13

BAB II

Tinjauan Pustaka

Dinamika Masyarakat

Masyarakat itu sendiri merupakan suatu paham yang sangat

luas dan dapat dipandang dari berbagai macam sudut dan juga

berbicara tentang dinamika merupakan suatu perubahan ataupun suatu

konsep yang bersifat untuk merubah tanpa menghilangkan

identitasnya. Tetapi semua perubahan tersebut tetap ada kesamaan

hidup dari makhluk-makhluk manusia yang masih terikat suatu aturan

yaitu adat istiadat tertentu (Koenjaraningrat, 1969). Masyarakat yang

terbentuk dari individu-individu dan juga dalam kelompok membuat

keanekaragamana dalam berfikir dan juga persepsi. Dinamika

masyarakat kerap terjadi dalam kehidupan sosial, begitu pula dengan

sebuah komunitas budaya dalam masyarakat, perubahan tersebut

terjadi dari banyaknya komunitas atau paguyuban yang serupa ada

dalam daerah itu, perubahan sistem budaya kerap kali menjadi hal

yang sangat mungkin dalam kebudayaan terutama seni, banyaknya

inovasi dan juga penambahan konsep pagelaran ataupun harga dalam

pementasan menjadi salah satu hal yang wajar dilakukan oleh sebuah

kelompok demi kelangsungan seni dan eksistensi seni tersebut.

Pergeseran penampilan seni ini menjadi salah satu dinamika

masyarakat dalam hal mempertahankan eksistensi seni tersebut, bukan

tanpa alasan mereka melakukan penambahan dan perubahan dalam

seni, tetapi hal ini adalah permintaan dari masyarakat umum sebagai

salah satu hal yang sangat berpengaruh, karena masyarakat

menginginkan tontonan yang segar dan fres, maka dari itu, perubahan

dan tambahan inovasi kerap dilakukan kepada seni sebagai contoh,

Wayang kulit, Ketoprak, Jatilan,Kuda lumping, dan masih banyak lagi.

Menjadi sangat lumrah melihat fenomena tersebut, dinamika dalam

dunia sosial menjadi sangat lumrah terjadi apalagi dalam budaya dan

14

seni. Tanpa menghilangkan nilai dan norma yang ada serta identitas

budaya tersebut seperti yang diungkapkan Koenjoroningrat (1996).

Identitas Kelompok

Pengertian kelompok dari segi persepsi berdasarkan asumsi

bahwa anggota kelompok sadar dan mempunyai persepsi bersama akan

hubungan mereka terhadap anggota lain. Menurut, Smith(1945),

kelompok atau komunitas yang didalamnya terdapat anggota dan juga

memiliki tujuan, menjadi obyek utama dalam ilmu sosiologi, ilmu

sosial sangat aktif menyoroti dinamika sosial melalui interaksi dalam

sebuah kelompok dalam satu kesatuan Masyarakat. Kendati demikan

identitas dalam sebuah kelompok diperlukan dalam upaya

keberlanjutan eksistensi mereka baik dalam bidang sosial, ekonomi dan

juga budaya. Interaksi dalam sebuah kelompok sangat menentukan

terhadap identitas dalam sebuah kelompok, interaksi kelompok bisa

melalui beberapa tahapan antara lain yaitu Tahapan kontak, tahapan

keterlibatan, tahapan keintiman, dan tahapan persepsi social (DeVito

1995), melalui tahapan-tahapan itu maka terbentuk suatu identitas

dalam kelompok dan juga memberikan warna dalam sebuah kelompok

dalam kehidupan sosial.

Kebudayaan Jawa

Kebudayaan dalam arti sempit sering diartikan sebagai

kesenian. Dalam arti luas, kebudayaan setidaknya meliputi tujuh sistem

yaitu: (1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem dan

organisasi kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5)

kesenian, (6) sistem mata pencaharian, dan (7) sistem teknologi dan

peralatan. Menurut Koentjaraningrat (1978: 11-12) yang menunjukkan

identitasnya suatu kebudayaan adalah unsur-unsur yang menonjol dari

kebudayaan itu. Jadi yang menjadi identitas kebudayaan Jawa adalah

unsur yang menonjol dari kebudayaan Jawa yaitu bahasa dan

15

komunikasi, kesenian, dan kesusastraan, keyakinan keagamaan, ritus,

ilmu gaib, dan beberapa pranata dalam organisasi sosial.

