autore Pearl Culture

SP

No.334/I/Perikanan/2007

Mutiara Sekaroh, Tj.

Ringgit Kec.

Jerowaru

US$ 2.600.100

6. PT.New Word Energi

SP No. 86/K1/I/PMA/2007

Perkebunan

Jarak Kimia

Dasar Organik

Menanga Baris

Kec.Pringgabay

a

US$ 2.000.000

7. PT. Eco Solutions Lombok

SP No.

01727/I/PPM/PMA/2012

Hotel Tangsi, Tanjung

Ringgit Kec.

Jerowaru

US$ 3.098.000

Sumber: Badan LH dan Penanaman Modal Kab. Lotim, 2013

f. Ketahanan Pangan

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan petani adalah meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian

tanaman pangan dan hortikultura serta mengembangkan usaha tani yang

berwawasan agribisnis. Berdasarkan sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten

Lombok Timur telah menetapkan kebijakan Mengembangkan dan

Memantapkan Ketahanan Pangan yang berbasis pada keragaman sumber bahan

pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan nutrisi dalam jumlah

dan mutu yang cukup didukung dengan program yang sistematis dan terarah.

Disamping itu untuk menjawab tuntutan peningkatan kesejahteraan

masyarakat khususnya petani, hal yang paling besar peluangnya untuk

dikembangkan adalah beberapa komoditas yang merupakan komoditas

unggulan daerah Kabupaten Lombok Timur yaitu komoditi Jagung, Cabe dan

Pisang. Komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif serta peluang

pasar yang cukup besar. Oleh karena itu ketiga komoditas tersebut memerlukan

perhatian yang lebih besar melalui upaya pengembangan berkelanjutan sampai

pada tingkat luasan skala ekonomi serta penyediaan sarana prasarana

pengolahan dan pemasaran/kemitraan. Disamping itu perlu juga dilakukan

pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaannya guna memperkuat posisi

tawar petani serta meningkatkan upaya pengenalan produk petani melalui

berbagai event (Pameran dan Expo Agribisnis), sehingga terintegrasi antara

On-Farm dan Off-Farm.

129

Pengembangan pertanian dan peternakan di Kabupaten Lombok Timur

dengan memperhatikan daya dukung alamnya yang cukup potensial merupakan

upaya menjamin ketersediaan pangan dan ternak secara berkelanjutan baik

kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengembangan

pertanian dan peternakan yang tangguh, maju dan efisien yang berwawasan

agribisnis dan berbasis sumber daya lokal serta menerapkan tehnologi tepat

guna.

Kebijakan yang telah ditempuh agar pelaksanaan pengembangan

pertanian dan peternakan yang mantap dapat dicapai dengan optimal adalah

peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan

produksi hasil pertanian dan peternakan, pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak disertai peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan

peningkatan pemasaran hasil produksihewan. Kebijakan tersebut didukung

oleh kegiatan pengembangan kemampuan kelembagaan petani, penyediaan

sarana produksi pertanian, Pengembagan Agribisnis Tanaman Pangan dan

Hortikultura, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular

ternak, Pendistribusian bibit ternak unggul kepada masyarakat dan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan.

g. Perdagangan dan Industri

Untuk meningkatkan kegiatan usaha perdagangan/pengusaha kecil

menengah telah dilakukan berbagai upaya pembinaan diantaranya adalah

pengembangan sektor perdagangan.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha

perdagangan kecil menengah adalah : mengembangkan usaha perdagangan

sebagai usaha unggulan yang tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang

sehat dan effisien, tangguh dan mandiri antara lain melalui layanan kemudahan

pemberian fasilitas perijinan (SIUP/TDP), penyelenggaraan temu usaha khusus

bagi penyalur BBMT, pemberian stimulan kepada para pedagang kaki lima dan

asongan dalam bentuk tenda dagang serta mengikutsertakan pada even

pameran/promosi.

130

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator :

perkembangan sektor perdagangan dengan melihat jumlah tenaga kerja, Jumlah

SIUP, TDP.

Penetapan rencana tingkat capaian kinerja dan realisasi dari masing-

masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11. Perkembangan Sektor Perdagangan

No

Indicator Kinerja

Sasaran/Program

Satuan Realisasi (Tahun)

2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah unit usaha Unit - - 652 659 670

2. Jumlah tenaga kerja Orang 4.583 4.583 3.595 3.900 43.306

3. Jumlah Investasi Rp.Jt 88,78 - 163.000 150.000 194.289

4. Jumlah SIUP/TDP Buah 500 500 500 600/650 701/721

Sumber: Dinas ESDM Perindag Kab. Lotim, 2008-2012.

Hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran cukup

menggembirakan antara lain:

1. Penyerapan tenaga kerja baru disektor perdagangan pada tahun 2012

mencapai 43.306 orang, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008

yang lalu yaitu sebesar 4.583 orang, berarti terjadi peningkatan penyerapan

tenaga kerja yang cukup signifikan.

2. Demikian pula yang terjadi pada pencapaian investasi, SIUP/TDP yang

diterbitkan serta kontribusi PAD dari kegiatan tersebut lebih tinggi jika

dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 yang lalu.

Disamping kegiatan pembinaan sebagaimana tersebut diatas, pada

pengembangan usaha perdagangan juga terdapat kegiatan-kegiatan yang

bersifat memberikan perlindungan, baik bagi konsumen maupun bagi para

pelaku usaha itu sendiri serta fasilitasi penyelesaian sengketa dagang yang

terjadi dimasyarakat. Kegiatan tersebut antara lain adalah layanan tera ulang

alat UTTP, pos ukur ulang komodity dagang, pengawasan terhadap peredaran

barang dan jasa serta penyelenggaraan koordinasii dengan instansi terkait

dalam menanggulangi penggunaan bahan berbahaya (B3)/kedaluarsa pada

produk makanan dan obat/jamu tradisional.

131

Di Kabupaten Lombok Timur sektor industry cukup berkembang, dengan

unggulan home industri dan kerajinan rakyat berupa industri kain tenun khas

daerah di Kecamatan Pringgasela, Kec. Aikmel, Konveksi Selagik, anyaman

bambu Kecamatan Sikur, Keramik di Kecamatan Masbagik dan Terara.

B. Hasil Penelitian

Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah kebijakan pemerintah daerah yang

dituangkan ke dalam bentuk dokumen peraturan daerah yang dibuat untuk

menyelesaikan permasalahan yang ada disuatu daerah dan sebagai dasar bagi

Pemerintah Daerah untuk menjalankan suatu kebijakan. Selain dalam bentuk Perda,

penyelesaian masalah yang timbul dalam suatu daerah juga diwujudkan dalam

bentuk Perbup maupun rencana strategis. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah

Daerah baik dalam bentuk Perda maupun Perbup harus dilaksanakan sesuai dengan

kesepakatan agar apa yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan tersebut dapat

tercapai.

Kebijakan sendiri tidak mesti harus berbentuk peraturan daerah saja melainkan

bisa juga berupa instruksi langsung dari seorang pimpinan atau kepala Daerah di

suatau tempat atau instansi tertentu, yang kemudian instruksi tersebut harus

dilaksanakan oleh bawahannya. Tentunya para kepala Dinas yang terkait dengan

perkembangan olahraga di Kabupaten Lombok Timur juga berhak untuk membuat

sebuah kebijakan sendiri yang dimana tujuannya tidak lain adalah untuk mengatur

apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya.

Dinas Dikpora dan KONI merupakan instansi yang sebenarnya diberikan

tanggung jawab untuk memajukan bidang keolahragaan yang ada di Kabupaten

Lombok Timur, namun semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya

kerjasama yang harmonis antara lembaga daerah yang satu dengan yang lainnnya

juga. Untuk memajukan atau menarik minat masyarakat agar gemar berolahraga

disinilah diperlukan sebuah kebijakan dari para pemangku kepentigan supaya

membuat sebuah kebijakan yang dimana didalam kebijakan tersebut sekiranya nati

bisa memberikan manfaat positif untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

132

1. Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten

Lombok Timur oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam hal ini Kabid

Pemuda dan Olahraga tidak mengandalkan Pemerintah Daerah saja dalam

penyediaannya melainkan membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam

hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang memang diberikan

tanggung jawab untuk mengurus atau memajukan dunia olahraga diseluruh

Indonesia, sebagaimana yang dipaparkan oleh Kabid Pemuda dan Olahraga

Lombok Timur pada saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan:

“Kami pada tahun 2015 ini mencoba membuka komunikasi dengan

pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga,

Alhamdulillah sudah ada lampu hijau atau respon yang positif, karena hal ini

sesuai jugak dengan program dari Kementrian Pemuda dan Olahraga terkait

dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Desa. Mudah-mudahan

dalam waktu dekat ini juga bisa terealisasi, tentunya sarana dan prasarana

olahraga Desa ini diperuntukkan untuk seluruh Desa yang ada di

Kab.Lombok Timur, akantetapi tentu semua itu bertahap. Jadi untuk tahun ini

mudah-mudahan kita dapat lebih dari 10 Desa dan bentuknya bisa berupa

lapangan sepak bola, lapangan voli, bulutangkis ataupun lapangan basket, dan

pastinya kesemuanya itu diperuntukkan untuk masyarakat banyak”. (W.1:

P.2)

Dari pemaparan diatas jelas bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa lepas

dari peran Pemerintah Pusat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana

olahraga di Daerah, walaupun pada dasarnya dengan adanya otonomi Daerah

maka Pemerintah Daerah diberikan hak sepenuhnya untuk menyediakan maupun

mengelola daerahnya sendiri namun tetap saja Pemerintah Pusat tidak bisa lepas

tangan begitu saja. Keterbatasan dari segi anggaran pendanaan menyebapkan

Pemerintah Daerah belum bisa untuk merencanakan penyediaan sarana dan

prasarana olahraga yang memadai, sehingga peran pemerintah Pusat sangat

dibutuhkan dalam hal ini untuk membatu memberikan atau menyalurkan dana

hibbah untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten

Lombok Timur.

133

Sampai dengan saat ini Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur terus

menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan perencanaan penyediaan sarana

dan prasarana olahraga dan mengupayakan supaya dianggarkan di APBD

kedepannya oleh Pemerintah Daerah, sehingga sarana dan prasarana olahraga

tersebut direncanakan dengan matang sebagaimana yang di sampaikan oleh H. L.

Hasan Rahman selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur di

bawah ini:

“Terus terang saja kami di Komisi II ini berusaha semaksimal mungkin

untuk mengusulkan terkait masalah perencanaan penyediaan sarana dan

prasarana olahraga, tetapi terpulang itu tadi untuk saat ini pemerintah

daerah belum begitu memperhatikan masalah ini, karena biar

bagaimanapun juga kan semua itu perlu perencanaan yang matang dulu”.

(W.2: P.3)

Dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pemerintah

Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Dikpora terus mengupayakan

supaya sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur bisa tersedia dan

memadai. Melalui Kabid Pemuda dan Olahraga yang memegang peran penting

dalam hal ini terus membuat trobosan-trobosan yang nantinya bisa dinikmati oleh

masyarakat khususnya menyangkut sarana dan prasarana olahraga di Lombok

Timur. Trobosan yang dimaksud disini adalah bahwa Kepala Bidang Pemuda dan

Olahraga telah mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga

supaya setiap Desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur memiliki Lapangan

olahraga, kemudian bagi Desa yang sudah memiliki lapangan olahraga bentuk

bantuan yang di ajukan adalah berupa revitalisasi atau perbaikan bagi prasarana

yang sudah rusak. Dengan direvitalisasinya prasarana yang berupa lapangan

olahraga ini maka diharapkan bagi masyarakat yang ada di setiap Desa di

Kabupaten Lombok Timur nantinya semakin gemar untuk berolahraga.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Pemuda dan Olahrga:

“Ya itu tadi dari tidak ada, kemudian kami membuat trobosan ini dan

mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga apa yang kita hajatkan

bersama bisa segera terealisasi dengan baik. Kalaupun toh nanti bentuknya

berupa revitalisasi lapanggan olahraga yang sudah ada pun tidak masalah

karena sebagaimana kita ketahui rata-rata kondisi lapangan olahraga yang

ada di Lombok Timur sangat tidak memadai. Mudah-mudahan setelah

134

direnovasi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak terutama para

pemuda untuk aktivitas olahraga”. (W.1: P.3).

