54

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Demografi Politik Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan Kota yang tenang dan dan memiliki kondisi politik,

hukum dan keamanan yang stabil. Kondisi yang stabil merupakan salah satu

modal dasar bagi tumbuh berkembangnya investasi, perekonomian dan

pembangunan. Politik dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

didukung oleh adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dimana salah satu

fungsinya mewakili aspirasi rakyat yang dalam hal ini adalah masyarakat Kota

Salatiga. Adapun Jumlah anggota DPRD baik per fraksi maupun per Partai adalah

sebagai berikut;

Anggota DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Fraksi Tahun 2006-2010

No. Nama Parpol

Anggota

2006 2007 2008 2009 2010

L P L P L P L P L P

1. Fraksi Partai GOLKAR 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2

2. Fraksi Partai Demokrat 5 1 5 1 5 1 4 - 4 -

3. Fraksi PKPI 4 1 4 1 4 1

4. Fraksi PDIP 3 1 3 1 3 1 4 4 -

5. Fraksi PKS 4 - 4 - 4 - 3 1 3 1

6. Fraksi PPP - - - - - - 1 2 1 2

7. Fraksi PAN - - - - - - 3 2 3 2

Sumber: Sekretatiat DPRD Kota Salatiga

Sedangkan Anggota DPRD Kota Salatiga diperinci dalam Partai adalah sebagai

berikut;

Anggota DPRD Kota Salatiga Berdasarkan Partai Politik tahun 2005-2009

No. Partai Anggota

2005 2006 2007 2008 2009

1. PDI-P 4 4 4 4 4

2. Partai Golkar 6 6 6 6 4

3. PPP - - - - 1

4. PAN 2 2 2 2 2

55

No Kecamatan PILEG

2004 PILPRES 2004 I PILPRES 2004 II 2005

Pilwalkot 2006 2007 Pilgub 2008 PILEG 2009 PILPRES 2009 2010

L P L P L P L P L P L P L P L P L P

1 Sidorejo 39.665 18.024 19.332 17.821 19.403 - - 17.191 18.215 - - 17.135 18.297 17.124 18.348 18.185 19.477 - -

2 Tingkir 28.621 13.916 14.756 13.947 14.748 - - 14.353 15.374 - - 14.524 15.418 14.731 15.549 14.956 15.775 - -

3 Argomulyo 26.317 12.791 13.952 12.750 13.900 - - 13.717 14.731 - - 13.866 14.958 13.941 15.055 14.146 15.475 - -

4 Sidomukti 26.452 12.771 13.915 12.332 13.695 - - 13.336 14.384 - - 13.309 14.448 13.481 14.550 13.547 14.814 - -

JUMLAH 121.055 57.502 61.955 56.850 61.746 - - 58.597 62.704 - - 58.834 63.121 59.277 63.502 60.834 65.541 - -

JUMLAH 121.055 119.457 118.596 121.301 121.955 122.779 126.375

5. PKPI 4 4 4 4 3

6. Partai Demokrat 2 2 2 2 4

7. PKS 4 4 4 4 4

8. Partai Keadilan 2 2 2 2 -

9. PDS 1 1 1 1 -

10 PPRN - - - - 1

11 PIS - - - - 2

Jumlah 25 25 25 25 25

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Jumlah Pemilih di Kota Salatiga yang berpartisipasi dalam Pilwakot Tahun 2006

dan Pilgub 2008. Dalam Pemilihan anggota DPRD dan Pilpres Tahun 2009 yang

dirinci per Kecamatan adalah sebagai berikut;

Sumber: KPU Kota Salatiga

4.1.1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga

4.1.1.1. Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kota Salatiga

Dari berbagai dasar hukum yang menunjuk kedudukan KPU Kabupaten/Kota

yaitu sebagai Lembaga pelaksana tugas dekonsentrasi, pelaksana tugas

pembentukan dan desentralisasi, maka tugas pokok dan wewenang KPU Kota

Salatiga cukup luas yaitu:

1) Sebagai Lembaga dekonsentrasi tugas dan wewenang KPU Kota salatiga

sebagai berikut:

a. Merencanakan pelaksanaan Pemilu di kota Salatiga.

b. Melaksanakan Pemilu di Kota Salatiga.

56

c. Menetapkan hasil Pemilu di Kota Salatiga.

d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kota

Salatiga.

e. Mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu di kota Salatiga.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

2) Dalam pelaksanaan tugas desentralisasi KPU Kota Salatiga mempunyai

tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota.

b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua

tahapan pelaksanaan pemilihan.

d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta

pemungutan suara pemilihan.

e. Meneliti persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan calon.

f. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

yang diusulkan.

g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan.

h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye.

i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye.

57

j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan

hasil pemilihan.

k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

l. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mangaudit dana kampanye.

4.1.1.2. Kewajiban KPU Kota Salatiga

Seiring dengan tugas dan wewenang yang makin luas maka kewajiban KPU

Kota Salatiga juga menjadi lebih banyak karena:

Sebagai lembaga pelaksana tugas dekonsentrasi KPU Kota Salatiga dalam

melaksanakan Pemilu berkewajiban:

a. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.

b. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat.

c. Menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari

peserta Pemilu dan masyarakat.

d. Menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan

seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada KPU Provinsi.

e. Menyampaikan laporan secara periodik kepada Walikota.

f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

APBN dan APBD.

g. Melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang diatur UU.

Sebagai Lembaga pelaksana tugas desentralisasi KPU Kota Salatiga dalam

melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berkewajiban:

a. Memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara.

58

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan

dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan.

c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan

pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.

d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang

inventaris milik KPUD berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

4.1.1.3. Visi Dan Misi KPU Kota Salatiga

A. Visi KPU Kota Salatiga

“Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada Sesuai Asas Oleh Badan Penyelenggara

yang Profesional didukung Semua Lapisan Masyarakat Kota Salatiga”.

Penjelasan makna Visi:

Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa KPU Kota Salatiga

mendukung Pemerintah dalam mengemban amanat rakyat sebagaimana tertuang

pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 6 Tahun

2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah berperan serta menyelenggarakan Pemilu,

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan menyelenggarakan Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Salatiga secara profesional berdasarkan asas

Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Mendidik dan Bertanggung

59

Jawab, sehingga mendapat dukungan semua pihak dan hasilnya diterima serta

dipercaya masyarakat.

B. Misi KPU Kota Salatiga

Dalam upaya mewujud nyatakan visi tersebut dirumuskan 4 (empat) misi sebagai

berikut:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Penyelenggara Pemilihan.

b. Menyelenggarakan Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Salatiga yang berkualitas

dan bermartabat.

c. Meningkatkan koordinasi, pelayanan dan kerjasama dengan unit kerja

terkait serta memperlakukan setiap peserta pemilihan secara adil dan

setara.

d. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat

warga Kota Salatiga untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan yang

dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, jujur, Adil,

Akuntabel, Edukatif dan Beradab.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, mengandung makna bahwa guna menunjang terwujudnya

penyelenggaraan pemilihan yang profesional dibutuhkan Sumber Daya Manusia

yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehingga dalam upaya

mengantisipasi perubahan yang terjadi, kemampuan personil badan penyelenggara

dan aparat sekretariat senantiasa ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan agar

trampil, cakap dan mampu dibidang tugas dan tanggungjawabnya.

60

Misi Kedua, mengandung makna bahwa peran penyelenggara pemilihan dalam

upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis merupakan tugas mulia yang

harus dilaksanakan dengan segala kemampuan, dedikasi, niat yang luhur, tegas,

lugas, taat asas, tidak takut tekanan dimulai sejak menyusun rencana anggaran,

rencana kegiatan, pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan sampai pada

pengambilan keputusan sehingga secara komprehensif pelaksanaannya dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik dan tidak meninggalkan permasalahan

sebagai wujud tindakan yang berkualitas dan bermartabat.

Misi Ketiga, mengandung makna bahwa untuk menghindari terjadinya tumpang

tindih dalam penyelenggaraan pemilihan sangat diperlukan adanya koordinasi

yang lebih baik. Koordinasi yang dibangun tidak hanya intern badan

penyelenggara secara vertikal tetapi juga dengan MUSPIDA, Pemerintah kota

Salatiga, Panitia Pengawas Pemilihan, Instansi terkait, aparat pengamanan dan

juga dengan masyarakat, LSM/Pemantau dengan pendekatan paradigma baru

mengutamakan kerjasama yang saling melayani sebagai wujud adanya

transparansi, sehingga pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, tertib dan aman

didukung semua pihak.

Misi Keempat, mengandung makna bahwa KPU Kota Salatiga bertanggungjawab

memberikan pencerahan mengenai regulasi, sistem, tahapan, program dan jadwal

waktu penyelenggaraan pemilihan serta motivasi secara bertahap dalam upaya

mengubah pola pikir serta perilaku masa bodoh, tidak mau tahu atau anggapan

siapapun pemimpinnya akan sama saja, menuju pada pemahaman tentang

tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan pesta demokrasi sehingga

61

terwujud sikap berpartisipasi aktif dalam setiap pemilihan yang dilaksanakan

secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, Akuntable, Edukatif baik

dari sistem yang diterapkan maupun oleh rakyat yang telah terdidik sejak menjadi

pemilih pemula dan beradab tanpa adanya kekerasan, penindasan.

4.1.1.4. Susunan Organisasi KPU Kota Salatiga

Bagan 2.3

Struktur Organisasi KPU Kota Salatiga

KETUA KPU

DIV. PENCALONAN DAN PESERTA PEMILU

SURYANTO, S.Pd

ANGGOTA KPU

HUSODO W., SH,

M.Hum

ANGGOTA KPU

DYAH SARI M., SH

ANGGOTA KPU

S.R. HIDAYAH, SE

ANGGOTA KPU

Dra.PUTNAWATI,M.S

i

DIV. HUKUM,

PENGAWASAN,

KAMPANYE DAN

HUBUNGAN

ANTAR LEMBAGA

DIV.

PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH DAN

TEKNIS

PENYELENGGA-

RAAN PEMILU

DIV. SOSIALISASI,

HUPMAS,

PENDIDIKAN

PEMILIH, DATIN

DAN SDM

DIV.

PERENCANAAN,

LOGISTIK,

KEUANGAN DAN

UMUM

HASIL RAPAT PLENO

SEKRETARIS KPU

Drs. MOH. AGUS SUSILO

KASUBBAG TEKNIS

PENYELENGGARAA

N PEMILU DAN

HUPMAS

KASUBBAG UMUM KASUBBAG HUKUM

KASUBBAG

PROGRAM DAN DATA

ARIS DIYANTO, SH LILIK A.P.K, SH SUPRAYINO, SE JOKO B., S.Sos

62

4.2. Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kota Salatiga Tahun 2011.

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011:

Nomor PROGRAM/KEGIATAN JADWAL WAKTU

PELAKSANA MULAI BERAKHIR

PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SALATIGA

I. PERSIAPAN

A. Penyusunan dan penetapan regulasi Mei-2010 Okt-2010 KPUD

B. Surat Pemberitahuan dari DPRD kepada

KPUD Kota Salatiga tentang AMJ

Walikota.

07-02-10 07-02-10 DPRD Kota

Salatiga

C. Pembentukan PPK,PPS, PPDP dan

KPPS.

1. Pembentukan PPK

a. Persiapan dan

pemberitahuan kepada

Camat

03-11-10 06-11-10

KPUD

b. Pengumuman 07-11-10 10-11-10

c. Pendaftaran 08-11-10 13-11-10

d. Seleksi adm. 08-11-10 15-11-10

e. Pengumuman hasil seleksi

adm. 16-11-10 17-11-10

f. Seleksi wawancara 18-11-10 19-11-10

g. Pengumuman hasil seleksi

wawancara 23-11-10 25-11-10

h. Penetapan PPK 27-11-10 27-11-10

i. Pelantikan PPK 30-11-10 30-11-10

2. Pembentukan PPS

a. Pemberitahuan kepada Lurah 07-11-10 08-11-10

KPUD

b. Pengumuman 09-11-10 12-11-10

c. Pendaftaran 10-11-10 12-11-10

d. Seleksi adm. 10-11-10 13-11-10

e. Pengumuman hasil seleksi

adm. 16-11-10 17-11-10

f. Seleksi wawancara 18-11-10 25-11-10

g. Pengumuman hasil seleksi

wawancara 26-11-10 27-11-10

h. Penetapan PPS 28-11-10 28-11-10

i. Pelantikan PPS 30-11-10 30-11-10

3. Pembentukan PPDP 02-12-10 09-12-10 PPS

4. Pembentukan KPPS

a. Pengumuman 01-04-11 05-04-11

PPS b. Pendaftaran 06-04-11 09-04-11

c. Seleksi adm. 07-04-11 10-04-11

63

d. Wawancara 11-04-11 14-04-11

e. Pengumuman hasil

wawancara 15-04-11 16-04-11

f. Pelantikan KPPS 17-04-11 17-04-11

5. Bintek/Pelatihan

a. PPK dan PPS 01-12-10 04-05-11 KPUD

b. PPDP 10-12-10 11-12-10 PPS

c. KPPS 17-04-10 30-04-10

D. Pemberitahuan dan Pendaftaran

Pemantau Pemilukada 02-12-10 02-03-11 KPUD

E. Sosialisasi

KPUD Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Kepada Masyarakat 23-10-10 07-05-11

