BAB II STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI … · Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 SBU 2017 2 - 7 a. Biaya Operasional dan Biaya

Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017

SBU 2017 2 - 1

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

(TIDAK DAPAT DILAMPAUI)


SBU 2017 2 - 2

A. PENGADAAN BARANG/JASA

1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat

Pengadaan untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa

lainnya dengan cara pengadaan langsung

Tabel 2.1

No. Nilai Paket Pekerjaan

Jabatan

PPK Pejabat

Pengadaan

Orang/Paket (Rp)

1. 50 s/d 100 Juta 700.000 500.000

2. Diatas 100 s/d 200 Juta 1.000.000 800.000

2. Honorarium Pejabat Pemesan dengan cara E Purchasing

Tabel 2.2


Pejabat Pemesan

Orang/Paket

(Rp)

1. 50 s/d 100 juta 500.000

2. Di atas 100 s/d 200 juta 800.000

3. Di atas 200 s/d 400 juta 1.100.000

4. Di atas 400 juta s/d 1 Milyar 1.400.000

5. Di atas 1 Milyar s/d 3 Milyar 1.700.000

6. Di atas 3 Milyar 2.000.000

3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket pengadaan

barang dan jasa lainnya dan Kelompok Kerja (Pokja) ULP untuk paket

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai

paket pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,- dengan cara E Tendering

dan Penunjukan langsung.

Tabel 2.3


Jabatan

PPK Ketua Sekretaris Anggota

Orang/paket

(Rp)

1. Di atas 200 s/d 400 juta 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000

2. Di atas 400 juta s/d 1 Milyar 3.600.000 3.400.000 3.200.000 3.000.000


SBU 2017 2 - 3


Jabatan


Orang/paket

(Rp)

3. Di atas 1 Milyar s/d 3 Milyar 4.000.000 3.800.000 3.600.000 3.400.000

4. Di atas 3 Milyar 4.600.000 4.400.000 4.200.000 4.000.000

4. Honorarium PPK Untuk Pekerjaan Konstruksi

Tabel 2.4

No. Nilai Paket Pekerjaan Nilai

(Rp)/Bulan

1. Di atas 200 s/d 400 juta 1.000.000

2. Di atas 400 juta s/d 1 Milyar 1.500.000







9. Di atas 100 Milyar 7.500.000

Keterangan : Dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi

5. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan untuk paket

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan cara

pengadaan langsung dan E Purchasing.

Tabel 2.5


Pejabat penerima hasil

pekerjaan

Orang/paket

(Rp)

1. 50 s/d 100 juta 300.000

2. Di atas 100 juta s/d 200 juta 500.000

3. Di atas 200 juta s/d 400 juta 800.000

4. Di atas 400 juta s/d 1 milyar 1.100.000

5. Di atas 1 Milyar s/d 3 milyar 1.400.000

6. Di atas 3 Milyar 1.700.000


SBU 2017 2 - 4

6. Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan untuk paket pengadaan

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas Rp. 200.000.000,-

dengan cara E-Tendering dan penunjukan langsung.

Tabel 2.6

No. Nilai Paket Pekerjaan (Rp)

Jabatan

Ketua Sekretaris Anggota

Orang/paket (Rp)

1. Di atas 200 juta s/d 400 juta 1.300.000 1.000.000 850.000

2. Di atas 400 juta s/d 1 Milyar 1.450.000 1.150.000 1.000.000

3. Di atas 1 Milyar s/d 3 Milyar 1.600.000 1.300.000 1.150.000

4. Di atas 3 Milyar 1.750.000 1.450.000 1.300.000

7. Honorarium personil organisasi Pengadaan untuk paket pekerjaan

jasa konsultansi

a. Pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan jasa

konsultansi

1) Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,

Tabel 2.7

No. Nilai paket pekeraan

Jabatan

PPK Pejabat Pengadaan

Orang/paket (Rp)

1. s/d 50 juta 800.000 600.000

2) Nilai Paket Pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,-

Tabel 2.8

No Nilai Paket

Pekerjaan

Jabatan


Orang/paket

(Rp)

1. Di atas 50 juta

s/d 200 juta 2.900.000 2.700.000 2.500.000 2.250.000

2. Di atas 200 juta s/d 1 Milyar

3.800.000 3.600.000 3.400.000 3.200.000

3. Di atas 1 Milyar 4.800.000 4.600.000 4.400.000 4.200.000


SBU 2017 2 - 5

b. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan jasa

konsultansi

1) Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp. 50.000.000,-

Tabel 2.9

No. Nilai Paket pekerjaan

(Rp)

Jabatan

Pejabat penerima hasil pekerjaan

Orang/paket

(Rp)

1.

s/d 50 juta

400.000

2) Nilai paket pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,-

Tabel 2.10


(Rp)

Jabatan


Orang/paket (Rp)

1. Di atas 50 juta s/d 200 juta

2.100.000 1.600.000 1.350.000

2. Di atas 200 juta s/d 1 Milyar

3.100.000 2.600.000 2.100.000

3. Di atas 1 Milyar

4.100.000 3.600.000 3.100.000

8. Organisasi Unit Layanan Pengadaan

Kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa dengan E Tendering dan

penunjukan langsung yang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Provinsi Jawa Barat diberikan Honorarium sebagai berikut :

Tabel 2.11

No. Jabatan Orang/paket

(Rp)

1. Kepala ULP

500.000

2. Sekretaris ULP

400.000

3. Admin ULP

100.000


SBU 2017 2 - 6

B. PEMILIHAN MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Tabel 2.12

Honorarium Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik daerah

No. Nilai Aset

(Rp)

Jabatan


Orang/paket

(Rp)

1.

Di atas 1 Milyar-200 Milyar

2.100.000 1.600.000 1.350.000

2.

Di atas 200 Milyar-500 Milyar

2.600.000 2.300.000 2.000.000

3.

Di atas 500 Milyar

2.900.000 2.600.000 2.300.000

Keterangan :

Panitia Pemilihan Mitra ditetapkan oleh Pengelola

Barang/Pengguna Barang untuk melaksanakan Tender Pemanfaatan

Barang Milik Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi

Jawa Barat yang berkemampuan dengan golongan paling rendah II/b,

berasal dari unsur Pengelola Barang maupun Pengguna Barang,

berjumlah gasal sesuai kebutuhan,minimal berjumlah 5 (lima) orang

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ).

C. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN

UMUM.

Besaran biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di

Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat ,dimana biaya

operasional dan biaya pendukung dipergunakan untuk membiayai :

- Kegiatan pada tahapan Perencanaan;

- Kegiatan pada tahapan Persiapan;

- Kegiatan pada tahapan Pelaksanaan; dan

- Kegiatan pada tahapan Penyerahan Hasil.


SBU 2017 2 - 7

a. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Untuk Kegiatan pada

Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil.

Biaya Operasional dan Pendukung untuk kegiatan pada tahapan

pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan

perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti rugi

tanah sampai dengan atau setara dengan Rp.10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentasi

menurun sebagai berikut :

Tabel 2.13

s.d. Rp. 10 miliar = (4% x Rp.10 miliar) = Paling tinggi

Rp.400 juta

Diatas Rp. 10 miliar

s.d. Rp. 15 miliar

= (biaya s.d Rp. 10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp.5

miliar)

= Paling tinggi

Rp.450 juta

Diatas Rp. 15

miliar s.d. Rp. 30 miliar

= (biaya s.d Rp. 15 miliar

sebelumnya) + (2% x Rp.15 miliar)

= Paling tinggi

Rp.850 juta

Diatas Rp. 30



sebelumnya) + (1% x Rp.25 miliar)

= Paling tinggi

Rp.1,100 miliar

Diatas Rp. 55



sebelum-nya) + (0.50% x Rp.50 miliar)

= Paling tinggi

Rp.1,350 miliar

Diatas Rp. 105 miliar

= (biaya s.d Rp. 105 miliar sebelum-nya) + (0,25% x

Rp.100 miliar)

= Paling tinggi

Rp.1,600

miliar

Biaya-biaya yang berkaitan dengan Biaya Operasional dan Biaya

Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan

penyerahan hasil, antara lain untuk : honorarium, pengadaan bahan,

alat tulis kantor, cetak dan stensil, fotokopi/penggandaan, rapat,

sidang-sidang, yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah,

satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah,

sosialisasi dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.


SBU 2017 2 - 8

b. Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Tim Kajian Keberatan,

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas.

Tabel 2.14

No. Uraian Satuan Besaran

(Rp)

I TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH TANAH/PELAKSANA PENGADAAN

TANAH

A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10

miliar

1. Ketua merangkap anggota

2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota

4. Sekretariat

OB/Paket

OB/Paket OB/Paket

OB/Paket

1.600.000

1.300.000 1.100.000

800.000

B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 Miliar


2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota

4. Sekretariat

OB/Paket

OB/Paket OB/Paket

OB/Paket

2.400.000

1.900.000 1.600.000

900.000

C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50

miliar

1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota

3. Anggota 4. Sekretariat

OB/Paket OB/Paket

OB/Paket OB/Paket

3.700.000 2.900.000

2.400.000 1.000.000

II TIM KAJIAN


2. Sekretaris merangkap anggota

3. Anggota

Per Hasil

Kajian

1.100.000

800.000

750.000

III SATUAN TUGAS Mengacu pada ketentuan dalam :

1. Peraturan Pemerintah

mengenai Jenis dan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan

Pertanahan Nasional

2. Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Indeks dalam

Rangka Perhitungan Penetapan Tarif

Pelayanan Penerimaan Bukan

Pajak pada Badan Pertanahan

Nasional


SBU 2017 2 - 9


(Rp)

3. Peraturan Menteri

Keuangan mengenai

Persetujuan Penggunaan

sebagian Dana

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada

Badan Pertanahan Nasional

D. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR

1. Uang Lembur

Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang

melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat

yang berwenang.

2. Uang lembur diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua)

jam secara berturut-turut diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

3. Uang lembur hanya diperkenankan untuk Pegawai Negeri Sipil yang

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau bersifat

insidentil .

Tabel 2.15

No. Uraian

Satuan /Besaran (Rp)

2 jam 3 Jam 4 jam

1. Golongan I 56.000 69.000 92.000

2. Golongan II 64.000 81.000 98.000

3. Golongan III 72.000 92.000 112.000

4. Golongan IV 86.000 111.000 136.000


SBU 2017 2 - 10

E. JASA NARASUMBER, MODERATOR, NOTULEN, PEMBAWA ACARA,

ROHANIWAN, DAN PEMBACA DO’A.

