BAB IV Final Pemerintah Kab. Probolinggo

RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 -2013

IV/ 1 - 43

BAB IV

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu

ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima

tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah

terhadap pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka

memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi yang telah

ditetapkan.

Dalam melaksanakan Misi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui

Peningkatan Daya Saing Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Kerakyatan,

Dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Yang Berkelanjutan, ditetapkan 3 (tiga)

tujuan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut :

a. Meningkatnya Perekonomian Daerah

Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah.

Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang

pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan

kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar pemerintah daerah ke depan

adalah terciptanya kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator :

1. PDRB.

PDRB Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan

diperkirakan meningkat. Pada tahun 2007, PDRB di Kabupaten Probolinggo

sebesar Rp. 5.742.265.630.000,00. Sedangkan pada tahun 2013, PDRB

diharapkan meningkat menjadi Rp. 7.796.877.320.000,00.


IV/ 2 - 43

2. PDRB Per Kapita.

Dengan asumsi laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan rata-rata sebesar

8 % dan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar

13,83 % per tahun, maka PDRB per kapita pada tahun 2013 diperkirakan sebesar

Rp 16.000.000,00.

3. Pengembangan usaha sektor riil.

a. Volume Usaha Koperasi

Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),

maka dalam lima tahun akan ditingkatkan melalui fasilitasi promosi, pelatihan,

teknologi produksi, pusat informasi dan perijinan yang didukung dengan

fasilitasi permodalan bekerja sama dengan lembaga keuangan. Khusus untuk

Pemberian Kredit Modal Kerja Bagi UMKM dari Pemerintah Kabupaten

Probolinggo, diharapkan 5 tahun kedepan volume usaha koperasi menjadi

sebesar Rp 368.595.009.000,00.

Beberapa aset daerah yang sudah dibangun untuk mendukung

pengembangan ekonomi kerakyatan antara lain pasar daerah, sub terminal

agroindustri, rumah potong hewan, pasar ikan dan pusat jajan dan oleh-oleh

direncanakan pada akhir tahun 2010 sudah dapat dioperasionalkan secara

optimal dan profesional.

Revitalisasi pasar daerah yang mencakup rehabilitasi, pemeliharaan,

perawatan kebersihan, kualitas sarana prasarana, keamanan dan ketertiban

terus dilakukan sehingga dalam lima tahun ke depan pasar daerah yang ada

dapat melayani masyarakat lebih profesional.

b. Nilai Investasi Sektor Industri.

Salah satu indikator meningkatnya kondisi ekonomi suatu daerah adalah nilai

investasi industri, dengan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

peningkatan investasi dimaksud, maka pada tahun 2013 diharapkan nilai

investasi sektor industri di Kabupaten Probolinggo sebesar

Rp. 320.742.000,00.

Selanjutnya Tujuan Pembangunan ini akan dijabarkan dalam sasaransasaran yang

tergabung dalam fungsi ekonomi, serta pariwisata dan budaya.


IV/ 3 - 43

b. Meningkatnya Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi

daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Indikator

keberhasilan tujuan Meningkatnya Daya Saing Daerah adalah peningkatan

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada

tahun 2007, Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Probolinggo sebesar

140.279.370 US$, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar

Rp. 275.515.320.000,00. Dengan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka

peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN), maka pada tahun 2013 diharapkan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masing-masing sebesar 222.605.730 US$

dan Rp. 459.529.113.437,00.

Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaransasaran yang tergabung dalam

fungsi ekonomi, perumahan dan fasilitas umum.

c. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan ditujukan dalam rangka

memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga

keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA

dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung,

kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan

ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang

berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas

kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan

dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Indikator keberhasilan tujuan Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Yang

Berkelanjutan adalah penghijauan lahan kritis. Lahan kritis dapat terjadi karena faktor

alam dan manusia. Lahan kritis dapat berupa tanah tandus ataupun hutan yang gundul.

Kondisi ini dapat mengakibatkan kurang produktifnya lahan dan pada tingkat yang lebih

parah dapat menimbulkan bencana, baik longsor maupun banjir. Sebagian besar lahan

kritis terjadi akibat adanya alih fungsi hutan yang yang tidak sesuai dengan

peruntukannya. Dengan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka


IV/ 4 - 43

penghijauan lahan kritis, maka diharapkan pada tahun 2013 di Kabupaten Probolinggo

dapat dilakukan penanganan Lahan Kritis seluas 1.517,2 Ha.

Sedangkan untuk melaksanakan Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia

Dan Meningkatkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan

Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih, ditetapkan 2 (dua) tujuan untuk lima tahun ke

depan sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-Nilai

Sosial dan Agama.

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan

agama merupakan tugas utama Pemerintah Kabupaten. Kualitas hidup masyarakat,

oleh UNDP diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM} yang

terdiri dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks paritas daya beli. Untuk

mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan adanya sinkronisasi dan

harmonisasi program dari seluruh satuan kerja yang ada.


1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang

digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM mengukur

kesejahteraan masyarakat melalui tiga indikator, yaitu indeks harapan hidup,

indeks pendidikan dan indeks daya beli. Pada tahun 2007 angka IPM di

Kabupaten Probolinggo sebesar 58,37. Melalui peningkatan pendidikan,

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan pendapatan

perkapita, diharapkan pada tahun 2013 IPM Kabupaten Probolinggo menjadi

sebesar 59,98.

2. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo tahun 2007 adalah sebesar 1.081.063

orang, dengan pertumbuhan 1,02 %, maka pada tahun 2010 diproyeksikan jumlah

penduduk menjadi 1.114.482 orang. Apabila pertumbuhan penduduk ditekan

menjadi 1 %, maka pada tahun 2013 diproyeksikan jumlah penduduk menjadi

sebesar 1.148.252 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 676 orang per

km2.


IV/ 5 - 43

3. Penurunan jumlah Keluarga Pra Sejahtera.

Keluarga Pra Sejahtera pada tahun 2007 di Kabupaten Probolinggo sebanyak

115.338 Kepala Keluarga (KK) atau sebesar 36,23 %. Diharapkan pada tahun

2013, prosentase keluarga pra sejahtera menjadi 32,5 %.

Tujuan Ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang tergabung dalam

fungsi ekonomi, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pendidikan dan perlindungan

sosial.

b. Meningkatnya Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Baik dan Bersih.

Penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih merupakan

kebutuhan bersama yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk

mewujudkan tata kelola yang baik terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan

pembenahan. Pertama, mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam

proses pembuatan keputusan. Kedua, menegakkan rule of law (kekuasaan hukum)

secara adil. Ketiga, menciptakan transparansi dalam hal arus informasi. Keempat,

membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap keputusan harus

dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga-lembaga stake holder. Kelima,

mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan tanggap dalam melayani

setiap kebutuhan stakeholder/warga negara. Keenam, seluruh komponen

pemerintahan harus mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen

masyarakat. Ketujuh, mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien

sehingga produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat. Dan

kedelapan, setiap pimpinan mempunyai visi yang strategis dalam mencapai good

governance dengan mengembangkan kualitas SDM di semua bidang.


1. Pengembangan Pelayanan Prima (Profesionalisme Birokrasi)

Pelayanan publik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi

semakin berkembang, sehingga pelayanan publik semakin tepat waktu, lengkap

dan mudah diakses oleh masyarakat.

Peningkatan aspek kualifikasi teknis, aspek motivasi dan aspek koordinasi dalam

menunjang peningkatan birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa


IV/ 6 - 43

didukung dengan peningkatan kesejahteraan, sehingga diharapkan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan sumber daya manusia yang dimiliki (birokrat) dapat

berkategori mampu dan profesional.

