4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PROSEDUR AUDIT

Menurut Arens dan Loebbecke prosedur audit adalah akumulasi

dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan

tingkat kesesuaian antara informasi yang diterima dan kriteria yang telah

ditetapkan (Arens dan Lobbecke: 2000). Kemudian prosedur audit adalah

proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi

bukti secara independen tentang tindakan dan peristiwa ekonomi sesuai

kriteria yang ditetapkan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada

pemakai yang berkepentingan (Widodo: 2013). Mulyadi mendiksripsikan

bahwa prosedur audit merupakan suatu daftar prosedur audit seluruh audit

unsur tertentu. Dengan kata lain, prosedur audit tersebut berisikan

kumpulan instruksi-instruksi rinci yang harus dilakukan oleh seorang

auditor dalam melakukan proses auditnya guna memperoleh bukti audit

yang diperlukan (Mulyadi: 2002).

Sesuai dengan beberapa pengertian tentang prosedur audit tersebut,

dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur audit yaitu proses pengumpulan

dan pengevaluasian bukti audit yang kemudian mengkomunikasikannya

kepada pengguna yang berkepentingan atas informasi tersebut.

4

5

B. PENGUJIAN SUBSTANTIF

Beberapa pendapat tentang pengujian substantif menurut para ahli,

diantaranya pengertian pengujian substantif adalah prosedur audit dimana

auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai

dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan

auditan. Rerangka umum pengembangan prosedur audit untuk pengujian

substantif adalah: (1) prosedur audit awal; (2) prosedur analitik; (3)

pengujian terhadap transaksi rinci; (4) pengujian terhadap saldo akun

rincidan; (5) verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan (Mulyadi:

2002). Pendapat lain menyebutkan bahwa pengujian substantif adalah

langkah-langkah yang harus dijalankan akuntan dalam pemeriksaan

terhadap perkiraan-perkiraan yang ada, untuk meyakinkan akuntan

terhadap 6 ciri yang mendasari penyajian akuntansi keuangan, yaitu: (1)

eksistensi; (2) penilaian; (3) kecermatan; (4) klasifikasi; (5) pisah batas;

dan (6) pengungkapan (Santoso: 2013).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan

bahwa pengujian substantif ialah pengujian pokok/inti dari pemeriksaan

audit yang harus dilakukan auditor untuk memberikan keyakinan terhadap

adanya atribut yang mendasari penyajian akuntansi keuangan, diantaranya:

(1) keterjadian; (2) kelengkapan; (3) klasifikasi; (4) penilaian; dan (5)

penyajian.

6

C. PIUTANG USAHA

Terdapat beberapa pengertian piutang usaha menurut para ahli,

diantaranyapiutang didefinisikan sebagai klaim yang diharapkan akan

selesai dengan diterimanya uang tunai (Earl di dalam Kumpulan Ilmu:

2004). Piutang adalah klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau

pihak-pihak lainnya (Kieso di dalam Kumpulan Ilmu: 2002). Ada juga

pendapat bahwa yang dimaksud dengan piutang adalah kebiasaan bagi

perusahaan untuk memberikan kelonggaran kepada para pelanggan pada

waktu melakukan penjualan. Kelonggaran yang diberikan biasanya dalam

bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian

atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan (Soemarso di dalam

Kumpulan Ilmu: 2004). Selanjutnya ada yang berpendapat bahwa piutang

adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli

yang timbul karena adanya suatu transaksi (Yusup di dalam Kumpulan

Ilmu: 2001). Horne memberikan pendapat bahwa piutang meliputi jumlah

uang yang dipinjam dari perusahaan oleh pelanggan yang telah membeli

barang atau memakai jasa secara kredit (Horne di dalam Kumpulan Ilmu:

2005).

Menurut beberapa pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan

bahwa piutang usaha adalah klaim kepada pihak lain atas uang, barang,

atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau sesuai

dengan perjanjian antar kedua belah pihak.

