45

BAB III

PERDAGANGAN LIMBAH B3 DALAM KESEPAKATAN

IJEPA

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ancaman rentan masuknya

Limbah B3 diwilayah Indonesia, membuat Indonesia meratifikasi Konvensi Basel

yang mengatur tentang lalu lintas limbah B3. Akan tetapi pada Bab ini, penulis akan

membahas tentang Ekonomi menjadi prioritas pembangunan, IJEPA: kerjasama

Indonesia-Jepang dalam kerangka liberalisasi perdagangan, serta Perdagangan

Limbah dalam IJEPA. Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi

Konvensi Basel, akan tetapi kembali menandatangani perjanjian kerjasama IJEPA

yang didalam perjanjiannya terdapat klausul yang memperbolehkan perdagangan

limbah B3.

3.1 Ekonomi Menjadi Prioritas Pembangunan Indonesia

Kegiatan ekonomi sangat penting bagi suatu negara, dimana didalamnya

terdapat kegiatan distribusi, produksi, konsumsi, serta investasi yang mana harus

sesuai dengan fungsi masing-masing. Tujuan utama dari sistem ekonomi negara

yaitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mencapai kestabilan

ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat meratakan pemerataan

diantara berbagai golongan dan lapisan masyarakat. begitu pentingnya nilai

ekonomi dalam suatu negara.

Tahun 2008 merupakan era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono memiliki 6 prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam rapat kabinet

46

diantaranya yaitu: Pertama pertumbuhan ekonomi, kedua penciptaan lapangan

pekerjaan, ketiga stabilitas harga, kempat Pengentas kemiskinan, kelima ketahanan

pangan serta keenam ketahanan energi48. Untuk memenuhi prioritas pembangunan

pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, Indonesia seringkali melakukan berbagai

kerjasama dalam bidang ekonomi baik bersifat bilateral, multilateral serta regional.

Beberapa kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia pada masa era Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono diantaranya yaitu:

1. Indonesia menandatangani Kesepakatan perdagangan senilai US$ 17

Miliar dengan Tiongkok guna meningkatkan bidang pertambangan,

pembangkit listrik tenaga air, besi baja, pertanian serta tekstil.

2. Indonesia menyepakati Millenium Comprehensive Partnership (MCP) atau

kemitraan melinium menyeluruh dengan Amerika Serikat. kemitraan ini

senilai US$600 juta atau Rp.5,4 Triliun yang ditujukan untuk mendukung

pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan, kesehatan masyarakat,

dan meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.

3. Indonesia juga melakukan kemitraan ekonomi dengan Swedia, dimana

perdagangan kedua negara tersebut mampu menujukan kecenderungan

peningkatan yang positif selama 5 tahun terakhir dan mencapai 6,91

persen. Total perdagangan kedua negara pun mencapai US$1,46 miliar

pada tahun 2012 dimana terdapat peningkatan 28 persen dari tahun

48 Admin, 2012, “Ini 6 Program Prioritas SBY hingga 2014” diakses pada

https://nasional.kontan.co.id/news/ini-6-program-prioritas-sby-sampai-2014 (04/07/2019, 17.32

WIB)

47

sebelumnya. peningkatan juga terjadi pada investasi swedia di Indonesia

yang mencapat US$5,2 juta dengan 11 proyek.

Selain kerjasama ekonomi yang telah dipaparkan, Indonesia juga

melakukan kerjasama ekonomi Bilateral dengan Jepang yaitu dengan

ditandatanganinya perjanjian kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership

Agreement (IJEPA) yang mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2008 guna

membangun ekonomi Indonesia.

3.2 IJEPA: Kerjasama Indonesia-Jepang dalam Liberalisasi Perdagangan

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang diawali dengan

terbentuknya hubungan diplomatik yang dimulai pada 20 Januari 1958. Dengan

sejarah hubungan diplomatik yang telah berpuluh-puluh tahun, kedua negara

tersebut sepakat membangun kerjasama bilateral dibidang ekonomi yaitu

Indonesian Japan Economic partnership Agreement (IJEPA) yang diresmikan pada

20 Agustus 2008. Hubungan kerjasama ini dilakukan oleh kedua negara guna

mencapai kepentingan nasional masing-masing negara sesuai dengan aturan-aturan

yang telah diatur oleh hukum internasional.

Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan

salah satu bentuk kesepakatan kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi antara

Indonesia dan Jepang yang diawali dengan dibentuknya Joint Study Group pada

tahun 2003 guna membahas bentuk dan masa depan kerjasama bilateral antara

Indonesia dan Jepang. Pertemuan pertama Joint Study Group merupakan forum

perkenalan bagi Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Jepang

48

yang berlangsung di Kementrian Perdagangan, Republik Indonesia pada 31 januari

dan 1 februari 2005. Joint Study Group ini dihadiri oleh pihak Jepang yang diwakili

oleh Mr. Atsuyuku Oike yang merupakan Direktur Kemitraan Ekonomi,

Kementrian Luar negeri. Mr. Keita Nishiyama, Direktur urusan Asia-Pasifik,

Kementrian Ekonomi, Perindustrian dan Perdagangan. Mr. Yutaka Ishiba, Direktur

kerjasama Teknik internasional, Kementrian pertanian, kehutanan dan perikanan.

serta Mr.Masaaki Kaizura yang merupakan Direktur negosiasi, Kementrian

Keuangan Jepang pada masa itu. Sedangkan dari pihak Indonesia diwakilkan oleh

Ibu Halida Miljani, yang merupakan mantan Duta Besar Republik Indonesia pada

WTO serta Bpk. Pos M. Hutabarat, Direktur Jendral kerjasama internasional,

Departemen Perdagangan.49

Pada pertemuan Joint Study Group ini pihak Indonesia dan Jepang

melakukan pembahasan serta tukar pikiran akan kiprah Joint Study Group

selanjutnya, Menganalisa kondisi perdagangan serta investasi antar kedua negara

serta topik-topik menarik lainnya. Joint study group mencapai hasil kesepakatan

pada bulan Desember 2004 antara Soichi Nakagawa yang merupakan Menteri

Perekonomian, Perdagangan dan Perindustrian Jepang serta Menteri Perdagangan

Indonesia Mari Pangestu. Selanjutnya pada Januari 2005 dengan kesepakatan

antara Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla serta Menteri Luar Negeri Jepang

Nobutaka Machimura. Secara keseluruhan Joint Study Group ini melakukan tiga

kali rapat untuk memutuskan layak tidaknya dibentuk Economic Partnership

49 Kedubes Jepang Di Indonesia “Joint Study Group, EPA Jepang-Indonesia Perdana” diakses pada

https://www.id.emb-Japan.go.jp/news05_13.html (06/11/2018,12.24 WIB)

49

Agreement antara Indonesia dan Jepang serta memutuskan waktu dimulainya proses

negosiasi.50

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kunjungan resminya ke Jepang

pada 2 Juni 2005, beliau beserta perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi sepakat

mendatangani dimulainya kesepakatan Free Trade Agreement dimana Indonesian

Japan Economic Partnership Agreement sebagai kerangka kerjasamanya. Lalu

pada 20 Agustus 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Perdana Menteri

Shinzo Abe menandatangani surat persetujuan IJEPA. Dengan disetujuinya surat

persetujuan ini, IJEPA mulai aktif diimplemetasikan pada 1 Juli 2008 guna

mengembangkan dan meningkatkan perdangangan serta jalur investasi antar kedua

negara. Setelah meratifikasi IJEPA, pihak Indonesia memasukannya dalam

Peraturan Presiden No36 Tahun 2008.51

Indonesian Japan Economic Partnership Agreement memiliki 3 pilar utama

yang melandasi kerjasama IJEPA yaitu Liberalization, Facilitation dan

Cooperation. Pada pilar pertama yaitu Liberalization mengartikan penghapusan

atau pengurangan Batasan dan hambatan lainnya yang terdapat dalam perdagangan.