II. TAHAP PELAKSANAAN

A. Pemutakhiran data pemilih PPS & PPDP

1, Pemberitahuan kepada pemkot

Salatiga Disdukcapil untuk

menyampaikan DP4

01-10-10 07-10-10 KPUD

2. Penerimaan DP4 dari Disdukcapil 08-11-10 08-11-10

3. Penyusunan DPS berdasarkan

DPS 09-11-10 08-12-10

KPUD 4. Penyerahan bahan DPS kepada

PPS melalui PPK 09-12-10 11-12-10

5. Pemutakhiran data pemilih

(coklit) 12-12-10 12-01-11 PPS & PPDP

6. Pengesahan DPS 13-01-11 13-01-11

PPS

7. Pengumuman DPS 14-01-11 03-02-11

8. DPS perbaikan (DPSHP) 14-01-11 03-02-11

9. Pencatatan data pemilih tambahan 04-02-11 06-02-11

10. Penetapan daftar pemilih

tambahan (DPTb) 07-02-11 07-02-11

11. Pengumuman daftar pemilih

tambahan 08-02-11 10-02-11

12. Penyusunan DPT 11-02-11 17-03-11

13. Penetapan DPT 18-03-11 18-03-11

14. Pengumuman DPT 18-03-11 20-03-11 PPK

15. Rekapitulasi DPT ditingkat PPK 22-03-11 22-03-11

KPUD 16. Rekapitulasi DPT di tingkat KPU

Kota 26-03-11 26-03-11

17. Penyampaian salinan DPT kepada

KPPS melalui PPK dan PPS 01-05-11 05-05-11

B. Pencalonan

1. Perseorangan

a. Pengumuman 16-01-11 18-01-11 KPUD

b. Penyerahan dokumen

dukungan dan rekapitulasi

dukungan calon

perseorangan

14-01-11 19-01-11 Paslon

perseorangan

c. Penyerahan dokumen

dukungan kepada PPS 21-01-11 21-01-11

KPU melalui

PPK

d. Verifikasi dokumen

dukungan calon

perseorangan

21-01-11 03-02-11 PPS

64

e. Verifikasi dan rekapitulasi

dokumen dukungan calon

perseorangan di tingkat PPK

06-02-11 06-02-11 PPK

f. Verifikasi dan rekapitulasi

dokumen dukungan calon

perseorangan di tingkat KPU

Kota

07-02-11 08-02-11 KPUD

2. Pendaftaran pasangan calon

parpol atau gabungan parpol dan

perseorangan

a. Pengumuman 09-02-11 10-02-11 KPUD

b. Pendaftaran Paslon 11-02-11 17-02-11 Paslon

c. Pemeriksaan kesehatan

Paslon 12-02-11 18-02-11

Tim Dokter

pemeriksa d. Penyampaian hasil

pemeriksaan kesehatan

Paslon

20-02-11 20-02-11

e. Penelitian dan

pemberitahuan hasil

penelitian pemenuhan syarat

pencalonan dan syarat calon

18-02-11 24-02-11 KPUD

f. Perbaikan syarat pencalonan

dan syarat calon dari

parpol/gabungan parpol 25-02-11 03-03-11

Paslon dari

parpol/

gabungan

parpol

g. Perbaikan syarat dukungan

paslon Perseorangan 25-02-11 03-03-11

Paslon

Perseorangan

h. Perbaikan syarat calon

perseorangan 25-02-11 10-03-11

KPUD

i. Penelitian ulang

kelengkapan syarat

pencalonan dan syarat calon

11-03-11 24-03-11

j. Pemberitahuan hasil

penelitian 25-03-11 25-03-11

k. Penetapan Paslon yang

memenuhi syarat 26-03-11 26-03-11

l. Pengumuman Paslon yang

memenuhi syarat 28-03-11 28-03-11

m. Pengundian dan penetapan

nomor urut Paslon 30-03-11 30-03-11

n. Pengumuman Paslon dan

nomor urut Paslon 31-03-11 31-03-11

C. Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan

Pemilukada

1. Proses administrasi pengadaan

surat suara, formulir BA dan

kelengkapan administrasi di TPS

20-01-11 21-03-11

KPUD

2. Cetak surat suara, kartu pemilih,

formulir BA, dan kelengkapan

administrasi di TPS dan daftar

Paslon

31-03-11 21-04-11

3. Sortir, lipat dan packing surat

suara 22-04-11 30-04-11

4. Pengecekan logistik 01-05-11 04-05-11 KPUD,PPK,

65

5. Pendistribusian surat suara dan

kelengkapan administrasi sampai

ke TPS

05-05-11 07-05-11

PPS

D. Kampanye

1. Penetapan jadwal kampanye 29-03-11 29-03-11 KPUD

2. Penyampaian laporan sumbangan

dana kampanye 11-02-11 20-04-11 Tim Kampanye

3. Pengumuman laporan sumbangan

dana kampanye kepada

masyarakat

21-04-11 21-04-11 KPUD

4. Penyampaian visi misi dan

program dalam sidang paripurna

DPRD Kota Salatiga

21-04-11 21-04-11 Paslon

5. Kampanye 21-04-11 04-05-11

Tim Kampanye 6. Masa Tenang 05-05-11 07-05-11

7. Penyampaian laporan penggunaan

sumbangan dana kampanye 09-05-11 11-05-11

8. KPU menyerahkan laporan

penggunaan dana kampanye

kepada KAP

12-05-11 13-05-11 KPUD

9. Pelaksanaan audit dana kampanye 14-05-11 29-05-11 KAP

10. Pengumuman hasil audit dana

kampanye Paslon 30-05-11 01-06-11 KPUD

E. Pemungutan dan penghitungan suara di

TPS 08-05-11 08-05-11 KPPS

F. Rekapitulasi di PPK dan di KPU

1. Rekapitulasi di PPK 09-05-11 11-05-11 PPK

2. Rekapitulasi dan penetapan hasil

pemilu di KPU Kota Salatiga 14-05-11 14-05-11 KPUD

G. Penetapan calon terpilih 15-05-11 15-05-11 KPUD

III TAHAP PENYELESAIAN

A 1. Permohonan PHPU ke MK

16-05-11 18-05-11

Paslon

Walikota dan

Wakil Walikota

Salatiga

2. Penyelesaian PHPU di MK 19-05-11 16-06-11 MK

B. PELANTIKAN Jul-11 Jul-11

C. Penyampaian hasil pemilukada Kota

salatiga kepada DPRD Kota Salatiga

KPUD 1. Jika tidak ada PHPU 20-05-11 20-05-11

2. Jika ada PHPU 21-06-11 23-06-11

D. Pemeliharaan arsip dan dokumen

pemilukada 19-06-11 19-07-11

Bekerjasama

dengan ANRI

E. Rapat evaluasi pelaksanaan dan

penyusunan rekomendasi Pemilukada

Kota Salatiga Tahun 2011

Jun-11 Jun-11

KPUD

F. Pertanggungjawaban Anggaran

Pemilukada Okt-11 Okt-11

Sumber: KPU Kota Salatiga

4.2.1. Tahapan Persiapan

66

4.2.1.1. Penyusunan dan Penetapan Regulasi

1) Konsultasi

Konsultasi dilakukan oleh KPU Kota Salatiga dengan para pejabat pemegang

kebijakan yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2010 hingga Oktober 2010 dalam

rangka menyusun regulasi ditingkat Kota Salatiga yaitu :

a. Bintek ber acara di Mahkamah Konstitusi di Jakarta kerjasama MK dan

KPU.

b. Konsultasi dengan biro Hukum Komisi Pemilihan Umum berkaitan

dengan penduduk bertempat tinggal selambat-lambatnya enam bulan.

c. Konsultasi dengan Biro Perencanaan berkaitan penggunaan dana APBD

untuk pelaksanaan Pemilukada di Kota Salatiga.

d. Konsultasi ke KPK tentang permohonan untuk mengadakan sosialisasi

kepada pasangan calon.

e. Konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam acara bintek dan

rapat kerja teknis.

f. Konsultasi dan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan

Daerah (FORKOPINDA) Kota Salatiga untuk menyampaikan Tahapan

dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilukada di Kota Salatiga serta

memohon dukungan fasilitas dan pengamanan di setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilukada.

g. Kepala Badan Kesbangpollinmas dalam rangka fasilitasi rapat

FORKOPINDA serta fasilitasi personil linmas dan rakor persiapan

kampanye Pemilukada.

67

h. Konsultasi dengan Komisi A DPRD dan Sekretaris DPRD terkait dengan

pemberitahuan akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

periode 2006-2011, rencana kesiapan KPU Kota Salatiga dalam

penyelenggaraan Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011.

i. Walikota dan Sekretaris Daerah berkaitan dengan fasilitasi Anggaran

maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan institusi Pemerintah Kota

Salatiga, serta fasilitas sarana dan prasarana Pemerintah Kota Salatiga.

j. Asisten I Sekretaris Kota Salatiga untuk memfasilitasi Daftar Penduduk

Potensial Pemilih Pemilukada tahun 2011.

k. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka kerjasama

validasi data pemilih.

2) Study Banding

Study banding merupakan wahana yang efektif dalam rangka mengkaji hal-hal

yang baik dalam pelaksanaan Pemilukada di daerah lain, kegiatan study banding

dilaksanakan pada Bulan Mei 2010 hingga Bulan Oktober 2010. Atas dasar

pengalaman daerah lain tersebut dapat dipetik permasalahan yang sama dapat

diterapkan di KPU Kota Salatiga sedang permasalahan yang berbeda tetapi baik

dilaksanakan perlu dikaji lebih lanjut. Study banding dilaksanakan di tujuh

Kabupaten/Kota:

a. Kabupaten Garut diikuti oleh Anggota KPU, Sekretariat KPU Kota

Salatiga dan DPRD Kota Salatiga.

b. Kota Bandung diikuti oleh Anggota KPU, Sekretariat KPU Kota Salatiga

dan DPRD Kota Salatiga.

68

c. Kabupaten Semarang diikuti oleh Anggota KPU, dan Sekretariat KPU

Kota Salatiga.

d. Kota Semarang diikuti oleh Anggota KPU dan sekretariat KPU Kota

Salatiga.

e. Kabupaten Wonosobo diikuti oleh Anggota KPU, Sekretariat KPU Kota

Salatiga dan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga beserta staf.

f. Kabupaten Purworejo diikuti oleh Anggota KPU dan Sekretariat KPU

Kota Salatiga dan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga beserta staf.

g. Kabupaten Kendal diikuti oleh Anggota KPU Kota Salatiga dan

Sekretariat KPU Kota Salatiga.

3) Rapat Koordinasi.

Rapat koordinasi diselenggarakan KPU Kota Salatiga dengan para pemangku

kebijakan sebelum mengawali kegiatan antara lain koordinasi masalah jadwal

tahapan, pemutakhiran daftar pemilih, rencana pendaftaran Pasangan Calon,

persyaratan dan prosedur pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon, penelitian

persyaratan administrasi Pasangan Calon, jadwal waktu, tempat, ijin dan larangan

kampanye, grand launching kesiapan Pemilukada, kirap, penyampaian visi dan

misi, debat kandidat, audit dana kampanye, MoU dengan Kejaksaan Negeri

Salatiga dalam upaya untuk meminimalisir permasalahan ekses Pemilukada Kota

Salatiga, MoU dengan IDI Kota Salatiga.

4) Pengawasan.

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga dalam pelaksanaan

Pemilukada dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang

69

berkaitan dengan personil yang tidak memenuhi syarat administrasi dalam seleksi

pembentukan PPK, PPS maupun KPPS, apabila ditemukan unsur yang tidak

memenuhi syarat sebelum maupun sesudah melaksanakan tugas sebagai anggota

PPK, PPS atau KPPS segera diadakan pergantian anggota. Untuk itu perlu

dituangkan dalam regulasi yang jelas agar dikemudian hari dapat dilaksanakan

dengan baik.

4.2.1.2. Pembentukan Badan Penyelenggara

Untuk membentuk PPK dan PPS pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Kota Salatiga Tahun 2011 dilakukan dengan cara perekrutan dan seleksi guna

mendapatkan calon anggota PPK dan anggota PPS yang mempunyai integritas

profesionalitas dan akuntabilitas. Namun, sebelumnya KPU Kota Salatiga

melakukan persiapan-persiapan:

a. Melakukan rapat koordinasi antara KPU Kota Salatiga dengan sekretariat

dalam rangka penyamaan visi demi kelancaran pembentukan PPK dan

PPS.

b. Rapat koordinasi antara KPU Kota Salatiga dengan Pemerintah Kota

Salatiga yang diwakili oleh Asisten I, Kesbangpollinmas. Pengadilan

Negeri, Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Camat dan Lurah se Kota

Salatiga. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2010 di ruang

rapat KPU Kota Salatiga, dengan menghasilkan kesepakatan bahwa

peserta rapat akan mendukung dan berpartisipasi aktif dalam

menyukseskan semua tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota

Salatiga Tahun 2011.

70

c. Melakukan pemasangan pengumuman baik melalui media elektronik,

Kantor KPU Kota Salatiga, papan pengumuman Pemerintah Kota Salatiga,

Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan se Kota Salatiga.

Sesuai kesepakatan rapat koordinasi, mekanisme rekruitmen pendaftaran PPK dan

PPS adalah sebagai berikut;

No. Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Pelaksana

PPK

1. Pemberitahuan kepada Camat 3-6 Nov 2010 KPU Kota Salatiga

2. Pengumuman 7-10 Nov 2010 Camat

3. Pendaftaran 8-13 Nov 2010 Camat

4. Seleksi Administrasi 8-15 Nov 2010 POKJA

5. Pengumuman Hasil Seleksi 16-17 Nov 2010 POKJA

6. Seleksi Wawancara 18-19 Nov 2010 KPU Kota Salatiga

7. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 23-25 Nov 2010 POKJA

8. Penetapan Calon Anggota PPK 27 Nov 2010 POKJA

PPS

1. Pemberitahuan kepada Lurah 7-8 Nov 2010 KPU Kota Salatiga

2. Pengumuman 9-12 Nov 2010 Lurah

3. Pendaftaran 10-12 Nov 2010 Lurah

4. Seleksi Administrasi 10-13 Nov 2010 POKJA

5. Pengumuman Hasil Seleksi 16-17 Nov 2010 POKJA

6. Seleksi Wawancara 18-25 Nov 2010 KPU Kota Salatiga

7. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 26-27 Nov 2010 POKJA

8. Penetapan Calon Anggota PPS 28 Nov 2010 POKJA

PELANTIKAN PPK/PPS 30 Nov 2010 KPU Kota Salatiga

Sumber: KPU Kota Salatiga

Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka disetujui mekanisme rekruitmen

pembentukan PPK/PPS adalah sebagai berikut;

a. Hasil rapat koordinasi dengan Camat dan Lurah se Kota Salatiga, untuk

pengumuman dan pendaftaran PPK dilaksanakan di Kecamatan dan PPS

di Kelurahan masing-masing.

b. Pelaksanaan seleksi administrasi oleh kelompok kerja dan seleksi

wawancara oleh KPU Kota Salatiga.

c. Hasil seleksi administrasi diumumkan di Kecamatan, Kelurahan dan KPU

Kota Salatiga.

71

Pembentukan KPPS

Badan penyelenggara di tingkat TPS adalah KPPS (Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara). Dalam pembentukan KPPS, PPS berkoordinasi dengan

Lurah, RT dan RW di wilayahnya masing-masing, dengan syarat-syarat yang

telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007, Tentang Penyelenggara Pemilu, PKPU

No. 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah PKPU No. 10 Tahun 2010 tentang

pedoman teknis dan tata kerja organisasi KPU Kab./Kota, PPK, PPS, KPPS,

Keputusan KPU Kota Salatiga No. 022/Kpts/KPU-KOTASLG/012.329537/2010.

Pembentukan KPPS pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun

2011 berbeda dengan pembentukan KPPS pada Pemilu-Pemilu sebelumnya yaitu

Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di mana dalam

pembentukannya, ada beberapa tahapan yang harus diikuti oleh calon anggota

KPPS, yaitu dimulai PPS mengumumkan masa pendaftaran, seleksi administrasi,

seleksi wawancara dan penetapan calon anggota KPPS untuk diambil

sumpah/janji sesuai tahapan jadwal yang ditetapkan KPU Kota Salatiga.

Pengambilan sumpah/janji anggota KPPS dilakukan PPS sesuai wilayahnya atas

nama ketua KPU Kota Salatiga. Selesai pengambilan sumpah/janji dilanjutkan

bimbingan teknis tentang tugas KPPS serta pemungutan dan penghitungan suara

di TPS dengan pemateri dari PPK dan KPU.

Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 terdapat 378

TPS termasuk TPS di Lembaga Pemasyarakatan dengan jumlah 2.632 anggota

KPPS. Dimana setiap TPS ada 1 (satu) Ketua dan 6 (enam) anggota dan di tambah

72

2 (dua) anggota Linmas. Untuk anggota Linmas, KPU Salatiga berkoordinasi

dengan Kepala Kantor Kesbangpolinmas Setda Kota Salatiga.

4.2.1.3. Pendaftaran Pemantau

Sebagaimana diatur dalam Pasal 115 PP No. 6 Tahun 2005, tentang Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah

diubah yang terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 3 dan Pasal 4

PKPU No. 64 Tahun 2009 Pemantau Pemilukada dan Wakil Kada Pemantau

harus memenuhi syarat: Lembaga Swadaya Masyarakat dan Berbadan hukum

dalam Negeri, bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas.

Pemberian kesempatan untuk pemantau Pilkada telah diumumkan KPU Kota

Salatiga yang telah ditempel di papan pengumuman resmi dan telah diwartakan

melalui media cetak. Akan tetapi sampai pada masa berakhirnya pendaftaran tidak

ada satupun lembaga pemantau yang mendaftarkan diri, untuk berpartisipasi

dalam mengawasi pelaksanaan Pemilukada kali ini.

4.2.1.4. Sosialisasi

Sebagaimana diatur dalam PKPU No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan

penyampaian informasi Pemilu meliputi; Pimpinan Parpol, TNI/POLRI dan

SKPD, Camat/Lurah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pimpinan Ormas, Pers,

73

PPK, PPS dan KPPS, Kelompok Perempuan, pemuda dan mahasiswa, masyarakat

kondisi khusus, masyarakat umum.

Sedangkan ruang lingkup sosialisasi meliputi; kegiatan sosialisasi dan

pendidikan pemilih, sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih,

sosialisasi pencalonan, sosialisasi kampanye dan peserta Pemilu, sosialisasi tata

cara memberikan suara.

4.2.2. Tahapan Pelaksanaan

4.2.2.1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

se Kota Salatiga.

Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih bagi Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota

Salatiga dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2010 di ruang pertemuan

Kecamatan Sidorejo. Materi yang disampaikan adalah tentang Jadwal, Tahapan

dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Salatiga 2011 khususnya tentang jadwal kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar

Pemilih, Tahapan-tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, tugas Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemutakhiran Data dan

Daftar Pemilih adalah sebagai beikut:

a. Menyampaikan Bahan DPS kepada PPS untuk dilakukan pemutakhiran.

74

b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada PPS dalam melaksanakan

pemutakhiran data dan daftar pemilih.

c. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemutakhiran data dan

daftar pemilih di wilayah kerjanya.

d. Menyusun rekapitulasi daftar pemilih berdasarkan laporan PPS.

e. Mengendalikan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih

di wilayah kerjanya.

g. Membuat laporan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih dan

dikirimkan ke KPU Kota Salatiga.

Sedangkan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemutakhiran data

dan daftar pemilih adalah sebagai berikut:

1) Menyusun DPS, membagi pemilih untuk tiap TPS dengan ketentuan

paling banyak 600 orang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

tidak menggabungkan kelurahan, memudahkan pemilih, mertimbangan

aspek geografis, tenggat waktu pemungutan suara di TPS, jarak dan waktu

tempuh menuju TPS.

2) Mengangkat PPDP 1 orang tiap TPS untuk membantu pelaksanaan

pemutakhiran data dan daftar pemilih.