Peningkatan sarana prasarana pemerintahan beserta fasilitas pendukung dalam

upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga diharapkan pada

tahun 2013 sarana prasarana sesuai dengan standar kelayakan.

2. Penurunan tindakan penyimpangan aparatur terhadap ketentuan yang berlaku

Pada tahun 2007, jumlah penyimpangan aparatur terhadap ketentuan yang

berlaku sebanyak 7 kasus. Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM Aparatur

dalam rangka profesionalisme birokrasi, diharapkan jumlah penyimpangan yang

dilakukan aparatur terhadap ketentuan perundang-undangan mengalami

penurunan.

Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaransasaran yang tergabung dalam

fungsi pelayanan umum pemerintahan dan ketertiban dan ketentraman.


IV/ 7 - 43

Tabel 4.1

Indikator dan Target Tujuan RPJM

D Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 2013

TAHUN DASAR

TARGET

NO

TUJU

AN

INDIKATOR KINERJA

2007

Satuan

2013

1 Meningkatnya Perekonomian Daerah

1. Peningkatan PDRB

2. Peningkatan PDRB per kapita

3. Pengembangan usaha sektor riil

a. Volume Usaha Koperasi

b. Investasi Sektor Industri

5.742.265,63

9.585.982,00

275.051.271.000,00

280.000.000,00

Juta Rp

Rp

Rp

Rp

7.796.877,32

16.000.000,00

368.595.009.000,00

320.742.938,00

2 Meningkatnya Daya Saing Daerah

1. Peningkatan Penanaman Modal

Asing (PMA)

140.279.370,00

US$

2. Peningkatan Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN)

275.515.320.000,00

Rp

222.605.730,00

459.529.113.437,00

3 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Yang

Berkelanjutan

1. Penghijauan Lahan Kritis

1.210,00

Ha

1.517,00

4 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat

Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Sosial Dan Agama

1. Indeks Pembangunan Manusia

(IPM)

58,37

2. Pengendalian Laju Pertumbuhan

Penduduk

1,02

%

3. Penurunan Jumlah Keluarga Pra

Sejahtera

36,23

%

59,98

1,00

32,50

5 Meningkatnya Penyelenggaraan Kepemerintahan

Yang Baik Dan Bersih

1. Penurunan tindakan

penyimpangan aparatur terhadap

ketentuan yang berlaku

7,00

Kasus

1,00

2. Jumlah SKPD yg menyusun

Standart pelayanan publik

3,00

SKPD

53,00


IV/ 8 - 43

4.2. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin

dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah

yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo selama kurun waktu lima tahun

sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Probolinggo Tahun 2008 - 2013 adalah sebagai berikut :

4.2.1. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi

Pertanian/Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Optimalisasi Produksi

Pertanian/Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan merupakan sasaran yang

pertama dari Tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah yang meliputi

pertanian tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, serta kelautan dan

perikanan. Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Probolinggo selalu

berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang

pembangunan salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan daerah untuk

menunjang ketahanan pangan nasional. Bidang Pertanian selama ini mempunyai

peran yang cukup strategis dalam perekonomian dan mempunyai multiplier effect

yang besar, karena di sektor ini sebagian besar masyarakat Kabupaten

Probolinggo menggantungkan hidupnya.

Permasalahan

Pembangunan di bidang Pertanian kedepan menghadapi masalah antara lain

semakin terbatas dan menurunnya daya dukung lahan dan kelangkahan sumber

daya alam pertanian ditengah kondisi adanya kecenderungan peningkatan

kuantitas dan kualitas kebutuhan pangan. Pada sisi lain kesempatan usaha

pertanian sebagai upaya penanggulangan krisis ekonomi belum menunjukkan

efektivitasnya dan belum mendorong terwujudnya sistem dan usaha agribisnis

yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan

agropolitan terutama dengan Program Agrobisnis dan Agroindustri mempunyai

peluang/potensi pengembangan yang sangat besar serta berkemampuan dalam

menciptakan lapangan kerja, tetapi pelatihan dan penanganan proses produksi

serta informasi pasar dan penerapan teknologi tepat guna belum optimal.

Permasalahan kelangkaan pupuk pada saat tanam serta rendahnya harga pada


IV/ 9 - 43

saat panen raya merupakan permasalahan klasik yang perlu penanganan terpadu

antar sektor, sehingga kebutuhan pupuk dalam jumlah, jenis, lokasi dan waktu

harus selalu terpantau sehingga pendistribusian secara tepat dapat terlaksana.

Adapun permasalahan ketahanan pangan meliputi:

1. Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah berarti pendapatan dan kesejahteraan

petani masih rendah, menyebabkan rendahnya kemampuan ketahanan

pangan keluarga

2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan yang bergizi

3. Belum optimalnya pengembangan sistem pengamanan pangan

4. Ketrampilan petani masih rendah

5. Distribusi dan ketersediaan pangan yang tidak merata, serta distribusi (waktu

dan Lokasi) harga pangan yang tidak merata, serta keberadaan dan fungsi

lumbung pangan masyarakat sebagai bagian dari penyangga pangan dan

sudah dikenal di kalangan petani belum berjalan secara optimal

6. Prasarana dan sarana distribusi pangan untuk menjangkau seluruh wilayah

konsumen belum memadai, sehingga arus lalu lintas pangan antar wilayah

dan antar waktu kurang lancar

7. Kelembagaan petani yang belum sepenuhnya berfungsi secara optimal.

Arah Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan urusan pertanian yang meliputi pertanian tanaman

pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan di Kabupaten Probolinggo, maka

arah kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam pengamanan ketahanan pangan diarahkan untuk:

a). Mempertahankan tingkat produksi pangan di Kabupaten Probolinggo

b). Melakukan penganekaragaman pangan untuk menurunkan

ketergantungan pada beras dengan rekayasa sosial terhadap pola

konsumsi masyarakat.

2. Kebijakan dalam peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan

nilai tambah produk pertanian dan perikanan diarahkan untuk:

a). Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan terpadu


IV/ 10 - 43

b). Peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan melalui dorongan

untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan

perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan

pangan serta mengupayakan perlindungan petani/nelayan dari persaingan

yang tidak sehat

c). Penguataan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengatasi

resiko usaha pertanian maupun dalam mendukung pengembangan

agroindustri

d). Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk

mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya.

3. Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku

pertanian dan perikanan lain beserta penguatan lembaga pendukungnya,

diarahkan:

a). Penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan

pembudidaya ikan

b). Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan untuk

meningkatkan akses petani dan nelayan terhadap sumberdaya produktif

c). Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian/perikanan

d). Penerapan standar mutu produk

e). Peningkatan penganekaragaman pangan asal hewani dan ikani

f). Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan, kontinyu dan tepat waktu

g). Mengembangkan infrastruktur pendaratan ikan

h). Meningkatkan pengamanan lingkungan budidaya peternakan dan

perikanan terhadap penyakit hewan menular dan penyakit ikan.

Indikator Kinerja Sasaran

Untuk menilai keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) sasaran meningkatnya

ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian, perkebunan,

peternakan dan perikanan adalah:

a. Prosentase peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura

b. Prosentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura


IV/ 11 - 43

c. Prosentase ketersediaan bahan kebutuhan pokok

d. Prosentase peningkatan produksi perkebunan

e. Prosentase peningkatan produksi perikanan

f. Prosentase peningkatan produksi sumber daya kelautan

g. Prosentase konsumsi ikan perkapita

h. Prosentase peningkatan populasi peternakan

i. Prosentase peningkatan produksi peternakan

4.2.2. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha

Sektor Riil.

Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Usaha Ekonomi Sektor

Riil merupakan sasaran yang kedua dari Tujuan Meningkatnya Perekonomian

Daerah yang meliputi perindustrian dan perdagangan, bidang koperasi dan UKM

serta bidang pariwisata.

A. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pengembangan usaha dan penguatan perekonomian sektor riil menjadi

indikator keberhasilan pembangunan daerah. Bidang perindustrian dan

perdagangan, bidang pariwisata merupakan tulang punggung sektor riil yang

perlu terus dikembangkan. Sementara itu di sektor jasa dan keuangan peran

bidang koperasi dan UKM sangat dibutuhkan untuk mendukung permodalan

usaha dari pelaku ekonomi riil tersebut.

Sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing

industri menempati posisi yang strategis. Perkembangan industri ditinjau dari

aspek kelembagaan mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kondisi

keamanan yang kondusif dan akibat penyederhanaan prosedur perijinan

investasi serta upaya merangsang masuknya investasi industri. Di samping itu

dilakukan pula langkah-langkah strategis yang meliputi, kegiatan promosi

potensi, presentasi dan konsultasi ke beberapa Departemen dan Lembaga

terkait di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.


IV/ 12 - 43

Permasalahan

Upaya peningkatan daya saing industri, masih menghadapi berbagai

permasalahan meliputi: (1) panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya

jaringan informasi pasar dalam negeri maupun global; (2) Belum optimalnya

perlindungan HAKI, Standarisasi produk IKM; (3) Keterkaitan antar pengusaha

kecil dengan besar/BUMN; (4) Belum optimalnya kualitas sumber daya dan

lembaga pendukung pasar; (5) Belum optimalnya Industri Kecil Menengah

menggunakan bahan baku potensi unggulan daerah serta masih tingginya

ketergantungan sebagian produk pada komponen bahan baku import; (6)

Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan

industri; (7) Masih terbatasnya sarana promosi industri kecil dan menengah.

Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan pembangunan

Industri dan Perdagangan di Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui pengembangan Industri

dalam rangka pengembangan rantai nilai untuk membentuk industri-industri

yang kuat, meningkatkan nilai tambah dari setiap produk yang dibuat baik

pada industri ataupun pada rantai nilainya, memperpanjang rantai nilai baik

dengan meningkatkan inovasi maupun penguasaan pasar, meningkatkan

efisiensi rantai nilai untuk meningkatkan keseluruhan produktivitas

2. Mengembangkan IKM agar perannya setara dengan industri besar

sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan

IKM yang mandiri serta mendukung industri besar dalam satu kerangka

kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan

3. Mendorong investasi industri baru.

B. Bidang Koperasi dan UKM

Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan

langkah strategis karena sektor tersebut memiliki peranan yang besar dalam

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi daerah serta sebagai upaya dalam penciptaan lapangan kerja baru.


IV/ 13 - 43

Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan UKM yang merupakan bagian terbesar

dari kegiatan ekonomi-sosial penduduk.

Pemberdayaan UKM menjadi tugas bersama antara pemerintah, dunia usaha

dan masyarakat, sehingga mampu menjadi pilar utama ekonomi daerah yang

tangguh dan mampu menggerakkan sektor riil, serta secara bertahap

diharapkan dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan

berkesinambungan.

Permasalahan

Pemberdayaan Koperasi dan UKM belum bisa optimal karena dihadapkan

kepada berbagai permasalahan:

1. Belum optimalnya fungsi dan peran kelembagaan Koperasi dan UKM

2. Kualitas SDM Koperasi belum memadai untuk tugas-tugas bidang teknis

perkoperasian

3. Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha antar usaha kecil mikro,

koperasi dan UKM dengan pelaku usaha lainnya

4. akses usaha kecil mikro, koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber

pembiayaan dan permodalan masih lemah

5. Belum optimalnya jaringan antar koperasi dan UKM

6. Promosi dan pemasaran Usaha Kecil Mikro, Koperasi dan UKM belum

optimal serta keterbatasan informasi pasar tentang produk-produk

unggulan daerah.

Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan umum yang dihadapi oleh Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam

tahun-tahun mendatang adalah:

1. Mengembangkan UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan

kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing. Sedangkan

pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi

dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat

berpenghasilan rendah


IV/ 14 - 43

2. Memperkuat kelembagaan melalui penerapan prinsip-prinsip tata

kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender

3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta

menumbuhkembangkan wirausaha baru berkeunggulan prima untuk

mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan

kerja

4. Mengembangkan Koperasi dan UMKM untuk lebih berperan sebagai

penyedia barang dan jasa dipasar domestik yang semakin berdaya saing

dengan produk impor

5. Membangun tatanan kelembagaan dan organisasi Koperasi, meningkatkan

kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) dan

meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

C. Bidang Pariwisata

Pembangunan pariwisata mempunyai peranan penting karena disamping

sebagai penggerak perekonomian, juga diharapkan meningkatkan kesempatan

kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Kabupaten Probolinggo

dengan geomorfologis terdiri dari pegunungan dan dataran serta perairan

pantai, memungkinkan pengembangan pariwisata yang ditunjang oleh sumber

daya alam komoditi unggulan seperti pertanian tanaman pangan dan

hortikultura, perternakan, perikanan, industri dan pertambangan.

Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata,

pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang

seperti hotel dan penginapan serta peningkatan aksesibilitas dengan

meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju

obyek wisata.

Permasalahan

Secara umum permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi pada

masing-masing obyek wisata dalam pengembangannya memiliki kesamaan,

yakni sebagai berikut:


IV/ 15 - 43

1. Sarana dan prasarana transportasi untuk menjangkau obyek masih

mengalami kesulitan terutama kondisi jalan yang rusak

2. Kurangnya keterpaduan perencanaan antar obyek wisata

3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan obyek

pariwisata

4. Promosi tentang keunikan obyek sangat terbatas

5. Terbatasnya sarana dan prasarana penginapan.

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan dan menumbuhkan potensi pariwisata yang ada, dengan

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta pelestarian budaya

leluhur

2. Meningkatkan kuantitas dan varietas potensi unggulan pariwisata dan

diversifikasi produk pelayanan pariwisata yang standar, berdaya saing

serta memenuhi rasa aman dan nyaman

3. Memberdayakan pengembangan pemasaran pariwisata terpadu agar tepat

sasaran dan efisien serta menggalang peran serta masyarakat dengan

cara memposisikan masyarakat sebagai subyek pengembangan

pariwisata, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha pariwisata yang

kooperatif dan dinamis

4. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional dalam rangka

mewujudkan kinerja pelayanan.


Adapun untuk menilai keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) sasaran

adalah:

a. Prosentase peningkatan volume usaha koperasi

b. Peningkatan koperasi aktif

c. Prosentase peningkatan UKM yang di bina

d. Prosentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah

e. Prosentase peningkatan unit usaha perdagangan


IV/ 16 - 43

f. Prosentase peningkatan jumlah Ukur, Takar, Timbang dan Peralatannya

(UTTP) tera ulang

g. Prosentase peningkatan kunjungan wisata

4.2.3. Sasaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Daerah.

Pembangunan Infrastruktur Daerah dan investasi daerah merupakan sasaran dari

Tujuan Meningkatnya Daya Saing Daerah yang meliputi Infrastruktur Sumber

daya Air; Transportasi dan Perhubungan; Perumahan dan Pemukiman; Energi dan

Ketenagalistrikan serta Tata Ruang.

A. Sumber daya Air

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan

dan meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan di bidang sumber daya air

pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada

seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan

yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumber

daya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air agar tercipta

kehidupan masyarakat yang aman. Secara umum sumber air di wilayah

Kabupaten Probolinggo bersumber dari air permukaan dan air tanah.