Diberikan kepada PNS Non Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Non

PNS yang melaksanakan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.16

No. Jabatan Satuan Besaran

(Rp)

1. Narasumber/Pembahas

a. Menteri/Pejabat setingkat

Menteri OJ 1.700.000

b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ 1.400.000

c. Pejabat Eselon II/yang

disetarakan OJ 1.000.000

d. Pejabat Eselon III ke

bawah/yang disetarakan OJ 900.000

e. Asisten narasumber OJ 400.000

2. Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Pembicara

khusus) Maksimal 3 Jam OJ 900.000-1.700.000

3. Moderator Org/kegiatan 700.000

4.

Notulen Org/kegiatan 400.000

5. Pembawa Acara Org/kegiatan 400.000

6. Rohaniwan Org/kegiatan 400.000

7. Pembaca Do’a Org/kegiatan 400.000

Keterangan :

1) Pemberian jasa Narasumber/Pembahas dapat diberikan kepada PNS

Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang

memberikan informasi/pengetahuan kepada PNS/masyarakat dalam

kegiatan seminar / rapat koordinasi/ sosialisasi / diseminasi /

bimbingan teknis / workshop / rapat kerja / sarasehan /

symposium / lokakarya / Focus Group Discussion /kegiatan

sejenisnya (apabila narasumber/pembahas yang diundang

diwakilkan, maka besaran honorarium yang diterima disesuaikan

dengan tarif pejabat yang mewakili).


SBU 2017 2 - 11

2) Pemberian jasa narasumber Non PNS (pakar/praktisi/pembicara

khusus) yang mempunyai keahlian/ pengalaman tertentu dalam

ilmu /bidang tertentu untuk kegiatan seminar/ rakor/ sosialisasi

/diseminasi/ focus group discussion/ kegiatan sejenisnya dan dapat

dibayarkan sesuai riil cost.

3) Pemberian jasa Moderator diberikan kepada Non PNS dan PNS Non

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/ TNI/ POLRI yang

melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/

rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/

workshop/ rapat kerja/ sarasehan/ symposium/ lokakarya/ Focus

Group Discussion / kegiatan sejenisnya.

4) Pemberian jasa Pembawa Acara diberikan kepada Non PNS dan

PNS Non Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat/ TNI/ POLRI yang

melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar/ rapat

koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop/

rapat kerja/ sarasehan/ symposium/ lokakarya/ Focus Group

Discussion/ kegiatan sejenis, dengan peserta minimal peserta

minimal 300 (tiga ratus) orang.

5) Pemberian jasa Rohaniwan diberikan kepada seseorang (PNS Non

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat) sebagai rohaniwan pada

saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk

uang transport.

6) Pembaca do’a diberikan kepada Non PNS dan PNS Non Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat/ TNI/ POLRI yang melaksanakan tugas

sebagai pembaca do’a.

7) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/ rapat

koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/ workshop

/rapat kerja/ sarasehan/ symposium/ lokakarya/ Focus Group

Discussion/ kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.

8) Untuk Jasa Narasumber yang berdomisili di luar kota maupun

dalam kota sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.16 pada angka 1

dan angka 2 disamping diberikan honorarium dapat diberikan

penggantian uang transport sebagaimana diatur pada Tabel 2.17

dan dapat disediakan akomodasi penginapan sesuai dengan standar

jabatannya.


SBU 2017 2 - 12

Besaran Penggantian Uang Transport Untuk Jasa Narasumber

diatur sebagai berikut :

Tabel 2.17

Besaran Uang Transport Narasumber

Berdasarkan Asal Domisili Narasumber

Luar Daerah

Provinsi

Dalam Daerah

Provinsi

Dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Besaran (Rp)

750.000 - 1.000.000

500.000 - 700.000

250.000 - 400.000

F. HONORARIUM KEGIATAN UNTUK PNS NON PEMERINTAH PROVINSI

JAWA BARAT DAN NON PNS.

Tabel 2.18


(Rp)

1. Eselon I Orang/Kegiatan 3.500.000

2. Eselon II A Orang/Kegiatan 3.000.000

3. Eselon II B Orang/Kegiatan 2.750.000

4. Eselon III A Orang/Kegiatan 2.500.000

5. Eselon III B Orang/Kegiatan 2.250.000

6. Eselon IV Orang/Kegiatan 2.000.000

7. Fungsional tertentu Gol.IV Orang/Kegiatan 2.750.000

8. Fungsional tertentu Gol.III Orang/Kegiatan 2.400.000

9. Fungsional tertentu Gol.II Orang/Kegiatan 2.000.000

10. Pelaksana Gol. IV Orang/Kegiatan 1.750.000

11. Pelaksana Gol. III Orang/Kegiatan 1.500.000

12. Pelaksana Gol. II Orang/Kegiatan 1.000.000

13. Pelaksana Gol. I Orang/Kegiatan 900.000

14. Profesor/S.3 Orang/Kegiatan 3.000.000

15. S1/S.2 Orang/Kegiatan 2.500.000

16. D.3/SMA Orang/Kegiatan 1.000.000

17. SMP/SD Orang/Kegiatan 750.000


SBU 2017 2 - 13

Keterangan :

1. Honorarium kegiatan hanya diberikan kepada personil yang

dilibatkan secara selektif, memiliki peran aktif serta kontribusi yang

terukur dalam menunjang kegiatan yang dilaksanakan secara

swakelola oleh satu unit kerja pada OPD sebagai bagian dari

pencapaian sasaran untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa.

2. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari

Kerjasama Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 50 tahun 2007 Tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

G. HONORARIUM TENAGA TEKNIS NON PNS

Tabel 2.19

No. Uraian Satuan

Besaran Honorarium

diluar Iuran

Jaminan BPJS (Rp)

1. Tenaga Teknis S1 Org/bln 3.150.000

2. Tenaga Teknis D3 Org/bln 3.050.000

3. Tenaga Teknis SMK Org/bln 2.929.000

4. 4.1 Koordinator Juru Masak Pimpinan

(Pejabat Negara)

Org/bln 7.500.000

4.2 Juru Masak Pimpinan

(Pejabat Negara)

Org/bln 2.506.000

5. Front Office Setda

Org/bln 2.950.000

Keterangan :

a. Tenaga teknis adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan khusus di

bidangnya yang pekerjaannya tidak bisa dilakukan oleh PNS,

dilakukan melalui seleksi oleh OPD yang memerlukan.


SBU 2017 2 - 14

b. Tenaga Teknis dikontrak dengan perjanjian kerja/kontrak kerja

perorangan dengan Kepala OPD dilaksanakan per tahun. Pelaksanaan

Kontrak Kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah dan perubahannya.

Honorarium tersebut belum termasuk iuran Jaminan Program BPJS

Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

c. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan

honorarium senilai 1 (satu) bulan sebagai Tunjangan Hari Raya

Keagamaan.

H. HONORARIUM KEGIATAN UNTUK NON PNS

Tabel 2.20

No. Daerah Satuan

6 Hari Kerja Dalam 1 Minggu

(7 jam/hari) (Rp)

5 Hari Kerja Dalam 1 Minggu

(8 jam/hari) (Rp)

1. Kota Bandung OH 117.165 139.480

2. Kab. Bandung OH 101.500 120.830

3. Kab. Bandung Barat OH 101.695 121.070

4. Kab. Sumedang OH 101.500 120.830

5. Kota Cimahi OH 101.500 120.830

6. Kota Bekasi OH 148.395 176.660

7. Kab. Bekasi OH 145.460 173.165

8. Kab. Karawang OH 148.540 176.835

9. Kab. Purwakarta OH 144.440 155.465

10. Kab. Subang OH 106.050 114.140

11. Kota Depok OH 150.270 161.740

12. Kab. Bogor OH 146.035 157.180

13. Kota Bogor OH 149.115 160.495

14. Kab. Sukabumi OH 108.305 116.570

15. Kota Sukabumi OH 81.805 97.385

16. Kab. Cianjur OH 81.955 97.565

17. Kab. Majalengka OH 62.860 74.830


SBU 2017 2 - 15

Keterangan :

1. Untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu (7 jam per hari), Upah dibayar

secara harian, maka perhitungan besaran upah sebulan adalah

dikalikan 25 (dua puluh lima) sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

2. Untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu (8 jam per hari), Upah dibayar

secara harian, maka perhitungan besaran upah sebulan adalah

dikalikan 21 (dua puluh satu) sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

3. Tenaga Harian Non PNS tenaga teknis antara lain di bidang pengurus

peternakan, pengurus perikanan, penjaga sekolah, pembabat rumput,

mandor persemaian, mandor rehabilitasi, penjaga kebun, juru masak,

perikanan (nahkoda, motoris, anak buah kapal/ABK, operator

docking), bidang kebencanaan dan petugas pengangkut berkas arsip

pada Biro Humas dan Protokol dan lainnya .

4. Iuran program BPJS ketenagakerjaan dan program BPJS kesehatan

dilakukan secara mandiri.

5. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih

tinggi dari pada satuan biaya dalam Keputusan Gubernur ini, maka

satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan yang

berlaku.

No. Daerah Satuan

6 Hari Kerja

Dalam 1 Minggu (7 jam/hari)

(Rp)

5 Hari Kerja

Dalam 1 Minggu (8 jam/hari)

(Rp)

18. Kota Cirebon OH 71.760 85.430

19. Kab. Cirebon OH 71.015 84.540

20. Kab. Indramayu OH 74.295 88.450

21. Kab. Kuningan OH 60.870 72.465

22. Kab. Garut OH 63.405 75.480

23. Kab. Tasikmalaya OH 72.805 86.670

24. Kota Tasikmalaya OH 73.205 87.145

25. Kab. Ciamis OH 60.805 72.385

26. Kab. Pangandaran OH 59.080 70.335

27. Kota Banjar OH 59.230 70.508,57


SBU 2017 2 - 16

I. UPAH HARIAN TENAGA TEKNIS NON PNS

Tabel 2.21


(Rp)

1. Penjaga Stand Pameran

(bukan tenaga teknis )

Org/hari 350.000

2. Tenaga Keamanan Stand

(bukan tenaga pengamanan yang

diangkat menjadi pegawai out sourching maupun yang telah

dikontrak perorangan )

Org/hari 200.000

3. Instruktur Senam, pelatih tenis lapangan, futsal, bola volley,

bulutangkis, dan billiar

Org/hari 450.000

4. Instruktur/Pelatih Kesenian/Vokal Org/hari 450.000

5. Juru Ukur Org/hari 250.000

6. Juru Gambar Org/hari 200.000

7. Pencatat Meter Air Org/Hari

Besarnya Honor

mengacu pada upah harian tenaga teknis

non PNS sesuai

Tabel 2.20

8. Penceramah/Da’i

Org/kegiatan 750.000 - 5.000.000

9. Khatib

Org/kegiatan 300.000 - 1.000.000

10. Muadzin

Org/kegiatan 300.000

11. Juri Org/Kegiatan 750.000 - 7.500.000

12. Penulis Artikel Halaman 150.000

J. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN,

PRAMUBAKTI, DAN FRONT OFFICE

Honorarium SATPAM, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, dan

Front Office yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsinya berdasarkan perjanjian kerja dengan pihak

ketiga/diborongkan/perorangan dengan Pejabat yang berwenang.

