PUSKESMAS

I. MANAJEMEN PUSKESMAS

A. Kepala Puskesmas

Dalam organisasi dan tata kerja, sebuah Puskesmas dipimpin oleh

kepala Puskesmas yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan

mengkoordinasi kegiatan Puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan

struktural dan jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala

Puskesmas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

baik dalam lingkungan Puskesmas maupun dengan satuan organisasi di luar

Puskesmas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selain itu kepala

Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasan serta

mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala

Kantor Departemen kesehatan kabupaten/kotamadya, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Puskesmas

bertanggung-jawab memimpin, mengkoordinasi semua unsur dalam

lingkungan Puskesmas, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas masing-masing. Kegiatan managemen Puskesmas yang

dilaksanakan oleh kepala Puskesmas meliputi tiga fungsi manajemen

Puskesmas yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, dan

Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

B. Perencanaan

Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan Puskesmas untuk

mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Rencana

tahunan Puskesmas dibedakan atas dua macam yakni rencana tahunan

upaya kesehatan wajib dan rencana tahunan upaya kesehatan

pengembangan.

1). Perencanaan Upaya Kesehatan Wajib

Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap Puskesmas, yakni

Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak

termasuk Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan

dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan. Langkah-

langkah peperencanaan yang harus dilakukan Puskesmas adalah sebagai

berikut :

a. Menyusun usulan kegiatan

Langkah pertama adalah menyusun usulan kegiatan dengan

memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, baik nasional

maupun daerah, sesuai dengan masalah sebagai hasil dari kajian

data dan informasi yang tersedia di Puskesmas. Usulan ini disusun

dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang berisikan rincian

kegiatan, tujuan, sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi

serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan. rencana ini

disusun melalui pertemuan perencanaan tahunan Puskesmas yang

dilaksanakan sesuai dengan mengikutsertakan BPP (Badan

Penyantun Puskesmas) serta dikoordinasikan dengan camat

b. Mengajukan usulan kegiatan

Langkah kedua adalah mengajukan usulan kegiatan ke dinas

kesehatan kabupaten/ kota untuk persetujuan pembiayaannya. Perlu

diperhatikan dalam mengajukan usulan kegiatan harus dilengkapi

dengan usulan kebutuhan rutin, sarana dan prasarana dan

operasional Puskesmas beserta pembiayaannya.

c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

Langkah ketiga yang dilakukan oleh Puskesmas adalah menyusun

rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas

kesehatan kabupaten/kota (Rencana Kerja Kegiatan/Plan of Action)

dalam bentuk matriks (Gantt Chart) yang dilengkapi dengan

pemetaan wilayah (mapping).

2). Perencanaan Upaya Kesehatan Pengembangan

Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya

kesehatan Puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang

dikembangkan sendiri. Upaya laboratorium medik, upaya laboratorium

kesehatan masyarakat dan pencatatan pelaporan tidak termasuk pilihan

karena ketiga upaya ini adalah upaya penunjang yang harus dilakukan

untuk kelengkapan upaya-upaya Puskesmas. Langkah-langkah

perencanaan upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan oleh

Puskesmas mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Identifikasi upaya kesehatan pengembangan

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi upaya

kesehatan pengembangan yang akan diselenggarakan oleh

Puskesmas. Identifikasi ini dilakukan berdasarkan ada tidaknya

masalah kesehatan yang terkait dengan setiap upaya kesehatan

pengembangan tersebut. Apabila Pusksmas memiliki kemampuan,

identifikasi masalah dilakukan bersama masyarakat melalui

pengumpulan data secara langsung di lapangan. Tetapi apabila

kemampuan pengumpulan data bersama masyarakat tersebut tidak

dimiliki oleh Puskesmas, identifikasi dilakukan melalui kesepakatan

kelompok oleh petugas Puskesmas dengan mengikutsertakan Badan

Penyantun Puskesmas. Tergantung dari kemampuan yang dimiliki,

jumlah upaya kesehatan pengembangan yang terpilih dapat lebih

dari satu. Disamping itu identifikasi upaya kesehatan

pengembangan dapat pula memilih upaya yang bersifat inovatif

yang tidak tercantum dalam daftar upaya kesehatan Puskesmas

yang telah ada, melainkan dikembangkan sendiri seuai dengan

masalah dan kebutuhan masyarakat serta kemampuan Puskesmas.

