17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulisan dalam penelitian ini selain meneliti secara langsung namun juga

membutuhkan adanya referensi dari beberapa sumber salah satunya adalah

penelitian terdahulu yang mempunyai beberapa persamaan terkait dengan judul

dan fokus dari penelitian ini. Hal tersebut dikarenaka untuk dapat membuktikan

bahwa metode atau rumus yang digunakan pernah digunakan untuk melakukan

pengujian dalam suatu penelitian sehingga data yang nantinya diperoleh akan

mengarah kepada data yang valid.

Untuk melihat pengaruh potensi retribusi pasar terhadap realisasi pungutan

retribusi pasar dapat diteliti dengan metode kuantitatif. Dapat dilihat pada tabel di

bawah ini rincian dari penelitian terdahulu terkait nama dan tahun penelitian,

judul penelitian, metode dan variabel yang digunakan serta hasil dari penelitian

tersebut.

17

18

Tabel 4: Penelitian Terdahulu

No. Nama dan Tahun

Penelitian

Judul Penelitian Metode dan Variabel

Penelitian

Hasil Penelitian

1. Bambang Tri Atmojo, 2004 Analisis Faktor-

Faktor Yang

Mempengaruhi

Penerimaan

Retribusi Pasar di

Kabupaten Batang

Pada Tahun 1998-

2002

Metode penelitian

deskriptif dengan

pendekatan

kuantitatif

Analisis regresi linier

berganda dengan

variabel X:

(1) Jumlah pedagang

(2) Jumlah kios

(3) Jumlah los

Variabel Dependen adalah Retribusi

Pasar dan Variabel Independen adalah

jumlah los, jumlah kios, jumlah

pedagang.

Menggunakan analisis regresi linier

berganda dan uji t. hasilnya terdapat

pengaruh positif jumlah pedagang,

jumlah kios, dan jumlah los terhadap

penerimaan retribusi pasar.Perhitungan.

Uji t menunjukkan hasil thit > ttab untuk

19

Variabel Y:

(1)Penerimaan

retribusi pasar

seluruh variabel yaitu tX1 = 32,046 >

ttab = 3,182, tX2 = 108,637 > ttab =

3,182 dan tX3 = 79,180 > ttab = 3,182

yang berarti bahwa masing- masing

variabel berpengaruh positif.

2. Arizaldy, 2009 Analisis Faktor-

Faktor yang

Mempengaruhi

Efektifitas

Penerimaan

Retribusi

Pasar Di Kota

Yogyakarta

Metode penelitian

deskriptif dengan

pendekatan

kuantitatif

Analisis regresi linier

berganda dengan

variabel X:

(1) Jumlah pedagang,

(2) Luas kios,

Jumlah pedagang, luas kios, luas los,

dan luas dasaran terbuka, efisiensi

pemungutan dan efektivitas pemungutan

terbukti berpengaruh signifikan secara

statistik terhadap penerimaan retribusi

pasar di Kota Yogyakarta.

20

(3) Luas los,

(4) Luas dasaran

terbuka,

(5)Efisiensi

pemungutan

(6)Efektivitas

pemungutan

Variabel Y:

(1)Penerimaan

Retribusi Pasar

3. Winarni Utami. 2010

Potensi Retribusi

Pasar Dalam

Meningkatkan

Pendapatan Asli

Metode Penelitian

Deskriptif Kuantitatif

Variabel:

(1) PAD,

Dari empat pasar yang dijadikan sampel

besaran penerimaan retribusi pasar

hanya 24,16% dari jumlah potensi yang

ada.

21

Daerah Kabupaten

Tulungagung

(2) Retribusi Pasar

(kios/ los dan

pelataran, tarif

retribusi pasar)

Menggunakan rumus

penghitungan

potensi penerimaan

retribusi pasar,

efektivitas

pemungutan retribusi

pasar, dan proyeksi

beberapa tahun

kedepan

Efektivitas pemungutan retribusi pasar

paling baik terjadi pada tahun 2004 yaitu

sebesar 111,62% dari target.

Proyeksi untuk 5 tahun kedepan mulai

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014

cenderung mengalami peningkatan

terbukti dengan hasil pengujian analisis

trend.