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti

menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur belum mempunyai Perda yang

secara khusus mengatur tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana

olahraga. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hasanudin, S.Pd. selaku Kepala Bidang

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan, “Sampai

dengan saat ini sepengetahuan saya belum ada Peraturan Daerah yang secara

khusus mengatur tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga

di Kabupaten Lombok Timur, (w.1: p.1). Kemudian diperkuat lagi oleh Ketua

Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur Bapak H. L. Hasan Rahman, S. Pt.,

M.Si. yang mengatakan:

“Sampai dengan tahun ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

belum menyusun atau memiliki Perda yang secara khusus mengatur

tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Kalau

masalah kebijakannyapun saya rasa belum ada sepengetahuan saya”. (w.2:

p.1)

Selain yang dikemukakan oleh kedua narasumber tersebut, Kepala Bagian

Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur yang diwakili oleh Kasubag Perundang-

Undangan yaitu Ibu Wiwin Ayu Iswardianingrum, SH., M.Ec.Dev. dengan jelas

menegaskan bahwa:

“Belum ada Perdanya, kalau masalah kebijakannya saya rasa yang secara

khususpun tidak ada juga, tetapi secara umum disebutkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok

Timur tahun 2013-2018 bahwa bidang kepemudaan dan oalahraga

betanggung jawab untuk Memasyarakatkan olahraga dan mendorong

prestasi olahraga dengan fasilitas prasarana olahraga yang memadai cuman

sebatas itu saja”. (w.3: p.1)

Dari jawaban ketiga narasumber tersebut di atas, menunjukkan bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur belum memiliki Peraturan Daerah

yang mengatur tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga

secara khusus, akan tetapi hanya secara umum disebutkan itupun dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur

saja.

135

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sampai dengan tahun 2015

ini belum memiliki Perda ataupun kebijakan khusus terkait dengan perencanaan

penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini dikarenakan pemerintah daerah

lebih terfokus terhadap sektor perekonomian saja, seperti yang diungkapkan oleh

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur di mana beliau mengatakan:

“Pemerintah Daerah lebih fokus kepada peningkatan perekonomian,

seperti perdagangan, direnovasinya sejumlah pasar yang ada di Lombok

Timur yang menggunakan cukup banyak dana dan perbaikan inprastruktur

jalan yang menjadi penghubung antara kecamatan yang satu dengan

kecamatan lain di Lombok Timur”. (W.2: P.2)

Observasi yang dilakukan peneliti dilapangan juga menujukkan bahwa

sarana dan parasarana olahraga yanag terbaru yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah tidak dijumpai. Prasarana olahraga yang berupa lapangan umum sendiri

memang setiap Kecamatan memilikinya, akan tetapi yang menjadi persoalannya

adalah lapangan tersebut menjadi multi fungsi dimana ketika musim kemarau tiba

maka lapangan tersebut baru bisa digunakan sebagai tempat berolahraga oleh

masyarakat atau oleh siswa-siswa yang sekolahnya berdekatan dengan lapangan

tersebut, tidak hanya itu saja lapangan- lapangan umum yang ada hampir semua

pernah digunakan sebagai tempat pasar malam atau hiburan rona-rona. Tetapi bila

saja musim penghujan tiba maka lapangan tersebutpun akan berubah fungsi

menjadi tempat menggembala ternaknya oleh masyarakat sekitar ataupun juga di

jadikan tempat menyabit rumput untuk ternak-ternak mereka karena lapangan

yang ada di setiap Kecamatan di Lombok Timur banyak yang berlubang dan tidak

rata sehingga ketika hujan air tersebut akan menggenangi lapangan yang ada dan

menyebabkan masyarakat tidak dapat menggunakannya untuk beolahraga.

Salah satu juga yang menjadi usulan ke Kmenpora oleh Kabid Pemuda

dan Olahraga adalah Stadion yang ada di GOR Selaparang supaya diperbaiki,

karena dari hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Stadion yang ada di

Kabupaten Lombok Timur tersebut sangat memprihatinkan dimana tembok-

tembok pembatasnya banyak yang roboh disana-sini kemudian lintasan atletik

juga tidak tersedia di stadion tersebut.

136

2. Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Prealisasian dari pada sebuah perecanaan adalah merupakan sebuah

keharusan yang harus dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah untuk

mengimplementasikan apa yang memang sudah direncanakan tersebut, jangan

sampai apa yang sudah direncanakan hanya sekedar wacana belaka tanpa ada

tindak lanjut yang jelas. Tentunnya dalam halini yang dimaksudkan adalah

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berada dibawah pengawasan

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di

Kabupaten Lombok Timur merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah

sendiri untuk mengembangkan olahraga. Selain itu realisasi penyediaan sarana

dan prasarana olahraga tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Daerah karena

berkaitan dengan anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan penyediaan

berbagai sarana dan prasarana olahraga tersebut. Peran dari Pemerintah Daerah

sebagai penyedia sarana dan prasarana olahraga sayangnya belum begitu nampak

karena sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupatena Lombok Timur

belum membuat Perdanya sehingga realisasi penyediaan sarana dan prasarana

olahraga di Kabuaten Lombok Timur masih bepusat di sekitar pusat Kota saja dan

belum merata ke pelosok-pelosok Desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur,

pada dasarnya Perda bukan lah satu-satunya bentuk daripada sebuah kebijakan

akan tetapi instruksi lasung atau perintah yang di keluarkan oleh seoarang kepala

Daerah juga bisa dikataka sebagai sebuah kebijakan, seperti yang diungkapkan

oleh Kabid Pemuda dan Olahraga Hasanudin, S.Pd. pada saat diwawancara:

“Belum ada sampai dengan saat ini yang saya ketahui masalah ada atau

tidaknya perda terkait realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga

tersebut, akan tetapi Bapak Bupati pernah menginstuksikan kepada semua

instansi pemerintah Daerah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan,

dan instansi yang ada di tingkat Kabupaten supaya menyediakan lapangan

olahraga atau tempat beolahraga untuk para pegawainya dan setiap hari

jum’at semua pegawai yang ada di lingkup Kabupaten Lombok Timur baik

itu guru ataupun pegawai yang lainnya diharuskan menggunakan seragam

olahraga ”. (W.1: P.5).

137

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten

Lombok Timur H. L. Hasan Rahman, ketika diwawancara mengatakan:

“Setahu saya masalah realisasi ini juga belum ada Perdanya akan tetapi

kalau masalah kebijakannya mungkin salah satunya yaitu disediakannya

Taman Rinjani serta Alun-alun kota sebagai ruang tebuka untuk

berolahraga bagi masyarakat banyak. Kemudian disetiap Kecamatan juga

memiliki lapangan olahraga yang digunakan oleh masyarakat banyak

untuk olahraga, hanya saja lapangan tersebut berupa lapangan sepak bola

saja itupun jauh dari kata standar”. (W. 2: P.6).

Lebih jelas lagi masalah peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah

Daerah tentang realisai penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini diungkapkan

oleh Ibu Wiwin Ayu Iswardianingrum, beliau mengungkapkan bawa:

“Perda ataupun kebijakannya belum ada yang khusus mengarah kesana,

akan tetapi kalau masalah ruang terbuka hijau itu sudah ada perdanya

yakni perda tahun 2011 tentang ruang terbuka hijau. Ruang terbuka ini

juga bisa digunakan untuk olahraga, seperti jogging, senam, bersepeda

santai, dan banyak lagi jenis olahraga yang lainnya yang bisa dilakukan di

ruang terbuka tesebut”. (W.3: P.2).

Sejauh ini realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di

Kabupaten Lombok Timur hanya berupa renovasi saja dan belum mengarah ke

penyediaan prasarana (infrastruktur) yang baru karena terkait masalah

pembebasan lahan juga yang sangat sulit. Diantara prasarana yang sudah di

renovasi salah satunya adalah alun-alun Kota yang ada persis didepan Kantor

DPRD Kabupaten Lombok Timur. Dulunya alun-alun Kota yang ada di Lombok

Timur ini sepi dari kegiatan olahraga baik pada saat sore maupun pagi hari, akan

tetapi setelah dipugar atau di renovasi barulah masyarakat mulai senang dan ramai

berolahraga di alun-alun kota ini ditambah lagi dengan ditutupnya akses jalan

yang melintasi Pendopo I menambah semakin luasnya area alun-alun kota ini,

akan tetapi di alun-alun kota ini sendiri tidak tersedia prasarana olahraga seperti

lapangan voli, lapangan basket dan lain sebagainya melainkan alun-alun kota ini

hanya berupa taman yang ditanami berbagai jenis bunga dan pohon seperti palem-

paleman. Kemudian di alun-alun ini terdapat lapangan rumput yang luas dan di

138

kelilingi oleh jalur untuk bersepeda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua

Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur pada saat diwawancara;

“Sepengetahuan saya bentuk realisasinya adalah alun-alun kota sekarang

ini yang merupakan salah satu ruang terbuka hijau sudah bisa di

manfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat berolahraga seperti jogging,

bersepeda, senam bareng, latihan bagi klub-klub beladiri, dan masih

banyak lagi yang lainnya, karena dulu sebelumnya tidak seperti yang

sekarang ini begitu juga dengan Taman Rinjani yang ada di sini juga

diperuntukkan untuk masyarakat umum. Kemudian ada lagi kawasan

pelabuhan Labuhan Haji yang sekarang ini juga sudah menjadi tempat

favorit bagi masyarakat Lombok Timur untuk beolahraga sambil

menikmati matahari terbit”. (W.2: P.5).

Dari penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa masyarakat sebenrnya

sangat membutuhkan tempat yang aman dan nyaman untuk berolahraga, baik itu

yang berupa sarana maupun prasarana olahraga yang lainnya. Kemudian bagi

masyarakat umum tidak dapat di pungkiri memang, bahwa ternyata mereka lebih

senang dengan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan murah meriah yang

tidak banyak saratnya untuk mereka bisa berolahraga di tempat tersebut sperti di

Taman Kota atau alun-alun Kota yang disediakan oleh pemerintah Daerah. Selain

yang berupa Taman atau alun-alun, masyarakat juga sering berolahraga di

sepanjang pinggir pantai yang ada di Lombok Timur diantaranya pantai yang ada

di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak, pantai di Kecamatan Jerowaru, pantai

yang ada di Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuhan Haji, dan pantai yang

membentang di Kecamatan Pringgabaya.

Sementara itu berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di

lapangan juga menunjukkan bahwa sebenarnya semua Kecamatan yang ada di

Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya sudah memiliki lapangan olahraga

khususnya lapangan sepak bola namun belum ada prasarana olahraga lain yang

tersedia di lapangan tersebut, akantetapi lapangan tersebut juaga sering digunakan

sebagai tempat pasar malam atau tempat hiburan lain seperti rona-rona dan

mereka rata-rata menggunakan lapangan tersebut dua sampai tiga minggu dan

bahkan ada salah satu lapangan umum yang ada di Kecamatan Selong yang

digunakan sebagai pasar sementara, karena pasar tempat para pedagang berjualan

sedang direnovasi sudah hampir satu tahun lebih lamanya, sehingga mau tidak

139

mau menyebabkan masyarakat sekitar terutama para pemuda terpaksa pindah

ketempat lain yang cukup jauh untuk berolahraga.

Di bawah ini dirincikan lapangan-lapangan olahraga yang ada di

Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk table berikut:

Tabel 4.12. Lapangan Olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur

No Kecamatan/

UPTD

Sepak

Bola Basket Voli

Bulu

Tangkis Tenis Futsal Takrow

Kolam

Renang

1 Kec.

Sukamulia 2 - - 1 - - - -

2 Kec. Sacra

Barat 1 - 4 2 - - - -

3 Kec.

Masbagik 3 8 4 7 - 2 - -

4 Kec. Aikmel 2 6 3 4 1 2 - -

5 Kec. sakra 1 - 2 1 - - - -

6 Kec. Keruak 3 4 9 13 - 1 - -

7 Kec. Terara 1 - 2 - - 2 - -

8 Kec. Mt.

Gading 3 4 5 4 - - - 1

9 Kec. Sikur 3 5 5 5 - 1 - -

10 Kec.

Jerowaru 1 5 9 1 - - - -

11 Kec.

Sambalia 4 - 9 1 - - 9 -

12 Kec. Sakra

Timur 2 - 9 1 - - - -

13 Kec. Suela 3 - 2 3 - - - -

14 Kec. Selong 3 4 4 6 1 6 6 1

15 Kec.

Sembalun 2 1 1 3 - 2 1 -

16 Kec. Pringa

Baya 2 2 4 2 - 3 - -

17 Kec. Pringa

Sela 1 3 4 4 1 2 1 1

18 Kec. 1 - 2 2 - 1 - -

140

Labuhan

Haji

19 Kec.

Suralaga 2 2 3 2 - 2 1 -

20 Kec.

Wanasaba 2 3 4 3 - 2 1 -

Jumlah 42 47 87 65 3 26 19 3

Sumber: Kabid Pemuda dan Olahraga 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penyebaran penyediaan

sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur memang belum

merata adanya dan masih terfokus hanya di Kecamatan yang ada di Ibu Kota

Kabupaten saja, kemudian sarana dan prasarana olahraga yang ada pun jauh dari

kata standar. Bukan hanya itu saja kegemaran masyarakat dengan salah satu

cabang olahraga tertentu saja juga sangat menonjol dimana ketika olahraga

tersebut digemari oleh masyarakat tersebut maka prasarana cabang olahraga

tersebut juga akan mendominasi di Kecamatan tersebut seperti yang terjadi di

Kecamatan Keruak yang memiliki lapangan olahraga bulutangkis sampai dengan

13 buah lapangan sementara itu untuk cabang olahraga yang lain seperti tenis

lapangan dan sepaktakrow malah tidak di sediakan. Kemudian cabang olahraga

yang paling sedikit peminatnya berdasarkan tabel di atas adalah tenis lapangan.

