BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, TABUNGAN ASURANSI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PT. TASPEN (PERSERO)

2.1 Asuransi

2.1.1 Pengertian asuransi

Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam

perundang-undanngan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal

dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu

objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.19 Apabila kata

“asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncul istilah “perasuransian”, yang

berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Istilah asuransi adalah

serapan dari istilah assurantie (Belanda), assurance (Inggris) banyak dipakai, baik

dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum

sebagai sinonim.20

H. M. N. Poerwosutjipto, memberikan definisi asuransi adalah sebagai

berikut.

Suatu perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang atau santunan yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.21

19Abdulkadir Muhammad, 2006. Hukum Asuransi Indonesia, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I), h.6 20Abdulkadir Muhammad, 1978. Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Cet. I, Alumni, Bandung (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II), h.6 21H.M.N. Poerwosutjipto, opcit. h.10

18

19

Menurut pendapat Wirjono Projodikoro, menjelaskan asuransi sebagai berikut.

dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat terjadinya. Suatu kontraprestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggungkan itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan akan terjadi. 22

C.S.T Kansil memberikan definsi mengenai risiko adalah suatu ketidaktentuan

yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian dimasa yang akan datang,

jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu

dalam hal terjadi kerugian, maka akan memperoleh ganti rugi.23

Dari definisi para sarjana yang diberikan mengenai pengertian asuransi

tersebut diketahui bahwa inti dari tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko dari

tertanggung yang mempunyai kepentingan terhadap obyek asuransi kepada

penanggung yang timbul akibat adanya bahaya terhadap harta kekayaan atau

terhadap jiwanya kepada penanggung dengan melakukan kewajiban

membayarkan premi dan berhak mendapat pembayaran atas kerugian yang

diderita oleh tertanggung.

Pengertian asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHD), dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan

bahwa asuransi adalah :

“suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya

kepada seorang tertanggung dengan menerima kerugian atau kehilangan

22Wirjono Projodikoro, opcit. h. 1 23 C.S.T. Kansil, 2002 , Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. h.178

20

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu

peristiwa tidak tertentu”.

Sedangkan pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2

Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian merumuskan :

perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Bila ditelaah lebih lanjut pengertian asuransi dalam pasal 246 KUHD, hanya

mencakup bidang asuransi kerugian tidak termasuk ke dalam asuransi jiwa,

karena KUHD memandang jiwa manusia bukanlah harta kekayaan berbeda

dengan pengertian asuransi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 2

Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian definisi maupun ruang lingkupnya

lebih luas, disamping mengatur asuransi kerugian juga meliputi asuransi jiwa. Hal

itu terlihat jelas pada rumusan kata-kata : “… atau untuk memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang

dipertanggung jawabkan”. Walaupun demikian rumusan asuransi dari pasal 246

KUHD berlaku secara umum.

Berdasarkan perundang-undangan yang terbaru mengenai perasuransian,

dimuat ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014

Tentang Perasruansian merumuskan :

asuransi adalah perjannjian dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

21

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari pengertian asuransi dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang

Perasuransian bila dibandingkan dengan pengertian asuransi dalam Pasal 246

KUHD dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 1992, definisi yang

diberikan lebih jelas dikarenakan dalam rumusannya lebih menyempurnakan dari

undang-undang sebelumnya. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa asuransi

adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat di dalam kehidupan

tertanggung kepada penanggung yang menerima premi asuransi, untuk

memberikan pembayaran maupun penggantian kepada tertanggung akibat risiko

ataupun kergian yang diderita oleh tertanggung dengan manfaat yang besarnya

telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari ketentuan Pasal 246 KUHD, Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1992

Tentang Usaha Perasuransian dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang N0 40 Tahun

2014 Tentang Perasuransian, dapat disebutkan bahwa terdapat beberapa unsur dari

asuransi, yaitu :