4. Ardana Indra Permana. 2013 Analisis Metode analisis Hasil analisis regresi menunjukkan

22

Penerimaan

Retribusi Pasar Di

Kota Semarang

menggunakan

deskriptif kualitatif

dan kuantitatif

statistik serta regresi

linier berganda

Variabel:

(1)Realisasi

penerimaan retribusi

pasar

(2) PDRB perkapita

(3) Jumlah penduduk

(4) Laju inflasi

bahwa Variabel jumlah penduduk

mempunyai pengaruh positif yang

signifikan terhadap penerimaan retribusi

pasar. Kenaikan jumlah penduduk akan

meningkatkan penerimaan retribusi

pasar. Hal ini dapat dilihat dari besarnya

nilai koefisien positif sebesar 1999,655

dan t hitung sebesar 2,056 dengan

signifikansi sebesar 0,048 < 0,05. Nilai

signifikansi tersebut lebih kecil dari

0,05.

Variabel PDRB Perkapita mempunyai

pengaruh positif yang signifikan

terhadap penerimaan retribusi pasar.

23

Kenaikan jumlah PDRB Perkapita akan

menaikkan penerimaan retribusi pasar.

Hal ini dapat dilihat dari besarnya

koefisien nilai positif sebesar 382,998

dan t hitung sebesar 6,288 dengan

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Nilai

signifikansi tersebut lebih kecil dari

0,05.

Variabel laju inflasi tidak mempunyai

pengaruh positif signifikan terhadap

penerimaan retribusi pasar.Hal ini dapat

dilihat dari nilai koefisien negatif

sebesar -15284811,273dan t hitung

sebesar -1,311 dengan signifikansi

24

sebesar 0,199 > 0,05.Nilai signifikansi

tersebut lebih besar dari 0,05.

5. Tilawatil Ciseta Yoda. 2014 Analisis Faktor-

Faktor Penyebab

Rendahnya

Penerimaan

Retribusi Pasar Di

Kota Padang

Kuantitatif dengan

Jenis penelitian

Confirmatory

Factor Analysis

(CFA)

Variabel:

(1) Sumber

Daya Manusia,

(2) Pengelolaan

(manajemen),

(3) Regulasi,

(4) Pengawasan,

Data dari Dinas Pasar setelah dilakukan

pengujian beberapa variabel seeprti

sumber daya manusia, pengelolaan, dan

regulasi mempunyai beberapa indikator

yang memberikan pengaruh positif

terhadap rendahnya penerimaan retribusi

pasar di Kota Padang. Sedangkan

variabel pengawasan, kesadaran wajib

retribusi dan sarana prasarana tidak

berpengaruh positif terhadap rendahnya

penerimaan retribusi pasar di Kota

Padang.

25

(5) Kesadaran

wajib retribusi,

(6) Sarana dan

prasarana.

Data dari pedagang setelah dilakukan

pengujian menunjukkan bahwa variabel

sumber daya manusia, pengelolaan, dan

regulasi berpengaruh positif terhadap

rendahnya penerimaan retribusi pasar di

Kota Padang. Sedangkan variabel

pengawasan, kesadaran wajib retribusi

dan sarana prasarana tidak berpengaruh

positif terhadap rendahnya penerimaan

retribusi pasar di Kota Padang.

6. Pingkan Feiby Tambuwun,

Vecky Masinambow, dan

Wensy Rompas. 2014

Analisis Rteribusi

Pasar Di Kota

Manado Tahun

2004-2013

Kuantitatif dengan

metode analisis

regresi berganda

Variabel:

Pengujian regresi menunjukkan bahwa

swalayan signifikan sehingga konsumen

pasar tradisional menjadi berkurang

menyebabkan terjadinya tuntutan

26

Bebas:

(1) Jumlah Swalayan,

(2) Pedagang Pasar

Tradisional

Terikat:

(1) Retribusi Pasar

perbaikan lingkungan pasar untuk

menarik konsumen kembali.

Pengujian regresi menunjukkan bahwa

pedagang pasar tradisional signifikan

tetapi berpengaruh negatif dikarenakan

tidak seluruhnya penerimaan retribusi

pasar berasal dari pedagang saja

melainkan dari penerimaan lainnya.