Sedangkan kolam renang sendiri yang tesedia di Kabupaten Lombok Timur ada

tiga buah, satu milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan dua lagi milik

swasta dan itupun bentuknya hanya berupa kolam renang rekreasi biasa yang

digunakan oleh masyarakat untuk berenang bersama keluarga mereka.

Dari tabel di atas juga diketahui bahwa Kecamatan yang paling minim

prasarana olahraganya adalah Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Sakra,

Kecamatan Terara, Kecamatan Sakra Barat dan Kecamatan Labuhan Haji.

Sementara itu Kecamatan yang memiliki prasarana olahraga yang merata adalah

Kecamatan Suralaga, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Pringgasela dan yang

paling lengkap adalah Kecamatan Selong yang dimana Selong sendiri merupakan

Ibu Kota dari Kabupaten Lombok Timur sendiri, dimana hampir semua sarana

141

dan parasarana olahraga ada di sini. Ini menunjukkan bahwa sarana dan Prasarana

olahraga yang tesedia di Kabupaten Lombok Timur masih jauh dari harapan apa

lagi dilihat dari jumlah penduduknya yang paling besar bila dibandingkan dengan

kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggata Barat.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh H. L. Hasan Rahman selaku Ketua DPRD

Kabupaten Lombok Timut Ketika diwawancara:

“Masalah penyebarannya saya rasa tidak merata, hal ini mungkin

dikarenakan setiap Kecamatan itu minat masyarakatnya untuk berolahraga

itukan berbeda, begitu juga dengan kemajuan yang terjadi di setiap

Kecamatan juga berbeda, jadi masyarakat yang pola pikirnya lebih maju

maka mereka lebih antusias untuk berolahraga dan dengan sendirinya

mereka akan mencari tempat untuk berolahraga bahkan mereka yang

memiliki pekarangan yang luas dengan sendirinya membut atau

menyediakan tempat untuk berolahraga”. (W.2: P.8).

Luasnya wilayah Kabupaten Lombok Timur dan banyaknya Kecamatan

menjadi salah satu faktor penyebab kenapa sarana dan prasarana olahraga di

Lombok Timur tidak merata penyebarannya, terkait dengan penyebaran

penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini juga diungkapkan oleh Drs.

Syafruddin, M.Pd. Selaku Ketua Harian KONI Lombok Timur, beliau

mengungkapkan:

“Kalau dari pengamatan saya terkait dengan penyebaran sarana dan

prasarana olahraga di Lombok Timur masih belum merata penyebarannya,

karena kenapa dengan luasnya wilayah yang dimiliki oleh Kab. Lombok

Timur saya rasa agak sulit, lihat saja Lombok Timur ini kan terdiri dari 20

Kecamatan mulai dari ujung Sembalun sampai dengan Jerowaru walaupun

masing-masing Kecamatan sebenearnya sudah memiliki lapangan sepak

bola paling tidak satu lapangan per Kecamatannya namun itupun belum

memenuhi standar, baik dari segi luas ataupun kondisi lapangannya itu

sendiri”. (W.4:P.10).

Kondisi prasarana olahraga yang berupa lapangan sepak bola yang ada di

Lombok Timur juga ditunjukkan dengan gambar dibawah ini. Terlihat dengan

jelas sekali bahwa kondisi Stadion sepakbola yang ada di Gelanggang Olahraga

Selaparang (GOR) tersebut sangat memprihatinkan sekali, semenjak awalmula

dibangun hingga sampai dengan tahun 2015 tidak pernah dilakukan renovasi atau

142

pembenahan yang berarti, tribun yang beratapkan seng tersebut sudah banyak

yang bocor dan bahkan banyak juga yang terbongkar karena angin. Bukan hanya

itu saja kondisi lapangannya juga sangat memprihatinkan sekali dimana rumput

yang semestinya dirawat atau dipelihara dengan baik malah kering dan mati

kemudian yang paling ironisnya lagi adalah stadion tersebut dijadikan tempat

untuk menggembalakan kambingnya oleh masyarakat sekitar.

Gambar 4.3. Kondisi Stadion Sepakbola yang ada di GOR Selaparang

Gambar 4.4. Kondisi Lapangan Sepakbola di tingkat Kecamatan

143

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pemerintah

Kabupaten Lombok Timur terkendala masalah pendanaan yang mengakibatkan

sarana dan prasarana olahraga yang ada tersebut menjadi tidak terawat dengan

baik. Target jangka pendek dalam perealisasian penyediaan sarana dan prasarana

olahraga di Lombok Timur, adalah direnovasinya beberapa sarana dan prasarana

olahrga Desa yang sudah rusak supaya dapat segera dipergunakan untuk

berolahraga oleh masyarakat. Sementara itu untuk target jangka menengah akan

diusahakan lagi bgi desa-desa yang belum dapat supaya mendapatkan jatah juga.

Sedangkan untuk target jangka panjangnya sendiri pemerintah Kabupaten

Lombok Timur akan mengupayakan supaya disetiap Desa tersedia lapangan

olahraga. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Hasanudin, S.Pd. selaku Kabid

Pemuda dan Olahraga bahwa:

“Untuk target jangka pendek, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan

di renovasi lapangan olahraga Desa yang tadinya tidak dapat digunakan atau

difungsika menjadi layak untuk di gunakan oleh masyarakat luas. Untuk

jangka menengahnya kita cobak untuk memfasilitasi bagi Desa yang belum

dapat. Selanjutnya untuk jangka panjangnya kami berharap semua desa atau

wilayah mempunyai sarana dan prasarana olahraga secara keseluruhan,

karena ini kan secara bertahap juga dan menyangkut masalah pendanaan

juga”. (W.1: P.7).

Yang menjadi bahan pertimbangan Kepala Bidang Pemuda dan Olahrga

juga di dalam prealisasian penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini adalah

menunggu laporan ataupun pengajuan dari masyarakat itu sendiri terlebih dahulu,

karena tanpa adanya masukan atau permintaan dari masyarakat sendiri maka

pemerintah daerah tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkannya pada waktu di wawancara. Berikut kutipan

wawancara bersama Hasanudin, S.Pd.

“Artinya begini, bukan untuk mendahului akan tetapi kita melihat mana

kira-kira yang pro aktif. Nah kemudian yang proaktif inilah yang kita

utamakan, karena sumua ini kan datang dari bawah, atau dengan kata lain

siapa cepat dia yang dapat. Kenapa demikian, karena tanpa ada laporan dari

Desa tersebut maka kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Mudah-mudahan pemerintah kita yang baru ini bersungguh-sungguh untuk

membangunkan prasarana olahraga masyarakat di pedesaan, dan yang saya

144

denger kemaren adalah 1000 lapangan olahraga desa se Indonesia”. (W.1:

P.8)

Kegemaran atau kesukaan masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu

juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan

sarana dan prasarana olahraga tersebut, dan bukan setakat itu saja, melainkan

pemerintah daerah juga dituntut harus lebih peka untuk melihat cabang olahraga

apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan di Lombok Timur supaya sarana

dan prasarana olahraga yang dibangunkan tersebut nantinnya tidak sia-sia belaka

melainkan tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat Lombok Timur.

Halinilah yang diungkapkan oleh Ketua Harian KONI Lombok Timur Drs.

Syafruddin, M.Pd. ketika diwawancara, beliau mengatakan bahwa;

“Yang menjadi bahan pertimbangannya tentu diantaranya adalah, olahraga

apa saja yang digemari masyarakat atau yang sering dilakukan oleh

masyarakat itu yang akan diutamakan terlebih dahulu oleh pemerintah

daerah. Kemudian yang jadi bahan pertimbangannya lagi tentu dilihat juga

cabang olahraga apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan di

Kabupaten Lombok Timur ini, jadi tidak dibut atau dibangun begitu saja

melainkan harus memperhatikan banyak aspek diantanranya yaitu tadi”.

(W.4:P.8).

Disamping merealisasikan apa yang sudah direncanakan tersebut,

pemerintah daerah juga harus tetap memantau dengan seksama perkembangan

olahraga yang ada di daerah sebagaimana harapan yang diungkapkan oleh Ketua

Harian Koni Lombok Timur,

“Harapan saya kedepannya untuk prealisasian sarana dan prasarana

olahraga ini tentunnya apa yang sudah direncanakan oleh Pemda agar

segera terealisasi, dan harapan saya juga pemerintah daerah agar lebih

memperhatikan sarana dan prasarana olahraga yang ada disini demi warga

masyarakat Lombok Timur yang sehat dan sejahtera”, (W.4:P.11).

3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tentang pengelolaan

sarana dan prasarana olahraga yang ada dikawasan Gelanggang Olahraga

Selaparang Lombok Timur diserahkan kepada pihak KONI untuk mengelolanya

145

berdasarkan SK dari Bupati. Akan tetapi ada beberapa sarana dan prasarana

olahraga juga yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak selain KONI, yaitu

sepert kolam renang yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(BUDPAR) Kabupaten Lombok Timur. Tetapi kemudian oleh Dinas BUDPAR

sendiri dipihak ketigakan lagi kepihak swasta. Sebagaimana yang diungkapkan

oleh Hasanudin, S.pd. ketika diwawancara. Beliau menegaskan:

“Kita mulai dari GOR Selaparang dulu, jadi begini berangkat dari

pengalaman karena disini adalah Dinas DIKPORA, sedangkan di tempat

lain namanya DISPORA. Jadi mereka lebih fokus menangani masalah

olahraga. Sedangkan kita disini sudah satu tahun ini dikelola oleh KONI

dan tidak lagi dikelola oleh Dinas DIKPORA. Hanya saja kolam renang

yang dikelola oleh Dinas BUDPAR itupun dipihak ketigakan lagi oleh

Budpar, kemudian Lapangan tenis sendiri dikelola oleh PELTI Lotim”,

(W.1: P.12).

Ketua Harian KONI Kabupaten Lombok Timur yakni Drs. Syafruddin,

M.Pd. membenarkan hal tersebut, beliau mengatakan:

“Jadi begini karena sudah satu tahun ini pengelolaannya dilimpahkan ke

KONI, oleh karena itu KONI lah yang bertanggungjawab sepenuhnya

untuk mengelola, ini yang dilingkup GOR Selaparang akan tetapi untuk

kolam renang dikelola oleh Dinas BUDPAR namun oleh pihak BUDPAR

sendiri dipihak ketigakan lagi, begitu juga dengan prasarana olahraga tenis

lapangan yang mengelola adalah PELTI Lombok Timur. Ada juga

beberapa prasarana olahraga yang dimiliki oleh beberapa instansi di

Lombok Timur ini namun kesemuanya itu hanya diperuntukkan untuk

orang-orang yang bekerja di instansi tersebut saja”, (W.2:P.14).

Selain itu juga Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur juga

mengatakan bahwa pengengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di

Lombok Timur dikelola oleh KONI, sebagaimana yang diungkapkan pada waktu

di wawancara bahwa, “Yang diberikan tanggung jawab disini tentu pada dasarnya

kita semua juga harus memelihara apa yang sudah ada, akan tetapi pihak yang

paling bertanggung jawab saya kira dari segi kewenangan adalah Dikpora dalam

hal ini Kabid pemuda dan olahraga ataupun KONI”, (W.2: P.11).

Dari pemaparan para narasumber di atas sangat jelas sekali menunjukkan

bahwasanya pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia

146

tersebut semestinya dikelola oleh ahlinya, artinya bahwa instansi atau pihak

swasta yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sarana dan prasarana

olahraga tersebut benar-benar mengerti dengan sitem pengelolaan yang

sebenarnya, jangan sampai hanya mementingkan keuntungan semata namun lupa

dengan pelayanan yang harus diberikan kepada para konsumen dalam hal ini

masyarakat sebagai pengguna sarana dan parasarana olahraga tersebut.

