11

BAB II

LANDASAN TEORI

Kajian teori ini akan membahas beberapa bagian

sebagai berikut: a) Teori Belajar terkait Program Praktik

Kerja Lapangan (PKL), b) Program PKL, c) Evaluasi

Program, d) Model Evaluasi Stake Countenance, e) Hasil

Penelitian Relevan, f) Kerangka Berfikir.

2.1 Teori Belajar terkait Program PKL

Terdapat dua teori belajar di tempat kerja yang

pokok, terkait Program PKL, yaitu work-based learning

dan situated learning.

2.1.1 Work-Based Learning (Pembelajaran Berbasis

Kerja)

Work-Based Learning (WBL) atau Pembelajaran

Berbasis Kerja sebagai pendekatan pembelajaran

memainkan peran dalam meningkatkan pengembangan

program pendidikan di SMK. Belajar berbasis kerja

adalah suatu strategi pembelajaran yang

memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat

kerja untuk mempelajari materi pembelajaran berbasis

sekolah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan

kembali di tempat kerja atau sejenisnya dan berbagai

12

aktivitas dipadukan dengan materi pelajaran untuk

kepentingan siswa. (Depdiknas, 2003:11).

WBL menjadi tren dalam pendidikan SMK, karena

mempengaruhi kepuasan pembelajar dan

meningkatkan peran tutor dalam pembelajaran

(Woltering, Herrler, Spitzer, & Spreckelsen, 2009:1131).

“Credit for Work-based learning may begained in work

related context within a module or programme of study

offered or recognised by the university and its patners.”

(Birmingham University, 2008:2). Bern dan Erikson

(2001:8) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis

kerja terintegrasi dengan materi di kelas untuk

kepentingan para siswa dalam memahami dunia kerja.

Raelin (2008:2) menyatakan bahwa, WBL secara

ekspresif menggabungkan antara teori dengan praktik,

pengetahuan dengan keterampilan. WBL mengakui

bahwa tempat kerja menawarkan kesempatan yang

banyak untuk belajar seperti di ruang kelas. Sistem

magang/PKL merupakan salah satu bentuk WBL.

Dalam sistem ini siswa belajar dengan seorang ahli

atau maestro melalui pengamatan dan imitasi perilaku

dan cara kerjanya dengan intens sehingga bisa

mendapatkan pengalaman spesifik.

Dari beberapa pendapat di atas, Work-Based

Learning (WBL) atau Pembelajaran Berbasis Kerja

13

merupakan pendekatan pembelajaran yang

menggabungkan antara teori dengan praktik,

pengetahuan dengan dunia nyata, muncul karena

adanya tuntutan untuk mencapai mutu pendidikan

yang lebih tinggi, efisiensi dan keterkaitan pendidikan

dengan pekerjaan. Teori WBL juga diperlukan karena

menyediakan ketrampilan profesional untuk membantu

peserta didik membuat transisi dari sekolah ke bekerja,

dalam program pendidikan praktik yang dilaksanakan

di industri.

2.1.2 Situated Learning ( Pembelajaran Situasional)

Situated Learning adalah merupakan teori belajar

yang mempelajari gabungan pengetahuan dan

keterampilan yang digunakan di dunia kerja (Brown,

1998). Stein (1998:1) mengidentifikasi empat prinsip

terkait dengan situated learning, yaitu: (1) belajar

berakar pada kegiatan sehari-hari (everyday cognition),

(2) pengetahuan diperoleh secara situasional dan

transfer berlangsung hanya pada situasi serupa

(context), (3) di samping pengetahuan deklaratif dan

prosedural, belajar merupakan hasil dari proses sosial

yang mencakup cara-cara berpikir, memandang

sesuatu, pemecahan masalah, dan berinteraksi (4)

belajar merupakan hal yang tidak terpisahkan dari

dunia tindakan tetapi eksis di dalam lingkungan sosial

14

yang sehat dan komplek, yang meningkatkan aktor,

aksi, dan situasi. Dari keempat prinsip ini, prinsip yang

kedua yaitu lingkungan yang serupa dengan dunia

kerja yang sebenarnya diperlukan oleh sekolah.