7. Octaviana Candra Dewi,

Nugroho SBM.

http://ejournal-

s1.undip.ac.id/index.php/jme

Volume 3, Nomor 1 Tahun

2014, Halaman 1-12

Analisis Kinerja

Penerimaan

retribusi Pasar Di

Kabupaten Sleman

Tahun 2006-2010

Metode Penelitian

Campuran Antara

Kualitatif dan

Analisis SWOT

Menggunakan rumus

menghitung potensi

Tingkat efektivitas penerimaan retribusi

pasar di Kabupaten Sleman termasuk

tidak efektif. Hal ini disebabkan karena

jumlah realisasi penerimaan retribusi

pasar di Kabupaten Sleman masih jauh

dari potensi yang ada. Untuk hasil

27

pasar dan efektivitas

penerimaan

Variabel yang

menjadi sasaran

analisis SWOT

adalah petugas

pemungut, pedagang,

dan Dinas Pasar

analisis SWOT diketahui bahwa SKPD

Dinas Pasar Kabupaten Sleman berada

pada kuadran I pada diagram SWOT

yaitu berada pada kuadran pertumbuhan

(Growth) dengan angka diatas rata-rata

untuk sumbu 27orizont (peluang bisnis)

sebesar 2,79, dan sumbu 27orizontal

(kekuatan) sebesar 2,44.

8. Bayu Setyo Sasongko,

Rafael Purtomo, dan Regina

Niken W.

2014

Analisis

Pengelolaan

retribusi Pasar Di

Kabupaten Jember

Metode Penelitian

Kuantitatif

Variabel:

(1) PAD

(2) Pola dan struktur

pertumbuhan

Kontribusi sektor retribusi masing –

masing pasar Kabupaten Jember

terhadap penerimaan total retribusi pasar

di Kabupaten Jember sangat

berpengaruh meskipun nilai

kontribusinya masih kecil.

28

ekonomi daerah

Menggunakan alat

analisis proporsi,

efektivitas, tipologi

klassen, dan analisis

SWOT

Realisasi penerimaan retribusi pasar di

Kabupaten Jember selalu mencapai

target yang ditetapkan, dengan rata –

rata pencapaian sebsar 108, 09 persen

selama kurun waktu 2008 – 2012.

Hasil analisis tipologi klassen dari tahun

2013 – 2014 diperoleh empat klasifikasi

wilayah meliputi: Kuadran I termasuk

daerah cepat maju dan cepat tumbuh

yaitu Pasar Rambipuji, Bangsalsari,

Tanggul, Balung, Ambulu, Kalisat.

Kuadaran II termasuk daerah maju tapi

tertekan yaitu Pasar Tanjung dan Pasar

Gebang. Kuadaran III termasuk daerah

29

berkembang cepat yaitu Pasar Kreongan,

Patrang, Sukorejo, Bungur, Burung,

Jenggawah, Petung, Manggisan, Puger,

Umbulsari, Menampu, Gladakmerah,

Sukosari, Sukowono, Mayang, Balung

Kulon, Wirolegi.Kuadaran IV termasuk

daerah relatif tertinggal yaitu Pasar

Johar, Mangli, Tegalbesar, Kencong,

Sempolan.

Berdasarkan analisis SWOT, masih

terbukanya peluang untuk

dikembangkan di masa mendatang

menjadikan retribusi pasar sebagai salah

satu sektor yang dapat diandalkan dalam

30

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD).

31

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi

untuk melakukan penelitian ini. Selain itu pada saat hasil dari pengujian penelitian

terdahulu membuktikan bahwa ada keterkaitan antara potensi pasar terhadap

pendapatannya hal tersebut menjadikan landasan penelitian untuk melakukan uji

ulang di Kabupaten Malang.

Namun terdapat pembedaan yang mendasari antara penelitian ini dengan

penelitian terdahulu tersebut. Dalam penelitian ini untuk melihat potensi dari

suatu pasar menggunakan rumus dengan menghitung luas toko, luas bedak, dan

luas los yang dijadikan sebagai unsur dari rumus perhitungan. Hal tersebut

dilakukan karena yang menjadi retribusi harian tetap di Kabupaten Malang adalah

untuk tempat dasaran tersebut. Sedangkan untuk tempat dasaran berupa pelataran

atau yang biasa digunakan oleh pedagang kaki lima bukan merupakan jenis

retribusi harian tetap dikarenakan PKL tidak setiap hari berjualan di pasar.

Untuk melihat pengaruh antara potensi tersebut terdapat variabel X yang

hanya satu yakni potensi retribusi pasar dan variabel Y yakni realisasi pungutan

retribusi pasar. Hanya terdapat satu variabel bebas dikarenakan data yang akan

dilakukan analisis merupakan data dokumentasi bukan berasal dari kuisioner/

angket. Sehingga potensi retribusi pasar sudah meliputi dari seluruh potensi

retribusi harian tetap yang akan dilakukan pengujian.