7

D. JENIS PIUTANG YANG MEMERLUKAN PENGUNGKAPAN

DALAM PENYAJIANNYA DI NERACA

Sesuai dengan peraturan yang tercantum di dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) maupun dalam Prinsip Akuntansi

Berterima Umum (PABU) terdapat piutang yang memerlukan

pengungkapan dan penyajiannya di neraca, diantaranya sebagai berikut:

1. Piutang yang Memiliki Hubungan Istimewa

Berdasarkan PSAK No. 7, pengertian dari pihak-pihak istimewa

adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa

apabila satu pihak mempunyai kemampuan untuk

mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas

pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa yaitu:

a. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries),

mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah

pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk

holding companies, subsidiaries, dan fellow subsidiaries).

b. Perusahaan asosiasi (associated company).

c. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak

langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang

berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari

perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga

dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau

8

dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan

perusahaan pelapor).

d. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan

mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota

dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan serta

anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.

e. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak

suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh

setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau (d), atau setiap

orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas

perusahaan tersebut.

2. Piutang yang Digadaikan

Secara umum, piutang yang digadaikan dapat diartikan sebagai

piutang usaha yang dipakai untuk jaminan atas pinjaman entitas

tertentu yang merupakan bagian dari perjanjian pinjaman tersebut.

Dengan demikian, jika di dalam saldo piutang usaha yang

dicantumkan di dalam neraca terdapat piutang yang digadaikan, maka

hal tersebut harus diungkapkan secara memadai dalam penyajiannya

di neraca.

3. Anjak Piutang

Berdasarkan PSAK No. 43, anjak piutang adalah jenis pembiayaan

dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan

9

jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha.

Kegiatan anjak piutang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jasa non

pembiayaan dan jasa pembiayaan. Jasa non pembiayaan meliputi jasa

penatausahaan penjualan secara kredit dan penagihan piutang klien,

seperti: investigasi kredit, administrasi penjualan,penagihan, dan

proteksi terhadap risiko kredit. Jasa pembiayaan merupakan jasa

pembelian dan atau pengalihan piutang jangka pendek dari kegiatan

usaha, termasuk transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Anjak

piutang pembiayaan ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: anjak

piutang tanpa recourse dan anjak piutang dengan recourse. Recourse

merupakan hak lembaga pembiayaan atau lembaga lain yang membeli

dan atau menerima pengalihan piutang untuk menerima pembayaran

dari klien apabila piutang yang dialihkan tidak dapat dibayar oleh

nasabah pada saat piutang tersebut jatuh tempo.

E. PRINSIP AKUNTANSI BERTERIMA UMUM DALAM

PENYAJIAN PIUTANG USAHA DI NERACA

Sebelum membahas pengujian substantif terhadap piutang, perlu

diketahui terlebih dahulu Prinsip Akuntansi Berterima Umum dalam

penyajian piutang di neraca menurut Mulyadi (2002) berikut ini:

1. Piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang

diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Piutang

10

usaha disajikan di neraca dalam jumlah kotor dikurangi dengan

taksiran kerugian tidak tertagihnya piutang.

2. Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha,

harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang

usaha tersebut adalah jumlah bersih.

3. Jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus

disajikan rinciannya di neraca.

4. Piutang usaha yang bersaldo kredit (terdapat di dalam kartu piutang)

pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar.

5. Jika jumlahnya material, piutang non usaha harus disajikan terpisah

dari piutang usaha.

F. TUJUAN PENGUJIAN SUBSTANTIF TERHADAP PIUTANG

USAHA

Tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha menurut

Budiman (2007) adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang

bersangkutan dengan piutang.

2. Membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi

yang berkaitan dengan piutang usaha.

3. Membuktikan kelengkapan transaksi dan kelengkapan saldo piutang

usaha.

4. Membuktikan hak kepemilikan.

11

5. Membuktikan kewajaran penilaian.

6. Membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha

di neraca.