Pilar kedua yaitu Facilitation, dimana pilar ini berguna untuk pengurangan dan

peningkatan kinerja bea cukai, penanganan dipelabuhan, dan jasa-jasa yang

berkaitan dengan perdagangan. Sedangkan pada pilar terakhir yaitu Cooperation,

dimana Jepang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan kapasitas

(Industrial Capacity Building) dan sumber-sumber daya yang penting serta

50 Ibid,. 51 Betha Lande,Op.Cit., Hal.5

50

substansial bagi Indonesia sehingga Indonesia lebih mampu untuk bersaing dan

memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA. 3 pilar ini diharapkan dapat

menciptakan Win-win condition bagi kedua negara sehingga menciptakan kondisi

berimbang antara Indonesia dan Jepang guna persyaratan memasuki pasar global.52

Kerjasama Indonesian Japan Economic Partnership Agreement, memiliki

beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menjalin kerjasama diantaranya

yaitu Pertama Bersifat singel undertaking dimana perjanjian tidak ada yang

disepakati hingga semuanya setuju, Kedua, liberalisasi harus konsisten berdasarkan

pada pasal XXIV GATT, Ketiga, berdasarkan line by line, Keempat, Negosiasi

akses pasar dilakukan secara bersamaan dengan ROO (Rules of Origin) dimana

mekanisme ini digunakan untuk menentukan asal produk dalam rangka

mendapatkan fasilitas tarif prefensial. Kelima, permintaan dan penawaran

mencakup tarif line yang telah ditetapkan. Keenam, permintaan didasarkan pada

klasifikasi tariff mitra IJEPA. Ketujuh, base rate atau suku bunga dasar untuk

Jepang diberlakukan sejak 1 April 2005, sedangkan untuk Indonesia menunggu

proses harmonisasi tahap II. Keenam, kategori penurunan dan penghapusan tariff

bersifat linear 53

Pada poin pertama prinsip dasar kerjasama IJEPA yaitu bersifat single

undertaking diartikan bahwa kerjasama ini diartikan bahwa kerjasama ini didasari

dengan benar-benar kesepakatan bersama antara Indonesia dan Jepang, perjanjian

52 Ibid,. 53 A.Achdiat, I.Drajat, dkk, “Kedalaman struktur industri manufaktur melalui implementasi

IJEPA”, Jakarta: Kemenprin, Hal.22.

51

ini tidak akan berjalan tidak akan berjalan jika tidak terjadi kesepakatan baik dari

satu pihak dari kedua negara tersebut. Selain itu pada poin kedelapan yaitu poin

penurunan tariff bersifat linear juga berlaku untuk Indonesia maupun Jepang dalam

melakukan kegiatan perdagangan serta investasi.

Keputusan Indonesia dalam melakukan Perjanjian kerjasama bilateral

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dilandasi berdasarkan

beberapa pertimbangan antara lain yaitu Jepang merupakan mitra dagang utama

Indonesia dimana Jepang merupakan tujuan eksport nomor satu bagi Indonesia

(appx.20%) serta sumber import Indonesia (14%) dari barang. Selain itu Jepang

merupakan sumber investasi utama, pinjaman pembangunan serta bantuan bagi

Indonesia. Dengan kondisi ekonomi kedua negara yang berbeda, perjanjian bilateral

ini menjadi alat kedua negara untuk saling melengkapi dengan tujuan yaitu

Pertama, memfasilitasi, dimana perjanjian ini mempromosikan liberalisasi

perdagangan baik jasa maupun barang antar kedua negara. Kedua, meningkatkan

kesepakatan investasi melalui penguatan perlindungan dan aktivitas investasi antar

kedua negara. Ketiga, memastikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual

dan mempromosikan kerjasama dibidang tersebut. Keempat, meningkatkan

trasnparansi serta promosi dari aktifitas anti persaingan dan kerjasama dan

bekerjasama mempromosikan persaingan. Kelima, meningkatkan kerangka

kerjasama yang lebih mendalam. Serta keenam, menciptakan prosedur yang efektif

dalam pengimplementasian perjanjian dan penyelesaian sengketa.54

54 Trixsaningtiyas Gayatri, 2008, “Analisa kepentingan ekonomi dan politik Indonesia dan Jepang

dalam IJEPA tahun 2007”, Tesis: Depok, Hubungan Internasional, Universitas Indonesia diakses