Permasalahan

Berdasarkan telaah dan pengamatan terhadap kondisi sumber daya air di

Kabupaten Probolinggo, maka dapat dirumuskan tentang berbagai

permasalahan yang terkait dengan sumber daya air ini. Permasalahan-

permasalahan tersebut adalah:

1. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan sumber daya air dalam

perspektif ruang dan waktu

2. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya

air, baik air permukaan maupun air tanah

3. Menurunnya kemampuan penyediaan Air

4. Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi

5. Lemahnya koordinasi, Kelembagaan, dan Ketatalaksanaan

6. Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.


IV/ 17 - 43

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan

keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir,

antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan

demand dan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek

dan kepentingan jangka panjang

2. Pendekatan vegetatif dalam rangka konservasi sumber-sumber air adalah

hal yang sangat perlu dilakukan karena begitu penting fungsi vegetatif

dalam konteks lingkungan

3. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi

pada lima tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi

jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada

areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja

operasi dan pemeliharaan

4. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diselenggarakan dengan

berbasis partisipasi masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Untuk

mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan, akan

dikembangkan berbagai skema insentif kepada petani agar bersedia

mempertahankan lahan sawahnya

5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku

diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama

di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis

6. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan

wilayah strategis. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama

dilakukan pada daerah pusat kegiatan ekonomi. Pengembangan dan

pengelolaan sumber daya air memerlukan penataan kelembagaan melalui

pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing

pemangku kepentingan

7. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber

daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara


IV/ 18 - 43

berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar

acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

B. Transportasi dan Perhubungan

Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pada umumnya

infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik dan sebagai

industri jasa. Transportasi merupakan sarana yang membantu pergerakan

manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, oleh karena itu perlu adanya

suatu pengelolaan yang terpadu sehingga membantu kelancaran bagi manusia

untuk melakukan pergerakan interaksi fungsional antar pusat kegiatan satu

dengan yang lainnya. Sistem jaringan jalan mempunyai pengaruh yang sangat

kuat terhadap pola perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah. Tumpuan

pergerakan regional dilayani oleh jaringan pergerakan kendaraan bermotor di

jalan raya dan sebagian kereta api.

Sistem jaringan jalan di Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan didominasi

oleh transportasi jalan raya dengan sarana dan prasarana yang telah

menjangkau seluruh wilayah kecamatan yang ada. Dalam perkembangannya

sampai saat ini prasarana transportasi telah ditingkatkan melalui program-

program pembangunan jalan dan jembatan serta rehabilitasi jalan dan

jembatan yang ada. Melalui pembangunan dan peningkatan prasarana jalan

akan terbentuk suatu sistem jaringan yang mampu melayani pendistribusian

barang secara efektif serta upaya mengeliminir permasalahan-permasalahan

dalam transportasi.

Ruas jalan yang ada di Kabupaten Probolinggo terbagi dalam 3 kategori yaitu :

jalan negara panjangnya 38,21 km dalam kondisi baik, jalan Propinsi

sepanjang 54 km. Sedangkan jalan Kabupaten sepanjang 785,82 km. Menurut

kondisinya, jalan kabupaten terbagi dalam kondisi baik sepanjang 604,55 km,

kondisi sedang sepanjang 69,55 km dan kodisi rusak sepanjang 51,70 km serta

kondisi rusak parah sepanjang 60,02 km.


IV/ 19 - 43

Permasalahan

Berdasarkan telaah dan pengamatan terhadap kondisi prasarana jalan di

Kabupaten Probolinggo, maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan yang

terkait dengan prasarana jalan ini. Permasalahan-permasalahan tersebut

adalah :

1. Belum optimalnya pengelolaan prasarana jalan dan jembatan

2. Masih rendahnya jumlah jalan dan jembatan yang mantap

3. Masih rendahnya jumlah kapasitas jalan

4. Masih kurangnya layanan telekomunikasi

5. Kurangnya sarana dan prasarana transportasi desa miskin yang mantap

6. Kurang optimalnya kualitas kerja dan kualitas tingkat kompetensi aparatur

7. Masih rendahnya aksesibilitas sarana dan prasarana jalan yang

mendukung sektor Pariwisata.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan prasarana Jalan, Jembatan dan Sarana

Telekomunikasi di Kabupaten Probolinggo diarahkan pada:

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan

2. Meningkatkan keselamatan trasportasi

3. Meningkatkan pengelolaan prasarana jalan dan jembatan

4. Penanganan seluruh ruas Jalan dan Jembatan dengan mengutamakan

pemeliharaan rutin dan berkala

5. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas Jalan dan Jembatan untuk

mengatasi pertumbuhan lalu lintas

6. Membangun prasarana transportasi yang medukung pengembangan

daerah terpencil dan perbatasan

7. Meningkatkan profesionalisme dan SDM bidang penyelenggara prasarana

Jalan dan Jembatan

8. Membangun sistem jaringan Jalan yang menunjang kawasan strategis

potensial dan pariwisata

9. Meningkatkan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah kecamatan


IV/ 20 - 43

C. Perumahan dan Permukiman

Urusan perumahan dan permukiman meliputi pelayanan pengembangan

perumahan dan permukiman mencakup prasarana dasar dan prasarana

penunjang yang dapat menunjang kualitas hidup meliputi : perumahan, air

bersih dan air limbah, persampahan, drainase, ruang terbuka hijau,

pertamanan dan pemakaman serta penerangan jalan umum.

Adapun permasalahan urusan perumahan dan pemukiman Pemerintah

Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. Masih kecilnya investasi perumahan untuk masyarakat (perumnas dan real

estate) sedangkan kebutuhan akan rumah semakin meningkat

2. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung

penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarananya

3. Masih banyaknya rumah tidak layak huni, dan terbatasnya kemampuan

masyarakat berpenghasilan rendah akan tempat tinggal dan lingkungan

hunian yang sehat

4. Menurunnya kondisi prasarana publik dan bangunan Pemerintah

5. Pelayanan air bersih belum optimal, disebabkan rendahnya kualitas

pengelolaan pelayanan air minum oleh PDAM, meningkatnya tingkat

kebocoran dan tingkat pendapatan masyarakat rendah serta terbatasnya

jaringan pipa

6. Pengelolaan sampah belum dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman di Kabupaten

Probolinggo diarahkan pada :

1. Meningkatan penyediaan prasarana dan sarana perumahan & permukiman

2. Meningkatkan kondisi fasum dan fasos serta prasarana publik lainnya dan

bangunan Pemerintah

3. Mengoptimalkan pelayanan air bersih dengan mengurangi tingkat

kebocoran dan menambah jaringan pipa

4. Meningkatkan pengelolaan persampahan.


IV/ 21 - 43

D. Investasi Daerah

Dalam rangka menuju kemandirian daerah sebagai realisasi semangat dan

kebijakan otonomi daerah antara lain kemandirian dalam pembiayaan

pembanguan daerah. Salah satu cara yang ditempuh dengan peningkatan

investasi daerah. Keberhasilan bidang investasi/penanaman modal akan

memberikan kontribusi pada kegiatan riil dan pertumbuhan ekonomi.

Upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Probolinggo dihadapkan

pada berbagai permasalahan, yaitu :

1. Belum optimalnya jaringan promosi sebagai sarana pengembangan

investasi/penanaman modal

2. Belum optimalnya pelayanan dan rendahnya kepastian hokum dalam

investasi/penanaman modal

3. Kurangnya insentif investasi dan keterbatasan infrastrukutr serta rendahya

kualitas SDM.