3) Memberikan bimbingan kepada PPDP tentang tata cara pemutakhiran data

dan daftar pemilih.

4) Melaksanakan sosialisasi bahan DPS kepada RT/RW untuk mendapatkan

tanggapan perbaikan.

75

5) Memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan perbaikan dari RT/RW.

6) Menyusun, menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan DPS untuk

mendapatkan tanggapan masyarakat.

7) Menyampaikan hardcopy dan softcopy DPS kepada KPU Kota Salatiga

melalui PPK.

8) Menyampaikan softcopy (CD) DPS kepada Parpol peserta Pemilu 2009.

9) Memperbaiki DPS dan penambahan daftar pemilih atas usulan

masyarakat/RT/RW ke dalam formulir DPTb.

10) Menerima tanggapan perbaikan, menyusun, menetapkan dan

mengumumkan DPT.

11) Menyampaikan hardcopy dan softcopy DPTb dan DPT kepada KPU kota

Salatiga melalui PPK.

12) Membuat laporan kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih dan

dikirim ke KPU Kota Salatiga melalui PPK dengan tembusan kepada PPK.

2) Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP)

Tugas Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam Pemutakhiran

Data dan Daftar Pemilih adalah sebagai berikut:

a. PPS dan PPDP mengadakan sosialisasi bahan DPS kepada pengurus

RT/RW.

b. PPDP berkoordinasi dengan pengurus RT/RW mengadakan pencocokan

dan penelitian (Coklit) bahan DPS untuk memastikan bahwa seluruh

warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar

pemilih.

76

c. PPDP meminta tanda tangan dan stempel Ketua RT/RW pada setiap

lembar/halaman bagian belakang bahan DPS sebagai tanda bukti sudah

dilakukan Coklit.

d. PPDP mencoret nama pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai

pemilih karena: meninggal dunia, telah berstatus sebagai TNI/POLRI,

pemilih yang belum berusia 17 Tahun dan belum kawin pada tanggal 8

Mei 2011 (lahir sebelum tanggal 8 Mei 1994), dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, pemilih yang telah pindah domisili, terdaftar lebih dari 1 kali di

tempat lain atau dalam wilayah yang sama.

e. Mendaftar warga yang telah memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar

dalam daftar pemilih, antara lain: anggota TNI/POLRI yang telah pensiun

berdasarkan SK pensiun yang sah, pemilih belum berusia 17 Tahun tetapi

sudah/pernah kawin, penduduk yang berdomisili kurang dari 6 bulan

sebelum DPS ditetapkan tetapi memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

atau dokumen kependudukan sah lainnya.

f. PPDP mengadakan penelitian dan perbaikan penulisan identitas pemilih

berdasarkan masukan pengurus RT/RW ataupun pemilih terhadap hal-hal

sebagai berikut: nama jelas/lengkap pemilih, alamat pemilih, tempat dan

tanggal lahir/umur, jenis kelamin, status perkawinan, pemilih baru yang

belum terdaftar, pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, data/informasi

lain yang belum jelas/lengkap seperti jenis cacat yang disandang.

77

g. PPDP berkoordinasi dengan RT/RW untuk menempelkan stiker tanda

bukti sudah didaftar sebagai pemilih pada setiap rumah warga yang telah

terdaftar dalam daftar pemilih.

h. Pemilih tambahan yang telah didaftar, diberikan tanda bukti telah terdaftar

sebagai pemilih tambahan menggunakan formulir model A3.3-

KWK.KPU.

i. PPDP membantu PPS dalam melaksanakan kegiatan entry data kedalam

DPS, DPTb dan DPT.

j. PPDP harus mencermati daftar pemilih sebelum ditetapkan sebagai DPS,

DPTb dan DPT.

k. PPDP menyampaikan laporan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih

kepada PPS.

4.2.2.2. Pencalonan

A. Perseorangan

Pengumuman untuk bakal calon Perseorangan tanggal 14-18 januari 2011 yang

memuat tentang syarat dukungan minimal bagi bakal Pasangan Calon

perseorangan dan penyerahan dokumen dukungan yang disusun dalam formulir

MODEL B1-KWK.KPU PERSEORANGAN.

Sampai batas akhir penyerahan dokumen dukungan calon Perseorangan tanggal

19 Januari 2011 tidak ada bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 (MODEL B1-

KWK.KPU PERSEORANGAN).

A. Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik

78

Sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 maka waktu untuk

pendaftaran bakal Pasangan Calon selama 7 hari yaitu: tanggal 11 Februari - 17

Februari 2011. Batas akhir pendaftaran (pukul 24.00 tanggal 17 Februari 2011)

KPU Kota Salatiga telah menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Salatiga dari Partai Politik/Gabungan Partai politik sebagai

berikut:

1) Hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 pukul 13.20 WIB. Bakal calon

Walikota Ir. Hj. DIAH SUNARSASI berpasangan dengan bakal calon

Wakil Walikota M. TEDDY SULISTIO, SE. Dengan Partai Pengusung

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai

Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya.

2) Hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 pukul 14.15 WIB. Bakal calon

Walikota YULIANTO, SE. MM berpasangan dengan bakal calon Wakil

Walikota H. MUH. HARIS, SS, MM. Dengan Partai Pengusung Partai

Keadilan Sejahtera, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Persatuan

Pembangunan, Partai Demokrat.

3) Hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 pukul 23.37 WIB. Bakal calon

Walikota H. BAMBANG SOETOPO, SE berpasangan dengan bakal calon

Wakil Walikota ROSA MARIA DELIMA SRI DARWANTI, SH, M.Si.

Dengan Partai Pengusung Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai

Peduli Rakyat Nasional.

79

4) Hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 pukul 23.45 WIB. Bakal calon

Walikota BAMBANG SUPRIYANTO, SH, MM berpasangan dengan

bakal calon Wakil Walikota Ir. Hj. ADRIANA SUSI YUDHAWATI,

M.Pd. Dengan Partai Pengusung Partai Hati Nurani Rakyat, Partai

Gerakan Indonesia Raya, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan

Bangsa.

4.2.2.3. Pengadaan dan Distribusi Logistik

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 67 huruf b dan huruf d tentang

Pemerintahan Daerah bahwa KPUD berkewajiban menetapkan standarisasi serta

kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan, memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang

inventaris milik KPUD berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal tersebut, KPU Kota Salatiga secara teknis mengatur bentuk

dan spesifikasi Surat Suara, Tinta, Kartu Pemilih, Formulir Penghitungan Suara

dan Formulir Rekapitulasi penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang dituangkan dalam Surat Keputusan

KPU Kota Salatiga No. 07/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010, yang dilaksanakan

dari tanggal 20 Januari hingga 7 Mei 2011.

Pengadaan surat suara dicetak berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)

di tambah dengan 2,5% dari jumlah DPT, hal ini sebagaimana tercantum dalam

PP No. 6 Tahun 2005 dan telah diubah terakhir PP 49 Tahun 2008 Tentang

80

Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah yaitu berjumlah 127.417 lembar Surat Suara.

Untuk memastikan bahwa Surat Suara sudah sesuai dengan bentuk dan

spesifikasinya, KPU Kota Salatiga melakukan pengecekan dan verifikasi kepada

rekanan (percetakan) PT. Jaya Mandiri di Semarang.

Selanjutnya sebelum dicetak sesuai kebutuhan, KPU Kota Salatiga meminta

kepada semua Pasangan Calon untuk mengecek kebenarannya baik Nomor, Foto

dan Nama. Setelah dicek diparaf oleh masing-masing Pasangan Calon.

Pelaksanaan distribusi logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

Tahun 2011 seperti Pemilu-Pemilu yang lalu langsung ke PPS dilaksanakan hanya

satu hari dan disaksikan masing-masing PPK. Hal ini karena wilayah Kota

Salatiga kecil dan transportasinya mudah dijangkau. Kegiatan ini dilaksanakan

pada Jum’at, 6 April 2011, dimulai pukul 08.00-13.00 WIB. Dalam pelaksanaan

distribusi logistik ke PPS, menggunakan jasa angkutan dua truk. Untuk

pengawalan keamanan kegiatan tersebut juga melibatkan tenaga pengamanan dari

Kepolisian Resort Kota Salatiga. Distribusi logistik ke TPS adalah tugas,

wewenang dan kewajiban PPS di masing-masing Kelurahan. Kegiatan distribusi

logistik ke TPS oleh PPS secara serentak dilaksanakan pada Sabtu, 7 Mei 2011

dengan pengawalan dari tenaga keamanan.

4.2.2.4 Kampanye

a) Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2008 Tentang

81

Penggunaan Fasilitas-Fasilitas Milik Atau Yang Dikuasai Pemerintah Daerah Dan

Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum

Di Kota Salatiga, diatur sebagai berikut:

1) Kawasan bebas, tidak boleh dipasang alat peraga meliputi:

Rumah atau tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan

kesehatan, gedung milik Pemerintah kecuali GPD dan Graha Korpri, komplek

Militer, lembaga pendidikan, kawasan sejauh 50 meter dihitung dari pagar

pembatas luar gedung milik Pemerintah dan komplek Militer, tempat milik

perseorangan atau badan swasta kecuali mendapatkan ijin tertulis dari pemilik

yang bersangkutan, Jln. Let. Jend. Sukowati, Jln. Jend. Sudirman, Jln.

Diponegoro, Jln. Pemuda, Lapangan Pancasila, Pembatas/pemisah jalan

(sepanjang Jln. Jend. Sudirman, sepanjang Jln. Pemuda, tiang listrik, rambu-

rambu lalu lintas, tiang telepon, pohon-pohon pelindung.

2) Kawasan selektif meliputi:

Jln. Fatmawati sampai dengan tugu batas kota (Blotongan), Jln. Jend. Ahmad

Yani, Jln. Wahid Hasyim, Jln. Brigjend. Sudiarto, Jln. Tentara Pelajar, Jln. LMU

Adi Sucipto, Jln. Stadion, Jln. Imam Bonjol, Jln. Kartini, Jln. Osa Maliki, Jln.

Hasanudin, Jln. Veteran, Jln. Sukarno Hatta, Jln. Wolter Monginsidi, Jln. Prof. Dr.

Moh. Yamin, Jln. Taman Pahlawan, Jln. Dr. Muwardi, Jln. Patimura, Jln.

Kesambi, Jln. Semeru, Jln. Pemotongan, Jln. Argoboga dari perpotongan dengan

Jln. Sukarno Hatta sampai dengan depan Kec. Argomulyo, Jln. Buksuling, Jln.

Kalitaman.

3) Kawasan khusus meliputi:

82

Sekretariat Partai Politik dan Posko tim kampanye.

b) Tempat-tempat kampanye:

1. Tempat kampanye terbuka:

Kecamatan Argomulyo (Lapangan Noborejo Brajan), Kecamatan Tingkir

(Lapangan Klumpit), Kecamatan Sidorejo (Lapangan Brajan, Lapangan Kauman

Kidul), Kecamatan Sidomukti (Lapangan Candran).

2. Tempat kampanye terbuka:

Gedung Pertemuan Daerah (GPD) dengan syarat; mengajukan permohonan ke

Dishubpar Kota Salatiga, membayar sewa gedung yang telah ditetapkan dan

gedung-gedung pertemuan milik swasta, sesuai ketentuan/syarat-syarat yang

ditentukan oleh pihak pengelola gedung.

3. Mekanisme pemberitahuan rencana kegiatan kampanye yang harus

disampaikan ke Polres Kota Salatiga dengan tembusan, KPU Kota Salatiga.

Panwas Kota Salatiga, Desk Pilkada.

4. Ketentuan-ketentuan tentang kampanye menurut bentuknya disepakati

sebagai berikut:

a. Kampanye terbuka boleh dilakukan di seluruh wilayah Salatiga.

b. Pada hari itu adalah hari kampanye milik salah satu Pasangan Calon.

c. Kampanye tertutup dapat dilakukan oleh Pasangan Calon, apabila tidak

memenuhi tiga unsur kampanye secara kumulatif yaitu: Dilakukan oleh

pasangan dan atau tim kampanye, meyakinkan para pemilih dalam rangka

memperoleh dukungan sebesar-sebesarnya dalam bentuk penawaran visi,

83

misi dan program secara tertulis dan atau lisan, serta alat peraga atau

atribut Pasangan Calon.

d. Debat kandidat, tempatnya ditentukan kemudian.

e. Mengirim daftar kampanye Pasangan Calon.

f. Mentaati seluruh Peraturan Perundangan dan regulasi yang ditetapkan oleh

KPU Kota Salatiga.

c) Realisasi kegiatan kampanye.

1) Kirab simpatik Pasangan Calon:

Pelaksanaan kirab dilaksanakan tanggal 16 April 2011 dimulai pukul 09.00

WIB, Start dimulai halaman KPU Jln. Argosari Salatiga, diikuti oleh seluruh

pasangan calon.

Tata tertib pelaksanaan kirab simpatik Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Salatiga Tahun 2011. Pelaksanaan kirab simpatik diatur sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kirab simpatik Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Salatiga Tahun 2011 dilaksanakan hari Sabtu tanggal 16 April

2011 pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

b. Setiap Pasangan Calon hanya dibenarkan mengirim paling banyak 10

(sepuluh) kendaraan roda empat, salah satunya adalah kendaraan bak

terbuka untuk mengirab Pasangan Calon dan tidak dibenarkan

menggunakan truk bak terbuka.

c. Setiap kendaraan roda empat hanya diisi maksimal sesuai dengan kursi

yang ada.

84

d. Setiap Pasangan Calon diijinkan membawa atribut dan perlengkapan

lainnya dalam rangka sosialisasi Pasangan Calon.

e. Setiap Pasangan Calon wajib mengendalikan massanya dalam rangka

kirab simpatik.

Larangan kirab simpatik:

a. Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dilarang

mengerahkan massa melebihi kapasitas kendaraan peserta kirab.

b. Setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dilarang mengikut

sertakan kendaraan roda dua.

c. Setiap Pasangan Calon dan atau peserta kirab dilarang menggunakan yel-

yel yang mendiskriminasi Pasangan Calon lain.

d. Setiap Pasangan Calon wajib mengendalikan massanya dalam tertib

berlalulintas dan tidak menggangu ketertiban umum.

Route peserta kirab:

a. Route kirab simpatik Pasangan Calon dimulai di halaman kantor KPU

Kota Salatiga.

b. Dari halaman kantor KPU Kota Salatiga belok kanan Jln. Argosari, belok

kiri Jln. Lingkar Selatan, belok kanan Jln. Sukarno Hatta, lampu merah

terminal belok kanan, Jln. Tingkir-Suruh, belok kiri Jalan ke Kalibening,

Jln. Tritis Sari, belok kiri Jln. Mardi Tomo, Jln. Nanggulan, belok kanan

Jln. Muwardi, belok kiri Jln. Pahlawan, belok kanan menuju Jln. Pemuda,

bundaran Patung Sudirman, belok kanan Jln. Diponegoro, terus belok kiri

Jln. Kalimangkak, belok kanan Jln. Imam Bonjol, belok kiri Jln. Banyu

85

Putih, Jln. Cabean, belok kanan Jln. Merak, terus Jln. Nakula Sadewa,

perempatan Grogol belok kiri Jln. Arjuna, belok kiri Jln. Hasanudin, terus

Jln. A. Yani, belok kiri Jln. Merbabu, lampu merah belok kiri Jln.

Sukowati, finish di halaman Mapolres/halaman Pemkot Salatiga.

2) Penyampaian visi, misi dan program Pasangan Calon dalam Rapat

Paripurna DPRD Kota Salatiga.

a. Pelaksanaan, 21 April 2011.

b. Tempat, Ruang Sidang DPRD Kota Salatiga.

c. Pimpinan Sidang, Ketua Sementara DPRD Kota Salatiga H Suniprat

beserta Wakil Pimpinan DPRD Kota Salatiga.

d. Undangan, Seluruh anggota DPRD Kota Salatiga, FORKOMPIMDA

Kota Salatiga, KPU Kota Salatiga, Panwaslu Kota Salatiga, Tim

Kampanye Pasangan Calon, Desk Pilkada.

e. Susunan Acara,

1) Pidato pembukaan Rapat Paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kota

Salatiga.

2) Pimpinan mempersilahkan Pasangan Calon menyampaikan visi,

misi dan program kerjanya satu demi satu menurut nomor urut

Pasangan Calon.

3) Pimpinan sidang menutup secara resmi Rapat Paripurna.

3) Debat kandidat/Pasangan Calon:

a. Waktu pelaksanaan, 26 April 2011, jam 09.00 s/d 12.00 WIB.

b. Tempat, Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga.