Pelaksanaan Perjanjian kerja berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

Perubahannya.


SBU 2017 2 - 17

a. Dilakukan melalui Kontrak Perorangan

i. Tenaga Satpam, Pengemudi, dan Front Office

Tabel 2.22

No. Daerah Satuan

Besaran

Honorarium

(diluar Iuran Jaminan BPJS)

(Rp)

1. Kota Bandung OB 2.929.040

2. Kab. Bandung OB 2.537.425

3. Kab. Bandung Barat OB 2.542.395

4. Kab. Sumedang OB 2.537.425

5. Kota Cimahi OB 2.537.425

6. Kota Bekasi OB 3.709.785

7. Kab. Bekasi OB 3.636.435

8. Kab. Karawang OB 3.713.515

9. Kab. Purwakarta OB 3.264.710

10. Kab. Subang OB 2.396.940

11. Kota Depok OB 3.396.490

12. Kab. Bogor OB 3.300.765

13. Kota Bogor OB 3.370.385

14. Kab. Sukabumi OB 2.447.910

15. Kota Sukabumi OB 2.045.105

16. Kab. Cianjur OB 2.048.835

17. Kab. Majalengka OB 1.571.440

18. Kota Cirebon OB 1.793.975

19. Kab. Cirebon OB 1.775.325

20. Kab. Indramayu OB 1.857.380

21. Kab. Kuningan OB 1.521.710

22. Kab. Garut OB 1.585.115

23. Kab. Tasikmalaya OB 1.820.085

24. Kota Tasikmalaya OB 1.830.030

25. Kab. Ciamis OB 1.520.100

26. Kab. Pangandaran OB 1.476.950

27. Kota Banjar OB 1.480.680


SBU 2017 2 - 18

ii. Tenaga Kebersihan dan Pramubakti

Tabel. 2.23

No. Daerah Satuan

Besaran Honorarium


(Rp)










10. Kab. Subang OB 2.157.245


12. Kab. Bogor OB 2.970.690










22. Kab. Garut OB 1.426.600



25. Kab. Ciamis OB 1.368.090




SBU 2017 2 - 19

Keterangan :

a) Jasa Satpam, pengemudi, Front Office, petugas kebersihan, dan

pramubakti dilakukan berdasarkan kontrak kerja perorangan

per tahun dengan Pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Perjanjian kerja

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b) Kontrak kerja perorangan dilakukan 12 (dua belas bulan).

c) Besaran Honorarium Tenaga Teknis dihitung berdasarkan

besaran UMK yang berlaku di Daerah Provinsi Jawa Barat .

d) Besaran Honorarium belum termasuk iuran Program BPJS

Ketenagakerjaan dan Program BPJS Kesehatan.

e) Untuk petugas kebersihan Dihimbau agar dapat menggunakan

tenaga kerja penyandang disabilitas minimal 1 (satu) orang.

f) Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan


Keagamaan.

g) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu

wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Keputusan

Gubernur ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu

pada ketentuan yang berlaku.

h) Front office hanya untuk di OPD Induk dan UPTD Lingkup

Dinas Pendapatan Daerah serta pada OPD atau UPTD/UPTB

yang melaksanakan pelayanan langsung dengan jumlah

maksimal 2 (dua) orang melalui kontrak kerja perorangan.

i) Pengemudi hanya diperuntukkan bagi Pejabat Negara, Eselon I,

Eselon II, Pimpinan Dewan dan sopir operasional pada OPD

hanya 1 orang, UPTD/UPTB masing-masing 1 (satu) orang serta

kendaraan operasional lainnya/kendaraan roda 6 (enam) atau

lebih, alat berat, mobil ambulan dan mobil jenazah dan di

Kantor Perwakilan.


SBU 2017 2 - 20

b. Dilakukan melalui kontrak dengan pihak ketiga

i. Tenaga SATPAM dan Pengemudi dan Front Office

Tabel 2.24

No. Daerah Satuan

Besaran

Honorarium (diluar Iuran

Jaminan BPJS) (Rp)










10. Kab. Subang OB 2.396.940


12. Kab. Bogor OB 3.300.765










22. Kab. Garut OB 1.585.115



25. Kab. Ciamis OB 1.520.100




SBU 2017 2 - 21

ii. Tenaga Kebersihan dan Pramubakti

Tabel 2.25

No. Daerah Satuan

Besaran

Honorarium


(Rp)










10. Kab. Subang OB 2.157.245


12. Kab. Bogor OB 2.970.690










22. Kab. Garut OB 1.426.600



25. Kab. Ciamis OB 1.368.090




SBU 2017 2 - 22

Keterangan :

a. Honorarium Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti,

dan front office berpedoman pada UMK yang berlaku di Daerah

Provinsi Jawa Barat, dan belum termasuk Iuran Program BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

b. Jasa Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti

dilakukan berdasarkan kontrak kerja dengan melalui jasa pihak

ketiga/diborongkan per tahun dengan Pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan alokasi honorarium

dapat ditambah paling banyak 15 % dari satuan biaya, besaran

tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. Pelaksanaan

Perjanjian kerja berpedoman pada ketentuan Peraturan

perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

c. Kontrak kerja dengan pihak ketiga dilakukan minimal 9 (sembilan)

bulan bila pagu anggaran lebih dari Rp. 200.000.000,-

d. Untuk petugas kebersihan Dihimbau agar dapat menggunakan

tenaga kerja penyandang disabilitas minimal 1 (satu) orang.

e. Pengemudi hanya diperuntukkan bagi Pejabat Negara, Eselon I,

Eselon II, Pimpinan Dewan dan operasional pada OPD dan

UPTD/UPTB masing-masing 1 (satu) orang serta kendaraan

operasional lainnya/kendaraan roda 6 (enam) atau lebih, alat

berat, mobil ambulan dan mobil jenazah;

f. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah

lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Keputusan Gubernur ini,

maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan

yang berlaku.

g. Dalam satu tahun anggaran dapat dialokasikan tambahan


Keagamaan.


SBU 2017 2 - 23

K. HONORARIUM JASA PROFESI PNS NON PROVINSI UNTUK

PENGAWALAN PIMPINAN.

Tabel 2.26

Golongan Satuan Besaran

(Rp)

Pengawalan

Golongan III Orang/Bulan 7.200.000

Golongan II Orang/Bulan 5.400.000

L. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DAN BANTUAN BIAYA

TRANSPORTASI

Uang saku dan bantuan biaya transportasi diberikan kepada Non PNS

dan PNS Non Provinsi Jawa Barat yang mengikuti kegiatan penataran/

pelatihan/ seminar/ kursus/ diseminasi/ sosialisasi/ rapat kerja/

kegiatan sejenisnya.

a. Besaran Uang Saku

Tabel 2.27

Satuan Besaran

(Rp)

Orang/hari Rp. 250.000

b. Penggantian uang transport untuk PNS non Provinsi dan non PNS

yang mengikuti kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daearah Provinsi

Jawa Barat sebesar Rp. 300.000/kegiatan.

c. Biaya uang saku dan bantuan biaya transportasi bagi PNS non

Provinsi Jawa Barat diberikan apabila yang bersangkutan tidak

mendapat SPD atau tidak mendapatkan uang perjalanan dinas dari

instansi asalnya.

M. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT.

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan

untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan snack

termasuk minuman untuk rapat/pertemuan, rapat koordinasi maupun

rapat biasa. Jamuan makan minum dapat dilakukan di luar kantor.

Rapat/pertemuan, rapat koordinasi dan rapat biasa yang dilakukan pada

bulan Ramadhan selama rapat tersebut dilaksanakan pada pagi, siang

dan sore hari sebelum buka puasa, maka biaya konsumsi tersebut tidak

diperkenankan untuk dibayarkan.


SBU 2017 2 - 24

Tabel 2.28


(Rp)

1. Makan Org/box 50.000

2. Snack Org/box 20.000

4. Jamuan makan buffet/prasmanan Org 175.000

5. Jamuan makan buffet/prasmanan VVIP

(khusus RI-1, RI-2 dan Tamu Negara) Org 250.000

6. Aneka Stand makanan/buah-buahan Org 30.000

7. Snack VIP Org 30.000

N. SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diselenggarakan dalam rangka

penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan dapat

dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi

dengan unit/instansi lain/masyarakat.

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan

pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dapat menggunakan fasilitas

aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mempedomani Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

6 Tahun 2015 tentang Pembatasan Pertemuan/Rapat di luar kantor

dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, sebagai

berikut :

Tabel 2.29

No. Jabatan Satuan Halfday

(Rp)

Fullday

(Rp)

Fullboard

(Rp)

1. Menteri/Setingkat

Menteri

OP 350.000 485.000 1.160.000

2. Pejabat Eselon I dan II OP 310.000 420.000 920.000

3. Pejabat Eselon III ke

bawah

OP 230.000 290.000 720.000


SBU 2017 2 - 25

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut

lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

1) Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat

yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan

bermalam/menginap.

2) Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan

rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan)

jam tanpa menginap.

3) Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan

rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari

minimal 5 (lima) jam.

Catatan :

1) Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara

bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat menggunakan

hotel yang sama atau di luar hotel yang sama.

2) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :

a. Pejabat eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang

b. Pejabat eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang

3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian

pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan

satuan biaya tersebut diatas.

4) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar

melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday dan

halfday) secara selektif dan dengan mengutamakan penggunaan

fasilitas kantor sendiri.