b. Menyusun usulan kegiatan

Langkah kedua yang dilakukan oleh Puskesmas adalah menyusun

usulan kegiatan yang berisikan rincian kegiatan, tujuan, sasaran,

besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan

biaya untuk setiap kegiatan. rencana yang telah disusun tersebut

diajukan dalam bentuk matriks. Penyusunan rencana pada tahap

awal pengembangan program dilakukan melalui pertemuan yang

dilaksanakan secara khusus bersama dengan BPP dan Dinas

kesehatan kabupaten/kota dalam bentuk musyawarah masyarakat.

Penyusunan pada tahap pelaksanaan tahun berikutnya dilakukan

secara terintegrasi dengan penyusunan rencana upaya kesehatan

wajib.

c. Mengajukan usulan kegiatan

Langkah ketiga yang dilakukan oleh Puskesmas adalah mengajukan

usulan kegiatan ke Dinas kesehatan kabupaten/kota untuk

pembiayaannya. Usulan kegiatan tersebut dapat pula diajukan ke

BPP atau pihak-pihak lain. Apabila diajukan ke pihak-pihak lain,

usulan kegiatan harus dilengkapi dengan uraian tentang latar

belakang, tujuan serta urgensi perlu dilaksanakannya upaya

pengembangan tersebut.

d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

Langkah keempat yang dilakukan oleh Puskesmas adalah menyusun

rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Dinas

kesehatan kabupaten/kota atau penyandang dana lain (Rencana

Kerja Kegiatan/Plan of Action) dalam bentuk matriks (Gantt Chart)

yang dilengkapi dengan pemetaan wilayah (mapping). penyusunan

rencana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara terpadu dengan

penyusunan rencana pelaksanaan upaya kesehatan wajib.

II. PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

A. Pemberantasan Penyakit Menular

Memberantas penyakit menular itu sebenarnya menghilangkan atau

merubah cara berpindahnya penyakit menular dan/atau infeksi. Pemindahan

penyakit atau penularan itu suatu cara bagaimana orang yang rawan dapat

memperoleh penyakit atau infeksi dari orang lain atau hewan yang sakit.

Cara-cara itu ialah;

1. Penularan langsung dari manusia ke manusia. Ini dapat terjadi karena

tetesan-tetesan halus yang terhambur dari batuk, berludah, atau bersin,

misalnya tuberkulose ; bersentuh (persetubuhan), misalnya pada

penyakit kelamin.

2. Penularan tidak langsung;

a) Dengan perantara benda atau barang yang kotor (ada kumannya),

biasanya air, makanan dan susu segar. Sebagai contoh adalah

perjalanan najis ke mulut. Manusia makan bahan makanan dan

minum air yang telah dikotori dengan kuman penyebab penyakit.

Penyakit-penyakit yang ditularkan dengan cara ini antara lain ialah

kolera dan disentri.

b) Dengan perantara serangga atau gigitan binatang. Orang digigit

serangga atau binatang yang membawa kuman penyakit dalam

saluran pencernaannya atau dalam ludahnya. Sebagai contoh:

Malaria, Filariasis, Dengue demam berdarah dan Rabies.

3. Jika diketahui cara bagaimana penyakit itu menular, maka dapat

dijalankan usaha-usaha yang jitu untuk menghilangkan sumber infeksi,

dan memutuskan rantai penularan penyakit. Dengan demikian

Puskesmas dapat banyak sekali mengurangi kejadian (incidence)

penyakit menular. Didalam pembatasan penyakit sering dipakai istilah

wabah dan kejadian luar biasa (KLB) yang artinya sebagai berikut :

a. Wabah

Wabah adalah suatu peningkatan kejadian kesakitan/kematian yang

telah meluas secara cepat baik jumlah kasus maupun luas daerah

terjangkit.

b. Kejadian Luar Biasa

1) KLB adalah:

Timbulnya suatu kejadian kesakitan/kematian dan atau

meningkatnya suatu kejadian kesakitan/kematian yang bermakna

secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun

waktu tertentu.

