BAB III Metodologi RPRHL

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Bappeda dan Penanaman Modal

METODOLOGIData yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara survei dan pengukuran langsung di lapangan serta pengambilan contoh, disamping itu akan dilakukan pengambilan data sosial ekonomi budaya dengan cara wawancara. Dari data tersebut akan di inputkedalam Peta.

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri dari : 1. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di dalam kawasan hutan (RPRH)2. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di lahan (RPRL)

3.1 TAHAPAN PENYUSUNAN RP RHL 3.1.1 Penentuan Wilayah Penyusunan RPRHL Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTkRHL) disusun dengan satuan unit wilayah pengelolaan DAS (SWP DAS), yang pada umumnya meliputi beberapa wilayah kabupaten / kota bahkan lintas propinsi. Oleh karena itu langkah awal dalam penyusunan RPRHL adalah menetapkan wilayah penyusunan RPRHL sesuai dengan batas wilayah pemangkuan, yaitu wilayah administrasi kabupaten / kota untuk RPRL dan wilayah pemangkuan hutan untuk RPRH.

Pada dasarnya, pada peta Rencana Teknis RHL DAS (RTkRHL DAS) sudah terdapat batas administrasi / fungsi hutan. Namun apabila belum terdapat batas sampai tingkat desa maka untuk menetapkan wilayah penyusunan RPRH / RPRL ditempuh denganRencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Muaro Jambi

1


mengoverlaykan peta RTkRHL DAS dengan peta administrasi pemerintahan / pemangkuan hutan..

Hasil overlay peta akan diketahui wilayah sasaran penyusunan RPRHL dan selanjutnya dituangkan dalam Tabel 1 (untuk RPRHL Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Luar Kawasan) dan Tabel 2 (untuk RPRH Hutan Konservasi). Tabel 1. Wilayah Penyusunan RPRHL Kabupaten : Muaro Jambi No. 1 Kecamatan / Desa 2 DAS/Sub DAS 3 LMU Dalam Kawasan Hutan (Ha) HP HL 5 6 Luar Kawasan Hutan (Ha) Lindung 8 Budidaya 9

Tabel 2. Wilayah Penyusunan RPRH BKSDA / BTN / TAHURA : .............................. No 1 Kecamatan / Desa 2 DAS / Sub DAS 3 LMU 4 Luas (Ha) 5

3.1.2

Pembuatan Unit Terkecil Pengelolaan RHL (UTP RHL)

Satuan perencanaan RHL adalah suatu unit ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), karena tujuan RHL dalam jangka panjang adalah mengembalikan fungsi-fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung DAS menjadi optimal. Dalam skala mikro, unitRencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Muaro Jambi

2


pengelolaan RHL juga idealnya adalah suatu daerah tangkapan air mini (miniwatershed). Dengan unit mini-watershed ini maka kegiatan RHL akan menghasilkan suatu ekosistem-ekosistem hidrologis mini yang hasil RHL dan dampaknya dapat diukur. Dengan alasan inilah maka unit terkecil pelaksanaan RHL juga dilaksanakan pada hamparan lahan dalam satu satuan sistem hidrologi yang untuk selanjutnya disebut dengan Unit Terkecil Pengelolaan Rehabilitasi Hutan (UTP RH) dan Unit Terkecil Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (UTP RL). Secara manual untuk menentukan UTP-RH / UTP-RL tersebut dibuat dengan cara mengoverlaykan peta LMU dengan peta topografi selanjutnya dilakukan deliniasi dan memberikan batas hamparan pada peta yang berada pada satu satuan sistem hidrologi / satu daerah tangkapan air (DTA) terkecil. Untuk mempermudah para pelaksana penyusun RP RHL di daerah maka Direktorat Bina RHL Ditjen RLPS telah menyusun unit terkecil hidrologi (mini-watershed) seluas antara 200-300 Ha dengan metoda analisis spasial dari Citra Shuttle Radar Tophographyc Mission (SRTM) dengan peralatan GIS. Setiap unit mini-watershed mempunyai identitas (ID) secara nasional. UTP RH/UTP RL adalah hasil overlay antara mini-watershed ini dengan LMU terpilih (berikut MRT vegetatif dan Sipil Teknis) pada RTk-RHL DAS. Dari peta mini-watershed dan dengan ID yang dibakukan secara nasional, setelah di overlaykan dengan wilayah kerja, penyusun RP-RHL dapat mengidentifikasi dan menginventarisasi unit-unit mini-watershed yang berada di wilayah kerja nya. Wilayah kerja penyusunan RP-RHL akan terbagi habis oleh unit mini-watershed. Unit mini-watershed yang akan ditetapkan sebagai UTP RH-UTP RL adalah unit mini-watershed yang di dalamnya terdapat hamparan lahan kritis (LMU terpilih). UTP-RH/UTP-RL yang di dalamnya terdapat LMU terpilih dapat diidentifikasi kegiatan RHL nya baik vegetatif maupun sipil teknis. Kemudian setelah di overlaykan dengan batas wilayah administratif maka UTP-RH/UTP-RL akan dapatRencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Muaro Jambi

3


diketahui posisi/letak administratif nya. Hal ini diperlukan untuk mempermudah dalam menemukan UTP ini di lapangan. Disamping itu dengan wilayah administratif ini dapat dirancang calon pelaksana lapangan kegiatan RHL pada UTP-RH/UTP-RL ini yaitu misalnya kelompok tani desa tersebut. Dalam pembuatan UTP-RH / UTP-RL seperti diuraikan diatas, maka akan ditemui:a.

UTP RH/UTP RL bisa terdiri dari satu atau lebih LMU. Bila satu UTP terdapat lebih satu (bagian) LMU maka dalam UTP tersebut akan terdapat beberapa perlakuan/kegiatan RHL.

b.

UTP RH/UTP RL bisa berada pada satu atau lebih wilayah administratif desa, kecamatan atau kabupaten. Dalam kasus satu UTP terdiri dari lebih satu desa maka UTP tersebut akan ditangani oleh dua desa atau lebih.

c.

Pada daerah-daerah yang berbatasan dengan kawasan hutan, UTP RH/UTP RL bisa memotong batas kawasan hutan, sehingga satu UTP bisa sekaligus terdiri dari kegiatan reboisasi maupun penghijauan.