Berdasarkan pengertian tentang kebudayaan seperti di atas,

sifat khas suatu kebudayaan hanya dapat dimanifestasikan dalam

unsur-unsur terbatas terutama melalui bahasa, kesenian, dan upacara.

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk mengidentifikasikan

kebudayaan Jawa dapat ditilik dari bahasanya, keseniannya, dan

kesenian tradisionalnya maka kebudayaan Jawa menurut H. Karkono

Kamajaya Partokusumo (1986: 85) adalah pancaran atau

pengejowantahan budi manusia Jawa yang merangkum kemampuan,

cita-cita, ide maupun semangatnya dalam mencapai kesejahteraan,

keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir batin.

Kebudayaan Jawa merupakan kebudayaan yang dianut oleh

orang-orang Jawa. Kebudayaan Jawa meliputi daerah yang luas yaitu

Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan orang Jawa yang tinggal di

pulau lain merupakan sub variasi kebudayaan Jawa yang berbeda

karena mereka tetap mempertahankan kebudayaannya.

Selanjutnya dikemukakan bahwa hanya ada satu unsur

kebudayaan yang dapat menonjolkan sifat khas dan mutu yang tinggi

yaitu kesenian. Masyarakat Jawa juga mempunyai kesenian yang

bermacam-macan ragamnya dari berbagai daerah di Jawa yaitu seni

musik, seni tari, seni bangunan. Kesenian tersebut mempunyai ciri

khas yang menunjukkan identitas masyarakat Jawa yang membedakan

dengan kesenian daerah lainnya.

Konsep Kearifan Lokal

Adat istiadat dan norma dalam kehidupan masyarakat memang

sudah menjadi bagian dari perkembangan masyarakat Indonesia, yang

mendasarkan pada ketaatan dan kepatuhan terhadap adat istiadat dan

norma serta nilai di setiap daerah yang mereka tempati dan menjadi

keharusan bagi mereka untuk menjaga dan melestarikan konsep

kearifan local tersebut. Dalam era global yang sekarang ini menjadi

16

suatu hal yang sangat riskan bagi kelangsungan kearifan local suatu

daerah, banyaknya pemikiran dan doktrin dari media masa terhadap

masyarakat sangatlah gencar terjadi di Negara kita. Dinamika ini sangat

lumprah dalam pernyataan dari Gidden tentang Globalisasi dan

perputaran dunia. Bagaimana perputaran dunia yang disebabkan oleh

beberapa Negara maju dengan konsep media massa sebagai salah satu

alat untuk menguasai perkembangan dunia, jadi konsep

fundamentalisme seperti kearifan local akan sedikit tergerus dan

menjadi tantangan tersendiri bagi Negara-negara berkembang.

Adapun demikian bukan berarti tidak ada upaya untuk

mencegah tergerusnya kearifan local akibat era global, suatu

pernyataan dari Gidden menggungkapkan adanya hubungan erat

antara Globalisasi dengan resiko, kita akan mampu menguasai sejarah

kita sendiri, namun kita harus dapat menemukan jalan untuk

mewujudkan dunia kita yang terus berputar (Gidden 2000). Dengan

mewujudkan sejarah dan juga mencari jalan untuk bisa mengatasi

resiko akibat era global adalah menyandingkan kegiatan pariwisata

yang berbasis kearifan local, memberi suatu kontribusi dengan

menginformasikan tradisi dan budaya yang kita punya, untuk

dinikmati khalayak umum serta mengajak masyarakat untuk

berpartisipasi didalamnya, untuk memberikan suguhan baru di era

global ini, dengan suguhan pariwisata dengan basis kearifan local

sebagai Counter Culture terhadap resiko yang akan di akibatkan oleh

era Globalisasi ini.

