13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi

berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Kepatuhan berarti ketundukan,ketaatan

keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau sesorang. Jadi, dapatlah dikatakan

kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh

dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.

Kalau suatu undang-undang itu memenuhi syarat-syarat formal atau telah

mempunyai kekuatan secara yuridis, namun belum tentu secara sosiologis dapat

diterima oleh masyarakat, ini yang disebut kekuatan berlaku secara sosiologis. Masih

ada kekuatan berlaku yang disebut filosofische rechtsgetung, yaitu apabila isi undang-

undang tersebut mempunyai ketiga kekuatan berlaku sekaligus.

Dalam konteks kepatuhan hukum didalamnya ada sanksi positif dan negatif,

ketaatan merupakan variable tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada

kepuasan diperoleh dengan dukungan sosial. Menurut Satjipto Rahardjo ada 3 faktor

yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:

1. Compliance, Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu

imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang

mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan

ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah

hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari

pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila

ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum

tersebut.

2. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena

nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta

ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan

kaidah kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang

14

diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan

tergantung pada baik-buruk interaksi.

3. Internalization, Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena

secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah

sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia

mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu

konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari

kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-

kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap

kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini

merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena

hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia

memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari

ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Oleh karena itu dasar

kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok.

Jadi karena pendidikan, terbiasa, menyadari akan manfaatnya dan untuk identifikasi

dirinya dalam kelompok manusia akan patuh.

Jadi harus terlebih dahulu tahu bahwa hukum itu ada untuk melindungi dari

kepentingan manusia, setelah tahu kita akan menyadari kegunaan isinya dan kemudian

menentukan sikap untuk mematuhinya.1

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau

rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang

bersifat makro dan mikro.2 Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada

1 http://erniebi.blogspot.co.id/

2 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Strategi Pencegahan Dan

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

15

hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang

tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur

penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.3

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap

penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara ”tritunggal”

nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian

antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang

bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian

pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk

menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum

yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan

hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan

hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. Fenomena yang

menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian

perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar

hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan

kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.4

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-

undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah

demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada

kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan

keputusan-keputusan hakim.namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai

3 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.

Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

4 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Op.Cit, hlm. 55

16

kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut

malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan

tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya

terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti

netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:5

1. Faktor hukumnya sendiri

2. Faktor penegak hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan

diterapkan

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah

untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan

upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan (Bodenheimer, 1974). Suatu

ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Ketaatan dan

kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan

keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena

mengatur perilaku.6

C. Hukum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung

pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan

kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu

5 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.

Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7-8

6 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. Op.Cit, hlm. 88

17

Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk

mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan

dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.7

C.1. Pengertian Pengangakutan Jalan

Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau

mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan

orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain Jadi, dalam pengertian

pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke

tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia

dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan

sebagai berikut :

1) Ada sesuatu yang diangkut.

2) tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.

3) ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan.

Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai

benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu

untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari

pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan

dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.8 Pengangkutan adalah proses

kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa

barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan

barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.9

Sehingga Secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah

perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari

7 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lulu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung CV, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 158.

8 prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/hukum-pengangkutan.html

9 prabusetiawan.blogspot.com/2009/05/hukum-pengangkutan.html

18

suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim

mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Dari pengertian diatas dapat diketahui

bahwa pihak dalam perjanjian pengangkut adalah pengangkut dan pengirim. Sifat dari

perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak

mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ketempat

tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar

uang angkutan.10

C.2. Sumber Hukum Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Hakikat Pengangkutan di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen

Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai

harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas

dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih

penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan

amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan: ”bahwa

tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu

urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan

pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta

pendidikan berlalu lintas”.

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan

angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan

mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat

kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar

dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah

telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU

10 Abdul Kadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, bandung, Citra

Aditya.Bandung,2001

19

No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan

Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan

pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU

No. 22 Tahun 2009 bahwa : “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan

Undang-Undang ini”.

Dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(yang selanjutnya disingkat dengan UULLAJ) mengatur asas dan tujuan pengangkutan.

Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah diatur dalam Pasal 2 UULLAJ yakni

:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

a. Asas transparan,

b. Asas akuntabel,

c. Asas berkelanjutan,

d. Asas partisipatif,

e. Asas bermanfaat,

f. Asas efisien dan efektif,

g. Asas seimbang,

h. Asas terpadu dan

i. Asas mandiri.

Sedangkan Pasal 3 UULAJ menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yakni:

a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib,

lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian

nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan

bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa

b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa

20

c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat

membantu mewujudkan ketaatan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/

pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan

pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi

merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan

atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan

tugasnya mempunyai tanggung jawab untk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu

mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan

selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan

dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak

mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan

pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

C.3. Ruang Lingkup Pengangkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Soekardono “Hukum Pengangkutan Darat” adalah keseluruhan

peraturan-peraturan di dalam dan di luar kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang) yang berdasarkan atas dan tujuan untuk mengatur hubunganhubungan hukum

yang terbit karena keperluan perpindahan barang-barang dan atau orang dari satu

tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi perikatanperikatan yang lahir dari

perjanjian tertentu termasuk juga perjanjian-perjnajian untuk memberikan perantaraan

untuk mendapatkan pengangkutan (ekspeditur).11

Undang-Undang Lalu Litan dan Angkutan Jalan ini berlaku untuk membina

dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan

lancar melalui, kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan.