Satu UTP RH / UTP RL bisa merupakan gabungan beberapa LMU atau merupakan bagian dari LMU dengan luas 200-300 Ha. UTP-RHL tersebut harus terpetakan dalam peta rencana RHL 5 tahun dan masingmasing UTP RH / UTP RL harus ditentukan koordinatnya. Untuk menentukan kodifikasi UTP RH/ UTP RL terdiri dari tiga bagian yaitu: -

Menunjuk kode / ID mini watershed yang sudah ada; Kode kegiatan RHL (vegetatif maupun sipil teknis). Pada kasus UTP di perbatasan kawasan hutan ( UTP memotong batas kawasan hutan ) atau pada beberapa LMU maka kode kegiatan RHL bisa lebih dari satu;

-

Wilayah administratif terkecil yaitu desa untuk UTP RL dan blok untuk UTP RH. Pada kasus UTP di perbatasan kawasan hutan maka wilayah administratif desa dan blok kawasan hutan bisa dua-dua nya disebut. Secara umum format kodifikasi UTP RHL adalah sebagai berikut:

Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Muaro Jambi

4


No.ID Mini Watershed / Kode Rekomendasi Kegiatan RHL / Wil.Administratif Terkecil Contoh kodifikasi UTP RHL adalah seperti pada Tabel 3 berikut ini. Tabel 3 : Contoh Kodifikasi UTP RHL Keterangan ID mini watershed 05672 / Reboisasi - pada DAS Bagian Cihanjuang Hulu Hutan Konservasi / Lokasi Dalam Kawasan Blok Cihanjuang 00346 / R- Tg HL / DPn / ID mini watershed 00346 / Hutan Reboisasi dan Dam Penahan Lengkop pada DAS Bagian Tengah Hutan Lindung / Lokasi Blok Lengkop 00476 / R Hi HP / ID mini watershed 00476 / Reboisasi pada DAS Bagian Tenjolaya Hilir Hutan Produksi / Lokasi Blok Tenjolaya Pada Wilayah 00576 / R Hu HL / P ID mini watershed 00576 / Reboisasi pada DAS Bagian Perbatasan Kawasan Hu KL / Pasir Muncang Hulu Hutan Lindung / Hutan/ Perifer Sirna Galih Penghijauan pada DAS Hulu Kawsan Lindung / Lokasi Blok Pasir Muncang dan desa Sirna Galih 07562 / P Tg KL / ID mini watershed 07562 / Penghijauan pada DAS Bagian Sukaresmi Tengah Kawasan Lindung / Lokasi Desa Sukaresmi 05743 / P Hi KB / Dpi / ID mini watershed 05743 / Luar Kawasan Penghijauan dan Dam Pengendali Kandangsapi Hutan pada DAS Bagian Hilir Kawasan Budidaya / Lokasi Desa Kandangsapi 04310 / P Hu KL / ID mini watershed 04310 / Penghijauan pada DAS Bagian Sukamanah-Nagrok Hulu Kawasan Lindung / Lokasi Desa Sukamanah dan Nagrok Posisi UTP RHL Contoh 05672 / R- HuHK /


5


Kodifikasi jenis kegiatan dan lokasi UTP RH / UTP RL disajikan pada tabel 4 dan 5 sebagai berikut. Tabel 4. Kode Kegiatan RHL No. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Jenis Kegiatan Rehabilitasi Vegetatif Reboisasi Pengkayaan Reboisasi Penghijauan Pengkayaan Penghijauan Hutan Rakyat Hutan Kota Penghijauan Lingkungan Rehabilitasi Sipil Teknis Dam Pengendali Dam Penahan Pengendali Jurang / Gully Plug Sumur Resapan Air Embung Rorak Strip Rumput Perlindungan Kanan Kiri Sungai Saluran Pembuangan Air dan Bangunan Biopori Teras Datar Teras Gulud Teras Kredit Teras Individu Teras Kebun Kode R PR P PP HR HKt PL DPi DPn GP SRA E R SR KKS SPA B TD TG TK TI TKb

Tabel 5. Kode Lokasi / Letak UTP RH / UTP RL No. A. 1. Letak UTP RH / UTP RL Dalam Kawasan Hutan Hutan Konservasi (HK) a. Hutan Konservasi di DAS Hulu b. Hutan Konservasi di DAS Tengah c. Hutan Konservasi di DAS Hilir Hutan Lindung (HL) a. Hutan Lindung di DAS Hulu b. Hutan Lindung di DAS Tengah Kode HuHK TgHK HiHK HuHL TgHL6

2.



c. Hutan Lindung di DAS Hilir 3. Hutan Produksi (HP) a. Hutan Produksi di DAS Hulu b. Hutan Produksi di DAS Tengah c. Hutan Produksi di DAS Hilir Luar Kawasan Hutan Kawasan Lindung a. Kawasan Lindung di DAS Hulu b. Kawasan Lindung di DAS Tengah c. Kawasan Lindung di DAS Hilir Kawasan Budidaya a. Kawasan Budidaya di DAS Hulu b. Kawasan Budidaya di DAS Tengah c. Kawasan Budidaya di DAS Hilir

HiHL HuHP TgHP HiHP

B. 1.

HuKL TgKL HiKL HuKB TgKB HiKB

2.

Hasil penyusunan UTP RHL selanjutnya disajikan dengan tabel seperti berikut ini. Tabel 6. UTP RH / UTP RL Berdasarkan LMU Terpilih No. 1 UTP RH / UTP RL Kode 2 Luas (Ha) 3 Koordinat 4 Kecamatan / Desa 5 DAS / Sub DAS


7


Pembuatan Unit Terkecil Pengelolaan RHL yang diuraikan diatas adalah hanya berlaku pada wilayah yang secara geomorfologis dapat dibedakan punggung-lembah dengan nyata di lapangan. Sistem UTP RHL ini tidak dapat diidentifikasi pada wilayah hilir DAS, kawasan ekosistem mangrove rawa gambut. Untuk kawasan ini unit pengelolaan RHL adalah menggunakan Land Mapping Unit (LMU) dalam RTk-RHL DAS yang dioverlaykan dengan batas-batas administratif/satuan pengelolaan hutan yang ada.3.1.3 Pemetaan Wilayah Penyusunan RPRHL

Setelah tahap 1 dan 2 dilakukan, selanjutnya hasilnya disajikan dalam bentuk peta UTP RH / UTP RL seperti contoh pada gambar 1. Sedangkan informasi yang memuat rekomendasi untuk masing-masing UTP-RL / UTP-RH disajikan dengan menggunakan format Tabel 7.

