BAB II (Pengertian Filsafat Hukum )

Embed Size (px)

Citation preview

BAB I PENDAHULUAN

Kita semua mempunyai ide-ide tentang benda-benda, tentang sejarah, arti kehidupan, mati, Tuhan, benar dan salah, keindahan dan kejelekan, dan sebagainya. Sikap-sikap tersebut mungkin merupakan hasil pemikiran kita, tetapi mungkin juga merupakan hasil dari dasar yang konvensional atau emosional. Pada dasarnya, tanpa kita sadari kita telah berfilsafat. Secara umum filsafat itu terbagi dalam tiga cabang utama, yaitu : (1) ontologi; (2) epistemologi; dan (3) aksiologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu atau membahas tentang yang ada, ens, being, letre. Kalau dihubungkan dengan ilmu, apa yang merupakan ada atau being dari ilmu itu. Objek ilmu hukum umpamanya yaitu norma (patokan). Epistemologi secara garis besar membahas segenap proses dalam usaha memperoleh pengetahuan. Akhirnya dapat disimpulkan epistemologi itu membahas atau membicarakan tentang asal, syarat, susunan, metode, dan validitas pengetahuan. Sementara aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang hakikat nilai, kriteria dan keberadaan suatu nilai. Pada dasarnya semua cabang filsafat dapat dikembalikan kepada tiga cabang di atas. Misalnya metafisika dapat dimasukkan dalam ontologi, kemudian dalam epistemologi, dapat dimasukkan antara lain logika, metodologi dan filsafat ilmu. Selanjutnya pada aksiologi terdapat cabang etika dan estetika. Dari konstelasi bidang-bidang filsafat itu masih tersisa pertanyaan yang belum terjawab, yaitu dimana letak filsafat hukum? Apakah filsafat hukum itu adalah bagian dari filsafat atau bagian dari ilmu hukum? Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum. Kita mengetahui bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat, yang disebut etika atau filsafat tingkah laku. Jadi tepatlah apabila dikatakan bahwa filsafat manusia berkedudukan sebagai genus, etika sebagai species dan filsafat hukum sebagai subspecies. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengertian filsafat hukum itu sendiri maka penulis akan membahasnya dalam rangkuman yang terdiri dari beberapa bagian, yakni: Pengantar Pengertian Filsafat Hukum, Pengertian Filsafat, Pengertian Hukum,Pengertian Filsafat Hukum.

BAB II PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM

A. Pengantar Istilah Filsafat Hukum berpadanan dengan istilah legal philosophy, philosophy of law, rechtsphilosophie. Istilah legal philosophy, mengundang komentar Prof. Mochtar

Kusumaatmadja, S.H, LLM, menurut beliau legal philosophy tidak sama dengan filsafat hukum, karena jika diterjemahkan dalam bahasa asing, yaitu philosophy of law (Inggris) atau rechtsphilosophie (Belanda). Sedangkan Legal Philosophy memiliki pengertian yang sama dengan undang-undang atau resmi. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan memiliki pengertian cukup luas, misalnya saja apa yang diungkapkan oleh Plato ilmu atau ajaran kesunyataan abadi, atau seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles filsafat sebagai ilmu atau ajaran tentang kebenaran, dengan demikian meliputi metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika, yang lingkupnya adalah (Soejono Koesoemo Sisworo, 1988:2). Apa yang dapat kita ketahui? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang dapat kita harapkan? Apa manusia itu? Menurut Prof. Dr. R.F. Beerling : manusia adalah mahluk yang berpikir, sehingga semua orang mempunyai kecerdasan yang normal tentulah dapat menjadi filsuf. filsafat tidak akan didapat selain di dalam dan diantara manusia, binatang tidak sanggup untuk berfilsafat dan Tuhan terlalu sempurna untuk mempunyai masalah-masalah dan untuk mencari jawabannya. Hanya manusia yang memikirkan masalah-masalah. Manusia dilahirkan memiliki rasio, raga dan rasa yang merupakan penunjang bagi setiap individu untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Pertama-tama manusia unsur rasa yang akan tampil terlebih dahulu. Dengan demikian di benaknya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang kesemuanya memerlukan jawaban. Dalam usaha menjawabnya, maka unsur rasio kemudian tampil, dengan pemikirannya inilah manusia dikatakan berfilsafat. Jadi, filsafat adalah hasil pemikiran manusia tentang hakikat sesuatu.

B. Pengertian Filsafat Sebagaimana pertanyaan tentang hukum selalu dimulai dengan apakah hukum itu, demikian juga dengan istilah filsafat hukum, kita akan memulainya dengan perbincangan apakah filsafat hukum itu? untuk mencapai persoalan tersebut, maka terlebih dahulu perlu dibicarakan mengenai istilah filsafat. Hal ini sangat penting, mengingat bicara filsafat adalah genus dari filsafat filsafat hukum itu sendiri. Oleh karena itu tidak mungkin membicarakan filsafat hukum dengan meniggalkan peristilahan filsafat itu sendiri. 1. Pokok Soal Filsafat Pada dasarnya filsafat atau berfilsafat bukanlah sesuatu yang asing dan terlepas dari kehidupan sehari-hari, karena segala sesuatu yang ada dan yang mungkin serta dapat difikirkan bisa menjadi objek filsafat apabila selalu dipertanyakan, difikirkan secara radikal guna mencapai kebenaran. Prof. Dr. M.J. Langeveld (1955) menyatakan bahwa Filsafat adalah