Arah Kebijakan

Kebijakan peningkatan investasi di Kabupaten Probolinggo, diarahkan pada :

1. Penuntasan deregulasi dan pemangkasan birokrasi, peraturan dan

prosedur perijinan serta pengembangan kapasitas lembaga publik

pelaksananya. Sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi dan

praktek ekonomi biaya tinggi

2. Upaya peningkatan kualitas pelayanan investasi harus dilaksanakan

secara konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan dan

harapan masyarakat dan pengusaha serta dilaksanakan secara cepat,

tepat, murah, terbuka, sederhana, mudah dan tidak diskriminatif

3. Memperbaiki kebijakan investasi dengan membuat cetak biru

pengembangan kebijakan investasi yang menitik beratkan pada

peningkatan partisipasi aktif pemerintah, pengusaha dan masyarakat,

merumuskan sistem insentif dan kebijakan investasi, meningkatkan fasilitas

penyediaan informasi dan promosi investasi serta menggalang kerjasama

pengembangan investasi antar daerah.


IV/ 22 - 43



Percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi daerah adalah:

a. Prosentase peningkatan rasio jalan kabupaten yang baik

b. Prosentase peningkatan rasio jembatan yang baik

c. Prosentase jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas dibanding

yang seharusnya

d. Prosentase persimpangan jalan yg dipasang lampu traffic light (TL)

dibanding dengan yang seharusnya

e. Prosentase terpenuhinya kebutuhan halte, fasilitas utama dan penunjang

terminal penumpang dan barang

f. Tercukupinya SDM penyelenggaraan pelayanan transportasi dibanding

dengan kebutuhan

g. Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana uji KIR kendaraan

bermotor

h. Prosentase prosentase area lahan parkir di tepi jalan umum yang dikelola

i. Prosentase peningkatan jaringan irigasi utama yang baik

j. Prosentase peningkatan rasio kondisi jaringan irigasi pedesaan yang baik

k. Prosentase pencapaian target perbaikan sungai

l. Prosentase pencapaian target pembangunan bangunan pengendali banjir

m. Prosentase pencapaian target pembinaan organisasi pengelola air

n. Prosentase tersedianya data aset pertambangan daerah

o. Prosentase pengembangan jaringan listrik pedesaan

p. Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih

q. Prosentase peningkatan jumlah Fasum dan Fasos terbangun

r. Prosentase peningkatan IKM yang memiliki ijin

4.2.4. Sasaran Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana

Pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan bencana merupakan

sasaran dari Tujuan Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Yang

Berkelanjutan yang meliputi bidang lingkungan hidup.

Konstitusi mengamanatkan bahwa Sumber Daya Alam dimanfaatkan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat dan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam

ini tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Fungsi perlindungan


IV/ 23 - 43

lingkungan hidup meliputi pelayanan daerah terhadap manajemen limbah, air

limbah, penanggulangan polusi, konservasi sumber daya alam, tata ruang dan

pertanahan, penelitian dan pengembangan perlindungan lingkungan hidup serta

perlindungan lingkungan hidup lainnya.

Kawasan pantai secara umum merupakan kawasan lindung yang harus dijaga

kelestariannya. Kawasan yang harus dilindungi tersebut berupa hutan mangrove.

Mangrove selain berfungsi sebagai penangkis ombak yang dapat merusak pantai

juga berfungsi sebagai tempat hidup organisme laut. Apabila kegiatan

pengrusakan ini tidak segera dikendalikan maka dikhawatirkan akan terjadi

kerusakan lingkungan pantai yang lebih parah lagi.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup Dan

Pencegahan Bencana Alam, yaitu :

1. Adanya kecenderungan peningkatan pencemaran lingkungan Hidup

2. Semakin rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut, panjang pantai yang

terkena Abrasi mencapai 14 Km dan hutan Mangrove seluas 712 ha tersebar

di 7 (tujuh) kecamatan yang menyebabkan perubahan garis pantai,

pencemaran laut, dan rusaknya habitat ikan.

3. Belum optimalnya pendayagunaan potensi kelautan

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ligkungan

5. Adanya keterbatasan data dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Arah Kebijakan

1. Peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan

hidup dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan

2. Peningkatan kegiatan penghijauan, Rehabilitasi lahan kritis dan Rehabilitasi

hutan lindung

3. Penegakkan hukum dan peningkatan koordinasi antar daerah dalam rangka

pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan

4. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir secara

lestari berbasis kemasyarakatan


IV/ 24 - 43

5. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir serta merehabilitasi ekosistem

yang rusak (terumbu karang dan mangrove)

6. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup wilayah pesisir,

laut dan perairan tawar

7. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan

sumberdaya laut dan pesisir

8. Pengelolaan lingkungan alam dengan penekanan pengendalian kerusakan

dan pencemaran lingkungan

9. Pengelolaan lingkungan buatan dengan penekanan pengendalian kegiatan

yang berakibat kerusakan dan pecemaran lingkungan

10. Pengelolaan lingkungan buatan yang penekanan pada kapasitas

kelembagaan, sumberdaya manusia, peran pengusaha dan peran masyarakat

11. Penegakkan hokum lingkungan agar masyarakat mematuhi peraturan

lingkungan yang berlaku

12. Perbaikan manajemen dan sistem informasi Lingkungan Hidup.


Adapun untuk menilai keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) sasaran ini

adalah:

a. Prosentase peningkatan rata-rata baku mutu kualitas (kadar PH, BOD, COD

dan TSS) air sungai dan air tanah.

b. Prosentase peningkatan kualitas udara ambient.

c. Prosentase peningkatan volume sampah yang terangkut.

d. Prosentase penurunan luas areal lahan kritis.

e. Prosentase penghijauan luas areal lahan kritis.

f. Prosentase peningkatan kelestarian kawasan pesisir pantai.


IV/ 25 - 43

4.2.5. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Sosial Keagamaan dan

Kesehatan.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, sosial keagamaan dan kesehatan

merupakan sasaran pertama dari Tujuan Meningkatnya Kualitas Kehidupan

Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Sosial Dan Agama yang meliputi

pendidikan, sosial keagamaan dan kesehatan.

A. Pendidikan

Dunia pendidikan menghadapi tiga tantangan besar: pertama, sebagai akibat

dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan

hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, dalam

menghadapi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan

sumber daya manusia yang kompeten agar output-nya mampu bersaing dalam

pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah,

perlu dilakukan penyesuaian untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih

demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan

peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Permasalahan

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan

pada berbagai permasalahan, yaitu:

1. Kurangnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang

bermutu

2. Rendahnya kualitas pembelajaran

3. Kurangnya relevansi pendidikan

4. Masih banyak sarana dan prasarana utamanya gedung SD mengalami

rusak berat

5. Tidak meratanya penempatan dan kebutuhan tenaga pengajar serta masih

kurangnya jumlah tenaga pengajar

6. Belum jelasnya pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar

pemerintah daerah dengan pemerintah propinsi terhadap lembaga

pendidikan setingkat SMP dan SMA dalam hal pembangunan dan

perbaikan prasarana pendidikan


IV/ 26 - 43

Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan adalah sebagai

berikut:

1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan.

Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan secara terarah, terpadu dan

menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh

komponen melalui:

a). Peningkatan kualitas pendidikan dengan cara peningkatan

profesionalisme yang bermuara pada peningkatan kualitas

kelembagaan, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana kualitas

pembelajaran

b). Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan dan pendidikan non

formal untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki

dunia kerja

c). Meningkatkan layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa

agar dapat hidup mandiri

d). Mengintrodusir model sekolah unggulan di setiap kecamatan.

2. Kebijakan Pemerataan

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan yang bermutu dengan:

a). Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

b). Peningkatan sarana prasarana

c). Peningkatan pelayanan Pendidikan Luar Sekolah.