Berikut ini disajikan diagram alir penyusunan RPRH dan RPRL.


8


RTk RHL DAS

PETA RENCANA TEKNIS RTkRHLDAS

PETA WILAYAH HUTAN

Overlay RTk RHL DAS Peta Topografi / PETA WILAYAH Citra SRTM PENYUSUNAN RPRH PETA RENCANA PETA TEKNIS RTkRHLADMINISTRASI DAS

Overlay Overlay Ground Check Peta Topografi / Citra SRTM UTP RH PETA WILAYAH PENYUSUNAN RPRL RH RENCANA SEMI DEFINITIF

INPUT PETA / DATA Fungsi Hutan/Zona Pemanfaatan Iklim KPH Perambahan Hutan Pemanfaatan Hutan dan Lahan Jenis Vegetasi Kegiatan Reboisasi Bencana Alam (Banjir, longsor, kekeringan.POTENSI ANGGARAN RH SELAMA 5 THN

Ground Check

STRATEGI PEMBANGUNAN RH KAWASAN HUTAN KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGA N KELEMBAGAAN STANDAR BIAYA (Bahan dan Upah)

OverlayPROYEKSI RH LIMA TAHUN (termasuk Kegiatan Pendukung)

UTP RL

RENCANA RL SEMI DEFINITIF

INPUT PETA / DATA Penggunaan / Pemanfaatan Lahan POTENSI SDM Iklim (Tenaga Teknis) dan Jenis Vegetasi SARPRAS Tanah/ Kesuburan Tanah / Kemampuan Lahan Kegiatan RHL yang sudah ada Sarana Prasarana Jalan RENCANA Sosekbud PENGEMBANGAN Bencana Alam (Banjir, longsor, KELEMBAGAAN kekeringan. DAERAHPOTENSI ANGGARAN RH SELAMA 5 THN

STRATEGI PEMBANGUNAN RH KAWASAN HUTAN KEBIJAKAN UMUM PROYEKSI RH PENGEMBANGA LIMA dan Lahan (RPRHL) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi HutanTAHUN N (termasuk Kegiatan KELEMBAGAAN Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 1. Diagram Alir Penyusunan RPRH

POTENSI SDM (Tenaga Teknis) dan SARPRAS

9

Pendukung)

STANDAR BIAYA (Bahan dan Upah)

RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAERAH


Gambar 2. Diagram Alir Penyusunan RPRL


10


Tabel 7. Sasaran Wilayah Penyusunan RPRHL Kabupaten / Kota / Wilayah Hutan : Muaro Jambi (untuk jangka waktu 15 tahun) UTP RH / UTP RL No. Kode 1 2 Luas (Ha) 3 Koordinat Kecamatan / Desa 4 DAS / Sub DAS 5 Rekomendasi Teknik RHL (Dalam Kawasan Hutan) HP 7 HL 8 HK 9 Rekomendasi Teknik RHL (Luar Kawasan Hutan) Lindung 9 Budidaya 10

Jumlah


22


3.2 PENAJAMAN ANALISIS Dalam rangka menetapkan proyeksi rencana kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang semi definitif perlu adanya penajaman kajian/analisis terhadap rencana yang tertuang dalam tabel 6 sebelumnya (yang sifatnya masih indikatif) berdasarkan data/peta/ketentuan sebagai berikut : a. Fungsi kawasan / Zonasi Fungsi kawasan berguna untuk mengetahui suatu kawasan hutan termasuk dalam hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi. Setelah diketahui fungsinya maka yang penting adalah menentukan jenis tanamannya. Hal ini karena rehabilitasi di setiap fungsi kawasan mempunyai tujuan yang berbeda. Rehabilitasi di hutan produksi dititikberatkan kepada peningkatan produktivitas kawasan, pada hutan lindung ditekankan pada fungsi perlindungan / penyangga sistem kehidupan, sedangkan pada hutan konservasi adalah untuk pembinaan habitat. Zonasi digunakan untuk mengetahui pembagian zona dalam wilayah kawasan hutan konservasi, dimana sasaran rehabilitasi tidak diperkenankan pada cagar alam dan zona inti taman nasional. b. Peta KPH Apabila sudah ditetapkan, peta Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) diperlukan untuk mengetahui batas wilayah suatu KPH sesuai dengan fungsi kawasannya. c. Perambahan Hutan Informasi/data perambahan hutan suatu kawasan hutan sangat diperlukan untuk menentukan perlakuan yang akan diterapkan pada kawasan hutan yang memiliki potensi atau telah terjadi perambahan di dalamnya.



Informasi / data yang diperlukan antara lain meliputi penggunaan kawasan yang dirambah, luas hutan yang dirambah, siapa yang merambah, sudah berapa lama dan sebagainya. Pemilihan lokasi lebih diprioritaskan pada kawasan kawasan yang tidak ada perambahan (clear and clean) Apabila belum terdapat data/peta potensi perambahan hutan maka terlebih dahulu dibuat data/peta dimaksud, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan RHL.d.

Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan / Lahan Bahwa rehabilitasi pada hutan produksi oleh pemerintah hanya boleh dilaksanakan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak dan atau yang masih / sedang dalam proses perijinan. Areal hutan yang diatasnya terdapat ijin pemanfaatan /ijin pinjam pakai atau sedang dalam proses perijinan (misalnya, HPH/HTI/HTR/Pertanahan dll) agar dikeluarkan dari sasaran RPRHL. Penggunaan lahan diperlukan untuk mengetahui jenis-jenis penggunaan lahan yang ada, sehingga dalam penentuan lokasi kegiatan RHL sesuai dengan arahan penggunaan yang telah ditetapkan.

e.