berpikir tentang masalah-masalah yang akhir dan yang menentukan, yaitu masalah-masalah yang mengenai makna keadaan. 2. Etimologi dan Makna Filsafat Filsafat dikenal dengan sebutan philosophy (Inggris), Philosophie (Perancis dan Belanda), Philosophia (Latin). Secara etimologi, filsafat atau falsafah itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu filo yang artinya cinta, dan sophia atau sofia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat secara harfiah berarti cinta kebijaksanaan (love of wisdom), sedangkan filusuf adalah pecinta kebijaksanaan. Menurut S. Brubacher filsafat berasal dari perkataan yunani Filos dan Sofia yang berarti cinta kebijaksanaan atau belajar, ilmu pengetahuan. Lebih dari itu dapat diartikan cinta belajar pada umumnya, dalam proses pertumbuhan ilmu-ilmu hanya ada dalam apa yang kita sebut sekarang filsafat. Dalam belajar filsafat kita berusaha mencari pengetahuan atau kebenaran dan bukan pengetahuan dalam arti keterampilan praktis.Alasan inilah yang sering dikatakan bahwa filsafat adalah indul atau ratu ilmu pengetahuan. Filsafat adalah Perenungan kefilsafatan ialah percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri kita sendiri. Filsafat adalah refleksi kritis manusia tentang segala sesuatu yang dialami untuk memperoleh makna yang radikal dan integral. Filsafat bersifat kritis artinya

merupakan hasil akal budi manusia. Sifat kritis itulah yang membedakan filsafat dan agama yang mendasarkan kebenarannya kepada wahyu. Filsafat merupakan refleksi kritis, berlainan dengan ilmu yang langsung berhubungan dengan dunia nyata atau dunia pengalaman atau dunia empiris, filsafat membutuhkan proses refleksi, yaitu perenungan dan pendalaman tentang arti dan makna yang dialami secara kritis dan rasional. Drs. H.Hasbullah Bakry, S.H memaparkan apa yang perlu ditinjau takala mempelajari ilmu filsafat, yakni : a. Arti Logat setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana b. Arti Praktis : filsafat berarti alam berfikir. c. Perbedaan Ilmu Filsafat dari ilmu-ilmu lain Ilmu filsafat menyelidiki seluruh kenyataan yang dibahas oleh ilmu vak (ilmu selain filsafat) dan hubungannya satu sama lain. Ilmu vak membahas tentang sebab dan akibat dari suatu kejadian, sedangkat filsafat mempelajari hakikatnya. Sehingga, sering disebut bahwa filsafat merupakan induk dari ilmu lainnya. 3. Jenis Definisi Filsafat Drs. Ali Saifullah H.A membagi dua jenis definisi filsafat, yaitu : a. Definisi Konsepsional : filosof berspekulasi melalui metode sinoptis tentang akar (radix) segala sesuatu, dunia, hidup dan dengan segala mahluk yang memenuhinya. Prof.Dr. Theodore Brameld menyatakan definisi filsafat the discipline with the formulation of precise meaning, ini menimbulkan kemungkinan suatu istilah yang sama diartikan berbeda dan sebaliknya. Metode filsafat rasional biasanya dikaitkan dengan sifatnya yang spekulatif sedangkan konsepsional ada kaitannya dengan yang abstrak teoritis yaitu segala masalah yang bersifat umum dan universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat dan merupakan lawan dari yang khusus, konkret, dan individual. Koherensi sebagai suatu metode berpikir filsafat dapat disamakan dengan konsistensi, yang dalam kaitannya dengan hal ini konsistensi internal, artinya kesatuan pengertian internal dari konsep-konsep pengertian yang digunakan dalam satu sistem atau aliran filsafat tertentu sehingga tidak terdapat kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. b. Definisi Analitis Operasional Filsafat :

1) Filsafat sebagai metode berfikir, manusia menghasilkan ilmu filsafat melalui akal dan pikirannya. Misalnya cara berfikir sinoptis yakni berfikir merangkum, dimana manusia mengambil kesimpulan umum dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Berfikir radikal yakni berpikir mendalam sampai batas akarnya (radix). Berpikir reflektif yanki dari suatu kasus peristiwa individual diajukan berbagai macam teori dan asumsi atau spekulasi untuk bidang dan masalah kehidupan yang lain. 2) Filsafat Sebagai Sikap Terhadap Hidup dan Dunia Dalam kehidupan, manusia haruslah mengahadapi setiap permasalahan secara kritis, terbuka, tidak dogmatis aprioris, toleransi dan bersedia meninjau segala persoalan hidup. Sehingga dalam menghadapi krisis hidupnya dapay dihadapi dengan tenang dan menguasai diri, merenungkannya secara bijaksana dan tidak dikuasai oleh kehidupan perasaannya. 3) Filsafat Sebagai Suatu Rumpun Problem (Hidup dan Keajaiban Alam Semesta), Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada persoalan hidup yang mendasar. 4) Filsafat Sebagai Sistem Pemikiran Metafisika : menjawab pertanyaan masalah kosmologi dan ontology. Cabang ilmu filsafat yang mempelajari sistem ethos atau nilai spiritual ethis yang mendasari tingkah laku manusia. Logika : mempelajari pikiran dan berpikir filosofis dalam mencari, menemukan, dan menciptakan kebenaran, sesuai dengan yang ditentukan oleh filsafat metafisika dan filsafat etika. 5) Filsafat Sebagai aliran dan/atau Teori Filsafat merupakan ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalahmasalah yang tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah termaksud di kuar atau di atas jangkauan ilmu pengetahuann biasa. 4. Beberapa Definisi Filsafat - Plato : fisafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli.

