of 15 /15
RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-1 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang diselenggarakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. Selama tahun 2006-2010, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sintang rata-rata sebesar 7,02% per tahun. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski sumbangannya dalam total pendapatan daerah relatif masih kecil namun rata-rata pertumbuhan PAD (11,13% per tahun) lebih tinggi dibandingkan

BAB III - sintang.go.id · Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang ... Kabupaten Sintang meliputi Pendapatan Asli Daerah ... Sintang Tahun 2006-2010 (Milyar Rp) Sumber pendapatan

Embed Size (px)

Text of BAB III - sintang.go.id · Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang ... Kabupaten Sintang meliputi...

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-1

    BAB III

    GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

    KERANGKA PENDANAAN

    3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu

    Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang diselenggarakan

    berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

    Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

    Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

    Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan

    Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

    Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang

    Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun

    2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah yang

    mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    3.1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

    Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

    Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-

    undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

    sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sintang

    meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain

    Pendapatan Daerah Yang Sah.

    Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang terdiri dari pajak daerah,

    retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan

    kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan

    Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana

    Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

    Selama tahun 2006-2010, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sintang

    rata-rata sebesar 7,02% per tahun. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD),

    meski sumbangannya dalam total pendapatan daerah relatif masih kecil namun

    rata-rata pertumbuhan PAD (11,13% per tahun) lebih tinggi dibandingkan

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-2

    dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan dana perimbangan (3,73% per

    tahun).

    Tabel 3.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2006-2010 (Milyar Rp)

    Tahun P.A.D Dana

    Perimbangan

    Lain2 Pendptn Daerah Yang

    Sah

    TOTAL PENDAPATAN DAERAH

    2006 18.61 504.59 9.64 532.84

    2007 20.02 556.62 9.24 585.88

    2008 28.45 640.43 35.13 704.01

    2009 29.12 583.56 41.14 653.82

    2010 26.93 574.40 85.81 687.14 Sumber: Rekapitulasi APBD Kabupaten Sintang, 2006-2010.

    Pendapatan daerah pada 2008 mengalami peningkatan 20,16%

    dibandingan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2009 terjadi penurunan

    sebesar 7,13%. Memasuki tahun 2010, pendapatan daerah kembali mengalami

    peningkatan sebesar 5,10%.

    Gambar 3.1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang

    Tahun 2006-2010 (Milyar Rp)

    Sumber pendapatan daerah yang utama bagi Kabupaten Sintang berasal dari

    dana perimbangan, rata-rata kontribusi sebesar 90,70% per tahun selama

    periode 2006-2010. Pada periode yang sama, kontribusi PAD dalam

    pendapatan daerah rata-rata sekitar 3,86% per tahun dan kontribusi Lain-lain

    PAD yang sah rata-rata sekitar 5,43%.

    Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2006-2010

    PAD 3.49% 3.42% 4.04% 4.45% 3.92%

    Dana Perimbangan 94.70% 95.01% 90.97% 89.25% 83.59%

    Lain2 Pendptn Daerah Yang Sah 1.81% 1.58% 4.99% 6.29% 12.49%

    2006 2007 2008 2009 2010

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-3

    Struktur pendapatan daerah demikian mencerminkan terbatasnya kemampuan

    keuangan daerah Kabupaten Sintang dari sumber-sumber lokal. Mencermati

    struktur pendapatan daerah di atas, tantangan pengelolaan pendapatan daerah

    di masa mendatang adalah perlunya optimalisasi sumber-sumber potensial

    pendapatan daerah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan fiskal

    sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan secara bertahap dapat

    dikurangi.

    Selanjutnya, kemampuan penerimaan PAD berimplikasi langsung dengan

    upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kegiatan pembangunan lainnya.

    Oleh karenanya, pengelolaan PAD di Kabupaten Sintang pada kurun waktu

    2006-2010 diupayakan pada intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah,

    penerimaan hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang

    dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah mengingat sumber-

    sumber PAD ini sangat strategis.