B. Sosial Keagamaan

Guna meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat bergama dalam

melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama serta

meningkatkan pemahaman nilai-nilai ajaran agama dan mendorong

dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.


IV/ 27 - 43

Permasalahan

Tingkat kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama

di Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada berbagai permasalahan,

yaitu:

1. Rendahnya kualitas pelayanan bagi umat beragama dalam melaksanakan

ajaran agama

2. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam

kehidupan bermasyarakat

Arah kebijakan

Adapun arah kebijakan dari permasalahan tersubut diatas sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan bagi umat beragama dalam melaksanakan

ajaran agama

2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama bagi

setiap individu, keluarga dalam kehidupan bermasyarakat

C. Kesehatan

Upaya mencapai keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah

terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini

apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah, utamanya bagi

keluarga-keluarga miskin. Tingginya angka kematian yang disebabkan oleh

penyakit menular ataupun faktor ketidaktahuan masyarakat dalam menyikapi

kesehatan, harus menjadi perhatian utama semua pihak khususnya pemerintah

Kabupaten Probolinggo.

Dalam bidang kesehatan, kondisi umum pembangunan kesehatan antara lain

dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat serta pola penyakit.

Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai

indikator kesehatan seperti usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka

kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan keadaan gizi masyarakat.

Usia harapan hidup untuk lima tahun kedepan usia harapan hidup masyarakat

ditargetkan terus mengalami kenaikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi

peningkatan peluang hidup ini adalah perhatian masyarakat terhadap


IV/ 28 - 43

pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana

dan prasarana kesehatan.

Kondisi umum kesehatan seperti dijelaskan di atas antara lain dipengaruhi oleh

berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain

ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan

kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan

Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, telah didirikan di seluruh

kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan

dasar seperti Puskesmas terdapat di semua kecamatan dan ditunjang oleh

Puskesmas Pembantu, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan

kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat

dijangkau oleh masyarakat, karena masalah biaya dan jarak transportasi.

Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah rumah sakit.

Permasalahan

Masalah pembangunan kesehatan yang masih dihadapi saat ini adalah:

1. Belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan khususnya bagi

masyarakat miskin di pedesaan.

2. Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan

dasar maupun rujukan.

3. Kecenderungan meningkatnya beberapa penyakit menular dan tidak

menular.

4. Adanya beberapa penyakit menular dan bencana yang berpotensi menjadi

masalah luas pada kesehatan masyarakat.

5. Masih rendahnya pola hidup masyarakat dalam berperilaku hidup bersih

dan sehat.


IV/ 29 - 43

Arah Kebijakan

kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan

2. Penyediaan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin

3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan

4. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan

sehat.

5. Pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan

6. Pemantapan manajemen bidang kesehatan yang transparan dan

akuntabel.



Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan adalah:

a. Prosentase penurunan kematian bayi

b. Prosentase penurunan kematian Ibu melahirkan

c. Umur harapan hidup

d. Prosentase penduduk yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan

e. Prosentase rumah tangga berprilaku hidup bersih dan sehat

f. Prosentase Posyandu Purnama dan Mandiri

g. PUS yang menjadi peserta KB aktif

h. Prosentase penurunan rata-rata angka kelahiran (TFR)

i. Prosentase peningkatan jumlah perempuan terlatih

j. Prosentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

k. Prosentase peningkatan peran kader perempuan

l. Prosentase Angka Partisipasi Murni (APM)

m. Prosentase Rasio jumlah siswa per jumlah sekolah

n. Prosentase Rasio Jumlah siswa per jumlah guru

o. Prosentase meningkatnya minat baca masyarakat

p. Prosentase peningkatan pembinaan masyarakat

q. Prosentase rasio tempat ibadah per satuan penduduk

r. Prosentase peningkatan even seni dan budaya


IV/ 30 - 43

s. Prosentase pembinaan kelompok seni dan budaya

t. Prosentase cabang olah raga yg berpretasi dan pemasalan olah raga

u. Prosentase pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

v. Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan

w. Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga

4.2.6. Sasaran Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran merupakan sasaran kedua dari

Tujuan Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang meliputi kemiskinan dan

ketenagakerjaan, serta sosial.

A. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks sebagai akibat dari berbagai faktor

yang saling berhubungan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan,

pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan

kondisi lingkungan. Dengan demikian Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya

sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak

dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam

menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program

pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan

sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, dimana ada keterkaitan satu

sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan

kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan

mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan

diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban

masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan

manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program

disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh

masyarakat miskin setempat dengan menghindari penyeragaman program.

Variabel makro ekonomi mempunyai andil yang sangat besar. Tingginya laju

inflasi, rendahnya investasi, disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah dan


IV/ 31 - 43

antara desa dengan perkotaan serta aksesibilitas sumber-sumber ekonomi,

secara langsung akan mempengaruhi kerawanan tingkat kemiskinan.

Untuk mengetahui besarnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo

dapat dilihat dari hasil pendataan keluarga sejahtera yang dilakukkan setiap

tahun oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Pada

tahun 2003 terdapat Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 118.529 Keluarga atau

40,60 %, dan tahun 2007 menjadi 115.338 Keluarga atau 36,23 %.

Kemiskinan selalu berkorelasi positif dengan jumlah pengangguran, semakin

tinggi jumlah masyarakat miskin maka semakin tinggi pula angka

penggangguran di suatu wilayah.

Permasalahan

Sejumlah permasalahan mendasar lain yang terjadi dalam penanganan

masyarakat miskin adalah belum tersedianya data base yang jelas dan selalu

diperbaharui. Program-program pengentasan kemiskinan terlalu bergantung

pada program pemerintah Propinsi dan atau Pusat karena program-program

yang disebutkan di atas belum dapat diukur efektivitasnya dalam upaya

pengentasan kemiskinan.

Berbagai permasalahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan

pengganguran di Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada diantaranya:

1. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap para penyandang cacat, fakir

miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha serta kurangnya sarana dan

prasarana pelatihan kerja;

4. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja dilapangan usaha yang kurang

produktif;

5. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan pelaksanaan

kebijakan/program di wilayahnya terutama wilayah perdesaan;

6. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender.


IV/ 32 - 43

Arah Kebijakan

Dengan memahami kompleksitas masalah kemiskinan dan kerentanan yang

ada pada setiap proses upaya pengentasannya, menyadarkan kita betapa

pemecahan masalah ini tidak bisa dilakukan secara sektoral, tetapi multi

dimensi dalam program lintas pembangunan yang menyangkut sinergitas

peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Secara umum kebijakan

pembangunan Pemerintah Kabupaten Probolinggo diarahkan pada:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang

mampu mengentaskan kemiskinan

2. Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha

bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah)

tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada

3. Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh

tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis

antar pelaku produksi, adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan

kerja serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup

minimal

4. Pengembangan potensi wilayah baik pada daerah pesisir, sekitar hutan,

persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri

dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif

serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan

ekonomi dan penciptaan lapangan kerja

5. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai

dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan

meningkatkan peluang kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan

produktivitas sesuai dengan basis mata pencahariannya.

B. Pengangguran dan Ketenagakerjaan

Stabilitas ekonomi yang semakin membaik dari tahun ke tahun memang dapat

mendorong kinerja bidang lainnya. Namun demikian hal tersebut tidak

seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja bagi para angkatan kerja di


IV/ 33 - 43

Kabupaten Probolinggo. Akibatnya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi

diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran.

Dalam mengatasi masalah meningkatnya jumlah angkatan kerja Pemerintah

Kabupaten Probolinggo telah melakukan beberapa upaya khususnya untuk

menstimulasi munculnya lapangan pekerjaan baru dan mempersiapkan pencari

kerja agar siap pakai, dengan cara menempatkan tenaga kerja melalui program

Antar Kerja Lokal (AKL), program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan

program Antar kerja Antar Negara (AKAN).