Konsep Modal Sosial

Pieere Bourdieu

Menurut Bourdieu ada 3 dimensi modal yang berhubungan

dengan kelas sosial yaitu: modal ekonomi, modal kultural, dan modal

sosial. Bourdieu adalah ilmuan sosial dari aliran Neo -Marxis yang

mengaitkan modal sosial dengan konflik kelas. Modal sosial bagi

Bourdieu adalah relasi sosial yang dapat dimanfaatkan seorang aktor

dalam rangka mengejar kepentingannya. Dengan demikian modal

17

sosial bisa menjadi alat perjuangan kelas. Bourdieu (1986). Dalam

kaitannya dengan teori dari Pieere Bourdieu yang coba akan dikaitkan

dengan fenomena lapangan ini adalah peranan dalam masyarakat yang

erat kaitannya dengan ke 3 Modal tersebut yaitu

1. Modal Sosial: melihat sejauh mana masyarakat Desa

Kandangan membentuk suatu jejaring dan juga pola

komunikasi terhadap suatu Kesenian ini, dan juga bagaimana

memperkuat kesenian ini, serta apa saja yang dilakaukan

masyarakat untuk membuat kesenian ini tetap eksis sebagai

salah satu warisan alkuturasi budaya yang ada di daerah

Mereka.

2. Modal Ekonomi: berkaitan dengan modal ekonomi seperti apa

yang telah dikatakan oleh Pieere Bouedieu bagaimana

penempatan modal dalam suatu daerah yang berhubungan

dengan keberlangsungan setiap kegiatan atau cara hidup. Dan

ini menjadi bagian penting dalam setiap kesenian daerah

terutama yang berhubungan dengan swasembada masyarakat,

karena keberlangsungan setiap seni di Indonesia sangan

bergantung pada minat masyarakat untuk menggelar

hajatan,kitanan, syukuran panen, dan hal itu tidak menentu.

Dalam hal ini bagaimana masyarakat desa Kandangan

menyikapi ini di liat dari Modal Ekonomi.

3. Modal Kultural: Modal kultural ini terbentuk selama bertahun-

tahun hingga terbatinkan dalam diri seseorang. Dalam

pergerakannya modal cultural atau budaya sering dihubungkan

erat dengan suatu kekuatan dalam pengetahuhan obyektif

dalam sebuah seni dan penguasaaan budaya(Bourdieu, 1979).

Modal budaya yang memiliki beberapa dimensi, yaitu:

a. Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya

b. Cita rasa budaya (cultural taste) dan preferensi

c. Kemampuan-kemampuan budayawi dan pengetahuan

praktis.

18

d. Kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat

perbedaan antara yang baik dan buruk

Dalam kaitannya dengan suatu seni yang ada di daerah

Kandangan ini, munculnya sebuah pranata baru atau bentuk budaya

baru yang ada di daerah ini. Salah satu bentuk alkuturasi budaya, yang

menggabungkan kesenian asli daerah dengan sentuhan Gandrung

Banyuwangi dan juga budaya dari Bali. Hal ini menjadi daya tarik

tersendiri sebagai salah satu bentuk modal cultural yang dimiliki oleh

seni tersebut dan bagaimana mereka menyatukan itu menjadi bahasan

yang menarik dilihat dari pandangan Modal – Modal yang telah di

berikan oleh sang Sosiolog Pieere Bourdieu.

Kebijakan publik

Menurut Nurcholis (2005) dalam bukunya Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.Kebijakan Publik merupakan

keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada

tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh

pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik

tersebut, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik,

yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak,

pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas

nama rakyat banyak.

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara

yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan

publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan

segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk

mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang

banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban

dalam menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak

dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok

di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk

mencapai amanat konstitusi.

19

Proses Kebijakan Publik menurut Younis, Proses Kebijakan

Publik dibagi menjadi 3 tahap yaitu formasi dan desain kebijakan,

implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Gortner menjelaskan ada 5 proses kebijakan publik, yaitu identifikasi

masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi dan evaluasi.

Menurut Starling (2005), terdapat 5 proses kebijakan publik yaitu :

1. Identification of needs, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti

beberapa kriteria antara lain : menganalisisi data, sampel, data

statistik, model-model simulasi, analisis sebab-akibat dan teknik-

teknik peramalan.

2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik,

alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi

dan analisis dampak lingkungan.

3. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan

beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik

penganggaran.

4. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk

organisasinya, model penjadwalan, penjabatan keputusan-

keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga, dan sekenario

pelaksanaannya.