Sebagai contoh yang terjadi dalam pengelolaan kolam renang Tirta Rinjani

yang ada di Gelanggang Olahraga (GOR) Selaparang Lombok Timur yang

pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta yang pada dasarnya kurang

memahami dengan menejemen pengelolaan, akan tetapi karena dalam pelelangan

teder dia yang memenangkan maka secara otomatis pihak swasta tersebutlah yang

mengelola mulai dari sarana sampai dengan prasarana penunjang yang ada di

kawasan kolam renang tersebut. Hal inilah yang menjadi permasalahan ketika

pihak ketiga merenopasi sejumlah sarana dan prasarana yang ada di kolam renang

tersebut, maka mereka haruslah melaporkannya terlebih dahulu kepada pihak

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (BUDPAR)

Kabupaten Lombok Timur apakah disetujui atau tidak, karena biar bagaimanapun

juga pihak ketiga juga tidak mau merugi ketika sarana dan prasarana yang sudah

diperbaiki tersebut tidak diganti oleh pihak Pemda.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pengelola kolam renang yakni pak

Hasan ketika dimintai keterangan terkait kolam renang Tirta Rinjani yang

dikelolanya, beliau mengatakan;

“ketika saya yang mengelola kembali kolam renang ini ternyata banyak

sekali peralatan dan perlengkapan kolam renang yang tidak berpungsi

seperti mesin pemompanya yang mati, toliletnya mampet, ruang ganti

yang pintunya rusak serta berugak (bale-bale), tempat duduk pengunjung

jugak sudah lapuk dan atapnya banyak yang bocor karena tidak terurus,

kemudian saya perbaiki lagi sehingga bisa berfungsi dengan normal

kembali, akan tetapi saya mintak persetujuan terlebih dahulu dari Dinas

BUDPAR baru saya mulai kerjakan takutnya nanti dari pihak BUDPAR

tidak setuju begitu”, (W.5:P.2).

Lebih jauh lagi pak Hasan selaku pengelola kolam renang juga

menuturkan terkait masalah besarnya tarif tiket masuk ke kolam renang tersebut

147

ditentukan olehnya sendiri berdasarkan pertimbangan dari berbagai segi yang

disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi masyarakat Lombok Timur, yakni

untuk orang dewasa dikenakan tarif sebesar Rp 8000, - dan untuk anak-anak

dikenakan tarif sebesar Rp 5000, - saja. Berikut kutipan wawancaranya:

“Jadi begini dalam penentuan harga tiket masuk itu saya sendiri yang

menentuka tarifnya berapa, untuk mayarakat umum dewasa itu harga tiket

masuknya Rp 8000, - sementara untuk anak-anak Rp 5000, - dan ini jugak

kita sesuaikan denga kondisi masyarakat kita yang ada di Lombok Timur

ini, lain lagi bagi sekolah-sekolah yang sudah berlangganan atau

bekerjasama dengan kami maka bagi guru pendamping mereka kita kasi

pelayana yang ekstra artinya mereka dapat gratis makan dan masuk disini

dan ini semua kami lakuka untuk menarik pengunjung supaya dating ke

kolam renang ini”, (W.5:P.3).

Sementara itu sarana dan prasarana olahraga tenis lapangan yang ada di

Gelanggang Olahraga Selaparang tersebut dikelola oleh pihak PELTI LOTIM

sendiri, yang menjadi alasannya adalah supaya lebih mudah diurus atau dikontrol

dalam hal pengelolaannya. Prasarana olahraga tenis lapangan tersebut dari hasil

observasi menunjukkan bahwa yang menggunakan prasarana olahraga tersebut

adalah dari kalangan masyarakat menengah keatas saja, karena dalam

pengelolaannya pihak pengelola mengenakan tarif perbulanya untuk biaya

pemeliharaannya.

Sementara itu sampai dengan saat ini juga Peraturan Daerah yang

mengatur terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di

kabupaten Lombok Timur belum ada sebagai mana yang diungkapkan oleh

Hasanudin, S.Pd. “Sama juga, bahwa belum ada PERDA ataupun kebijakan yang

secara khusus mengatur tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang

ada disini” (W.1:P.13), kemudian narasumber lain juga yaitu Ibu Wiwin Ayu

Iswardianingrum selaku Kasubag Perundang-undangan Setda Lombok Timur

mengatakan bahwa, “Belum ada perdanya juga, kemudian mengenai kebijakannya

pasti ada tetapi ini diserahkan ke Dinas Dikpora dalam hal ini Kabid olahrahga

atau KONI karena dua instansi inilah yang menaungi masalah olahraga”,

(W.3:P.3). Sementara itu Ketua Harian KONI juga mengungkapkan bahwa:

“Kalau masalah PERDA mengenai pengelolaan sarana dan prasarana olahraga

148

yang ada di GOR ini tidak ada memang, tetapi yang ada hanya dalam bentuk SK

Bupati saja”, (W.4:P.13). H. L. Hasan Rahman juga mengutarakan hal yang sama

mengenai ada atau tidaknya Perda yang mengatur tentang pengelolaan sarana dan

prasarana olahraga, beliau mengatakan bahwa:

“Belum ada Perdanya, kalau kebijakannya mengenai pengelolaan sarana

dan prasrana olahraga khususnya yang ada di kawasan GOR itukan

wewenangnya Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas-dinas terkait

yaitu Dikpora ataupun KONI, atau bahkan ke pihak swasta”, (W.2:P.10).

Lain lagi halnya dengan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang

ada di tingkat Desa ataupun Kecamatan yang mana pengelolaannya dilakukan

oleh Komite yang sengaja dibentuk oleh masing-masing Desa atau Kecamatan

untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang sudah ada sebelumnya

tersebut. Hal ini diperkuat lagi oleh Hasanudin selaku Kepala Bidang Pemuda dan

Olahraga ketika diwawancara. Ia mengatakan, “Kemudian untuk sarana dan

prasarana olahraga lain yang ada di tingkat Desa dan Kecamatan mereka

mengelola sendiri dengan membentuk komite, kemudian komite inilah yang

bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana olahraga yang ada”, (W.1:P.14).

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur tidak

ada pendanaan khusus yang disediakan atau dialokasikan, hanya saja ketika ada

iven-iven tertentu saja seperti Porkab atau O2SN barulah sarana ataupun

prasarana olahraga yang rusak atau tidak layak itu diperbaiki. Apalagi prasarana

olahraga yang berupa dinding untuk pajat tebing tidak semua orang bisa

melakukan cabang olahraga yang satu ini butuh peralatan atau sarana yang

lengkap dan harus standar, karena sebagaimana diketahui olahraga panjat tebing

membutuhkan latihan khusus untuk bisa melakukannya. Ini menunjukkan bahwa

prasarana olahraga panjat tebing tidak bisa bebas untuk masyarakat umum apa

lagi para pemula tentu harus ada ahli yang mendampinginya untuk menghindar

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Lain lagi halnya dengan prasarana

olahraga yang lain seperti lapangan sepakbola atupun sport hall yang di dalamnya

digunakan oleh masyarakat untuk olahraga futsal maka tidak ada yang

149

membutuhkan peralatan yang khusus sekali paling yang mereka siapkan berupa

kostum, sepatu dan bola saja.

Dalam pengelolaannya sendiri sport hall yang ada di Gelanggang

Olahraga Selaparang Lombok Timur ini mendapatkan dana untuk pemeliharaan

atau perawatannya dari masyarakat atau klub-klub futsal yang memakai prasarana

olahraga tersebut, karena dari pihak pengelola sendiri meminta hanya sekedar

untuk perawatannnya saja sepeti yang diungkapkan oleh Ketua Harian KONI di

bawah berikut ini:

“Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana olahraga ini tidak ada dana

yang secara khusus disiapkan atau dianggarkan, tetapi kita hanya

mengenakan uang pemeliharaan saja kepada klub-klub olahraga yang

menggunakan sarana dan prasarana olahraga disini termasuk sport hall

ini”, (W.4:P.15).

Masalah anggaran pendanaan inilah yang menjadi salah satu kendala

kenapa pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur ini tidak

epektif. Karena biar bagaimanapun juga sebagus apapun atau selengkap apapun

sarana dan prasarana olaharga tersebut tetapi klau dalam pengelolaannya tidak

terdapat pendanaan yang cukup maka lambat laun juga prasarana olahraga

tersebut juga akan cepat rusak.

Seperti yang dikatakana oleh H. L. Hasan Rahman selaku Ketua Komisi II

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur bahwa:

“Kendala yang paling utama terkait masalah pengelolaan ini adalah tidak

adanya dana yang dikhususkan atau di anggarkan oleh pemerintah daerah,

tetapi untuk prasarana olahraga tertentu yang dikelola oleh pihak swasta

tentu mereka menyediakan dana khusus dari hasil penyewaannya tersebut

seperti kolam renang yang dikelola oleh Budpar kemudian dipihak

ketigakan lagi ke pihak swasta”, (W.2:P.12).

Kondisi sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok

Timur sampai dengan saat ini baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih

jauh dari kata standar, beberapa lapangan olahraga yang ada seperti lapangan bola

voli yang ada di GOR bahkan ditumbuhi oleh semak-semak dan rumput liar. Dari

sekian banyak sarana dan prasarana olahraga yang tersedia hanya ada beberapa

saja yang sudah memenuhi standar itupun prasarana olahraga yang berada di

150

kawasan GOR saja seperti, sarana dan prasarana untuk olahraga tenis lapangan,

Sport Hall yang di dalamnya tersedia lapangan yang digunakan untuk olahraga

futsal dan juga prasarana olahraga panjat tebing, serta ada satu lagi prasarana

olahraga berupa lapangan basket yang ada di lapangan Nasional Selong dan

itupun satu-satunya lapangan basket yang bisa dikatakan memnuhi standar dan

lapangan basket inilah yang selalu dijadikan tempat pertandingan basket di

Lombok Timur, kemudian pengelolaannya sendiri dilakukan oleh komite yang

ada di Kecamatan.

Sebagaiman yang dipaparkan oleh Drs. Syafruddin pada saat diwawancara

beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya kondisi sarana dan prasarana olahraga disini masih jauh

dari kata standar, kenapa saya bilang demikian? lihat sendiri lapangan

yang ada di GOR ini kan tidak memiliki lintasan untuk lari, kemudian

kalau musim penghujan lapangan ini digunakan oleh masyarakat sekitar

sebagai tempat mengembala kambing mereka. GOR Selaparang ini

sebenarnya cukup luas cuman yaitu tadi sarana dan prasarana penunjang

yang ada di dalamnya kurang berkualitas paling yang layak disini adalah

prasarana tenis lapangan, panjat tebing dan sport hall saja, selain itu juga

untuk lapangan basket jugak yang sudah memenuhi standar tetapi itu

adanya di lapangan Nasional”, (W.4:P.17).

Berikut gambar prasarana olahraga yang ada di dalam kawasan GOR

Gambar 4.5. Sport Hall Selaparang Lombok Timur dari luar

151

Gambar 4.6. Kondisi sarana dan prasarana Tenis di GOR Selaparang

Gambar 4.7. Kondisi Prasarana Panjat Tebing di GOR Selaparang.

Selain itu juga rendahnya tingkat SDM di Lombok Timur yang menangani

masalah pengelolaan sarana dan prasarana olahraga ini membuat keberadaan

sarana dan prasarana olahraga yang tersedia belum dapat dikelola dengan baik

sehinnga ada sebagian sarana dan prasarana olahraga yang tersedia jadi tidak

terurus, kemudian juga data terkait keberadaan sarana dan prasarana olaharga

152

yang ada di Kabupaten Lombok Timur tidak begitu jelas antara yang dikelola oleh

pihak Pemerintah Daerah, pihak swasta ataupun milik pribadi. Hal itulah yang

peneliti rasa menyulitkan dalam mengelola ataupun memantau keberadaan sarana

dan prasarana olahraga yang tersedia di Lombok Timur ini.

Dalam kesempatan wawancara yang dilakuka oleh peneliti, Kepala Bidang

Pemuda dan Olahraga menyampaikan harapannya terkait masalah pengelolaan

sarana dan prasarana olahrga yang ada di Kabupaten Lombok Timur beliau

mengatakan bahwa, “Harapan saya kedepannya mengenai sarana dan prasarana

olahraga yang sudah ada supaya bisa dikelola dengan baik, siapapun yang

dipercaya oleh Pemda untuk mengelolanya. Kemudian juga supaya dianggarkan

untuk dana pengelolaannya dalam APBD”, (W.1:P.18). Harapan yang sama juga

di sampaikan oleh Ketua Harian KONI Lombok Timur, Beliau mengungkapkan:

“Harapan saya kedepannya masalah pengelolaan sarana dan prasarana

olahraga yang ada supaya bisa dikelola dengan baik tentu pengelolaan

tersebut harus diimbangi dengan anggaran pendanaan yang cukup dan

sumber daya manusia yang mengelolanya jugak harus berkompeten

dibidangnya”, (W.4:P.18).