Kemudian pada saat hasil dari pengujian kuantitatif menyatakan ada atau

tidaknya pengaruh antara variabel potensi retribusi pasar terhadap variabel

realisasi pungutan retribusi pasar maka hal tersebut dalam penelitian ini akan

32

didukung oleh pendekatan kualitatif untuk melihat faktor-faktor yang menjadi

pendukung dan penghambat sehingga keluar hasil dari pendekatan kuantitatif

tersebut. Jadi untuk menganalisis peneliti ini tidak menggunakan kuantitatif murni

maupun kualitatif murni. Beberapa hal tersebut yang menjadi pembeda dengan

penelitian terdahulu sehingga selain mengetahui ada tidaknya pengaruh juga

mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya dalam perspektif tata kelola

pemerintahan yang baik dalam melakukan pengelolaan potensi retribusi pasar.

B. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan serangkaian hubungan dan proses yang

terjadi antar individu dengan individu lain maupun antar kelompok. Menurut

George J. Gordon (Dalam Indradi, 2010:117), administrasi publik merupakan

seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan

dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh

badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Pengertian lain dari administrasi

publik dikatakan juga oleh Lembaga Administrasi Negara (Dalam Indradi,

2010:118) bahwa administrasi publik adalah administrasi mengenai negara dalam

keseluruhan arti, unsur, dimensi dan dinamikanya.

Situasi dan kondisi negara bagaimanapun, administrasi negara harus tetap

berperan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan negara, mengemban

tugas penyelenggaraan negara, mengemban misi perjuangan bangsa dalam

bernegara, memberikan perhatian dan pelayanan sebaik-baiknya kepada

masyarakat dan membuka peluang kepada masyarakat untuk berkarya dalam

upaya mencapai tujuan bersama dalam bernegara, ataupun untuk melakukan peran

33

tertentu dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang secara

tradisional dilakukan oleh aparatur negara.

Dengan demikian administrasi publik dapat diartikan sebagai

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat luas yang mana dilakukan oleh

pemerintah sebagai pejabat negara dan masyarakat sebagai pihak yang

mendapatkan layanan.

C. Pemerintah

Pemerintah sebagai pejabat negara bertugas untuk menjalankan administrasi

publik. Sebagai aparatur sipil negara, pemerintah bertugas untuk menjalankan

kepemerintahannya. Pemerintah juga dimaknai sebagai organisasi yang

berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang

mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya (Budiardjo, 2008:53). Di

Indonesia pemerintah dibagi menjadi dua tingkatan yaitu pemerintah pusat yang

berada di Ibu Kota Jakarta dan pemerintah daerah yang berada di masing-masing

daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Hal tersebut tercantum

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah

amandemen, Bab VI Pasal 18:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

D. Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Menurut Bank Dunia, 1992 (Dalam Sumarto, 2003:3) governance

mempunyai arti:

34

"the manner in which power is exercised in the management of a

country's social and economic resources for development". Makna

dari good governance

Makna lain juga diungkapkan oleh United Nations Development Programme,

1997 (Dalam Widodo, 2001:19):

"Governance it is the complex mechanisms, process, relationships

and institutions through which citizens and groups articulate their

interests, exercise their rights and obligations and mediate their

differences".

Kepemerintahan adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang

komplek melalui warga negara dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan

kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi atau

memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Pelaksanaan good governance diikuti oleh beberapa elemen maupun

karakteristik yang membentuknya. Menurut Asian Development Bank (ADB),

1995 (Dalam Sumarto, 2003:3) terdapat empat elemen esensial dari good

governance yaitu accountability, participation, predistability, dan transparency.

Sedangkan United Nations Development Programme yang dikutip Lembaga

Administrasi Negara (Dalam Widodo, 2001:25) menyebutkan karakteristik good

governance terdiri dari:

1. Participation: Hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam

memberikan suara untuk pengambilan keputusan baik secara langsung

maupun perwakilan.

2. Rule of law: Penegakan kerangka hukum dan dilaksanakan sesuai

peraturan yang sudah dibuat.