86

c. Penyelenggara, KPU Kota Salatiga bekerjasama dengan TA TV

Surakarta.

d. Pelaksanaan,

1. Moderator, DR. Sri Hastjarjo (TA TV Surakarta)

2. Presenter, Stefanus Hastanto (TA TV Surakarta)

3. Panelis, Muh. Yulianto, S.Sos. (Undip Politik dan

Kemasyarakatan), Warsito SU (Undip Birokrasi dan

Pemerintahan), DR. Hari Sunarto UKSW (Pembangunan dan

Kesejahteraan).

4) Peraturan/ketentuan.

Pelaksanaan debat dilaksanakan selama 2 (dua) jam yang rencananya akan

dibiarkan secara live, namun dengan adanya kerusakan server, maka kegiatan

debat kandidat dilaksanakan siaran tunda.

4.2.2.5. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

Pemungutan suara dilakukan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011. Sebelum

melaksanakan pemungutan suara, Ketua KPPS terlebih dahulu memandu sumpah

anggota KPPS. Kemudian KPPS melakukan kegiatan: pembukaan kotak suara,

pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan

peralatan, penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Kegiatan KPPS tersebut dihadiri saksi dari Pasangan Calon, Panwas, Pemantau

Pemilihan dan warga masyarakat serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani

oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 anggota KPPS. Setelah itu, KPPS

memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Dalam

87

memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip

urutan kehadiran. Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak,

pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS, kemudian

KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. Apabila terdapat

kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara

pengganti hanya satu kali. Kemudian pemilih yang telah memberikan suara di

TPS diberi tanda khusus oleh KPPS yaitu berupa tinta.

Pemungutan suara di 376 TPS berjalan dengan lancar tanpa ada masalah yang

berarti. Kekurangan alat tulis dan formulir penghitungan suara dapat segera

ditindaklanjuti tanpa mengganggu jalannya pemungutan suara dan penghitungan

suara di TPS.

KPU Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya bersama dengan Desk Pilkada

Provinsi Jawa Tengah, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muspida dan KPU Provinsi

Jawa Tengah ikut memantau jalannya pemungutan suara di TPS-TPS untuk

memastikan tidak adanya permasalahan sampai dengan berakhirnya waktu

pemungutan suara yaitu pukul 13.00 WIB.

Pelaksanaan Pemungutan Suara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) juga

berjalan dengan lancar. Seluruh pemilih yang terdaftar di SDPT menggunakan

hak pilihnya dengan tertib.

Selain melayani pemilih yang terdaftar di SDPT, petugas KPPS yang lokasi

TPS nya berada dekat dengan Rumah Sakit, mendatangi dan melayani pemilih

yang berada di Rumah Sakit, dengan ketentuan: pemilih membawa/memiliki kartu

pemilih dan surat pemberitahuan/ undangan (C6-KWK.KPU), apabila surat suara

88

di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat

dilayani oleh TPS terdekat lainnya yang masih tersedia surat suara, KPPS

mendahulukan pemilih yang tercantum di SDPT, Anggota KPPS kedua mencatat

nama pemilih, nomor kartu pemilih dan asal TPS dalam formulir Model C8-

KWK.KPU.

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS pada hari yang sama yaitu

hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 setelah pemungutan suara berakhir pukul 13.00

waktu setempat. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung: jumlah

pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk

TPS, jumlah pemilih dari TPS lain, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah

surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS dan dihadiri oleh saksi dari

masing-masing Pasangan Calon, Panwas, Pemantau Pemilihan dan warga

masyarakat. Saksi dari masing-masing Pasangan Calon harus membawa surat

mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua

KPPS sehari sebelum hari pelaksanaan pemilihan. Penghitungan suara dilakukan

dengan cara yang memungkinkan saksi dari Pasangan Calon, Pengawas

Pemilihan, Pemantau Pemilihan dan warga masyarakat yang hadir dapat

menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Segera setelah selesai

dilaksanakannya penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan

sekurang-kurangnya 2 orang anggota KPPS serta ditandatangani oleh saksi dari

masing-masing Pasangan Calon yang hadir. KPPS menyerahkan berita acara,

sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi

89

pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK segera setelah selesai

penghitungan suara hari itu juga.

4.2.2.6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

A. Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Salatiga tingkat Kecamatan dilaksanakan dalam rapat pleno PPK

dan dihadiri saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga,

Panwaslu Kecamatan, MUSPIKA dan Ketua KPPS.

PPK Kecamatan Argomulyo, PPK Kecamatan Tingkir dan PPK Kecamatan

Sidorejo melaksanakan kegiatan rekapitulasi tingkat Kecamatan pada hari yang

sama yaitu hari Senin tanggal 9 Mei 2011. Sedangkan PPK Kecamatan Sidomukti

melaksanakan kegiatan rekapitulasi pada hari berikutnya yaitu hari Selasa tanggal

10 Mei 2011. Rekapitulasi tingkat Kecamatan di 4 (empat) Kecamatan berjalan

dengan lancar, aman dan tertib. Setelah rekapitulasi selesai, setelah ditandatangani

oleh saksi yang hadir dan ketua serta PPK, selanjutnya PPK menyerahkan berita

acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Salatiga dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara kepada: Saksi yang hadir, Panwaslu Kecamatan yang hadir, KPU

Kota Salatiga.

B. Rekapitulasi Tingkat KPU Kota Salatiga.

Rapat pleno terbuka KPU Kota Salatiga tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan

Suara di tingkat Kota Salatiga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yaitu pada

tanggal 14 Mei 2011 di Hall 2 Pemkot Salatiga. Dihadiri oleh Muspida Plus,

90

Kepala Dinas se Kota Salatiga, Ketua dan anggota PPK se Kota Salatiga, Ketua

PPS se Kota Salatiga, DESK Pilkada, Panwas kota Salatiga, media pers dan saksi

dari 3 (tiga) Pasangan calon yaitu Tulus Supriyanto, SE dari Pasangan Calon

nomor urut 2 (dua) yaitu Ir. Hj. Diah Sunarsasi dan M. Teddy Sulistio, SE, Agus

Pramono, SH dari pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) yaitu Yulianto, SE, MM

dan H. Muh. Haris, SS, M.Si, dan Sigit Pranoto dari Pasangan Calon nomor urut 4

(empat) yaitu H. Bambang Soetopo, SE dan Rosa Darmawanti, SH, M.Si.

Rapat pleno terbuka dibuka oleh Ketua KPU Kota Salatiga dengan

membacakan sambutan yang berisi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

membantu terselenggaranya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

dengan aman dan lancar.

Selanjutnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipandu oleh anggota KPU

Kota Salatiga divisi Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dan Teknis

Penyelenggaraan Pemilu.

Pelaksanaan penghitungan perolehan suara dilakukan dengan urutan kegiatan

sebagai berikut:

1. KPU Kota Salatiga membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan

jelas Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitunagn perolehan

suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia

Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 KWK) dan dicatat dalam sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota

dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-1

KWK).

91

2. KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas, rincian

perolehan suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran

Model DA-1 KWK) dan dicatat dalam Rincian Perolehan Suara Sah

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan surat suara

tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 KWK).

3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan

secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tiap-tiap PPK

secara berurutan sampai selesai.

Selanjutnya, sekretaris KPU Kota Salatiga menyerahkan kunci gembok kepada

Ketua PPK untuk kemudian masing-masing Ketua PPK membuka kotak suara

yang masih tersegel dan mengeluarkan sampul coklat yang berisi Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk masing-masing Kecamatan. Kemudian

diserahkan kepada KPU Kota Salatiga. Selanjutnya pembacaan rekapitulasi

dimulai dari pembacaan catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 per

Kecamatan kemudian dilanjutkan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan

suara yang dimulai dari Kecamatan Argomulyo diikuti Kecamatan Sidomukti,

Kecamatan Sidorejo, dan terakhir Kecamatan Tingkir.

Setelah selesai pembacaan rekapitulasi, Ketua KPU Kota Salatiga membacakan

Berita Acara yang selanjutnya ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kota

Salatiga dan saksi yang hadir.

92

Sesaat sebelum penandatanganan oleh saksi, saksi dari pasangan nomor urut 2

(dua) yaitu Ir. Hj. Diah Sunarsasi dan M. Teddy Sulistio, SE, yang diwakili oleh

Bapak Tulus menyampaikan masukan-masukan demi perbaikan Pemilukada

kedepan yang intinya berisi perbaikan DPT untuk Pemilu selanjutnya, dan

penindaklanjutan laporan Politik Uang kepada Panwaslu Kota Salatiga supaya

ditindaklanjuti secara maksimal, karena KPU Kota Salatiga menilai ketika

penyampaian masukan-masukan tersebut, kondisi tetap kondusif, maka saksi

tersebut dipersilahkan melanjutkan penyampaian masukan sampai selesai, baru

kemudian menandatangani Berita Acara dan seluruh lampiran.

Setelah ditandatangani, salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan

suara tingkat Kota Salatiga diserahkan kepada saksi Pasangan Calon yang hadir

dan Panwaskada.

Rapat pleno terbuka KPU Kota Salatiga tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di tingkat Kota Salatiga berlangsung dengan lancar, aman

dan sukses serta tidak ada keberatan dari semua saksi yang hadir. Rekapitulasi

Hasil Perolehan Suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No

Suara Sah Pasangan

Calon Walikota dan

Wakil Walikota

Kecamatan Jumlah

Akhir Argomulyo Tingkir Sidomukti Sidorejo

1. H. Bambang

Supriyanto, SH, MM

dan Ir. Hj. Adriana

Susi Yudhawati, M.Pd.

1.304 962 1.391 1.923 5.580

2. Ir. Hj. Diah Sunarsasi

dan M. Teddy Sulistio,

SE

9.146 9.525 8.660 9.754 37.085

3. Yulianto, SE, MM dan

H. Muh. Haris, SS,

M.Si

11.226 10.271 8.812 12.087 42.396

4. H. Bambang Soetopo,

SE dan Rosa

Darmawanti, SH, M.Si

2.679 3.181 3.316 4.141 13.317

93

Jumlah Seluruh Suara Sah

Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota

24.355 23.939 22.179 27.905 98.378

Sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebagai berikut:

Kecamatan

Argomulyo

Kecamatan

Tingkir

Kecamatan

Sidomukti

Kecamatan

Sidorejo

Jumlah

Akhir

Suara tidak Sah 869 930 847 979 3.625

Suara Sah dan Tidak

Sah

25.224 24.869 23.026 28.884 102.003

Sumber: KPU Kota Salatiga

4.2.3. Tahapan Penyelesaian

4.2.3.1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

A. Pengajuan.

Pengajuan keberatan atas Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 diajukan oleh Pasangan Calon Ir. H.

Diah Sunarsasi-M. Teddy Sulistio, SE (DIHATI). Pengajuan keberatan diajukan 3

(tiga) hari kerja sejak ditetapkan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara

Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

B. Materi Keberatan.

Keberatan Pasangan Calon DIHATI yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi

secara garis besar disampaikan sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dengan Keputusan

Kota Salatiga nomor: 396/KPU Kota Salatiga-012.329537/V/2011

Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota

94

dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 di tingkat Kota tanggal 14 Mei

2011.

2. Keberatan tersebut disebabkan ada kesalahan yang disengaja oleh dan atau

dikarenakan kekhilafan Termohon.

3. Hasil Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu

proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Penyelenggaraan Pemilu

yang Luber, Jurdil oleh karena suara yang diperoleh oleh Pemenang yang

ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan

kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya

pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara

masif, sistematis dan terstruktur diseluruh Kota Salatiga Tahun 2011 yang

secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan

suara akhir khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.

4. Termohon secara sepihak telah menghilangkan Lampiran Model DB-2

KWK.KPU yang telah dibuat saksi Pemohon, dengan memberikan salinan

keberatan yang menyatakan keberatan “NIHIL”.

5. Pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon pada Tahap

Pencalonan (Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon untuk menjadi

Pasangan Calon).

6. Pelanggaran dan atau pembiaran yang dilakukan Termohon terkait dengan

Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada Kota Salatiga yang dilakukan

secara terstruktur, sistematis dan masif.

95

7. Pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan melakukan Pembiaran

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak terkait.

8. Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang

dilakukan Pasangan Calon nomor urut 3 (Yulianto, SE, MM dan H. Muh.

Haris, SS, M.Si) pada saat proses pemungutan suara dalam Pemilukada

Kota Salatiga.

9. Pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif pada

tahapan penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Salatiga Tahun 2011.

10. Pelanggaran yang dilakukan pihak terkait yang dilakukan sistematis,

terstruktur dan masif.

11. Pemohon telah mengajukan upaya keberatan di setiap jenjang tahapan

Pemilukada, akan tetapi faktanya adalah telah terjadi upaya pembiaran

yang dilakukan oleh Termohon.

12. Pemohon telah mengajukan upaya keberatan di setiap jenjang tahapan

Pemilukada, akan tetapi faktanya adalah telah terjadi upaya pembiaran

yang dilakukan oleh Panwaslukada Kota Salatiga.

C. Proses Persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim dengan 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Ketua

Sidang M. Mahfud MD dan Pemohon dengan Kuasa Hukum Arteria Dahlan ST.

SH, Termohon dengan Kuasa Hukum Abkhan SH, Dr. Umar Makruf SH.MKn,

Pihak terkait dikuasakan kepada Pengacara Jakarta. Dalam persidangan masing-

masing Kuasa Hukum telah menyampaikan bukti-bukti yang mereka miliki,

selanjutnya Hakim yang akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Jangka

96

waktu sidang terhadap PHPU adalah maksimal 14 hari kerja sejak permohonan

keberatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota KPU Kota Salatiga beserta Sekretaris KPU Kota Salatiga telah

berperan di bidang masing-masing sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Sidang Putusan Hakim dibacakan dalam Sidang Pleno lengkap yang dihadiri oleh

9 (sembilan) Hakim Konstitusi dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi M.

Mahfud MD.

D. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Dalam Konklusinya Hakim menilai sebagai berikut:

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas

Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili

dan memutus permohonon a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal

standing) untuk mengajukan permohonan a quo, Permohonan diajukan masih

dalam tenggang waktu yang ditentukan, Eksepsi Termohon tidak beralasan

hukum, Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan mengingat UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 98, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 4316), UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah

terakhir kali dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU

97

No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

No. 4844).

2. Dalam Amar Putusannya sebagai berikut.

Menyatakan: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan

Hakim Konstitusi yaitu M. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota,

Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi,

Hamdan Zulfa, Harjono, M. Akil Mochtar dan Muhammad Alim masing-masing

sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal tujuh Bulan Juni Tahun dua ribu sebelas

yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim

Konstitusi pada hari Senin tanggal tiga belas Bulan Juni Tahun dua ribu sebelas

yaitu:

M. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria

Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zulfa, Harjono, M.

Akil Mochtar dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota dengan

didampingi oleh Fadzlun budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Pemohon/kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

4.2.3.2. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum

98

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Pasal

28:

Ayat (2): Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota

dan Wakil Walikota, Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lama 1 (satu) hari diputuskan

dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan Pasangan Calon

terpilih.

Ayat (3): Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat

(2) disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota setelah dalam jangka waktu 3

(tiga) hari.

Ayat (4): Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh Pasangan

Calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, Kabupaten/Kota menyampaikan

pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten/Kota berkenaan adanya keberatan

tersebut.

Ayat (5): Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Putusan Mahkamah

Konstitusi dengan ketentuan:

a. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan Pemohon ditolak,

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan penetapan Pasangan Calon terpilih

paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan.

99

b. Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan Pemohon diterima

sebagian atau seluruhnya:

1. Apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU

Kabupaten/Kota melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan

kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan Ayat (5) huruf

a.

2. Apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten/Kota

melaksanakan: Putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu

yang ditentukan, melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada

Mahkamah Konstitusi, melaksanakan putusan akhir Mahkamah

Konstitusi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf a.

Setelah pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011, terdapat salah satu

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga yang mengajukan

permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi yaitu Pasangan Calon Ir. Hj.

DIAH SUNARSASI dan M. TEDDY SULISTIO, SE. Sehingga KPU Kota

Salatiga menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Keputusan KPU Kota Salatiga No. 034/Kpts/KPU-Kota_SLG-

012.329537/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil

Walikota Salatiga Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan KPU Kota

Salatiga serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan

Pelantikan juncto Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No. 16 Tahun 2011,

100

bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara

lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai Pasangan

Calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh

persen) dari jumlah suara sah, Pasangan Calon yang perolehan suaranya terbesar

ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dengan Keputusan KPU Kota Salatiga.

Setelah keputusan dari Mahkamah Konstitusi keluar dengan amar putusan,

menyatakan menolak permohonan Pemohon (Pasangan Calon Ir. Hj. DIAH

SUNARSASI dan M. TEDDY SULISTIO, SE) untuk seluruhnya, selanjutnya

KPU kota Salatiga menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 dengan Keputusan KPU No.