5) Menggunakan fasilitas ruangan milik Desa/Kecamatan dianggarkan

dana untuk fasilitasi ruangan maksimal sebesar

Rp. 1.000.000,00/hari.

6) Biaya penggunaan bangunan/rumah warga di perdesaan untuk

penginapan maksimal sebesar Rp. 75.000,00/orang/hari.


SBU 2017 2 - 26

O. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

Tabel 2.30

No. Jenis kendaraan Satuan Besaran

(Rp)

Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan

Insidentil

a. Roda Enam/Bus Besar Unit/hari 3.000.000

b. Roda Enam/Bus Sedang unit/hari 2.000.000

c. Roda Empat Unit/hari 700.000

d. Angkutan udara/laut/sungai, dsb. Unit/hari atau

Unit/jam

Sesuai tarif

yang berlaku

Keterangan :

1. Satuan Biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil

merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan

kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus

sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya

insidentil.

2. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

a. Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di

tempat tujuan, dan

b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi,

berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta

dilakukan secara selektif dan efisien.

(Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan

pengemudi.


SBU 2017 2 - 27

P. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR, BIAYA PELUMASAN DAN BIAYA

PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Biaya Kendaraan Dinas

Biaya kendaraan dinas meliputi biaya bahan bakar, biaya pelumasan

dan biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan ketentuan:

a. Biaya kendaraan dinas dikelola oleh unit kerja yang membidangi

tugas pengelolaan kendaraan dinas.

b. Khusus Kendaraan Dinas Pelayanan/Operasional Rumah Tangga

Setda dan Rumah Tangga Pimpinan yang melaksanakan kegiatan luar

daerah/dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM berpedoman

pada analisa kebutuhan.

1. Satuan Biaya Bahan Bakar

Tabel 2.31

Satuan Volume Bahan Bakar Kendaraan Operasional yang aktif

No. Jenis kendaraan Maksimum BBM

Ltr/bln

1. Bus Besar 500

2. Truck/Mikro Bus/Pemadam Kebakaran 400

3. Jeep/Sedan 150

4. Minibus/PickUp 150

5. Sepeda Motor 40

6. Sepeda Motor Pengawalan 75

Keterangan : BBM kendaraan operasional bersifat penyediaan, dan

pemanfaatannya sesuai pemakaian. Penyediaan BBM

bukan berdasarkan jumlah kendaraan.

2. Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas

Tabel 2.32

Satuan Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas

No. Jenis kendaraan Pelumas (Rp/Bln)

1. Bus Besar 500.000

2. Truck/Mikro Bus 450.000

3. Jeep/Sedan 400.000

4. Mini Bus/Pick Up 350.000

5. Sepeda Motor 50.000

6. Sepeda Motor Pengawalan 200.000


SBU 2017 2 - 28

3. Biaya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dinas

Untuk pembayaran pajak kendaraan Dinas disesuaikan dengan

kebutuhan sebanyak kendaraan serta tarif yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Q. BIAYA PENGAMANAN DAN RUANG TUNGGU DALAM RANGKA

KEGIATAN PIMPINAN

Tabel 2.33


(Rp)

1. Biaya Koordinasi Pengamanan

Kegiatan Pimpinan di luar Provinsi

OH 1.500.000 – 2.500.000

2. Biaya Fasilitasi Ruang Tunggu

VIP Bandara/Stasiun Kereta Api/Pelabuhan Laut

/Kunjungan 1.000.000 – 5.000.000

R. PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat

kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk

kepentingan Daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam

rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam

negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,

frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target

kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan

substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi

banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas

berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang

Pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas

dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014. Uang harian

perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum, sedangkan untuk biaya

transportasi dibayarkan secara riil cost sesuai pengeluaran.

Pembatalan dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam

pasal 43 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang


SBU 2017 2 - 29

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Uang Harian perjalanan dinas terdiri dari tiga komponen yaitu

uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah

merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai

Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan

dinas di dalam daerah.

Uang harian dibayarkan secara lumpsum, sedangkan biaya

transpor dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dibayarkan

secara riil cost.

1) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Daerah Kabupaten/Kota

asal ke Daerah Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 4 km s.d

30 km sebagai berikut :

Tabel. 2.34

Golongan Satuan Jumlah Uang Harian

(Rp)

IV Orang/Hari 360.000

III Orang/Hari 350.000

II Orang/Hari 340.000

I Orang/Hari 330.000


asal ke Daerah Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 31 km s.d


Tabel. 2.35


(Rp)






SBU 2017 2 - 30


asal ke Daerah Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 101 km

s.d 150 km sebagai berikut :

Tabel. 2.36


(Rp)






asal ke Daerah Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak lebih dari


Tabel. 2.37


(Rp)






SBU 2017 2 - 31

Tabel 2.38

Jarak Antar Ibukota Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat

NO

Dari

Ke

Ko

ta Bo

gor

Kab

. Bo

gor

Ko

ta Dep

ok

Ko

ta Sukab

um

i

Kab

. Sukab

um

i

Kab

. Cian

jur

Ko

ta Cireb

on

Kab

. Cireb

on

Kab

. Majalen

gka

Kab

. Ku

nin

gan

Kab

. Ind

ramayu

Kab

. Sub

ang

Kab

. Pu

rwakarta

Kab

. Ka

rawan

g

Ko

ta Bekasi

Kab

. Bekasi

Ko

ta Ban

du

ng

Kab

. Ban

du

ng

Ko

ta Cim

ahi

KB

B

Kab

. Sum

edan

g

Kab

. Garu

t

Ko

ta Tasikmalaya

Kab

.Tasiklaa

Kab

. Ciam

is

Ko

ta Ban

jar

Kab

. Pan

gand

aran

DK

I Jakarta

1 Kota Bogor 17 30 61 88 74 259 269 220 194 313 186 163 96 87 101 129 157 121 117 174 192 235 252 250 274 344 58

2 Kab. Bogor 17 13 88 105 91 242 252 237 211 296 169 146 112 70 84 146 174 138 134 191 209 252 269 267 291 361 65

3 Kota Depok 30 13 104 118 104 255 299 250 224 309 216 159 125 83 97 159 187 151 147 204 222 265 282 280 280 350 29

4 Kota Sukabumi 61 88 104 59 32 226 236 187 261 280 154 136 172 148 162 96 124 88 84 141 159 202 176 217 245 315 132

5 Kab. Sukabumi 88 105 118 59 91 285 295 246 320 339 213 195 217 175 189 155 183 147 143 200 218 261 278 276 300 370 119

6 Kab. Cianjur 74 91 104 32 91 195 205 156 230 249 39 99 147 151 165 65 93 57 53 110 128 171 123 186 210 280 122

7 Kota Cirebon 259 242 255 226 285 195 10 61 35 54 156 200 184 229 215 190 208 138 142 85 157 120 137 103 127 197 222

8 Kab. Cirebon 269 252 299 236 295 205 10 71 45 64 166 210 194 239 225 205 208 148 152 95 167 130 147 113 137 207 212

9 Kab Majalengka 220 237 250 187 246 156 61 71 51 82 149 161 203 239 225 91 119 99 103 46 118 101 118 84 108 178 278

10 Kab. Kuningan 194 211 224 261 320 230 35 45 51 89 191 235 219 261 247 165 193 173 177 120 192 185 100 68 92 162 293

11 Kab. Indramayu 313 296 309 280 339 249 54 64 82 89 102 130 134 176 162 184 212 192 196 139 211 174 191 157 181 251 205

12 Kab. Subang 186 169 216 154 213 39 156 166 149 191 102 48 90 132 118 58 86 64 60 61 121 164 181 179 200 270 161

13 Kab. Purwakarta 163 146 159 136 195 99 200 210 161 235 130 48 42 84 70 70 98 78 74 115 133 176 193 191 215 285 113

14 Kab. Karawang 96 112 125 172 217 147 184 194 203 219 34 90 42 42 28 112 140 120 124 157 175 218 235 233 257 327 71

15 Kota Bekasi 87 70 83 148 175 151 229 239 239 261 176 132 84 42 14 132 182 146 150 199 217 260 277 279 303 373 29

16 Kab. Bekasi 101 84 97 162 189 165 215 225 225 247 162 118 70 28 14 120 159 132 136 185 194 246 246 265 286 359 48

17 Kota Bandung 129 146 159 96 155 65 190 205 91 165 184 58 70 112 132 120 28 8 12 45 63 106 123 121 145 215 187

18 Kab. Bandung 157 174 187 124 183 93 208 208 119 193 212 86 98 140 182 159 28 36 40 73 91 134 133 149 173 243 178

19 Kota Cimahi 121 138 151 88 147 57 138 148 99 173 192 64 78 120 149 132 8 36 4 53 71 114 131 129 153 223 146

20 KBB 117 134 147 84 143 53 142 152 103 177 196 60 74 124 150 136 12 40 4 57 75 118 135 133 157 227 140

21 Kab. Sumedang 174 191 204 141 200 110 85 95 46 120 139 61 115 157 199 185 45 73 53 57 72 115 132 130 154 224 232

22 Kab. Garut 192 209 222 159 218 128 157 167 118 192 211 121 133 175 217 194 63 91 71 75 72 57 42 74 98 168 250

23 Kota Tasikmalaya 235 252 265 202 261 171 120 130 101 185 174 164 176 218 260 246 106 134 114 118 115 57 17 17 41 111 262

24 Kab. Tasikmalaya 252 269 282 179 278 123 137 147 118 100 191 181 193 235 277 246 123 133 131 135 132 42 17 34 58 128 293

25 Kab. Ciamis 250 267 280 217 276 186 103 113 84 68 157 179 191 233 279 265 121 149 129 133 130 74 17 34 24 94 308

26 Kota Banjar 274 291 280 241 300 210 127 137 108 92 181 200 215 257 303 289 145 173 153 157 154 98 41 58 24 70 294

27 Kab. Pangandaran 344 361 350 315 370 280 197 207 178 162 251 270 285 327 373 359 215 243 223 227 224 168 111 128 94 70 338

28 DKI Jakarta 58 65 29 132 119 122 222 212 278 293 205 161 113 71 29 48 187 178 146 140 232 250 262 293 308 294 338


SBU 2017 2 - 32

Keterangan :

a) Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan di

tempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke

OPD/Badan/Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan,

Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan).

b) Terdapat undangan kegiatan bimtek/pelatihan/

seminar/rapat yang diselenggarakan di dalam kota, luar

kota atau luar provinsi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam,

pada hari pertama dapat diberikan uang harian, hari kedua

diberikan uang saku dan pada hari ke tiga diberikan uang

harian.

