BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ... - · PDF filepengelolaan dan fungsi rumah ibadat; (b) ... peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah ... kebutuhan pasar

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

39

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa peningkatan kualitas kehidupan

beragama dilakukan melalui empat fokus prioritas, yaitu:

Pertama, peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama melalui: (a)

peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam

ajaran agama; (b) peningkatan wawasan keagamaan yang toleran dan selaras dengan

wawasan kebangsaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender, serta kebhinekaan; (c)

peningkatan motivasi dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional; (d)

peningkatan wawasan keagamaan masyarakat untuk mengurangi berbagai aliran

sempalan dan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama; (e) peningkatan

ketahanan umat beragama terhadap ekses negatif ideologi-ideologi yang tidak sesuai

dengan nilai luhur bangsa; (f) peningkatan upaya mewujudkan kesalehan sosial sejalan

dengan kesalehan ritual; (g) pengembangan pusat kajian keagamaaan dan sumber

belajar masyarakat; (h) peningkatan pemanfaatan sumber-sumber informasi keagamaan

dan perpustakaan rumah ibadah; (i) penguatan peran media massa dan teknologi

informasi sebagai wahana internalisasi nilai-nilai agama; dan (j) penguatan peran

agama dalam pembentukan karakter dan peradaban bangsa.

Kedua, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, melalui: (a) pembentukan dan

peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama; (b) pengembangan sikap dan

perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran; (c) penguatan kapasitas masyarakat

dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-

cara damai; (d) peningkatan dialog dan kerjasama intern dan antarumat beragama, dan

pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama; (e) peningkatan koordinasi

antarinstansi/lembaga pemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu-isu

keagamaan; (f) pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama, penyuluh

agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin agama; (g) peningkatan

peran Indonesia dalam dialog lintas agama di dunia internasional; dan (h) penguatan

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

40

peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan, seperti perlunya

penyusunan undang-undang tentang perlindungan dan kebebasan beragama.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, melalui: (a) peningkatan

pengelolaan dan fungsi rumah ibadat; (b) peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan

dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infak, sedekah, dana persembahan kasih/dana

kolekte, dana punia, dan dana paramita serta dana ibadah sosial lainnya); (c)

peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sosial keagamaan; (d) peningkatan jaringan

dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan; (e) pengembangan berbagai kebijakan

dan peraturan perundang-undangan yang secara jelas menjabarkan kewenangan dan

kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak beragama masyarakat;

dan (f) penerapan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan bidang agama yang

berkelanjutan dan efektif; (g) reformasi birokrasi; (h) penyiapan laporan keuangan

dengan opini wajar tanpa pengecualian; dan (i) penguatan struktur organisasi instansi

pusat dan instansi vertikal yang sesuai dengan tuntutan perkembangan.

Keempat, pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010,

melalui: (a) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji sesuai standar pelayanan

minimal dalam rangka memperoleh sertifikat ISO 9000:2001; (b) pemantapan

penerapan dan pemanfaatan sistem informasi haji terpadu (Siskohat); (c) penyediaan

jaringan Siskohat di seluruh kabupaten/kota; (d) peningkatan efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji; (e) pemantapan landasan peraturan

perundang-undangan tentang profesionalisme penyelenggaraan ibadah haji; dan (f)

penyiapan draft undang-undang tentang pengelolaan dana haji.

Selain itu, keempat fokus prioritas pembangunan bidang agama di atas juga didukung

oleh: (a) peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang agama;

(b) peningkatan sistem informasi dan pelayanan publik; (c) peningkatan penelitian dan

pengembangan pembangunan bidang agama; (d) peningkatan pendidikan dan

pelatihan; dan (e) peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor,

lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L).

Selain kebijakan di dalam kehidupan beragama, pada bidang pendidikan kebijakan

nasional diarahkan kepada peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

41

menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti,

dan kemandirian bangsa yang kuat. Kebijakan ini dilakukan melalui sembilan fokus

prioritas, yaitu:

Pertama, peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang

merata melalui: (a) penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi

semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar

nasional pendidikan; (b) pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional

Sekolah (BOS); (c) peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah

terpencil dan kepulauan; (d) penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang,

peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian

pendidikan di berbagai jenjang untuk mendukung peningkatan efisiensi internal

pendidikan; (e) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/

sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (f) peningkatan mutu proses

pembelajaran; (g) peningkatan pendidikan inklusif untuk anak-anak cerdas dan

berkebutuhan khusus; dan (h) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/sederajat yang

berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/sederajat, serta (i)

penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim yang mendukung

tumbuhnya sikap saling menghargai, sportif, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian,

partisipatif, kreatif, dan inovatif (soft skills), jiwa kewirausahaan, serta memperkuat

pendidikan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan pendidikan multikultural serta

toleransi beragama guna mewujudkan peserta didik yang bermoral, beretika,

berbudaya, beradab, toleran, dan memahami keberagaman.

Kedua, peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah, melalui: (a)

peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal untuk dapat

menampung meningkatnya lulusan SMP/MTs/sederajat sebagai dampak penuntasan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (b) rehabilitasi gedung-gedung

SMA/SMK/MA/sederajat; (c) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah

untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan

ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; (d) peningkatan kualitas dan

relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan

keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

42

menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos

kewirausahaan; (e) harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi

vokasi dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespons

kebutuhan pasar yang dinamis; (f) peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan,

pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam

rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta

penyelarasan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja; (g) peningkatan pendidikan

kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan (h) peningkatan ketersediaan

guru satuan pendidikan kejuruan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan

pembangunan termasuk kebutuhan lokal.

Ketiga, peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui: (a)

peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan

keseimbangan antara jumlah program studi sejalan dengan tuntutan kebutuhan

pembangunan dan masyarakat serta daerah; (b) penguatan otonomi dan manajemen

pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset (research university)

menuju terwujudnya universitas kelas dunia (world class university); (c) penataan

program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel memenuhi kebutuhan

pembangunan; (d) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana

pendidikan tinggi, seperti perpustakaan dan laboratorium yang sesuai dengan

kebutuhan program studi; (e) pengembangan dan pelaksanaan road map penelitian

sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mendukung terwujudnya perguruan

tinggi sebagai pengembangan dan penelitian iptek; (f) peningkatan kualifikasi dosen

melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (g) penguatan kualitas

dosen melalui peningkatan intensitas penelitian dan academic recharging; (h)

penguatan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil

penelitian dalam jurnal internasional dan mendapatkan paten; (i) penguatan kemitraan

perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan

internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat

pengembangan dan penelitian iptek; (j) peningkatan pendidikan kewirausahaan,

termasuk technopreneur bagi dosen dan mahasiswa dengan menjalin kerjasama antara

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

43

institusi pendidikan dan dunia usaha; dan (k) pemberian beasiswa perguruan tinggi

untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu.

Keempat, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga

kependidikan, melalui: (a) peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi,

pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (b) penguatan

kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan

paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, entrepreneurial, dan

menyenangkan; (c) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional

berkelanjutan (continuous professional development); (d) pemberdayaan peran kepala

sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul; (e) revitalisasi peran

pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance; (f) peningkatan kapasitas dan

kualitas lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru yang

berkualitas secara masif, termasuk dalam menyelenggarakan pre-service training yang

bermutu; (g) peningkatan pengawasan pendirian LPTK dan pengendalian mutu

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru; (h) peningkatan efisiensi, efektivitas,

pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan (i) penyediaan tenaga pendidik di

daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Kelima, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal, melalui: (a)

penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal; (b) peningkatan

pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau

tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; (c) peningkatan pengetahuan

dan kecakapan keorangtuaan (parenting education) dan homeschooling serta

pendidikan sepanjang hayat; dan (d) peningkatan keberaksaraan penduduk yang diikuti

dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.

Keenam, peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat, melalui: (a)

penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar

masyarakat; (b) revitalisasi perpustakaan; (c) peningkatan ketersediaan layanan

perpustakaan secara merata; (d) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi

perpustakaan; (e) peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan

perpustakaan; dan (f) pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga

perpustakaan.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

44

Ketujuh, peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, yang holistik dan

integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki

kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Kedelapan, peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, melalui

peningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara, pemberian bantuan

dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, serta pengembangan kurikulum dan

metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kesembilan, pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, dengan

meningkatkan: (a) percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung

pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (b) penataan pelaksanaan

pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundangan; dan (c)

pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta perkembangan

global, regional, nasional, dan lokal termasuk pendidikan agama, pengembangan

kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja

dan kemampuan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mendukung pendidikan

berwawasan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kesembilan fokus prioritas tersebut juga didukung oleh kebijakan sebagai

berikut. Pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan

pendidikan melalui: (a) pemantapan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; (b)

pengelolaan pendanaan di tingkat pusat dan daerah yang transparan, efektif dan

akuntabel serta didukung sistem pendanaan yang andal; (c) peningkatan peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam

bentuk komite sekolah; (d) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk

memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam

bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (e) peningkatan kapasitas satuan

pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk

manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (f) konsolidasi sistem informasi dan hasil

penelitian dan pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam proses

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

45

pengambilan keputusan, memperkuat monitoring, evaluasi, dan pengawasan

pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan.