140/Kpts/KPU-SLG-02.329537/2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

Ditetapkan Walikota Kota Salatiga YULIANTO, SE, MM dan Wakil Walikota

Kota Salatiga H. MUH. HARIS, SS, M.Si. untuk periode 2011-2016.

4.2.4. Pengawasan Pemilukada Oleh Panwaslu

Pengawasan Tahapan Pemilukada.

A. Pendaftaran Pemilih dan Penetapan DPT.

Catatan penting untuk mendapat perhatian dalam tahapan pendaftaran pemilih ini

adalah:

1. Peran Pemkot dalam hal penyediaan data pemilih yang baik dan valid

dengan penerapan sistem administrasi kependudukan.

101

2. Penting perhatian KPU dan jajarannya terhadap perekrutan tenaga PPDP

sebagai pertimbangan PPDP dapat memakai Ketua RT/RW karena

merekalah yang mengetahui kondisi kependudukan di wilayahnya masing-

masing.

3. Pentingnya penyediaan perangkat pengolah data pemilih yang memadai.

Perkembangan teknologi saat ini sangat membantu dalam menghasilkan

data pemilih yang valid.

4. Pentingnya komitmen tenaga PPDP dan penyelenggara Pemilu lainnya.

B. Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Fungsi Pengawas dalam pelaksanaan pengawasan pendaftaran calon adalah

untuk saling melengkapi proses pengecekan persyaratan pencalonan maupun

syarat administrasi calon.

C. Kampanye.

Pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye panitia pengawas Pemilu sering

dihadapkan pada persoalan:

1. Regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye, baik yang

menyangkut obyek dan waktu peserta Pemilu serta definisi yang

menyangkut pelanggaran kampanye bila dikaitkan dengan pengertian oleh

masyarakat. Hal ini menyangkut ketentuan: kapan bakal calon mulai bisa

dikenai sanksi pelanggaran kampanye, pemahaman definisi pelanggaran

Pemilu.

2. Kepentingan sosialisasi diri bakal calon dan aturan pemasangan alat

peraga diantaranya:

102

a. Terbatasnya masa waktu untuk melaksanakan kampanye menjadi

problem ketika dikaitkan dengan hasrat calon untuk mengenalkan diri

kepada masyarakat dalam konteks pemasangan alat peraga untuk

kampanye.

b. Penjadwalan kampanye dan penataan ketentuan jenis kampanye.

Penjadwalan pelaksanaan kampanye.

3. Penegakan hukum. Hal ini menyangkut beberapa hal diantaranya:

keberanian instansi terkait dalam menegakkan Perda, konsistensi KPU

dalam menerima laporan administratif.

D. Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan titik krusial akhir pada setiap

tahapan Pemilu termasuk Pemilukada. Hal ini wajar terjadi mengingat pertama

setiap pelaksanaan Pemilukada polarisasi kepentingan semakin jelas dan mengena

hampir setiap individu di masyarakat yang tentu akan berpengaruh terhadap

indepedensi apabila individu tersebut sekaligus menjadi petugas di TPS. Dalam

kondisi demikian peran pengawasan masyarakat dan saksi Paslon yang bertugas di

TPS menjadi taruhan.

Dari keseluruhan pengawasan pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011

oleh panitia pengawas Pemilu dapat dirumuskan saran dari usulan secara umum:

1. Dalam penyusunan DPT agar betul-betul diperhatikan sehingga persoalan

yang muncul seperti dalam Pemilukada Tahun 2011 mendatang tidak

terulang lagi.

103

2. Kebijakan birokrasi agar memperhatikan urgensi permasalahan sehingga

tidak kaku dan aplikabel.

3. Anggaran diusahakan dapat dipenuhi sesuai kebutuhan mengingat

Pemilukada merupakan hajat seluruh rakyat Kota Salatiga.

4. Penindakan terhadap pelanggaran Pemilu agar dapat menimbulkan efek

jera tidak hanya sekedar formalitas saja.

5. Dalam proses penghitungan suara di TPS betul-betul disiapkan personil

yang handal, profesional dan bertanggung jawab, karena proses itu

merupakan titik krusial dari permasalahan-permasalahan yang muncul.

6. Regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pemilukada diupayakan sedapat

mungkin tidak saling bertentangan antara regulasi yang satu dengan yang

lainnya sehingga seluruh proses dapat dilaksanakan berdasarkan landasan

hukum yang pasti dan akuntabel.

4.3. Akuntabilitas Publik kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Salatiga Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kota Salatiga Tahun 2011

4.3.1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and

legality)

Dalam evaluasi kinerja KPU Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Pilkada

Kota Salatiga Tahun 2011 diukur dari dimensi Akuntabilitas Hukum dan

Kejujuran (accountability for probity and legality), menggunakan instrumen

sebagai berikut:

104

Dimensi Kinerja Indikator Kinerja Faktor Penentu

Akuntabilitas Hukum

dan Kejujuran

(accountability for

probity and legality)

Indepedensi Lembaga

KPU Kota Salatiga.

Netral dari partai politik.

Netral dari Pemerintah daerah.

Pelaksanaan sesuai dengan UU No. 22 Tahun

2007

Keterbukaan KPU

Kota Salatiga dalam

menerima pengaduan

publik.

Akses yang mudah saat masyarakat belum

terdaftar di DPT.

Kesigapan KPU Kota Salatiga dalam

menindaklanjuti laporan masyarakat terkait

DPT.

Kemudahan publik memberikan saran kepada

KPU Kota Salatiga.

Transparansi

informasi kepada

publik.

Melakukan sosialisasi Pilkada ke semua lapisan

masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih.

Kemudahan masyarakat mengakses hasil

pelaksanaan Pilkada.

Keterbukaaan informasi terhadap media massa.

Tabel 1.10

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality)

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for

probity and legality) dari hasil studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan

Pilkada Salatiga Tahun 2011 dan mengkaji Risalah Dinamika Persidangan

berkaitan dengan gugatan PHPU serta dikuatkan dari hasil wawancara dengan

Ketua KPU, Sekretaris KPU dan Anggota KPU Kota Salatiga dan narasumber

dari Partai Pengusung Paslon Partai PDI Perjuangan, yang dilihat dari indikator;

1. Indepedensi Lembaga Komisi Pemilihan Umum.

a) Netral dari Parpol.

Sebagai lembaga independen KPU Kota Salatiga dituntut untuk netral dari

Partai politik Pengusung peserta Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011. Netralitas itu

penting untuk menjaga citra KPU Kota Salatiga yang independen, mandiri dan

profesional. Hal tersebut tentu didukung oleh tindakan Partai politik yang tidak

hanya mengejar kemenangan semata tetapi harus disertai semangat untuk

meningkatkan kualitas demokrasi sehingga hasil Pilkada bukanlah merupakan

105

sebuah konspirasi antara penyelenggara dan peserta. Dalam penyelenggaraan

Pilkada Tahun 2011 penyusunan dan penetapan regulasi serta pembentukan badan

penyelenggara, tidak ada campur tangan Partai politik peserta Pilkada.

(Wawancara tanggal 23 Mei 2012) pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga

tersebut diperkuat oleh salah satu Partai politik pengusung peserta Pilkada yaitu

PDI Perjuangan melalui Sekretaris DPC, bahwa pihak PDI Perjuangan Kota

Salatiga tidak pernah memberikan pengaruh dalam penyusunan regulasi yang

mengatur maupun pembentukan badan penyelenggara pelaksanaan Pilkada Kota

Salatiga agar menguntungkan PDI Perjuangan karena itu semua wilayah kerja

KPU Kota Salatiga. (Wawancara tanggal 24 Mei 2012)

b) Netral dari Pemerintah Daerah.

Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai pihak

yang mendukung penyelenggaraannya. Bentuk dukungan tersebut salah satunya

adalah merancang anggaran pelaksanaan Pilkada. Diluar itu Pemerintah Daerah

tidak diperkenankan untuk bertindak yang mengarah ke penyalahgunaan

kekuasaan, seperti mengatur KPU Kota Salatiga untuk memihak Pasangan Calon

tertentu dan atau menjanjikan imbal balik politik. Hal seperti ini tidak

diperbolehkan karena sangat mencederai kualitas demokrasi dan kualitas

kepemimpinan yang terpilih melalui Pilkada. Pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga

Tahun 2011 didukung penuh oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam bentuk berupa

anggaran pendanaan untuk penyelenggaraan Pilkada yang sangat memadai. Dalam

penyususnan dan penetapan regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada

Pemerintah Kota Salatiga hanya berpartisipasi dalam konsultasi bersama KPU

106

Kota Salatiga dan tidak mengatur KPU Kota Salatiga untuk memihak salah satu

Pasangan Calon. Pernyataan Kakankesbangpol tersebut dibenarkan oleh Ketua

KPU Kota Salatiga bahwa pihak KPU Kota Salatiga sebagai lembaga yang

independen tidak punya kontrak politik dengan Pemerintah Kota Salatiga dalam

penyelenggaraan Pilkada Kota salatiga Tahun 2011 sehingga menguntungkan

Pasangan Calon tertentu maupun KPU Kota Salatiga. (Wawancara tanggal 23 Mei

2012)

c) Pelaksanaan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007

Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 oleh KPU Kota Salatiga

didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum. Oleh karena itu semua kegiatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan

Pilkada dilakukan berdasar dan mengacu pada UU tersebut. (Wawancara tanggal

23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut diperkuat oleh arsip

dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011, yang

menunjukkan bahwa semua kegiatan di setiap tahapan Pilkada mempunyai dasar

hukum yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

2. Keterbukaan KPU Kota Salatiga dalam menerima pengaduan publik.

a) Akses yang mudah saat masyarakat belum terdaftar di DPT.

Masyarakat sebagai aktor utama yang menentukan terpilihnya calon pemimpin

mempunyai peran yang besar dalam Penyelenggaraan Pilkada, syarat utama yang

harus dipenuhi untuk dapat masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada

adalah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga masyarakat dapat

menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin, tindakan aktif KPU

107

Kota Salatiga dalam membuka akses yang mudah bagi masyarakat yang belum

tercatat dalam DPS yang selanjutnya akan dijadikan DPT harus dilakukan supaya

masyarakat sebagai WNI yang mempunyai hak pilih dan telah memenuhi

persyaratan dapat berpartisipasi dalam Pemilu. Pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga

Tahun 2011 warga masyarakat Kota Salatiga yang tidak tercatat dalam DPT tidak

dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. (Wawancara tanggal 23 Mei

2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut ditambahkan oleh Divisi

Pemutakhiran Data Pemilih dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu bahwa warga

masyarakat yang belum tercatat dalam DPT harus melapor ke PPS menyerahkan

fotocopy KTP dan selanjutnya akan dilakukan penelitian oleh KPU Kota Salatiga.

Peraturan Birokrasi semacam itu belum tentu dapat dimengerti oleh masyarakat di

setiap elemen karena tingkat SDM yang berbeda. Sementara Ketua Panwaslu

Kota Salatiga menambahkan bahwa untuk Pemilu ke depan supaya dalam

penyusunan DPT agar diperhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya dapat

meminimalisir tingkat kesalahan DPT. Sebenarnya orang yang tidak terdaftar dan

punya KTP dan atau Kartu Keluarga yang sah dan ditempat yang sama dan bukan

ditempat yang lain itu harus diterima sesuai dengan surat edaran KPU dan Putusan

Mahkamah Konstitusi, pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam risalah

sidang Gugatan PHPU Perkara No. 55/PHPU.D-IX/2011. Jadi KPU Kota Salatiga

dituntut untuk memudahkan akses masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT.

b) Kesigapan KPU Kota Salatiga dalam menindaklanjuti laporan

masyarakat terkait DPT.

108

Tindakan aktif KPU Kota Salatiga dalam penyusunan DPT melalui personil

lapangan sangat diperlukan untuk meminimalisir tingkat kesalahan penyusunan

DPT, karena mengingat tingkat SDM masyarakat yang berbeda dan tidak semua

masyarakat mengetahui mekanisme apabila masyarakat tidak terdaftar dalam

DPT. Seharusnya KPU Kota Salatiga dalam menindaklanjuti masyarakat yang

belum terdaftar dalam DPT lebih aktif dengan menerjunkan personil lapangan

yang handal untuk mendata masyarakat yang belum terdaftar karena pengetahuan

masyarakat akan aturan KPU Kota Salatiga mengenai mekanisme pendaftaran

DPT belum tentu dimengerti oleh semua lapisan masyarakat. (Wawancara tanggal

24 Mei 2012) Pernyataan dari Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga juga

diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Kota Salatiga bahwa dalam hal pendataan

penduduk potensial pemilih agar disiapkan personil yang handal supaya DPT

lebih akurat. Jadi memang KPU Kota Salatiga dituntut lebih sigap dan lebih aktif

dalam menindaklanjuti masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, karena hal

tersebut merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan Pilkada.

c) Kemudahan publik memberikan saran kepada KPU Kota Salatiga.

Partisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga oleh masyarakat tidak

hanya melalui bilik suara, diharapkan supaya pelaksanaan Pilkada ke depan yang

semakin sempurna dapat terwujud dengan masyarakat memberikan masukan

untuk KPU Kota Salatiga dalam penyelenggaraan Pemilu kedepan. KPU Kota

Salatiga sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat demi terciptanya

Pilkada yang berkualitas masyarakat dapat langsung mengunjungi KPU Kota

Salatiga maupun melalui Blog yang telah tersedia dan dapat diakses oleh semua

109

lapisan masyarakat yang ingin memberikan masukan untuk kelancaran

pelaksanaan Pilkada. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Divisi

Sosialisasi, Hubmas, Pendidikan Pemilih, Datin, dan SDM tersebut dibenarkan

oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa masyarakat dipersilahkan mengakses

informasi berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada dan apabila masyarakat

mempunyai masukan untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada KPU Kota Salatiga

selalu terbuka.

3. Transparansi informasi kepada publik.

a) Melakukan sosialisasi Pilkada ke semua lapisan masyarakat yang sudah

mempunyai hak pilih

Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan Pilkada yang sangat urgen adalah

sosialisasi pelaksanaan Pilkada, kegiatan ini menjadi sangat penting karena

menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya,

materi sosialisasi yang efektif dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat

sangat diperlukan untuk meminimalisir masyarakat yang salah dalam

menggunakan hak pilihnya. Sasaran sosialisasi dalam penyelenggaraan Pilkada

Kota Salatiga Tahun 2011 adalah masyarakat umum, kelompok pemilih

perempuan, kelompok pemilih pemula, Tokoh masyarakat, tokoh agama,

pimpinan Ormas, LSM, TNI/POLRI, Pers, pemuda dan mahasiswa, masyarakat

dengan kondisi khusus, pimpinan Parpol dan ketua tim kampanye. (Wawancara

tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Divisi Sosialisasi, Hubmas, Pendidikan Pemilih,

Datin, dan SDM tersebut didukung oleh arsip dan dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa

110

pelaksanaan sosialisasi Pilkada Kota Salatiga dilaksanakan untuk sasaran dan

dengan strategi yang tepat.

b) Kemudahan masyarakat mengakses hasil pelaksanaan Pilkada

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada bukan semata-mata hanya

menggunakan hak suaranya di TPS tetapi informasi hasil pelaksanaan Pilkada

juga termasuk hak masyarakat yang ingin mengetahui hasil pelaksanaan Pilkada.

Untuk mengakses baik informasi maupun hasil pelaksanaan Pilkada masyarakat

dapat memperolehnya dengan berkunjung langsung ke KPU Kota Salatiga

maupun Blog yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun. (Wawancara

tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan

oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa masyarakat dapat mengakses hasil

pelaksanaan Pilkada baik melalui media cetak maupun elektronik bahkan

mempersilahkan masyarakat untuk mengunjungi KPU Kota Salatiga untuk dapat

mengetahui hasil pelaksanaan Pilkada.

c) Keterbukaaan informasi terhadap media massa

Media massa sebagai penghubung informasi mempunyai peran yang sangat

vital supaya informasi mengenai pelaksanaan Pilkada dapat diterima oleh semua

lapisan masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah Kota Salatiga, tentunya hal

tersebut didukung oleh keterbukaan sumber informasi itu sendiri yaitu KPU Kota

Salatiga yang menyelenggarakan Pilkada Kota Salatiga. Kerjasama dilakukan

oleh KPU Kota Salatiga dengan media massa baik cetak maupun elektronik lokal

sebagai penghubung sosialisasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada

Kota Salatiga Tahun 2011. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Divisi

111

Sosialisasi, Hubmas, Pendidikan Pemilih, Datin, dan SDM tersebut dibenarkan

oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa pihak KPU Kota Salatiga selalu terbuka

dengan media massa bahkan melakukan kerjasama dan pihak KPU Kota Salatiga

selalu bersedia menjadi narasumber untuk memberikan keterangan kepada media

massa dan dapat dilihat baik media cetak maupun elektronik selalu terdapat berita

mengenai pelaksanaan Pilkada selama berlangsungnya Pilkada Kota salatiga

Tahun 2011.