1. Asuransi adalah suatu perjanjian;

2. Premi merupakan prasyarat perjanjian;

3. Penanggung akan memberikan pergantian kepada tertanggung, dan

4. Kemungkinan terjadinya peristiwa tak tertentu atau peristiwa yang tidak pasti.

22

Asuransi sebagai suatu perjanjian atau perikatan sebagaimana perjanjian

lainnya yang tunduk kepada Hukum Perikatan. Hukum Perikatan tersebut termuat

dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih,

yang terletak di dalam harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas

prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.24

2.1.2 Jenis-jenis asuransi

Jenis-jenis Asuransi menurut Pasal 247 KUHD, yaitu :

a. asuransi terhadap bahaya kebakaran ;

b. asuransi bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum

dipanen ;

c. asuransi terhadap jiwa, satu atau beberapa orang ;

d. asuransi terhadap bahaya laut, dan

e. asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di

sungai dan di perairan pedalaman.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang

Perasuransian bahwa ruang lingkup usaha perasuransian mencakup :

1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan : a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan

lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Umum lain.

2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri,

3. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

24Subekti, 1993. Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Bandung, h.7

23

Di samping pembagian jenis-jenis asuransi diatas, pembagian asuransi

menurut ilmu pengetahuan dijabarkan sebagai berikut.

1. Asuransi kerugian

Asuransi kerugian adalah suatu asuransi atau pertanggungan dimana

penanggung mengikatkan diri untuk melakukan prestasi dalam bentuk mengganti

kerugian sepanjang ada kerugian yang timbul. Dari jenis-jenis asuransi yang

disebutkan dalam Pasal 247 KUHD yang termasuk dalam asuransi kerugian antara

lain :

a. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menjamin penggantian kerugian

yang diderita sebagai akibat kebakaran.

b. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum

dipanen yaitu asuransi yang menjamin penggantian kerugian yang diderita

akibat adanya bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum

dipanen.

c. Asuransi terhadap bahaya laut yaitu asuransi yang menjamin penggantian

kerugian yang diderita atas barang-barang yang ada di dalam

pengangkutan atau pengiriman lewat laut.

d. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam pengangkutan perairan di

pedalaman yaitu asuransi yang menjamin penggantian kerugian yang

diderita atau pengiriman melalui perairan pedalaman.

2. Asuransi sejumlah uang

Asuransi sejumlah uang merupakan suatu pertanggungan yang penanggung

berjanji akan membayar sejumlah uang yang jumlahnya sudah ditentukan

24

sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu. Penentuan jumlah

uang yang harus dibayarkan oleh ppenanggung pada tertanggung diserahkan

sepenuhnya atas kesepakatan kedua belah pihak.25

Pembagian asuransi berdasarkan persesuaian kehendak dapat dibagi menjadi

dua yaitu sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Asuransi sukarela ( free voluntary insurance )

Para pihak dalam jenis asuransi ini di dalam mengadakan perjanjian bebas

atau tidak ada paksaan dari pihak luar atau pihak lawan. Penanggung

secara sukarela dengan persetujuan nya sendiri mengikatkan diri untuk

memikul risiko, sedang pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar

premi sebagai imbalan memperlihatkan resikonya kepada pidak

penanggung. Jenis asuransi ini memang merupakan salah satu usaha untuk

mencari keuntungan, oleh sebab itu asuransi ini juga disebut commercial

insurance.

2. Asuransi wajib ( compulsary insurance )

Asuransi ini ada unsur paksaan bagi pihak tertanggung karena diwajibkan

oleh suatu peraturan, pihak yang mewajibkan ini ialah pihak pemerintah.

Tetapi tidak selalu dimonopoli oleh pemerintah sebab bisa saja pemerintah

menunjuk badan swasta sebagai penanggung. Tujuan pemerintah

mewajibkan masuk asuransi ini dengan pertimbangan melindungi dari

bahaya yang akan menimpanya.atau dengan perkataan lain untuk

25Made Puri Adyani Sangging, 1995. Hukum Asuransi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 26

25

memberikan jaminan social sebagai suatu Social Insurance atau

Government Insurance.26

2.1.3 Tujuan asuransi

Pada hakikatnya setiap orang akan selalu mengahadapi suatu risiko baik

terhadap dirinya maupun harta bendanya, yang disebut risiko adalah kewajiban

menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa diluar

kesalahannya yang menimpa diri atau benda yang menjadi miliknya. Persoalan

risiko ini berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu

pihak yang telah mengadakan perjanjian. Sehingga yang menjadi tujuan asuransi

adalah sebgai tujuan ganti rugi.