Jenis Vegetasi Peta/informasi untuk jenis vegetasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan diperlukan untuk menentukan jenis-jenis tanaman yang cocok tumbuh di suatu wilayah tertentu. Jenis tanaman yang direkomendasikan dalam RTkRHL masih alternatif dan pemilihannya baru didasarkan pada ketentuan teknis utamanya agroklimat. Oleh karena itu pemilihan jenis tanaman dalam RPRHL perlu pengkajian lebih dalam lagi dengan memperhatikan :

Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Kebutuhan pasar (untuk hutan produksi dan hutan rakyat), dengan tetap mendasarkan pada fungsi hutan / fungsi kawasan dan tujuan RHL



(Rencana Pemulihan Huran dan Lahan, Pengendalian Erosi dan Sedimentasi, serta Pengembangan Sumberdaya Air). f. Kegiatan RHL Peta/data tentang kegiatan RHL yang pernah dilakukan, diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih lokasi RHL yang akan direncanakan dengan yang pernah dilaksanakan. Pemetaan / pendataan kegiatan RHL yang pernah dilaksanakan sedapat mungkin termasuk sumber dana yang digunakan. Kejelasan lokasi tersebut sangat diperlukan apabila pada lokasi tersebut akan dilaksanakan kegiatan lagi, yaitu didahului dengan pembuatan Berita Acara Tanaman Gagal terlebih dahulu. g. Penutupan Lahan Penetapan sasaran lokasi berdasarkan penutupan lahan untuk wilayah di luar kawasan hutan diprioritaskan pada lahan usaha tani yang tidak / kurang produktif. Sedangkan di dalam kawasan hutan adalah HP dan HL yang tanahnya miskin / kritis yang tidak dibebani hak atau tidak dalam proses perijinan / pencadangan areal HTI / HTR / HKm/ Hutan Desa/ Pertambangan, dan lain-lain, serta HK (kecuali Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional). Metode yang digunakan adalah metode jalur. Pada setiap jalur di letakan petak contoh berukuran 20 m x 20 m sepanjang 200 m dengan jumlah jalur sebanyak 10 jalur. Penentuan banyaknya petak contoh dilakukan dengan menentukan intensitas sampling di masing-masing tipe vegetasi berbeda, intensitas sempling yang digunakan adalah 10 % atau (0,1). Metode yang digunakan untuk menentukan titik pengamatan yaitu metode Sistematik With Random Start. Untuk memudahkan perisalahan tegakan dan pengukuran pohon, pada setiap jalur dibagi-bagi menjadi petak-petak unit contoh berukuran 2 x 2 m, 5 x 5 m, 10 x 10 m, dan 20 x 20 m. Tersaji pada gambar berikut.Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Muaro Jambi


D C A B A

B

Arah rintisanC

D

Gambar Petak Contoh Analisis Vegetasi Keterangan : (A) 2 m x 2 m ; (B) 5 m x 5 m ; (C) 10 m x 10 m ; (D) 20 m x 20 m Pada setiap petak ukur dilakukan pengukuran terhadap semua tingkat tumbuhan, yaitu : 1. 2. 3. 4. Petak 20 m x 20 m, dilakukan pengukuran dan pencatatan terhadap Petak 10 m x 10 m, dilakukan pengukuran dan pencatatan untuk Ptak 5 m x 5 m, dilakukan pengukuran dan pencatatan untuk Petak 2 m x 2 m, dilakukan pengukuran dan pencatatan untuk tingkat pohon, liana, epifit dan parasit serta pohon inang. tingkat tiang. tingkat pancang. tingkat semai dan tumbuhan bawah.

Parameter yang diukur pada setiap petak contoh meliputi :



1.

Jenis, jumlah, dan diameter tingkat pohon (pohon-pohon yang memiliki diameter setinggi dada atau dbh = 130 cm dari permukaan tanah atau 20 cm di atas banir lebih besar dari 20 cm).

2.

Jenis, jumlah, dan diameter tingkat tiang (pohon-pohon yang memiliki diameter setinggi dada dari permukaan tanah atau 20 cm - di atas banir adalah 10 - 20 cm).

3. 4.

Jenis dan jumlah tingkat pancang (anakan pohon dengan tinggi > 1,5 atau pohon muda dengan diameter setinggi dada < 10 cm) Jenis dan jumlah tingkat semai (anakan pohon mula yang memiliki tinggi < 1,5 m) dan tumbuhan bawah yaitu tumbuhan selain permudaan pohon misalnya, rumput, herba dan semak belukar

2. Pengolahan dan Analisis Data Indeks Nilai Penting Untuk mengetahui struktur dan komposisi vegetasi, maka pada masing-masing jalur dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi dan dominansi untuk masingmasing jenis tumbuhan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumusrumus (Soerianegara dan Indrawan, 1998) sebagai berikut : Kerapatan (ind /ha) =Jumlah individu suatu jenis Luas seluruh petak

Kerapatan Relafif (%) =

Kerapa tan suatu jenis Kerapa tan seluruhjen is

X 100 %

Dominansi (m2/ha)

=

Luas b a d sar sua jenis id ng a tu Lu s selu h p k a ru eta



Dominansi Relatif (%)

=

Dom iansi suatu jenis X 100 % Dom inan seluruh jenis

Frekuensi

=

Jum lah petak terisi suatu jenis Jum lah seluruh petak

Frekuensi Relatif (%)

=

Frekuensi suatu jenis X 100 % Frekuensi seluruh jenis

lndeks Nilai Penting (INP) untuk pohon dan tiang adalah KR + FR + DR, sedangkan; untuk tingkat semai, pancang dan tumbuhan bawah, liana, epifit dan parasit adalah KR + FR. h. Wilayah Pengembangan Pangan / Daerah Bencana Wilayah pengembangan pangan perlu terhindar dari berbagai bencana terutama banjir dan kekeringan, sehingga tidak mengganggu stock pangan daerah yang bersangkutan baik skala regional maupun nasional. Oleh karenanya daerah tangkapan wilayah-wilayah pengembangan pangan harus mendapatkan prioritas untuk direhabilitasi. Di samping data banjir dan kekeringan, data / informasi daerah longsor juga sangat diperlukan untuk menentukan prioritas RHL yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, Kesepakatan Bersama antara Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertanian Nomor PKS.10/Menhut-V/2007, Nomor : 06/PKS/M/2007 dan Nomor : 100/TU.210/M/5/2007 tanggal 9 Mei 2007 dapat dijadikan acuan. i. Tanah/ Kesuburan Tanah/ Kemampuan Lahan Jenis tanah / kesuburan tanah / kemampuan lahan termasuk kepekaan tanah terhadap erosi digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan jenis dan perlakuan RHL pada suatu lokasi.Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Muaro Jambi


j.