Kedua, penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian

dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas

penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi,

dan nasional.

Ketiga, penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin tercapainya

pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau.

Keempat, peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

seperti laboratorium, perpustakaan, dan didukung oleh ketersediaan buku-buku mata

pelajaran yang berkualitas dan murah, untuk memenuhi standar pelayanan minimal

termasuk di daerah pemekaran baru.

Kelima, peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

di bidang pendidikan termasuk penyediaan internet ber-content pendidikan mulai

jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

Keenam, peningkatan karakter bangsa peserta didik termasuk internalisasi nilai-nilai

budaya ke dalam proses pembelajaran, kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta

peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan teknologi dan

seni serta bahasa perhubungan luas antara bangsa.

Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan

untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat

sosial ekonomi dengan meningkatkan: (a) pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang

berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan

mahasiswa miskin; (b) pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang

tertinggal (underprivileged); (c) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak

kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (d) pemihakan kebijakan

pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan; (e) pengembangan

instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

46

ekonomi; dan (f) peningkatan advokasi dan capacity building bagi daerah dan satuan

pendidikan yang tertinggal.

Secara lebih terperinci, masing-masing arah kebijakan dan strategi nasional

pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tahun

2010 - 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama masyarakat, antara

lain melalui:

a. Peningkatan ketaatan beragama masyarakat yang terwujud dalam sikap dan

perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam

ajaran agama.

b. Menumbuhkembangkan wawasan keagamaan yang lapang dan toleran selaras

dengan wawasan kebangsaan dan kebhinnekaan.

c. Menumbuhkembangkan pusat kajian keagamaaan dan sumber belajar

masyarakat.

d. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber informasi keagamaan dan

perpustakaan rumah ibadat.

e. Peningkatan peran media massa dan teknologi informasi berbasis internet

sebagai wahana internalisasi nilai-nilai agama.

f. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan HAM dan

gender.

2. Pengembangan kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di

kalangan umat beragama, antara lain melalui:

a. Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama sebagai modal sosial dalam

pembangunan nasional.

b. Peningkatan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran pada

masyarakat.

c. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan

aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai.

d. Pencegahan insiden kekerasan terkait dengan isu-isu keagamaan.

e. Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama, dan pemerintah.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

47

f. Peningkatan peran dan kerjasama kelompok-kelompok sosial keagamaan dalam

upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan hidup beragama.

g. Peningkatan kualitas penanganan konflik bernuansa keagamaan yang

melibatkan kerja sama antara pemerintah dan kelompok-kelompok sosial

keagamaan.

h. Peningkatan koordinasi antarinstansi/lembaga pemerintah dalam upaya

penanganan konflik terkait isu-isu keagamaan.

i. Pengembangan wawasan multikultur dan pendidikan ruhani bagi guru-guru

agama, penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para pemuda calon pemimpin

agama.

j. Pemantapan landasan peraturan perundang-undangan tentang kemerdekaan

beribadat dan kerukunan umat beragama.

3. Peningkatan kualitas pelayanan bagi umat beragama, antara lain melalui:

a. Peningkatan kualitas pelayanan bagi umat beragama.

b. Peningkatan kualitas pelayanan lembaga sosial keagamaan.

c. Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi keagamaan.

d. Peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadat.

e. Peningkatan pelayanan jaminan produk halal.

f. Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan dan kapasitas lembaga

keuangan berbasis agama.

g. Peningkatan kapasitas instansi/lembaga pemerintah yang bertanggung jawab

atas penyediaan layanan bagi umat beragama disertai dengan meningkatnya

profesionalisme aparatur penyedia layanan.

h. Peningkatan kebijakan dan tata kelola yang baik dalam penyediaan pelayanan

bagi umat beragama dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,

transparansi dan akuntabilitas.

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, antara lain melalui:

a. Peningkatan kualitas bimbingan kepada jemaah haji.

b. Penyempurnaan pola rekruitmen dan pelatihan petugas haji.

c. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal menuju sertifikasi ISO 9001:2008.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

48

d. Pengembangan sistem informasi haji yang handal.

e. Peningkatan dukungan manajemen yang menyeluruh dalam penyelenggaraan

haji.

f. Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai tindak laknjut UU 13/2008

g. Optimalisasi pengelolaan dana haji

h. Peningkatan koordinasi intern dan antar instansi/lembaga.

5. Optimalisasi potensi dan pendayagunaan dana sosial keagamaan, antara lain

melalui:

a. Peningkatan mutu pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, sedekah,

kolekte, dana punia, dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya.

b. Peningkatan kapasitas lembaga pengelola dana sosial keagamaan, melalui

pemberian bantuan operasional kelembagaan, peningkatan sarana prasarana,

pengembangan manajemen, peningkatan kualitas tenaga pengelola, dan

pengembangan jaringan.

c. Peningkatan sistem pengelolaan wakaf produktif melalui kegiatan sosialisasi

hukum wakaf dan program bantuan fasilitasi dan pembimbingan.

d. Peningkatan peran lembaga keuangan berbasis agama /perbankan syariah

sebagai salah satu pilar perekonomian masyarakat, melalui program fasilitasi

dan penguatan regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat kurang

mampu.

e. Perkembangan sistem informasi lembaga pengelola dana sosial keagamaan dan

lembaga keuangan berbasis agama.

f. Disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat.

6. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Lembaga Sosial Keagamaan, antara lain

melalui:

a. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sosial keagamaan melalui

pengembangan sarana prasarana, peningkatan mutu manajemen, peningkatan

kualitas sumber daya pengelola, dan peningkatan pemanfaatan potensi umat

beragama.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

49

b. Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga-lembaga

sosial keagamaan, dan penguatan program-program kelembagaan.

c. Peningkatan jaringan dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan.

d. Peningkatan hubungan dan kerjasama antar lembaga sosial keagamaan, dan

dengan pemerintah sebagai mitra pembangunan.

e. Peningkatan pelayanan perpustakaan dan infomasi keagamaan pada lembaga-

lembaga sosial keagamaan.

f. Peningkatan komunikasi antar lembaga sosial keagamaan.

7. Peningkatan kebijakan dan tata kelola kehidupan beragama yang baik, antara

lain melalui:

a. Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang

secara jelas menjabarkan kewenangan dan kewajiban pemerintah dalam

memberikan perlindungan atas hak beragama masyarakat, perlindungan

terhadap masyarakat dari setiap perlakuan diskriminatif atas dasar agama, dan

fasilitasi dan pelayanan terhadap umat beragama.

b. Pengembangan peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang dapat

menjadi pedoman bagi pengaturan hubungan kehidupan umat beragama dalam

rangka kerukunan nasional.

c. Peningkatan kualitas kebijakan pembangunan bidang agama yang dilandasi atas

hasil riset yang berkualitas dan dapat diandalkan.

d. Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi guna mengukur dan

meningkatkan keberhasilan pembangunan bidang agama.

8. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah,

Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,

antara lain melalui:

a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berbasis keagamaan yang

bermutu.

b. Perintisan pendidikan berbasis keagamaan bertaraf internasional.

c. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama.

d. Peningkatan Ma’had Aly pada pondok pesantren.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

50

e. Peningkatan mutu pengelolaan dan layanan pendidikan diniyah dan pondok

pesantren.

f. Peningkatan layanan pendidikan nonformal dan vokasional pada pondok

pesantren.

g. Peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah.

h. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan.

i. Peningkatan pastisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA

Kebijakan Kementerian Agama tahun 2010-2014 diarahkan kepada lima hal pokok,

yaitu: (1) peningkatan kualitas kehidupan beragama; (2) peningkatan kualitas

kerukunan umat beragama; (3) peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah,

perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; (4)

peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan; (5) perwujudan tata kelola

kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Adapun strategi untuk realisasi kelima kebijakan tersebut dituangkan dalam 11

program Kementerian Agama, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Agama

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan

fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit

organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai

daerah.

Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai oleh program ini adalah

meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

51

sehingga dapat meningkatkan kinerja keseluruhan Kementerian Agama.

Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian

Agama.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut

adalah:

a. Persentase SDM berkinerja sangat baik, dengan target sebesar 20% pada tahun

2010 menjadi 60% pada tahun 2014.

b. Rasio kecukupan anggaran, dengan target sebesar 79% pada tahun 2010

menjadi 99% pada tahun 2014.

c. Rasio ketersediaan sarana prasarana, dengan target sebesar 75% pada tahun

2010 menjadi 100% pada tahun 2014.

d. Persentase unit eselon II yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal

(SPM). Target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2010 sebesar 50% dan

diharapkan meningkat menjadi 100% pada tahun 2014.

e. Persentase unit eselon II yang telah memiliki Standar Prosedur Operasional

(SPO). Target untuk tahun 2010 sebesar 50% dan ditargetkan meningkat


Ada 13 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil

jangka menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu:

a. Pembinaan Administrasi Perencanaan

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

1) Tersedianya data dan informasi perencanaan

2) Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran

3) Tersedianya laporan pengendalian dan evaluasi program

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pengelolaan data dan

informasi perencanaan; penyiapan bahan perencanaan dan pengalokasian

anggaran; pelayanan revisi dokumen anggaran; penyusunan laporan;

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian; penyiapan draft

RPJMN, penyusunan rencana strategis, penyusunan RKT, dan penyiapan draft

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

52

RKP; pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana; serta

pengelolaan program lintas sektoral.

b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian


1) Tersedianya pegawai sesuai kebutuhan dan formasi

2) Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas pegawai

3) Terlaksananya pelayanan mutasi

4) Tersedianya data dan informasi kepegawaian secara on line

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pemetaan kebutuhan dan

formasi pegawai; peningkatan kualitas sistem dan mekanisme penyelenggaraan

rekruitmen pegawai; peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai;

pembinaan dan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian; pengangkatan,

kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai; pengumpulan,

pengolahan dan penyajian data kepegawaian; pengembangan sistem aplikasi

pendataan; pengembangan jaringan kelembagaan; serta sosialisasi dan

publikasi.

c. Administrasi Keuangan dan BMN


1) Tersedianya dokumen pembiayaan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak

(PNBP)

2) Meningkatnya kualitas pengelolaan perbendaharaan

3) Tersedianya dokumen Barang Milik Negara (BMN)

4) Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pembinaan dan

pelayanan administrasi pembiayaan; pembayaran gaji; pembinaan dan

pelaksanaan PNBP; pelaksanaan pengujian dokumen tagihan; pembinaan

perbendaharaan satuan kerja dan penyelenggaraan tata usaha; recovery,

revaluasi, pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);

optimalisasi penerapan aplikasi pelaporan; serta peningkatan mutu penyusunan

laporan keuangan.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

53

d. Pembinaan Administrasi Organisasi &Tata Laksana


1) Tersedianya kebijakan administrasi, manajemen dan organisasi

2) Tersedianya organisasi dan tata kerja

3) Tersedianya standar pelayanan minimal serta sistem dan prosedur kerja

4) Tersedianya laporan evaluasi kinerja organisasi

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui analisis dan koordinasi

perumusan visi, misi, kebijakan, dan pembakuan organisasi; penyiapan bahan

koordinasi pimpinan; pengembangan kelembagaan; analisis jabatan;

pengkajian, penilaian dan pembinaan organisasi; penyusunan dan pembinaan

manajemen kantor, pengembangan SPM dan SPO sebagai kontrol kualitas,

penerapan sistem dan prosedur kerja organisasi; evaluasi dan pembinaan

akuntabilitas kinerja organisasi; pengkoordinasian dan pembinaan penyelesaian

tindak lanjut hasil pengawasan; serta pembinaan pelaksanaan pengawasan

melekat.

e. Pembinaan Administrasi Hukum & KLN


1) Tersedianya naskah telaahan dan rancangan peraturan perundang-undangan

2) Meningkatnya kualitas penyuluhan dan advokasi hukum

3) Tersedianya dokumen bantuan dan kerjasama luar negeri

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyiapan draft-draft

kebijakan; peningkatan koordinasi dan sosialisasi rancangan peraturan

perundang-undangan; pendokumentasian, penilaian dan evaluasi peraturan

perundang-undangan; pembinaan jabatan perancang perundang-undangan;

peningkatan pembinaan penyuluh peraturan perundang-undangan;

pengembangan silabus/materi penyuluhan; pemberian bantuan hukum;

pengembangan kerjasama dengan instansi/lembaga luar negeri; peningkatan

mutu pengelolaan bantuan belajar/dharma siswa; serta penyelesaian dokumen

bantuan dan kerjasama luar negeri.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

54

f. Pembinaan Administrasi Umum


1) Meningkatnya kualitas tata kelola persuratan dan kearsipan

2) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan pimpinan

3) Tersedianya sarana prasarana kantor di lingkungan Sekretariat Jenderal

4) Meningkatnya kualitas kerumahtanggaan Kantor Pusat

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pengembangan sistem

tata persuratan dan kearsipan; peningkatan kualitas jabatan fungsional arsiparis;

pengembangan mutu pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

peningkatan pelayanan pimpinan; penyusunan rencana pengadaan berbasis

kebutuhan; pembenahan manajemen pelayanan, penyimpanan, pendistribusian,

dan pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal; pembinaan

pengadaan perlengkapan di lingkungan Kementerian; dan pelayanan

kerumahtanggaan Kantor Pusat.

g. Pembinaan Administrasi Pusat Kerukunan Hidup Umat Beragama

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah

meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kerukunan hidup umat beragama.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan manajemen

administrasi kerukunan, pembinaan tenaga administrasi kerukunan, penguatan

koordinasi, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, pengembangan

kapasitas kelembagaan, serta peningkatan sarana dan prasarana.

h. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama


meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyiapan draft-draft

kebijakan kerukunan; sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan

kerukunan; pembinaan dan pengembangan program kerukunan; pengembangan

wawasan multikultural; peningkatan sistem siaga dini dan antisipasi konflik;

inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan; penyusunan peta

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

55

kerukunan; pengembangan potensi kerukunan umat beragama; pembinaan

jaringan kerjasama dan kemitraan; peningkatan partsipasi masyarakat;

pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaaan; dan penguatan peran forum

kerukunan umat beragama.

i. Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Khonghucu

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya

pelayanan pembinaan masyarakat serta pendidikan agama dan keagamaan

Khonghucu.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pengembangan mutu

penyelenggaraan bimbingan masyarakat; peningkatan kualitas pelayanan data

dan informasi keagamaan; peningkatan mutu dan jumlah tenaga penyuluh;

pengembangan kapasitas dan penyediaan guru agama Khonghucu; penyusunan

paket kurikulum pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; pengembangan

sarana dan prasarana kependidikan; pengembangan jaringan dan kerjasama; dan

penguatan tata kelola kependidikan.

j. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan


1) Meningkatnya kualitas kehumasan dan pencitraan

2) Tersedianya data dan informasi keagamaan

3) Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyelenggaraan

kegiatan kehumasan; pembinaan dan pelaksanaan hubungan antara lembaga

resmi dan ormas; penyelenggaraan penerangan masyarakat; pengembangan

kerjasama dengan media massa; pembinaan bidang kehumasan; pengembangan

perencanaan dan pembinaan; peningkatan sistem dan analisis data informasi

keagamaan; pembinaan keterampilan statistika; penguatan sistem pengelolaan

informasi keagamaan; serta pengembangan jaringan komunikasi data; dan

peningkatan pengelolaan website.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

56

k. Pembinaan Administrasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)


1) Meningkatnya pembinaan pegawai

2) Tersedianya dukungan layanan umum

3) Meningkatnya kesejahteraan sosial

Keluaran (outputs) tersebut antara lain dicapai melalui optimalisasi pembinaan

pegawai, peningkatan kinerja layanan umum, pemberian bantuan kesejahteraan

pegawai, dan kegiatan bakti sosial.

l. Pembinaan Administrasi Misi Haji Indonesia

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya

dukungan manajemen dan koordinasi penyelenggaraan haji di Arab Saudi

Keluaran (outputs) tersebut antara lain dicapai melalui peningkatan mutu

dukungan layanan dokumen perjalanan, transportasi, akomodasi, konsumsi,

kesehatan, keamanan dan perlindungan; pengembangan standar mutu

pelayanan; peningkatan kualitas dan penyediaan tenaga musiman; peningkatan

sistem dan pelayanan informasi haji; serta penguatan koordinasi dengan

berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah Arab Saudi.

m. Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/Kota


meningkatnya kualitas manajemen dan koordinasi di tingkat Kantor Wilayah

Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan dukungan

manajemen perencanaan, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan mutu

pengelolaan keuangan dan BMN, peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan

BMN; pengembangan organisasi dan tatalaksana; penerapan SPM dan SPO;

peningkatan pelayanan data dan informasi; peningkatan mutu pelayanan umum;

peningkatan jaringan kerjasama dan kemitraan; pengembangan sarana dan

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

57

prasarana kelembagaan; serta penyediaan dukungan teknis lainnya pada Kantor

Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian

Agama

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan penyediaan sarana dan

prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi unit-unit organisasi Kementerian

Agama. Hasil jangka menengah (outcomes) yang hendak dicapai melalui program

ini adalah meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi

pelayanan bagi unit-unit organisasi Kementerian Agama. Indikator yang digunakan

untuk mengukur keberhasilan pencapaian program ini adalah meningkatnya rasio

jumlah dan mutu sarana dan prasarana terhadap kebutuhan. Target yang ditetapkan

untuk rasio jumlah adalah 90% pada tahun 2010 menjadi 95% pada tahun 2014.