2) Kriteria KLB (kriteria kerja) antara lain:

a) Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak

ada/tidak dikenal di suatu daerah.

b) Adanya peningkatan kejadian kesakitan/kematian yang dua

kali atau lebih dibandingkan dengan jumlah

kesakitan/kematian yang biasa terjadi pada kurun waktu

sebelumnya (jam, hari, minggu) tergantung dari jenis

penyakitnya.

c) Adanya peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama

3 kurun waktu (jam, hari, minggu) berturut-turut menurut jenis

penyakitnya.

3) Penyakit-penyakit menular yang dilaporkan

Penyakit-penyakit menular yang dilaporkan adalah penyakit-

penyakit yang memerlukan kewaspadaan ketat yaitu penyakit-

penyakit wabah atau yang berpotensi wabah/atau yang dapat

menimbulkan kejadian luar biasa (KLB).

Penyakit-penyakit menular dikelompokkan sebagai berikut:

1) Penyakit karantina atau penyakit wabah penting: Kholera

Poliomylitis, Pes, Difteri.

2) Penyakit potensial wabah/KLB yang menjalar dalam waktu

cepat atau mempunyai mortalitas tinggi, dan memerlukan

tindakan segera: DHF, Campak, Rabies, Diare, Pertusis.

3) Penyakit potensial wabah/KLB lainnya dan beberapa penyakit

penting: Malaria, Hepatitis, Enchephalitis, Frambosia, Typhus

Abdominalis,Tetanus, Influenza, Meningitis, Tetanus

Neonatorum, Antrax, Keracunan.

4) Penyakit-penyakit menular yang tidak berpotensi wabah, tetapi

diprogramkan, di tingkat kecamatan dilaporkan secara bulanan

melalui RR terpadu Puskesmas ke kabupaten, dan seterusnya.

Penyakit-penyakit tersebut meliputi:

Cacing, Lepra, Tuberculosa, Syphilis, Gonorhoea dan

filariasis, dan lain-lain.

Dari penyakit-penyakit diatas, pada keadaan tidak ada wabah

secara rutin hanya yang termasuk kelompok 1 dan kelompok 2

yang perlu dilaporkan secara mingguan. Bagi penyakit

kelompok 3 dan 4, secara rutin dilaporkan bulanan dan di

tingkat Puskesmas dilaporkan secara terpadu pada formulir

LB.1.

B. Pemberantasan Penyakit Diare

Penyakit diare adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan

bentuk dan konsistensi tinja melembek sampai mencai dan bertambahnya

frekuensi berak lebih dari biasanya (lazimnya tiga kali atau lebih dalam

sehari). Menurut banyaknya cairan dan elektrolit dari tubuh, diare

berdasarkan derajat dehidrasi dapat dibagi menjadi:

- Diare tanpa dehidrasi

- Diare dengan dehidrasi ringan (kehilangan cairan sampai 5% dari berat

badan).

- Diare dengan dehidrasi sedang (kehilangan cairan 6 – 10% dari berat

badan).

- Diare dengan dehidrasi berat (kehilangan cairan lebih 10% dari berat

badan).

Tujuan umum dari kegiatan ini adalah menurunkan angka kematian

karena diare terutama pada bayi dan anak balita serta menurunkan angka

kesakitan diare.

Tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

- Petugas Puskesmas mampu melakukan tatalaksana kasus diare yang tepat

dan efektif.

- Petugas Puskesmas mampu melakukan penyuluhan pemberantasan diare.

- Petugas Puskesmas mampu meningkatkan peran serta aktif masyarakat.

- Petugas kesehatan mampu melakukan pencatatan dan pelaporan serta

monitoring kegiatan pemberantasan diare.

Prinsip utama tatalaksana diare akut adalah pemberian cairan dan

makanan serta pengobatan medikamutosa yang rasional yang hanya diberikan

untuk kasus tertentu yang jelas penyebabnya.

a. Pemberian cairan

Pada garis besarnya jenis cairan dibagi dalam :

1). Cairan rehidrasi oral.