52

Kerangka kerjasama IJEPA mengelompokan perundingan ke dalam 13

Expert Groups (EG) dalam rangka mengkomprehersifkan serta melancarkan

jalannya perundingan yang meliputi Perdagangan barang, Prosedur Bea Cukai,

Aturan Asal, Investasi, Peningkatan lingkungan bisnis dan promosi kepercayaan

bisnis, Perdagangan Jasa, Movement of Natural Person55, Sumber daya Energi dan

Mineral, Hak Kekayaan Intelektual, Kerjasama, Kebijakan Persaingan, kerjasama

teknis dan pembangunan kapasitas, serta pengadaan umum pemerintah. IJEPA

sendiri mempererat kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang termasuk

dalam Capacity Building56, liberalisasi, peningkatan perdagangan dan Investasi

yang bertujuan untuk meningkatkan arus dibidang investasi dan jasa, pergerakan

tenaga kerja diantara kedua negara dan juga perdagangan.57

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) hadir sebagai

kerangka kerjasama yang memperkuat serta mempromosikan hubungan ekonomi

yang saling menguntungkan antar kedua negara serta berkonstribusi dalam

mewujudkan kerjasama serta peningkatan kapasitas diberbagai bidang.

Terbentuknya hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang semakin

mendekatkan hubungan ekonomi serta hubungan lainnya diberbagai bidang dengan

kepentingan komersial yang besar dari masing-masing negara yaitu kebutuhan

dari http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/118812-T%2025102-Fluktuasi%20investasi-

Analisis.pdf (14/11/2018, 17.35 WIB) 55 Movement of Natural Person adalah Tenaga kerja yang berpindah ke negara lain misalnya tenaga

asing yang bekerja secara independen 56 Capacity Building adalah suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian kegiatan untuk

melakukan perubahan multilevel dalam diri individu, kelompok-kelompok, organisasi-oraganisasi,

dan sistem-sistem guna memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi dalam

menghadapi perubahan lingkungan yang ada. 57 Betha Lande Op.cit., Hal.9

53

investasi, kebutuhan eksport import serta kebutuhan industri. Dengan adanya

kerjasama ini, Jepang memberi kepastian yang lebih besar dari akses pasar untuk

produk Indonesia dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara

lainnya yang memiliki perjanjian kerjasama ekonomi dengan Jepang, Indonesia

juga dapat lebih menarik banyak bisnis serta investasi dari Jepang, selain itu IJEPA

juga akan memberikan peningkatan kapasitas bangunan bagi produsen Indonesia

terutama membantu peningkatan kualitas produk Indonesia dipasar dalam negeri

maupun pasar internasional dalam bidang-bidang seperti produk standar pengujian,

sanitasi dan standar kesehatan minuman serta pelatihan dibidang manufaktur dll.

IJEPA juga menjanjikan akan membantu Indonesia untuk lebih maju dalam

meningkatkan kebiasaan, administasi perpajakan, serta penyediaan kapasitas

hukum yang lebih besar sehingga lebih meningkatkan iklim bisnis di Indonesia.58

Indonesia memiliki beberapa alasan yang menyebabkan Indonesia sepakat

dengan Jepang untuk menandatangani kerangka kerjasama Indonesia Japan

Economic Partnership Agreement (IJEPA) yaitu:59

1. Jepang merupakan salah satu investor serta mitra dagang utama bagi

Indonesia dan Indonesia sendiri merupakan negara penerima ODA (Official

Development Assistance) terbesar dari Jepang. Investasi Jepang dapat

membantu Indonesia dalam peningkatan kapasitas daya saing Indonesia

secara umum.

58 Gina M Dewi, Op,Cit., Hal.37 59 Trixsaningtiyas Gayatri Op,Cit., Hal.34

54

2. Mempermudah serta memperluas akses pasar produk Indonesia. Hal ini

merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengeksport produk Indonesia.

3. Indonesia memiliki peluang untuk mengirim tenaga kerja semi terampil ke

Jepang. Hal ini dapat meningkatkan sumber daya manusia yang terampil

melalui pelatihan teknologi.

4. Adanya Economic Partnership Agreement (EPA) dapat memberikan

kepastian yang lebih luas dan prefensial dibandingkan dengan program

Generalized System of Prefences (GSP) dan menempatkan Indonesia sejajar

dengan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan

Jepang seperti Malaysia, Filipina, Singapura serta Thailand di ASEAN.