G. PROSEDUR PENGUJIAN SUBSTANTIF TERHADAP PIUTANG

USAHA

Prosedur audit untuk pengujian substantif terhadap piutang usaha

berisi prosedur audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit seperti

yang telah diuraikan di atas. Berbagai prosedur audit menurut Mulyadi

(2002) dilaksanakan dalam lima tahap berikut:

1. Prosedur Audit Awal

Auditor menempuh prosedur audit awal dengan cara melakukan

rekonsiliasi antara informasi piutang usaha yang dicantumkan di

neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Melakukan

rekonsiliasi ini penting agar auditor memperoleh keyakinan bahwa

informasi piutang usaha yang dicantumkan di neraca didukung oleh

catatan akuntansi yang andal. Auditor melakukan 6 prosedur audit

berikut ini dalam melakukan rekonsiliasi informasi piutang usaha di

neraca dengan catatan akuntansi yang bersangkutan:

a. Mengusut Saldo Piutang yang Tercantum di dalam Neraca Ke

Saldo Akun Piutang Usaha yang Bersangkutan di dalam Buku

Besar.

12

Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo piutang yang

tercantum di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang

andal kebenaran mekanisme pencatatan saldo piutang yang

dicantumkan di neraca, maka auditor mengusut ke akun buku

besar Piutang Usaha, Piutang Nonusaha, dan Cadangan Kerugian

Piutang Usaha.

b. Menghitung Kembali Saldo Akun Piutang di dalam Buku Besar.

Auditor menghitung kembali saldo akun Piutang Usaha dan

Piutang Nonusaha dengan cara menambah saldo awal dengan

jumlah pendebitan dan menguranginya dengan jumlah

pengkreditan akun tersebut, untuk memperoleh keyakinan

mengenai ketelitian penghitungan saldo akun piutang usaha.

c. Melakukan review terhadap Mutasi Luar Biasa dalam Jumlah dan

Sumber Posting dalam Akun Piutang Usaha dan Akun Cadangan

Kerugian Piutang Usaha.

Auditor dapat menemukan kecurangan dalam transaksi penjualan

kredit dan transaksi yang mengurangi piutang usaha (retur

penjualan dan penghapusan piutang) melalui review atas mutasi

luar biasa yang dilakukan, baik dalam jumlah maupun sumber

posting dalam Akun Piutang Usaha dan Akun Cadangan Kerugian

Piutang Usaha.

d. Mengusut Saldo Awal Akun Piutang Usaha dan Akun Cadangan

Kerugian Piutang ke Kertas Kerja Tahun yang Lalu.

13

Untuk mecapai tujuan ini, auditor mengusut saldo awal akun

piutang usaha dan cadangan kerugian piutang usaha ke kertas

kerja tahun yang lalu. Kertas kerja tahun lalu dapat menyediakan

informasi tentang berbagai koreksi yang diajukan oleh auditor

dalam audit tahun yang lalu, sehingga auditor dapat

mengevaluasi tindak lanjut yang telah ditempuh oleh klien dalam

menanggapi koreksi yang diajukan oleh auditor tersebut.

e. Mengusut Posting Pendebitan Akun Piutang Usaha ke dalam

Jurnal yang Bersangkutan.

Mengusut pendebitan di dalam akun piutang usaha ke jurnal

penjualan dan pengkreditan ke akun tersebut auditor mengusut ke

jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Mengusut juga

pendebitan di dalam akun piutang nonusaha ke jurnal pengeluaran

kas dan jurnal umum serta pengkreditan ke akun tersebut auditor

mengusut ke jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Pengusutan

ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa mutasi

penambahan dan pengurangan piutang usaha berasal dari jurnal-

jurnal yang bersangkutan.

f. Melakukan Rekonsiliasi Akun Kontrol Piutang Usaha dalam Buku

Besar ke Buku Pembantu Piutang Usaha.

Auditor mencocokkan saldo akun kontrol (controlling

account)piutang usaha di dalam buku besar tersebut dengan

jumlah saldo akun pembantu (subsidiary account) piutang usaha

14

untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi klien yang

bersangkutan dengan piutang usaha dapat dipercaya ketelitiannya.

Kemudian jika piutang non usaha jumlahnya material, klien

menyelenggarakan buku pembantu. Dengan demikian auditor

menempuh prosedur rekonsiliasi pula terhadap piutang non usaha

tersebut.