- Aristoteles : filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang gterkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika. - Decrates : filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan , alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Imu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. 5. Hubungan Arti, Metode, dan Definisi Filsafat Menurut Dr. Theo Hujjbers, filsafat artinya cinta dan kebijaksanaan, yakni kebijaksanaan hidup, namun filsafat dalam arti teknis bukan segala kebijaksanaan hidup, melainkan hanya kebijakan yang berkaitan dengan pikiran rasional. Jadi apa yang dipikirkan filsafat adalah pengalaman dan pengertian. Objek filsafat sifatnya universal, yakni segala yang ditemui manusia. Metode yang khas bagi pemikiran filsafat ialah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang hal dalam cakrawala universal. Filsafat adalah suatu kegiatan intelektual, yang metodis dan sistematis, guna melalui jalan refleksi menerangkan makna yang hakiki keseluruhan yang ada dan gejala yang termasuk keseluruhan itu. Dan jelaslah berbeda antara filsafat dan ilmu, karena ia menyelami suatu lapangan kenyataan yang tertentu, tetapi memajukan pertanyaan tentang kenyataan seluruhnya atau tentang hakikat, asas, dan prinsip dari kenyataan. Filsafat selalu menyelidiki dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga tak akan terdapat dalam ilmu apa pun juga. 6. Dogmatika Kefilsafatan filsafat tidak akan pernah terlalu lekas puas dengan suatu jawaban. Setiap dalil filsafat harus terargumentasikan atau dibuat dapat dipahami secara rasional. Filsafat adalah kegiatan berfikir, artinya dalam suatu hubungan dialogikal dengan yang lain ia berupaya merumuskan argumen-argumen untuk memperoleh pengkajian. Filsafat menurut hakikatnya bersifat terbuka dan toleran. Filsafat bukanlah kepercayaan atau dogmatika, jika ia tidak lagi terbuka bagi argumentasi baru dan secara kaku berpegangan pada pemahaman yang sekali telah diperoleh, tidak heran ketika kefilsafatan secara praktikal akan menyebabkan kekakuan. 7. Historis Pemikiran Filsafat

Menurut Prof. Dr. Bernard Sidharta, S.H, filsafat refleksi sistematis terhadap landasan (dasar-dasar) kenyataan. Berfilsafat selalu bertolak dari filsafat yang sama : terdapat banyak aliran kefilsafatan. Adanya pluriformitas terjadi akibat situasi historisnya. Situasi historis dapat banyak menjelaskan perbedaan-perbedaan itu, jadi filsafat itu menurut hakikatnya bersifat historis. Pemahaman ini tidak boleh membawa kita ke suatu historisme atau relativisme, artinya sampai pada kesimpulan bahwa semua pendirian kefilsafatan adalah sama, bahwa filsafat yang satu tidak lebih berharga dari yang lainnya. Sehingga historitas bukan merupakan relativisme. 8. Persyaratan Filsafat Prof. Dr. Bernard Sidharta, S.H. mengemukakan filsafat yang mememnuhi syarat rasional, yakni : a) Penalaran kefilsafatan harus logis-sah, artinya memenuhi aturan logika. b) Pemilihan premis dan formulasi kesimpulan harus mempertahankan struktur terbuka bagi suatu bantahan rasional dalam dialog intersubyektif. Adanya hubungan yang erat antara rasional dan emosi dan tidak boleh dipertentangkan. Filsafat yang rasional tidak boleh mengabaikan emosionalitas. 9. Filsafat Induk Segala Ilmu Pengetahuan Ilmu pengetahuan menghasilkan sesuatu kemajuan, tetapi tujan dan pemakaiannya ditentukan oleh filsafat. Semua sumber ilmu yang berkembang sekarang ini adalah satu, yaitu filsafat (Ferdnandes Simagunsong, S.STP, SAP,M.Si). Jika ilmu vak (diluar filsafat hanya membahas satu bagian saja, maka filsafat membahas keseluruhannya beserta hubungannya satu sama lain. 10. Bekerja Terus Menerus Untuk Mencapai Kebenaran Mencapai suatu kebenaran harus diupayakan dengan terus menerus meskipun hasilnya tidak mutlak, namun kemungkinan mencapai kebenaran tersebut akan lebih besar. 11. Filsafat Merefleksi Berbagai Masalah Dalam perjalanan sejarah, beberapa tema pokok telah mencapai kristialisasi, misalnya tentang hakikat yang ada (metafisika), struktur pengetahuan (teori pengetahuan, epistemology), bentu-bentuk berpikir yang sah (logika), penilaian perilaku baik buruk (etika), hakikat keindahan (estetika). Berbagai bagian itu telah berkembang dan menjadi mandiri. Pemandirian ini memiliki kekahawatiran bahwa hubungan dengan filsafat dengan

keumumannya dan disiplin-disiplin filsafat lainnya dapat terputus. Pengembangan suatu bagian filsafat tanpa melibatkan keterkaitannya pada keseluruhan akan membawa kesepihakan dan kecenderungan untuk berlebihan. Tiap bagian dan bentuk filsafat tetap merupakan filsafat dan punya cirri-ciri dai filsafat sebagai keseluruhan. Hal ini berlaku pula bagi filsafat hukum, yakni memusatkan perhatiannya pada gejala hukum. sejak awal filsafat hukum telah berorientasi pada kefilsafatan umum, ini berarti pengertian kefilsafatan dan sejarah filsafat dalam totalitasnya juga eleven untuk filsafat hukum. 12. Intisari Filsafat Prof. Dr. Harun Nasution mengatakan intisari filsafat ialah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma, dan agama) dan dengan sedalamdalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Sedangkan menurut Bernard, filsafat mengandung arti : (a) sebagai aktifitas hukum murni atau kegiatan akal manusia dalam usaha mengerti mendalami segala sesuatu dan (b) produk kegiatan kegiatan nerpikir murni tersebut. jadi merupakan suatu wujud ilmu sebagai hasil dan pemikiran filsafat. Jadi filsafat ini memiliki bentuk perbendaharaan yang terorganisai, punya sistematika tertentu. Filsafat juga berarti satu ajaran tentang sesuatu atau tentang segala sesuatu , sebagai satu ideologi. 13. Filsafat Ideologi Suatu Negara Ajaran filsafat merupakan ideologi suatu Bangsa dan Negara. Filsafat merupakan suatu weltanschauung atau way of life, suatu filsafat Negara. Filsafat yang berhubungan dengan tujuan Negara menjadi ideologi dari Negara yang bersangkutan. 14. Kesimpulan Filsafat merupakan hasil kegiatan dan hasil pemikiran tinggi, luas dan mendalam dalam rangka mencintai kebijaksanaan/kebenaran mengenai hakikat segala sesuatu. Oleh karena itu, filsafat menyelidiki segala sesuatu secara mendasar/mendalam/fundamental/radikal (radix) hingga akarnya. Sebagai ilmu, filsafat ialah ilmu yang menyelidi hakikat segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada serta berobyek formal menyelidi segala sesuatu yang menyangkut Tuhan, alam dan manusia. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang menentukan batas diantara ilmu-ilmu lain (ilmu vak/ilmu khusus/ilmu biasa) dan menyelesaikan persoalan atas perbedaan dalam batas ontologism, aksiologis, dan epistemologis. Kedudukan ilmu filsafat sejajar dengan ilmu lainnya, namun berdiri sendiri yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu budaya atau humaniora.