Cairan rehidrasi oral (oralit) diberikan kepada semua penderita diare,

kecuali bila oralit tidak ada atau diare baru dimulai, cairan rumah

tangga misalnya larutan gula garam atau air tajin diberikan untuk

mencegah dehidrasi

Pemerintah menyediakan 2 macam kemasan oralit:

a) Bungkusan 1 (satu) liter (20% dari persediaan) digunakan untuk

rumah sakit atau KLB dan diberikan /dilarutkan di sarana

kesehatan.

b) Bungkusan 200 ml (80% dari persediaan) tersedia sampai ke

posyandu dan dapat diberikan/dibawa pulang oleh masyarakat.

Cara melarutkan oralit harus dilarutkan dengan baik agar lebih

berhasil guna dan tidak terjadi gejala sampingan.

Dosis oralit disesuaikan dengan umur penderita dan keadaan diare atau

dehidrasinya.

Dosis acuan adalah sebagai berikut:

Di bawah 1 tahun : 3 jam pertama 1,5 gelas, kemudian 0,5 gelas

setiap mencret.

Antara 1-4 tahun : 3 jam pertama 3 gelas, kemudian 1 gelas setiap

mencret.

Antar 5-12 tahun : 3 jam pertama 6 gelas, kemudian 1,5 gelas

setiap mencret.

Di atas 12 tahun : 3 jam pertama 12 gelas, kemudian 2 gelas

setiap mencret.

2) Cairan rehidrasi parenteral (intravena).

Terapi cairan intravena diberikan kepada penderita diare dengan

dehidrasi berat atau keadaan menurun sangat lemah, muntah-muntah

berat sehingga penderita tidak dapat minum sama sekali.

Untuk program pemberantasan diare maka dipake cairan tunggal yaitu

ringer laktat.

a. Kecepatan cairan

- pada neonatus.

Jumlah cairan yang diberikan harus di perhatikan bentuk,

rehidrasi initial diberikan dalam waktu 3 jam (2-4jam). Cairan

yang diberika 20 ml / kg berat badan/jam (variasi antara 15-25

ml/kg berat badan/jam).

- pada bayi dan anak

Bila terjadi syok berat, guyur secepatnya sampai syok teratasi

selanjutnya 1 jam pertama 30 ml/kg berat badan/jam.

7 jam berikutnya : 10ml/kg berat badan/jam.

Pada orang dewasa.

Rehidrasi initial :

1 jam pertama: 60ml/kg berat badan/jam.

2 jam berikutnya : 40ml/kg berat badan/jam.

Untuk keperluan dilapangan jumlah cairan rehidrasi initial

yang diperlukan adalah 10% dari perkiraan berat badan. Bila

penderita sudah dapat minum segera diberikan oralit.

b. Pengobatan dietetik

- Pemberian makanan seperti semula diberikan sedini-dininya

dan disesuaikan dengan kebutuhan.

- Bagi yang mendapatkan ASI sebelumnya jangan dihentikan.

- Bagi yang sebelumnya tidak mendapatkan ASI dapat

diteruskan dengan susu formula.

- Makanan tambahan diperlukan pada masa penyembuhan.

c. Pengobatan medikamentosa

Seperti diuraikan di atas maka pengobatan mediakamentosa hanya

diberikan bila ada indikasi.

- Anti diare tidak direkomendasikan

- Antibiotika atau antimikroba hanya diberikan kepada

penderita cholera, disentri, shigella, amoebiasis atau

antimikroba sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Penyuluhan.

Penyuluhan kepada perorangan dan kelompok masyarakat diarahkan

pada penyuluhan hygiene perorangan dan kesehatan lingkungan.

- Tentang gejala diare dan pengobatannya.

- Penggunaan oralit dan cairan rumah tangga misalnya larutan gula

garam, air tajin dan kuah sayur.

- Meneruskan makanan /ASI selama dan sesudahn diare.