Tujuan asuransi jiwa sebagaimana dikutip oleh H. Abbas Salim yaitu :

1. Dari segi masyarakat umumnya (social)

Asuransi jiwa bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu terhadap

individu maupun masyrakat, yaitu :

a. Mententramkan kepala keluarga, dalam arti memberi jaminan penghasilan,

pendidikan apabila kepalan keluarga tersebut meninggal dunia.

b. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk

menabung (saving). Pada umunya pendapatan per capita dari masyarakat

masih sangat rendah, karena dalam praktek terlihat bahwa keinginan

masyarakat untuk membeli asuransi jiwa sangat sedikit.

c. Sebagai sumber penghasilan (earning power).

26Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op.cit. h.5

26

d. Tujuan lain asuransi jiwa ialah untuk pengobatan dan menjamin kepada

keturunan andaikata yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik

anak-anaknya (beasiswa/pendidikan).

2. Dari segi pemerintah/publik

Perusahaan asuransi jiwa di Negara ini yang besar operasinya, umumnya

kepunyaan pemerintah. Perusahaan asuransi merupakan suatu lenbaga

keuangan yang memberikan fasilitas untuk pembiayaan yang dapat

dipergunakan dalam tahap pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan

pada Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara,

tenyata bahwa sumbangan lembaga asuransi terhadap pembangunan ekonomi

ialah :

1. Sebagai alat pembentukan modal (capital formation).

2. Lembaga penabung (saving).

Jadi dapat dikatakan bahwa, tujuan perusahaan asuransi jiwa adalah

untuk turut membangun ekonomi nasional di bidang perasuransian jiwa sesuai

dengan Repelita, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman

serta kesenangan bekerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan

makmur materiil dan spiritual.27

2.1.4 Klaim dalam perjanjian asuransi

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena

persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi.

Sedangkan klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak tertanggung yang

27H. Abbas Salim, 1995, Dasar-Dasar Asuransi, Tarsito, Bandung, h.26

27

ditunnjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah Uang Pertanggungan (UP) atau

Nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah

dipenuhi.

Penyebab terjadinya klaim yaitu :

1. Tertanggung meninggal dunia.

2. Pemegang polis menghentikan pembayaran preminya dan memutuskan

perjanjian asuransinya pada saat polisnya sudah mempunyai nilai tunai.

3. Perjanjian asuransi sudah berakhir dengan jangka waktu yang tercantum

dalam polis dan kewajiban pemegang polis dalam keadaan lapse tetapi

telah mempunyai nilai tunai (habis kontrak bebas premi).

4. Tertanggung mendapat kecelakaan.

5. Tertanggung karena suatu penyakit perlu di opname atau rawat jalan.

Macam-macam klaim yaitu :

1. Klaim meninggal dunia

Timbul jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis

meninggal dunia, sedangkan polisnya dalam keadaan berlaku.

2. Klaim penebusan

Timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedangkan pemegang polis

memutuskan perjanjian asuransinya.

3. Klaim habis kontrak

Timbul jika waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedangkan polisnya

dalam keadaan inforce ( premi telah dibayar sampai jangka waktu

kontrak).

28

4. Klaim kecelakaan

Timbul akibat tertanggiung mendapat kecelakaan dan polisnya masih

dalam keadaan inforce.

5. Klaim (Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan) + Rawat Jalan

Timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau

cukup hanya dengan rawat jalan.

2.2 Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil

2.2.1 Pengertian tabungan asuransi pegawai negeri sipil.

Di Indonesia, asuransi sosial merupakan salah satu dari beberapa jenis

asuransi yang umumnya relatif masih baru dibandingkan dengan jenis asuransi

lainnya.28 Hal ini disebabkan timbulnya asuransi sosial berbeda latar belakangnya

dengan asuransi yang lain, dimana asuransi sosial justru timbul karena adanya

suatu kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya suatu jaminan sosial. Jadi,

karena adanya suatu kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya dimana

suatu jaminan sosial itu sudah merupakan suatu hal yang demikian mendesak dan

tidak dapat ditunda.