5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode

eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Rondinelli (1983) mengatakan bahwa desentralisasi adalah

transfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, atau

kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi-

nya di lapangan, unit administratif lokal, semi otonom dan organi-

sasi parastatal. Sementara itu, Koswara (2000) melihat otonomi

daerah sebagai landasan untuk berekspresi dalam menyelenggara-

20

kan pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi dan keanekara-

gaman daerah. Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan

asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang

merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang

membagi kekuasan secara vertikal.

Desentralisasi terbagi menjadi dua yaitu desentralisasi

teritorial (kewilayahan) dan desentralisasi fungsional. Desentraliasi

kewilayahan berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat

kepada daerah di dalam negara. Desentralisasi fungsional berarti

pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional (teknis) yang

secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi dengan

demikian desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dari pusat

ke bagian-bagiannya, baik bersifat kewilayahan maupun

kefungsian. Prinsip ini mengacu kepada fakta adanya span of control dari organisasi pemerintahan (struktur birokrasi).

Desentralisasi atau otonomi merupakan kewenangan daerah untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi atau desentralisasi bukanlah semata-mata

bernuansa technical administration atau practical administration,

tetapi harus dilihat sebagai process of political interaction, yang

sangat berkaitan dengan demokrasi pada tingkal lokal.Otonomi

adalah derivat dari desentralisasi. Daerah otonom adalah daerah

yang mandiri dengan tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat

desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat

desentralisasi semakin tinggi tingkat otonomi daerah. Ada beberapa

perbedaan tentang konsep otonomi daerah diantaranya: 1) otonomi

daerah sebagai prinsip penghormatan terhadap kehidupan regional

sesuai riwayat, adat istiadat, dan sifat-sifatnya dalam negara

kesatuan 2) otonomi sebagai upaya berperspektif ekonomi politik

dimana daerah diberi peluang untuk berdemokrasi dan berprakarsa

memenuhi kepentingannya, 3) otonomi sebagai kemerdekaan

dalam segala urusan yang menjadi hak daerah, 4) otonomi sebagai

21

kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memenuhi

kepentingan masyarakat lokal, 5) otonomi daerah sebagai suatu

mekanisme empowerment (Keban, 2000).Pemberian otonomi yang

diwujudkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25

tahun 1999 merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan

rakyat dalam kerangka demokrasi di mana daerah Kabupaten/Kota

yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat

diberikan keleluasaan untuk berekspresi menyangkut kebutuhan

daerahnya sendiri guna memperlancar pembangunan daerah.

Konsep Identitas

Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam

bukunya, The Power of Identity (Suryo, 2002), mengemukakan teori

tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil

interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer,

faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif. Faktor pertama,

mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bagi

bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa,

agama wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan

meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Kesatuan

tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang

di kenal dengan Bhineka Tunggal Ika.

Faktor kedua, meliputi pembangunan komunikasi dan

teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan

lainnya dalam kehidupan Negara. Dalam hubungan ini bagi suatu

bangsa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan

negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang

bersifat dinamis. Pembentukan identitas nasional yang dinamis ini

sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa

Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Dalam hubungan

ini sangat diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta langkah

yang sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia. Faktor

ketiga, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi,

22

tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi

bangsa Indonesia unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan

kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa

resmi negara dan bangsa Indonesia. Demikian pula menyangkut

biroraksi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian

rupa meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan. Faktor

keempat, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas

alternatif melalui memori kolektif rakyat.

Bangsa Indonesia yang hampir tiga setengah abad dikuasai

oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat

melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, dan keseng-

saraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemer-

dekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk

memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan,

menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses

pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, yang telah

berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerde-

kaan dari penjajahan bangsa ini. Oleh karena itu pembentukan identi-

tas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti

sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis, yang saling

berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang

Media Pembangunan Pariwisata

Semakin banyak daerah yang memiliki potensi berusaha

melakukan pencitraan dengan menggunakan penguatan terhadap

symbol atau penanda tertentu. Demikian yang dilakaukan pemerintah

daerah tertentu untuk menunjukkan symbol dalam perihal

pengembangan pariwisata daerah yang berbasis kearifan local.