Untuk pelaksanaan upaya pencegahan maka peran mengenai

pencegahan diare yang perlu disebar luaskan adalah:

- Promosi ASI

- Perbaikan makanan penyapihan atau makanan pendamping

ASI (MPASI) dari segi gizi maupun hygienenya.

- Penggunaan air bersih, peningkatan hygiene perorangan,

penggunaan jamban perbaikan lingkungan.

- Imunisasi campak.

c. Pencatatan dan pelaporan.

Semua kasus diare yang ditemukan dicatat dan dilaporkan dengan

menggunakan sistem yang sudah ada, melakukan monitoring secara

terus menerus melalui kegiatan mini lokakarya.

d. Pergerakan partisipasi masyarakat.

Pergerakan partisipasi masyarakat dilakukan antara lain melalui

pendidikan kader tentang pemberantasan diare, sehingga kader mampu

melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

- Melarutkan oralit dan memberikan

- Mendeteksi dini, mengobati penderita diare dan melakukan

rujukan.

- Memberikan penyuluhan tentang kesehatan perorangan dan

lingkungan.

- Penyuluhan tentang penggunaan air bersih.

III. PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

A. Program Kesehatan Ibu dan Anak

Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya dibidang kesehatan yang

menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu

meneteki, bayi dan balita serta anak prasekolah.

Tujuan program kesehatan Ibu dan Anak adalah tercapainya

kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang

optimal, bagi ibu dan keluarganya untuk menuju NKKBS serta

meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh

kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas

manusia seutuhnya.

Salah satu kegiatan petugas Puskesmas untuk mencapai tujuan tersebut

diatas adalah dengan kegiatan imunisasi.

B. Imunisasi

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Jadi imunisasi

adalah suatu tindakan untuk memberikan kekebalan dengan cara

memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia.

Secara umum imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kematian

dan kesakitan serta mencegah akibat buruk lebih lanjut dari penyakit yang

dapat dicegah dengan imunisasi.

Sasaran kegiatan imunisasi dalam program kesehatan ibu dan anak

adalah bayi umur 0-11 bulan dan ibu hamil.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan

program imunisasi meliputi :

1). Menentukan besarnya sasaran dan target cakupan sasaran imunisasi.

Ini bisa ketahuan dari data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik.

Jumlah bayi puskesmas tahun ini =

Jumlah penduduk Puskesmas tahun lalu X jumlah bayi Kab. tahun ini Jumlah penduduk Kab. tahun lalu

Jumlah bayi : 5 angka kelahiran Propinsi dikalikan jumlah penduduk

puskesmas.

Jumlah sasaran ibu hamil untuk TT adalah seluruh ibu hamil.

Jumlah ibu hamil = 1,1 x jumlah bayi.

2). Membuat jadwal pelayanan imunisasi di seluruh wilayah kerja

Puskesmas

3). Merencanakan kebutuhan vaksin dan peralatan vaksinasi, cold chain

dan buku pencatatan/pelaporan.

4). Mengelola vaksin, peralatan vaksin dan cold chain sesuai dengan

petunjuk teknis.

5). Memberikan pelayanan imunisasi secara terpadu dengan program lain

dalam kegiatan Posyandu, pelayanan imunisasi di Gedung Puskesmas

dan di Puskesmas Pembantu.

6). Memberikan penyuluhan dan membina peran serta masyarakat.

7). Melakukan monitoring (pemantauan).

8). Pencatatan dan pelaporan.

Jenis imunisasi yang termasuk dalam program kesehatan ibu dan anak

adalah Tetanus Toxoid 2 kali pada ibu hamil dan BCG, DPT 3 x, Polio 3x,

Hepatitis B 3x dan Campak 1x pada bayi.

IV. PROGRAM GIZI

A. Gizi

Puskesmas adalah unit kerja terdepan pelaksana program perbaikan

gizi di daerah.

