Click here to load reader

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 ...media.unpad.ac.id/thesis/150610/2008/150310080009_2_8391.pdf · PDF file9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1

  • View
    218

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1...

  • 9

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    2.1 Tinjauan Pustaka

    2.1.1 Penyuluhan Pertanian

    Penyuluhan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk

    memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar

    bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua

    stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan, yang terlibat dalam proses

    pembangunan), demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan

    partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2008). Dalam

    Undang-Undang No. 16 Tahun 2006, penyuluhan pertanian adalah proses

    pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong

    dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,

    permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan

    produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan

    kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Menurut Van den Ban dan

    Hawkins (1999), penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan

    komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan

    pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.

  • 10

    Menurut Suhardiyono (1989), penyuluhan merupakan suatu proses pendidikan,

    proses demokrasi dan proses yang terus menerus (kontinu), dan Salmon Padmanegara

    dalam Suhardiyono (1989) mengatakan penyuluhan pertanian diartikan sebagai

    sistem pendidikan di luar sekolah (non formal) untuk para petani dan keluarganya

    agar mereka mampu, sanggup dan berswadaya meningkatkan kesejahteraannya dan

    masyarakatnya. Menurut Rogers (1983) dalam Mardikanto (1993), penyuluh

    diartikan sebagai seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan

    berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan

    oleh sasaran penyuluhan untuk mengadopsi inovasi. Penyuluhan adalah suatu proses

    penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara petani

    dan berusahatani demi tercapainya peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan

    perbaikan kesejahteraan keluarga/masyarakat yang diupayakan melalui kegiatan

    pembangunan pertanian. Dengan adanya penyuluhan dan bimbingan diharapkan

    petani termotivasi selanjutnya mau mempertimbangkan inovasi yang diadopsi, yaitu

    (1) secara teknis memungkinkan, (2) secara ekonomi menguntungkan, (3) secara

    sosial memungkinkan dan (4) sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. (Jafar Hafsah,

    2009)

    2.1.2 Pengertian Penerima Manfaat

    Dalam praktek penyuluhan, penerima manfaat (receiver) diperankan oleh para

    petani (Beneficaries). Petani adalah pelaku utama agribisnis, baik agribisnis

    monokultur maupun polikultur dengan komoditas tanaman pangan, hortikultura,

  • 11

    peternakan, perikanan dan atau perkebunan (Departemen Pertanian, 2002). Dalam

    pengertian penerima manfaat tersebut, terkandung makna bahwa :

    1. Berbeda dengan kedudukanya sebagai sasaran, masarakat sebagai penerima

    manfaat memiliki kedudukan setara dengan penentu kebijakan, fasilitator dan

    pemangku kepentingan pembangunan yang lain.

    2. Penerima manfaat bukanlah obyek atau sasaran tembak yang layak

    dipandang rendah oleh penentu kebijakan dan para fasilitator, melainkan

    ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi

    sebagai rekan sekerja dalam mensukseskan pembangunan.

    3. Berbeda dengan kedudukanya sebagai sasaran yang tidak punya pilihan atau

    kesempatan untuk mengkritisi atau menawar setiap pesan/materi yang

    disampaikan, selain harus menerima atau menawar setiap pesan/ materi yang

    disampaikan, selain harus menerima/ mengikutinya, penerima manfaat

    memiliki posisi tawar yang harus dihargai untuk menerima atau menolak

    informasi/ inovasi yang disampaikan fasilitatornya.

    4. Penerima manfaat tidak berada dalam posisi di bawah penentu kebijakan dan

    atau para fasilitator, melainkan dalam kedudukan setara dan bahkan sering

    justru lebih tinggi kedudukanya, dalam arti harus lebih didengar dan

    diperhatikan oleh fasilitator terkait dengan pesan/ materi dan metoda yang

    diterapkan.

  • 12

    5. Proses belajar yang berlangsung antara fasilitator dan penerima manfaat

    bukanlah bersifat vertikal (fasilitator menggurui penerima manfaatnya),

    melainkan proses belajar bersama yang bersifat partisipatif.

    2.1.3 Karakteristik Penerima Manfaat

    Karakteristik individu adalah bagian dari pribadi dan melekat pada diri

    seseorang. Karakteristik ini mendasari tingkah laku seseorang dalam situasi kerja

    maupun situasi yang lainnya (Rogers dan Shoemaker, 1971). Karakteristik penerima

    manfaat penting untuk diketahui, hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas

    kegiatan penyuluhan terutama kaitanya terhadap pemilihan dan pemantapan : materi,

    metoda, waktu, tempat dan perlengkapan yang diperlukan.

    Menurut Rogers (1985) karakteristik petani dapat dilihat dari :

    1) Karakteristik sosial, yang mencakup : umur, tingkat pendidikan non formal .

    2) Karakteristik ekonomi, yang meliputi: kepemilikan, pengalaman usahatani

    dan luas lahan.

    Umur

    Padmowiharjo (1994) mengatakan bahwa umur bukan merupakan faktor

    psikologis, tetapi yang diakibatkan umur adalah faktor psikologis. Terdapat dua

    faktor yang menentukan kemampuan seseorang berhubungan dengan umur. Faktor

    pertama adalah mekanisme belajar dan pemahaman otak, organ-organ sensual dan

    otot organ-organ tertentu. Faktor kedua adalah akumulasi pengalaman dan bentuk-

  • 13

    bentuk proses belajar lainya. Selanjutnya wiraatmadja (1986) mengemukaan bahwa

    umur petani akan mempengaruhi petani dalam menerima hal-hal baru.

    Umur merupakan suatu indikator umum tentang kapan suatu perubahan harus

    terjadi. Umur menggambarkan pengalaman dalam diri seseorang sehingga terdapat

    keragaman tindakanya berdarsarkan usia yang dimiliki (Halim, 1992). Kelompok usia

    produktif menurut Rochaeti dkk (1992) adalah petani yang secara potensial memiliki

    kesiapan dan menghasilkan pendapatan untuk mendukung kehidupan dirinya,

    keluarganya dan masarakatnya. Soeharjo dan Patong (1984) mengemukaan bahwa

    kemampuan kerja petani sangat ditentukan oleh umur petani itu sendiri, sehingga

    mengkatagorikan umur berdarsarkan kelompoknya dimana kisaran 0-14 tahun adalah

    umur non produktif, 15-54 umur produktif dan kisaran 55 ke atas adalah umur kurang

    produktif.

    Luas lahan

    Lahan merupakan sarana produksi bagi usahatani, termasuk salah satu faktor

    produksi dan pabrik hasil pertanian. Lahan adalah sumberdaya alam fisik yang

    mempunyai peranan sangat penting bagi petani (Mosher, 1965). Lion Berger dalam

    Mardikanto (1993) penguasaan lahan yaitu luas lahan yang diusahakan. Luas

    sempitnya lahan berpengaruh pada sistem pertanian yang dilakukan. Petani dengan

    kepemilikan lahan yang rata-rata luas akan lebih mudah menerima perubahan dalam

    sistem usahatani. Biasanya semakin luas lahan yang dimiliki maka semakin cepat

    dalam mengadopsi karena memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.

  • 14

    Kepemilikan

    Menurut Wiradi dalam Rahmat, M. (2000), penguasaan tanah merupakan tatanan

    dan prosedur yang mengatur hak dan kewajiban dari individu atau kelompok dalam

    penggunaan dan pengawasan atas tanah. Penguasaan lahan di Indonesia beragam

    bentuknya. Status hak atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA (Undang-Undang

    Pokok Agragria) adalah (a) hak milik (b) hak guna usaha (HGU) (c) hak guna

    bangunan (HGB) (d) hak pakai (e) hak sewa (f) hak membuka tanah (g) hak

    memungut hasil hutan (h) hak-hak lain yang tidak termasuk ke dalam hak-hak

    tersebut yang akan di tetapkan dengan undang-undang. Namun pada status

    kepemilikan lahan petani istilah status kepemilikan lahan terbagi menjadi tiga, yaitu :

    (1) Pemilik-Penggarap

    Petani pemilik-penggarap ialah petani yang memiliki lahan usaha sendiri serta

    lahannya tersebut diusahakan atau digarap sendiri, status lahannya disebut lahan

    milik.

    (2) Penyakap (penggarap).

    Petani penyakap ialah petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan

    sistem bagi hasil yang diberikan penyakap kepada pemilik tanah ada yang

    setengahnya atau sepertiga dari hasil padi yang diperoleh dari hasil yang lahan

    digarapnya.

    (3) Buruh Tani.

    Buruh tani ialah petani yang tidak mempunyai lahan usahatani sendiri milik,

    buruh tani biasanya bekerja di lahan usahatani petani pemilik dengan mendapatkan

  • 15

    upah, baik yang berupa uang atau berupa barang hasil usahatani, seperti beras atau

    makanan lainnya.

    Status kepemilikan lahan yang beragam akan mempengaruhi karakteristik

    karakteristik antara lain : Jaminan akses untuk jangka panjang, kemudahan membuat

    keputusan berkaitan dengan pemanfaatan lahan, kemudahan ikut serta dalam

    pembentukan kelompok, kemudahan pemerintah dalam campur tangan penyuluhan,

    bantuan kredit, maupun investasi langsung (Pakpahan, 1992). Dengan demikian

    status kepemilikan lahan sangat berpengaruh terhadap efektivitas petani dalam

    menerima suatu inovasi.

    Tingkat Pendidikan Non Formal

    Pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar baik formal maupun

    informal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembentukan

    kepribadian.