Sedangkan target yang ditetapkan untuk rasio mutu adalah 40% pada tahun 2010

menjadi 60% pada tahun 2014. Adapun pelaksanaan program ini menjadi tanggung

jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Agama

Kegiatan prioritas yang dilakukan untuk mencapai tujuan program ini adalah

penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, dengan keluaran

(outputs) kegiatan antara lain tersedianya tanah sesuai dengan kebutuhan,

tersedianya gedung kantor baru, terpeliharanya gedung kantor yang sudah ada,

tersedia dan terpeliharanya perlengkapan kantor dan kendaraan, tersedia dan

terpeliharanya peralatan dan mesin, serta aset perlengkapan lainnya.

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Agama

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur Kementerian

Agama melalui penyelenggaraan pengawasan yang efektif. Pelaksanaan program

ini menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Hasil jangka menengah (outcomes) yang diharapkan dapat dicapai melalui program

ini adalah: Pertama, meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

58

peraturan perundang-undangan, yang diukur melalui penurunan tingkat

pelanggaran dan penyimpangan. Tingkat pelanggaran dan penyimpangan pada

tahun 2014 diharapkan hanya sebesar 5%. Kedua, meningkatnya mutu kinerja

aparatur dan satuan organisasi/satuan kerja (Sator/Satker) Kementerian Agama

yang ditandai dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Tingkat

mutu kinerja aparatur dan Sator/Satker Kementerian Agama ditargetkan sebesar

75% pada tahun 2010 dan diharapkan akan meningkat menjadi 90% pada tahun

2014. Ketiga, meningkatnya akuntabilitas kinerja Sator/Satker Kementerian

Agama, yang diukur melalui penerapan 3 asas akuntabilitas, transparansi,

partisipasi, dan akuntabilitas dengan target capaian kinerja sebesar 75% tahun 2010


Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 6 kegiatan prioritas yang akan

dilaksanakan, yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat

Jenderal. Keluaran (outputs) yang akan dihasilkan kegiatan ini adalah:

1) Tersedianya dokumen perencanaan dan keuangan tepat waktu;

2) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian;

3) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan;

4) Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai acuan kerja;

5) Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan hasil pengawasan;

6) Tersedianya data tindak lanjut hasil temuan yang valid dan tepat waktu;

7) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan

perlengkapan;

8) Tersedianya sarana prasarana kerja.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kapasitas

dan pelayanan pegawai; penerapan disiplin perencanaan berbasis kinerja;

peningkatan mutu laporan keuangan; penerapan SPO dan SPM; peningkatan

pelayanan ketatalaksanaan; penyediaan berbagai peraturan perundang-

undangan ketatalaksanaan; peningkatan sosialisasi kebijakan ketatalaksanaan;

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

59

penyediaan data dan informasi kelembagaan; percepatan tindaklanjut hasil

temuan pemeriksaan; penguatan pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan

dan perlengkapan; peningkatan mutu pelaporan keuangan dan BMN;

peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja serta pengembangan sarana

prasarana.

b. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah I dengan wilayah kerja pada 2

Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (outputs) yang

dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

1) Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan;

2) Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi (monev);

3) Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan

Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)

dan Pakta Integritas;

4) Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit;

5) Meningkatnya kualitas Sistem pengawasan.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penerapan disiplin audit

sebagai upaya penjaminan mutu dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan; penerapan reward and punishment; pembinaan mental dan integritas

auditor; pengembangan sistem aplikasi pengawasan; optimalisasi

penyelenggaraan monev sebelum dan pada saat audit berlangsung; pelaksanaan,

peningkatan tindakan preventif melalui PPA, RAN-PK dan Pakta Integritas,

review meeting secara intensif untuk menguji validitas data hasil audit;

peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja auditor; capacity building untuk

auditor, pengembangan jaringan kerjasama pengawasan; serta peningkatan

partisipasi masyarakat.

c. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah II dengan wilayah kerja pada 2

Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.

Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:



Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

60













peningkatan mutu pelaporan hasil audit; peningkatan koordinasi dan evaluasi

kinerja auditor; capacity building untuk auditor, pengembangan jaringan

kerjasama pengawasan; serta peningkatan partisipasi masyarakat.

d. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah III dengan wilayah kerja pada

2 Unit Eselon I Pusat dan 8 Kantor Wilayah Provinsi.












Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

61







kerjasamapengawasan; serta peningkatan partisipasi masyarakat.

e. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah IV dengan wilayah kerja pada

2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.



















f. Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah V dengan wilayah kerja pada 2

Unit Eselon I Pusat dan 7 Kantor Wilayah Provinsi.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

62
















peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja auditor; capacity building untuk

auditor, peningkatan mutu pelaporan hasil audit; pengembangan jaringan


4. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian

Agama

Tujuan utama program ini adalah: 1) Menyediakan data dan informasi keagamaan

melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan

kebijakan pembangunan bidang agama; 2) Meningkatkan kualitas aparatur

Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Hasil (outcomes) yang hendak dicapai dari tujuan penelitian dan pengembangan

adalah meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian bagi perumusan kebijakan

pembangunan agama, dan akses masyarakat. Indikator yang digunakan untuk

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

63

mengukur keberhasilan tersebut adalah persentase hasil penelitian yang digunakan

sebagai landasan perumusan kebijakan dan program di unit kerja masing-masing,

dan bagi masyarakat. Target capaian yang ditetapkan adalah meningkatnya

pemanfaatan hasil-hasil penelitian oleh pemerintah dan masyarakat, dengan target

20% tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014, dan terpenuhinya penyediaan data

dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 100% pertahun, serta

tercapainya sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 100% pertahun.

Berkenaan dengan tujuan kediklatan, hasil (outcomes) yang hendak dicapai dalam

jangka menengah adalah meningkatnya kinerja aparatur Kementerian Agama baik

yang PNS maupun pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian Agama. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tersebut

adalah persentase aparatur Kementerian Agama yang kompeten, profesional dan

berintegritas. Target capaian yang ditetapkan adalah 30% tahun 2010 menjadi 50%

pada tahun 2014.

Sejalan dengan misi Kementerian Agama, maka fokus penelitian dan kediklatan

diarahkan pada lima bidang prioritas, yaitu kehidupan beragama, kerukunan umat

beragama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah

haji, dan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berwibawa.

Unit organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan progam ini adalah Badan

Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Untuk mencapai tujuan kelitbangan dan kediklatan tersebut, terdapat 7 kegiatan

prioritas, meliputi:

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan

Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan.

Keluaran (outputs) yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah:


2) Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan informasi

3) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

64

4) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan dan

kerumahtanggaan

5) Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih

Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui penyusunan program

dan kegiatan berbasis kinerja; penyediaan dan pengembangan sistem aplikasi

data perencanaan; peningkatan mutu pengelolaan data dan informasi;

peningkatan sosialisasi dan pameran produk-produk kelembagaan;

peningakatan mutu pelayanan dan pembinaan perpustakaan; peningkatan sistem

pemeliharaan bahan pustaka; peningkatan mutu pembinaan keortalaan dan

kepegawaian; penyiapan peraturan perundang-undangan; pengolahan dan

pembinaan administrasi keuangan; peningkatan kualitas pengelolaan BMN;

peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan BMN; pengembangan sistem

evaluasi dan monitoring; penguatan koordinasi dan sinergi kelembagaan;

peningkatan akuntabilitas kinerja dan citra kelembagaan; pengembangan

sarana dan prasarana kerja; serta pembinaan dan pengembangan jaringan kerja

kelembagaan.

b. Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, yang pelaksanaannya

menjadi tanggung jawab Puslitbang Kehidupan Keagamaan.


1) Tersedianya laporan hasil penelitian kehidupan keagamaan untuk

mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.

2) Tersedianya laporan pengembangan hasil penelitian kehidupan keagamaan.

3) Tersedianya bahan rancangan peraturan perundang-undangan tentang

kerukunan umat beragama.

4) Tersedianya modul / model / pedoman pembinaan, bimbingan dan

pemberdayaan kehidupan keagamaan.

5) Tersedianya data tentang kehidupan keagamaan.

6) Terpublikasikannya hasil penelitian kehidupan keagamaan.

7) Terwujudnya jaringan kemitraan penelitian kehidupan keagamaan.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

65

8) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi peneliti bidang

kehidupan keagamaan.

9) Tersedianya dukungan administrasi yang profesional bagi kegiatan

penelitian kehidupan keagamaan.

Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan relevansi

topik-topik penelitian; peningkatan mutu hasil kelitbangan; pengembangan

sistem pendampingan kelitbangan; peningkatan kualitas pemetaan dan studi

kebutuhan penelitian; optimalisasi penilaian dan telaah hasil penelitian;

pengembangan kualitas publikasi dan komunikasi produk-produk kelitbangan;

peningkatan mutu pembinaan program; penguatan koordinasi dan sinergi

program; penyusunan pedoman pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan

kehidupan keagamaan; penyiapan bahan-bahan kebijakan; penyediaan beasiswa

dan bantuan belajar; peningkatan kapasitas SDM peneliti; pengembangan

budaya akademik; penyiapan data dan evaluasi hasil penelitian; pengembangan

jaringan kerjasama kelembagaan; dan peningkatan mutu dukungan administrasi

kelitbangan.

c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan,

yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Puslitbang Pendidikan Agama

dan pendidikan keagamaan.


1) Terlaksananya kegiatan penelitian pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan

pembangunan bidang agama.

2) Terlaksananya kegiatan pengembangan hasil-hasil penelitian pendidikan

agama dan pendidikan keagamaan.

3) Tersedianya publikasi hasil-hasil penelitian pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan.

4) Terjalinnya kemitraan dengan komunitas penelitian pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan lebih luas melalui penyediaan bantuan penelitian

bagi komunitas akademik dan lembaga-lembaga penelitian di luar

Kementerian Agama.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

66

5) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan pelajar bagi peneliti bidang

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di lingkungan Badan Litbang

dan Diklat Keagamaan.

6) Terlaksananya dukungan administrasi yang profesional bagi kegiatan

penelitian pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.












kelitbangan.

d. Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan, yang pelaksanaannya

menjadi tanggung jawab Puslitbang Lektur Keagamaan.


1) Terlaksananya kegiatan penelitian lektur keagamaan yang berkualitas guna

mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.

2) Terlaksananya kegiatan pengembangan hasil-hasil penelitian lektur

keagamaan.

3) Tersedianya publikasi hasil-hasil penelitian lektur keagamaan.

4) Terjalinnya kemitraan dengan komunitas penelitian lektur keagamaan yang

lebih luas melalui penyediaan bantuan penelitian bagi komunitas akademik

dan lembaga-lembaga penelitian di luar Kementerian Agama.

5) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi peneliti bidang lektur

keagamaan di lingkungan Badan Litbang dan Diklat.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

67

6) Terlaksananya dukungan administrasi yang profesional bagi kegiatan

penelitian lektur keagamaan.












kelitbangan.

e. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi, yang pelaksanaannya menjadi

tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Administrasi.


1) Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga

administrasi keagamaan PNS dan pegawai yang mendukung pelaksanaan

tugas fungsi Kementerian Agama yang berkualitas.

2) Tersedianya dukungan administrasi bagi kegiatan kediklatan tenaga

administrasi.

3) Tersedianya kurikulum, standar kompetensi, bahan ajar, juklak, juknis dan

pedoman kediklatan tenaga administrasi.

4) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi pegawai tenaga

administrasi di lingkungan Kementerian.

5) Terlaksananya kegiatan kemitraan bagi pengembangan model pembelajaran

kediklatan tenaga administrasi.

6) Tersedianya sarana pengembangan sumber pembelajaran kediklatan.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

68

Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui pengembangan

kapasitas SDM penyelenggara diklat; peningkatan kapasitas widyaiswara;

pengembangan program diklat yang memenuhi kebutuhan pegawai seluruh unit

di lingkungan Kementerian Agama; peningkatan kualitas instrument kediklatan;

pembagian dan pemerataan kegiatan diklat; pengembangan jaringan kemitraan

dan penerapan paradigma baru kediklatan; peningkatan jumlah sasaran

kediklatan; pembinaan pengendalian evaluasi, akreditasi dan sertifikasi serta

pelaporan pelaksanaan diklat administrasi.

f. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan, yang pelaksanaannya

menjadi tanggung jawab Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan.


1) Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan tenaga

teknis keagamaan PNS dan pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas

fungsi Kementerian Agama yang berkualitas.

2) Tersedianya dukungan administrasi bagi kegiatan kediklatan tenaga teknis

keagamaan.

3) Tersedianya kurikulum, standar kompetensi, bahan ajar, juklak, juknis dan

pedoman kediklatan tenaga teknis keagamaan.

4) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi pegawai tenaga teknis

keagamaan.

5) Terlaksananya kegiatan kemitraan bagi pengembangan model pembelajaran

kediklatan tenaga teknis keagamaan.

6) Tersedianya sarana pengembangan sumber pembelajaran kediklatan.

Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui pengembangan

kapasitas SDM penyelenggara diklat; peningkatan kapasitas widyaiswara;

pengembangan program diklat yang memenuhi kebutuhan pegawai seluruh unit

di lingkungan Kementerian Agama; peningkatan kualitas instrument kediklatan;

pembagian dan pemerataan kegiatan diklat; pengembangan jaringan kemitraan

dan penerapan paradigma baru kediklatan; peningkatan jumlah sasaran

kediklatan; pembinaan pengendalian evaluasi, akreditasi dan sertifikasi serta

pelaporan pelaksanaan diklat tenaga teknis keagamaan.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

69

g. Pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan Mushaf Al-Qur’an, yang

pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur’an.


1) Terlaksananya kegiatan pentashihan mushaf Al-Qur’an.

2) Terlaksananya kegiatan pengkajian mushaf Al-Qur’an.

3) Terlaksananya kegiatan pemeliharaan, dokumentasi dan sosialisasi mushaf

Al- Qur’an.

4) Tersedianya dukungan administrasi kegiatan pentashihan, pengkajian, dan

pemeliharaan mushaf Al-Qur’an.

Keluaran (outputs) tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan mutu

kegiatan pentashihan dan pengkajian; optimalisasi pemeliharaan dan publikasi

hasil pentashihan dan pengkajian; peningkatan pengelolaan Museum Al-Qurán

dan pameran; pengembangan jaringan kemitraan; penyediaan dukungan

administrasi bagi kegiatan pentashihan, pengkajian dan pemeliharaan mushaf

Al-Qur’an; peningkatan kapasitas SDM peneliti dan pentashih; pengembangan

budaya akademik; pengembangan bahan kebijakan dan pembinaan program

pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan mushaf Al-Qur’an; penilaian dan

telaah hasil pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan mushaf Al-Qur’an; serta

penyiapan data dan evaluasi hasil pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan

mushaf Al-Qur’an.

Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah dilaksanakan oleh 3

(tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu: (1) Balai Litbang Agama Jakarta,

dengan wilayah kerja meliputi 13 provinsi di Indonesia bagian barat; (2) Balai

Litbang Agama Semarang, dengan wilayah kerja mencakup 10 provinsi di

Indonesia bagian tengah, dan; (3) Balai Litbang Agama Makassar, dengan

wilayah kerja meliputi 10 provinsi di Indonesia bagian timur.

Keluaran (outputs) yang ingin dicapai melalui UPT kelitbangan ini adalah:

1) Terlaksananya kegiatan penelitian yang berkualitas guna mendukung

perumusan kebijakan pemerintah di tingkat wilayah.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

70

2) Terlaksananya kegiatan pengembangan hasil-hasil penelitian.

3) Tersedianya publikasi hasil-hasil penelitian.

4) Tersedianya bantuan penelitian bagi komunitas akademik dan lembaga-

lembaga penelitian non-Kementerian Agama di tingkat wilayah.

5) Tersalurkannya beasiswa dan bantuan belajar bagi peneliti, litkayasa, tenaga

fungsional lainnya, dan tenaga administrasi di wilayah kerja Balai Litbang

Agama.

6) Tersedianya dukungan administrasi bagi kegiatan penelitian dan

pengembangan di tingkat wilayah.

Sementara itu, pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis

keagamaan di daerah ditangani oleh Balai Diklat Keagamaan. Hingga saat ini,

jumlah Balai Diklat Keagamaan mencapai 12 satker (satuan kerja), meliputi:

Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,

Banjarmasin, Denpasar, Makassar, Manado, dan Ambon.

Keluaran yang ingin dicapai melalui UPT kediklatan ini adalah:

1) Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi

dan tenaga teknis keagamaan yang berkualitas di tingkat daerah.

2) Tersedianya dukungan administrasi kegiatan kediklatan.

3) Tersedianya bahan ajar, juklak, juknis dan pedoman-pedoman kediklatan

4) Tersalurkannya bantuan belajar dan beasiswa bagi pegawai di lingkungan

wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan.

5) Terselenggaranya kegiatan kemitraan bagi pengembangan model kediklatan

di wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan.

5. Program Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

dan umrah yang ditandai dengan tingkat kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan,

dan perlindungan kepada jemaah, sistem informasi yang memadai, serta tata kelola

yang baik dan bersih. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai melalui

program ini adalah meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan, dan

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

71

pengembangan sistem informasi haji dan umrah. Indikator yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program adalah (1) persentase indeks

kualitas pembinaan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (2)

persentase indeks kualitas pelayanan dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada

tahun 2014, (3) persentase indeks kualitas pengembangan informasi haji dari 30%

pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014, (4) persentase indeks kualitas

pembinaan umrah dari 30% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014.