2. Prosedur Analitik

Pada tahap awal pengujian substantif terhadap piutang usaha,

pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam

memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang

memerlukan audit lebih intensif. Auditor melakukan perhitungan

berbagai rasio, setelah mengihitung rasio tersebut kemudian

membandingkan dengan harapan auditor, misalnya rasio tahun yang

lalu, rerata ratioindustri, atau ratioyang dianggarkan. Pembandingan

ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi

yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi

acak, atau salah saji.

3. Prosedur Audit terhadap Transaksi Rinci

Auditor melakukan beberapa prosedur audit terhadap transaksi rinci,

yaitu sebagai berikut:

a. Memeriksa Sampel Transaksi Tercatat dalam Akun Piutang Usaha

ke Dokumen yang Mendukung Timbulnya Transaksi tersebut.

15

Prosedur audit ini dimulai oleh auditor dari buku pembantu

piutang usaha. Pengujian dilakukan dengan mengambil sampel

berikut ini: (1) Sampel akun debitur yang akan diperiksa transaksi

mutasinya;(2) Sampel transaksi yang dicatat dalam akun debitur

pilihan.

b. Memeriksa Pendebitan Akun Piutang ke Dokumen Pendukung:

Faktur Penjualan, Laporan Pengiriman Barang, dan Order

Penjualan. Auditor mengambil sampel transaksi yang dicatat di

sebelah debit akun debitur yang terpilih dalam sampel, kemudian

melakukan prosedur audit berikut ini:

1) Mengambil dari arsip klien faktur penjualan beserta dokumen

pendukungnya: laporan pengiriman barang dan order

penjualan.

2) Memeriksa kelengkapan dokumen yang mendukung faktur

penjualan.

3) Memeriksa kesesuaian data yang tercantum dalam faktur

penjualan dan dokumen pendukungnya.

4) Memeriksa kebenaran data yang di-posting ke dalam akun

debitur berdasarkan faktur penjualan.

5) Memastikan bahwa klien telah mencatat semua faktur

penjualan yang disampel di sebelah debit akun debitur.

c. Memeriksa Pengkreditan Akun Piutang ke Dokumen Pendukung:

Bukti Kas Masuk, Memo Kredit untuk Retur Penjualan atau

16

Penghapusan Piutang. Auditor mengambil sampel transaksi yang

dicatat di sebelah kredit akun debitur yang terpilih dalam sampel,

kemudian melakukan prosedur audit berikut ini:

1) Mengambil dari arsip klien bukti kas masuk dan memo kredit

beserta dokumen pendukungnya: surat pemberitahuan

(remittance advice) dan laporan penerimaan barang.

2) Memeriksa kelengkapan dokumen yang mendukung bukti

kas masuk dengan memo kredit.

3) Memeriksa kesesuaian data yang tercantum dalam bukti kas

masuk dan memo kredit dan dokumen pendukung lainnya.

4) Memeriksa kebenaran data yang di-posting ke dalam akun

debitur berdasarkan bukti kas masuk dan memo kredit.

5) Memastikan bahwa semua bukti kas masuk dan memo kredit

yang disampel telah dicatat di sebelah kredit akun debitur.

d. Melakukan Verifikasi Pisah Batas (Cut Off) Transaksi Penjualan

dan Retur Penjualan.

Verifikasi ini untuk membuktikan apakah klien menggunakan

pisah batas yang konsisten dalam memperhitungkan transaksi

penjualan yang termasuk dalam tahun yang diaudit dibanding

dengan tahun sebelumnya.

e. Memeriksa dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha

dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu pertama

setelah tanggal neraca.

17

Untuk membuktikan bahwa klien menggunakan pisah batas yang

konsisten terhadap trsansaksi penjualan, auditor memeriksa faktur

penjualan dan dokumen pendukungnya yang dibuat dan dicatat

oleh klien dalam periode sebelum dan sesudah tanggal neraca.

f. Memeriksa dokumen yang mendukung berkurangnya piutang

usaha dalam minggu terakhir tahun yang diaudit dan minggu

pertama setelah tanggal neraca.

Untuk membuktikan ketepatan pisah batas dalam transaksi

berkurangnya piutang usaha karena penerimaan kas dari debitur,

auditor memeriksa dokumen bukti kas masuk dan surat

pemberitahuan (remittance advice) dari debitur yang dipakai

sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang.

g. Melakukan Verifikasi Pisah Batas (Cut Off) Transaksi Penerimaan

Kas.