C. Pengertian Hukum 1. Kesukaran dalam Perumusan Hukum Menurut Immanuel Kant, Noch Suchen die Juristen eine Deifinition zu ihrem begriffe von recht artinya tidak ada seorang ahli hukum pun yang mampu membuat definisi tentang hukum). Hukum memang memiliki banyak segi dan sangat luas, sehingga tidak mungkin orang menyatukan dalam rumusan secara memuaskan. Immanuel Kant, mengungkapkan definisi hukum sebagai keseluruhan kondisi, dengan mana kehendak yang sewenangwenang dari individu dapat digabungkan dengan kehendak yang lain, dalam lingkup suatu hukum kebebasan. Sedangkan menurut Rudolf van Jhering hukum ialah keseluruhan

kondisi-kondisi kehidupan sosial dalam arti kata yang seluas-luasnya sebagaimana dijamin oleh kekuasaan Negara dengan paksaan dari luar. Namun pada dasarnya, hukum merupakan norma (petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan) yang berasal atau mendapat pengesahan negara, yang tujuannya untuk keadilan dan ketertiban masyarakat disertai sanksi yang tegas dan nyata dari negara terhadap mereka yang tidak menaatinya. Definisi akan membantu dalam mempelajari hukum, menunjukkan jalan (way of life), kearah mana harus berjalan. Sehingga menurut para ahli hukum definisi hukum itu menjadi suatu yang sangat berharga dan perlu. Menurut Lord Llyod of Hampstead, tidak berhasilnya definisi hukum yang banyak dibuat para ahli hukum hingga saat ini untuk dapat ditrerima secara universal disebabkan karena tidak atau kurang dipahaminya hakikat dan apa yang menjadi ruang lingkup definisi itu. Oleh karena itu, dia menyarankan agar sebelum mendefinisikan sesuatu, pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud definisi itu. Menurut Pror.Dr. Drs. Lili Rasjidi, SH, LLM, perumusan tentang hukum yang dapat mencakup segala segi dari hukum yang luas tidak mungkin dibuat. Suatu definisi memerlukan persyaratan misalnya jumlah kata tidak terlalu banyak dan mudah dipahami. Sehingga sudah pasti siapapun yang mencoba merumuskan hukum tentu definisi nya tidak sempurna. Sehingga, definisi merupakan hal yang diperlukan bagi golongan ini agar mereka tidak kebingungan dengan apa yang dinamakan hukum, justru pada pada permulaan mereka mempelajari hukum itu. Dengan mengerti, ia bisa setidaknya membedakan norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang tergolong hukum dan bukan hukum. 2. Cara Membuat Definisi Hukum

Pengertian hukum merupakan suatu kategori tertentu dalam konteks berpikir secara hukum dan hanya diartikan dalam konteks itu pula tidak dalam konteks pengertian seharihari. Dalam pengertian hukum memeiliki kadar kepastian yang relative kurang, pengisiannya untuk menjadi pasti diserahkan kepada praktik penafsiran terutama oleh pngadilan. Praktik ini tampak cenderung kearah kerangka fungsional , yaitu memberikan arti kepada pengertian hukum dengan dituntun oleh keinginan menciptakan keadilan terhadap kasus konkretdan individual. Hal ini berbeda dengan pemahaman dalam kerangka logika yang a prior, yaitu yang menekankan pada isi yang pasti dari suatu pengertian hukum. 3. Definisi-definisi Hukum Prof. R.Subekti, SH dan R. Tjitosudibio Hukum adalah suatu paham yang mengandung banyak sekali sudut seginya dan meliputi suatu bidang yang begitu luas, sehingga tiada suatu definisi pun yang menangkapnya dengan lengkap dan sempurna. Berbagai pendapat dari para ahli hukum atau pakar hukum sebagai berikut : a. Hukum, kata Victor Hugo, adalah kebenaran dan keadilan. b. Hukum, kata E.M. Meijers, adalah keseluruhan daripada norma-norma dan penilaian-penilaian tentang susila yang mempunyai hubunganmya dengan perbuatan-perbuatan mana oleh penguasa negara harus dipakai pedoman dalam menunaikan tugasnya. c. Hukum, kata Larminier, adalah keseragaman (harmonie) daripada hubunganhubungan antara manusia yang menimbulkan kewajiban-kewajiban. d. Hukum, kata La Rousse, adalah keseluruhan daripada prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat dan yang menetapkan apa yang oleh tiap-tiap orang boleh dan dapat dilakukan tanpa memperkosa rasa keadilan. e. Hukum, kata Rene Capitant, adalah keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat. f. Hukum, kata N.K.F. Land, adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang dalam kehidupan masyarakat wajib menaatinya.