35

3. Transparency: Keterbukaan atas data dan informasi yang kemungkinan

akan dibutuhkan oleh pihak lain untuk dilakukan monitoring

4. Responsiveness: Tanggap dan melayani setiap pihak yang terlibat

5. Consensus orientation: Dapat menjadi perantara dari beberapa

kepentingan yang berbeda sehingga dapat diperoleh pilihan terbaik.

6. Equity: Semua watga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk

menjaga kesejahteraannya

7. Effectiveness and efficiency: Melakukan setiap proses dengan efektif dan

efisien

8. Accountability: Pertanggung jawaban kepada publik atas keputusan yang

dibuat

9. Strategic vision: Strategi yang harus dimiliki oleh pemerintah dan publik

dalam perspektif good governance

Terdapat dua aspek yang harus saling mendukung untuk dapat terciptanya

good governance yaitu warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki

kesadaran. Yang kedua adalah pemerintah yang terbuka, tanggap, mau

mendengar, dan mau melibatkan. (Dalam Sumarto, 2003:4). Dengan beberapa

konsep good governance tersebut maka terdapat adanya tuntutan keterlibatan

masyarakat dalam mewujudkan kepemerintahan. Dalam kata lain antara

pemerintah dengan masyarakat harus saling mendekatkan diri yakni dengan

mewujudkan kebijakan desentralisasi (Dalam Widodo, 2001:22). Kebijakan

tersebut dapat terjadi bilamana dalam suatu negara mempunyai dua tingkatan

pemerintah yaitu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

36

E. Pemerintah Daerah

Keberadaan pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti atas peraturan

sebelumnya. Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi

pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu

Pemerintah Daerah dan DPRD (Domai, 2011:6). Yang dimaksud pemerintah

daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menunjukkan bahwa keberadaan pemerintah daerah di Indonesia sebagai wujud

dari demokratisasi yang menjadi landasan kepemerintahan di Indonesia. Terdapat

tiga unsur fundamental dari reformasi di Indonesia yaitu transparansi,

akuntabilitas, dan demokratisasi (Adisasmita, 2011:16). Wujud dari demokratisasi

adalah terbentuknya pemerintah daerah dengan adanya desentralisasi.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah

pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Secara teroitis pemaknaan

dari desentralisasi adalah penyerahan fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain penyerahan fungsi diberikan dari

organisasi pemerintah di tingkat atas kepada organisasi pada tingkat bawahnya

sehingga dapat memudahkan keterjangkauan kepada masyarakat di setiap daerah

di wilayah Indonesia. Desentralisasi juga menjadi sebuah harapan untuk

menjadikan pemerintah lebih tanggap terhadap permasalahan yang ada di

37

masyarakat mengingat pemerintah pusat terlalu jauh untuk menjangkau

keberadaan daerah-daerah di Indonesia. Daya tanggap tersebut yang menjadi

landasan bagi terciptanya desentralisasi di Indonesia.

Pemberian desentralisasi dari pemerintah pusat dapat dilihat pada gambar di

bawah ini:

Gambar 1: Penyerahan Desentralisasi

Sumber: Materi Perkuliahan Dr. Bambang Supriyono

Dalam bagan tersebut terdapat alur penyerahan kebijakan desentralisasi dari

pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah pusat yang disebut dengan trias

politica yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Namun secara sempit pemerintah dimaknasi sebagai lembaga eksekutif yaitu

Kepala Pemerintahan di Indonesia dipegang oleh Presiden selaku Kepala Negara

di Indonesia. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

menurut Undang-Undang Dasar (UUD 1945 BAB III, Pasal 4). Dengan begitu

menjadikan presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala dalam lembaga

38

eksekutif menyerahkan fungsi pemerintahan dan transfer kewenangan kepada

masyarakat daerah otonom. Di setiap daerah otonom kemudian akan menunjuk

mayor sebagai kepala daerah dan council atau DPRD sebagai perwakilan dari

masyarakat.

1. Desentralisasi

Desentralisasi dapat dimaknai sebagai mereorganisasi kewenangan sehingga

terdapat sistem tanggung jawab bersama antara lembaga-lembaga pemerintahan di

tingkat pusat, regional, dan lokal sesuai dengan prinsip subsidiaritas dengan

tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pemerintahan secara

menyeluruh (Domai, 2011:101). Penyerahan dalam bentuk transfer kewenangan

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seyogyanya mempunyai tujuan.