Bagi pemerintah Indonesia usaha-usaha untuk mningkatkan kesejahteraan

Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting, karena Pegawai Negeri Sipil sebagai

alat Negara dan abdi Negara serta abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat

menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dianggap

28Djoko Prakoso, op.cit. h.338

29

perlu untuk selalu dibina kesejahteraannya agar dapat dipelihara dan

dikembangkan daya cipta, daya guna dan hasil gunanya.29

Usaha pembinaan kesejahteraan dimaksud berupa jaminan sosial yang

merupakan perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau

dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat, yang

dalam hal ini berwujud asuransi sosial.

Pada dasarnya asuransi sosial hampir sama dengan asuransi pada umunya,

tetapi harus ada satu unsur lagi ialah adanya unsur wajib, sehingga unsur asuransi

sosial itu adalah :

a. Penanggung, biasanya suatu organisasi dibawah wewenang Pemerintah;

b. Tertanggung, biasanya masyarakat luas anggota/golongan masyarakat

tertentu;

c. Risiko, suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan terlebih dahulu;

d. Wajib, berdasarkan suatu ketentuan undang-undang atau peraturan lain.

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, yaitu suatu program asuransi yang

membeikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai pensiun ataupun

bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai

pensiun.30

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil atau sering disebut Dana Tabungan dan

Asuransi Pegawai Negeri Sipil adalah suatu asuransi semacam asuransi dwiguna

yang memberikan jaminan pada saat seseorang itu pensiun maupun membayarkan

haknya kepada ahli warisnya bilamana peserta itu meningggal dunia. Kemudian

29Djoko Prakoso, op.cit. h.333 30Djoko Prakoso, op.cit. h.340

30

ditambah juga pada program Taspen ialah Asuransi Kematian yang tidak lain

adalah sekedar sumbangan kematian yang dipakai untuk uang kubur, bilamana

peserta itu sendiri meninggal dunia, istri maupun anak-anaknya.

Asuransi kematian ini berlaku seumur hidup, sehingga bilamana peserta yang

pensiun dan meninggal dunia, maka ia masih mempunyai hak asuransi kematian

dirinya sendiri, istri, untuk anak-anaknya sampai batas 21 tahun, asuransi yang

diselenggarakan Taspen ini mengandung suatu ciri khas, bahwa premi hanya

dibayarkan pada saat seseorang itu aktif, biasanya bila seorang sudah pensiun,

maka ia tidak dipungut premi lagi, namun demikian hak asuransinya terus berjalan

terus, sehingga bilamana meninggal dunia sebagai penerima pensiun maka kepada

dirinya masih akan dibayarkan asuransi kematian.

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens) termasuk jenis asuransi wajib

(compulsory insurance) karena :

a. Berlakunya Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil karena diwajibkan oleh

Peraturan Perundang-undangan, bukan berdasarkan perjanjian;

b. Pihak penyelenggara Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah

pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara

(BUMN);

c. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil bermotif perlindungan masyarakat

(social security) yang dananya dihimpun dari masyarakat Pegawai Negeri

Sipil dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Pegawai Negeri Sipil

yang diancam risiko pensiun dan hari tua;

31

d. Dana yang telah terkumpul dari masyarakat Pegawai Negeri Sipil tetapi

belum digunakan sebagai dana pensiun dan hari tua, dimanfaatkan untuk

kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil melalui program investasi.

2.2.2 Pihak-pihak dalam Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang

Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai aparatur

Negara, Pegawai Negeri Sipil dapat dinilai mempunyai potensi yang menentukan

kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan nasional. Untuk

mendukung potensi ini perlu dibina dan dikembangkan tingkat kesejahteraannya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, yang

dimaksud sebagai peserta adalah semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai

Negeri Sipil di lingkugan Departemen Pertahanan Keamanan adalah peserta

asuransi sosial. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981

menyebutkan bahwa pegawai lain termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara

dapat ditetapkan sebagai peserta asuransi sosial dengan Peraturan Pemerintah

sendiri.