Tujuan program perbaikan gizi bertujuan menurunkan angka penyakit

gizi kurang yang umumnya banyak diderita oleh masyarakat berpenghasilan

rendah (di pedesaan maupun perkotaan), terutama pada nak balita dan

wanita. Tujuan tersebut mendukung upaya penurunan angka kematian bayi,

balita dan kematian ibu serta mendorong makin terwujudnya norma

keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Program ini juga berusaha

memperbaiki keadaan gizi masyarakat pada umumnya, melalui perbaikan

pola konsumsi pangan yang makin beraneka ragam, seimbang dan bermutu

gizi.

Sasaran dari program perbaikan gizi yaitu penurunan prevalensi

kurang kalori protein (KKP) pada balita, penurunan prevalensi kurang

vitamin A di daerah rawan, penurunan prevalensi gangguan akibat

kekurangan yodium, penurunan prevalensi anemia gizi pada ibu hamil, dan

adanya perubahan pola konsumsi pangan keluarga yang makin beraneka

ragam, seimbang dan bermutu gizi.

Program-program pokok perbaikan gizi :

1). Usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK)

2). Usaha perbaikan gizi institusi (UPGI)

3). Pencegahan dan penanggulangan gondok endemik

4). Pencegahan dan penanggulangan kekurangan vitamin A

5). Pencegahan dan penanggulangan anemia gizi

6). Sistem kewaspadaan pangan dan gizi

7). Perbaikan makanan bayi dan anak

B. Pemberian Makanan Tambahan

Kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) termasuk di dalam

program usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yang dilaksanakan melalui

kegiatan pelayanan gizi melalui posyandu.. Kegiatan pemberian makanan

tambahan di Posyandu kepada anak balita dilaksanakan oleh kader-kader

PKK atau kader desa lainnya dengan bimbingan teknis oleh petugas gizi

Puskesmas.

Selain di dalam program usaha perbaikan gizi keluarga, kegiatan

pemberian makanan tambahan juga dilaksanakan dalam program usaha

perbaikan gizi institusi (UPGI).

Tugas dan fungsi Puskesmas dalam kegiatan UPGK terbagi dalam dua

yakni tugas yang bersifat lintas sektoral dan tugas yang bersifat sektoral.

Tugas yang bersifat lintas sektoral adalah menyusun planning of action

(POA) untuk pelaksanaan kegiatan UPGK sesuai tahap-tahap kegiatan

menurut program yang ada, mengatur tim pelatih lintas sektor kecamatan

yang akan melaksanakan latihan kader sesuai dengan pedoman yang ada.

Menyediakan bahan yang diperlukan untuk terlaksananya kegiatan UPGK,

mengunjungi posyandu untuk membimbing kader dalam pelaksanaan

kegiatan, mengadakan analisa data UPGK dan memberikan umpan balik,

dan melakukan tindak lanjut atas dasar analisa data dan umpan balik.

Sedangkan tugas yang bersifat sektoral bersifat untuk kepentingan sektor

kesehatan sendiri, yang meliputi melaksanakan kegiatan operasional

pelayanan gizi keluarga, menyelenggarakan pelatihan pelayanan gizi

keluarga, membina pelaksanaan operasional pelayanan gizi keluarga di

dalam dan di luar Posyandu, dan mengelola sarana pelayanan gizi keluarga,

merencanakan dan mengevaluasi UPGK.

Dalam program UPGI, peran tenaga Puskesmas adalah membimbing

dan membina pengelola/kader di institusi dalam melakukan kegiatan

pelayanan gizi berdasar pedoman yang telah ditetapkan. Tenaga Puskesmas

bersama sektor terkait dapat melakukan supervisi kegiatan UPGI ke

Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit, perusahaan, panti asuhan, panti

werdha, sekolah-sekolah, lembaga pemasyarakatan, asrama haji atau

transito-transmigrasi yang ada di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Depkes RI, Pedoman Kerja Puskesmas Tahun 1989-1990. Jilid 1. Jakarta. 1989

2. Depkes RI, Pedoman Kerja Puskesmas Tahun 1989-1990. Jilid 2. Jakarta. 1989

3. Depkes RI, Pedoman Kerja Puskesmas Tahun 1989-1990 .Jilid 3. Jakarta. 1989

4. Depkes RI. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 128/ Menkes/ SK/ II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Dinkes Propinsi Jawa Tengah. 2005