Menurut Adisasmita (2011:17) terdapat empat tujuan dari desentralisasi, yaitu:

a. Desentralisasi Politik: pemberian desentralisasi yang ditujukan untuk

perbaikan atas pelaksanaan demokrasi dan keadilan dalam bidang

politik.

b. Desentralisasi Administrasi: pemberian desentralisasi yang ditujukan

sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelayanan

masyarakat.

c. Desentralisasi Fiskal: pemberian desentralisasi yang ditujukan untuk

perbaikan atas kinerja keuangan dengan melakukan pengelolaan

keuangan daerah salah satunya dengan meningkatkan potensi sumber-

sumber keuangan daerah secara berkelanjutan.

39

d. Desentralisasi Ekonomi: pemberian desentralisasi yang ditujukan untuk

meningkatkan dan mengatur kegiatan perekonomian di daerah supaya

dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan swasta

dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Dengan pemberian desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan-

tujuan tersebut. Dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia terdapat dua

pendekatan dalam konteks manajemen pemerintah yang baik yaitu pendekatan

berbasis hak dasar atau disebut dengan Right Based Approach dan pendekatan

berbasis kebutuhan atau disebut dengan Need Based Approach. Pendekatan

berbasis hak dasar bertujuan untuk dapat membantu masyarakat miskin dan

kelompok masyarakat yang termaginalisasi dalam kegiatan pembangunan untuk

memasukkan prioritas, pandangan, dan persepsi mereka untuk memperoleh

manfaat dari program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah (Adisasmita,

2011:18). Sedangkan pendekatan berbasis kebutuhan ditujukan untuk membantu

berbagai unsur masyarakat miskin.

Untuk menjalankan penyerahan fungsi pemerintah yang disebut dengan

desentralisasi tersebut dengan baik maka diperlukan prinsip dalam

menjalankannya. Menurut Adisasmita (2011:37) terdapat empat prinsip yang

dapat diterapkan dalam kepemerintahan yaitu

a. Koordinasi: Terbagi menjadi dua yaitu koordinasi internal dan

koordinasi eksternal. Yang dimaksud dengan koordinasi internal adalah

kejelasan tugas dari masing-masing bagian di dalam Satuan Kerja

40

Pemerintah Daerah dan diketahui oleh satu sama lain sehingga terjadi

pembagian tugas yang jelas. Sedangkan koordinasi eksternal adalah

kerja sama antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah di daerah tersebut.

b. Integrasi: Menciptakan suatu sistem yang bulat dan utuh dimulai dari

membuat perencanaan kerja dan kegiatan pembangunan serta

pelaksanaan atas perencanaan tersebut. Untuk menciptakan sistem

tersebut maka melibatkan masing-masing bagian dari Satuan Kerja

Pemerintah Daerah dan juga antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

c. Sinkronisasi: Kesesuaian kegiatan pembangunan dengan jenis dan sifat

kegiatannya agar menjadi tepat sasaran dan tujuan yang diharapkan.

d. Simplifikasi: Penyederhanaan mekanisme pelaksaan kegiatan

pembangunan supaya tidak menjadi berbelit-belit dan menjadi proses

yang lebih sederhana.

2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah diartikan sebagai mobilisasi sumber-sumber keuangan

daerah yang dimiliki oleh suatu daerah (Adisasmita, 2011:141). Dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber

pendapatan dari daerah terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:

Pajak daerah

Retribusi daerah

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

b. Pendapatan Transfer meliputi:

Transfer Pemerintah Pusat:

1) Dana perimbangan

2) Dana otonomi khusus

41

3) Dana keistimewaan

4) Dana Desa

Transfer Antar Daerah:

1) Pendapatan bagi hasil

2) Bantuan keuangan

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Diantara beberapa sumber pendapatan tersebut yang merupakan hasil olahan

asli dari daerah adalah pendapatan asli daerah yang mana terdapat pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian pendapatan yang

berkenaan langsung dengan masyarakat. Menurut Musgrave (Dalam Taylor,

1983:57-58) pemerintah dapat membuka ruang lingkup besar untuk mendapatkan

hasil yang optimal dalam penerimaan pajak apabila dua hal ini sudah terlaksana

yaitu proses demokrasi yang berhasil mengungkapkan preferensi sejati dari setiap

orang dan kesadaran penuh dari masyarakat atas manfaat yang dirasakan sehingga

akan muncul kepatuhan wajib pajak.