8.Hukum, kata J.P. Suijling, adalah kompleks daripada norma-norma tentang segala tindak tanduk yang mengikat dan dibuat atau disahkan oleh negara. 4. Pengertian Hukum dalam Arti Luas Dalam arti luas, berarti bukan hanya secara nasional tapi juga internasional. Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LLM berpendapat bahwa hukum dalam arti luas tidak hanya mencakup asas-asas, kaidah, lembaga dan proses yang akan mewujudkan asas dan kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara

menyeluruh. Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi. 5. Hukum dalam Bentuk Tata Hukum Pada umumnya, hukum menampakkan diri dalam bentuk tata hukum walaupun tata hukum tidak identik dengan dan tidak selalu merupakan perwujudan hukum. hukum dan perwujudannya dalam bentu tata hukum menguasai dan mengatur kehidupan manusia dengan menetapkan tingkah laku apa yang boleh, harus atau dilarang dilakukan, dalam tata hukum juga dapat dibaca hak-hak dan kewajiban manusia. Namun bukan berarti hukum yang memberikan hak dan kewajiban itu, tapi tata hukum hanya merumuskan hak dan kewajiban manusia. Tata hukum memang menguasai hidup manusia, namun sekaligus untuk kepentingan manusia itu sendiri. 6. Cakupan Pengetahuan Hukum

Menurut Prof Sutjipto R, pengetahuan tentang hukum mencakup suatu wilayah yang sangat luas dan bahkan dibilang hampir tidak bertepi. 7. Sumber Hukum dan Isi Hukum Sumber Hukum Formal: bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Sumber Hukum Materiil : suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Isi hukum bersumber pada Tuhan, akal budi, jiwa manusia atau hubungan produksi tertentu yang memiliki kekuatan mengikat yang masih samar, sehingga perlu bentuk tertentu agar menjadi peraturan yang berlaku (hukum positif) yang menhadi sumber hukum formal, yang bentuk-bentuknya yakni undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktin. Sedangkan sumber hukum marerial atau isi hukum dan filsafat hukum menurut : (1) para penganut Teori Hukum Alam dipelopori Thomas Aquinas, pemerintah merupakan wakil Tuhan di dunia yang menetapkan hukum. (2) penganut teori hukum alam yang rasionalistis dipelopori Hugo de Groot, akal budi manusia, (3) penganut mahzab seharah yang dipelopori Carl Von Savigny, kesadaran hukum suatu bangsa berupa jiwa bangsa (volkgeist) di mana menurut aliran ini isi hukum tidak semata-mata ditentukan oleh akal budi melainkan tunbuh dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan alam sekelilingnya. (4) penganut marxis yang dipelopori Karl Marx isi hukum adalah sistem ekonomi dimana hukum merupakan salah satu bangunan atas yang coraknya ditentukan oleh bangunan bawah yakni ekonomi atau hubungan produksi. Hukum dapat dimengerti menurut hakikatnya kalau dipandang sebagai hasil niat manusia untuk mewujudkan suatu hidup bersama yang sesuai dengan norma-norma moral, suatu ko-eksistensi etis. 8. Standar Hukum Standar hukum mempunyai isi yang longgar, misalnya tidak boleh menyalip kendaraan di mukanya manakala jalan dihadapannya tidak bebas merupakan cara yang lebih pasti dibanding dengan ata-kata harus bertindak hati-hati secara layak untuk menghindari

kerugian pada orang lain. Perkataan Bertindak hati-hati secara layak hakimlah yang memastikan maksud tersebut. Disinilah standar hukum memiliki kelebihan mengikuti perkembangan pemikiran dalam masyarakat, dan kekurangannya adalah sifat yang tidak pasti untuk menilai suatu perbuatan. 9. Hukum Merupakan yang Pertama dari Semua Kemauan Hukum merupakan yang pertama dari semua kemauan sebab hukum adalah cara untuk mengatur perbuatan manusia sesuai dengan hubungan antar alat-alat dan tujuan-tujuan. Mengkombinasi kemauan berarti manusia dalam hubungannya satu sama lain; kedaulatan membedakan hukum dari kemauan sewenang-wenang dari individu, tetapi tidak harus diartikan kedaulatan politik dari kemauan satu atas yang lain. 10. Hukum Berpangkal Pada Perasaan Hukum Hukum berpangkal pada perasaan hukum dan hanya memperoleh kekuasaan dari penyesuaiannya dengan perasaan hukum individu. Hukum adalah sesuatu yang memenuhi perasaan hukum individu. Hukum adalah sesuatu yang memenuhi kesadaran hukum rakyat terbanyak dan dari mayoritas mutlak. 11. Kedudukan Penting Teori Hukum Teori akan memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan

mensistematikakan masalah yang dibicarakannya dan mengandung subjektifitas dalam menghadapi suatu fenomena. Oleh karena itu, muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum sesuai dengan pandangan yang dipakai. Menurt Prof. Sudjipto Rahardjo, S.H. Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas, dan selalu dihadapkan pada peraturan hukumnya, kesahannya, penafsirannya dari permasalahannya. 12. Perbedaan teori Hukum dengan Ilmu Hukum Menurut Achmad Roestandi, S.H, teori hukum memperlajari pengertian hukum secara teoritis dan bersifat umum (generalized), sedangkan ilmu hukum positif mempelajari hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan bagi orang tertentu, lebih bersifat khusus (individualized). 13. Abad Kesembilanbelas Kedudukan Negara Semakin Kuat Teori hukum tidak terlepas dari zamannya, pada abad ke-19, misalnya perkembangan ekonomi dan perdagangan memberikan optimism kepada orang-orang di masa itu.

Kedudukan Negara menjadi semakin kuat yang memberikan kemungkinan-kemungkinan dalam mengontrol dan mengarahkan masyarakat sesuai dengan kedudukannya yang semakin baik tersebut. Teori hukum Prof. Dr. Wolfgang Friedmann, LLD, LLM, menyatakan teori hukum berada diantara filsafat dengan teori politik atau ideologi Negara. Di Indonesia berdasarkan UUD 1945, falsafah alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yakni teori politik dan ideolog Negara yang berbicara keadilan pada alinea ke satu (perikeadilan), alinea ke dua(adil dan makmur), dan alinea keempat (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). 14. Antinomi-antinomi dalam Teori Hukum Hukum yang pada hakikatnya merupakan sistem kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara adalah juga bertolak dari masalah-masalah konflik. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingankepentingan orang dalam masyarakat atau setidak-tidaknya menekan benturan-benturan kepentingan tersebut menjadi sekecil mungkin. Kemampuan hukum itu didukung terutama oleh kenyataan bahwa hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan ke mana harus diarahkan. Seperti dijelaskan Satjipto Rahardjo bahwa norma hukum pada hakikatnya meramu dua dunia yang secara diametral berbeda, yakni dunia ideal dan dunia kenyataan. Sebab, pada akhirnya norma hukum harus mempertanggung jawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula. Karena harus memenuhi tuntutan keberlakuan filosofis, maka norma hukum memasukkan unsur ideal, dan untuk memenuhi tuntutan keberlakuan sosiologis perlu memperhitungkan unsur kenyataan. Norma hukum berarti mengandung rekaman ide-ide yang tidak lain dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan, dan harus pula menjejakkan kakinya ke bumi dalam makna mengindahkan kenyataan hidup sehari-hari. Dengan demikian, norma hukum tertarik ke dua arah yang berbeda, yakni dunia nilai-nilai dan dunia kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, adalah menjadi ciri kemandirian hukum bahwa ia menempati posisi yang mampu mengambil jarak yang serasi antara ideal dan kenyataan.