Sebagai penyelenggara asuransi sosial adalah Negara atau suatu organisasi

di bawah wewenang Negara, dalam hal ini menurut Pasal 13 Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, memetukan bahwa untuk menyelenggarakan

asuransi sosial ini didirikan suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk

32

Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan demikian fungsi sosial dari asuransi

sosial tampak jelas, yaitu bahwa disatu pihak asuransi sosial ini menuju ke satu

system jaminan sosial, untuk kesejahteraan masyarakat, dan dilain pihak dana

yang terkumpul dan yang dikuasai Negara akan kembali kepada masyarakat.

Dalam hukum asuransi, pihak yang membayar premi disebut tertanggung,

sedangkan pihak penerima premi disebut penanggung. Dalam asuransi pensiun

peserta adalah pihak yang membayar iuran kepada Badan Penyelenggara, yang

berposisi sebagai tertanggung. Sedangkan Badan Penyelenggara adalah pihak

penanggung yang menerima pembayaran iuran. Badan Penyelenggara adalah

penanggung dalam Asuransi Pensiun. Penanggung ini adalah pemerintah yang

didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan

Perseroan (Persero).31

Perusahaan Perseroan yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 1981 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Tabungan

dan Asuransi Pegawai Negeri (Perum Taspen) menjadi Perseroan Terbatas (PT.

Taspen). Dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.013/1992

tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian

bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa ketentuan-ketentuan teknis

mengenai pelaksanaan keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT.

Taspen (Perseo). Berdasarkan ketentuan ini bahwa Badan Penyelenggara Asuransi

Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah PT. Taspen (Persero).32

31Abdulkadir Muhammad, op.cit. h. 237 32Djoko Prakoso, op.cit. h.238

33

2.2.3 Premi tabungan asuransi pegawai negeri sipil

Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yang satu sanggup menangggung

atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat pengggantian dari suatu

kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa

yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum tentu dapat ditentukan

saat akan terjadinya.

Selaku kontra prestasi dari pertanggungan ini bahwa pihak yang

ditanggung itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang

menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung

apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.

Dalam pasal 246 KUHD terdapat kalimat “ dengan mana seorang

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima

suatu premi “. Dari kalimat ini dapat diketahui bahwa premi adalah kewajiban

yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.

Dalam hubungan hukum pertanggungan, penanggung menerima peralihan

risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai

imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, pertanggungan dapat diputuskan, atau

setidak-tidaknya pertanggungan itu tidak berjalan. Sebagai suatu perjanjian timbal

balik, perjanjian bersifat konsensual, artinya sejak terjadinya kata sepakat,

timbullah hak dan kewajiban diantara para pihak.

Pada pertanggungan yang diadakan untuk jangka waktu tertentu atau

untuk suatu perjalanan, premi dibayar lebih dahulu pada saat bahaya mulai

berjalan. Tetapi pada pertanggungan yang diadakan untuk jangka waktu yang

34

panjang, pembayaran premi dapat ditentukan secara periodik, misalnya tiap bulan

dan pembayaran dilakukan pada permulaan periodik.

Dalam Taspen mempunyai ciri khas, bahwa premi hanya dibayarkan pada

saat orang itu aktif, biasanya bila seseorang sudah pensiun, maka ia tidak akan

dipungut premi lagi, sehingga bilamana meninggal dunia sebagai penerima

pensiun maka kepada dirinya masih bisa dibayarkan asuransi kematian.

Pada Keppres No.56 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Keppres No.

8 Tahun 1977 besarnya premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung sebagai

peserta Tabungan Hari Tua adalah sebesar 3,25% dikalikan dari penghasilan yang

diterima oleh pegawai negeri sipil. Penghasilan yang dimaksud adalah termasuk

dari gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan tunjangan anak. Untuk

penerima pensiun, khususnya yang berstatus sebagai PNS dan atau Pejabat

Negara sebagai peserta Program Pensiun PT. Taspen (Persero) semasa aktif wajib

membayar iuran yang besarnya adalah 4,75% dari penghasilan sebulan.