Dari pemaparan di atas tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga

maka sangat jelas sekali bahwa dalam pengelolaannya sarana dan prasarana

olahraga yang ada di Lombok Timur melibatka banyak pihak, baik itu dari KONI,

Komite yang ada di tiap Desa ataupun Kecamatan dan bahkan juga melibatkan

pihak suwasta juga, akan tetapi yang menjadi kendala dalam hal pengelolaan

tersebut adalah masalah anggaran pendanaan yang tidak tersedia serta masih

kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola.

4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sampai dengan saat ini belum

memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang secara khusus mengatur tentang

pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia, akan tetapi sejak

tahun 2015 ini Kabupaten Lombok Timur membuat kebijakan untuk mengadakan

PORKAB yang selama ini belum pernah lagi diadakan di Lombok Timur untuk

menjadi agenda wajib bagi kabupaten untuk diadakan setiap dua tahun sekali.

153

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga (Kabid

Pora) Lombok Timur yaitu Hasanudin, S.Pd. beliau mengataakan bahwa:

“Dalam hal ini juga sepengetahuan saya tidak ada PERDA yang

mengaturnya secara khusus akan tetapi saya rasa kebijakannya tentang

pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga disini dalam bentuk kegiatan

PORKAB yang akan menjadi agenda wajib bagi Lombok Timur untuk

menyelenggarakannya setiap dua tahun sekali”, (W.1:P.19).

Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh H. L. Hasan Rahman

bahwa, “Belum ada perdanya juga, tetapi yang jelas masalah pemanfaatan

prasarana olahraga tersebut, siapapun boleh menggunakan prasarana yang tersedia

selagi tidak dirusak dan digunakan untuk kegiatan yang positif tidak masalah”,

(W.2:P.14). Tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dipaparka oleh Ketua

Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur di atas, Ibu Wiwin Ayu

Iswardianingrum selaku Kasubag Perundang-undangan Setda Lombok Timur juga

menegaskan bahwa: “Masalah pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang

ada di sini belum ada Perda yang mengaturnya secara khusus”, (W.3:P.4).

Dari ketiga pendapat diatas menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang

mengatur tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada di

Kabupaten Lombok Timur belum ada sampai dengan saat ini, akan tetapi dalam

pemanfaatannya sarana dan prasarana olahraga ini siapapun boleh

menggunakannya karena pada dasarnya sarana dan prasarana olahraga yang ada di

peruntukkan untuk masyarakat banyak yang ada di Lombok Timur. Siapapun atau

klub olahraga manapun yang menggunakan sarana dan parasarana olahraga yang

ada haruslah melalui ijin terlebih dahulu agar dalam penggunaannya tidak

tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Terkait dengan pemanfaatan sarana dan

prasarana olahraga ini Hasanudin, S.Pd. menjelaskan kepada peneliti bahwa:

“Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia boleh digunakan oleh

siapapun atau klub manapun untuk kegiatan olahraga yang berada di

lingkup Lombok Timur tentunya, walaupun juga tidak menutup

kemungkinan digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, tetapi kesemua itu

harus mendapatkan ijin terlebih dahulu. Kami dari Kabid olahraga

bekerjasama dengan KONI untuk memanfaatkan sarana dan prasarana

olahraga yang ada di Lombok Timur dengan baik, namun kita terkendala

dengan sumber daya manusia (SDM) kita disini yang masih kurang”, (W.1:

P.20).

154

Lebih jelas lagi masalah pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang

ada di Kabupaten Lombok timur di jelaskan oleh H. L. Hasan Rahman selaku

ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, beliau mengatakan bahwa:

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa prasarana olahraga yang berupa

lapangan umum yang ada di semua Kecamatan sangat sering sekali

digunakan untuk acara-acara tertentu tidak hanya untuk kampanye saja,

tetapi sering juga digunakan untuk acara konser musik, kemudian sebagai

tempat kejuaraan pertandingan presean sebagai mana yang kita tahu

presean ini memakan waktu yang cukup lama antara satu sampai dengan

satu setengah bulan setiap kali diadakan dan ini bergantian di tiap

Kecamatan di Lombok Timur ini, kemudian lapangan umum ini juga

sering digunakan untuk pasar malam atau yang lebih dikenal dengan rona-

rona oleh masyarakat dimana mereka paling lama selama tiga minggu dan

paling sebentar selama satu minggu menggunakan lapangan tersebut, Akan

tetapi tentu semua itu harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari instansi

terkait”, (W.2:P.15).

Dalam implementasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga

yang ada di Kabupaten Lombok Timur belum dimanfaatkan secara maksimal.

Ada beberapa hal yang menjadikan sarana dan prasarana olahraga tersebut belum

dimanfaatkan secara maksimal yang pertama adalah karena sarana dan prasarana

olahraga yang tersedia kurang terawat dan banyak yang rusak, kedua masih

seringnya prasarana olahraga yang tersedia digunakan untuk kegiatan diluar

kegiatan keolahragaan, seperti pameran, kampanye, pasar malam atau yang

disebut rona-rona oleh masyarakat setempat dan kegiatan-kegiatan yang lain juga

diluar kegiatan olahraga.

Masyarakat umum yang ada di Lombok Timur mereka lebih senang

melakukan aktivitas olahraga di ruang terbuka yang tidak memerlukan biaya

apapun untuk bisa mengakses sarana dan prasarana olahraga tersebut. Diantara

sarana dan prasarana olahraga yang menjadi favorit bagi masyarakat Lombok

Timur untuk berolahraga antara lain, seperti Alun-alun Kota, Taman Kota yang

ada di pusat Kota, lapangan umum yang tersedia di setiapm kecamatan dan

kawasan pelabuhan yang ada di Kecamatan Labuhan Haji serta kawasan pantai

yang membentang di Lima Kecamatan di Lombok Timur. Sementara itu untuk

sarana dan prasarana olahraga indoor yang harus di sewa dulu untuk dapat

155

berolahraga di tempat tersebut lebih di dominasi oleh orang-orang atau

masyarakat menengah keatas saja dalam pemanfaatannya, misalnya Sport Hall,

Tenis Lapangan, Bulu Tangkis, atau lapangan futsal lain yang disewakan.

Lapangan umum yang ada di setiap Kecamatan baru akan diramaikan

dengan perlombaan atau pertandingan ketika menyambut atau memeriahkan acara

peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang dimana di setiap Kecamatan

diharuska untuk mengadakan pertandingan atau perlombaan baik itu berupa

olahrga atau kegiatan yang lainnya, dan yang sangat menarik di Kabupaten

Lombok Timur ini di hampir semua Kecamatanny mengadakan pertandingan

permainan tradisional yang berupa Begansingan dan Presean yang menjadi

olahraga tradisional khas di Pulau Lombok serta permaina Panjat pinang,

kemudian pertandingan sepakbola tentunya yang sudah pasti di gelar dan menjadi

agenda wajib bagi beberapa Kecamatan di Lombok Timur.

Alun-alun Kota dan Taman Kota sendiri sering dimanfaatka oleh

masyarakat atau Dines Kesehatan untuk mengadakan kegiatan keolahragaan

seperti senam sehat bersama dan jalan santai seperti yang pernah dilakukan dalam

rangka peringatan hari kesehatan Nasional. Selain itu juga Alun-alun dan Taman

Kota setiap sore dan pagi diramaikan oleh masyarakat yang sedang berolahrga

atau hanya sekedar bersantai-santai di Taman, terlebih lagi pada saat hari-hari

libur sangat ramai oleh masyaratat, bahkan siswa-siswa sekolah juga sering diajak

oleh guru mereka untuk berolahraga di Taman atau Alun-alun Kota. Beberapa

klub olahraga beladiri yang ada juga memanfaatkan Taman Kota dan Alun-alun

Kota sebagi tempat mereka latihan.

Sementara itu untuk kolam renang sendiri masyarakat umum lebih senang

berenang di pantai sambil bersantai dengan keluarga mereka karena disamping

geratis kodisi air di pantai yang ada di Lombok Timur sangat bersih, selain itu

masyarakat juga bisa bermain voli pantai di areal pinggiran pantai. Sehingga

kolam renang yang ada sebagian besar hanya dimanfaatkan oleh para siswa-siswa

sekolah saja untuk mata pelajaran penjasorkes mereka dan itupun kalau guru

olahraga mereka mengajak mereka. Biasanya untuk kolam renang sendiri baru

akan ramai dikunjungi ketika akhir-akhir semester dan pada saat hari-hari libur

156

saja. Sebgaimana yang diungkapkan oleh pak Hasan selaku pengelola Kolam

renang bahwa:

“kolam renag ini baru akan ramai dikunjungi pengunjung hanya pada saat-

saat tertentu saja, seperti menjelang akhir smester dan pada saat hari-hari

libur, dan yah ketika ada acara atau iven seperti O2SN dan PORKAB pasti

menggunakan kolam renang ini untuk cabang olahraga renang, karena

kolam renang selain yang ada di GOR ini bentuknya hanya berupa kolam

renang rekreasi biasa yang tidak dilengkapi dengan jalur lintasan seperti

yang ada di sini”, (W.5:P.4)

Sedangkan untuk pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang berupa

sport hall yang ada di GOR Selapang Lombok Timur biasanya sering digunakan

oleh KONI untuk mengadakan open turnamen futsal se Pulau Lombok, kemudian

juga pada saat PORKAB 2015 yang lalu sport hall ini digunakan juga bahkan

untuk cabang olahraga pencak silat juga. Dinas Kesehatan juga ketika

mengadakan turnamen futsal dalam rangka meperingati hari kesehatan Nasional

juga menggunakan sport hall yang ada di Gelanggang Olahraga Selapaparang

juga.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Kepala Bidang Pemuda dan

Olahraga menyampaikan harapannya mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana

olahraga yang ada di Lombok Timur:

“Kami berharap kedepannya tentu sarana dan prasaana olahraga yang

sudah ada dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat luas, dan

harapan sya pribadi adalah marikita sama-sama menjaga dan merawat apa

yang sudah ada ini untuk kepentingan kita bersama dan mari kita

memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat agar tercipta

masyarakat yang sehat dan bugar”, (W.1:P.23).

Begitu juga dengan Ketua harian KONI Lombok Timur juga

menyampaikan harapan yang sama tentang pemanfaatan sarana dan prasarana

olahraga yang ada di Lombok Timur,

“Harapan saya kedepannya tentu sarana dan prasarana olahraga yang

sudah ada ini kita pakai dan pelihara bersaman dengan baik supaya bisa

terus dipakai oleh generasi penerus, kemudian yang menjadi harapan saya

juga adalah masyarakat semakin cinta dengan olahraga terutama para

pemuda kita agar mereka bisa mengukir prestasi”, (W.4:P.23)

157

C. Pembahasan

Seorang pimpinan dalam hal ini Pemerintah Daerah haruslah mampu

membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada

prinsipnya Pemerintah Daerah ialah perwujudan masyarakat yang

mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan

kebutuhan masyarakat dalam suatu daerah. Oleh karena itu semua tindakan

dan keputusan harus dilatarbelakangi oleh kepentingan masyarakat itu

sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Kebijakan adalah

“kepandaian dan kemahiran. Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas

yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan,

kepemimpian, dan cara bertindak (Pemerintah/Organisasi), pernyataan cita-

cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk menejemen

dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan”.

Menurut Subarsono, (2015; 3) mengatakan bahwa “kebijakan publik

tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial dalam

masyarakat”. Untuk itu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah

haruslah mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang yang

hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Kebijakan

Pemerintah Daerah tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga di

Kabupaten Lombok Timur merupakan upaya yang semestinya dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Dikpora dan KONI

Kabupaten Lombok Timur untuk memasyarakatkan olahraga dan

mengolahragakan masyarakat supaya tercipta masyarakat yang sehat dan

bugar baik dari segi jasmani maupun rohani.

Kebijakan yang dituangkan baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah

ataupun keputusan-keputusan yang lain oleh Pemerintah Daerah sudah

seharusnya memperhatikan sejauh mana keberpihakannya kepada kegiatan-

kegiatan keolahragaan yang ada di daerah tersebut. Kebijakan yang dibuat

oleh Pemerintah Daerah tidak terlepas dari lingkungan di mana kebijakan

tersebut nantinya akan direalisasikan. Menurut James E. Anderson (1979:3)

dalam Subarsono (2015:2) mendefinisikan Kebijakan publik sebagai

158

kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Berarti

jelas bahwa pihak swasta tidak termasuk dalam pembuat kebijakan. Lingkup

kebijakan sangatlah luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang

pembangunan yang lain, termasuklah disini kebijakan pemerintah daerah

tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga juga. Di samping itu,

dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional,

maupun lokal, seperti: Undang-Undang, peraturan Pemerintah, peraturan

Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan

Bupati/Walikota (Subarsono, 2015: 3-4).

Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kabupaten

Lombok Timur sampai dengan saat ini belum memiliki PERDA yang secara

khusus mengatur tentang mulai dari perencanaa, realisasi, pengelolaan

sampai dengan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, tetapi hanya

ditemukan dokumen yang berupa Perda tentang pengelolaan ruang terbuka

hijau saja dan di dalam Perda tersebut hanya bebicara secara umum saja

mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau kemudian Pemerintah Daerah juga

membuat RPJMD. Berikut pembahasan tentang perencanaan, realisasi,

pengelolaan dan pemanfaatan srana dan prasarana olahraga yang ada di

Kabupaten Lombok Timur.

1. Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Perencanaan merupakan tahap paling awal dalam usaha penyediaan

sarana dan prasarana olahraga. Dimana dalam menyusun sebuah perencanaan

tersebut sudah semestinya melibatkan seluruh stekholder pelaku olahraga yang

ada, agar semua aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan dapat direalisasikan

secara tepat dan sesuai dengan tujuan utama yaitu memasyarakatkan olahraga

dan mengolahragakan masyarakat, sehingga sarana dan prasarana olahraga

masyarakat dapat terwujud semua yang nantinya akan menjadikan masyarakat

semakin gemar berolahrga kemudian masyarakat yang ada di Kabupaten

Lombok Timur sehat dan bugar baik dari segi jasmani maupun rohaninya.

159

Dalam membuat sebuah perencanaan berdasarkan standar Nasional

tahun 1994 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah,

hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penanggung jawab perencanaan

Nama penanggung jawab perencanaan harus dibubuhi tanda tangan serta

tanggal yang jelas.

b. Teknis Keolahragaan

Perencanaan gedung olahraga termasuk lapangannya, harus mengikuti

persyaratan teknis keolahragaan yang ditetapkan oleh organisasi cabang

olahraga nasional dan internasional.

c. Peruntukan gedung olahraga

Peruntukan gedung olahraga ini untuk melakukan kegiatan olahraga

dalam ruang tertutup seperti tenis, bola basket, bola voli, dan bulu

tangkis, dengan batasan bahwa kegiatan tersebut tidak melampaui

ketentuan teknis.

d. Kegiatan serba Guna

Bangunan gudung olahraga dapat digunakan untuk keperluan lain selain

olahraga.

Perencanaan yang tersusun rinci dan terprogram dengan baik tidak akan

bisa memberikan arti apa-apa jika tidak dibarengi dengan implementasi nyata

dari Pemerintah Daerah. Agar apa yang menjadi cita-cita bersama dapat

terwujud, maka sudah semetinya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur

menyusun perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang

dituangkan ke dalam sebuah peraturan Daerah (PERDA) ataupun berupa

Peraturan Bupati (PERBUP), bahkan bukan hanya setakat itu saja tetapi

kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya pro terhadap kemajuan olahraga di

daerah Lombok Timur sendiri juga yang nantinya akan menjadi acuan atau

pegangan bagi para pemangku olahraga di Daerah untuk memajukan olahraga

melalui masyarakat berolahraga.

160

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), Klasifikasi gedung

olahraga yang semestinya direncanakan oleh pemerintah daerah haruslah

memuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perencanaan Teknis

1) Jenis cabang olahraga dan jumlah lapangan olahraga untuk pertandingan

serta latihan seperti pada Tabel 4.13;

Tabel 4. 13. Klasifikasi dan Penggunaan Bangunan Gedung Olahraga

Klasifikasi

Gedung

Olahraga

Penggunaan

Jumlah

Miknimal

Cabang

Olahraga

Jumlah Minimal Lapangan

Keterangan Pertandingan

Nasional/Interna

sional

Latihan

Tipe A

1.Tenis Lap.

2. Bola basket

3. Bola voli

4. Bulutangkis

1 Buah

1 Buah

1 Buah

4 Buah

1 Buah

3 Buah

4 Buah

6-7 Buah

Untuk cabang

olahraga lain masih

dimungkinkan

penggunaannya

sepanjang

ketentuan ukuran

minimalnya masih

dapat dipenuhi oleh

gedung olahraga

Tipe B

1. Bola basket

2. Bola voli

3. Bulutangkis

1 Buah

1 Buah (Nasional)

-

-

2 Buah

3 Buah Idem

Tipe C 1. Bola voli

2. Bulutangkis

-

1 Buah

1 Buah

- Idem

Keterangan:

- Gedung olahraga tipe A adalah gedung olahraga yang dalam

penggunaannya melayani wilayah Provinsi;

- Gedung olahraga tipe B adalah gedung olahraga yang dalam

penggunaannya melayani wilayah Kabupaten/Kotamadya;

- Gedung olahraga tipe C adalah gedung olahraga yang dalam

penggunaannya melayani wilayah Kecamatan.

2) Ukuran efektif matra ruang gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada

Tabel 4.14. Lihat Gambar 4.13, 4.14, dan 4.15

161

Table 4.14. Ukuran Minimal Matra Ruang Gedung Olahraga

Klasifikasi

Ukuran Minimal (m)

Panjang

termasuk

daerah bebas

Lebar

termasuk

daerah

bebas

Tinggi

langit-langit

pertandingan

Langit-langit

daerah bebas

Tipe A 50 30 12,50 5,50

Tipe B 32 22 12,50 5,50

Tipe C 24 16 9 5,50

3) Kapasitas penonton gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada

Tabel 4.15.

Table 4.15. Kapasitas Penonton Gedung Olahraga

Klasifikasi Gedung

Olahraga

Jumlah Penonton (Jiwa)

Tipe A 3000 – 5000

Tipe B 1000 – 3000

Tipe C Maximal 1000

2. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Ruang ganti atlit direncanakan untuk tipe A dan B minimal dua unit dan

tipe C minimal 1 unit, dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Lokasi ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan melalui

koridor yang berada dibawah tempat duduk penonton.

(2) Kelengkapan fasilitas tipa-tiap unit antara lain :

a) Toilet pria harus dilengkapi minimal 2 buah bak cuci tangan, 4

buah peturasan dan 2 buah kakus;

b) Ruang bilas pria dilengkapi minimal 9 buah shower;

c) Ruang ganti pakaian pria dilengkapi tempat simpan benda-benda

dan pakaian atlit minimal 20 box dan dilengkapi bangku panjang

minimal 20 tempat duduk;

d) Toilet wanita harus dilengkapi minimal 4 buah kakus dan 4 buah

bak cuci tangan yang dilengkapi cermin;

162

e) Ruang bilas wanita harus dibuat tertutup dengan jumlah minimal 20

buah;

f) Ruang ganti pakaian wanita dilengkapi tempat simpan benda-benda

dan pakaian atlit minimal 20 box dan dilengkapi bangku panjang

minimal 20 tempat duduk.

2) Ruang ganti pelatih dan wasit direncanakan untuk tipe A dan B minimal 1

unit untuk wasit dan 2 unit untuk pelatih dengan ketentuan, sebagai

berikut :

(1) Loksai ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan melalui

koridor yang berada dibawah tempat duduk penonton;

(2) Kelengkapan fasilitas untuk pria dan wanita, tiap unit minimal:

a) 1 buah bak cuci tangan;

b) 1 buah kakus/toilet;

c) 1 buah ruang bilas tertutup;

d) 1 buah ruang simpan yang dilengkapi 2 buah tempat simpan dan

bangku panjang 2 tempat duduk;

3) Ruang pijat direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal 12 m2

dan tipe C

diperbolehkan tanpa ruang pijat.

4) Lokasi ruang P3K harus berada dekat dengan ruang ganti atau ruang bilas

dan direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal1 unit yang dapat

melayani 20.000 penonton dengan luas minimal 15 m2

.

5) Ruang pemanasan direncanakanuntuk tipe A minimal 300 m2

, tipe B

minimla 81 m2

dan maximal 196m2

, sedangkan tipe C minimal 81 m2

;

6) Ruang latihan beban direncanakan mempunyai luas yang disesuaikan

dengan alat latihan yang digunakan minimal 150 m2

untuk tipe A, 80 m2

untuk tipe B dan tipe C diperbolehkan tanpa ruang latihan beban;

7) Toilet penonton direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan perbandingan

penonton wanita dan pria adala 1:4 yang penempatannya dipisahkan.

Fasilitas yang dibutuhkan minimal dilengkapi dengan:

163

(1) Jumlah toilet jongkok untuk pria dibutuhkan 1 buah toilet untuk 200

penonton pria dan untuk wanita 1 buah toilet jonkok untuk 100

penonton wanita;

(2) Jumlah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin, dibutuhkan minimal

1 buah untuk 200 penonton pria dan 1 buah untuk 100 penonton

wanita.

(3) Jumlah peturasan yang dibutuhkan minimal 1 buah untuk 100

penonton pria.

8) Kantor pengelolaan lapangan tipe A dan B direncanakan sebagai berikut :

(1) Dapat menampung minimal 10 orang, maximal 15 orang dan tipe C

minima l 5 orang dengan luas yang dibutuhkan minimal 5 m2

untuk

setiap orang.

(2) Tipe A dan B harus dilengkapi ruang untuk petugas keamanan,

petugas kebakaran dan polisi yang masing-masing membutuhkan luas

minimal 15 m2

. Untuk tipe C diperbolehkan tanpa ruang tersebut;

9) Gudang direncanakan untuk menyimpan alat kebersihan dan alat olahraga

dengan luas yang disesuaikan dengan alat kebersihan atau alat olahraga

yang digunakan, antara lain:

(1) Tipe A, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 120 m2

dan 20

m2

untuk gudang alat kebersihan;

(2) Tipe B, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 50 m2

dan 20

m2

untuk gudang alat kebersihan;

(3) Tipe C, gudang alat olahraga yang dibutuhkan 20m2

dan 9 m2

untuk

gudang dan alat kebersihan;

10) Ruang panel direncanakan untuk tipe A, B dan C harus diletakan

dengan ruang staf teknik;

11) Ruang mesin direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan luas ruang

yang sesuai kapasitas mesin yang dibutuhkan dan lokasi mesin tidak

menimbulkan bunyi bising yang mengganggu ruang arena dan penonton;

164

12) Ruang kantin direncanakan untuk tipe A, untuk tipe B dan C

diperbolehkan tanpa ruang kantin;

13) Ruang pos keamanan direncanakan untuk tipe A dan B, untuk tipe C

diperbolehkan tanpa ruang pos keamanan;

14) Tiket box direncanakan untuk untuk tipe A dan B sesuai kapasitas

penonton;

15) Ruang pers direncanakan untuk tipe A, B dan C sebagai berikut:

(1) Harus disediakan kabin untuk awak TV dan Film;

(2) Tipe A dan B harus disediakan ruang telepon dan telex, sedangkan

untuk tipe C boleh tidak disediakan ruang telepon dan telex;

(3) Toilet khusus untuk pria dan wanita masing-masing minimal 1 unit

terdiri dari 1 kakus jongkok dan 1 bak cuci tangan;

16) Ruang VIP direncanakan untuk tipe A dan B yang digunakan untuk

tempat wawancara khusus atau menerima tamu khusus;

17) Tempat parkir direncanakan untuk tipe A dan B, sebagai berikut :

(1) Jarak maksimal dari tempat parkir, pool atau tempat pemberhentian

kendaraan umum menuju pintu masuk gedung olahraga 1500m;

(2) 1 ruang parkir mobil dibutuhkan minimal untuk 4 orang pengunjung

pada saat jam sibuk;

18) Toilet penyandang cacat direncanakan untuk tipe A dan B sedangkan

untuk tipe C diperbolehkan tanpa toilet penyandang cacat. Fasilitas yang

dibutuhkan minimal, sebagai berikut :

(1) 1 unit yang terdiri dari 1 buah kakus, 1 buah peturasan, 1 buah bak

cuci untuk pria dan 1 buah kakus duduk serta 1 buah bak cuci tangan

untuk wanita;

(2) Toilet untuk pria harus dipisahkan dari toilet untuk wanita;

(3) Toilet harus dilengkapi dengan pegangan untuk melakukan

perpindahan dari kursi roda ke kakus duduk yang diletakan di depan

dan di samping kakus duduk setinggi 80 cm;

19) Jalur sirkulasi untuk penyandang cacat harus memenuhi ketentuan,

sebagai berikut :

165

(1) Tanjakan harus mempunyai kemiringan 8%, panjangnya maksimal

10m

(2) Permukaan lantai selasar tidak boleh licin, harus terbuat dari bahan-

bahan yang keras dan tidak boleh ada genangan air;

(3) Pada ujung tanjakan harus disediakan bagian datar minimal 180 cm;

(4) Selasar harus cukup lebar untuk kursi roda melakukan putaran 1800

.