Dalam memenuhi tuntutan ideal dan kenyataan tersebut, nilai-nilai berubah fungsinya menjadi kekuatan pengontrol. Keserasian nilai-nilai yang terdapat dalam hukum yang pada dasarnya bersifat antinomik (berpasangan dan bertegangan) itu, yang terbentuk dalam suatu jalinan yang bulat, mewujudkan hukum yang efktif dan efisien. Teori hukum menurut Wolfgang Friedmann, dalam Legal Theory (1967) berada di antara filsafat dengan teori politik atau ideologi negara, dengan perkataan lain teori hukum harus dilandasi oleh filsafat dan teori politik atau ideologi negaranya. Menurutnya teori hukum melahirkan antinomi-antinomi yaitu dua nilai yang berdampingan tetapi bersitegang, misalnya antara: (a) individu dan alam semesta, (b) voluntarisme dan pengetahuan objektif, (c) pikiran/kecerdasan dan intuisi, (d) kolektivisme dan individualisme, (e) demokrasi dan otokrasi, (f) nasionalisme dan internasionalisme, (g) positivisme dan idealisme, serta (h) stabilitras dan perubahan. 15. Antinomi Terjadi dalam Kehidupan Manusia Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, mengemukakan antinomy terjadi dalam kehidupan manusia antara pasangan asaas kenyataan yang kemudian ketegangan yang ditimbulkannya dapat ditanggulangi oleh asas keserasian. Beliau mengemukakan dalam kenyataan kehidupan manusia asa kenikmatan dan asas kenyataan merupakan antitomi. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, S.H. menuturkan dalam kehidupan manusia cenderung untuk selalu berusaha agar terjadi keserasian antara hasrat keserasian psikis dengan kodrat keserasian fisik. Oleh karena manusia memiliki kecenderungan yang kuat dalam dirinya untuk hidup lebih lama dan untuk lebih meningkatkan kehidupan, maka hal ini menimbulkan konservatisme (kelestarian) dan inovatisme (kebaharuan) yang selalu harus diserasikan. Menitikberatkan pada kehidupan pribadi akan menimbulkan

individualism sedangkan pada kehidupan bersama akan menimbulkan kolektivisme dan keduanya harus diserasikan karena merupakan antinomi. 16. Terminologis jurisprudence Secara terminologis, jurisprudence berasal dari dari kata juris yang berarti hukum dan prudential berarti pengetahuan. Menurut Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH,LLM, jurisprudence adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian dasar dan sistem hukum

disebut sebagai teori hukum, sedangkan secara lebih mendalam diartikan sebagai filsafat hukum. 17. Hubungan Antara Teori Hukum dan Ilmu Hukum Hubungan antara teori hukum dan ilmu hukum sangat erat. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, bahwa berbeda dengan perhatian dan sifat uraian dari teori hukum yang demikian itu, ilmu hukum tidak melepaskan perhatiannya terhadap susbstansi struktur serta sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pembicaraan dalam ilmu hukum tidak dimulai dari nilai-nilai serta postulat hukum, melainkan juga dari hukum sebagai suatu badan atau susunan dari peraturan-peraturan hukum. sedangkan ada pendapat yang menyatakan

bahwa keduanya (ilmu hukum dan teori hukum) adalah sinonim, dimana teori hukum memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap ilmu hukum, yang ingin mempelajari dalam segala seluk beluk, hakikat dan perkembangannya. Teori hukum merupakan bagian yang penting dari ilmu hukum. 18. Ilmu Hukum Berkarakter Interdisipliner Dari segi atau bidang-bidang kajiannya, ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner. Hakikat ini kita ketahui dari digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum itu di masyarakat. Sehingga hukum tidak hanya dipandang sebagau aturan undang-undang belaka, tapi juga berbicara soal kesejahteraan dan lainnya. 19. Ilmu Hukum Bersifat Universal Ilmu Hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang kebetulan berlaku di suatu Negara. Perhatiannya menjangkau jauh melebihi batas-batas hukum yang berlaku di suatu Negara atau suatu waktu tertentu. Ojeknya adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dan dari masa kapan pun. Sehingga hukum dilihat sebagai fenomena universal, bukan lokal maupun regional. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo,S.H. ilmu hukum itu mempunyai jangkauan universal, melampaui batas-batas hukum suatu bangsa dan Negara tertentu. 20. Ilmu Normatif Mengacu pada A Handbook of Christian Ethics, Drs. Sidi Gazalba memberi batasan mengenai ilmu normative, yaitu : memandang manusia sebagai tenaga moral, mempertimbangkan tindakan kebiasaannya kepada yang baik dan yang buruk.