Bangunan Vital Peta dan data bangunan vital berupa dam / bendungan / waduk / danau meliputi lokasi, jenis bangunan, debit air, manfaat, sedimentasi yang terjadi, luas daerah tangkapan air dan kondisinya. Data lokasi bangunan vital diperlukan untuk menentukan kegiatan RHL di daerah tangkapan air bangunan tersebut yang bertujuan untuk melindungi / bangunan tersebut agar dapat berfungsi dalam waktu yang lama.

k.

Mata Air Keberadaan mata air merupakan salah satu indikator tingkat kerusakan hutan / lahan pada suatu wilayah. Hal ini berkaitan erat dengan kegiatan RHL yang akan dilakukan dalam rangka perlindungan sumber mata air. Data / informasi mata air meliputi jumlah, kinerja (hidup / mati), dan pemanfaatannya.

l.

Aksesbilitas Sarana / prasarana jalan sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi, termasuk dalam kegiatan RHL. Keberadaan jalan tersebut (baik jalan negara, provinsi, kabupaten/ kota, maupun jalan desa) diperlukan sebagai salah satu kriteria penentuan lokasi kegiatan RHL, baik dalam pelaksanaan maupun sebagai penunjang kegiatan pemasaran hasil RHL terutama yang bertujuan produksi di masa yang akan datang. Sumber peta dimaksud berasal dari Dinas PU setempat.

m. Iklim Kesesuaian musim adalah salah satu faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan RHL. Dari data curah hujan yang ada, dapat diketahui / dihitung besarnya rata-rata curah hujan bulanan, rata-rata curah hujan tahunan, jumlah bulan basah, bulan lembab dan bulan kering. Data dan informasi mulai dan berakhirnya musim hujan sangat diperlukan untuk awal dan akhir penanaman dan penentuan waktu pelaksanaan pembangunan bangunan sipil teknis.Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Muaro Jambi


n.

Kependudukan Kependudukan, terdiri dari : Jumlah penduduk/KK, pertambahan penduduk, kepadatan penduduk, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan mata pencaharian, sangat diperlukan dalam penyusunan RPRHL. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui antara lain : sebaran penduduk, adopsi masyarakat terhadap perkembangan teknologi, sex ratio, dan ketersedian tenaga kerja. Data tersebut dirinci per kecamatan / desa.

o.

Luas Kepemilikan Lahan Luas kepemilikan lahan penting diketahui untuk menduga besarnya pendapatan petani rata-rata dan sebagai salah satu bahan masukan dalam menentukan lokasi kegiatan RHL di luar kawasan hutan. Luas kepemilikan lahan dibedakan menjadi : sawah dan lahan kering (tegal, kebun dan pekarangan).

p.

Keadaan Tenaga Kerja Tenaga kerja atau angkatan kerja yang dimaksud adalah setiap penduduk yang berusia antara 16-55 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Klasifikasi umur tersebut dikategorikan sebagai angkatan kerja produktif. Sedang yang berumur di bawah 16 tahun dan di atas 55 tahun dikategorikan sebagai angkatan kerja tidak produktif. Karena keadaan tersebut berada dalam satu wilayah, maka tenaga kerja tidak produktif secara konsumtif menjadi beban tanggungan tenaga kerja produktif untuk menopang kehidupannya.



q.

Tingkat Upah dan Harga Upah, harga barang dan bahan setempat sangat diperlukan dalam perhitungan pembiayaan kegiatan. Besarnya biaya tersebut menggunakan HSPK yang berlaku di masing-masing daerah atau yang telah ditetapkan oleh Bupati / Walikota.

r.

Sarana dan Prasarana Perekonomian Data sarana dan prasarana perekonomian diperlukan untuk mengetahui potensi suatu wilayah terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan RHL yang akan dilaksanakan, antara lain, koperasi, kelompok tani, dan bank.

s.

Sarana dan Prasarana Penyuluhan Data sarana dan prasarana penyuluhan diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana sarana dan prasarana yang ada mampu mendukung kegiatan penyuluhan yang dilakukan.

t.

Industri perkayuan Data/informasi industri perkayuan yang perlu dihimpun adalah menyangkut nama perusahaan, lokasi perusahaan, produk akhir, jenis kayu yang diperlukan, kebutuhan bahan baku, kecukupan bahan baku, asal bahan baku dan sebagainya. Data/informasi tersebut sangat berguna antara lain untuk menetapkan jenis tanaman RHL pada hutan produksi / hutan rakyat serta upaya pemenuhan bahan bakunya. Data / informasi tersebut di atas agar ditampilkan dalam bentuk tabel pada Buku RPRHL yang disusun.



3.4 PENETAPAN RENCANA Setelah diadakan penajaman analisis terhadap seluruh rencana yang

direkomendasikan RTk-RHL maka diperoleh gambaran dan informasi tentang kondisi lokasi yang lebih kongkrit. Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan cara sebagai berikut : 3.4.1 Pilih UTP-RH/UTP-RL pada DAS/Sub DAS Prioritas dengan urutan dimulai dari urutan prioritas tertinggi (I, II, III dst), sesuai dengan kodifikasi yang tercantum dalam setiap UTP-RH/UTP-RL. Pada wilayah administrasi kota / kabupaten, apabila tidak terdapat LMU terpilih dalam RTkRHL DAS dikarenakan tidak adanya lahan kritis di wilayah tersebut, maka penentuan RP RHL-nya tetap harus dilakukan. Jenis kegiatan RHL (vegetatif maupun sipil teknis) yang akan dilaksanakan ditentukan berdasarkan hasil pengecekan lapangan / ground check dan hasil pendalaman analisis data / informasi yang ada pada wilayah tersebut atau memperhatikan kondisi dan urgensinya. Jenis kegiatan yang direncanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008.3.4.2 Penetapan teknik RHL yang akan dilaksanakan didasarkan pada potensi

anggaran, potensi SDM, kebijakan umum pembangunan daerah, serta hasil pendalaman analisis tersebut di atas. Untuk rencana kegiatan sipil teknis (Dam Pengendali, dam Penahan, Sumur Resapan, Embung, Pengendali Jurang) yang direkomendasikan RTk-RHL belum sampai pada titik lokasi, sehingga dalam penyusunan RP-RHL ini perlu ditentukan titik / site lokasinya dengan mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 70/Menhut-II/2008.Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Muaro Jambi