c) Penghitungan biaya perjalanan dinas berdasarkan jarak,

hanya untuk penghitungan dari/ke ibu kota

Kabupaten/Kota, bukan penghitungan jarak eksisting,

adapun kelebihan jarak digantikan dengan penambahan

biaya BBM.

d) Misal Perjalanan Dinas :

d).1) Dari Kota Cirebon ke Kabupaten Cirebon, sesuai Tabel

2.38 berjarak 10 Km, maka uang Hariannya sesuai

dengan Tabel 2.34

d).2) Dari Kabupaten Karawang ke Kota Bekasi, sesuai

Tabel 2.38 berjarak 42 Km, maka Uang Hariannya

sesuai dengan Tabel 2.35

d).3) Dari Kabupaten Majalengka ke Kabupaten Subang,

sesuai Tabel 2.38 berjarak 149 Km, maka uang

hariannya sesuai dengan Tabel 2.36

d).4) Dari Kota bandung ke Kabupaten Sukabumi sesuai

Tabel 2.38 berjarak 155 Km, maka Uang hariannya

sesuai Tabel 2.37; adapun apabila eksisting jarak yang

ditempuh melebihi jarak tersebut maka besaran Uang

Hariannya tetap, tetapi Bahan Bakar Minyak (BBM)

bisa melampaui besaran pada Tabel 2.39 (sesuai riil

cost dengan bukti pembelian BBM di daerah

Kabupaten/Kota tujuan ).


SBU 2017 2 - 33

5) Satuan Bahan Bakar Minyak

Tabel 2.39

Daftar Penggunaan BBM untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas dari/ke DKI Jakarta

Dari

Ke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Kab

. Ban

du

ng

Kab

. Ban

du

ng

Barat

Kab

. Be

kasi

Kab

. Bo

gor

Kab

. Ciam

is

Kab

. Cian

jur

Kab

. Cire

bo

n

Kab

. Garu

t

Kab

. Ind

ramayu

Kab

. Karaw

ang

Kab

. Ku

nin

gan

Kab

. Majale

ngka

Kab

.Pan

gand

arn

Kab

. Pu

rwakarta

Kab

. Sub

ang

Kab

. Sukab

um

i

Kab

. Sum

ed

ang

Kab

.

Tasikmalaya

Ko

ta Ban

du

ng

Ko

ta Ban

jar

Ko

ta Be

kasi

Ko

ta Bo

gor

Ko

ta Cim

ahi

Ko

ta Cire

bo

n

Ko

ta De

po

k

Ko

ta Sukab

um

i

Ko

ta

Tasikmalaya

DK

I Jakarta

1 Kab. Bandung N 6-15 25-40 25-45 32-50 18-25 30-45 18-30 32-42 20-30 30-40 20-30 34-50 12-20 15-25 20-40 18-25 30-40 6-18 30-40 25-30 30-35 5-15 25-30 30-35 20-25 30-35 25-40

2 Kab. Bandung Barat 6-15 N 20-25 25-37 28-42 15-22 30-45 31-47 21-32 15-21 25-40 27-40 36-50 5-10 14-20 30-40 28-35 25-35 10-25 30-40 25-35 25-35 5-10 30-40 30-40 25-35 25-30 20-25

3 Kab. Bekasi 25-40 20-25 N 13-20 30-40 28-35 35-45 25-35 30-45 18-30 31-46 30-40 55-65 20-35 20-35 30-40 25-45 30-50 33-37 30-40 25-35 25-35 25-40 20-35 20-45 20-35 30-50 20-25

4 Kab. Bogor 25-45 25-37 13-20 N 25-40 20-30 35-45 30-50 35-50 20-30 25-30 30-40 60-70 20-35 25-40 20-35 25-56 35-55 34-43 55-65 25-35 25-35 30-45 35-55 21-40 20-35 30-55 15-25

5 Kab. Ciamis 32-50 28-42 30-40 25-40 N 30-40 20-35 15-25 30-40 35-50 20-30 20-35 15-20 30-45 30-45 35-55 21-40 6-15 37-47 30-40 25-35 25-35 25-40 20-40 30-50 30-45 10-25 55-60

6 Kab. Cianjur 18-25 15-22 28-35 20-30 30-40 N 25-45 30-40 30-40 20-30 35-50 30-40 43-50 23-35 25-40 15-25 29-50 20-40 17-56 25-40 20-35 25-56 32-50 30-45 25-45 7-16 25-45 25-45

7 Kab. Cirebon 30-45 30-45 35-45 35-45 20-35 25-45 N 30-40 10-20 35-50 10-20 15-20 30-40 30-40 32-50 30-45 25-45 29-35 31-44 30-45 35-55 21-40 30-45 15-35 30-45 30-53 25-45 35-55

8 Kab. Garut 18-30 31-47 25-35 25-35 15-25 30-40 30-40 N 30-36 25-35 25-35 20-38 25-40 20-35 30-45 25-56 20-35 15-20 20-42 25-40 8-15 29-50 20-35 25-50 25-40 25-56 25-45 25-45

9 Kab. Indramayu 32-42 21-32 30-45 35-50 30-40 30-40 10-20 30-36 N 30-35 15-25 13-20 35-40 31-45 20-35 35-61 20-40 10-20 40-51 32-50 30-45 25-45 25-40 8-15 29-50 35-67 25-45 30-45

10 Kab. Karawang 20-30 15-21 18-30 20-30 35-50 20-30 35-50 25-35 30-35 N 30-40 35-45 48-50 10-20 20-35 25-41 25-40 35-50 23-38 30-45 25-56 20-35 25-40 30-45 25-40 25-39 25-45 20-35

11 Kab. Kuningan 30-40 25-40 31-46 25-30 20-30 35-50 10-20 25-35 15-25 30-40 N 15-20 20-35 35-50 32-45 35-59 35-55 35-50 32-46 20-35 35-61 20-40 35-55 15-35 35-50 10-20 15-20 32-46

12 Kab. Majalengka 20-30 27-40 30-40 30-40 20-35 30-40 15-20 20-38 13-20 35-45 15-20 N 25-40 35-50 20-35 25-47 25-41 35-50 30-40 25-41 25-40 35-50 32-45 20-45 35-50 20-30 20-35 30-40

13 Kab. Pangandaran 34-50 36-50 55-65 60-70 15-20 43-50 30-40 25-40 35-40 48-50 20-35 25-40 N 42-50 45-55 70-85 30-40 17-25 34-45 10-15 50-65 55-65 35-45 26-35 35-65 48-55 16-25 55-65

14 Kab. Purwakarta 12-20 5-10 20-35 20-35 30-45 23-35 30-40 20-35 31-45 10-20 35-50 35-50 42-50 N 15-25 20-35 25-40 20-30 15-25 25-56 20-35 31-45 20-35 35-61 20-30 31-46 30-40 20-35

15 Kab. Subang 15-25 14-20 20-35 25-40 30-45 25-40 32-50 30-45 20-35 20-35 32-45 20-35 45-55 15-25 N 25-40 25-35 20-30 18-30 35-61 20-40 10-20 20-35 25-41 20-30 25-30 20-35 20-35

16 Kab. Sukabumi 20-40 30-40 30-40 20-35 35-55 15-25 30-45 25-56 35-61 25-41 35-59 25-47 70-85 20-35 25-40 N 30-40 25-35 30-70 25-41 25-40 35-50 32-45 35-59 35-50 20-30 30-55 25-35

17 Kab. Sumedang 18-25 28-35 25-45 25-56 21-40 29-50 25-45 20-35 20-40 25-40 35-55 25-41 30-40 25-40 25-35 30-40 N 20-25 18-28 35-59 35-55 35-50 20-35 25-47 20-30 35-50 20-35 25-45

18 Kab. Tasikmalaya 30-40 25-35 30-50 25-45 6-15 20-40 29-35 15-20 10-20 35-50 35-50 35-50 17-25 20-30 20-30 25-35 20-25 N 28-55 25-47 25-41 42-50 35-55 30-50 35-50 10-20 5-15 35-45

19 Kota Bandung 6-18 10-25 33-37 34-43 37-56 17-56 31-50 20-42 40-51 23-38 32-46 30-40 34-70 15-25 18-30 30-70 18-28 28-55 N 35-47 30-35 32-45 5-18 35-50 38-45 25-45 25-45 33-40

20 Kota Banjar 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 25-40 30-45 25-40 32-50 30-45 20-35 25-41 10-15 25-56 35-61 25-41 35-59 25-47 35-45 N 35-55 35-50 20-35 25-47 20-30 35-50 15-25 40-50

21 Kota Bekasi 25-30 25-35 25-35 25-35 25-35 20-35 35-55 8-15 30-45 25-56 35-61 25-40 50-65 20-35 20-40 25-40 35-55 25-41 30-35 35-55 N 35-55 35-50 30-40 25-47 20-30 30-50 20-35

22 Kota Bogor 30-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-56 21-40 29-50 25-45 20-35 20-40 35-50 55-65 31-45 10-20 35-50 35-50 42-50 32-38 35-50 35-55 N 35-50 30-45 25-47 20-30 30-40 20-35

23 Kota Cimahi 5-15 5-10 25-40 30-45 25-40 32-50 30-45 20-35 25-40 25-40 35-55 32-45 35-45 20-35 20-35 32-45 20-35 35-55 5-18 20-35 35-50 35-50 N 25-47 20-30 35-50 25-35 25-35

24 Kota Cirebon 25-30 30-40 20-35 35-55 20-40 30-45 15-35 25-50 8-15 30-45 15-35 20-45 26-35 35-61 25-41 35-59 25-47 30-50 35-42 25-47 30-40 30-45 25-47 N 35-50 35-50 15-25 35-55

25 Kota Depok 30-35 30-40 20-45 21-40 30-50 25-45 30-45 25-40 29-50 25-40 35-50 35-50 35-65 20-30 20-30 35-50 20-30 35-50 38-45 20-30 25-47 25-47 20-30 35-50 N 35-55 30-50 20-30

26 Kota Sukabumi 20-25 25-35 20-35 20-35 30-45 7-16 30-53 25-56 35-67 25-39 10-20 20-30 48-55 31-46 25-30 20-30 35-50 10-20 25-30 35-50 20-30 20-30 35-50 35-50 35-55 N 30-35 20-35

27 Kota Tasikmalaya 30-35 25-30 30-50 30-55 10-25 25-45 25-45 25-45 25-45 25-45 15-20 20-35 16-25 30-40 20-35 30-55 20-35 5-15 25-30 15-25 30-50 30-40 25-35 15-25 30-50 30-35 N 30-40

28 DKI Jakarta 25-40 20-25 20-25 15-25 55-60 25-45 35-55 25-45 30-45 20-35 32-46 30-40 55-65 20-35 20-35 25-35 25-45 35-45 33-40 40-50 20-35 20-35 25-35 35-55 20-30 20-35 30-40 N


SBU 2017 2 - 34

6) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten

/Kota lebih dari 8 (delapan) jam :

Tabel. 2.40

Golongan Satuan Besaran Uang Harian

(Rp)

IV OH 300.000

III OH 275.000

II OH 250.000

I OH 200.000

Keterangan :

Bagi perjalanan dinas dalam Daerah Kabupaten/Kota lebih

dari 8 jam dan apabila melebihi 20 km dapat diberikan

Bahan Bakar Minyak sesuai riil cost.