21. Ilmu Hukum Positif Ilmu hukum positif yaitu ilmu yang memperlajari hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat tertentu pada waktu tertentu pula.auguste conmte mengajarkan bahwa cara berpikir manusia akan mencapai tahap positif setelah melewati tahap teologis dan metafisik. Istilah positif diberi makna filsafati dengan arti sebagai segala sesuatu yang nyata, tepat, pasti dan memberi manfaat. 22. Arti Hukum di Lingkungan Masyarakat Prof. Dr. H. Otje Salman S.H. mengutarakan pada kenyataan sehari-hari di lingkungan masyarakat, dimana masyarakat mengartikan dan memberi 12 arti hukum, terlepas dari benar atau keliru : a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan diberikan oleh kalangan ilmuwan b. Hukum sebagai disiplin, diberikan oleh filosof, teoritisi dan politisi c. Hukum sebagai kaidah diberikan oleh filosof, orang yang bijaksana d. Hukum sebagai lembaga sosial diberikan oleh filosof, ahli sosiologi hukum e. Hukum sebagai tata hukum diberikan oleh DPR dan eksekutif (di Indonesia) f. Hukum sebagai petugas diberikan oleh tukang becak, pedagang kaki lima g. Hukum sebagai keputusan penguasa dierikan oleh atasan dan bawahan dalam suatu instansi atau lembaga Negara h. Hukum sebagai proses pemerintahan eksekutif i. Hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial pembentuk dan pelaksana hukum j. Hukum sebagai sikap atau perikelakuan ajeg diberikan oleh anggota dan pemuka masyarakat k. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai yurisprudence) l. Hukum sebagai seni diberikan oleh mereka yang peka terhadap lingkungannya, ahli karikatur. 23. Politik Hukum Politik hukum adalah arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik Hukum dibagi atas : diberikan oleh filosof, teoretisi (ahli diberikan oleh para diberikan oleh anggota dan pimpinan

a. politik peraturan perundang-undangan : kemampuan untuk menentukan kebijakan dalam memilih hukum mana yang paling baik (tepat) untuk diberlakukan dalam suatu masyarakat tertentu. b. Teknik peraturan perundang-undangan : cara merumuskan peraturan-peraturan sedemikian rupa sehingga maksud yang dikandung oleh pembuat peraturan perundang-undangan itu jelas tampak didalamnya. Politik hukum suatu pemerintahan akan terkandung dalam tujuan pembuatan suatu peraturan yang akan mengikat bangsa tersebut. 24. Kesimpulan Hukum ialah seperangkat aturan yang dibuat oleh yang berwenang secara tertulis atau tidak tertulis yang bersifat memaksa dan atau mengatur untuk ditaati oleh pihak yang bersangkutan guna mewujudkan kesejahteraan. Dari definisi tersebut, tergambar dari unsurunsurnya masuk atau tercakup di dalamnya seluruh bidang hukum yang terdiri atas hukum nasional dan hukum internasional, hukum tata Negara (constitutional law) dan hukum biasa (ordinary law), hukum yang dibuat atau disepakati/dianut oleh Negara/lembaga pemerinta, lembaga/badan organisasi masyarakat, dan kelompok/individu; hukum tertulis dan tidak tertulis hukum yang mempunyai kekuatan mengatur, hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, serta hukum yang mempunyai kekuatan mengatur dan memaksa; hukum yang harus atau seyogyanya ditaati oleh setiap warga Negara atau bahkan setiap penduduk, kelompok warga masyarakat tertentu, atau kelompok orang tertentu. Tujuan hukum yang berorientasi kesejahteraan dari masa ke masa menunjukkan perkembangan fluktuatif dan peningkatan. Dewasa ini, semua hukum memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan/kemakmuran bersama/umum. Tujuan tersebut berdasarkan atas teori Negara kesejahteraan (welfare state theory) dan teori Negara hukum material (materiele rechtsstaat theorie) atau teori Negara hukum material (welfare law state theory), yang dianut selurug Negara di dunia meskipun pada penekanannya berlainan. Di Indonesia sendiri ketentuannya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke dua jo bab XiV UUD 1945 tentang kesejahteraan sosial dan Pasal 33 ayat (3) tentang kemakmuran rakyat. D. Pengertian Filsafat Hukum 1. Makna Hukum

Andre Ata Ujan, MA. Ph.D menyatakan filsafat hukum harus dibedakan secara tegas dari ilmu hukum. filsafat hukum member tekanan pada substansi (isi), sedangkan ilmu hukum pada format (bentuk). Bahkan kalau bentuk menjadi sarsaran refleksi filsafat, maka bentuk disini dipahami terutama dari substansi (isi) apakah secara esensial bentuk itu kondusif untuk menghasilkan hukum sebagaimana seharusnya dan bukan sekedar mendeskripsikannya dari sisi teknis-prosedual. Meski demikian, isi dan bentuk memiliki hubungan yang erat, karena bentuk tanpa substansi (isi) tidak bermakna, sebaliknya substansi (isi) tanpa bentuk tidak efektif. Tentang makna hukum, Theo Hujibers mengemukakan ilmu hukum, baik ilmu hukum secara sistematis maupun kesenian hukum, menyangkut tata hukum dengan isi tertentu, yakni suatu tata hukum yang berlaku atau akan berlaku di suatu tempat tertentu dan suatu waktu tertentu. Terdapat penyelidikan lain tentang hukum yang menyangkut hukum sebagai hukum. dalam penyelidikan ini dicari : (a) apa arti hukum yang sebenarnya yang berasaskan pada akal budi praktis, sebab merupakan hasil kehendak bebas, (b) manakah prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dimana-mana, sebab termasuk pengertian hukum sebagai hukum, manakah asalnya, manakah tujuannya. Persolan ini dipelajari dengan menggunakan metode transedental, yakni dengan melibatkan segala aspek hidup dalam tinjauannya. Metode transedental merupakan metode khas bagi filsafat. Ilmu hukum yang mengenai makna hukum dan fungsinya dalam praktik hidup disebut filsafat hukum. 2. Definisi Filsafat Hukum - Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukumyang menyangkut penyerasian nilai-nilai, misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan. - Arief Sidharta, S.H filsafat hukum adalah refleksi sistematis tentang kenyataan dari hukum harus dipandang sebagai realisasi dan ide hukum (cita-hukum). dalam hukum positif, kita selalu menemukan empat bentuk : aturan hukum, putusan hukum, figure hukum, lembaga hukum. lembaga hukum terpenting adalah Negara. Akan tetapi, tidak hanya kenyataan hukum, juga filsafat hukum harus secara sistematis