2.3 PT. TASPEN (PERSERO)

2.3.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang

Denpasar

PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, sering kali disebut PT.

TASPEN (PERSERO) adalah Suatu Badan Milik Negara (BUMN) yang diberi

mandat oleh Pemerintah untuk menyenggarakan program Asuransi Sosial

Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua (THT) dan

Dana Pensiun bagi Pegawai Negeri (PNS). PT. TASPEN (PERSERO) didirikan

35

oleh Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 April 1963

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 15/1963 tentang Pendirian Perusahaan

Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan telah beberapa kali

mengalami perubahan bentuk Badan Hukum menjadi Perseroan Terbatas sehingga

bernama PT. Taspen (Persero), terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor:

26/1981 tanggal 30 Juli 1981. Sebagai tindak lanjutnya maka dibuatkan akta

pendirian atau Anggaran dasar dengan Akta Nomor: 3 tahun 1982 tanggal 4

Januari 1982 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta

Nomor 10 tahun 1998 tanggal 2 Juli 1998 dihadapan notaris Zulkifli Harahap, SH

pengganti Notaris Imas Fatimah, SH. Perubahan tersebut dalam rangka

penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas.

Pembayaran pensiun sampai saat ini masih ditetapkan dengan sistem pay

as you go dimana seluruh pembiayaannya dibebankan dalam APBN. Namun

demikian sejak tahun 1994 sampai dengan 2009. Pemerintah meminta PT. Taspen

(Persero) melakukan sharing terhadap pembayaran manfaat pensiun yaitu dari

akumulasi dana yang berasal dari akumulasi iuran pensiun (PNS).

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981

dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, Menteri Keuangan menerbitkan

surat dengan Nomor : S-244/MK.011/1985 perihal penempatan Dana Pensiun

PNS pada PT. Taspen (Persero) menyatakan bahwa Dana Pensiun yang semula

ditempatkan pada bank-bank pemerintah dialihkan ke PT. Taspen (Persero).

Selanjutnya pembayaran pensiun yang semula dilakukan melalui Kantor Kas

36

Negara Departemen Keuangan diahlikan ke PT. Taspen (Persero) secara bertahap

mulai tahun 1987.

Guna mendukung pelayanan yang berorientasi pada keputusan peserta PT.

Taspen (Persero) menetapkan suatu acuan semangat yang tercantum dalam motto

perusahaan yaitu: “layanan dan kinerja selalu ditingkatkan”. Dalam

pelaksanaannya, pelayanan kepada peserta didasarkan pada target mutu pelayanan

yang meliputi tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat

administrasi (5T).

Berdasarkan motto dan target mutu pelayanan yang ditetapkan, PT.

Taspen (Persero) menerapkan pola pelayanan 1 (satu) jam selesai untuk

penyelesaian santunan dengan surat pemerintah pembayaran (SPP), yaitu jangka

waktu pemrosesan sejak dokumen diterimah secara lengkap dan benar sampai saat

pembayaran.

Untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dak kewajiban serta lebih

mendekatai diri kepada pesertanya, PT. Taspen (Persero) membuka jaringan

pelayanan dengan jangkauan yang cukup luas dan tersebar di seluruh Indonesia

sebagai berikut: 6 (enam) Kantor Cabang Utama dan 39 (tiga puluh sembilan)

Kantor Cabang di seluruh Indonesia.

Gedung PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Denpasar mulai

dibangun pada tahun 1988 dan mulai diresmikan menjadi Kanwil III PT.

TASPEN (PERSERO) Denpasar pada tahun 1986 yang pada saat itu dikepalai

oleh Bapak J. Rosjadi. Kanwil III PT. TASPEN (PERSERO) Denpasar

37

membawahi 2 Kantor Cabang Pembantu untuk membayar THT Pensiun secara

tunai yaitu Kantor Cabang pembantu Ahmad Yani dan Kantor Cabang Singaraja.