Penilaian dari dimensi dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

(accountability for probity and legality) dari 9 (sembilan) faktor penentu ada 2

(dua) faktor yang tidak terpenuhi yaitu Akses yang mudah saat masyarakat belum

terdaftar di DPT, Kesigapan KPU Kota Salatiga dalam menindaklanjuti laporan

masyarakat terkait DPT, jadi dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga

adalah “BAIK”.

4.3.2. Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)

Evaluasi Kinerja KPU Kota Salatiga yang diukur dari dimensi Akuntabilitas

Manajerial (Managerial Accountability dengan instrumen sebagai berikut:

Dimensi Kinerja Indikator Kinerja Faktor Penentu

Akuntabilitas

Manajerial

(Managerial

Accountability)

Efektivitas kerjasama

antara KPU Kota

Salatiga dan

Panwaslu.

Menanggapi laporan Panwaslu tentang

pelanggaran pelaksanaan Pilkada.

Ketegasan KPU Kota Salatiga menindak

Pasangan Calon yang melanggar.

Wewenang kerjasama KPU Kota Salatiga dan

Panwaslu sudah sesuai dengan UU.

Efektivitas kerjasama

antara anggota KPU

Kota Salatiga.

Kedisiplinan anggota KPU Kota Salatiga dalam

melaksanakan tugas.

Profesionalitas anggota KPU Kota Salatiga

dalam melaksanakan tugas.

Tidak ada pemberian reward kepada anggota

KPU Kota Salatiga untuk maksud tertentu.

Efektivitas KPU Kota

Salatiga dalam

Perekrutan petugas PPDP dengan mekanisme

yang ketat.

112

perekrutan personil

lapangan.

Petugas PPDP yang direkrut bekerja maksimal.

Petugas PPS melakukan kontrol dan pengawasan

yang maksimal kepada PPDP.

Tabel 1.11

Indikator Penilaian Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)

hasil dari studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Salatiga

Tahun 2011 dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Panwaskada dengan judul

“Pengawas dan Pengawasan dalam Pilkada”, wawancara dengan Ketua KPU dan

Anggota KPU Kota Salatiga, yang dilihat dari indikator;

1. Efektivitas kerjasama antara KPU Kota Salatiga dan Panwaslu.

a) Menanggapi laporan Panwaslu tentang pelanggaran pelaksanaan

Pilkada

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) merupakan lembaga ad hoc yang

dibentuk untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu, Panwaslu merupakan

representasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah. Panwaslu Kota

Salatiga dibentuk oleh Bawaslu dan dipimpin oleh Syaemuri, S.Ag. Salah satu

faktor terlaksananya Pilkada dengan lancar adalah kerjasama yang intens antara

KPU Kota Salatiga dengan Panwaslu dalam jalannya pelaksanaan Pilkada.

Panwaslu dalam penyelenggaraan Pilkada mempunyai peran yang penting, salah

satu perannya adalah melaporkan kepada KPU Kota Salatiga apabila terjadi

tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pilkada kepada KPU Kota

Salatiga, karena Panwaslu tidak mempunyai wewenang untuk menindak

pelanggar tersebut. Sehingga Panwaslu dalam melaporkan terjadinya pelanggaran

yang bersifat administratif kepada KPU Kota Salatiga dan yang bersifat Pidana

113

dilaporkan ke pihak Kepolisian, Panwaslu Kota Salatiga selalu melaporkan

pelanggaran administratif seperti pemasangan iklan politik yang tidak pada tempat

yang telah ditentukan, memang itu pelanggaran yang paling sering terjadi dan

sudah dilaporkan ke KPU Kota Salatiga untuk ditindaklanjuti pernyataan Ketua

Panwaslu tersebut dibenarkan oleh Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye dan

Hubungan Antar Lembaga bahwa dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran

administratif dari Panwaslu KPU Kota Salatiga sudah melayangkan surat teguran

kepada pihak yang melanggar untuk menertibkan spanduk, baliho iklan politik

yang dipasang tidak pada tempatnya. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012)

b) Ketegasan KPU Kota Salatiga menindak Pasangan Calon yang

melanggar.

Walaupun Panwaslu Kota Salatiga hanya mempunyai tugas dan wewenang

yang terbatas tetapi Panwaslu dalam menjalankan tugasnya harus semaksimal

mungkin guna untuk penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas. Dalam

penyelenggaraan Pilkada tidak terjadi pelanggaran yang bersifat Pidana, hanya

memang terjadi pelanggaran yang bersifat administratif dan sudah dilaporkan

kepada KPU Kota Salatiga untuk ditindaklanjuti, pernyataan Ketua Panwaslu

tersebut dibenarkan oleh Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye dan Hubungan

Antar Lembaga bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tidak terdapat pelanggaran

yang bersifat Pidana, hanya laporan dari Panwaslu mengenai pelanggaran yang

bersifat administratif dan oleh KPU Kota Salatiga sudah bersikap tegas dengan

melayangkan Surat Teguran kepada pihak yang bersangkutan.

114

c) Wewenang kerjasama KPU Kota Salatiga dan Panwaslu sudah sesuai

dengan UU

Dalam penyelenggaraan Pilkada, tugas dan wewenangnya harus selalu

berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu baik

KPU Kota Salatiga maupun Panwaslu. Kerjasama antara KPU Kota Salatiga

dengan Panwaslu sangat baik tugas dan wewenangnya sudah sesuai dengan UU

No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak ada atasan dan bawahan

dalam kerjasama ini, semua melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan

aturan yang bertujuan untuk penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan lancar.

(Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut

dibenarkan oleh Ketua Panwaslu bahwa tugas dan wewenang Panwaslu dalam

penyelenggaraan Pilkada telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilu, Panwaslu dituntut dalam bertindak berpedoman dengan

UU No. 22 Tahun 2007 supaya mempunyai dasar hukum.

2. Efektivitas kerjasama antara anggota KPU Kota Salatiga.

a) Kedisiplinan anggota KPU Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas.

Penyelenggaraan Pilkada akan dapat dilaksanakan dengan sukses dengan

dukungan dan kerjasama intern antara Ketua KPU, Anggota KPU masing-masing

Divisi dan seluruh jajaran KPU Kota Salatiga semua harus memiliki kedisiplinan

yang tinggi, mempunyai komitmen dan kerja keras yang tinggi serta tidak

dipengaruhi oleh pihak luar yang memihak Pasangan Calon tertentu. Masing-

masing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan

wewenang sesuai dengan kewajibannya masing-masing dan mempunyai

115

kedisiplinan yang tinggi dalam hal ini komitmen untuk menyelenggarakan Pilkada

dengan Sukses, kerja keras untuk tercapainya semua kegiatan di setiap tahapan

Pilkada tepat pada waktunya dan netral dari pengaruh pihak luar yang memihak

Pasangan Calon tertentu. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua

KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh masing-masing Divisi Anggota KPU

Kota Salatiga bahwa kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

menjadi prioritas dengan mempunyai komitmen, kerja keras yang tinggi dan

netral dari pengaruh pihak tertentu yang memihak salah satu Pasangan Calon.

b) Profesionalitas anggota KPU Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas.

Citra KPU sebagai lembaga independen, mandiri dan profesional harus selalu

tertanam dalam semangat penyelenggaraan Pemilu, karena KPU sebagai lembaga

yang menyelenggarakan Pemilu harus netral dari campur tangan baik Partai

politik maupun Pemerintah, sehingga dapat memperoleh pemimpin yang

berkualitas dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Salatiga dalam

menyelenggarakan Pilkada baik Ketua KPU, Anggota KPU Kota Salatiga dan

seluruh jajarannya mempunyai profesionalitas yang tinggi dengan memiliki

semangat komitmen dan kredibilitas yang tinggi serta memiliki SDM yang unggul

dan berpengalaman. Mengingat tugas yang diemban oleh KPU Kota Salatiga

dalam menyelenggarakan Pilkada tidaklah mudah harus mempunyai

profesionalitas yang tinggi dengan memiliki komitmen untuk menyelenggarakan

Pilkada sesuai dengan UU penyelenggara Pemilu, memiliki kredibilitas dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya dan setiap anggota KPU Kota Salatiga

masing-masing Divisi mempunyai SDM yang unggul dan berpengalaman dalam

116

bidangnya masing-masing. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua

KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh masing-masing Divisi Anggota KPU

Kota Salatiga bahwa disetiap menjalankan tugas dan wewenangnya dituntut

mempunyai profesionalitas yang tinggi yang berdasarkan komitmen dalam

penyelenggaraan selalu berpedoman pada UU tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak

yang mempunyai kepentingan tertentu, mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam

menjalankan tugasnya, dan SDM yang unggul menjadi prioritas karena tugas yang

diembannnya tidaklah mudah dan harus sudah berpengalaman dalam

penyelenggaraan Pemilu-Pemilu sebelumnya.

c) Tidak ada pemberian reward kepada anggota KPU Kota Salatiga untuk

maksud tertentu.

Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU Kota

Salatiga menuntut masing-masing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya tepat dan sesuai dengan UU yang mengatur

penyelenggaraan Pemilu, pemberian imbal balik kepada seluruh jajaran KPU Kota

Salatiga yang memiliki prsetasi memang tidak diperbolehkan. Dalam

penyelenggaraan Pilkada setiap Divisi telah menjalankan tugasnya dengan baik,

semua kegiatan dalam tiap tahapan Pilkada diselesaikan tepat pada waktunya dan

tanpa terjadi kendala yang berarti, namun pemberian reward ataupun pemberian

imbal balik dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan dalam lingkungan KPU

Kota Salatiga karena menyalahi aturan, dan punishment diberikan kepada

Anggota yang melanggar peraturan tetapi dalam penyelenggaraan Pilkada tidak

ada jajaran KPU Kota Salatiga yang melanggar peraturan. (Wawancara tanggal 23

117

Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh masing-

masing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga bahwa tidak ada pemberian reward

untuk Anggota KPU Kota Salatiga yang berprestasi maupun pemberian

punishment karena tidak ada yang melanggar peraturan semua tugas dan

wewenang Anggota KPU Kota Salatiga telah sesuai dengan UU No. 22 Tahun

2007 tentang Penyelenggara Pemilu,

3. Efektivitas KPU Kota Salatiga dalam perekrutan personil lapangan.

a) Perekrutan petugas PPDP dengan mekanisme yang ketat

Perekrutan personil lapangan oleh KPU Kota Salatiga harus dilakukan dengan

mekanisme yang ketat karena personil lapangan seperti PPDP adalah personil

yang langsung bersinggungan dengan peserta Pemilu dan disinilah masalah sering

muncul dengan kurang akuratnya DPT, walaupun PPDP yang merekrut adalah

PPS namun KPU Kota Salatiga harus tetap bertanggungjawab terhadap kualitas

PPDP, melalui bimbingan dan penyuluhan kepada PPS untuk merekrut PPDP

yang berkualitas, handal dan telah berpengalaman. Dalam perekrutan personil

lapangan seperti petugas PPDP sebaiknya melalui mekanisme yang ketat karena

personil lapangan seperti ini yang langsung berhadapan dengan peserta Pilkada

dalam hal ini masyarakat karena masalah-masalah yang urgen terjadi disini seperti

keakuratan DPT, pernyataan Ketua Panwaslu tersebut dibenarkan oleh Sekretaris

DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga bahwa KPU Kota Salatiga dalam perekrutan

PPDP juga harus bertanggungjawab untuk merekrut PPDP yang handal dan

berpengalaman untuk meminimalisir masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT,

proses perekrutannya dilakukan dengan mengedepankan SDM yang berkualitas.

118

(Wawancara tanggal 24 Mei 2012) Jadi memang untuk perekrutan PPDP harus

diperketat oleh PPS dan tugas KPU Kota Salatiga untuk memberikan pengarahan

kepada PPS untuk merekrut PPDP yang handal dan mempunyai SDM berkualitas

serta berpengalaman dalam Pemilu-Pemilu sebelumnya.

b) Petugas PPDP yang direkrut bekerja maksimal

Pentingnya akan personil lapangan seperi PPS, PPK, KPPS dan PPDP untuk

bekerja secara maksimal karena mereka adalah personil KPU Kota Salatiga di

masing masing Tempat Pemungutan Suara di masing-masing wilayah Kota

Salatiga, karena merekalah yang langsung berhadapan dengan peserta Pilkada

Kota Salatiga dalam hal ini masyarakat Kota Salatiga. Pentingnya perhatian KPU

Kota Salatiga dalam perannya untuk perekrutan personil lapangan agar

mempertimbangkan penggunaan Ketua RT/RW karena merekalah yang

mengetahui kondisi kependudukan masing-masing supaya terekrut personil

lapangan yang handal dan profesional, pernyataan Ketua Panwaslu tersebut

dibenarkan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga bahwa untuk

kedepan agar peran KPU Kota Salatiga dalam membina personil lapangan harus

dilaksanakan secara maksimal agar meminimalisir kesalahan pendataan

penduduk. Hal tersebut diperkuat dengan studi arsip dan dokumen Laporan

penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa

petugas PPDP tidak bekerja secara maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan

dari PPS, mengetahui hal tersebut seharusnya KPU Kota Salatiga melakukan

tindakan untuk mengatasinya.

119

c) Petugas PPS melakukan kontrol dan pengawasan yang maksimal

kepada PPDP

Pengawasan yang dilakukan oleh PPS kepada PPDP yang direkrut menjadi hal

yang sangat penting supaya PPDP dalam menjalankan tugasnya secara maksimal

dan hal ini yang harus ditanamkan oleh KPU Kota Salatiga kepada PPS agar

meminimalisir terjadinya kesalahan dalam hal ini keakuratan DPT. KPU Kota

Salatiga dalam merekrut maupun membina personil lapangan agar dipersiapkan

personil yang handal, profesional, dan handal karena mereka merupakan personil

lapangan dimana mereka langsung bersinggungan dengan titik krusial dari

permasalahan-permasalahan yang muncul, pernyataan Ketua Panwaslu tersebut

diperkuat dengan studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada

Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa petugas PPS tidak

melakukan kontrol yang maksimal kepada PPDP sehingga PPDP pun kinerjanya

kurang maksimal, dan itu semua tanggung jawab dari KPU Kota Salatiga karena

telah merekrut personil lapangan tersebut.

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)

dari 9 (sembilan) faktor penentu ada 3 (tiga) yang tidak terpenuhi yaitu Perekrutan

petugas PPDP dengan mekanisme yang ketat, Petugas PPDP yang direkrut

bekerja maksimal, Petugas PPS melakukan kontrol dan pengawasan yang

maksimal kepada PPDP, jadi dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga

adalah “CUKUP”.

4.3.3. Akuntabilitas Program (Program Accountability)

120

Evaluasi kinerja KPU Kota Salatiga diukur dari dimensi Akuntabilitas Program

(Program Accountability) menggunakan instrumen:

Dimensi Kinerja Indikator Kinerja Faktor Penentu

Akuntabilitas

Program (Program

Accountability)

Ketepatan waktu

pelaksanaan program.

Ketepatan waktu pelaksanaan tahap persiapan.

Ketepatan waktu pelaksanaan tahap

pelaksanaan.

Ketepatan waktu pelaksanaan tahap

penyelesaian.

Efektifitas regulasi

yang mengatur

penyelenggaraan

Pilkada.

Penetapan regulasi dikonsultasikan dengan

pejabat pemegang kebijakan.

Antar regulasi yang mengatur penyelenggaraan

Pilkada yang satu dengan yang lain tidak

berbenturan.

Antara regulasi yang satu dan yang lain tidak

terjadi politik regulasi yang merugikan.

Efektifitas kegiatan di

setiap tahapan

penyelenggaraan

Pilkada.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pilkada dengan

anggaran yang memadai.

Kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Partai

politik supaya Pasangan Calon beriklan politik

lebih bermutu..

Penindakan tegas terhadap pelanggaran saat

berlangsungnya kegiatan kampanye.