Sebagai sektor publik maka pemerintah mempunyai kekuasaan besar dalam

proses pemungutan pajak. Untuk dapat menciptakan sistem pajak yang baik maka

pemerintah harus memperhatikan tiga hal yaitu prinsip keadilan, efisiensi

ekonomi, dan administrasi maupun biaya kepatuhan yang masuk akal (Aronson,

1985:300).

F. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah

42

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.

1. Fungsi Retribusi Daerah

Retribusi daerah mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan pengatur

(Mardiasmo, 2013:1-2). Yang dimaksud fungsi budgetair adalah retribusi daerah

digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah sehingga

keberadaannya untuk menutup APBD terutama yang berkaitan dengan penyediaan

jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi. Sedangkan fungsi

pengatur digunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan perekonomian dan

sosial masyarakat.

2. Syarat Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah dilakukan oleh instansi terkait yang mana

bersinggungan langsung dengan wajib retribusi yang mendapatkan fasilitas

tertentu. Dalam pelaksanaan pungutan tersebut harus terdapat beberapa syarat

yang harus dipenuhi untuk dapat meminimalisir terjadinya hambatan dan

perlawanan oleh para wajib retribusi. Syarat tersebut terdiri dari (Mardiasmo,

2013:2):

a. Keadilan:

Pemungutan retribusi harus adil bagi seluruh wajib retribusi.

Kesesuaian tarif retribusri dengan fasilitas yang diperoleh wajib

retribusi sehingga manfaat yang dirasakan sesuai dengan kewajiban

membayarnya.

43

b. Yuridis

Setiap pemungutan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dapat menjamin hak setiap orang yang

berkenaan di dalamnya.

c. Efisiensi

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pungutan harus lebih rendah

dari hasil pungutan yang didapatkan

d. Sistem yang sederhana

Masyarakat yang menjadi wajib retribusi melakukan pembayaran atas

pungutan tersebut kepada instansi terkait. Sistem yang digunakan pada

saat pemungutan juga harus dilakukan secara sederhana sehingga tidak

membuat bingung masyarakat wajib retribusi.

e. Tidak Mengganggu Perekonomian

Pengenaan pungutan retribusi tidak boleh mengganggu kelancaran

kegiatan produksi maupun perdagangan.

3. Klasifikasi Retribusi Daerah

Retribusi dapat dipungut dengan dua sistem yaitu sistem bersifat progresif

dan bersifat regresif (Suparmoko dalam Darwin, 2010:183).Yang dimaksud

sistem pungutan bersifat progresif berarti tarif pungutan didasarkan bukan kepada

individu melainkan sekelompok orang yang sesuai dengan fasilitas dan sarana

yang didapatkannya. Sehingga tidak didasarkan pada besar pendapatan dari

individu tersebut melainkan dari jenis pelayanan yang diterima oleh individu atau

sekelompok tersebut. Sedangkan sistem pungutan bersifat regresif mempunyai

44

makna bahwa tarif pungutan didasarkan atas besar pendapatan yang dimiliki oleh

individu.

Tata cara pemungutan retribusi sendiri terdapat beberapa ketentuan yaitu

pemungutan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak ketiga. Namun

tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk menunjuk badan-badan

tertentu yang dapat dipercaya untuk ikut membantu melakukan sebagian tugas

pemungutan retribusi. Beberapa hal yang tidak dapat dialihkan kepada pihak

ketiga antara lain kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan

penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi (Darwin, 2010:183). Dalam

melakukan pemungutan retribusi maka menggunakan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah atau dokumen lain yang sifatnya sama seperti dalam bentuk karcis, kupon

maupun kartu langganan. Dalam kasus pemungutan retribusi apabila wajib

retribusi tidak membayar tepat pada waktunya maka sesuai dengan ketentuan akan

mendapatkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% dari retribusi yang

terutang dengan sebelumnya diberikan surat teguran.