direfleksi. Filsafat hukum adalah sebuah :sistem terbuka yang di dalamnya semua tema dipautkan satu dengan yang lainnya. 3. Hukum Berkaitan dengan Manusia dan Negara Huijbers menulis di antara gejala-gejala yang ditemui manusia dalam hidupnya terdapat hukum. jika hukum menjadi objek filsafat artinya, bahwa dicari makna hukum, sebagaimana tampak dalam hidup kita. Pertanyaan filsafat seperti : apa makna hukum, melihat segala sesuatu yang ada ata : apa makna hukum sebagai hukum? untuk menjawab ini, hukum dapat dipelajari pada dua tingkat : a) Hukum berkaitan dengan manusia Manusia disini sebagai pribadi. Dengan menyoroti hukum dalam hubungan dengan manusia secara demikian sudah terlihat bahwa manusia merupakan subjek hukum, bukan sebab ia berpautan dengan sekelompok orang lain berkat keturunan, warna kulit, agama dan sebagainya, melainkan hanya sebab ia manusia. b) Hukum berkaitan dengan Negara Negara bukanlah subjek hukum , namun sejak jaman modern Negara menjadi instansi yang tak bersyarat bagi ditetapkannya dan dipertahankannya hukum dalam arti yuridis. Dengan merenungkan hukum sebagai aturan Negara diperoleh kemampuan untuk menilai suatu sistem hukum tertentu. Di sini juga, ada kesempatan menggabungkan filsafat hukum dengan ideologi pancasila. 4. Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum Ahmad Roestandi, SH mengemukakan : filsafat hukum ialah filsafat obyeknya hukum yang berusaha untuk mencari hakikat hukum. pada kesempatan lain ia menjelaskan filsafat hukum adalah filsafat yang objeknya hukum, yakni filsafat yang berusaha mencari hakikat dari hukum. semua ilmu berawal dari filsafat. Semua ilmu berpijak pada filsafat. Ilmu mencari kebenaran sepanjang kebenaran sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan dengan pengalaman. Namun, ada titik tertentu kita sampai pada kenyataan udan tidak mampu menerangkannya lagi. Filsafat hukum merupakan filsafat khusus. Pertanyaan tentang apakah filsafat itu, sama tuanya dengan filsafat itu sendiri. Secara umum filsafat itu terbagi dalam tiga cabang utama, yaitu : (1) ontologi; (2) epistemologi; dan (3) aksiologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang keberadaan sesuatu atau membahas tentang yang ada, ens, being,

letre. Kalau dihubungkan dengan ilmu, apa yang merupakan ada atau being dari ilmu itu. Objek ilmu hukum umpamanya yaitu norma (patokan), apa hakikat hukum itu?, apakah keadilan itu?. Epistemologi secara garis besar membahas segenap proses dalam usaha memperoleh pengetahuan. Akhirnya dapat disimpulkan epistemologi itu membahas atau membicarakan tentang asal, syarat, susunan, metode, dan validitas pengetahuan, misalnya ukuran apa saja yang dapat digunakan agar suatu hal dapat disebut hukum?. Sementara aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang hakikat nilai, kriteria dan keberadaan suatu nilai, misalnya bagaimana kaitan antara hukum dengan kekuasaan? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat. Pertanyaan tentang apa hakikat hukum itu sekaligus merupakan pertanyaan filsafat hukum juga. Pertanyaan tersebut mungkin saja dapat dijawab oleh ilmu hukum, tetapi jawaban yang diberikan ternyata serba tidak memuaskan. Menurut Apeldorn, hal tersebut tidak lain karena ilmu hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindra manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Sementara itu pertimbangan nilai di balik gejala-gejala hukum, luput dari pengamatan ilmu hukum. Norma atau kaidah hukum, tidak termasuk dalam dunia kenyataan (sein), tetapi berada pada dunia nilai (sollen), sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan ilmu hukum. 5. Filsafat Hukum Merupakan Ilmu Prof. Dr. Otje Salman S, SH, LLM menyatakan bahwa filsafat hukum merupakan ilmu Ilmu disini diartikan sebagai kegiatan berpikir. filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Filsafat hukum agar mudah diterapkan harus disusun teori hukumnya atau kalau dihubungkan dengan pengertian jurisprudence dapat dikatakan sama artinya: filsafat hukum merupakan filsafat teoritis. Pandangan ini pada umumnya dikemukakan oleh para ahli yakni Prof.Mr.J.M.P. Bellefroid, ilmu hukum meliputi : (1) rechts dogmatiek, (2) algemeine recht leer (termasuk didalamnya teori hukum), (3) rechts sociologie, recht

vergelijking, recht historie, (4) recht politiek, (5) recht filosofie. Jadi, pengertian eoritis disini filsafat hukum dibicarakan tersendiri begitu pula teori hukum (termasuk bagian dari algemeine rechtleer). Filsafat merupakan genus filsafat etika adalah species dan filsafat hukum adalah subspeciesnya. Demikian pendapat Prof.Mr.J.M.P Bellefroid, Mr Willem Zevenbergen dan Prof. Dr.Drs.Ernst Utrecht, S.H. 6. Kesimpulan Filsafat hukum ialah subspecies dari species etika dan dari genus filsafat yang merupakan kegiatan dan hasil pemikiran tinggi, luas, dan mendalam manusia mengenai hakikat hukum, yang menjadi induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum. hakikat hukum diperoleh secara kontemplatif, spekulatif, deduktif, reflektif, komprehensif, sinoptis, metafisis, kritis, rasional transedental integral dan universal. Sebagai ilmu, filsafat hukum merupakan hakikat hukum sebagai perwujudan nilai, hukum sebagai sistem kaidah dan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.