Untuk membuktikan ketepatan pisah batas transaksi penerimaan

kas, auditor melakukan observasi terhadap semua kas yang

diterima pada hari terakhir tahun yang diaudit untuk

membuktikan apakah penerimaan kas tersebut telah dimasukkan

ke dalam kas di tangan atau setoran dalam perjalanan dan

penerimaan kas dalam tahun berikutnya tidak dimasukkan sebagai

penerimaan kas tahun yang diaudit.

18

4. Pengujian terhadap Saldo Akun Rinci

Pengujian terhadap saldo akun rinci dalam siklus pendapatan lebih

difokuskan ke saldo piutang usaha dan akun penilaianya (Cadangan

Kerugian Piutang Usaha). Tujuan pengujian saldo akun piutang usaha

rinci adalah untuk memverifikasi: (a) Keberadaan atau keterjadian; (b)

Kelengkapan;(c) Hak kepemilikan;(d) Penilaian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor harus melakukan beberapa

prosedur audit sebagai berikut:

a. Melakukan Konfirmasi Piutang

Ada tiga tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam

mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur:

1) Menentukan metode surat, saat, dan luas konfirmasi yang

akan dilaksanakan.

Terdapat dua metode konfirmasi piutang yang dapat

digunakan oleh auditor metode konfirmasi positif dan metode

konfirmasi negatif. Metode konfirmasi positif adalah metode

konfirmasi yang meminta jawaban penegasan dari debitur,

baik dalam hal terdapat kesesuaian maupun ketidaksesuaian

antara saldo utang debitur menurut catatan akuntansinya

dengan saldo utangnya yang tercantum di dalam surat

konfirmasi tersebut. Metode konfirmasi negatif adalah

metode konfirmasi yang meminta jawaban penegasan dari

debitur hanya jika terdapat ketidaksesuaian antara saldo utang

19

debitur menurut catatan akuntansinya dengan saldo utangnya

yang tercantum di dalam surat konfirmasi tersebut. Metode

konfirmasi positif umumnya digunakan jika auditor

menghadapi situasi: saldo piutang klien kepada debitur secara

individual berjumlah besar, auditor mempunyai dugaan

bahwa terdapat banyak akun piutang yang disengketakan

antara klien dengan debiturnya dan terdapat ketidaktelitian

atau kecurangan saldo akun piutang. Metode konfirmasi

negatif umumnya digunakan oleh auditor jika pengendalian

intern terhadap piutang dinilai baik oleh auditor, akun piutang

klien berjumlah banyak dengan saldo piutang yang secara

individual kecil, atau auditor memperkirakan bahwa debitur

yang menerima konfirmasi tidak akan menaruh perhatian

terhadap surat konfirmasi yang diterimanya.

2) Mengirimkan surat konfirmasi kepada debitur

a) Memeriksa dokumen yang mendukung timbulnya

piutang. Untuk konfirmasi positif yang diperoleh

jawabannya, auditor melaksanakan prosedur alternatif

dengan cara memeriksa dokumen yang mendukung

pencatatan penerimaan kas dari debitur yang terjadi

setelah tanggal neraca dan memeriksa dokumen yang

mendukung pendebitan dan pengkreditan akun piutang

usaha kepada debitur yang bersangkutan.

20

b) Memeriksa dokumen yang mendukung pencatatan

penerimaan kas dari debitur yang terjadi setelah tanggal

neraca. Prosedur audit ini juga merupakan prosedur audit

alternatif, jika surat konfirmasi yang dikirimkan kepada

debitur tidak diperoleh jawaban.

c) Memeriksa dokumen pendukung timbulnya piutang

usaha. Pemeriksaan terhadap dokumen pendukung

transaksi timbulnya piutang usaha ini mempunyai dua

tujuan, yaitu untuk membuktikan keberadaan piutang

usaha dan untuk membuktikan hak milik atas piutang

usaha yang dicantumkan di neraca.

3) Memeriksa jawaban konfirmasi bank.