Retribusi daerah dikelompokkan menjadi beberapa golongan yang disebut

dengan objek pajak yaitu:

a. Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau Badan. Jenis-jenis dari retribusi yang termasuk jasa

umum terdiri dari:

45

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akta Catatan Sipil

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6) Retribusi Pelayanan Pasar

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Jasa Usaha

Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

prinsip komersial. Jenis-jenis dari retribusi yang termasuk jasa usaha

terdiri dari:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

3) Retribusi Tempat Pelelangan;

4) Retribusi Terminal;

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

7) Retribusi Rumah Potong Hewan;

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

46

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis dari retribusi yang termasuk perizinan tertentu terdiri dari:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

3) Retribusi Izin Gangguan;

4) Retribusi Izin Trayek; dan

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

4. Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas

pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Objek dari retribusi pasar berupa penyediaan

fasilitas pasar tradisional seperti pelataran, los, kios, yang dikelola pemerintah

daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Sedangkan untuk subjek dari

retribusi pelayanan pasar adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan

fasilitas pasar tradisional. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas,

golongan (termasuk jenis dagangan), luas pemakaian tempat-tempat, frekuensi

dan waktu pemanfaatan fasilitas. Untuk besaran tarif retribusi pelayanan pasar

ditetapkan berdasarkan kelas dan golongan pasar seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5: Tarif Retribusi Pasar

No. Kelas

Pasar Gol. Toko Bedak

Los/

PKL Keterangan

1. Pasar

Kelas I

A

B

C

400,00

350,00

300,00

350,00

300,00

250,00

300,00

275,00

225,00

/hari/m2

/hari/m2

/hari/m2

2. Pasar

Kelas II

A

B

C

325,00

300,00

250,00

300,00

275,00

225,00

275,00

250,00

200,00

/hari/m2

/hari/m2

/hari/m2

47

No. Kelas

Pasar Gol. Toko Bedak

Los/

PKL Keterangan

3. Pasar

Kelas III

A

B

C

300,00

275,00

225,00

275,00

250,00

200,00

250,00

225,00

175,00

/hari/m2

/hari/m2

/hari/m2

4. Pasar

Kelas IV

A

B

C

250,00

225,00

200,00

225,00

200,00

175,00

200,00

175,00

150,00

/hari/m2

/hari/m2

/hari/m2

5. Tempat

Berjualan

Pedagang

Non-

PKL

PKL

750,00

500,00

/hari

/hari

Sumber: Olahan Penulis dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum

5. Potensi Retribusi Pasar

Untuk menentukan besaran yang dapat diterima oleh pemerintah dari

retribusi pasar maka diperlukan adanya penghitungan potensi retribusi pasar.

Menurut Mahmudi (2010:73) untuk mengukur potensi dari retribusi pasar

dilakukan dengan menghitung jumlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah

kepada para pedagang dengan didasarkan pada kelas pasar, jenis dan tempat

berdagang, dan golongan pedagang. Ali Akhmad (2001:18) juga berpendapat

bahwa potensi penerimaan retribusi pasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Dihitung berdasarkan jumlah seluruh tempat usdaha yang ada, dengan

asumsi tempat usaha tersebut dalam kondisi yang baik dan layak

digunakan sebagai tempat usaha

48

Dihitung berdasarkan jumlah tempat usdaha yang dimanfaatkan oleh

pedagang atau jumlah pedagang

G. Kerangka Teori

Melihat beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini

maka dapat dibuat kerangka pemikiran seperti bagan di bawah ini:

Gambar 2: Kerangka Pemikiran Teoritis

Sumber: Olahan Penulis dari Buku Robert M. Maclver Dalam Budiardjo.,

Syafiie., Budiardjo., Adisasmita., Mardiasmo., Devas., Suparmoko Dalam

Darwin., Mahmudi., Musgrave Dalam Taylor., Aronson.

Kerangka teori merupakan gambaran pemikiran dari penelitian ini yang

bersumber dari beberapa penelitian terdahulu dan buku-buku yang menjadi

landasan bagi tinjauan pustaka.

49

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pendapat dan pemikiran sementara dari penulis

terhadap rumusan masalah. Hipotesis ini bersifat sementara karena berdasarkan

teori dan penelitian terdahulu sehingga belum berdasarkan pada fakta yang terjadi

di lokasi penelitian yang mana didapat melalui pengumpulan data. Berdasarkan

rumusan masalah yang ada maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga potensi retribusi pasar mempunyai pengaruh yang positif

terhadap realisasi pungutan retribusi pasar, sehingga semakin tinggi nilai

ketepatan dari variabel tersebut maka semakin menambah penerimaan

retribusi pasar.

2. Diduga realisasi pungutan retribusi pasar masih menjauh atau tidak

sesuai dengan potensi retribusi pasar yang ada. Hal tersebut dikarenakan

adanya faktor-faktor yang menyebabkan kondisi itu dapat terjadi.