7) Uang saku yang melekat pada perjalanan dinas dapat

diberikan untuk mengikuti kegiatan Bimtek/ Pelatihan/

Seminar/ Rapat, di luar kota maupun di luar Provinsi apabila

akomodasi dan konsumsi difasilitasi panitia penyelenggara.

Tabel. 2.41

Satuan

Besaran

Uang Saku (Rp)

Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I

OH

250.000

200.000

150.000

100.000

b. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi.

1) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta dan Dalam Kota DKI Jakarta.

Tabel 2.42


Uang Harian

(Rp)

1. Dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta :

- Golongan IV OH 680.000

- Golongan III OH 630.000


SBU 2017 2 - 35


Uang Harian (Rp)

- Golongan II OH 580.000

- Golongan I OH 530.000

2. Dalam Kota Wilayah DKI Jakarta Lebih dari 8 (delapan) jam

- Golongan IV OH 270.000

- Golongan III OH 250.000

- Golongan II OH 230.000

- Golongan I OH 210.000

2) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi selain DKI Jakarta.

Tabel 2.43

No. Provinsi Satuan Besaran Uang Harian

(Rp)

Gol IV Gol III Gol II Gol I

1. Nanggro Aceh

Darusalam

OH 540.000 480.000 420.000 360.000

2. Sumatera

Utara

OH 580.000 510.000 440.000 370.000

3. Riau OH 580.000 510.000 440.000 370.000

4. Kepulauan

Riau

OH 580.000 510.000 440.000 370.000

5. Jambi OH 580.000 510.000 440.000 370.000

6. Sumatera Barat

OH 620.000 540.000 460.000 380.000

7. Sumatera

Selatan

OH 620.000 540.000 460.000 380.000

8. Lampung OH 620.000 540.000 460.000 380.000

9. Bengkulu OH 620.000 540.000 460.000 380.000

10. Bangka

Belitung

OH 560.000 510.000 460.000 410.000

11. Banten OH 620.000 540.000 460.000 380.000

12. Jawa Tengah OH 620.000 540.000 460.000 380.000

13. D.I.

Yogyakarta

OH 570.000 520.000 470.000 420.000

14. Jawa Timur OH 560.000 510.000 460.000 410.000

15. Bali OH 720.000 640.000 560.000 480.000


SBU 2017 2 - 36

No. Provinsi Satuan Besaran Uang Harian

(Rp)

Gol IV Gol III Gol II Gol I

16. Nusa

Tenggara Barat

OH 590.000 540.000 490.000 440.000

17. Nusa

Tenggara Timur

OH 580.000 530.000 480.000 430.000

18. Kalimantan Barat

OH 620.000 540.000 460.000 380.000

19. Kalimantan

Tengah

OH 540.000 480.000 420.000 360.000

20. Kalimantan Selatan

OH 620.000 540.000 460.000 380.000

21. Kalimantan

Timur

OH 580.000 530.000 480.000 430.000

22. Kalimantan

Utara

OH 580.000 530.000 480.000 430.000

23. Sulawesi Utara

OH 580.000 510.000 440.000 370.000

24. Gorontalo OH 580.000 510.000 440.000 370.000

25. Sulawesi Barat

OH 560.000 510.000 460.000 410.000

26. Sulawesi

Selatan

OH 580.000 530.000 480.000 430.000

27. Sulawesi

Tengah

OH 580.000 510.000 440.000 370.000

28. Sulawesi Tenggara

OH 620.000 540.000 460.000 380.000

29. Maluku OH 620.000 540.000 460.000 380.000

30. Maluku Utara OH 580.000 530.000 480.000 430.000

31. P a p u a OH 820.000 740.000 660.000 580.000

32. Papua Barat OH 720.000 640.000 560.000 480.000

Keterangan :

a) Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan di

tempat yang dituju/yang dikunjungi.

b) Terdapat undangan kegiatan bimtek / pelatihan /

seminar/rapat yang diselenggarakan di dalam kota, luar

kota atau luar provinsi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam,

pada hari pertama dapat diberikan uang harian, hari

kedua diberikan uang saku dan pada hari ke tiga

diberikan uang harian.


SBU 2017 2 - 37

c. Uang Harian perjalanan dinas untuk Gubernur, Wakil

Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota

DPRD.

Tabel 2.44

No. Provinsi dan

Kab/Kota Uraian Satuan

Besaran

Uang Harian

(Rp)

1. Kab/Kota

dalam Provinsi

Gubernur, Wakil

Gubernur, Ketua DPRD, Sekda

OH 1.450.000

Wakil ketua DPRD OH 1.150.000

Anggota DPRD OH 900.000

2. Provinsi DKI

Jakarta dan Provinsi

Banten

Gubernur, Wakil

Gubernur, Ketua

DPRD, Sekda

OH 2.050.000


Anggota DPRD OH 1.200.000

3. Luar Provinsi

Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua

DPRD, Sekda

OH 2.250.000


Anggota DPRD OH 1.550.000

d. Uang Representasi

Tabel 2.45

Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD ,Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

No. Uraian Satuan

Luar Kota/Luar

Provinsi/Provinsi DKI Jakarta/

Provinsi Banten

1. Gubernur, Wakil Gubernur,

Ketua DPRD, Sekretaris Daerah

OH 1.000.000

2. Wakil ketua DPRD OH 750.000

3. Anggota DPRD OH 500.000


SBU 2017 2 - 38

Tabel 2.46

Pejabat Eselon II

No. Uraian Satuan Luar Kota/

Luar Provinsi

Dalam Kota lebih dari 8

(delapan) jam

1. Pejabat Eselon II OH 200.000 100.000

e. Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi untuk Gubernur,

Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan

Anggota DPRD.

Tabel 2.47


(Rp)

1. Transportasi dari tempat kedudukan ke Bandara (PP)

Orang/kali 500.000

2. Transportasi dari Bandara tujuan

ke tempat yang dituju(PP) Orang/kali 500.000

2. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan

penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil

Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri

yang dapat digunakan untuk makan, transpor lokal, uang saku.

Sedangkan biaya Penginapan dan visa dibayar sesuai dengan

pengeluaran riil Negara setempat (Instruksi Presiden No. 11 Tahun

2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri).

Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan

Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai

Tidak tetap.

Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam tabel

dibawah ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana

perwakilan RI yang bersangkutan berkedudukan.


SBU 2017 2 - 39

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan

dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian

negara Kenya.

Tabel 2.48

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

No. Negara Golongan (dalam US $)

A B C D

Amerika Serikat

1. Amerika Serikat 578 513 440 382

2. Kanada 447 404 368 307

Amerika Selatan

3. Argentina 534 402 351 349

4. Venezuela 557 388 344 343

5. Brazil 436 341 291 241

6. Chile 415 316 270 222

7. Columbia 436 323 276 254

8. Peru 459 347 320 276

9. Suriname 398 295 252 207

10. Ekuador 385 273 242 241

Amerika Tengah

11. Mexico 493 366 324 323

12. Kuba 406 305 261 221

13. Panama 414 342 306 271

Eropa Barat

14. Austria 504 453 318 317

15. Belgia 466 419 282 281

16. Perancis 512 464 382 381

17. Rep. Federasi Jerman 447 415 285 285

18. Belanda 463 416 272 271

19. Swiss 636 570 403 401

Eropa Utara

20. Denmark 567 491 343 301

21. Finlandia 453 409 354 313

22. Norwegia 621 559 389 386

23. Swedia 466 436 342 341

24. Kerajaan Inggris 792 774 583 582

Eropa Selatan

25. Bosnia Herzegovina 456 420 334 333

26. Kroasia 555 506 4.6 405

27. Spanyol 457 413 287 286


SBU 2017 2 - 40


A B C D

28. Yunani 422 379 242 241

29. Italia 702 637 446 427

30. Portugal 425 382 242 241

31. Serbia 417 375 326 288

Eropa Timur

32. Bulgaria 406 367 320 284

33. Czech 618 526 447 367

34. Hongaria 485 438 390 345

35. Polandia 461 415 360 319

36. Rumania 416 381 313 277

37. Rusia 556 512 407 406

38. Slovakia 437 394 341 303

39. Ukraina 485 436 375 331

Afrika Barat

40. Nigeria 361 313 292 291

41. Senegal 384 317 237 231

Afrika Timur

42. Ethiopia 358 295 221 193

43. Kenya 384 317 237 225

44. Madagaskar 296 244 182 181

45. Tanzania 350 290 244 218

46. Zimbabe 328 281 248 247

47. Mozambique 39 329 265 264

Afrika Selatan

48. Namibia 405 334 268 233

49. Afrika Selatan 380 313 253 251

Afrika Utara

50. Aljazair 342 308 287 286

51. Mesir 409 303 235 211

52. Maroko 304 251 192 191

53. Tunisia 293 241 187 186

54. Sudan 342 282 210 184

55. Libia 308 254 189 165

Asia Barat

56. Azerbaijan 498 459 365 364

57. Bahrain 416 294 228 214

58. Irak 447 325 253 231

59. Yordania 406 292 236 225

60. Kuwait 456 325 296 294

61. Libanon 357 267 207 186

62. Qatar 386 276 215 196


SBU 2017 2 - 41


A B C D

63. Arab Suriah 358 257 200 196

64. Turki 456 364 283 253

65. Pst. Arab Emirat 459 323 302 301

66. Yaman 353 241 197 196

67. Saudi Arabia 450 331 269 251

68. Kesultanan Oman 413 292 247 249

Asia Timur

69. Rep. rakyat Cina 378 238 207 206

70. Hongkong 472 320 287 286

71. Jepang 519 303 262 261

72. Korea Selatan 421 326 297 296

73. Korea Utara 494 321 300 278

Asia Selatan

74. Afghanistan 385 226 173 172

75. Bangladesh 339 196 167 166

76. India 422 329 327 325

77. Pakistan 343 203 182 181

78. Srilanka 380 242 209 199

79. Iran 421 312 243 217

Asia Tengah

80. Uzbekistan 392 352 287 254

81. Kazakhstan 456 420 334 333

Asia Tenggara

82. Philipina 412 278 222 221

83. Singapura 530 363 279 276

84. Malaysia 394 262 219 218

85. Thailand 392 275 211 201

86. Myanmar 368 250 197 196

87. Laos 380 262 202 196

88. Vietnam 383 265 204 196

89. Brunai Darusalam 374 256 197 196

90. Kamboja 296 223 197 196

91. Timor Leste 392 354 229 196

Asia Fasifik

92. Australia 636 585 394 393

93. Selandia Baru 451 308 278 276

94. Kaledonia Baru 425 387 276 224

95. Papua Nugini 520 476 319 259

96. Fiji 363 329 221 179


SBU 2017 2 - 42

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Biaya

Perjalanan Dinas Luar Negeri dikelompokan dalam 4 Golongan,

sebagai berikut :