Melalui jawaban konfirmasi bank ini, auditor dapat

mengetahui wesel tagih yang didiskontokan ke bank dan

piutang usaha yang dijaminkan dalam penarikan kredit dari

bank.

4) Meminta surat representasi piutang dari klien.

Surat representasi digunakan oleh auditor untuk menyadarkan

klien bahwa tanggung jawab atas kewajaran informasi yang

disajikan di dalam laporan keuangan berada ditangan klien,

bukan di tangan auditor.

21

b. Melakukan Evaluasi terhadap Kecukupan Cadangan Kerugian

Piutang Usaha yang dibuat oleh Klien.

Prosedur ini ditempuh oleh auditor untuk memverifikasi penilaian

piutang usaha yang dicantumkan di neraca.

1) Menghitung kembali cadangan kerugian piutang usaha yang

dibuat oleh klien. Cadangan kerugian piutang umumnya

ditentukan berdasarkan pengalaman perusahaan dan

pengumpulan piutang usaha dari debiturnya.

2) Memeriksa penetuan umur piutang usaha yang dibuat oleh

klien. Langkah pertama dalam memverifikasi kewajaran

penilaian piutang usaha adalah meminta dari klien daftar

umur piutang usaha per tanggal neraca.

3) Membandingkan cadangan kerugian piutang usaha yang

tercantum di neraca tahun yang diaudit dengan cadangan

tersebut yang tercantum di neraca tahun sebelumnya.

Dengan prosedur ini, auditor akan memperoleh gambaran

mengenai cukup tidaknya cadangan kerugian piutang usaha

yang dibentuk oleh klien di neraca yang sekarang diaudit oleh

auditor.

4) Memeriksa catatan kredit untuk debitur yang utangnya telah

kadaluwarsa. Melalui daftar umur piutang usaha, auditor

dapat memperoleh informasi nama debitur yang piutang

kepadanya telah lama kadaluwarsa.

22

5. Verifikasi Penyajian dan Pengungkapan Akun dalam Laporan

Keuangan.

a. Membandingkan Penyajian Piutang Usaha dengan Penyajian

Menurut Prinsip Akuntansi Berterima Umum

Prosedur audit terhadap penyajian dan pengungkapan piutang

usaha yaitu, memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok

aktiva lancar dan aktiva tidak lancar, memeriksa piutang ke dalam

kelompok piutang usaha dan piutang non usaha, dan menentukan

kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi

antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang

digadaikan, piutang yang telah dianjakkan (factored account

receivable) ke perusahaan anjak piutang.

b. Memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar

dan aktiva tidak lancar.

Piutang tipe tertentu tidak dapat dimasukkan dalam kelompok

aktiva lancar, seperti piutang kepada manajer perusahaan, direksi,

dan perusahaan afiliasi yang laporan keuangannya tidak

dikonsolidasikan.

c. Memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha

dan piutang non usaha.

Seperti tercantum di prinsip akuntansi berterima umum, piutang

usaha harus disajikan di neraca terpisah dari piutang non usaha.

23

d. Menentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk

transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang

yang digadaikan, piutang yang telah dianjakkan (factored account

receivable) ke perusahaan anjak piutang.

Menurut prinsip akuntansi berterima umum, transaksi antarpihak

yang memiliki hubungan istimewa harus diungkapkan memadai

dalam neraca. Begitu juga piutang yang digadaikan dan yang

dianjakkan harus diungkapkan memadai dalam neraca.

H. PROSEDUR PENGUJIAN SUBSTANTIF BERDASARKAN

STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK (SPAP)

Sesuai yang tercantum di dalam Standar Profesional Akuntan

Publik (SA Seksi 326) untuk memperoleh bukti audit yang kompeten dan

andal guna mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan, maka prosedur

pengujian substantif yang dirancang dan ditetapkan oleh setiap kantor

akuntan publik hendaknya harus dapat membuktikan adanya kelima asersi

manajemen berikut ini:

1. Asersi keberadaan atau keterjadian

Asersi ini berhubungan dengan apakah aset atau utang entitas ada

pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi

selama periode tertentu.

24

2. Asersi kelengkapan

Asersi ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang

seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di

dalamnya.