    Peluang peningkatan PAD dimungkinkan sejak diberlakukannya Undang-

    Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan adanya penambahan objek pajak baru

    sehingga optimalisasi penerimaan daerah diupayakan dengan meningkatkan

    peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam membayar pajak

    maupun retribusi.

    Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan PAD antara lain

    adalah pendataan objek dan subjek pajak serta sosialisasi dan penyuluhan

    pajak dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak.

    Langkah lain yang telah dilakukan adalah penguatan koordinasi antar

    dinas/instansi pemungut. Penerimaan retribusi daerah selama tahun 2006-2010

    cenderung melebihi penerimaan pajak daerah. Dalam dua tahun terakhir,

    retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.

    Tabel 3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sintang

    Tahun 2006-2010 (Juta Rp)

    Tahun Pajak

    Daerah Retribusi Daerah

    Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

    Lain2 PAD Yang Sah

    TOTAL PAD

    2006 1.175,12 9.083,79 - 8.352,86 18.611,76

    2007 1.279,98 5.187,25 2.016,00 11.540,16 20.023,39

    2008 2.706,18 9.666,45 - 16.074,05 28.446,68

    2009 2.304,67 9.846,64 2.685,90 14.279,76 29.116,97

    2010 2.245,70 12.292,99 2.919,00 9.472,22 26.929,91

    Sumber: Rekapitulasi APBD Kabupaten Sintang, 2006-2010.

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-4

    Tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan sumber utama PAD (pajak

    daerah dan retribusi daerah) ternyata lebih rendah dibandingkan dengan Lain-

    lain PAD yang sah. Penerimaan lain-lain PAD yang sah menunjukkan kontribusi

    yang sangat signifikan, dan menjadi dominan dalam struktur PAD Kabupaten

    Sintang.

    Gambar 3.2 Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sintang

    Tahun 2006-2010 (Juta Rp)

    Struktur PAD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010

    Pajak Daerah 6.31% 6.39% 9.51% 7.92% 8.34%

    Retribusi Daerah 48.81% 25.91% 33.98% 33.82% 45.65%

    Hsl Pengel. Kkyn Daerah 0.00% 10.07% 0.00% 9.22% 10.84%

    Lain2 PAD Yang Sah 44.88% 57.63% 56.51% 49.04% 35.17%

    2006 2007 2008 2009 2010

    Selama tahun 2006-2010, Lain-lain PAD yang sah menyumbang PAD rata-rata

    sebesar 48,6% per tahun, retribusi daerah rata-rata sebesar 37,6% per tahun,

    dan pajak daerah sebesar 7,5% per tahun. Sedangkan pengelolaan kekayaan

    daerah yang dipisahkan hanya memberikan kontribusi dalam PAD Kabupaten

    Sintang rata-rata sebesar 6,0% per tahun.

    Mengingat rendahnya kemampuan perpajakan daerah (local taxing power)

    selama ini, maka tantangan pengelolaan PAD dalam lima tahun mendatang

    antara lain adalah perlunya pengembangan kegiatan ekonomi daerah,

    pembenahan administrasi dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk

    mengoptimalkan penerimaan pajak daerah khususnya dan PAD pada

    umumnya.

    Penerimaan pajak daerah Kabupaten Sintang selama ini mengandalkan pada

    pungutan pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak pengambilan

    bahan galian C. Sementara penerimaan pajak reklame, pajak hotel dan pajak

    hiburan belum memberikan kontribusi yang memadai. Namun dengan

    penambahan objek pajak kabupaten menjadi 11 jenis pajak (ekstensifikasi

    reguler melalui UU No. 28 Tahun 2009) maka potensi peningkatan penerimaan

    pajak daerah masih memungkinkan untuk dioptimalkan.

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-5

    Mencermati peluang peningkatan perpajakan daerah saat ini, peningkatan PAD

    Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat ditempuh antara lain

    dengan melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi,

    pembenahan dan peningkatan sistem administrasi, mengefektifkan penagihan,

    dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, tantangan yang dihadapi adalah

    meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan

    asset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha.

    Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang

    Tahun 2006-2010

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-6

    Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sintang

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-7

    Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sintang

    No. Uraian 2008 (%)

    2009 (%)

    2010 (%)

    Keterangan

    1. Rasio lancar (current ratio) 22,79 2.013,26 58,45 Aktiva Lancar dibagi Hutang Lancar

    2. Rasio quick (quick ratio) 21,41 1.935,23 56,59 Aktiva Lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar

    3. Rasio total hutang terhadap total aset

    0,00 0,00 0,00 Total hutang dibagi total aktiva

    4. Rasio hutang terhadap modal

    0,00 0,00 0,00 Total hutang dibagi total modal

    Catatan :

    Aktiva Lancar 97.669.959.457,57 96.920.301.582,60 114.979.102.705,06

    Hutang Lancar 4.284.855.275,00 48.140.900,00 1.967.246.482,00

    Persediaan 5.910.561.853,00 3.756.403.689,00 3.661.113.534,00

    Total Hutang 4.284.855.275,00 48.140.900,00 1.967.246.482,00

    Total Modal (Ekuitas) 1.267.028.766.606,21 1.395.035.406.572,57 1.514.028.554.687,18

    Total Aktiva 1.271.313.621.881,21 1.395.083.547.472,57 1.515.995.801.169,18

    3.1.2. Pengelolaan Belanja Daerah

    Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program

    pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

    Oleh karenanya, pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sintang didasarkan

    pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan

    prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Belanja daerah

    diarahkan/difokuskan pada pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam

    rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan

    kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan infrastruktur

    daerah secara bertahap mulai dilaksanakan.

    Dalam pelaksanaannya, anggaran belanja diklasifikasikan menurut belanja tidak

    langsung/belanja aparatur dan belanja langsung/belanja pelayanan publik. Baik

    belanja langsung maupun belanja tidak langsung disusun berdasarkan prinsip

    efisiensi, efektivitas, ekonomis dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

    masing-masing unit kerja. Pengelolaan belanja yang utama adalah

    meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja, meningkatkan

    pelayanan publik, dan mengedepankan alokasi belanja yang ideal antara

    belanja tidak langsung dengan belanja langsung.

    Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak secara langsung berkaitan

    dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja. Belanja tidak

    langsung diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan operasional

    pemerintahan. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dialokasikan

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-8

    untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan tertentu. Belanja langsung

    diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas tingkat kesejahteraan

    masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan kependidikan dan

    kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar, serta menggiatkan pembangunan

    seperti penciptaan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran dan

    kemiskinan.

    Belanja daerah Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan

    seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan. Peningkatan cukup

    besar pada belanja daerah terjadi pada tahun 2006. Semula belanja daerah

    sebesar Rp 292,21 Milyar pada tahun 2005, dan meningkat menjadi Rp 547,90

    Milyar pada tahun 2006. Memasuki tahun 2008, alokasi belanja kembali

    mengalami peningkatan, menjadi Rp 769,98 Milyar (tahun 2007=Rp 658,36

    Milyar). Pada tahun 2008, alokasi terbesar untuk belanja tidak langsung adalah

    pada belanja pegawai.

    Pada tahun 2010 terjadi lagi kenaikan volume belanja daerah Kabupaten

    Sintang secara keseluruhan dibandingkan tahun 2009, dan tetap disertai

    dengan peningkatan alokasi belanja tidak langsung. Peningkatan belanja pada

    kelompok ini dikarenakan belanja pegawai mengalami kenaikan cukup tajam.

    Sementara belanja langsung mengalami penurunan, yakni dari Rp 371,24

    Milyar menjadi Rp 355,88 Milyar.