Ketentuan lain yang harus diperhatikan untuk menentukan calon lokasi kegiatan RHL di luar kawasan hutan adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.g.

terletak pada wilayah/areal sebagaimana ditunjukkan dalam peta RTk-RHLDAS. Lahan kering yang berada dalam satu hamparan usahatani. Penyuluhan usahatani dan atau konservasi tanah di lahan kering telah berjalan dengan baik. Lokasi diusahakan tanah milik, tanah garapan (bukan tanah negara) yang statusnya dikuasai oleh petani yang bersangkutan. Lokasi tidak dalam sengketa dan status tanah jelas. Lokasi tersebut tidak sedang menjadi sasaran kegiatan/proyek dan sumber dana lain yang belum dinyatakan selesai. Lahan yang dipilih menjadi lokasi tidak diperjualbelikan / dipindahtangankan selama kegiatan masih didanai oleh pemerintah.

Untuk kegiatan hutan rakyat, berdasarkan fungsi kawasannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu di kawasan lindung dan kawasan budidaya (berdasarkan Rencana Tata Ruang dan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung). Jenis tanaman hutan rakyat pada kawasan lindung agar dipilih jenis yang berdaur panjang, perakaran dalam dan lebih dominan dengan jenis-jenis MPTS, dengan pola tanam searah/mengikuti kontur. Sedangkan hutan rakyat di kawsasan budidaya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya adalah : a.b.

Jenis yang ditanam adalah tanaman penghasil kayu-kayuan berdaur pendek yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Pola tanam berupa baris, larikan, pola tanam jalur atau jarak tanam merata. Dapat dilaksanakan secara tumpangsari dengan tanaman semusim.



c.

Adanya lokasi dan potensi biofisik dan ekonomi hutan rakyat yang merupakan kesatuan pengelolaan termasuk industrinya.

d.

Kepentingan seluruh stakeholder (kelompok tani, pengusaha, LSM dan pemerintah) dapat terakomodir dengan baik.

Hutan rakyat pada lahan-lahan tertentu (misalnya tegalan) apabila sudah terdapat tanaman kayu-kayuan maupun MPTS dapat dilakukan dengan pengkayaan tanaman, dengan jumlah tanaman pengkayaan / sisipan maksimal 200 batang / ha.

Sedangkan calon lokasi RHL di dalam kawasan hutan yang berupa kegiatan reboisasi yaitu areal yang kondisi kerapatan tegakannya < 500 batang / Ha (untuk kegiatan penanaman) dan 500-700 batang/Ha (untuk kegiatan pengkayaan).

3.4.3

Ground Check

Sebelum ditetapkan menjadi sasaran rencana RP-RHL untuk 5 (lima) tahun maka terlebih dahulu dilakukan cek lapangan (ground check), dengan intensitas sampling sebesar 2,5%-5% dari jumlah UTP RH / UTP RL, menggunakan metode Stratified Purposive With Random Sampling. Berdasarkan hasil cek lapangan akan dapat ditentukan / dipastikan lokasi, luas serta teknik RHL yang akan diterapkan pada lokasi tertentu. 3.4.4 Rencana RHL untuk jangka waktu 5 tahun yang sudah ditetapkan dirinci setiap tahun dan dikelompokkan ke dalam : a) Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan Rencana pemulihan hutan dan lahan kegiatan utamanya yaitu kegiatan vegetatif / tanammenanam baik di dalam kawasan hutan (reboisasi danRencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Muaro Jambi


pengkayaan) maupun di luar kawasan hutan (penghijauan berupa hutan rakyat / hutan kota / penghijauan lingkungan/ pengkayaan).

b)

Pengendalian Erosi dan Sedimentasi Pengendalian erosi dan sedimentasi berupa penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif maupun sipil teknis. Secara vegetatif berupa budidaya tanaman lorong dan strip rumput, sedangkan secara sipil teknis antara lain berupa pembuatan dam pengendali, dam penahan, teras, saluran pembuangan air, pengendali jurang, dan rorak.

c)

Pengembangan Sumberdaya Air Kegiatan pengembangan sumber daya air lebih ditekankan kepada bagaimana upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air. Upaya pengendalian tata air DAS dan konservasi air pada prinsipnya adalah memperkecil aliran permukaan (surface run off) dan memperbesar infiltrasi air hujan dengan kegiatan pembuatan embung, sumur resapan air dan lubang biopori. Di samping itu dapat dilakukan perlindungan dan pelestarian mata air dengan penanganan di daerah tangkapannya pada radius 200 meter di sekeliling mata air. Rencana RHL tersebut selanjutnya disajikan dengan menggunakan format tabel 7 dan 8.

3.4.5 Setelah langkah-langkah tersebut di atas dilaksanakan, selanjutnya dibuat Peta Rencana Pengelolaan RHL (selama lima tahun) dengan skala minimal 1 : 50.000. Muatan minimal peta tersebut adalah batas wilayah administrasi sampai tingkat desa, batas UTP RL dan UTP RH beserta kodifikasinya.



Tabel 7. Rencana Kegiatan RHL Per Tahun Kabupaten/Kota/Wilayah Hutan Propinsi Tahun No 1 A. Rencana 2 Pemulihan Hutan dan Lahan Pengendalian Erosi dan Sedimentasi Pengembangan Sumberdaya Air DAS/Sub DAS 3 1................... 2................... 3................... 1................... 2................... 3................... 1................... 2................... 3................... : . : . : 2010/2011/2012/2013/2014 Kecamatan/Des Nomor UTPa RH/UTP-RL 4 5 1................... 2................... 3................... 1................... 2................... 3................... 1................... 2................... 3................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

Koordinat UTPRH/UTP-RL 6 .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

Jenis Kegiatan 7 ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

Volume 8 ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

B.

C.



Tabel 8. Rekapitulasi Rencana Kegiatan RHL 5 tahun (2010-2014)

Kabupaten/Kota/Wilayah Hutan : Propinsi : No Rencana DAS/Sub DAS 1 2 3 A. Pemulihan Hutan dan Lahan 1............................. 2............................. 3.............................