Pada tahun 1987 Kanwil III PT. TASPEN (PERSERO) Denpasar

diresmikan menjadi PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Denpasar

oleh Direktur Utama PT. TASPEN (PERSERO) Drs. Ida Bagus Putu Sarga

dengan Gubernur Provinsi Bali Dr. Ida Bagus Oka, sedangkan Kantor Cabang

Pembantu operasionalnya digabung menjadi satu di PT. TASPEN (PERSERO)

Kantor Cabang Utama Denpasar.

Pada tahun 2007 PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama

Denpasar berubah menjadi PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Denpasar,

sedangkan Kantor Cabang Utamanya dialihkan ke Surabaya.

Logo pada PT. TASPEN dibuat bertujuan untuk mencitrakan suatu

perusahaan atau instansi yang mana logo nya seperti berikut:

Gambar Logo TASPEN

(Sumber : www.taspen.com)

Untuk lebih mengenal logo ini, ada baiknya bisa memaknai arti dari

symbol-simbol dan warna yang digunakan tersebut :

38

1) Bunga dengan 5 (lima) helai daun melambangkan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) peserta TASPEN yang meliputi suami, istri dan 3 (tiga) orang anak.

2) Lingkaran putih yang makin mengembang pada bunga, melambangkan

pekerjaan yang melaju pesat dari arah tujuan TASPEN.

3) Lingkaran hitam melambangkan wawasan Nusantara.

4) Warna biru melambangkan ketentraman, damai dan tenang.

5) Makna secara keseluruhan, logo TASPEN ini bermakna jaminan hari tua

pegawai negeri.

2.3.2 Tujuan PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Denpasar

Setiap perusahaan tentunya memiliki visi dan misi sebagai landasan untuk

dapat mencapai kesuksesan, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan

datang. Berikut ini merupakan visi dan misi PT. TASPEN (PERSERO) :

Visi PT. TASPEN

“Menjadi pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya yang

terpercaya”.

Makna Visi

a) Menjadi pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial

lainnya.

Ruang lingkup usaha Taspen adalah menyelenggarakan program

Tabungan Hari Tua (termasuk asuransi kematian), Dana Pensiun

(termasuk Uang Duka Wafat), program kesejahteraan PNS serta

program jaminan sosial lainnya.

39

b) Terpercaya. Taspen menjadi pilihan peserta dan stakeholder lainnya

dengan kinerja yang bersih dan sehat.

c) Bersih. Taspen beroperasi dengan menerapkan tata kelola perusahaan

yang baik (Good Corporate Governance).

d) Sehat. Adanya peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada

bidang keuangan maupun non keuangan.

Misi PT. TASPEN

“Mewujudkan manfaat dan pelayanan tentang semakin baik bagi peserta dan

Stakeholder lainnya secara profesional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan

etika yang tinggi”.

Makna Misi

a) Manfaat dan pelayanan yang semakin baik. Untuk memenuhi harapan

peserta yang semakin tinggi, Taspen berupaya meningkatkan nilai

manfaat dan pelayanan secara optimal.

b) Profesional. Taspen bekerja dengan terampil dan mampu memberikan

solusi dengan 5 Tepat (tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat

tempat dan tepat administrasi) didukung dengan SDM yang memiliki

integritas dan kompetensi yang tinggi.

c) Akuntabel. Taspen dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan sistem

dan prosedur kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

d) Integritas. Taspen senantiasa konsistedalam memegang amanah, jujur

dan melaksanakan janji sesuai visi dan misi.

40

e) Etika. Taspen melayani peserta dan keluarganya dengan ramah,

rendah hati, santun, sabar dan manusiawi.

Visi dan misi tersebut merupakan pelaksanaan dari misi perusahaan sehingga

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981 dan Anggaran

Dasar Perusahaan yaitu:

1) Meningkatkan kesejahteraan peserta terutama Pegawai Negeri Sipil dan

karyawan BUMN/BUMD.

2) Meningkatkan pelayanan kepada peserta.

3) Menumbuh kembangkan kepercayaan kepada peserta dan masyarakat

bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajibannya.