BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Teori ...repository.ump.ac.id/435/3/SRI PUJI BAB II.pdf · TINJAUAN PUSTAKA . 2.1 Landasan Teori . ... 2.1.6 Teori-Teori yang Mendukung

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Yang Direncanakan (Theory of Planned Behaviour)

Menurut Ajzen (2002) “Theory of Planned Behavior (TPB)

menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul

karena ada niat untuk berperilaku. Munculnya niat berperilaku

ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

1. Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari

suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang

lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal

yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan

ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal–hal yang

mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived

power)”.

Bobek & Hatfield (2003) dan Hanno & Violette (1996),

memanfaatkan Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan

kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan temuan

bahwa sikap terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh secara

signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. Sehingga dalam

penelitian ini, Theory of Planned of Behavior relevan untuk

8

Pengaruh Pengetahuan Pajak..., Sri Puji Rahayu, FE UMP, 2016

9

menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.

2.1.2 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam

Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Undang-undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa:

pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga

pemungutnya menurut Mardiasmo (2011), yaitu:

1) Menurut golongannya


10

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh

wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:

Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib

pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya,

tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya:

Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutannya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan

Pajak Hiburan.


11

2.1.4 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011), yaitu:

1) Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi.

2.1.5 Syarat Pemungut Pajak

Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo (2011), yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara

umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan

memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada

Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat

Yuridis)


12

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal

ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik

bagi negara maupun warga negaranya.

c. Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan

produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan

kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang

perpajakan yang baru.

2.1.6 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) teori-teori yang mendukung pemungutan

pajak, antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang


13

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh

jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada

kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang.

Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin

tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya

pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing

orang.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat

dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat

harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai

suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah

tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya

negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam

bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian

kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.


14

2.1.7 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Rahayu (2010), antara lain:

a. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib

pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang

berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan

dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-

undang dikenakan pajak.

b. Asas Sumber

Cara pemungutan yang bergantung pada sumber dimana obyek

pajak diperoleh. Tergantung di negara mana obyek pajak tersebut

diperoleh.

c. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan

pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau

asas nasional, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak

yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak dibedakan

menjadi:


15

a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak

yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan

sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pengetahuan Pajak

2.2.1 Definisi Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak ialah keadaan wajib pajak dalam memiliki

pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan,

sistem perpajakan, dan fungsi pajak.

Menurut Hardiningsih dan Nila (2011) Pengetahuan pajak yaitu

suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan

dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib

pajak melalui pengajaran serta pelatihan. Wajib pajak akan secara

sukarela mematuhi apabila mereka mengerti konsep dasar perpajakan.

Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang

menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang


16

dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besaranya, dan bagaimana cara

menghitungnya (Nazir, 2010).

2.2.2 Indikator Pengetahuan Pajak

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut

Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah

Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di

atas yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya

diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya

adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan,

meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan

meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak

dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan prosedur

pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah self

assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi


17

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan (budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber

dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan

ekonomi.

2.3 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

2.3.1 Definisi Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Pandiangan

(2008) adalah restruksi atau penataan organisasi, penyempurnaan

proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan

informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini

disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di

Indonesia.

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan

dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi

administrasi perpajakan jangka menengah. Dapat dikatakan bahwa


18

penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan

sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau

perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun

kelembagaan. Penerapan sistem ini diharapkan agar lebih efisien,

ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan

kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang

menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak sejak tahun 2001 (Rahayu dan Lingga, 2009).

2.3.2 Tujuan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan

produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan

sukarela wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program

reformasi adminsitrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan

secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan

meliputi bidang-bidang berikut:

1. Struktur organisasi

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang

berorientasi pada pelayanan dan pengawasan memerlukan

perubahan pada struktur organisasi DJP, baik di tingkat kantor

pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di jajaran kantor

operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

2. Proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi


19

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan

proses bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja.

Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program

modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,

terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/klerikal.

Proses bisnis dirancang sedemikian rupa sehingga dapat

mengurangi kontak langsung antara pegawai DJP dengan wajib

pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya KKN

(Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Disamping itu, fungsi pengawasan

internal akan lebih efektif dengan adanya built-in control system,

karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi

melalui sistem yang ada.

3. Manajemen sumber daya manusia

Dirjen Pajak melakukan pemetaan kompetensi (competency

mapping) terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak guna

mengetahui distribusi kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai di

mana hasil program dari tersebut menjadi informasi yang

membantu Dirjen Pajak dalam merumuskan kebijakan

kepegawaian yang lebih tepat. Kemudian, dalam rangka

memperoleh kesesuaian antara jabatan dan kompetensi pegawai,

dilakukan evaluasi dan analisis beban kerja atas seluruh jabatan

untuk menentukan job grade dari masing-masing jabatan tersebut.


20

Dengan tujuan untuk menciptakan arsitektur Sumber Daya

Manusia DJP yang antara lain mempunyai ciri-ciri jujur, ikhlas,

mampu, dapat dipercaya, bertanggungjawab, profesional,

berwawasan, dapat berlaku adil, menjadi agen perubahan dan dapat

menjadi teladan, serta berbasis pada kompetensi dan kinerja.

4. Pelaksanaan good governance

Tersedianya dan terimplementasikannya prinsip-prinsip good

governance yang mencakup berwawasan ke depan, terbuka,

melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan

didukung pegawai yang kompeten. Prinsip keterbukaan dan

partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan membuka akses

informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran

informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian

penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan

pemanfaatan website. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga

membuka diri terhadap masukan dan kritik dari stakeholders, guna

meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi

perpajakan.

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut

Rahayu dan Lingga (2009) adalah:

1. Maksimalisasi penerimaan pajak.

2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.


21

3. Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal

Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi.

4. Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses

pemungutan pajak.

5. Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi

tinggi, kompeten, dan profesional.

6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan.

7. Wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses

informasi yang diperlukan.

8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

2.3.3 Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan di Indonesia

Reformasi Perpajakan dilakukan bertahap. Tahap pertama

dilakukan antara tahun 2002-2009. Pada periode tersebut Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) melakukan dua buah perubahan mendasar, yang

pertama adalah Reformasi Administrasi yang meliputi restrukturisasi

organisasi, perbaikan proses bisnis, dan penyempurnaan sistem

manajemen sumber daya manusia. Sedangkan yang kedua dilakukan

Reformasi Kebijakan yaitu dengan amandemen atas beberapa undang-

undang perpajakan dan juga pemberian stimulus fiskal.

Tahap kedua reformasi perpajakan dilakukan antara tahun 2009-

2012. Pada tahap ini perubahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

difokuskan kepada pengembangan sumber daya manusia dan

penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.


22

Pengelolaan terhadap sumber daya manusia merupakan sebuah

perubahan subtansial dan belum pernah dijalankan pada perubahan

sebelumnya. Besarnya perubahan yang dilakukan dalam Reformasi

Perpajakan diatas tampak sebagai upaya mewujudkan Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang

menjalankan administrasi perpajakan secara modern, berorientasi pada

pelayanan kepada wajib pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi baru

yang kuat (Irawan, 2013).

2.3.4 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Rahayu (2010), indikator-indikator dalam modernisasi

sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Administrasi

Sistem administrasi melalui penerapan teknologi informasi dengan

tujuan meningkatkan integritas petugas pajak sehingga dapat

membentuk citra yang baik dan memperoleh kepercayaan

masyarakat yang tinggi melalui kapasitas sumber daya profesional,

budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan Good

Governance.

2. Efektivitas Pengawasan

Meningkatkan produktivitas aparat perpajakan melalui program

reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan

kelompok wajib pajak, program peningkatan kemampuan

pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat


23

Jenderal Pajak, program penyusunan kebijakan baru untuk

manajemen sumber daya manusia, program peningkatan mutu

sarana dan prasarana serta penyusunan rencana kerja operasional.

3. Sumber Daya Manusia Profesional

Penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang bekualitas dan

profesional merupakan program reformasi aspek sumber daya

manusia, antara lain melalui pelaksanaan fit and profer test secara

ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya,

reorganisasi, pelatihan, dan program pengembangan self capacity.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh

pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan

sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan

hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak

dalam Rahayu (2010) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam suatu

situasi dimana:

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua

ketentuan perundang-undangan perpajakan.


24

b. Mengisi formulir perpajakan dengan lengkap dan jelas.

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan teliti dan benar.

d. Membayar pajak yang terutang tersebut tepat pada waktunya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007,

Wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi kriteria dibawah

ini, yaitu:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,

kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur

atau menunda pembayaran pajak.

c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun terakhir.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak

dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal

Pajak, 2013) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan

(SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak


25

dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu:

a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun

Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibedakan untuk wajib pajak

orang perseorangan dan wajib pajak badan. Menurut Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia No.181/PMK.03/2007

tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara

Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat

Pemberitahuan menyebutkan bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak

Orang Pribadi (WP-OP) beserta lampiran yang harus disertakan

adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi (Formulir

1770) dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan beserta lampiran yang

harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan

(Formulir 1771). SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT

Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan

setelah akhir Tahun Pajak.

2.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan

pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat


26

kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya

tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya

pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih

baik untuk kedepannya.

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan wajib pajak dapat

diidentifikasi dari:

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar

pajak terutang.

d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Identifikasi indikator-indikator tersebut sesuai dengan kewajiban

pajak dalam self assessment system menurut Rahayu (2010) yaitu

sebagai berikut:

a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi

tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui

e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya

pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak,


27

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan

pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi

pajak yang terutang tesebut dengan jumlah pajak yang dilunasi

dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak

(prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit

pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat

waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat

dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor

pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang

dapat diambil di KPP terdekat atau melalui e-payment.

d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat

Pemberitahuan (SPT), di mana SPT tersebut berfungsi sebagai

sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang

sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran

dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib

pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan

pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta

melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.


28

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil pengujian dari penelitian terdahulu dapat dilihat

dari tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Hasil

Nazmel Nasir

(2010)

Pengaruh Pengetahuan

Pajak dan Sistem

Administrasi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

(Survei atas WP-OP PBB

di KPP Pratama Jakarta

Pasar Rebo)

1. Tingkat pengetahuan pajak

berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib

pajak.

2. Efektivitas sistem

administrasi perpajakan

berpengaruh positif


pajak.

3. Tingkat pengetahuan pajak

dan efektivitas sistem


berpengaruh positif


pajak.

Ricki Candra,

et all (2013)

Modernisasi Sistem


dan Kepatuhan Wajib

Pajak

1. Struktur organisasi dan

kualitas layanan

berpengaruh positif


pajak.

2. Fasilitas layanan dengan

teknologi informasi dan

kode etik tidak berpengaruh

signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak.

Irmayanti

Madewing

(2013)

Pengaruh ModernisasiI

Sistem Administrasi

Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Makasar

Utara

Terdapat pengaruh yang

positif dan signifikan antara

modernisasi sistem



pajak.

Lusiana

Jayanti Sara

(2013)


Pajak dan Sistem


Modern Terhadap

1. Terdapat pengaruh yang


pengetahuan pajak terhadap



29

Kepatuhan Wajib Pajak 2. Terdapat pengaruh yang


sistem administrasi

perpajakan modern


pajak.

Septiyani Nur

Khasanah

(2014)


Perpajakan, Modernisasi

Sistem Administrasi

Perpajakan, dan

Kesadaran Wajib Pajak

Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Pada Kantor

Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Daerah

Istimewa Yogyakarta

Tahun 2013

1. Pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak

2. Modernisasi sistem



signifikan terhadap

kepatuhan wajib

3. Kesadaran wajib pajak


signifikan terhadap


2.6 Kerangka Pemikiran

Fallan (1999) yang dikutip oleh Rahayu (2010) memberikan kajian

mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak

sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil.

Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap

memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan

sesuatu negara yang dianggap adil.

Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang dimiliki oleh

wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta akan berdampak pula

pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya

sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.


30

Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan yang meliputi

peraturan perundang-undangan dari tahap perumusan hingga

pembuatannya serta penyempurnaan administrasi perpajakan sehingga

memudahkan wajib pajak dari segi pelayanan. Modernisasi sistem

administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam

memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan

mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

H1 (+)

H2 (+)

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan

wajib pajak tentang perpajakan. Hal ini berarti, semakin baik tingkat

pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak maka semakin baik pula

kepatuhan pajak yang dilakukan wajib pajak. Dengan

meningkatkannya pengetahuan tentang peraturan pajak, menghitung

Pengetahuan Pajak

Sistem Administrasi

Perpajakan Modern

Kepatuhan Wajib

Pajak


31

pajak terutang dan pengisian SPT yang dimiliki wajib pajak maka akan

menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih optimal (Kuraesin, 2009).

Menurut Nugroho (2012) semakin tinggi pengetahuan dan

pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan

perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan

perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan

mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak

dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) menyatakan

bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap


Maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak.

2.7.2 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor

yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan

yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan,

pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang berlaku. Modernisasi sistem

administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam

memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana


32

akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib

pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi ke kantor-

kantor pajak terdekat. Jika sistem yang ada telah memberikan

kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sara (2013) menyatakan bahwa modernisasi dalam sistem

administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sistem administrasi

perpajakan modern yang dilakukan oleh aparatur pajak maka semakin

banyak wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak.


Documents

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Teori ...repository.ump.ac.id/435/3/SRI PUJI BAB II.pdf · TINJAUAN PUSTAKA . 2.1 Landasan Teori . ... 2.1.6 Teori-Teori yang Mendukung