Tabel 1.12

Indikator Penilaian Akuntabilitas Program (Program Accountability)

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Program (Program Accountability) dari

hasil studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada dan hasil

wawancara dengan Ketua KPU, Sekretaris KPU dan Anggota KPU Kota Salatiga,

evaluasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Salatiga, serta dengan Sekretaris

DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga, yang dilihat dari indikator;

1. Ketepatan waktu pelaksanaan program.

a) Ketepatan waktu pelaksanaan tahap persiapan

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 yang telah dirancang oleh KPU Kota

Salatiga merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Pilkada yang

harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Studi arsip dan

121

dokumen Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 tidak terdapat

kegiatan di tahap persiapan Pilkada yang tertunda maupun dipindahkan di lain

waktu, semua kegiatan tepat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan. Dalam tahap persiapan terdapat kegiatan penyusunan dan penetapan

regulasi, pembentukan badan penyelenggara, pendaftaran pemantau dan

sosialisasi semua kegiatan tersebut terlaksana sesuai waktu yang telah ditetapkan.

(Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga

tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa semua kegiatan dalam

tahap persiapan tepat waktu dilaksanakan sesuai dengan Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

Tahun 2011 yang telah ditetapkan.

b) Ketepatan waktu pelaksanaan tahap pelaksanaan

Tahap kedua dalam penyelenggaraan Pilkada adalah tahap pelaksanaan,

serangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan pun telah ditentukan dalam

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011. Dalam tahap pelaksanaan terdapat kegiatan

pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, pengadaan dan distribusi

logistik, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara semua kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada

waktunya sesuai dengan jadwal. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan

Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga

bahwa semua kegiatan pada tahap pelaksanaan diselenggarakan tepat pada

waktunya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pernyataan tersebut didukung oleh

122

arsip dan dukumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011,

bahwa kegiatan di tahap pelaksanaan dilaksanakan sesuai denga jadwal dan tidak

ada kegiatan yang ditunda maupun di pindahkan ke lain hari.

c) Ketepatan waktu pelaksanaan tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan akhir dari tahapan penyelenggaraan Pilkada

Kota, dalam tahap ini setiap kegiatan telah dirancang dalam Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Salatiga Tahun 2011. Studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada

Kota Salatiga Tahun 2011 menunjukkan bahwa semua kegiatan dalam tahap

penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan tidak ada

kegiatan yang ditunda maupun dipindahkan ke lain hari. Dalam tahap

penyelesaian terdapat kegiatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan

penetapan Pasangan Calon terpilih, namun dalam kegiatan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (PHPU) terdapat gugatan PHPU dari pasangan calon Ir. Hj,

Diah Sunarsasi-M. Teddy Sulistio, SE yang ditujukan kepada KPU Kota Salatiga

tetapi hal tersebut tidak mengganggu waktu kegiatan yang lain, semua kegiatan

dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pernyataan Sekretaris KPU Kota

Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa semua

kegiatan dalam tahap penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan jadwal walaupun

terdapat gugatan PHPU dari salah satu Pasangan Calon tetapi tidak mengganggu

waktu kegiatan yang lain.

2. Efektifitas regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada.

a) Penetapan regulasi dikonsultasikan dengan pejabat pemegang kebijakan.

123

Regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada merupakan sebuah aturan

yang penyusunannya melibatkan berbagai pejabat pemegang kebijakan baik di

pusat maupun di daerah Kota Salatiga, regulasi yang tidak berbenturan dengan

regulasi lain yang mengatur penyelenggaraan Pilkada membuat Pilkada terlaksana

lebih berkualitas. Penyusunan dan penetapan regulasi di konsultasikan dengan

pejabat pemegang kebijakan antara lain Mahkamah Konstitusi, Biro Hukum KPU,

Biro Perencanaan berkaitan dengan penggunaan dana APBD, KPK, KPU Provinsi

Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kesbangpollinmas, Komisi

A DPRD Kota Salatiga, Walikota dan Setda, Disdukcapil. (Wawancara tanggal 23

Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut didukung oleh arsip dan

Dokumen Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan

bahwa penyusunan dan penetapan regulasi dikonsultasikan dengan semua pejabat

pemegang kebijakan.

b) Antar regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada yang satu

dengan yang lain tidak berbenturan.

Salah satu tujuan dari konsultasi regulasi antara KPU Kota Salatiga dengan

pejabat pemegang kebijakan adalah supaya antara regulasi yang mengatur

penyelenggaraan Pilkada tidak berbenturan. Sebaiknya memang regulasi yang

mengatur penyelenggaraan Pilkada tidak berbenturan supaya masing-masing

stakeholders dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal, pernyataan Ketua

Panwaslu tersebut diluruskan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa

sebenarnya antara regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada tidak ada

yang berbenturan yang ada adalah regulasi yang berbenturan dengan UU yang

124

mengatur penyelenggaraan Pilkada, hal berkaitan dengan UU bukan wewenang

dari KPU Kota Salatiga tetapi wewenang dari Legislatif. (Wawancara tanggal 23

Mei 2012)

c) Antara regulasi yang satu dan yang lain tidak terjadi politik regulasi

yang merugikan

Politik regulasi dapat terjadi dengan tujuan untuk menguntungkan pihak

tertentu dan juga untuk merugikan pihak-pihak peserta Pilkada, politik regulasi

yang merugikan ditunggangi oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dan

cenderung menyalahgunakan kewenangannya. Hal tersebut tidak akan terjadi

apabila masing-masing pihak menggunakan kekuasaan sesuai dengan

wewenangnya, dan antara KPU Kota Salatiga dengan para pejabat pemegang

kebijakan tidak terdapat skandal kontrak politik yang saling menguntungkan

antara kedua pihak. Dalam penyusunan dan penetapan regulasi masing-masing

pihak berperan sesuai dengan wewenangnya dan tidak terdapat kontrak politik

apapun antara KPU Kota Salatiga dengan para pejabat pemegang kebijakan.

(Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut

dibenarkan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa KPU Kota Salatiga adalah

lembaga yang independen dan penyusunan regulasinya pun pejabat pemegang

kebijakan hanya sebagai rekan berkonsultasi dan tidak di doktrin untuk menyusun

regulasi untuk mengatur penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga yang

menguntungkan ataupun merugikan salah satu peserta Pilkada.

3. Efektifitas penanganan masalah kegiatan di setiap tahapan

penyelenggaraan Pilkada.

125

a) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pilkada dengan anggaran yang

memadai

Kegiatan sosialisasi dapat terlaksana secara maksimal dengan didukung oleh

ketersediaan anggaran yang memadai, mengingat anggaran untuk

penyelenggaraan Pilkada yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Salatiga

sangat memadai tentunya anggaran untuk kegiatan sosialisasi juga harus

dianggarkan secara maksimal karena kegiatan sosialisasi merupakan salah satu

faktor penentu tepatnya penggunaan hak pilih oleh masyarakat. Untuk

penganggaran kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada memang kurang

maksimal oleh sebab itu KPU Kota Salatiga mencari sponsor dari media massa

baik elektronik maupun cetak. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan

Divisi Sosialisasi, Hubmas, Pendidikan Pemilih, Datin dan SDM dibenarkan oleh

Ketua Panwaslu bahwa penganggaran untuk kegiatan sosialisasi sebaiknya

memadai mengingat dalam pelaksanaan Pilkada terdapat 124.309 orang yang

terdaftar dalam DPT ada 102.003 (82%) yang menggunakan hak pilihnya dengan

rincian 98.378 suara sah dan 3.625 suara tidak sah, sehingga ada 22.306 (18%)

yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan rincian 10.534 ada keterangan dan

11.772 tidak ada keterangan, hal ini perlu diperhatikan untuk memaksimalkan

kegiatan sosialisasi yang lebih bertujuan untuk pendidikan partisipasi masyarakat

dengan benar dan penggunaan komunikasi yang efektif dalam melaksanakan

kegiatan sosialisasi sehingga dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat Kota

Salatiga. Jadi memang anggaran untuk kegiatan sosialisasi kurang memadai dan

kurang maksimal.

126

b) Kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Partai politik supaya Pasangan

Calon beriklan politik lebih bermutu.

Kerjasama antara stakeholders baik penyelenggara maupun peserta Pilkada

sangat diperlukan agar supaya KPU Kota Salatiga dapat mengarahkan peserta

Pilkada dalam hal ini Pasangan Calon supaya Pasangan Calon dalam

menyampaikan iklan politik juga untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada

dan menerbitkan iklan politik yang bermutu, mengingat dana kegiatan sosialisasi

terbatas sebaiknya KPU Kota Salatiga juga menggandeng Parpol untuk iklan

politiknya lebih kepada sosialisasi Pilkada. KPU Kota Salatiga hanya bekerjasama

dengan media massa baik cetak maupun elektronik KPU Kota Salatiga tidak

melakukan kerjasama sosialisasi pelaksanaan Pilkada kepada masyarakat dengan

Partai politik. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Divisi Sosialisasi,

Hubmas, Pendidikan Pemilih, Datin dan SDM tersebut dibenarkan oleh Sekretaris

DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga bahwa sebaiknya KPU Kota Salatiga

menggandeng Partai politik untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan

pihak PDI Perjuangan bersedia digandeng KPU Kota Salatiga.

c) Penindakan tegas terhadap pelanggaran saat berlangsungnya kegiatan

kampanye

Kegiatan kampanye merupakan kegiatan Pasangan Calon untuk menawarkan

visi dan misi yang akan diusungnya kepada masyarakat, Pasangan Calon

diharapkan menggunakan komunikasi politik dengan masyarakat secara efektif

supaya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, kegiatan kampanye dapat

membangun citra baik Pasangan Calon bila dilaksanakan dengan tertib, dan

127

ketertiban kampanye juga salah satu tugas KPU Kota Salatiga untuk selalu

menjaganya. Penindakan yang bersifat administratif dalam kampanye KPU Kota

Salatiga telah melayangkan surat teguran kepada pihak yang bersangkutan.

(Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan dari Divisi Hukum, Pengawasan,

Kampanye dan Hubungan Antar Lembaga ditegaskan lagi oleh Ketua Panwaslu

bahwa sebaiknya KPU Kota salatiga tegas dalam menindak para pelanggar dalam

kegiata kampanye supaya mendapat efek jera dan bukan hanya sekedar formalitas

saja, dalam kenyataannya masih terdapat kampanye yang mengikutsertakan

konvoi kendaraan bermotor, yang jelas melanggar tetapi tidak ada tindakan tegas

dari KPU Kota Salatiga dan masih dicarikan solusi untuk itu.

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Program (Program Accountability), dari

9 (sembilan) faktor penentu ada 3 (tiga) yang tidak terpenuhi yaitu Pelaksanaan

kegiatan sosialisasi Pilkada dengan anggaran yang memadai, Kegiatan sosialisasi

bekerjasama dengan Partai politik supaya Pasangan Calon beriklan politik lebih

bermutu, penindakan tegas terhadap pelanggaran saat berlangsungnya kegiatan

kampanye, jadi kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Penilaian dari dimensi

Akuntabilitas Program (Program Accountability) dapat dikategorikan “CUKUP”.

4.3.4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Evaluasi kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan

(Policy Accountability) menggunakan instrumen:

Dimensi Kinerja Indikator Kinerja Faktor Penentu

Akuntabilitas

Kebijakan (Policy

Accountability)

Ketepatan

pengambilan

kebijakan.

Pengambilan keputusan didasarkan pada dasar

hukum.

Pengambilan keputusan dari hasil rapat dan

musyawarah anggota KPU Kota Salatiga.

128

Pengambilan keputusan tidak menguntungkan

kelompok tertentu.

Ketepatan alternatif

kebijakan.

Membuat alternatif kebijakan di setiap

pengambilan suatu kebijakan utama.

Ketepatan penerapan alternatif kebijakan.

Alternatif kebijakan berdasarkan hasil rapat

anggota KPU Kota Salatiga.

Indepedensi

pengambilan

kebijakan.

Pengambilan kebijakan tidak menguntungkan

Paslon ataupun parpol pengusung.

Tidak ada campur tangan Pemerintah Daerah

dalam pengambilan kebijakan dalam tahapan

pelaksanaan Pilkada.

Tidak ada pengaruh dari organisasi masyarakat

atu kelompok tertentu dalam pengambilan

kebijakan..

Tabel 1.13

Indikator Penilaian Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) hasil

dari studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaran Pilkada dan wawancara

dengan Ketua KPU, Sekretaris KPU dan Anggota KPU Kota Salatiga yang dilihat

dari indikator;

1. Ketepatan pengambilan kebijakan.

a) Pengambilan keputusan didasarkan pada dasar hukum

Dasar hukum dalam setiap pengambilan keputusan menjadi hal utama dalam

setiap pengambilan keputusan, karena nantinya keputusan tersebut harus

dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan Pilkada setiap pengambilan

keputusan di masing-masing kegiatan dalam tahapan Pilkada harus berdasarkan

pada dasar hukum yang mengaturnya karena akan dipertanggungjawabkan dengan

masyarakat Kota Salatiga. Dalam setiap pengambilan keputusan diambil setelah

semua jajaran KPU Kota Salatiga melakukan rapat internal dalam kaitannya

dengan pelaksanaan Pilkada dari Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap

Penyelesaian. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota

129

Salatiga tersebut dibenarkan oleh masing-masing Divisi Pencalonan dan Peserta

Pemilu bahwa selalu dalam merancang semua tahapan pelaksanaan Pilkada

diputuskan sesuai dengan dasar hukum yang mengatur. Hal tersebut diperkuat

dengan studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga

Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa semua kegiatan pada masing-masing

tahapan penyelenggaraan Pilkada berdasarkan dengan dasar hukum yang

mengatur penyelenggaraan Pilkada.

b) Pengambilan keputusan dari hasil rapat dan musyawarah anggota KPU

Kota Salatiga

Keputusan diambil dengan kesepakatan dalam musyawarah supaya tidak

terjadi pengambilan keputusan secara sepihak, dan nantinya keputusan tersebut

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan Pilkada dalam setiap

pengambilan keputusan harus diambil dengan kesepakatan dalam musyawarah

dengan seluruh jajaran KPU Kota Salatiga. Setiap keputusan berkaitan

pelaksanaan Pilkada dilakukan rapat internal antara Ketua KPU, Anggota KPU

dan seluruh jajaran KPU Kota Salatiga. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012)

Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh masing-masing

Divisi Anggota KPU Kota Salatiga bahwa dalam setiap pengambilan keputusan di

semua kegiatan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan Pilkada selalu

berdasarkan kesepakatan antara seluruh jajaran KPU Kota Salatiga.

c) Pengambilan keputusan tidak menguntungkan kelompok tertentu

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen KPU Kota Salatiga

dalam setiap pengambilan keputusan tidak terdapat campur tangan dari pihak

130

manapun sehingga keputusan tersebut tidak menguntungkan pihak-pihak yang

memiliki kepentingan. Dalam setiap pengambilan keputusan merupakan hak

intern KPU Kota Salatiga dan KPU Kota Salatiga tidak punya kontrak politik baik

dengan Partai politik pengusung yang ikut serta dalam Pilkada maupun campur

tangan dari Pemerintah Kota Salatiga yang nantinya dapat menguntungkan pihak-

pihak tertentu. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota

Salatiga tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga

bahwa pihaknya tidak pernah ikut campur dalam pengambilan keputusan di setiap

tahapan pelaksanaan Pilkada karena itu urusan intern KPU Kota Salatiga.

2. Ketepatan alternatif kebijakan.

a) Membuat alternatif kebijakan di setiap pengambilan suatu kebijakan

utama.

Alternatif dilaksanakan ketika suatu kebijakan tidak dapat dijalankan karena

terdapat masalah. Dalam pelaksanaan Pilkada memang mengutamakan pada

Tahapan, Jadwal dan program yang telah ditentukan, adanya alternatif kebijakan

terjadi dalam hal jam kerja setiap Anggota KPU Kota Salatiga dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Pilkada, dan

kebijakannya dalam pengaturan jam kerjapun harus sesuai dengan ketentuan,

pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga dibenarkan oleh Ketua KPU Kota

Salatiga bahwa memang dalam pelaksanaan Pilkada Kota Salatiga untuk alternatif

waktu tidak dirancang karena mengutamakan tahapan, jadwal dan kegiatan yang

sudah disusun oleh KPU Kota Salatiga dan semuanya tepat dilaksanakan tepat

pada waktunya dan tidak membutuhkan alternatif apapun.

131

b) Ketepatan penerapan alternatif kebijakan.