Kecamatan/Desa 4 1................................ 2................................ 3................................ .

Jenis Kegiatan 5 ................................. ................................. .................................

Volume 6 ............................ ............................ ............................

Keterangan 7

B.

Pengendalian Erosi dan Sedimentasi

1............................. 2............................. 3.............................

1................................ 2................................ 3................................ . 1................................ 2................................ 3................................

................................. ................................. .................................

............................. ............................. .............................

C.

Pengembangan Sumberdaya Air

1............................. 2............................. 3.............................

................................. ................................. .................................

............................. ............................. .............................



3.5.1 MUATAN RPRHL

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008, pasal 15 angka (1) dan Pasal 16 angka (1), bahwa baik RPRH maupun RPRL paling sedikit memuat kebijakan dan strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaaan, pembiayaan dan tata waktu.

a.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan dalam memadukan dan melancarkan kegiatan untuk mencapai sasaran. Dalam hal ini perlu dirumuskan kebijakan yang telah dan akan diambil berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi kebijakan pembangunan bidang RHL, kebijakan pendanaan, kebijakan operasional dan lain-lain. Kebijakan yang akan diambil tidak bertentangan dengan kebijakan di tingkat yang lebih atas. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Manfaat strategi adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran. Dalam konsep manajemen, cara terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran kinerja adalah dengan memberdayakan secara efektif dan efisien. Penyusunan strategi dapat dilakukan dengan memakai analisis SWOT atau metode analisis lainnya.



Kriteria penentuan strategi yang akan diterapkan adalah : 1. 2. 3. b. Efektif dalam mencapai sasaran Paling murah biayanya Paling praktis pelaksanaannya

Pembiayaan Besarnya anggaran RHL lima tahun terakhir (dari berbagai sumber anggaran) beserta realisasinya merupakan salah satu masukan dalam merencanakan jumlah anggaran yang disiapkan untuk lima tahun berikutnya. Dengan melihat jumlah serta realisasi penyerapan dana, maka dapat diketahui kemampuan suatu instansi / satker dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga dalam merencanakan anggaran lebih realistis sesuai dengan kemampuan penyerapan pada tahun-tahun sebelumnya. Rencana biaya pada dasarnya merupakan terjemahan dari input menjadi unit uang dengan menggunakan satuan biaya (unit cost) yang berlaku serta asumsiasumsi tertentu. Satuan biaya yang digunakan sejauh mungkin didasarkan pada hasil studi lapangan pada waktu dan tempat tertentu dan / atau ketetapan instansi-instansi yang berwenang. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan RHL harus didukung dengan biaya yang cukup untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan yang cermat agar sumber daya yang dibutuhkan selalu tersedia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya di dalam kawasan hutan lindung dan produksi sertaRencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) Kabupaten Muaro Jambi


di luar kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dengan demikian pembiayaan kegiatan RHL lebih ditekankan menggunakan APBD. Selain itu pembiayaan kegiatan RHL juga bisa berasal dari APBN, DBH DR, DAK Bidang Kehutanan, dan lain-lain termasuk pembiayaan RHL secara swadaya masyarakat maupun kemitraan. c. Pengembangan Kelembagaan Proyeksi pengembangan kelembagaan RHL 5 (lima) tahun ke depan meliputi penyiapan tenaga pelaksana dan pengendalian kegiatan RHL (baik aparat maupun masyarakat), penyiapan organisasi pemerintahan/masyarakat/ kelompok tani, penyiapan kelembagaan antar stakeholders, dan perumusan tata hubungan kerja antar unit kerja dan pelaksanaannya. Pada dasarnya pengembangan kelembagaan diarahkan kepada organisasi, sumberdaya manusia, kewenangan serta tata hubungan kerja dalam setiap dimensi penyelenggaraan program RHL yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian. Apabila berdasarkan identifikasi kelembagaan tersebut dinilai masih relatif lemah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan yang bertujuan meningkatkan kualitas kelembagaan yang ada. Kelembagaan dimaksud baik kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan kelembagaan dijabarkan untuk tiap tahun selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlakunya RPRHL, dengan jenis kegiatan sesuai dengan Rencana Pengembangan Kelembagaan yang tertuang dalam RTkRHL DAS. d. Kegiatan Pendukung



Selain kegiatan utama berupa kegiatan fisik rehabilitasi hutan dan lahan, pada pelaksanaannya diperlukan juga kegiatan pendukung. Dalam hal ini kegiatan pendukung dimaksud bertujuan untuk lebih memperkuat kondisi organisasi pelaksana kegiatan (baik instansi pelaksana maupun stakeholder lainnya). Kondisi organisasi pelaksana kegiatan merupakan salah satu modal penting dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran instansi terkait baik yang langsung maupun tidak langsung juga sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan RHL. Apabila unsur-unsur yang nantinya akan terlibat dalam kegiatan RHL dirasakan memiliki kualitas pengetahuan dan keterampilan yang kurang, maka harus dirumuskan rencana peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan kepada semua unsur tersebut. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan melalui kegiatan : Pelatihan, baik pelatihan teknis, kelembagaan maupun adminstrasi

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah teknis, kelembagaan, dan adminisrtrasi RHL. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) kelompok pelatihan, yaitu pelatihan teknis, kelembagaan dan administasi. Pelatihan diberikan kepada semua pelaku RHL, yaitu unsur masyarakat, unsur pendamping dan aparatur pelaksana kegiatan. Pendampingan