Indonesia mengharapkan manfaat dari adanya kerangka kerjasama

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) diantaranya yaitu:60

1. Tarif produk yang termasuk dalam perjanjian IJEPA akan dihilangkan

bertahap dalam 10-15 tahun.

2. Peningkatan akses pasar untuk barang-barang yang diekspor dari

Indonesia ke Jepang

3. Mempromosikan industri Indonesia serta mendukung dan memperkuat

kemitraan bisnis dengan perusahaan Jepang yang beroperasi di

Indonesia

4. IJEPA menyediakan pijakan yang sama antara Indonesia dan para

pesaing yang memiliki akses potensial dalam pasar Jepang.

60 Gina M Dewi, Op,Cit., Hal.37

55

International trade atau perdagangan internasional yaitu perdagangan antar

negara yang melibatkan dua atau lebih negara yang didalamnya mencakup ekspor

dan import. Menurut UU No.7 Tahun 2014 pasal 1 ayat 4, perdagangan

internasional atau perdagangan luar negeri dapat diartikan sebagai “perdagangan

yang mencakup ekspor dan import atas barang atau jasa yang melampaui batas

wilayah negara”. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2006 pasal 1 ayat 14,”Ekspor

merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari pabean” sedangkan pada pasal yang

sama ayat 13 menjelaskan “import merupakan kegiatan memasukan barang

kedalam daerah pabean”.61

Perdagangan internasional merupakan salah satu motor penggerak

perekonomian serta memegang peran penting dan strategis dalam pertumbuhan

ekonomi di berbagai negara didunia termasuk Indonesia. Berkembangnya

globalisasi serta memesatkan integritas ekonomi diantara negara-negara didunia

menyebabkan semakin mudahnya arus perpindahan informasi, barang serta jasa

dari satu negara ke negara lainnya. Manfaat yang diberikan perdagangan

internasional yaitu negara dapat memproduksi barang yang memiliki keunggulan

komparatif serta mendorong masuknya investasi asing ke dalam negeri. Selain itu

dengan adanya perdagangan internasional dapat menjadikan suatu negara untuk

61 Gocklas L, Sulasmiyati S, 2017, “Analisis pengaruh IJEPA terhadap nilai perdagangan Indonesia

Jepang”, diakses pada https://media.neliti.com/media/publications/188892-ID-analisis-pengaruh-

Indonesia-Japan-econom.pdf 16/11/2018, 03.35 WIB), Hal.192

56

mendapatkan akses pasar yang lebih luas bagi masuknya produk impor yang lebih

murah dan berkualitas kepasar domestik.62

Dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks perdagangan

internasional, prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan diatur oleh World Trade

Organization (WTO). Dimana WTO merupakan organisasi internasional dibawah

United State yang mengatur akan perdagangan antar negara. WTO sendiri bertujuan

untuk memastikan bahwa perdagangan mengalir dengan lancer, dapat diprediksi

dan sebebas mungkin. Fungsi utama dari WTO sendiri yaitu sebagai forum bagi

anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan

semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagagangan internasional.

Pasal XXIV GATT 1994, WTO memperbolehkan negara anggotanya untuk

melakukan liberalisasi perdagangan baik bersifat Regional, Custom Union maupun

Bilateral selama komitmen tiap-tiap negara anggota WTO yang tergabung dalam

kerrjasama tersebut tidak berubah sehingga merugikan negara anggota WTO yang

lain yang tidak termasuk dalam kerjasama perdagangan tersebut.63 Oleh karena itu

Indonesia serta Jepang yang merupakan negara anggota WTO, dapat membuat serta

memberlakukan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

dikarenakan sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh WTO, sehingga

62 S T Ardianti, 2015, Dampak perjanjian perdagangan IJEPA terhadap kinerja perdagangan

bilateral” diakses pada jurnal.kemendag.go.id/index.php/bilp/article/view/5 16/11/2018, 04.13

WIB), Hal.130 63Caterin Simamora, “World Trade Organization” diakses pada

http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2018/kolom/world-trade-organization-wto (24/11/2018, 21.15

WIB)

57

hambatan tariff yang diberlakukan oleh kedua negara lebih diturunkan bahkan

dihilangkan dibandingkan hambatan tariff yang ditetapkan oleh WTO.

Kesepakatan perdagangan bebas dalam kerangka kerjasama Indonesia

Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan bingkai kesepatan

kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia

Bersama mitranya. Perjanjian ini disusun secara matang agar dapat menghasilkan

manfaat bagi kedua negara secara adil, seimbang dan terukur melalui liberalisasi

akses pasar, fasilitas,dan kerjasama melalui pengembangan sektor-sektor industri

prioritas. Dalam sektor perdagangan IJEPA, Indonesia serta Jepang sama

menyetujui adanya konsensi khusus yang diberikan. Konsensi tersebut berupa

penurunan atau penghapusan tarif bea masuk yang dibagi menjadi tiga klasifikasi

yaitu: fast-track, normal-track dan pengecualian, dimana dengan memasang

rambu-rambu tindakan keamanan (emergency and safeguard measure) untuk

mencegah kemungkinan-kemungkinan yang berdampak negative terhadap industri

domestik.64

Pada produk yang berklasifikasikan fast-track presentasi tertentu dari total

pos tarif akan diturunkan ke 0% dimulai saat diberlakukannya IJEPA secara resmi.

Pada produk yang berklasifikasikan normal-track, tarif akan diturunkan menjadi

0% pada jangka waktu tertentu dari minimal tiga hingga maksimal 10 tahun bagi

Jepang serta 15 tahun bagi Indonesia. Hal ini akan dimulai sejak berlakunya IJEPA

64 Sigit setiawan, 2012, “Analisis dampak IJEPA terhadap Indonesia dan Jepang” diakses pada

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20dampak%20ijepa.pdf

(18/11/2018, 04.41 WIB), Hal. 1

58

bagi presentasi tertentu dari pos tarif. Selain konsensi tarif tersebut, terdapat pula

konsensi lainnya yaitu diaturnya suatu skema konsensi tarif khusus bagi sektor-

sektor industri tertentu dan kopensasinya melalui fasilitas pusat pengembangan

industri manufaktur. Diluar skema tarif prefensial terdapat skema khusus yang

disepakati oleh Indonesia dan Jepang, dimana Indonesia bersedia memberikan

fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS)65 kepada Jepang. Sebaliknya

Jepang harus memberikan imbalan berupa fasilitas Manufacturing Industry

Development Center (MIDEC)66 kepada Indonesia.67

Dalam trade in goods, Indonesia mengatur Elimination of Customs Duties

terhadap barang dari Jepang, dengan dasar hukum Pasal 13 Ayat (1) UU No.17

Tahun 2006 tentang kepabeanan. Selanjutnya dibagi kedalam 3 PMK diantaranya:68

- PMK No.94/PMK.011/2008 tentang modalitas penurunan tarif BM

- PMK No.95/PMK.011/2008 tentang penetapan tarif dalamIJEPA

- PMK No.96/PMK.011/2008 tentang penetapan tarif dalam bea masuk

dalam rangka USDFS

65 User Specifi Duty Free Scheme (USDFS) merupakan pembebeasan bea masuk untuk sejumlah

produk dari Jepang. Beberapa diantaranya yaitu Manufacture and Steel service center disektor

otomotif dan komponen elektronik, mesin kontruksi, alat berat, dan peralatan energi. Hal ini diatur

dlam Peraturan Menteri Keuangam (PMK) No.96/PMK.011/2008. 66 Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) merupakan kerjasama teknis dalam

rangka peningkatan daya saing industri melalui training, training for trainer, pengiriman expert,

kunjungan kerja ke industri-industri, basic study, dan workshop / seminar. 67 Ibid., 68 Direktoral Bea dan Cukai, “Petunjuk pelaksanaan impor barang dalam rangka skema IJEPA”

diakses pada http://itpc.or.jp/wp-content/uploads/pdf/ijepa/Presentasi%20IJ-

EPA%20Bea%20dan%20Cukai.pdf (04/03/2019, 10.42 WIB)

59

1.3 Perdagangan limbah dalam kerangka Indonesian Japan Economic

Partnership Agreement (IJEPA)

Limbah merupakan sesuatu yang dihasilkan dari beberapa fase aktifitas

manusia, dimana komposisi dan besar jumlahnya bergantung pada pola konsumsi,

struktur industri serta ekonomi. Sedangkan Limbah B3 (bahan berbahaya dan

beracun) diartikan sebagai “setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan

beracun yang karena sifatnya atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara

langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan mencemarkan lingkungan

hidup serta membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan

makhluk hidup lainnya”.69

Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), dalam salah

satu klausul atau pasalnya menjadikan Limbah B3 sebagai barang yang dapat

diperjual belikan. Hal ini diatur dalam perjanjian IJEPA pasal 29 ayat (2) huruf (J)

yang berbunyi:70

“scrap and waste derived from manufacturing or processing operations or

from consumption in the party and fit only for disposal or for the recovery

of raw materials;”

Dimana pada pasal ini, perjanjian IJEPA memasukan limbah dari manufaktur, hasil

pengolahan industri dan hasil dari konsumsi yang tergolong sebagai barang yang

dapat diperdagangkan.

Pada kesepakatan IJEPA terdapat 15 komoditas ataupun jenis Limbah yang

tergolong Limbah B3 menurut Lampiran I dan Lampiran VIII Konvensi Basel serta

69 Setiyono, “Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3”, diakses pada

http://ejurnal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/199 (24/11/2018, 22.29 WIB) Hal: 73 70 Republik Indonesia,”Agreement Between The Republic Of Indonesia Japan For An Economic

Partnership” diakses pada http://www.kemendag.go.id/id/perdagangan-kita/agreements

(13/04/2018, 20.22 WIB)

60

PP 18/1999 PP 85/1999 yang menjadi barang yang dapat diperjual belikan. 15

komoditas tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Tabel daftar komoditas Limbah B3 yang diperdagangkan IJEPA.71

No Kode komoditas Deskripsi Limbah B3 Ditetapkan sebagai

Limbah B3 menurut

1. 2710.19 Limbah sisa Produksi

Minyak Bumi dan

Bitumennya

Lampiran 1 Konvensi

Basel

2. 3825.30.00.00 Limbah Klinik Lampiran 1 Konvensi

Basel

3. 3006.80.00.00 Limbah Farmasi Lampiran 1 Konvensi

Basel

4. 3825.50.00.00 Limbah dari Cairan

Asam Logam

Lampiran VIII

Konvensi Basel

5. 7802 Limbah Timbal dan

scrap-nya

Lampiran VIII

Konvensi Basel

6. 3915.30.00.00 Limbah Vinil Klorida Lampiran VIII

Konvensi Basel

7. 8107.30.00.00 Limbah Cadmium dan

scrap-nya

Lampiran VIII

Konvensi Basel

8. 8110.20.00.00 Limbah Antimony dan

scrap-nya

Lampiran VIII

Konvensi Basel

9. 8112.13.00.00 Limbah Berillium dan

scrap-nya

Lampiran VIII

Konvensi Basel

10. 8112.52.00.00 Limbah Thallium dan

scrap-nya

Lampiran VIII

Konvensi Basel

11. 8548.1 Limbah Bakteri dan Aki Lampiran VIII

Konvensi Basel

12. 7404.00.00.00 Limbah Tembaga dan

scrap-nya

PP 18/1999 junco PP

85/1999

13. 7902.00.00.00 Limbah Zinc/Seng dan

scrap-nya

PP 18/1999 junco PP

85/1999

14. 8112.22 Limbah Chromium dan

scrap-nya

PP 18/1999 junco PP

85/1999

15. 7503.00.00.00 Limbah Nikel dan

scrap-nya

PP 18/1999 junco PP

85/1999

Limbah B3 bukan hanya berbahaya bagi kesehatan manusia tetapi juga

dapat mengancam kelestarian lingkungan, dengan masuknya Limbah B3 sebagai

71 Danar Anindito, Op.Cit., Hal.67

61

komoditas yang diperjual belikan dalam perjanjian IJEPA tentu mengundang

banyak perdebatan, dimana pihak kementrian lingkungan hidup dan kehutanan

tidak dilibatkan dalam proses penandatanganan IJEPA yang hanya melibatkan

Kementrian Perdagangan, KLHH juga berpendapat bahwa perdagangan Limbah ini

dapat menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan Limbah B3 secara gratis

dari Jepang.72 Namun nilai ekonomis yang tinggi dari perputaran perdagangan

Limbah B3 membuat negara mengabaikan hal tersebut. Selain nilai ekonomis yang

tinggi, banyak pihak yang menafsirkan Limbah B3 sebagai komoditas yang

termasuk dalam pengaturan WTO, dikarenakan dalam peraturan GATT tidak

dirumuskan secara jelas mengenai apa itu produk maupun komoditas. Oleh karena

itu banyak negara yang menginterpretasikan pengaturan perdagangan Limbah B3

sama seperti perdagangan komoditas-komoditas lainnya.73 Indonesia dan Jepang

melihat adanya celah dan kesempatan yang dapat diambil dari Konvensi Basel yang

membuat kedua negara tersebut berani melakukan perdagangan Limbah B3 yaitu

Kesepakatan daur ulang, tidak terpenuhinya jumlah ratifikasi Basel Ban

Amandemen, Aturan artikel 11 Konvensi Basel yang memperbolehkan

Perdagangan Bilateral serta Kurangnya mekanisme kopensasi jika melanggar

ketentuan Konvensi Basel. Hal ini akan dijelaskan lebih dalam pada Bab IV.

Status hukum dari perdagangan IJEPA dan Konvensi Basel juga menjadi

salah satu pertimbangan dalam perdagangan Limbah B3 ini, dimana dalam

72 M. Agung Riyadi & Cavin R Manuputty, “Limbah beracun dijalur bebas hambatan” diakses pada

https://www.ekuatorial.com/id/2009/01/Limbah-beracun-di-jalur-bebas-hambatan/ (03/03/2019,

04.59 WIB) 73 Ibid

62

perjanjian internasional yang merupakan hukum formal, menggolongkan perjanjian

dalam treaty contract dan law making traeties. Dimana treaty contract merupakan

perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, yang

mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian

tersebut seperti perjanjian bilateral, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan

serta perjanjian pemberatasan. Sedangkan law making treaties merupakan

perjanjian yang meletakan ketentuan dan kaidah hukum bagi masyarakat

internasional sebagai keseluruh seperti Konvensi.74

Secara umum Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

tegolong dalam treaty contract memiliki sifat hukum yang lebih terikat karena lebih

bersifat khusus guna memberikan kepastian hukum dalam kerjasama perdagangan

sehingga dapat menjamin hak dan kewajiban bagi pihak Indonesia dan Jepang.

Sedangkan Konvensi Basel yang tergolong dalam law making treaties, yang dimana

Konvensi merupakan aturan hukum yang diterima suatu negara yang didasarkan

pada asas kebiasaan yang timbul dan dipelihara dengan baik. Konvensi Basel ini

muncul karena pada tahun 1980-an terdapat isu akan pengelolaan Limbah B3

berbahaya yang menyebabkan pencemaran lingkungan.75 Dalam kasus ini

perjanjian IJEPA dan Konvensi Basel memiliki tingkatan hukum yang sama

dikarenakan kedua hal ini sama-sama menggunakan Peraturan Presiden sehingga

tingkatan hukumnya sama. IJEPA diatur dalam Peraturan Presiden No.36 Tahun

74 Mochtar K & Etty R.A, 2012, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT alumni, Hal:122 75 TZN Nerinina, 2017, Perjanjian Bilateral dalam mengatur perdagangan perbatasan,

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17906, Jurnal: Lex et societatis

Agustus Vol.5 No.6, (27/03/2019, 18.48 WIB)

63

2008 sedangkan Konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh Indonesia diatur dalam

Keputusan Presiden No.61 Tahun 1993 dan dijelaskan kembali pada peraturan

presiden No.47 Tahun 2005 serta Peraturan Presiden No.60 Tahun 2005. Namun

secara umum tingkatan hukum yang dimiliki oleh perjanjian bilateral lebih tinggi

dibandingkan Konvensi karena sifat Konvensi sendiri yang Soft Power.76

76 Konvensi Basel, Loc. Cit.