3. Kompartemenisasi Penonton

Kompartemenisasi penonton harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Daerah penonton harus dibagi dalam kompartemen yang masing-masing

menampung penonton minimal 2000 orang atau maximal 3000 orang;

2) Antar dua kompartemen yang bersebelahan harus dipisahkan dengan pagar

permanen transparan minimal setinggi 1,2 m, maksimal 2,0 m.

4. Sirkulasi Penunjang

Sirkulasi gedung olahraga yang terdiri dari penonton pemain dan pengelola

masing-masing harus disediakan pintu untuk masuk ke dalam gedung.

Sirkulasi bagi masing-masing kelompok agar diatur sesuai dengan

bagan,seperti Gambar 4.8.

Gambar 4.8. Bagan Sirkulasi Pengunjung

166

5. Tata cahaya

Tingkat penerangan, pencegahan silau serta sumber cahaya lampu harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1) Tingkat penerangan horizontal pada arena 1 m diatas permukaan lantai

untuk ke-3 kelas, sebesar :

(1) Untuk latihan dibutuhkan minimal 200 lux;

(2) Untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 lux

(3) Untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1000 lux

2) Penerangan buatan dan atau penerangan alami tidak boleh menimbulkan

penyilauan bagi para pemain;

3) Pencegahan silau akibat matahari harus sesuai dengan SK SNI T – 05 –

1989 – F, Departemen Pekerjaan Umum, tentang Tata Cara Penerangan

Alami Siang hari untuk rumah dan gedung;

4) Sumber cahaya lampu atau bukan harus diletakan dalam satu area pada

langit-langit sedemikian rupa sehingga sudut yang terjadi antara garis

yang menghubungkan sumber cahaya tersebut dengan titik terjauh dari

arena setinggi 1,5 m garis horizontalnya minimal 300

, lihat Gambar 4.9;

Gambar 4.9. Titik Terjauh Dari Sumber Cahaya

5) Apabila gedung olahraga digunakan untuk menyelenggarakan lebih dari

satu kegiatan cabang olahraga, maka untuk masing-masing kegiatan harus

tersedia tata lampu yang sesuai untuk kegiatan yang dimaksud;

167

6) Masing-masing tata lampu harus merupakan instalasi yang terpisah, satu

dengan lainnya;

7) Apabila menggunakan tata cahaya buatan, harus disediakan generator set

yang kapasitas dayanya minimum 60% dari daya terpasang, generator set

harus dapat bekerja maksimum 10 detik pada saat setelah aliran PLN

padam.

6. Tata Warna

Koefisien refleksi dan tingkat warna dari langit-langit, dinding dan lantai

arena harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, lihat Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Tingkat Refleksi dan Warna

Komponen Koefisien

refleksi Tingkat warna

Langit-Langit

Dinding Dalam Arena

Lantai Arena

0.5 – 0.75

0.4 - 0.6

0.1 – 0.4

Cerah

Sedang

Agak gelap

7. Tata Udara

Tata udara dapat menggunakan ventilasi alami atau ventilasi mekanis, serta

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Apabila menggunakan ventilasi alami, maka harus memenuhi:

(1) Luas bukaan minimum adalah 6 % dari luas lantai efektif;

(2) Perletakan ventilasi alami harus diatur mengikuti pergerakan udara

silang;

2) Apabila menggunkan ventilasi buatan, maka harus memenuhi:

(1) Volume pergantian udara minimum sebesar 10-15 m3

/jam/orang;

(2) Alat ventilasi buatan tidak menimbulkan kebisingan di dalam arena

dan tempat penonton.

8. Tata Suara

Tingkat kebisingan lingkungan maksimal yang dijinkan adalah 25 dB

9. Komponen Bangunan

a. Tribun

168

Bentuk Tribu terdiri dari 2 tipe, tipe lipat dan tipe tetap. Tipe tetap

bersifat untuk membuat tempat duduk atau fleksibilitas arena, lihat

lampiran Gambar 4.10 dan 4.11,

1) Pemisaha Tribun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(1) Pemisahan antara tribun dan arena dipergunakan pagar

transparan dengan tingga minimal 1,00 m, dan maksimal 1,20

m;

(2) Tribun yang berupa balkon dipergunakan pagar dengan tinggi

bagian masif minimal 0.40 m dan tinggi keseluruhan antara

1,00 – 1,20 m;

(3) Jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan dari tribun

minimal 1,20 m; Lihat lampiran gambar 4.12.

2) Tribun khusus untuk penyandang cacat harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

(1) Diletakan di bagian paling depan atau paling belakang dari

tribun penonton;

(2) Lebar tribun untuk kursi roda minimal 1,40 m, ditambah

selasar minimal lebar 0,90 m.

b. Tempat duduk

Ukuran tata letak tempat duduk adalah sebagai berikut:

1) Ukuran tempat duduk penonton direncanakan unutk tipe A, B dan C

antara lain:

(1) VIP, dibutuhkan lebar minimal 0,50 m dan maksimal 0,60 m,

dengan ukuran panjang minimal 0,80 m, dan maximal 0,90 m;

(2) Biasa, dibutuhkan lebar minimal 0,40 m, maksimal 0,50 m,

dengan panjang minimal 0,80 m, maksimal 0,90 m, Lihat

lampiran Gambar 4.13.

2) Tata letak tempat duduk

(1) Tata letak tempat duduk VIP, diantara 2 gang, maksimal 14 kursi,

bila satu sisi berupa dinding maka maksimal 7 kursi;

169

(2) Tata letak tempat duduk Biasa, diantara 2 gang, maksimal 16

kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimal 8 kursi;

(3) Setiap 8-10 deret tempat duduk terdapat koridor;

(4) Lokasi penempatan gang harus dihindarkan terbentuknya

perempatan;

(5) Kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan daya tampung

penonton dalam 1 kompartemenisasi. Lihat lampiran gambar

4.14.

c. Tangga

Tangga harus memenuhi ketentuan berikut:

1) Jumlah anak tangga minimal 3 buah, maksimal 16 buah; bila anak

tangga diambil lebih besar dari 16, harus diberi bordes dan anak

tangga berikutnya harus berbelok terhadap anak tangga dibawahnya;

2) Lebar tangga minimal 1,10 m, maksimal 1,80 m; bila lebar tangga

diambil lebih besar dari 1,80 m, harus diberi pagar pemisah pada

tengah bentang;

3) Tinggi tanjakan tangga minimal diambil 15 cm, maksimal 17 cm;

4) Lebar injakan tangga minimal diambil 28 cm, maksimal 30 cm.

d. Lantai

Lantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1) Lantai harus stabil, kuat dan kaku, serta tidak mengalami perubahan

bentuk atau lendut, selama dipakai;

2) Lantai harus mampu menerima beban kejut dan beban gravitasi

minimal 400kg/m2;

3) Permukaan lantai harus terbuat dari bahan yang bersifat elastis;

4) Bila lantai menggunakan konstruksi kaku, permukaan lantai harus

ditutup dengan lapisan elastis, lihat lampiran gambar 4.15 pada;

5) Bila lantai menggunakan konstruksi panggung, harus ada peredaran

udara yang baik antara penutup lantai dengan lantai, lihat lampiran

Gambar 4.16

6) Permukaan lantai harus rata tanpa ada celah sambungan;

170

7) Permukaan lantai harus tidak licin;

8) Permukaan lantai harus tidak mudah aus;

9) Permukaan lantai harus dapat memberikan pantulan bola yang merata.

e. Dinding Arena

Dinding arena olahraga dapat berupa dinding pengisi, dan atau dinding

pemikul beban, serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Konstruksi dinding harus kuat menahan benturan dari pemain ataupun

bola;

2) Permukaan dinding pada arena harus rata, tidak boleh ada tonjolan-

tonjolan, dan tidak boleh kasar;

3) Bukaan-bukaan pada dinding kecuali pintu, minimal 2 meter diatas

lantai;

4) Sampai pada ketinggian dinding 2,0 m, tidak boleh ada perubahan

bidang, tonjolan atau bukaan yang tetap. Lihat lampiran gambar 4.17.

5) Harus dihindari adanya elemen-elemen atau garis-garis yang tidak

vertikal atau tidak horizontal, agar tidak menyesatkan jarak, lintasan

dan kecepatan bola, bagi para atlet.

f. Pintu, penerangan dan ventilasi

Pintu, Penerangan dan Ventilasi gedung olahraga harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

1) Lebar bukaan pintu minimal 1,10 m;

2) Jumlah lebar pintu dihitung atas dasar: mampu sebagai jalan ke luar

untuk jumlah pengunjung GOR maksimal dalam waktu 3 menit,

dengan perhitungan setiap lebar 55cm untuk 40 orang/menit;

3) Jarak pintu satu dengan lainnya maksimal 25 m;

4) Jarak antara pintu dengan setiap tempat duduk maksimal 18 m;

5) Pintu harus membuka keluar, pintu dorong tidak boleh digunakan;

6) Bukaan pintu pada bidang arena tidak boleh mempunyai sisi atau

sudut yang tajam dan harus dipasang rata dengan permukaan dinding

atau lebih kedalam;

171

7) Letak bukaan, dan ukuran bukaan ventilasi dan atau penerangan harus

diatur tidak menyilaukan pemain.

Sebuah perencanaan juga tentunya harus dibarengi dengan penyediaan

anggaran yang memadai barulah semua itu bisa berjalan beriringan. Karena biar

bagaimanapun juga pendanaan ini adalah salah satu hal yang paling penting di

dalam merencanakan sebuah pembangunan apalagi ini menyangkut perencanaan

penyediaan sarana dan prasarana yang menyedot anggaran tidak sedikit. Dalam

Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2005 tentang sistem

keolahragaan nasional disebutkan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah

wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu juga

tidak adanya Perda atau Perbup di Kabupaten Lombok Timur yang mengatur

secara khusus tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga

menyebabkan perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur

tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Sebelum pemerintah daerah merencanakan penyediaan sarana dan

prasarana olahraga di suatu daerah hendaknya membentuk tim khusus terlebih

dahulu yang bertugas untuk menganalisis sarana dan prasarana olahraga apa saja

yang kira-kira sesuai atau cocok dibangun di daerah tersebut, dalam hal ini

Kabupaten Lombok Timur tentunya yang memiliki kondisi alam yang bepariasi

mulai dari daerah pinggiran pantai sampai ke daerah pegunungan seperti yang

ada di darah Kecamatan Sembalun yang banyak terdapat pegunungan-

pegununga yang menjulang tinggi yang memungkinkan nantinya untuk

dibangunkan sarana dan prasarana olahraga seperti olahraga paralayang karena

Kecamatan Sembalun memiliki ketingian sekitar lebih dari 1500 m dari

permukaan laut dan memiliki suhu yang sangat dingin bila dibandingkan dengan

tempat lain yang ada di Lombok Timur.

Sementara itu untuk daerah pinggiran pantai perlu kiranya bagi

pemerintah daerah untuk merencnakan penyediaan sarana dan prasarana

olahraga yang sesua dengan karakteristik atau kondisi alam dan masyarakat

sekitar, sebagaimana yang diketahuai bahwa Kabupaten Lombok Timur memili

172

pinggir pantai yang cukup panjang yang membentang mulai dari Kecamatan

Jerowaru sampai dengan Kecamatan Pringgabaya.

2. Realisasi penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Perealisasian penyediaan sarana dan prasarana olahraga merupakan

lanjutan dari sebuah perencanaan yang direncanakan dengan matang. Adalah

suatu hal yang tidak mungkin apabila pemerintah Daerah mengharapkan

masyarakatnya untuk gemar berolagraga sementara sarana dan prasarana

olahraga penunjang yang dibutuhkan tidak tersedia atau rusak. Bukan hanya itu

saja bahkan dalam perealisasiannya pemerintah Daerah juga harus

memperhatikan dengan teliti dan mendetail penyebaran daripada penyediaan

sarana dan prasrana olahraga ini jangan sampai terpusat di satu daerah saja

sehingga nantinya dapat menyebabkan rasa sentiment dari daerah yang satu

dengan daerah yang lainnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur .

Perhatian pemerintah Daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana

olahraga harus diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang nyata tidak hanya

melihat olahraga yang digemari oleh masyarakat saja melainkan menyediakan

sarana dan prasarana olahraga untuk semua cabang olahraga yang ada di

Kabupaten Lombok Timur. Dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga

tersebut pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan semua pihak termasuk

swasta dan masyarakat umum juga. Sebagaimana yang disebutkan di dalam

Peraturan Pemerintah Repumblik Indonesia No. 16 tahun 2007 pasal 20, bahwa

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan

dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan

pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana

olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga,

penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di

bidang keolahragaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku perpanjangan

tangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat berkewajiban untuk

173

menyediakan sarana dan prasarana olahraga seperti yang tuangkan dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

dengan menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar

baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas diharapkan dapat meningkatkan

gairah dan minat masyarakat untuk berolahraga sehingga secara tidak langsung

akan dapat terciptanya masyarakat yang sehat dan bugar ke depannya. Salah satu

langkah nyata yaitu perlunya dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang

realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok

Timur, agar arah pembinaan olahraga lebih jelas dan terstruktur sebagai acuan

dalam menentukan sebuah kebijakan.

Kerjasama yang baik harus terus dipupuk dan dibangun oleh pemerintah

daerah dengan segenap SKPD yang ada di daerah, serta melibatkan semua pihak

juga baik itu pihak swasta ataupun masyarakat sendiri secara umum supaya

dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga tersebut dapat berjalan

sesuai denga apa yang ditargetkan. Sebagaiman yang tertuang dalam PP No 16

tahun 2007 pasal 24 menyebutkan 1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di

lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya

melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan

kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.

2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan

pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib

menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan

olahraga; dan/atau b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar

olahraga. 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga

daerah dan nasional.

Sarana dan prasarana olahraga yang nantinya akan dibangun oleh

pemerintah daerah wajib untuk memenuhi standar nasional yang sudah

ditetapkan. Dalam peraturan pemerintah no 16 tahun 2007 pasal 89 disebutkan

bahwa:

174

1) Standar prasarana dan sarana olahraga terdiri atas standar prasarana

olahraga dan standar sarana olahraga.

2) Standar prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup persyaratan:

a. ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang

olahraga;

b. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara;

c. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;

d. keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem

pengamanan; dan

e. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik

dan kebersihan.

3) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

persyaratan:

a. perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang

olahraga;

b. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan

perlengkapan dan peralatan;

c. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan

kebersihan dan higienis; dan

d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

Usaha untuk merealisasikan penyediaan sarana dan prasarana olahraga

oleh pemerintah daerah hendaknya perlu memperhatikan rasio jumlah penduduk

dan konsep ruang terbuka, dimana jumlah penduduk disuatu wilayah harus

diimbangi dengan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk

beraktifitas olahraga bagi masyarakat. Satu hal yang juga harus menjadi

pertimbangan pemerintah daerah dalam merealisasikan perencanaan tersebut,

yaitu bagaimana caranya agar penyediaan sarana dan prasarana olahraga tersebut

dapat terealisasikan dengan baik dan tepat guna.

3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sarana

dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur belum ada sampai dengan

saat ini, yang ada hanyalah berupa peraturan Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun

2011 yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau saja. Kebijakan-

kebijakan lain juga yang sifatnya khusus tentang pengelolaan sarana dan

prasarana olahraga juga belum terlihat.

175

Belum adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sarana dan prasarana

olahraga ini menjadikan tidak adanya aturan yang mengikat tentang pengelolaan

sarana dan prasarana olahraga, kemudian disamping tidak adanya anggaran

pendanaan yang kongkrit untuk pengelolaan sarana dan parasarana olahraga yang

tersedia, pola pengelolaan yang selama ini dijalankan juga tidak sesuai dengan

harapan. Pengelolaan yang baik haruslah membuat sebuah struktur mekanisme

yang mengedepankan kepentingan olahraga itu sendiri, karena tujuan utama dari

pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada pada dasarnya adalah untuk

menjaga dan merawat supaya sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia

tersebut tetap terpelihara dengan baik demi kepentingan masyarakat untuk

berolahraga.

Adapun ciri-ciri sarana dan prasarana olahraga yang dikelola dengan baik

menurut Harsuki, (2012 : 187) yaitu:

a) Beroperasi pada jam yang ditentukan setiap harinya dengan

memberikan pelayanan yang ramah

b) Pelanggan baru diterima secara baik dan mereka mendapat petunjuk

sehingga dapat menggunakan fasilitas sebaik-baiknya.

c) Karyawan yang terlatih dengan baik, peran dan tanggung jawabnya

dapat dikenali oleh setiap pengguna.

d) Prosedur keselamatan, P3K, pertolongan darurat dan lain-lain telah

didokumentasikan dan siap untuk beroperasi.

e) Melalui pengoperasiannya, fasilitas dapat menghasilkan manfaat

ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri memang bahwa anggaran dana dari Pemerintah

Daerah menjadi salah satu penyebab terhambatnya sistem pengelolaan sarana dan

prasarana olahraga akan tetapi hal tersebut disiasati oleh Pemerintah Daerah

dengan cara bekerjasama dengan pihak Swasta dalam pengelolaan sarana dan

prasarana olahraga yang ada, sebagai contoh Kolam Renang Tirta Rinjani yang

dipihak ketigakan oleh Dinas Budpar Lombok Timur. Dengan cara yang demikian

itu maka dapat mengurangi beban bagi pemerintah Daerah dari segi pengeluaran

anggaran. Sarana dan prasarana olahraga perlu didayagunakan dan dikelola untuk

176

berbagai kepentingan olahraga. Pengelolaan tersebut bertujuan memberikan

layanan secara profesional berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana

olahraga agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dalam waktu yang lama.

Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia baik itu di

tingkat Desa, Kecamatan, dan bahkan yang terdapat di Ibu Kota Kabupaten

sekalipun haruslah ditangani oleh orang yang paham dan benar-benar

berkompeten dalah bidang pengelolaan. Jangan sampai sarana dan prasarana

olahraga yang sudah tersedia tersebut malah menjadi beban sendiri bagi

pemerintah daerah baik itu untuk pemeliharaan maupun perawatannya. Bagi

sarana dan prasarana olahraga yang disewakan dalam penggunaannya maka sudah

barang tentu sarana dan prasarana olahraga tersebut mempunyai dana sendiri

untuk perawatan maupun pemeliharaannya dan tidak lagi membebani Pemerintah

Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI tentang sistim

keolahragaan nasional No 3 tahun 2005 pasal 70 ayat 2 disebutkan , bahwa

sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari: a) masyarakat melalui

berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b) kerja sama yang saling

menguntungkan; c) bantuan luar negeri yang tidak mengikat; d) hasil usaha

industri olahraga; dan/atau e) sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia di Kabupaten Lombok

Timur sudah semestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat

luas, walaupun Peraturan Daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah yang

mengatur tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten

Lombok Timur belum ada hingga saat ini. Kemudian masalah kenyamanan dan

kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses sarana dan parasarana olahraga

tersebut juga harus diperhatikan dan diutamakan, jagan sampai pemerintah

Daerah sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menyediakan

sarana dan prasarana olahraga tersebut tetapi malah animo masyarakat untuk

berolahraga di tempat yang sudah disediakan tersebut menjadi menurun.

177

Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga serta meningkatkan animo

masyarakat untuk berolahraga, maka sejumlah permasalahan yang harus diatasi

adalah belum terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan,

rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga karena semakin sempitnya

ruang terbuka serta sarana dan prasarana untuk berolahraga, dan lemahnya

koordinasi lintas lembaga dalam hal penyediaan ruang publik untuk sarana dan

prasarana olahraga bagi masyarakat umum dan tempat permukiman.

Prasarana olahraga yang berupa ruang terbuka seperti taman Kota, alun-

alun Kota, dan ruang terbuka lainnya yang memang digunakan sebagai tempat

berolahraga seperti lapangan umum yang ada disetiap Kecamatan di Kabupaten

Lombok Timur supaya tidak lagi dipapkai untuk kegiatan-kegiatan lain selain

untuk kegiatan olahraga. Sebagai contoh hampir semua lapangan umum yang

ada di Kabupaten Lombok Timur pernah digunakan untuk kampanye partai

politik tertentu, kemudian digunakan juga sebagai tempat pasar malam yang

disertai dengan pertunjukan rona-rona yang menggunakan sarana dan prasarana

cukup lama dan bahkan juga pada saat-saat tertentu juga dipergunakan sebagai

tempat konser musik.

Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dengan latar belakang

rekreasi juga sangat penting menjadi salah satu alternatife bagi Pemerintah

Daerah, karena dengan menyediakan sarana dan prasarana olahraga sebagai

prasarana rekreasi besar kemungkinan untuk dapat menarik minat masyarakat

supaya lebih gemar dan antusias melakukan aktifitas olahraga. Biar

bagaimanapun juga hal tersebut cukup relevan karena memang pada dasarnya

manusia senang dengan aktivitas rekreasi sehingga mereka secara tidak langsung

turut aktif berolahraga melalui sarana rekreasi tersebut. Terlebih lagi kondisi

alam yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sangat

memungkinkan sekali untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga

rekreasi tersebut.

Karakteristik pelaku olahraga dalam memanfaatkan sarana dan prasarana

olahraga juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menetukan jenis dan

model sarana dan prasarana olahraga yang seperti apa yang harus disediakan

178

supaya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Latar belakang

pendidikan, ekonomi dan status sosial juga bisa mempengaruhi pola masyarakat

dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga. Sebagai contoh kalangan

masyarakat tertentu misalnya para pejabat lebih cenderung untuk bermain tenis

dan bulutangkis, sedangkan masyarakat kelas menengah kebawah cenderung

untuk bermain sepakbola. Ini menunjukan bahwa masyarakat lebih senang

berolahraga dengan menggunakan sarana dan prasarana olahraga yang geratis

dan jelaslah bahwa sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar

nasional bukan menjadi jaminan akan tingginya animo masyarakat untuk

berolahraga ditempat tersebut apalagi kalau sarana dan prasarana tersebut

disewakan.

Untuk mendukung program pemerintah dalam memasyarakatkan

olahraga dan mengolahragakan masyarakat, maka hal yang harus menjadi

perhatian adalah tingkat kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan

memanfaatkan sarana dan prsarana olahraga yang ada. Tujuan yang ingin

dicapai adalah untuk menciptakan sebanyak-banyaknya sarana dan prsarana

olahraga serta dapat memfasilitasi masyarakat umum dalam berolahraga.

Pemanfaatannya harus mengedepankan kemudahan untuk mengakses tanpa

harus dipersulit dengan prosedur tertentu dan lebih baik lagi jika sarana dan

prsarana tersebut bisa diakses secara gratis oleh masyarakat. Contohnya yaitu

sebuah lapangan terbuka, alun-alun dan Car Free Day yang dapat menampung

banyak orang untuk beraktifitas olahraga di tempat tersebut.

Guna memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia

tersebut perlu kiranya bagi instansi-instansi terkait untuk lebih sering

mengadakan iven-iven atau turnamen keolahragaan yang melibatkan masyarakat

banyak, supaya lebih menarik minat masyarakat untuk membiasakan diri

berolahraga. Bukan hanya sampai di situ saja tetapi disamping itu juga

Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat sebuah trobosan-trobosan baru yang

berupa kegiatan-kegiatan keolahragaan yang dilakukan secara masal oleh

masyarat umum, seperti senam sehat bersama, Jalan sehat, sepeda santai,

kemudian mengadakan kegiatan Car Free Day sebagaimana yang diadakan oleh

179

Kabupaten/Kota lain yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi kegiatan-

kegiatan keolahragaan lain yang melibatkan masyarakat banyak untuk

bepartisipasi.

Mayarakat menengah ke bawah umumnya lebih senang berolahraga

dengan memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga yang gratis bila

dibandingkan dengan masyarakat menengah ke atas yang lebih suka melakukan

kegiatan olahraga di ruangan tertutup (inthor) seperti bulutangkis, futsal, pitnes

dan lain sebagainya. Sementara itu masyarakat menengah kebawah biasanya

mereka berolahraga di lapangan-lapangan umum yang tersedia di Desa atau

Kecamatan, kemudian Alun-alun Kota, serta Taman Kota dan tempat-tempat

yang berupa ruang terbuka lainnya seperti di pinggir pantai yang dimanfaatkan

oleh masyarakat untuk bermain voli pantai yang tidak dipungut biaya.

Kegiatan fisik (physical activity) yang dilakukan secara teratur dan

berkesinambungan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk menjaga

dan meningkatkan kesehatan. Dari sekian banyak jenis dan bentuk kegiatan fisik,

kegiatan olahraga merupakan bentuk kegiatan fisik yang paling banyak memiliki

kelebihan. Selain berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, olahraga

juga berfungsi sebagai aktivitas untuk rekreasi atau hiburan dan sekaligus sebagai

sarana untuk mencapai prestasi. Sejalan dengan itu, sebagai salah satu upaya

dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta

pembudayaan perilaku hidup sehat masyarakat, maka pemerintah daerah harus

membuat kebijakan untuk menyelenggarakan berbagai program guna

meningkatkan partisipasi olahraga di masyarakat.