Kegiatan yang menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi

11 Ibid, hlm. 8.

21

Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, dan Rekayasa Lalu

Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan sumber hukum dari hukum pengangkutan darat, secara garis besar

dapat, yaitu:

a. Sumber-sumber hukum yang berasal dari kodifikasi yaitu Kitab Undang- Undang

Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,

b. Sumber-sumber hukum diluar kodifikasi yaitu Peraturan Perundang-Undangan,

yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan,

c. Dan peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, yang

dapat dijadikan sebagai sumber hukum.12

Perlu diperhatikan bahwa sistem pengamanan pengangkutan darat perlu

mendapat perhatian khusus. Hal-hal lain yang menyebabkan kerugian pengangkut dan

penumpang. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22

Tahun 2009 pasal 200 ayat (3) menyebutkan “Untuk mewujudkan dan memelihara

keamanan Lalu Lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan kegiatan:

1. Penyusunan program nasional keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan

angkutan jalan

3. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan

berlalu lintas dalam rangka meningkatkan ketaatan hukum dan etika masyarakat

dalam berlalu lintas,

4. Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan

5. Manajemen keamanan lalu lintas

6. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patrol

7. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi dan

8. Penegakan hukum Lalu Lintas.

12 Ibid. hlm. 9.

22

Dalam pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga

menyatakan bahwa perusahaan pengangkutan umum wajib menyempurnakan

keamanan lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentunya apabila dilihat dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku sudah sangat baik untuk meningkatkan keamanan

dalam lalu lintas pengangkutan melalui darat, namun perlu diketahui bahwa

kenyataannya terhadap undang-undang tersebut masih kurang dalam penerapannya di

Indonesia. Masalah ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diperhatikan

pemerintah mengingat bahwa infrastruktur jalan darat juga merupakan salah satu aset

negara yang penting dalam meningkatkan perekonomian negara yang

berkesinambungan. Apabila infrastruktur itu baik, maka perekonomian juga akan

berkesinambungan baik, demikian juga sebaliknya, apabila infrastruktur kurang baik,

maka perkembangan perekonomian tidak lancar.

C.4. Jenis-jenis Pengangkutan Jalan.

Jenis-jenis angkutan umum dalam Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

a. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

b. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh

tenaga manusia dan/atau hewan.

c. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk

angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

d. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa

angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

e. Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam

trayek; dan

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak

dalam trayek

f. Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhinstandar pelayanan minimal

meliputi:

23

Keamanan

Keselamatan

Kenyamanan

Keterjangkauan

Kesetaraan, dan

Keteraturan.

g. Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggara kan angkutan orang

dan/atau barang wajib memiliki:

Izin penyelenggarakan angkutan orang dalam trayek

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek,

dan/atau

Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

kewajiban diatas tidak berlaku untuk pengangkutan orang sakit

dengan menggunakan ambulans dan pengangkutan jenazah.

C.5. Hak dan Kewajiban Pemilik Angkutan Jalan.

Kewajiban dan hak timbal balik pihak-pihak timbul karena peristiwa hukum

berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut dapat berasal dari

perjanjian atau undang-undang. Hubungan kewajiban dan hak timbal balik antara

pengankutan dan penumpang atau pengirim terjadi karena perbuatan, kejadian, atau

keadaan dalam proses pengangkutan. Kewajiban yang timbul dari ketentuan perjanjian

disebutnkewajiban perjanjian contractual obligations, sedangkan kewajiban yang

timbul dari ketentuan undang-undang disebut kewajiban undang-undang law

obligation. Kewajiban dan hak yang dibahas di sini adalah kewajiban dan hak

pengangkutan serta penumpang/pengirim dalam proses pengangkutan.13:

a. Kewajiban Perusahaan Angkutan Jalan.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas

dan angkutan jalan, pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib

13 Abdulkadir Muhammad.2013. Hukum Pengangkutan Niaga. PT Citra Aditya Bakti.

Bandung. Hlm 145

24

menggunakan kendaraan bermotor umum penumpang, yaitu kendaraan bermotor

umum yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang, baik dengan maupun tanpa

tempat bagasi. Kendaraan ini terutama diperuntungkan menjaga keselamatan dan

kenyamaan penumpang. Demikian juga pengangkutan barang dengan kendaraan

bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor umum barang, yaitu kendaraan

bermotor yang penggunaanya untuk memngakut barang. Pengangkutan orang atau

barang dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor

umum.

Perusahaan pengangkutan umum wajib mengankut orang dan/atau barang

setelah di sepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaaran biaya

pengankutan oleh orang dan/atau dilakukan pembayaran biaya pengankutan oleh orang

dan/atau pengirim barang (pasal 186). Karcis penumpang atau surat pengangkutan

barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengankutan barang merupakan

tanda bukti telah terjadi tanda bukti telah terjadi perjanjian pengankutan barang

merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengankutan adalah pengangkutan

penumpang atau barang seta memberikan dokumen pengankutan dan sebagai imbalan

haknya memperoleh biaya pengankutan dari penumpang atau pengirim barang. Pihak-

pihak dapat juga memperjanjikan bahwa di samping ke wajiaban utama, pengangkutan

mempunyai kewajiban pelengkap, yaitu:

Menjaga serta merawat penumpang dan memelihara barang yang di

angkut dengan sebaik-baiknya.

Melepaskan dan menurunkan penumpang di tempat pemberhantian atau

ditempat tujuan dengan aman dan selamat

Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh,

lengkap, tidak rusak, atau terlambat.

Pengusaha pengangkutan umum wajb mengembalikan biaya pengangkutan

yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan

pemberangkatan (pasal 187). Perusaan pengangkutan umum wajib mengganti kerugian

yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karaena lalai dalam melaksanakan

pelayanan pengangkutan (pasal 188). Untuk itu, perusaan pengankutan umum wajib

25

mengangsurasikan tanggung jawabnya guna mencegah kemungkinan timbul kerugian

dalam hal terjadi musibah.

Perusaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan

oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan

pengangkutan (pasal 1991).14

b. Hak Perusahaan Angkutan Jalan

Menurut ketentuan Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas

angkutan jalan, perusahaan pengangkutan umumnya berhak menerima biaya

pengangkutan pengangkutan atau memungut biaya pengangkutan dengan ketentuan

yang berlaku dalam peraturan atau perundang-undang

Disamping itu, dapat dapat diperjanjikan pula bahawa perusahaan

pengangkutan umum berhak menolak mengangkut barang yang dilarang oleh undang-

undang atau membahayakan ketertiban dan kepentingan umum, barang yang dilarang

itu, misalnya, barang selundupan, petasan, berbagai jenis narkoba, minuman keras,

ataupun hewan yang dilindungi.15

C.6. Pemeriksaan Secara Teknis Pengujian Laik Jalan Kendaran Bermotor.

pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan

kedaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap

ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor. Huruf b merupakan

kegiatan pengukuran kinerja minimal kedaraan bermotor berdasarkan ambang batas

laik jalan. Semua yang dimaksud wajib menggunakan peralatan uji, agar mendapatkan

hasil yang maksimal.

Pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor

dan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor PM No. 133 Tahun 2015 pasa 11.

a. Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi:

14 Abdulkadir Muhammad.2013. Hukum Pengangkutan Niaga. PT Citra Aditya Bakti.

Bandung. Hlm 152.

15 Abdulkadir Muhammad.2013. Hukum Pengangkutan Niaga. PT Citra Aditya Bakti.

Bandung. Hlm 154.

26

Susunan

Perlengkapan

Ukuran

Rumah-rumak

Rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukanya, dan

Berat kendaraan

b. Pemeriksaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual

dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu

c. Pemeriksaan secara fisual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

meliputi:

Nomer dan kondisi ranka kendaraan bermotor

Nomer dan tipe motor penggerak

Kondisi tengki bahan bakar, corong pengisian bahan bakar, pipa saluran

bahan bakar

Kondisi sistem converter kit bagi kendaraan bermotor yang

menggunakan bahan bakar tekanan tinggi

Kondisi dan posisi pipa pembuangan

Ukuran roda dan ban serta kondisi ban

Kondisi sistem suspensi

Kondisi sistem rem utama

Kondisi penutup lampu dan alat pembantu cahaya

Kondisi penel instrumen pada dashboard kendaraan

Kondisi kaca sepion

Kondisi spakbor

Bentuk bumper

Keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan

Rencana teknis kendaraan sesuai peruntungannya

Kendaraan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil

bus, dan

27

Kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong,

pengarah angin, untuk mobil barang bak muatan tertutup.

d. pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

Kondisi penerus daya

Sudut bebas kemudi

Kondisi rem parkir

Fungsi lampu dan alat pembantu cahaya

Fungsi penghapus kaca

Tingkat kegelapan kaca

Fungsi klakson

Kondisi dan fungsi sabuk pengaman

Ukuran kendaraan

Ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar

darurat khusus untuk mobil bus

Teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, BBG, listrik, panas

menjadi tenaga penggerak).

e. Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta gandengan dan kereta

temlelan paling sedikit meliputi:

Pengukuran berat

Pengukuran dimensi dan

Pemeriksaan konstruksi.

Ada pun tata cara pengujian laik jalan kendaraan bermotor dalam PM No. 133

Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, terdapat pada pasal 13

ayat (1).

1. Pengujian persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji:

Emisi gas buanag termasuk ketebalan asap gas buang

Tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot

28

Kemampuan rem utama

Kemampuan rem parkir

Kincup roda depan

Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama

Akurasi alat penunjuk kecepatan, dan

Kedalaman alur ban

Daya tembus cahaya pada kaca

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka semua kendaraan umum atau pelat

kuning wajib melakukan pengujian kelayakan.