    Tabel 3.6 Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010 (Juta Rp)

    Kelompok Belanja 2006 2007 2008 2009 2010

    I. Belanja Tidak Langsung 230.03 228.45 294.81 332.80 418.64

    1. Belanja Pegawai 204.89 181.21 232.21 267.56 329.21

    2. Belanja Bunga - 2.00 2.30 - -

    3. Belanja Subsidi - - - 3.14 10.51

    4. Belanja Hibah - - 0.94 8.64 28.04

    5. Belanja Bantuan Sosial - 14.60 21.81 8.19 7.56 6. Belanja Bagi Hasil kpd Pem. - - - - -

    7. Blnj. Bantuan Keu. kpd Pem.Desa 23.69 28.71 37.05 44.71 43.11

    8. Belanja Tidak Terduga 1.45 1.93 0.50 0.56 0.21

    II. Belanja Langsung 317.87 429.91 475.17 371.24 355.88

    1. Belanja Pegawai - 43.97 44.84 41.20 27.14

    2. Belanja Barang dan Jasa - 170.49 200.51 190.47 180.46

    3. Belanja Modal - 215.45 229.82 139.57 148.28

    Total Belanja (I + II) 547.90 658.36 769.98 704.04 774.52 Sumber: Rekapitulasi APBD Kabupaten Sintang, 2006-2010.

    Perkembangan struktur belanja daerah selama tahun 2008-2010 menunjukkan

    trend peningkatan belanja tidak langsung dari tahun ke tahun. Meningkatnya

    alokasi belanja pegawai menjadikan proporsi belanja langsung mengalami

    penurunan cukup tajam dalam dua tahun terakhir ini. Struktur belanja daerah

    menjadi kurang berimbang, dan puncaknya terjadi pada tahun 2010 ketika

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-9

    proporsi belanja tidak langsung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja

    langsung.

    Gambar 3.3 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010 (Juta Rp)

    Meski belanja langsung mengalami penurunan, namun komponen belanja

    modal terjadi peningkatan alokasi belanja. Sejalan dengan meningkatnya

    penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, kegiatan pembangunan dan

    pelayanan publik di Kabupaten Sintang di masa mendatang, memberikan

    konsekwensinya bahwa kemampuan keuangan daerah juga harus diupayakan

    meningkat seirama dengan peningkatan belanja daerah.

    3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

    3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

    Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

    Kabupaten Sintang

    No. Uraian

    Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan

    aparatur (Rp.)

    Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan

    Pengeluaran) (Rp.)

    Prosentase

    (a) (b) (a)/(b)x 100%

    1. Tahun Anggaran

    2008 348.663.190.618,85 785.766.019.416,45 44,37

    2. Tahun Anggaran

    2009 357.808.692.682,28 712.326.347.392,15 50,23

    3. Tahun Anggaran

    2010 416.686.170.207,52 775.263.292.097,43 53,75

    41.98%

    58.02%

    34.70%

    65.30%

    38.29%

    61.71%

    47.27%

    52.73% 54.05%

    45.95%

    2006 2007 2008 2009 2010

    Struktur belanja daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2006-2010

    Belanja Tidak Langsung

    Belanja Langsung

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-10

    3.2.2. Analisis Pembiayaan

    Tabel 3.8

    Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sintang

    Tabel 3.9 Komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran

    Kabupaten Sintang

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-11

    Tabel 3.10

    Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sintang

    3.3. Kerangka Pendanaan

    Kerangka pendanaan terkait langsung dengan kemampuan pendapatan daerah

    untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten

    Sintang lima tahun yang akan datang. Pengelolaan pendapatan daerah

    diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi

    sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber

    pendapatan yang baru.

    Berdasarkan perkembangan pendapatan daerah periode 2006-2010 prediksi

    kemampuan pendapatan daerah Kabupaten Sintang tahun 2011 sampai tahun

    2015, sebagai berikut:

    Tabel 3.11 Prediksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang,

    2011-2015

    Sumber: Hasil proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-12

    Sebagaimana kondisi beberapa tahun sebelumnya, pada kurun tahun 2011-

    2015 Pemerintah Kabupaten Sintang masih tetap mengandalkan sumber

    pendanaan dari transfer pusat, dengan tetap mengupayakan peningkatan

    sumber pendapatan lainnya yang berasal dari PAD maupun lain-lain

    pendapatan daerah yang sah. Peningkatan pendapatan daerah diupayakan

    seoptimal mungkin dalam rangka memperkecil pembiayaan netto.

    Selain mengandalkan penerimaan dana perimbangan, untuk lima tahun

    mendatang pendanaan pembangunan Kabupaten Sintang juga dimungkinkan

    dari penerimaan sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-

    lain PAD yang sah. Berdasarkan perkembangan pendapatan asli daerah

    periode 2006-2010, diprediksikan perolehan PAD Kabupaten Sintang tahun

    2011 sampai tahun 2015, sebagai berikut:

    Tabel 3.12 Prediksi PAD Kabupaten Sintang, 2011-2015

    Sumber: Hasil proyeksi PAD Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015

    Untuk mendukung kemampuan pendanaan pembangunan Kabupaten Sintang,

    diperkirakan peningkatan penerimaan PAD sebagian diperoleh dari retribusi

    daerah dan pajak daerah mengingat adanya perluasan objek pajak sejak

    diberlakukannya Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

    dan Retribusi Daerah. Komponen lainnya yang diperkirakan mengalami

    peningkatan adalah lain-lain PAD yang sah.

    Penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah

    provinsi diperkirakan akan meningkatkan kemampuan keuangan Kabupaten

    Sintang untuk lima tahun mendatang. Mencermati penerimaan dana

    perimbangan selama tahun 2006-2010, maka diprediksikan penerimaan dana

    perimbangan untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2011-2015. Total

    dana perimbangan tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 660,31 Milyar, dan

    meningkat menjadi Rp 759,76 Milyar pada tahun 2015.

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-13

    Tabel 3.13 Prediksi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Sintang, 2011-2015

    Sumber: Hasil proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015

    Sebagian besar perolehan dana perimbangan berasal dari penerimaan Dana

    Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dana pusat

    dalam bentuk bagi hasil pajak (PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29) dan bagi

    hasil bukan pajak (PSDH, sumberdaya perikanan, dan pertambangan umum),

    serta dana perimbangan dari provinsi (termasuk dana bagi hasil pajak)

    merupakan sumber pendanaan tambahan untuk mendukung pelaksanaan

    program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang.

    Keseluruhan perkiraan pendapatan daerah Kabupaten Sintang diperuntukkan

    untuk menunjang belanja daerah. Berdasarkan perkembangan belanja daerah

    periode 2006-2010, diperkirakan kebutuhan belanja daerah Kabupaten Sintang

    terus meningkat untuk beberapa tahun mendatang.

    Tabel 3.14 Prediksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang, 2011-2015

    Sumber: Hasil proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2015

    Pada tahun 2011 proporsi belanja tidak langsung diperkirakan masih relatif

    tinggi, mencapai 48,66% dari total belanja sebesar Rp 701,26 Milyar. Namun

    seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk pembiayaan sektor

    publik, maka diperkirakan proporsi belanja tidak langsung semakin berkurang

    pada tahun 2015, yakni hanya sekitar 43,38% dari total belanja sebesar Rp

    828,53 Milyar.

    Dengan demikian, kerangka pendanaan pembangunan dalam APBD Kabupaten

    Sintang yang mencakup pendapatan daerah dan belanja daerah secara

    keseluruhan menunjukkan trend kenaikan selama tahun 2011-2015, dengan

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-14

    tetap mengupayakan pembiayaan netto yang semakin menurun dari tahun ke

    tahun.

    Tabel 3.15 Pengeluaran Periodik, Wajib, dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten

    Sintang

    Tabel 3.16

    Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan

    Daerah Kabupaten Sintang

  • RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 Halaman III-15

    Tabel 3.17 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

    Kabupaten Sintang