Pendampingan adalah upaya untuk meningkatkan kemapuan kelompok pelaksana RHL dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan kemampuan teknis dan administrasi, pengembangan usaha, pengembangan teknologi, perluasan akses pasar, serta pembinaan kelompok. Kegiatan pendampingan kelompok antara lain terdiri dari pengembangan organisasi



kelompok,

penyusunan

rencana

RHL,

pelaksnaan

kegiatan

RHL,

penyelenggaraan administrasi kelompok dan administrasi proyek, dan lain-lain. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan pendidikan non formal yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat menjadi pihak yang peduli terhadap kelestarian fungsi hutan dan lahan. Penyuluhan harus dilakukan secara berkesinambungan, karena perubahan perilaku tidak dapat serta merta terjadi, tetapi melalui proses yang secara umum terdiri dari tahu, mau dan mampu melakukan pelestarian hutan dan lahan melalui kegiatan RHL. Sasaran penyuluhan adalah seluruh masyarakat yang hidup dan kehidupannya terkait dengan pelestarian hutan dan lahan, baik yang berifat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan RHL. Penyuluhan dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, antara lain latihan, kunjungan lapangan, ceramah, pameran, penyebaran brosur / leaflet / majalah, kampanye, lomba, temu wicara, diskusi kelompok, dan sebagainya. Kegiatan fisik RHL, pengembangan kelembagaan, dan kegiatan pendukung selain diuraikan tata waktu per tahun (selama 5 tahun), juga dirinci besarnya biaya yang diperlukan untuk setiap jenis kegiatan. Rincian tata waktu dan biaya kegiatan disajikan sebagaimana format Tabel 9 berikut ini.



Tabel 9. Tata Waktu dan Pembiayaan KegiatanBiaya Pelaksanaan (x Rp 1,000,00) Thn I Thn II*) Thn III*) Thn IV Thn V Jumlah (Rp) Alternatif Sumber Dana

No. A. 1. dst B. 1. dst C. 1. dst D. 1. dst E. 1. dst F.

Kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan

Pengendalian Erosi dan Sedimentasi SSedimentasiSedimentasi Pengembangan Sumberdaya Air

Pengembangan Kelembagaan

Kegiatan Pendukung

Monitoring dan Evaluasi Jumlah



e.

Analisis Finansial

Analisa finansial dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa besar suatu program / kegiatan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya (investasi) yang diperlukan dari sudut ekonomi maupun perbaikan kondisi lingkungan. Analisa finansial tersebut merupakan alat bagi pembuat keputusan untuk menetapkan layak atau tidaknya apabila suatu program / kegiatan dilaksanakan. Keuntungan atau manfaat dari program / kegiatan dapat berupa keuntungan langsung, atau tidak langsung dan tidak dapat dinilai dengan uang (intangable), misalnya perbaikan lingkungan hidup, perbaikan iklim mikro, meningkatkan stabilitas nasional dan sebagainya. Dalam penyusunan RPRHL, pendekatan kelayakan ekonomi digunakan untuk menilai kegiatan atau program RHL tersebut, dengan cara menghitung : Net Present Value (NPV) Internal Rate of Return (IRR) Benefit Cost Ratio (BCR)

Oleh karena itu, dalam penyusunan RPRHL ini analisis finansial RHL hanya dilakukan untuk rencana RHL di luar kawasan hutan dan di kawasan hutan produksi. 1. Net Present Value (NPV) NPV merupakan selisih antara present value benefit dan present value dari biaya yang dinyatakan dengan rumus : n (Bt - Ct ) NPV = ----------t-i ( 1 + i )t dimana : t i Bt Ct Bila nilai = = = = umur proyek tingkat bunga benefit (manfaat proyek) pada tahun t cost ratio (biaya) pada tahun t



NPV < 1 dan positif berarti proyek dapat dilaksanakan, karena akan memberikan manfaat. NPV = 0, berarti proyek tersebut mengembalikan persis sebesar biaya (cost) yang dilakukan, NPV < 0 maka proyek tidak akan memberikan manfaat sehingga tidak layak untuk dilaksanakan. 2. Internal Rate of Return (IRR) Nilai IRR adalah nilai discount rate ( i ) sehingga NPV program/proyek sama dengan nol. NPV dapat dinyatakan dengan persamaan : n Bt - Ct NPV = -------------- = 0 t-i ( 1 + IRR ) t Bila nilai IRR > sosial discount rate, maka program/proyek layak dilaksanakan dan bila nilai IRR < sosial discount rate, maka program / kegiatan tidak layak dilaksanakan. 3. Benefit Cost Ratio (B/C) Benefit Cost Ratio adalah perbandingan antara benefit dan cost yang sudah disesuaikan dengan nilai sekarang (present value). B/C ratio dapat dinyatakan dengan persamaan : n Bt ----------t-i ( l + t ) t B/C = ---------------n Ct ----------t-i ( 1 + i ) t Apabila nilai B/C > 1, program/proyek layak untuk dilaksanakan. Apabila nilai B/C < 1, program/proyek tidak layak untuk dilaksanakan.



Untuk mendukung analisa program/kegiatan RPRHL diperlukan data dan informasi yang mendukung dalam analisa tersebut, antara lain : Uraian kegiatan RPRHL secara keseluruhan (di dalam Perincian biaya tiap tahun untuk masing-masing usulan Rincian nilai tiap tahun untuk setiap jenis usaha tani wilayah kabupaten / kota / wilayah hutan ). kegiatan RTkRHL-DAS yang disarankan. musiman, tahunan dan kombinasinya dalam RTkRHL-DAS yang disarankan. e. Rencana Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan / evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam menentukan rencana monitoring dan evaluasi yang perlu ditetapkan adalah : a. Tim / pelaksana monitoring dan evaluasi; b. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi; c. Sasaran monitoring dan evaluasi; d. Metode monitoring dan evaluasi yang akan diterapkan; e. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi.

Monitoring dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan RHL. Unsur-unsur yang dimonitoring meliputi kemajuan atau perkembangan fisik pekerjaaan antara lain fisik tanaman, bangunan konservasi tanah, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan RHL. Di samping itu juga untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan upaya pemecahannya.



Evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai hasil akhir kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan rencana kegiatan di masa mendatang. Evaluasi untuk setiap kegiatan dilakukan oleh Tim Evaluasi dengan sasaran kegiatan tahun berjalan, pemeliharaan dan pasca proyek. Kegiatan yang dievaluasi meliputi : a. Penilaian tanaman : kesesuaian dengan rancangan teknis, luas tanaman, jumlah dan jenis tanaman, persentase tumbuh tanaman sehat dan keberhasilan.b.

Penilaian bangunan konservasi tanah : kesesuaian dengan rancangan teknis, jumlah bangunan, kondisi (baik/rusak), fungsi bangunan (berfungsi / kurang berfungsi / tidak berfungsi).


Documents

BAB III Metodologi RPRHL