Permasalahan

Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada

berbagai permasalahan mendasar yang memerlukan perhatian dan

keterpaduan penanganan antara lain: (1) Masih banyaknya jumlah penganggur

dan setengah penganggur; (2) Terbatasnya kesempatan kerja; (3) Belum

optimalnya pelayanan pencari kerja di kecamatan; (4) Belum optimalnya

informasi Pasar kerja (IPK) dan Bursa kerja; (5) Relatif redahnya kualitas dan

produktivitas tenaga kerja; (6) Pelatihan kerja dan standar kualifikasi tenaga

kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja; (7) Terbatasnya pengelolaan

sumberdaya pelatihan dan lembaga pelatihan kerja baik Pemerintah maupun

swasta.

Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan

meningkatkan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah

akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan

investasi. Iklim usaha yang kondusif memerlukan stabilitas ekonomi, politik

dan keamanan, biaya produksi yang rendah, kepastian hukum serta

peningkatan ketersediaan infrastruktur

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain

dengan pelatihan ketrampilan yang berbasis kompetensi


IV/ 34 - 43

3. Mengoptimalkan program-program perluasan kesempatan kerja yang

dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program Padat Karya

Produktif, pengembangan UKM dan sektor informal produktif, koordinasi

dengan PJTKI untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri, serta

program-program pengentasan kemiskinan

4. Peningkatan fungsi Lembaga Bipartit dan Tripartit

5. Mendukung pelaksanaan transmigrasi.

C. Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari berbagai pembangunan di

suatu daerah. Indikasi suatu masyarakat dikatakan sejahtera secara sosial,

adalah apabila di daerah tersebut sudah tidak dijumpai lagi persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan keberadaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain: keterlantaran baik anak maupun

lanjut usia, ketunasosialan, bencana alam dan konflik sosial, penyandang

cacat, gelandangan dan pengemis, anak nakal dan korban narkotika, anak

jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, dan fakir miskin.

Permasalahan

1. Masih adanya jumlah penyandang PMKS di Kabupaten Probolinggo

2. Belum optimalnya penyandang PMKS yang melaksanakan usaha sosial

ekonomi produktif (USEP)

3. Terbatasnya bantuan dan perhatian pada korban bencana alam, terutama

penanganan pasca bencana

4. Terbatasnya bantuan dan perhatian terhadap keluarga pra-sejahtera dan

Gakin.

Arah Kebijakan

Bila kita lihat kompleksitas PMKS dan kerentanan yang ada pada setiap proses

upaya penanganannya maka akan kita sadari bahwa pemecahan masalah ini

tidak bisa dilakukan secara sektoral. Tetapi multi dimensi dalam program lintas

pembangunan yang menyangkut sinergitas peran pemerintah, lembaga Sosial


IV/ 35 - 43

Masyarakat (LSM). Secara umum kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah

Kabupaten Probolinggo bidang kesejahteraan sosial diarahkan pada upaya

penurunan PMKS. Sedangkan secara spesifik kebijakan yang berkenaan

dengan PMKS diarahkan pada:

1. Penampungan sementara terhadap para PMKS dan melakukan

pembinaan serta memberikan keterampilan.

2. Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga sosial yang ada di daerah

dalam pembinaan USEP.

3. Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga sosial di daerah untuk

meringankan dan mengatasi penderitaan para korban bencana alam

4. Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga sosial untuk mencegah

dan mengatasi permasalahan sosial

5. Peningkatan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat terhadap

ketersediaan dana-dana bantuan


Adapun untuk menilai keberhasilan pencapaian (indikator kinerja)

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah:

a. Prosentase Penurunan Keluarga Pra sejahtera

b. Prosentase Penurunan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan

sosial

c. Prosentase Peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) yang dibina.

d. Prosentase tingkat kesempatan kerja.

e. Prosentase peningkatan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

f. Peningkatan jumlah transmigran terkirim dibanding dengan calon

transmigran.


IV/ 36 - 43

4.2.7. Sasaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Otonomi

Daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah

merupakan sasaran dari Tujuan Meningkatnya Penyelenggaraan

Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih meliputi penyelenggaraan pelayanan

umum dan administrasi pemerintahan.

Desentralisasi dan otonomi daerah memiliki dampak pada penyelenggaraan

Pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sementara dampak terhadap

birokrasi adalah harapan atas penyediaan pelayanan publik akan menjadi lebih

sederhana dan cepat serta lebih baik. Setelah lima tahun usia desentralisasi dan

otonomi daerah ternyata masih ditemukan berbagai permasalahan antara lain:

aparat birokrasi belum melaksanakan fungsi dengan optimal yang sesuai dengan

perannya dalam memberikan pelayanan publik dan sebagai dinamisator

pembangunan.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan publik, kualitas dan kapabilitas aparat

sebagai pelaku birokrasi seyogyanya sesuai dengan kebutuhan. Keberadaan

pegawai pemerintah Kabupaten Probolinggo tercatat sejumlah 17.371 orang

dengan komposisi sebagai berikut: golongan I sebanyak 290 orang, golongan 2

sebanyak 3.088 orang, golongan 3 sebanyak 11.250 orang dan golongan 4

sebanyak 2.743 orang. Lebih lanjut jika dikompilasi berdasarkan status, untuk

fungsional sebesar 12.375 orang, struktural 4.996 orang dan pegawai tidak

tetap/tenaga kontrak sebanyak 1.456 orang.

Pemerintah sebagai public service harus mewujudkan tugas pelayanan tersebut

dalam kinerja pemerintah daerah. Masyarakat yang dilayani harus merasakan

pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip

mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani,

perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga

harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan

dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan

waktu.

Untuk mengimplementasikan pelayanan prima harus ada kesungguhan

(komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu


IV/ 37 - 43

pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi

pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat.

Dengan spirit otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo menata kembali

kelembagaan maupun sumber daya manusia, sehingga diharapkan pelayanan

publik akan lebih optimal. Upaya ini diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penataan

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Dengan penekanan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan

dan harapan masyarakat.

Permasalahan

Dalam mewujudkan pelaksanan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip good

governance dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten

Probolinggo, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yaitu:

1. Menurunnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa pada sebagian

masyarakat

2. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara

3. Belum optimalnya jaminan rasa aman dan tentram bagi masyarakat

4. Belum optimalnya kemampuan aparat dalam penanganan bencana dan

gangguan lingkungan

5. Pengelolaan dan kemampuan keuangan daerah belum optimal

6. Perencanaan pembangunan daerah belum optimal

7. pelaksanaan pelayanan publik belum optimal

8. Pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal.

Arah Kebijakan

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah dan pelayanan publik

maka kebijakan pembangunan diarahkan pada:

1. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan

terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat


IV/ 38 - 43

2. Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui

pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan

manajemen

3. Mewujudkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh mempertegas tugas,

wewenang dan tanggungjawab

4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur

5. Menyederhanakan prosedur pelayanan publik/peningkatan pelayanan prima

6. Melakukan Sosialisasi jenis pelayanan melalui leaflet, media elektronik dan IT

7. Meningkatkan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan dan

mendekatkan pelayanan sampai wilayah kecamatan/desa/kelurahan

8. Mengadakan evaluasi tahunan guna perbaikan yang berkelanjutan.



peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah adalah:

a. Prosentase peningkatan kuantitas sarana prasarana aparatur

b. Prosentase peningkatan kualitas sarana prasarana aparatur

c. Prosentase tingkat pelayanan pengaduan masyarakat

d. Prosentase jumlah peraturan daerah yang disusun

e. Prosentase ketepatan laporan pelaksanaan pembangunan

f. Prosentase penyelesaian kegiatan sesuai waktu dan mutu yang direncanakan

g. Prosentase tingkat kelengkapan administrasi kearsipan

h. Prosentase tingkat penerapan teknologi informasi dalam administrasi

kearsipan

i. Prosentase tingkat pelayanan informasi kearsipan daerah bagi masyarakat

j. Prosentase perkembangan penerbitan akta kelahiran

k. Prosentase ber penduduk KTP

l. Prosentase ketepatan penerbitan dokumen dan laporan keuangan

m. Prosentase peningkatan pajak daerah

n. Prosentase peningkatan retribusi daerah

o. Prosentase peningkatan hasil penjualan daerah dan pengelolaan kekayaan

daerah


IV/ 39 - 43

p. Prosentase peningkatan pendapatan daerah lainnya

q. Rasio jumlah kegiatan yg dilaksanakan per jumlah direncanakan

r. Prosentase tersusunnya Rencana/Study Tata Ruang sesuai kebutuhan

daerah

s. Prosentase peningkatan Swadaya Murni Masyarakat

t. Prosentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparatur pemerintah

kabupaten

u. Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan keuangan daerah

v. Prosentase penurunan jumlah aparatur yang diberikan sangsi

w. Prosentase penurunan jumlah pelanggaran Tramtib

x. Prosentase penurunan jumlah pelanggaran penegakan PERDA

y. Rasio jumlah pamong praja per 10.000 penduduk

z. Prosentase organisasi masyarakat, orpol, pemuda, organiasi kemasyarakatan

yg dibina

. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk

. Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

. Prosentase jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan riil pemerintah

kabupaten

aa. Prosentase jumlah pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan

latihan (struktural, fungsional, teknis)

bb. Prosentase penyelesain dokumen kepegawain yang tepat waktu

cc. Prosentase jumlah penyelenggaraan pendidikan dan latihan (struktural,

fungsional, teknik)

dd. Prosentase tingkat kelulusan peserta pendidikan dan latihan (Struktural,

fungsional dan teknis)

ee. Prosentase jumlah SKPD yang melaksanakan analisa jabatan

ff. Prosentase jumlah SKPD yang melaksanakan ISO

gg. Prosentase jumlah SKPD yang menyusun standard pelayanan publik

hh. Prosentase jumlah SKPD yang menyusun IKM.


IV/ 40 - 43

4.3. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan daerah merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka

mengimplementasikan program-program prioritas pembangunan kepala daerah

disesuaikan dengan visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Probolinggo tahun 2008 - 2013, strategi pembangunan daerah diberupakan

dalam bentuk tema prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan setiap

tahunnya.Tema prioritas pembangunan yang ditetapkan mencerminkan urgensi

permasalahan yang hendak diselesaikan setiap tahunnya, tanpa mengabaikan

permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan akan skala prioritas dalam setiap

tahunnya berbeda-beda dan dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD. Tema prioritas

pembangunan dalam setiap tahunnya menggambarkan makna urgensi pemecahan

permasalahan strategis. Konsekuensi logis dari adanya tahapan dan prioritas

pembangunan dalam RPJMD ini adalah, dalam penyusunan rencana anggaran

pembangunan daerah komposisi anggaran belanja program kegiatan perlu disesuaikan

dengan prioritas bidang pembangunan pada masing-masing tahapan. Hal ini mengandung

makna bahwa, anggaran belanja program kegiatan yang mendukung prioritas tersebut

perlu mendapat porsi lebih guna tercapainya sasaran yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan dalam sub bab ini, bahwa tema prioritas pembangunan tahunan RPJMD

dimulai pada tahun 2009 dan diakhiri pada tahun 2012. Hal ini perlu disampaikan karena

untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2008 masih menggunakan dasar hukum RPJMD

Transisi Tahun 2007 - 2009. Sedangkan untuk tahun 2013 merupakan tahun transisi berisi

program-program transisi disebabkan pergantian kepala daerah.

Atas dasar tersebut, tahapan dan prioritas pembangunan dapat disusun sebagai berikut :

1. Tema Prioritas Pembangunan Tahun 2009

Pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

terhadap upaya pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Pembangunan di bidang kesehatan selalu terkait dengan peningkatan

peran keluarga dan lembaga masyarakat. Oleh karena itu pembangunan kesehatan

juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan

berperan terhadap penanggulangan kemiskinan, sehingga dikatakan pembangunan

kesehatan adalah suatu investasi bagi pembangunan masyarakat.


IV/ 41 - 43

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan bidang kesehatan yang

telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, serta dalam rangka

menyongsong Indonesia sehat 2010, maka tahapan dan prioritas pembangunan pada

tahun 2009, sesuai dengan sasaran peningkatan kualitas kesehatan serta sasaran

penanggulangan kemiskinan, adalah Peningkatan derajat kesehatan bagi

masyarakat melalui perkuatan kelembagaan, infrastruktur dan peran serta

masyarakat/keluarga dengan didukung kondisi lingkungan yang sehat.


Pembangunan bidang pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan

demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan

kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan

menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan komplek. Dalam rangka

meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak

mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut,

setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang

berkelainan, serta yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak

yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidak-tidaknya selama 9

tahun.

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan bidang pendidikan yang

telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, maka tahapan dan prioritas

pembangunan pada tahun 2010, sesuai dengan sasaran peningkatan kualitas

pendidikan serta sasaran penanggulangan pengangguran, adalah peningkatan mutu

pendidikan bagi masyarakat melalui perkuatan kelembagaan, infrastruktur dan

partisipasi aktif masyarakat.


Pembangunan bidang perekonomian di Kabupaten Probolinggo diarahkan untuk dua

sasaran pokok yaitu peningkatan produksi dan cadangan pangan untuk kestabilan dan

kesinambungan penyediaan pangan masyarakat serta pengembangan usaha sektor

riil, melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kedua sasaran


IV/ 42 - 43

tersebut akan dapat dicapai apabila didukung adanya perbaikan iklim investasi daerah

serta ketersediaan infrastruktur daerah yang memadai.

Upaya untuk mendorong peningkatan investasi dilakukan melalui penciptaan iklim

investasi yang kondusif dan promosi serta kerja sama investasi. Disamping itu kondisi

infrastruktur daerah dan lingkungan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam

mendukung peningkatan investasi. Dengan meningkatkan investasi diharapkan dapat

mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan

perekonomian daerah.

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan bidang investasi,

infrastruktur dan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan melalui berbagai program

dan kegiatan, sesuai dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan melalui

optimalisasi produksi pertanian/ perkebunan, peternakan dan perikanan; meningkatnya

perekonomian Daerah melalui optimalisasi usaha ekonomi sektor riil serta Optimalisasi

percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi daerah, maka tahapan dan

prioritas pembangunan pada tahun 2011 Peningkatan ketersediaan bahan pangan

bagi masyarakat dengan didukung oleh peningkatan produksi hasil

pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan serta perkuatan ekonomi

sektor riil, investasi dan infrastruktur daerah.


Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan

yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan

tata pemerintahan yang baik, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar

managemen mulai Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan

yang diwarnai dengan prinsip transparansi akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi,

menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat

menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan

yang terarah pada sistem perencanaan pembangunan, perubahan kelembagaan dan

sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem

pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.


IV/ 43 - 43

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan bidang pemerintahan dan

pelaksanaan otonomi daerah, maka tahapan dan prioritas pembangunan pada tahun

2012 Peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat didukung oleh tata kelola

dan tata pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan.

Documents

BAB IV Final Pemerintah Kab. Probolinggo