1) Golongan A : Menteri, Ketua dan Wakil ketua Lembaga

Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa

Berkuasa penuh/Kepala Perwakilan, dan

Pejabat Negara lainnya yang setara,

termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah

Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga

lain yang dibentuk berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

2) Golongan B : Duta besar, pegawai negeri sipil golongan

IV/c ke atas, pejabat eselon I, pejabat eselon

II, perwira tinggi TNI/POLRI, Anggota

Lembaga Tinggi Negara, utusan khusus

presiden (special envoy) dan pejabat lainnya

yang setara.

3) Golongan C : Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai

dengan golongan IV/b dan perwira

menengah TNI/POLRI.

4) Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI

selain yang dimaksud pada huruf b dan

huruf c.

3. PERJALANAN DINAS PINDAH

a. Biaya transportasi pindah pegawai dan/atau keluarga yang

sah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

b. Uang harian dibayarkan sesuai dengan tempat tujuan pindah

(sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

c. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan

Dinas pindah Luar Daerah.


SBU 2017 2 - 43

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan

dinas pindah dalam daerah merupakan satuan biaya yang

digunakan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang

pindahan yang diberikan kepada pejabat/pegawai negeri yang

dipindah tugaskan berdasarkan keputusan pejabat yang

berwenang.

Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan

bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkut barang

dari tempat asal sampai dengan tujuan.

Tabel 2.49

No. Angkutan Uraian Satuan Biaya (Rp)

1. Kereta Api a. Pengepakan dan

Penggudangan

m³ 75.000

b. Angkutan km/m³ Sesuai tarif berlaku

2. Truk a. Pengepakan dan

Penggudangan

m³ 60.000

b. Angkutan km/m³ 400

3. Angkutan

laut/Sungai

a. Pengepakan dan

Penggudangan

m³ 60.000

b. Angkutan km³/m³ 400

c. Angkutan

laut/sungai

m³ Sesuai tarif berlaku

S. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Tabel 2.50

No. Kabupaten /Kota

Satuan Biaya Penginapan

(Rp)

Pejabat Negara/

Pejabat

Eselon I/

Pimpinan DPRD/Anggota

DPRD/Sekda

Pejabat

Eselon II

Pejabat

Eselon III/

PNS Gol.IV

Pejabat

Eselon IV/

PNS Gol. III

PNS Gol. II/

PNS Gol. I/

(D3 kebawah)

1. Kota Bandung 3,664,000 1,753,000 949,000 515,000 463,000

2. Kota Cimahi 2,000,000 1,200,000 750,000 450,000 350,000

3. Kab. Bandung 2,000,000 1,000,000 800,000 450,000 350,000

4. Kab. Bandung Barat 2,500,000 1,000,000 800,000 450,000 350,000

5. Kab. Sumedang 1,500,000 900,000 700,000 400,000 300,000

6. Kab. Subang 2,500,000 850,000 750,000 400,000 350,000

7. Kab. Purwakarta 2,000,000 950,000 750,000 450,000 350,000


SBU 2017 2 - 44

No. Kabupaten /Kota


(Rp)

Pejabat Negara/ Pejabat

Eselon I/

Pimpinan

DPRD/Anggota

DPRD/Sekda

Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon III/

PNS Gol.IV

Pejabat Eselon IV/

PNS Gol. III

PNS Gol. II/ PNS Gol. I/

(D3 kebawah)

8. Kab. Majalengka 1.600.000 850.000 750.000 500.000 350.000

9. Kab. Karawang 2.800.000 950.000 650.000 500.000 350.000

10. Kab. Cianjur 2,500,000 1,000,000 750,000 450,000 300,000

11. Kab. Garut 2,600,000 950,000 700,000 450,000 350,000

12. Kab. Bekasi 2,400,000 1,000,000 700,000 450,000 350,000

13. Kota Bekasi 2,600,000 1,000,000 750,000 500,000 350,000

14. Kota Bogor 3,100,000 1,000,000 800,000 500,000 350,000

15. Kota Sukabumi 2,900,000 850,000 800,000 400,000 350,000

16. Kab. Bogor 3,150,000 1,000,000 700,000 450,000 350,000

17. Kab. Kuningan 2,500,000 900,000 850,000 400,000 350,000

18. Kab. Cirebon 2,400,000 950,000 800,000 500,000 350,000

19. Kota Cirebon 2,600,000 950,000 800,000 500,000 350,000

20. Kab. Ciamis 1,500,000 850,000 700,000 500,000 300,000

21. Kota Banjar 1,200,000 1,000,000 700,000 450,000 350,000

22. Kab. Indramayu 1,500,000 850,000 650,000 400,000 300,000

23. Kab. Sukabumi 2,600,000 900,000 800,000 500,000 350,000

24. Kab. Tasikmalaya 2,600,000 850,000 750,000 450,000 300,000

25. Kota Tasikmalaya 2.800.000 900.000 800.000 500.000 300.000

26. Kota Depok 2,700,000 1,000,000 800,000 500,000 350,000

27. Kab. Pangandaran 2,500,000 1,100,000 800,000 500,000 350,000

Keterangan :

a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil

b. Dalam hal pelaksanaan SPD lebih dari 1 (satu) hari dan tidak

menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, berlaku

ketentuan sebagai berikut dalam hal pelaksana perjalanan

dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat

penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya

penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di

kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan

dinas dan dibayarkan secara lumpsum.


SBU 2017 2 - 45

c. Biaya penginapan dapat diberikan untuk yang melakukan

perjalanan dalam kabupaten/kota lebih dari 1 hari.

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Tabel 2.51

No Provinsi


(Rp)

Pejabat Negara/

Pejabat

Eselon I/ Pimpinan

DPRD/Anggota

DPRD/Sekda

Pejabat

Eselon II

Pejabat

Eselon III/

PNS Gol.IV

Pejabat

Eselon IV/

PNS Gol. III

PNS Gol. II/

PNS Gol. I/

(D3 kebawah)

1 Nangro Aceh Darusalam 4.420.000 1.625.000 1.063.000 546.000 546.000

2 Sumatera Utara 4.960.000 1.518.000 879.000 510.000 510.000

3 Riau 3.820.000 1.500.000 1.085.000 450.000 450.000

4 Kepulauan Riau 4.275.000 1.625.000 813.000 638.000 638.000

5 Jambi 4.000.000 1.500.000 925.000 500.000 500.000

6 Sumatera Barat 5.236.000 1.330.000 1.113.000 520.000 520.000

7 Sumatera Selatan 4.680.000 1.563.000 788.000 700.000 700.000

8 Lampung 3.960.000 1.625.000 875.000 400.000 400.000

9 Bengkulu 1.300.000 988.000 900.000 560.000 560.000

10 Bangka Belitung 3.335.000 1.688.000 1.063.000 400.000 400.000

11 Banten 4.763.000 1.788.000 1.000.000 718.000 718.000

12 DKI Jakarta 8.720.000 1.490.000 992.000 610.000 610.000

13 Jawa Tengah 4.150.000 1.480.000 949.000 450.000 450.000

14 D.I. Yogyakarta 4.700.000 1.688.000 1.013.000 788.000 788.000

15 Jawa Timur 4.400.000 1.370.000 1.63.000 563.000 563.000

16 Bali 4.890.000 1.810.000 990.000 910.000 660.000

17 Nusa Tenggara Barat 3.500.000 1.760.000 800.000 580.000 360.000

18 Nusa Tenggara Timur 3.000.000 1.050.000 750.000 550.000 300.000

19 Kalimantan Barat 2.400.000 1.230.000 900.000 430.000 350.000

20 Kalimatan Tengah 3.000.000 1.560.000 750.000 560.000 350.000

21 Kalimantan Selatan 4.250.000 1.680.000 820.000 540.000 390.000

22 Kalimantan Timur 4.000.000 1.750.000 950.000 550.000 450.000

23 Kalimantan Utara 4.000.000 1.750.000 620.000 400.000 350.000

24 Sulawesi Utara 3.200.000 1.560.000 690.000 550.000 370.000


SBU 2017 2 - 46

No Provinsi


(Rp)

Pejabat Negara/

Pejabat

Eselon I/ Pimpinan

DPRD/Anggota

DPRD/Sekda

Pejabat

Eselon II

Pejabat

Eselon III/

PNS Gol.IV

Pejabat

Eselon IV/

PNS Gol. III

PNS Gol. II/

PNS Gol. I/

(D3 kebawah)

25 Gorontalo 1.320.000 1.150.000 550.000 400.000 260.000

26 Sulawesi Barat 1.260.000 1.030.000 860.000 400.000 360.000

27 Sulawesi Selatan 4.820.000 1.550.000 810.000 580.000 390.000

28 Sulawesi Tengah 2.030.000 1.300.000 900.000 520.000 390.000

29 Sulawesi Tenggara 1.850.000 1.100.000 600.000 450.000 420.000

30 Maluku 3.000.000 1.030.000 740.000 580.000 410.000

31 Maluku Utara 3.110.000 1.520.000 600.000 480.000 380.000

32 P a p u a 2.850.000 1.670.000 760.000 460.000 410.000

33 Papua Barat 2.750.000 1.490.000 760.000 500.000 370.000

Keterangan :

a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

b. Dalam hal pelaksanaan SPD lebih dari 1 (satu) hari dan tidak

menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, berlaku

ketentuan sebagai berikut dalam hal pelaksana perjalanan dinas

tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan,

kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar

30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai

dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan

secara lumpsum.

c. Biaya penginapan dapat diberikan untuk yang melakukan

perjalanan lebih dari 1 hari.

d. Biaya penginapan perjalanan dinas luar provinsi merupakan

satuan biaya yang digunakan untuk Pengalokasian biaya

penginapan dalam RKA-SKPD sesuai dengan peruntukkannya.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban

disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.