3. Asersi hak dan kewajiban

Asersi ini berhubungan dengan apakah aset merupakan hak entitas dan

utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.

4. Asersi penilaian atau alokasi

Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen aset, liabilitas,

pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan

pada jumlah yang semestinya.

5. Asersi penyajian dan pengungkapan

Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen tertentu laporan

keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.

Selain harus terpenuhinya kelima asersi tersebut, sesuai yang

tercantum di dalam SPAPpada SA seksi 326 (PSA No. 07) tentang bukti

audit menyatakan bahwa bukti audit yang diperoleh dari sumber

independen di luar entitas memberikan keyakinan yang lebih besar atas

keandalan untuk tujuan audit independen dibandingkan dengan bukti audit

yang disediakan hanya dari dalam entitas tersebut. Dengan demikian,

auditor perlu meminta bukti-bukti tertentu kepada pihak di luar perusahaan

sebagai bukti pendukung yang andal atas proses audit yang dilakukannya.

25

I. SIMBOL-SIMBOL UMUM BAGAN ALIR(FLOWCHART)

Menurut Romney dan Steinbart (2003) simbol-simbol umum bagan

alir serta simbol, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.1 Simbol-Simbol Bagan Alir Input/Output

Simbol Nama Keterangan

Dokumen

Dokumen atau paloran, dokumen tersebut dapat dipersiapkan dengan tulisan tangan, atau dicetak dengan komputer.

Beberapa dokumen

Digambarkan dengan cara menumpuk simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen dengan di bagian depan sudut kanan atas.

Input / output,

jurnal / buku besar

Fungsi Input atau Output apapun di dalam bagan alir prosedur,juga dipergunakan untuk mewakili jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen.

Tampilan

Informasi yang ditampilkan oleh peralatan output online seperti terminal, monitor atau layar.

Pengetikan online (online

keying)

Memasukan (entry) data melalui peralatan on-line seperti terminal atau personal komputer.

Terminal atau

personal komputer

Simbol tampilan dan pengetikan online dipergunakan bersama untuk mewakili terminal personal komputer

26

Tabel II.2 Simbol-Simbol Bagan Alir Pemrosesan

Simbol

Nama

Keterangan

Pemrosesan dengan komputer

Fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan komputer, biasanya menghasilkan perubahan atas data atau informasi.

Proses manual

Pelaksanaan pemrosesan yang dilakukan secara manual.

Proses pendukung (auxiliary operation)

Fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh peralatan selain komputer.

Tabel II.3

Simbol-Simbol Bagan Alir Penyimpanan

Simbol

Nama

Keterangan

Disk magnetis

Data disimpan secara permanen didalam disk megnetis dipergunakan untuk file utama dan database.

Pita magnetis

Data disimpan ke dalam pita magnetis.

Penyimpanan online

Data disimpan di dalam file online temporer melalui media yang dapat diakses secara langsung seperti disk.

File

File dokumen secara manual disimpan dan ditarik kembali, huruf yang ditulis didalam simbol menunjukan urutan pengaturan file secara N= Numeris, A= alfabetis, D/T= berdasarkan tanggal.

27

Tabel II.4 Simbol-Simbol Arus dan Lain-lain

Simbol

Nama

Keterangan

Arus dokumen

Arah pemrosesan atau arus dokumen, arus yang normal berada di bawah dan mengarah.

Arus data / informasi

Arah data / informasi sering dipergunakan untuk memperlihatkan data yang dicopy dari suatu dokumen ke dokumen lainnya.

Communication Link

Pengiriman dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui jalur komunikasi.

On-page connector

Menghubungkam arus pemrosesan di satu halaman yang sama, penggunaan konektor ini akan menghindari garis yang saling silang di satu halaman.

Off-page connector

Suatu penanda masuk dari, atau keluar ke halaman lain.

Terminal

Titik awal, akhir, atau pemberhentian dalam suatu proses atau prosedur, juga dipergunakan untuk menunjukan adanya pihak eksternal.

Keputusan

Langkah pengambilan keputusan.

Anotasi

Komentar deskriptif tambahan atau catatan penjelasan untuk klarifikasi.