Demikian juga seperti yang diungkapkan oleh antony Gidden, yang

memberikan pemikiran dan pengertian terhadap Globalisasi,

bagaimana Globalisasi menjadi alasan bagi kebangkitan kembali

23

kebangkitan budaya local di belahan dunia (Gidden 2001). Pariwisata

tidak bisa dilepaskan dari Globalisasi, karena pariwisata adalah proses

dari globalisasi, karena dalam kenyataanya kebudayaan dan kearifan

local seperti yang diungkapkan oleh Gidden, memberi refrensi yang

signifikan kalau ditinjau pada era sekarang ini. pariwisata berbasis

budaya dan kearifan lokal sekarang menjadi salah satu tolak ukur

tersendiri dalam setiap pembangunan daerah dalam hal

memperkenalkan daerahnya.

Dominasi media massa dikuasai oleh sebagian besar Negara-

negara maju, sedangkan Negara berkembang lebih menggunakan daya

tarik terhadap kearifan lokal dan kebudayaannya, sebagai dasar

perkembangan budaya di era global ini sebagai suatu wadah yang

disebut dengan counter culture (Fakih 2005), dari rujukan dan

pemikiran tersebut, munculnya peranan media pariwisata dalam

Negara berkembang seperti Indonesia, sangat mungkin terjadi dan

memungkinkan untuk memberi sentuhan baru dalam konsep

pembangunan berkelanjutan yang berbasis Media pariwisata budaya,

sebagai salah satu bentuk identitas, kekuatan, dan pengembangan

daerah maupun Nasional.

Pembangunan Sosial, Budaya, Ekonomi

Pembangunan dalam tataran ilmu sosial memang berhubungan

dengan banyak aspek di dekatnya seperti sosial, ekonomi, politik dan

budaya. Semua berkaitan dengan konsep pembangunan yang terstuktur

dan berkelanjutan. Kaitan-kaitan ini menjadi salah satu obyek yang

sangat dekat dengan ilmu sosial dalam memaparkan peranan

masyarakat didalam pembangunan, dan bagaimana pembangunan itu

terjadi, pembangunan secara materi, atau pembangunan secara SDM,

dan juga pembangunan yang berlevel makro. Pembangunan dalam

konteks daerah memiliki prosedur dan kekhasan tersendiri dalam

mewujudkan pembangunan dalam daerah tersebut.

Mengutip dari gagasan Coleman, tentang pendekatan

rasionalitas, yaitu basis utama dari sistem tindakan sosial adalah dua

24

orang actor yang memiliki control atas sumber daya kepentingan satu

sama lain, yang memiliki tujuan dan melibatkan satu sama lain, yang

pada akirnya akan memberikan karakter pada tindakan mereka

masing-masing (Coleman 1990). Pada dasarnya pembangunan diawali

dari masyarakat sendiri, bagaimana masyarakat atau para actor bisa

berfikir rasional dan saling melibatkan satu sama lain, atau

memberikan ruang partisipasi ke pada masyarakat, sehingga karakter

dari pada daerah mulai timbul dan tujuan mulai ada sehingga

pembangunan itu berawal dari pemikiran rasional para masyarakat

yang diamplikasikan melalui kehidupan sosial dan jejaring mereka,

sehingga akan memberikan warna terhadap karakter masyarakat

daerah itu sendiri demi mewujudkan pembangunan daerah yang

berdasarkan ekonomi, politik maupun budaya.

Kerangka Pikir

Strategi

Pelestarian

Kebudayaan

Daerah

1. Paguyuban Krida

Taruna

2. Paguyuban Wahyu

Turonggo Panuntun

(Temanggung)

Dinas Kebudayaan

Kab. Temanggung

Pembentukan Identitas Daerah

Pembentukan Kebudayaan sebagai Identitas Daerah yang

Terintegrasi dalam Pembangunan Pariwisata Daerah

25

Keterangan:

Dari bagan kerangga berpikir di atas, penulis mengangkat seni Kuda

Lumping di Temanggung dan bagaimana peranan pemerintah dalam hal ini

adalah Dinas Kebudayaan di Temanggung untuk menggangkat seni kuda

lumping menjadi identitas Kebudayaan Daerah dan proses pembangunan

pariwisata daerah dengan mengacu pada aspek-aspek sosial, ekonomi, dan

budaya.