SBU 2017 2 - 47

T. AKOMODASI

Fasilitasi akomodasi Tamu Negara, Pejabat Negara dan Tamu

Pemerintah Daerah yang diundang oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dianggarkan oleh OPD yang bersangkutan.

Tabel 2.52

No. Uraian Fasilitas

Hotel Tarif (Rp)

1. Kepala Negara/Ketua/Wk.Ketua Lembaga

Tinggi Negara/Menteri/Pejabat Setingkat

Menteri/Tamu Negara

Bintang

Lima

Sesuai dengan harga

satuan (riil cost)

2. Pejabat Negara/Kepala Daerah/ Wk. Kepala Daerah

Bintang Empat

Sesuai dengan harga satuan (riil cost)

3. Tamu Pemerintah Daerah Provinsi

lainnya

Bintang

Tiga

Sesuai dengan harga

satuan (riil cost)

U. PERJALANAN DINAS NON PNS

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan

non PNS diperhitungkan dalam perjalanan dinas, tata cara

penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan

perjalanan dinas yang telah ditetapkan. Perjalanan Dinas Non PNS

dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi,

kecuali untuk mengikuti kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur sesuai

kebutuhan.

Tabel 2.53

Uang Harian dan Akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dan

Luar Provinsi Non PNS

Uraian Tujuan Besaran Uang

Harian orang/hari

(Rp)

Akomodasi disetarakan

dengan

Tenaga Teknis

Dalam Provinsi 340.000 Golongan II

Luar Provinsi 420.000 Golongan II

Pengemudi yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti

pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris

Daerah dan Eselon II) dan melakukan perjalanan dinas atas dasar

perintah pimpinan (pengemudi mobil ambulance, bis dan truk).


SBU 2017 2 - 48

Tabel 2.54

Uang Harian Pengemudi Pimpinan dan Mobil Operasional Tertentu

No. Uraian Besaran

(Rp) Keterangan

1. Pengemudi

- Mengikuti pimpinan Dapat diberikan uang saku

dan fasilitas penginapan (diberikan Uang Harian

sebesar Rp. 150.000 dan Uang Penginapan maksimal

sebesar Rp. 400.000 (at cost)

- Berdasarkan

perintah pimpinan (mobil ambulance,

mobil jenazah, mobil box, bis, truk)

Dapat diberikan uang harian

dan fasilitas penginapan

Dipersamakan

dengan Gol. I

V. PENYETARAAN TNI DAN POLRI

Penyetaraan untuk Anggota TNI dan POLRI

Tabel 2.55

No.

Golongan

Pangkat TNI

Pangkat POLRI

1. Golongan I Tamtama :

- Prajurit Dua / Kelasi Dua - Prajurit Satu / Kelasi satu

- Prajurit Kepala / Kelasi Kepala

- Kopral Dua - Kopral Satu

- Kopral Kepala

Tamtama :

- Bhayangkara Dua - Bhayangkara Satu

- Bhayangkara Kepala - Ajun Brigadir Polisi

Dua - Ajun Brigadir Polisi

Satu - Ajun Brigadir Polisi

Kepala

2. Golongan II Bintara :

- Sersan Dua - Sersan Satu

- Sersan Kepala - Sersan Mayor

- Pembantu Letnan Dua - Pembantu Letnan Satu

Bintara :

- Brigadir Polisi Dua - Brigadir Polisi Satu

- Brigadir Polisi - Brigadir Polisi Kepala

- Ajun Inspektur Polisi Dua

- Ajun Inspektur Polisi

Satu

3. Golongan III Perwira Pertama : - Letnan Dua

- Letnan Satu - Kapten

Perwira Pertama : - Inspektur Polisi Dua

- Inspektur Polisi Satu - Ajun Komisaris Polisi


SBU 2017 2 - 49

No.

Golongan

Pangkat TNI

Pangkat POLRI

4. Golongan IV Perwira Menengah : - Mayor

- Letnan Kolonel - Kolonel

Perwira Tinggi :

- Brigadir Jenderal/ Laksamana Pertama/

Marsekal Pertama - Mayor Jenderal/

Laksamana Muda/ Marsekal Muda

- Letnan Jenderal/ Laksamana Madya/

Marsekal Madya

- Jenderal/Laksamana/ Marsekal

Perwira Menengah : - Komisaris Polisi

- Ajun Komisaris Besar Polisi

- Komisaris Besar Polisi

Perwira Tinggi :

- Brigadir Jenderal polisi - Inspektur Jenderal

Polisi - Komisaris Jenderal

Polisi - Jenderal Polisi

Keterangan:

a. Dasar Penyetaraan TNI yaitu Peraturan Pemerintah No 35 Tahun

2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara

Nasional Indonesia.

b. Dasar Penyetaraan POLRI yaitu Peraturan Pemerintah No 36 Tahun

2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

W. EVENT ORGANIZER (EO).

Event Organizer (EO) adalah lembaga swasta yang menjadi

penyelenggara kegiatan yang berskala Regional, Nasional maupun

Internasional. Event Organizer (EO) dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya.

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Event Organizer (EO)

adalah kegiatan yang sifatnya penyelenggaraan, di luar pelaksanaan

pengadaan barang/jasa, pengadaan hadiah dan pemberian

honorarium/uang saku serta perjalanan dinas.


SBU 2017 2 - 50

X. BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

a. Biaya bagi penjemput/pengantar diberikan uang harian, biaya

penginapan, dan biaya transport pegawai sesuai tingkatan, paling

lama 3 (tiga) hari;

b. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan

pengruktian/pengurusan jenazah dialokasikan maksimal yang

dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan;

c. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan

pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya

Riil;

d. Biaya pengruktian/pemulasaraan jenazah maksimal sebesar

Rp. 850.000,00 per orang.

Y. SATUAN BIAYA PAKAIAN

Tabel 2.56

No. Jenis Pakaian Satuan Harga

(Rp)

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki, PDH/PDL/PDU

SatPol PP, PDH Dishub beserta kelengkapannya.

Stel 1.500.000

2. PDH Kemeja Putih dan

celana/rok hitam atau gelap Stel 1.000.000

3. Pakaian Batik/Bordir /pcs 750.000

4. Pakaian Adat Stel 1.500.000

Keterangan :

a. Pakaian Dinas dalam bentuk pakaian yang sudah di jahit.

b. Tidak diperkenankan untuk mengadakan pakaian batik

ataupun pakaian olah raga/Tshirt pada setiap kegiatan/acara.

c. Pengadaan pakaian batik ataupun pakaian olah raga/Tshirt

hanya 1 (satu) kali dalam setahun.

d. Harga satuan pakaian olah raga/Tshirt mengacu kepada

satuan Harga Barang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.


SBU 2017 2 - 51

Tabel 2.57

Standar Pakaian Kerja

No. Jenis Pakaian Harga (Rp)

1. Pakaian Kerja Dokter 500.000

2. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat 400.000

3. Pakaian Kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

340.000

4. Pakaian Kerja Satpam 780.000

Z. KESEJAHTERAAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI JAWA BARAT

Untuk pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa

dalam bentuk pembinaan dan Outbond disetiap OPD/Biro dengan

alokasi anggaran maksimum sebesar Rp. 1.000.000,00 per orang

setiap tahun.

AA. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh yang

digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman

bergizi yang dapat menambah atau meningkatkan atau

mempertahankan daya tahan tubuh pegawai yang diberi tugas

melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat

memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

Tabel 2.58

Satuan Biaya (Rp)

Orang/hari

19.000


SBU 2017 2 - 52

BB. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ISO 9001 – 2000

Tabel 2.59

No. Kelompok Ahli Billing Rate / Bulan

(Rp)

1. Assesor 750.000 - 2.500.000

2. Lead Assesor 1.000.000 - 3.000.000

3. Tenaga Ahli 500.000 - 2.000.000

CC. PEKERJAAN KONSULTANSI NON SERTIFIKAT

Besaran Biaya Langsung Personil (Remunerasi) untuk Tenaga Ahli

Berpendidikan (S1, S2, S3 ) Non Sertifikat.

Tabel 2.60

Tenaga Ahli Non Sertifikat

Pendidikan Tahun

Pengalaman

Profesional

Satuan Billing Rate

(Rp)

S1 1 – 4

OB 5.932.488

- 7.422.624

5 – 8 OB 7.928.712 - 9.418.860

9 – 12 OB 9.924.948 - 11.415.096

13 – 16 OB 11.919.984 - 13.411.332

17 – 20 OB 13.899.420 - 15.407.568

S2 1 – 4 OB 9.128.712 - 10.617.660

5 – 8 OB 11.724.948 - 13.215.096

9 – 12 OB 13.721.184 - 15.211.332

13 – 16 OB 16.917.420 - 17.207.568

S3 1 – 4 OB 14.124.948 - 15.615.096

5 – 8 OB 16.121.184 - 17.611.332

9 – 12 OB 18.117.700 - 19.607.568


SBU 2017 2 - 53

Keterangan :

1. Tenaga Ahli Non Sertifikat adalah Tenaga Ahli diberbagai bidang

keilmuan.

2. Harga tersebut merupakan satuan biaya untuk penyusunan HPS.

3. Tenaga Ahli Perorangan atau yang berasal dari Lembaga yang

mempunyai keahlian harus melengkapi dokumen persyaratan

berupa Ijazah dan Pengalaman Kerja (CV) yang dibuktikan

dengan portofolio

4. Pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

berikut perubahannya.

Documents

BAB II STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI … · Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 SBU 2017 2 - 7 a. Biaya Operasional dan Biaya