Dalam pelaksanaan Pilkada terdapat alternatif kebijakan dalam hal waktu jam

kerja pada saat pendaftaran Pasangan Calon. Studi arsip dan dokumen

penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 menunjukkan bahwa dalam

tahap pelaksanaan pada kegiatan pencalonan, saat pendaftaran Pasangan Calon

terdapat Pasangan Calon yang mendaftarkan diri pada tengah malam seperti

Pasangan Calon H. Bambang Soetopo, SE-Rosa Maria Delima Sri Darwanti, SH,

M.Si pada tanggal 17 Februari 2011 pukul 23.37 WIB dan Bambang Supriyanto,

SH, MM-Ir. Hj. Adriana Susi Yudhawati, M.Pd pada tanggal 17 Februari 2011

pukul 23.45 WIB. Hal ini dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa

sebenarnya pada jam-jam tersebut sudah bukan jam kerja tetapi sesuai tahapan,

program dan jadwal pencalonan Pasangan Calon selama 7 hari yaitu tanggal 11

Februari-17 Februari 2011 dan batas akhir pukul 24.00 WIB, KPU Kota Salatiga

tetap melayani pendaftaran hingga larut malam.

c) Alternatif kebijakan berdasarkan hasil rapat anggota KPU Kota Salatiga.

Adanya alternatif kebijakan mengenai waktu jam kerja pada pendaftaran

Pasangan Calon menunjukkan sikap komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan

Pilkada. Saat pendaftaran Pasangan Calon memang terdapat Pasangan Calon yang

mendaftar pada tengah malam dan KPU Kota Salatiga tetap melayaninya, dan hal

itu telah menjadi kesepakatan oleh seluruh jajaran KPU Kota Salatiga sebagai

bentuk komitmen KPU Kota Salatiga untuk selalu berpedoman pada asas

penyelenggaraan Pilkada. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua

KPU Kota Salatiga tersebut diperkuat oleh arsip dan dokumen Laporan

132

Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa

dalam pendaftaran Pasangan Calon selalu dikoordinasikan oleh semua jajaran

KPU Kota Salatiga maupun dengan semua pimpinan Partai politik untuk

menyamakan persepsi.

3. Indepedensi pengambilan kebijakan.

a) Pengambilan kebijakan tidak menguntungkan Paslon ataupun parpol

pengusung.

Kebijakan dalam hal ini berarti serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh Pasangan Calon atau Partai politik

pengusung dalam penyelenggaraan Pilkada guna memecahkan suatu masalah

tertentu, dimana kebijakan dikembangkan oleh KPU Kota Salatiga dalam

menyelenggarakan Pilkada. Kebijakan dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat

pada saat pendaftaran Pasangan Calon, pendaftaran Pasangan Calon dilayani

hingga tengah malam dan hal itu sebagai bentuk komitmen KPU Kota Salatiga

dalam penyelenggaraan Pilkada, dalam kebijakan ini tidak ada Pasangan Calon

ataupun Partai politik pengusung yang dirugikan ataupun diuntungkan, hanya

memberi akses mudah untuk Pasangan Calon untuk mendaftarkan diri.

(Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut

diperkuat dengan arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada Kota

Salatiga Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa KPU Kota Salatiga tetap melayani

Pasangan Calon yang mendaftar pada tengah malam sebagai bentuk kebijakan

yang memudahkan akses peserta Pilkada untuk mendaftarkan diri.

133

b) Tidak ada campur tangan Pemerintah Daerah dalam pengambilan

kebijakan dalam tahapan pelaksanaan Pilkada

Kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan Pilkada bertujuan untuk

Pilkada yang terlaksana dengan lancar dan tepat pada waktunya sesuai dengan

jadwal, tahapan dan program penyelenggaraan Pilkada. Kebijakan yang diambil

harus bertujuan untuk kemaslahatan bersama, serta dalam proses pengambilannya

pun harus netral dari campur tangan pihak-pihak tertentu termasuk Pemerintah

Daerah yang dapat menguntungkan Pasangan Calon tertentu. Pengambilan

kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada tentunya merupakan hak

internal KPU Kota Salatiga untuk membahasnya dan tidak ada intervensi dari

pihak manapun dan hal yang harus diperhatikan bahwa pengambilan kebijakan

haruslah berdasarkan pada peraturan maupun regulasi yang mengatur

penyelenggaraan Pilkada. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Ketua

KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa

KPU Kota Salatiga merupakan lembaga independen, meskipun hanya kebijakan

tetapi hal tersebut hak intern KPU Kota Salatiga dan harus netral dalam

pengambilannya.

c) Tidak ada pengaruh dari organisasi masyarakat atau kelompok tertentu

dalam pengambilan kebijakan.

Kebijakan dari organisasi sektor publik dibuat untuk memudahkan akses

masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh KPU Kota Salatiga dalam

penyelenggaraan Pilkada harus murni untuk kepentingan penyelenggaraan Pilkada

yang demokratis dan tidak dipengaruhi oleh organisasi masyarakat maupun

134

kelompok masyarakat yang memihak Pasangan Calon tertentu. Kebijakan dalam

penyelenggaraan Pilkada didasarkan pada Pilkada yang Luber Jurdil dan tanpa

pengaruh dari pihak manapun baik organisasi masyarakat, kelompok masyarakat,

LSM yang memihak Pasangan Calon tertentu. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012)

Pernyataan Ketua KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KPU

Kota Salatiga bahwa kebijakan apapun yang diambil oleh KPU Kota Salatiga

merupakan hak intern KPU Kota Salatiga dan pihak-pihak yang mempunyai

kepentingan tertentu tidak ada yang memberikan pengaruh apapun.

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability), dari

9 (sembilan) faktor penentu di ketiga indikator tersebut semua memenuhi dan

dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas

Kebijakan (Policy Accountability) adalah “BAIK”.

4.3.5. Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability)

Evaluasi kinerja KPU Kota Salatiga diukur dari dimensi Akuntabilitas

Finansial (Financial Accountability) menggunakan instrumen:

Dimensi Kinerja Indikator Kinerja Faktor Penentu

Akuntabilitas

Finansial (Financial

Accountability)

Ketepatan penggunaan

sumber organisasi.

Ketepatan penggunaan dana dalam pengadaan

barang perlengkapan Pilkada.

Penghematan dalam penggunaan dana.

Tidak terjadi pembengkakan biaya pelaksanaan

Pilkada..

Pertanggungjawaban

penggunaan sumber

organisasi.

Perencanaan pengadaan barang/jasa dibahas

seluruh jajaran KPU Kota Salatiga.

Melaporkan Pertanggungjawaban penggunaan

dana penyelenggaraan Pilkada.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada

Kota Salatiga Tahun 2011.

Ketepatan penghapusan

barang/jasa pasca

pelaksanaan Pilkada.

Melakukan penghapusan barang/jasa pasca

pelaksanaan Pilkada.

Ketepatan pertimbangan terhadap penghapusan

barang/jasa pasca Pilkada.

Transparansi pelaksanaan penghapusan

135

barang/jasa.

Tabel 1.14

Indikator Penilaian Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability)

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability) hasil

dari studi arsip dan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pilkada dan wawancara

dengan Ketua KPU dan Anggota KPU Kota Salatiga yang dilihat dari indikator;

1. Ketepatan penggunaan sumber organisasi.

a) Ketepatan penggunaan dana dalam pengadaan barang perlengkapan

Pilkada

Barang/jasa perlengkapan Pilkada merupakan hal yang sangat vital dalam

pelaksanaan Pilkada. Pengadaan barang/jasa bersumber dari dana hibah APBD

Kota Salatiga Tahun 2010 dan Tahun 2011, untuk Tahun 2010 sebesar Rp.

800.000.000,00 (rincian terlampir) dengan dana terrealisasi Rp 668.577.680,00

(83,57%) dan sisa anggaran Rp. 131.422.320,00 (16,43%) dan dana hibah APBD

Kota Salatiga Tahun 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dengan rincian jumlah

dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.385.075.650,00 (rincian terlampir) dan dana

terrealisasi Rp. 3.108.636.225,00 (91,83%) terdapat sisa anggaran Rp.

276.442.425,00 (8,17%). Pengadaan barang/jasa dilakukan setelah masing-masing

divisi Anggota KPU Kota Salatiga dari Divisi Hukum, Pengawasan, Kampanye

dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Pemutakhiran Data Pemilih dan Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Divisi Sosialisasi, Hubmas, Pendidikan Pemilih, Datin

dan SDM, Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan Umum, membahas

mengenai barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada. Jadi

kebutuhan barang/jasa pelaksanaan Pilkada ditangani oleh masing-masing Divisi

136

Anggota KPU Kota Salatiga dimaksudkan supaya pengadaan barang/jasa sesuai

dengan yang dibutuhkan, pernyataan masing-masing Divisi Anggota KPU Kota

Salatiga tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa pengadaan

kebutuhan barang/jasa dibahas oleh masing-masing divisi dan nantinya dibahas

untuk merancang Anggaran Belanja kebutuhan barang/jasa penyelenggaraan

Pilkada. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012)

b) Penghematan dalam penggunaan dana

Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pilkada adalah

dari APBD Pemerintah Kota Salatiga yang pada hakekatnya adalah uang rakyat

dan harus digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Salatiga serta harus

dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dari dana hibah APBD Tahun 2010

maupun Tahun 2011 yang sudah dianggarkan semuanya terdapat sisa anggaran.

(Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota Salatiga

tersebut dibenarkan oleh Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan Umum,

semua barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pilkada telah

disesuaikan dengan anggaran dan telah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh

masing-masing Divisi dan penghematan jelas sekali karena terdapat sisa anggaran

dari dana hibah tersebut.

c) Tidak terjadi pembengkakan biaya pelaksanaan Pilkada.

Pendanaan penyelenggaraan Pilkada sangat memadai, Eksekutif dan Legislatif

Pemerintah Kota Salatiga sangat mendukung penyelenggaraan Pilkada dengan

dibuktikan oleh dianggarkannya APBD Kota Salatiga melalui Dana Hibah Tahun

Anggaran 2010 dan Tahun 2011, dari kedua Anggaran tersebut masing-masing

137

terdapat sisa Anggaran dari Anggaran Belanja yang telah dirancang oleh KPU

Kota Salatiga melalui masing-masing Divisi Anggota KPU Kota Salatiga. Dalam

pendanaan pengadaan barang/jasa penyelenggaraan tidak terjadi pembengkakan

biaya karena kebutuhan barang/jasa masing-masing Divisi telah sesuai dengan

rencana Anggaran Belanja bahkan terdapat sisa Anggaran karena semua itu

dukungan yang sangat memadai dari APBD Kota Salatiga. (Wawancara tanggal

29 Mei 2012) Pernyataan Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan Umum

tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga, dukungan maksimal dari

Pemerintah Kota Salatiga berupa penganggaran APBD Kota Salatiga yang sangat

memadai sehingga tindakan untuk mengatasi terjadinya pembengkakan biaya

pelaksanaan Pilkada tidak diperlukan.

2. Pertanggungjawaban penggunaan sumber organisasi.

a) Perencanaan pengadaan barang/jasa dibahas seluruh jajaran KPU Kota

Salatiga

Kebutuhan barang/jasa pelaksanaan Pilkada agar sesuai dan tepat dengan yang

dibutuhkan dalam pengadaannya dilakukan oleh masing-masing Divisi Anggota

KPU Kota Salatiga, semuanya bertujuan supaya barang/jasa tersebut ditangani

oleh Anggota KPU Kota Salatiga dari masing-masing Divisi ini yang telah

berkompeten dan berpengalaman dibidangnya masing-masing, selain kesesuaian

barang/jasa yang ditangani oleh masing-masing Divisi, barang/jasa yang

dibutuhkan akan dibahas untuk membuat rancangan Anggaran Belanja pengadaan

logistik pelaksanaan Pilkada. (Wawancara tanggal 29 Mei 2012) Pernyataan

Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan Umum tersebut dibenarkan oleh

138

Ketua KPU Kota Salatiga bahwa pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dibahas

masing-masing Divisi dan selanjutnya akan dibahas untuk merancang Anggaran

Belanja Logistik barang/jasa.

b) Melaporkan Pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan

Pilkada.

Sumber dana pendanaan penyelenggaran Pilkada yang bersumber dari APBD

Kota Salatiga, yang pada hakekatnya APBD tersebut berasal dari uang rakyat dan

harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, pendanaan Pilkada yang sangat

memadai tetap harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh KPU Kota

Salatiga. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Kota Salatiga Tahun

2010 dan Tahun 2011 dibuat oleh Bendaharawan selambat-lambatnya tiga bulan

setelah semua tahapan Pilkada selesai, dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri

RI No. 900/2288/Sj. Tanggal 10 Juni 2010. SPJ Asli dan bukti-bukti pembayaran

dikirim oleh DPPKAD Kota Salatiga dan tembusan ke Inspektorat Wilayah Kota

Salatiga. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota

Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa semua dana

untuk pembelanjaan barang/jasa penyelenggaraan Pilkada dilaporkan

pertanggungjawabannya kepada pejabat terkait sesuai dengan prosedur.

c) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun

2011.

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pilkada dengan dasar hukum Keputusan

KPU Kota Salatiga No. 01/Kpts/KPU-KOTA SLG/-012/329537/2010 pihak-pihak

yang berpartisipasi dalam evaluasi tersebut adalah dari Kesbangpollinmas oleh

139

Kakankesbangpol Drs. H. Ady Suprapto, M.Si. Perwakilan dari

LSM/Percik/Tomas Ir. Nick Tunggul Wiratmoko dan dari Panwaslu Kota Salatiga

oleh Ketua Panwaslu Syaemuri, S.Ag. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk

memberi masukan-masukan positif guna perbaikan kedepan atas kekurangan dan

kesalahan dari pihak manapun, sehingga diperoleh pelajaran berharga dan

pengalaman terbaik sehingga penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu yang lain lebih

baik dan lebih sempurna. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan

Sekretaris KPU Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga

bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang penting dan tidak terlepas dari seluruh

aspek penyelenggaraan Pilkada agar dapat diketahui bersama sejauh mana

keberhasilan, kendala dan permasalahan yang timbul pada saat sebelum,

pelaksanaan sampai dengan pada saat penyelesaian.

3. Ketepatan penghapusan barang/jasa pasca pelaksanaan Pilkada.

a) Melakukan penghapusan barang/jasa pasca pelaksanaan Pilkada

Pelaksanaan penghapusan juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota

Salatiga. Arsip-arsip penyelenggaraan Pilkada sudah dilakukan penghapusan

dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga dan disimpan oleh

Pemerintah Kota Salatiga tetapi untuk penghapusan logistik barang/jasa yang lain

menunggu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU Kota

Salatiga tersebut dibenarkan oleh Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan

Umum bahwa kewenangan untuk melakukan penghapusan logistik barang/jasa

sepenuhnya ditangan KPU Kota Salatiga dan berkoordinasi dengan Pemerintah

140

Kota Salatiga untuk arsip-arsip penyelenggaraan Pilkada, untuk logistik

barang/jasa yang lain menunggu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah.

b) Ketepatan pertimbangan terhadap penghapusan barang/jasa pasca

Pilkada

Kewenangan untuk melakukan penghapusan barang/jasa adalah ditangan KPU

Kota Salatiga dan tentunya berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga untuk

arsip-arsip penyelenggaraan Pilkada dan untuk logistik barang/jasa yang lain

memang belum dilakukan penghapusan karena dipertimbangkan untuk

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. (Wawancara

tanggal 29 Mei 2012) Pernyataan Divisi Perencanaan, Logistik, Keuangan dan

Umum tersebut dibenarkan oleh Sekretaris KPU Kota Salatiga bahwa KPU Kota

Salatiga baru melakukan penghapusan arsip-arsip penyelenggaraan Pilkada berupa

berkas-berkas administratif dan sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota

Salatiga untuk dijadikan arsip dan untuk logistik barang/jasa menunggu

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

c) Transparansi pelaksanaan penghapusan barang/jasa

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari Good Governance yang harus

diterapkan pada sistem pemerintahan baik pusat dan daerah, transparansi sebagai

bagian dari Good Governance tidak hanya harus diterapkan dalam Eksekutif,

organisasi independen penyelenggara Pemilu seperti KPU dalam hal ini KPU

Kota Salatiga yang menyelenggarakan Pilkada yang menggunakan sumber dana

yang berasal dari APBD Kota Salatiga dan penggunaannya harus

141

dipertanggungjawabkan, setelah dibelanjakanpun logistik barang/jasa harus jelas

keberadaannya, pelaksanaan penghapusan barang/jasa memang belum terlaksana

karena harus dipertimbangkan bersamaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Pelaksanaan penghapusan yang sudah

terlaksana baru arsip-arsip berupa berkas-berkas administratif pelaksanaan Pilkada

Kota Salatiga yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga untuk

dijadikan arsip. (Wawancara tanggal 23 Mei 2012) Pernyataan Sekretaris KPU

Kota Salatiga tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Salatiga bahwa KPU

Kota Salatiga melakukan penghapusan logistik barang/jasa baru berupa berkas-

berkas administratif.

Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability)

dilihat dari 9 (sembilan) faktor penentu, semua terpenuhi dari setiap indikator

kinerja KPU Kota Salatiga dalam Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun

2011, dan dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga adalah “BAIK”.