Adapun pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 kegiatan prioritas yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.


1) Tersedianya dokumen anggaran dan kegiatan

2) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan

3) Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perundang-

undangan

4) Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum

5) Meningkatnya kualitas data dan informasi

Keluaran (outputs) tersebut akan dicapai antara lain melalui peningkatan

koordinasi pelaksanaan tugas; optimalisasi pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi satuan organisasi; penyusunan rencana dan program kegiatan;

peningkatan mutu pelayanan data; pengembangan sistem informasi

kelembagaan; peningkatan mutu laporan dan akuntabilitas kinerja; peningkatan

kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan; optimalisasi

pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan; pembinaan dan

pelayanan keortalaan dan kepegawaian; penyiapan peraturan perundang-

undangan; peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan ketatausahaan,

kearsipan, pengelolaan BMN, dan kerumahtanggaan; peningkatan pelayanan

keprotokolan; dan pengembangan sarana prasarana kelembagaan.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

72

b. Pembinaan Haji dan Umrah.


1) Tersedianya dukungan manajemen administrasi pembinaan haji

2) Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan haji

3) Meningkatnya kualitas pembinaan petugas

4) Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada KBIH, PIHK, dan PPIU

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kualitas

pengelolaan administrasi haji dan umrah; peningkatan mutu modul/materi

pembinaan dan bimbingan; peningkatan kualitas dan penyediaan penyuluh/

petugas bimbingan; optimalisasi pembinaan dan pengawasan KBIH, PIHK, dan

PPIU; penguatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan; pengembangan

sarana prasarana; dan peningkatan mutu pelayanan ketatausahaan.

c. Pelayanan Haji dan Umrah.


1) Tersedianya dukungan manajemen administrasi pelayanan

2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran

3) Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen

4) Meningkatnya kualitas pelayanan akomodasi dan konsumsi

5) Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan dukungan

administrasi pelayanan; optimalisasi pelayanan pendaftaran, dokumen

perjalanan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan; peningkatan

pelayanan keamanan dan perlindungan; penyediaan dan peningkatan kualitas

petugas; penguatan koordinasi kelembagaan; peningkatan sarana dan

parasarana, serta pengembangan mutu pelayanan ketatausahaan.

d. Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Umrah.


1) Terlaksananya dukungan manajemen administrasi pengelolaan BPIH dan

Sistem Informasi Haji (SIH)

2) Tersedianya dokumen anggaran dan kegiatan BPIH

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

73

3) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana Non-BPIH (DAU)

4) Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Haji

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kualitas

pengelolaan BPIH, Non-BPIH (DAU) dan pengembangan Sistem Informasi

Haji; serta pelayanan ketatausahaan.

6. Program Pendidikan Islam

Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi

dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program

ini adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi

Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Lembaga Pendidikan Islam

diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 7,09%

menjadi 7,65%, Madarasah Ibtidaiyah (MI) dari 12,18% menjadi 13,01%,

Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 19,06% menjadi 18,28%, Madrasah Aliyah

(MA) dari 7,65% menjadi 8,63%, Pesantren Salafiyah Ula dari 0,57% menjadi

0,69%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 2,26% menjadi 2,58%, Taman Pendidikan

Al Quran (TPQ) dari 2,61% menjadi 2,82%, Kelompok Belajar Paket A dari 0,07%

menjadi 0,11%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,27% menjadi 0,31% , Kelompok

Belajar Paket C dari 0,57% menjadi 0,61%, dan Pendidikan Tinggi Agama Islam

(PTAI) dari 2,25% menjadi 3,00%.

Angka Partisipasi Murni (APM) juga diharapkan meningkat dari tahun 2010 ke

tahun 2014 yaitu: RA/BA dari 5,53% menjadi 5,97%, Madarasah Ibtidaiyah (MI)

dari 10,11% menjadi 12,88%, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari 13,91% menjadi

14,44%, Madrasah Aliyah (MA) dari 5,97% menjadi 6,73%, Pesantren Salafiyah

Ula dari 0,50% menjadi 0,62%, Pesantren Salafiyah Wustha dari 1,66% menjadi

1,78%, Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dari 2,04% menjadi 2,20%, Kelompok

Belajar Paket A dari 0,06% menjadi 0,10%, Kelompok Belajar Paket B dari 0,23%

menjadi 0,27% , Kelompok Belajar Paket C dari 0,48% menjadi 0,52%, dan

Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari 1,96% menjadi 2,88%.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

74

Unit organisasi pelaksana program ini adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam ini dilakukan melalui sejumlah

kegiatan strategis sebagai berikut:


Jenderal Pendidikan Islam



2) Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran

3) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan

4) Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta

tersedianya peraturan perundang-undangan

5) Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum

Keluaran (outputs) tersebut akan dicapai antara lain melalui koordinasi

pelaksanaan tugas; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan

organisasi; penyusunan rencana dan program kegiatan; penyiapan dan

pengolahan data; pengembangan sistem informasi; penyusunan laporan dan

evaluasi program serta akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan

administrasi keuangan; penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan;

pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan; penyusunan laporan akuntansi dan

verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang organisasi dan

tatalaksana; pengelolaan kepegawaian; penyiapan peraturan perundang-

undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan,

pengelolaan BMN, kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan.

b. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah


1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MI

3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MI

4) Meningkatnya mutu tata kelola MI

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

75

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan dan

pengembangan sarana prasarana MI termasuk di daerah bencana, terpencil dan

tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar dan

pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah;

peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi

masyarakat dan bantuan luar negeri; penilaian dan pemberian akreditasi;

peningkatan kualitas manajemen madrasah; serta peningkatan mutu tata kelola

pendidikan, selain itu pencapaian kegiatan ini juga mencakup berbagai hal

terkait pendidikan anak usia dini dan RA/BA.

c. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah


1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Tsanawiyah

(MTs);

2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MTs;

3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MTs;

4) Meningkatnya mutu tata kelola MTs.


pengembangan sarana prasarana MTs, termasuk di daerah bencana, terpencil

dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar

dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah;




pendidikan.

d. Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah


1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan Madrasah Aliyah (MA)

2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan MA

3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan MA

4) Meningkatnya mutu tata kelola MA

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

76


pengembangan sarana prasarana MA, termasuk di daerah bencana, terpencil

dan tertinggal; pemanfaatan teknologi informasi bagi kegiatan belajar-mengajar

dan pengelolaan pendidikan; penyediaan bantuan peningkatan mutu madrasah;




pendidikan.

e. Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu


1) Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI dan MTs

2) Tersalurkannya beasiswa bagi siswa miskin.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) bagi madarasah ibtidaiyah dan madrasah

tsanawiyah; penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa miskin,

termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; serta penyediaan

safeguarding (monitoring, rakor, evaluasi) bagi BOS pada tingkat pusat,

provinsi dan kabupaten/kota.

f. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Madrasah


1) Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

2) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan


peningkatan kualifikasi guru, pengawas dan tenaga kependidikan; penyediaan

beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya; peningkatan kompetensi kepala

madrasah; serta penyediaan tunjangan fungsional, profesi dan purna bakti.

g. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam


Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

77

1) Meningkatnya akses pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan PTAI

3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan PTAI

4) Meningkatnya mutu tata kelola PTAI


pengembangan sarana prasarana PTAI, termasuk di daerah bencana, terpencil

dan tertinggal; peningkatan mutu lulusan dan daya saing bertaraf internasional;


masyarakat dan bantuan luar negeri; pengembangan kemitraan dengan berbagai

pihak; pengembangan Ma'had Aly pada PTAI; penataan program studi dan

bidang keilmuan yang fleksibel memenuhi kebutuhan pembangunan; penguatan

konsorsium ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat pengembangan dan

pengkajian ilmu-ilmu keislaman di PTAI; serta peningkatan mutu tata kelola

PTAI.

i. Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Bermutu

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan

tersalurkannya beasiswa bagi mahasiwa miskin dan mahasiswa berprestasi.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan beasiswa

bagi mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi, termasuk di daerah

bencana, terpencil dan tertinggal.

j. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Tinggi Islam


1) Meningkatnya profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan pada

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

2) Meningkatnya kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan pada PTAI

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui peningkatan kualifikasi

pendidikan dosen dan tenaga kependidikan; penyediaan beasiswa dan bantuan

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

78

belajar; penyediaan tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan

lainnya.

k. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam


1) Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan

Pondok Pesantren.

2) Meningkatnya mutu layanan Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok

Pesantren.

3) Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan Pendidikan Non Formal,

Diniyah, dan Pondok Pesantren

4) Meningkatnya mutu tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan

Pondok Pesantren

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyediaan BOS pada

pondok pesantren penyelenggara program Wajar Dikdas; penyediaan dan

pengembangan sarana prasarana Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok

Pesantren, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; peningkatan

mutu lulusan dan daya saing; penyaluran beasiswa; peningkatan mutu

kurikulum dan bahan ajar; peningkatan partisipasi masyarakat dan bantuan luar

negeri; pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak; pengembangan

Ma'had Aly pada pondok pesantren; serta peningkatan mutu tata kelola

pendidikan.

l. Penyediaan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam Bermutu

Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedia dan

tersalurkannya BOS pada pendidikan keagamaan dan beasiswa bagi santri

berprestasi.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui penyaluran BOS pada

satuan pendidikan keagamaan dan penyediaan beasiswa bagi santri berprestasi.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

79

m. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah


1) Tersedianya layanan pendidikan agama Islam pada sekolah

2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan agama Islam pada sekolah;

3) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama peserta

didik.


pengembangan sarana prasarana Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah,

termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal; pembentukan dan

peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Pendidikan

Agama Islam; peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI; pengembangan

standar model PAI pada sekolah; serta peningkatan partisipasi dan kemitraan

sekolah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan PAI.

n. Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan

Agama Islam


1) Meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

agama Islam

2) Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

agama Islam

Keluaran (outputs) ini dicapai antara lain melalui peningkatan kompetensi dan

kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam;

penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru; peningkatan

wawasan guru melalui program pertukaran guru PAI; penyediaan subsidi

tunjangan fungsional bagi guru PAI non-PNS; penyediaan tunjangan profesi

bagi guru PAI; dan tunjangan khusus bagi guru PAI di daerah terpencil.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

80

7. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya pembinaan dan pelayanan

bimbingan Masyarakat Islam, baik menyangkut sumber daya manusia, manajemen,

maupun sarana (media) pembinaan dan pelayanan. Hasil (outcomes) yang hendak

dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan,

pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Indikator yang

digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut

adalah: (1) Meningkatnya indeks kualitas bimbingan dari 35% pada tahun 2010

menjadi 75% pada tahun 2014, (2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari

30% pada tahun 2010 menjadi 70% pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks

kualitas pemberdayaan dari 20% pada tahun 2010 menjadi 60% pada tahun 2014,

dan (4) Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 15% pada tahun 2010

menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.




Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.


1) Tersedianya perencanaan program, data dan informasi perencanaan

2) Terlaksananya administrasi keuangan

3) Terlaksananya pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana serta

kepegawaian

4) Terlaksananya administrasi dan manajemen tugas umum

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi,

penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data,

pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi

program dan akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi

keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

81

anggaran dan perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan

verifikasi keuangan; pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan

kepegawaian dan penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan

dan pembinaan urusan ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan

perlengkapan serta keprotokolan.

b. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.


1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi urusan agama Islam dan

pembinaan Syariah.

2) Meningkatnya pelayanan kepenghuluan dan pemberdayaan KUA

3) Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan keluarga sakinah

4) Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan masjid

5) Meningkatnya pelayanan bimbingan dan jaminan produk halal

6) Meningkatnya pelayanan pembinaan Syariah dan hisab rukyat

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui bimbingan dan

pelayanan di bidang kepenghuluan dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama;

bimbingan dan pelayanan jaminan produk halal; pemberdayaan keluarga dan

konsultasi keluarga, bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah; bimbingan

dan pelayanan pembinaan kemakmuran, manajemen dan sarana kemasjidan;

bimbingan dan pelayanan perumusan, pengembangan, dan pembinaan hukum

Islam; penyelenggaraan dan pembinaan hisab rukyat dan pelayanan sumpah

keagamaan; serta pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha.

c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.


1) Meningkatnya dukungan manajemen administrasi urusan agama Islam dan

pembinaan syariah

2) Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Islam

3) Terwujudnya kemitraan dan pemberdayaan umat Islam

4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan MTQ dan pengembangan Tilawatil

Quran

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

82

5) Terselenggaranya publikasi dakwah dan Hari Besar Islam

6) Berkembangnya seni dan budaya Islam


pelayanan penyuluhan agama Islam; pemberdayaan lembaga, pengembangan

materi dan metode penyuluhan; pengembangan jalinan kemitraan dan ukhuwah

Islamiyah; pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ),

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) serta pembinaan Qari dan Hafidz;

penyusunan bahan pembinaan penyelenggaraan publikasi dakwah dan Hari

Besar Islam (HBI) serta penyiapan naskah rekaman dan siaran keagamaan;

pembinaan museum keagamaan, perpustakaan keagamaan dan pembinaan seni

keagamaan pada masyarakat; serta pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha.

d. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat.


1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan

pengembangan zakat

2) Terselenggaranya bimbingan dan penyuluhan zakat

3) Terlaksananya pengelolaan dan pemberdayaan zakat

4) Meningkatnya pembinaan lembaga zakat

5) Meningkatnya pembinaan ibadah sosial


pelayanan penyusunan materi dan metode pengumpulan, pengolahan, dan

analisis data penyuluhan zakat; pengelolaan dan pemberdayaan zakat,

pengembangan potensi ekonomi dan model zakat produktif; pembinaan dan

kerja sama antar lembaga pengelola zakat; pembinaan dan pelayanan

pemberdayaan ibadah sosial; serta pelayanan ketatausahaan.

e. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.


1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan

pengembangan wakaf

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

83

2) Terlaksananya inventarisasi, sertifikasi dan terlindunginya aset wakaf

3) Terselenggaranya bimbingan dan penyuluhan wakaf

4) Terselenggaranya pemberdayaan wakaf produktif

5) Meningkatnya pembinaan lembaga wakaf


pelayanan inventarisasi data dan sertifikasi wakaf; pelayanan advokasi dan

perlindungan wakaf; pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penyuluhan

wakaf; penyusunan materi dan metode penyuluhan; pengelolaan dan

pemberdayaan wakaf produktif; pengembangan kemitraan kelembagaan wakaf;

pelayanan bina lembaga wakaf dan kemitraan; serta pelaksanaan pelayanan

ketatausahaan.

8. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pelayanan

pendidikan Masyarakat Kristen. Hasil yang hendak dicapai dalam jangka menengah

adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan pendidikan, pemberdayaan

dan pengembangan potensi umat. Indikator yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1) Meningkatnya indeks

kualitas bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2)

Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50%

pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas pemberdayaan dari 25% pada

tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas

pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014.

Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Kristen.




Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.


Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

84




kepegawaian

4) Terlaksananya administrasi dan manajemen tugas umum.












b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen.


1) Meningkatnya dukungan manajemen administrasi, pembinaan dan

pelayanan urusan agama Kristen

2) Meningkatnya pelayanan penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen

3) Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan seni dan budaya Kristen

4) Meningkatnya pembinaan keesaan dan pemberdayaan gereja, lembaga

persekutuan oikumenis dan lembaga keagamaan Kristen lainnya


pelayanan di bidang pembinaan lembaga-lembaga agama Kristen; pelayanan

dan keesaan Gereja; bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan, tenaga

teknis keagamaan dan pembinaan keluarga; bimbingan dan pelayanan di bidang

pengembangan seni dan budaya agama Kristen; serta pelayanan dan

penyelenggaraan ketatausahaan.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

85

c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen..


1) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan pelayanan

pendidikan agama Kristen.

2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kurikulum pendidikan tingkat

dasar

3) Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan

kependidikan pendidikan tingkat dasar

4) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana

teknologi pendidikan tingkat dasar


menengah


kependidikan pendidikan tingkat menengah


teknologi pendidikan tingkat menengah


tinggi


kependidikan pendidikan tingkat tinggi


teknologi pendidikan tingkat tinggi


pelayanan pendidikan agama Kristen; bimbingan dan pelayanan pembelajaran

dan kurikulum, supervisi dan sertifikasi serta pembinaan sarana dan teknologi

pendidikan tingkat dasar; bimbingan dan pelayanan pembelajaran dan

kurikulum, akreditasi dan sertifikasi pendidikan serta sarana dan teknologi

pendidikan tingkat menengah; bimbingan dan pelayanan pembelajaran dan

kurikulum, akreditasi dan sertifikasi pendidikan serta pembinaan sarana dan

teknologi pendidikan tingkat tinggi; dan pelayanan dan penyelenggaraan

ketatausahaan.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

86

9. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bimbingan dan pendidikan agama Katolik.

Hasil yang hendak dicapai oleh program ini adalah terwujudnya mayarakat Katolik

yang seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasilais dalam Negara Kesatuan

yang berbhinneka tunggal ika. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1) Meningkatnya indeks kualitas

bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45% pada tahun 2014, (2)

Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada

tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas pemberdayaan dari 25% pada tahun

2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4) Meningkatnya indeks kualitas

pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada tahun 2014. Pelaksanaan

program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Katolik.

Ada 3 kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil jangka

menengah (outcomes) yang diharapkan, yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Katolik.





kepegawaian





pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi program

dan akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan,

penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

87

perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan;

pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan

penyiapan peraturan perundang-undangan; serta pelayanan dan pembinaan urusan

ketatausahaan, kearsipan, BMN, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta

keprotokolan.

b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik.


1) Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi urusan agama Katolik

2) Meningkatnya fungsi dan layanan bimbingan lembaga keagamaan Katolik

3) Meningkatnya tugas bimbingan dan penyuluhan agama Katolik

4) Terlaksananya pemberdayaan umat

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pelayanan dan

bimbingan Urusan Agama Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan Umat

Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan; Pembinaan dan

Pemberdayaan Penyuluhan Agama Katolik; Penyusunan Pedoman Bimbingan,

Juklak dan Juknis; Pembinaan dan Pemberdayaan Kegiatan Keagamaan Katolik

Inkulturatif (Budaya Lokal); Sosialisasi/Workshop/seminar Keagamaan

Katolik; Supervisi Bimbingan Masyarakat Katolik; Pemberian Bantuan

Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga/Organisasi Keagamaan Katolik di

tingkat Pusat, Cabang, ranting; Pemberian Bantuan Pembinaan/Pemberdayaan

Tempat Peribadatan Katolik dan Tempat Ziarah Agama Katolik; Bantuan

Pembinaan dan Pemberdayaan Seminari Agama Katolik; Pembinaan dan

Pemberdayaan Kemitraan; Pembinaan dan Pemberdayaan Kerukunan Hidup

Umat Beragama; Pengadaan Sarana dan Prasarana Keagamaan Katolik berupa

Kitab Suci Katolik, Buku-buku, Peralatan Peribadatan Katolik, Peralatan

Penyuluhan/Penerangan Agama Katolik, Sarana Mobilitas, dan Sarana

Keagamaan Katolik Lainnya; serta pelayanan ketatausahaan.

c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik.


1) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pendidikan Katolik.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

88

2) Terlaksananya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik Tingkat

Dasar


Menengah


Tinggi


pelayanan Pendidikan Agama; Penyusunan Pedoman Juklak, Juknis, dan

Naskah Ujian Negara Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik

di semua jenjang pendidikan; Sosialisasi/Worshop/Seminar Kependidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan

Kurikulum Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua

jenjang pendidikan; Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Pendidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Pembinaan dan Pemberdayaan

Tenaga Kependidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua

jenjang pendidikan; Pemberian Bantuan Pembinaan dan Pemberdayaan

Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua

jenjang pendidikan; Pemberian Bantuan Peningkatan Kualitas Tenaga

Kependidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik di semua jenjang

pendidikan; Sertifikasi Guru/Dosen/Pengawas Pendidikan Agama Katolik;

Bantuan Beasiswa Pendidikan bagi Murid/Mahasiswa, Guru, Dosen, dan

Pengawas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik; Bantuan

kepada Organisasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik;

Bantuan Sarana, Prasarana, dan Operasional Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan Katolik; Akreditasi Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan Katolik; Monitoring dan Supervisi Pendidikan Agama dan

Pendidikan Keagamaan Katolik; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik berupa Buku Pendidikan Agama

Katolik, Buku Perpustakaan Pendidikan Agama Katolik, Peralatan

Pendidikan/Laboratorium Pendidikan Agama Katolik, Sarana Mobilitas, dan

Sarana pendidikan lainnya; serta pelayanan ketatausahaan.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

89

10. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Secara umum, program ini bertujuan terlaksananya dukungan Manajemen,

Bimbingan dan Pendidikan Hindu. Hasil yang hendak dicapai program ini dalam

jangka menengah adalah terwujudnya peningkatan signifikan kinerja yang

menjamin transparansi, akuntabilitas, kenaikan ketaatan beribadat dan kecerdasan

serta sikap peserta didik pendidikan agama Hindu. Indikator yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah: (1)

Meningkatnya indeks kualitas bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45%

pada tahun 2014, (2) Meningkatnya indeks kualitas pelayanan dari 40% pada tahun

2010 menjadi 50% pada tahun 2014, (3) Meningkatnya indeks kualitas

pemberdayaan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, dan (4)

Meningkatnya indeks kualitas pengembangan dari 25% pada tahun 2010 menjadi

55% pada tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.




Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.


1) Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan.

2) Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel.

3) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana serta

Kepegawaian.

4) Terlaksananya Administrasi dan Manajemen Tugas Umum.






Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

90







b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu.


1) Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Keagamaan.

2) Meningkatnya kuantitas penyuluhan agama dan kualitas tenaga penyuluh.

3) Tersedianya Sarana-Prasarana Keagamaan.

4) Terbinanya Kerukunan Intern Umat Beragama.

Keluaran (outputs) tersebut dicapai antara lain melalui pembinaaan dan

pelayanan urusan agama Hindu; bimbingan dan pelayanan bina lembaga agama

dan lembaga keagamaan Hindu; bimbingan dan pelayanan penyuluhan dan

tenaga teknis keagamaan; bimbingan dan pelayanan sarana, upacara, seni

budaya dan pariwisata agama Hindu; serta pelayanan ketatausahaan.

c. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu.


1) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pendidikan Hindu.

2) Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Tingkat Dasar

3) Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Tingkat Menengah

4) Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Pendidikan Tingkat Tinggi


bimbingan pendidikan agama Hindu; bimbingan dan pelayanan kurikulum,

pengajaran, supervisi, ketenagaan dan kesiswaan; serta pelayanan

ketatausahaan.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

91

11. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Secara umum, program ini bertujuan terwujudnya penyelenggaran dan kebijkan

teknis dibidang masyarakat Buddha dan pendidikan agama Buddha. Hasil yang

hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan,

pelayanan, pemberdayaan, pengembangan potensi umat; dan pengembangan

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha. Indikator keberhasilan

untuk sasaran ini perlu dijabarkan lebih lanjut dapat dilihat dari: (1) naiknya

bimbingan dan kualitas hasil bimbingan dari 25% pada tahun 2010 menjadi 45%

pada tahun 2014, (2) naiknya tingkat kepuasan masyarakat Buddha sebagai obyek

layanan Bimas Buddha dari 40% pada tahun 2010 menjadi 50% pada tahun 2014,

(3) Naiknya kualitas SDM Bimas Buddha serta sarana dan prasarananya dari 25%

pada tahun 2010 menjadi 40% pada tahun 2014, (4) naiknya pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat Buddha dari 25% pada tahun 2010 menjadi 55% pada

tahun 2014, (5) naiknya kinerja perguruan pendidikan Buddha dari 40% tahun 2010

menjadi 60% tahun 2014. Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Buddha.




Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.





kepegawaian


Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

92












b. Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan dan Pendidikan Buddha serta Pelayanan

Teknis Lainnya. Keluaran (outputs) yang hendak dihasilkan dari kegiatan ini

adalah.


1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan bidang lembaga dan

upacara keagamaan Buddha.

2) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan di bidang penyuluhan dan tenaga

teknis penyuluhan serta peningkatan wawasan multikultural bagi penyuluh

3) Meningkatnya pelayanan dan pembinaan di bidang pendidikan agama

tingkat Dasar dan Menengah

4) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tingkat Tinggi


bimbingan Urusan dan Pendidikan Agama Buddha; bimbingan dan pelayanan

lembaga dan upacara keagamaan; bimbingan dan pelayanan pembinaan

penyuluh dan tenaga teknis keagamaan; bimbingan dan pelayanan pendidikan

agama Buddha tingkat dasar, menengah dan tinggi; serta pelayanan

ketatausahaan.

Karo Hukum Sekjen

Karo Perencanaan

93

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2010-2014 pada dasarnya

merupakan pejabaran lebih lanjut dari arah dan kebijakan nasional pembangunan agama

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2010-2014. Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, baik internal

maupan eksternal, Renstra ini berupaya menggambarkan peta potensi dan permasalahan

pembangunan agama yang ada. Atas dasar peta potensi dan permasalahan itu, selanjutnya

disusun program dan kegiatan serta hasil (outcome) dan keluaran (output) yang hendak

dicapai dari pembangunan agama dalam lima tahun ke depan.

Sebagai ujung tombak pembangunan agama, Kementerian Agama perlu lebih proaktif,

kreatif, adaptif, dan responsif terhadap laju perubahan di berbagai sektor kehidupan, baik

perubahan yang membawa dampak positif maupun negatif. Kementerian Agama juga

dituntut mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi tercapainya tatanan

kehidupan yang dicita-citakan masyarakat melalui program pembangunan agama. Atas

dasar itu, pelaksanaan Renstra Kementerian Agama harus bersifat terbuka dan terus

disesuaikan dari waktu ke waktu.

Renstra ini diharapkan dapat membantu para pelaksana dan pengelola program/kegiatan

dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan program/kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Agama

memiliki pedoman bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program pembangunan

agama selama lima tahun, yaitu 2010–2014, sehingga visi dan misi pembangunan agama

dapat terwujud.

Jakarta, 29 Januari 2010

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURYADHARMA ALI

Documents

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ... - · PDF filepengelolaan dan fungsi rumah ibadat; (b) ... peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah ... kebutuhan pasar