Lingkungan belajar yang memberikan pengalaman

siswa yang mendukung kerja di industri adalah

lingkungan industri sendiri.

2.2 Praktik Kerja Lapangan (PKL)

2.2.1 Pengertian Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan syarat

mutlak penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK. Hal

inilah yang menjadi dasar utama bagi sebagian besar

SMK dalam melaksanakan PKL. Program PKL bagi

siswa SMK mulai dilaksanakan sejak dicanangkannya

kurikulum 1994 dengan konsep magang. Seiring

dengan beberapa kali pergantian kurikulum SMK maka

istilah untuk program praktik bagi siswa SMK ini pun

berubah-ubah disesuaikan dengan standar dari

kurikulum yang berlaku pada saat itu. Mulai dari

istilah Magang, PKL (Praktik Kerja Lapangan), Prakerin

(Praktik Kerja Industri), OJT (On the Job Training), PSG

(Pendidikan Sistem Ganda), dan saat ini istilah yang

dipakai kembali menjadi PKL (Praktik Kerja Lapangan)

sesuai dengan Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL)

15

dari Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan. (Direktorat Pembinaan

SMK, 2017).

Praktik kerja lapangan yang merupakan bagian

dari kegiatan penerapan Program Pendidikan Sistem

Ganda (PSG) adalah program wajib yang harus

diselenggarakan oleh sekolah, khususnya SMK dan

pendidikan luar sekolah serta wajib diikuti oleh siswa/

warga belajar (Dikmenjur: 2008).

Dipandang dari sudut pandang pendidikan,

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu

muatan (content) kurikulum suatu lembaga pendidikan

kejuruan. PKL tersebut dimaksudkan untuk

memberikan wawasan praktis berdasarkan teori-teori

yang dipelajari di SMK. (UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 ayat [3] huruf f jo

Pasal 37 ayat [1]).

Menurut Direktorat Pembinaan SMK,

pembelajaran di Dunia Usaha/ Dunia Industri (Institusi

Pasangan) adalah program PKL yaitu kegiatan

pembelajaran praktik untuk menerapkan,

memantapkan, dan meningkatkan kompetensi peserta

didik. (Kemdikbud, 2017:2).

16

Sedangkan dari sudut pandang ketenagakerjaan,

PKL adalah salah satu wujud pelatihan di tempat kerja

(on the job training) atau OJT karena PKL hanya

merupakan (salah satu) muatan kurikulum SMK maka

ketentuan mengenai hak-hak/kewajiban-kewajiban

siswa PKL dengan Institusi Pasangan (IP) diatur dan

disepakati diantara para pihak. (Undang-undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 13 ayat

[2]).

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

03/M-IND/PER/1/2017 tentang “Pedoman Pembinaan

dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan

Berbasis Kompetensi yang Link and match dengan

Industri” dijelaskan bahwa praktik kerja lapangan

adalah praktik kerja pada industri atau perusahaan

sebagai bagian kurikulum pendidikan kejuruan untuk

meningkatkan kompetensi.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dipahami

bahwa Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan

penyelenggaraan praktek kerja di institusi kerja

pasangan (perusahaan; jasa, dagang, industri), secara

sinkron dan sistematis, bertujuan menghantarkan

peserta didik pada penguasaan kemampuan kerja

tertentu, sehingga menjadi lulusan yang

berkemampuan relevan seperti yang diharapkan.

17

2.2.2 Tujuan Program Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diwujudkan

dalam bentuk kerja di suatu perusahaan, dimaksudkan

selain sebagai salah satu syarat tugas akhir bagi siswa

SMK kelas XI atau kelas XII, PKL juga sebagai kegiatan

siswa untuk mencari pengalaman kerja sebelum

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

Pelaksanaan PKL juga dapat memberikan nilai

tambah bagi SMK, seperti pemenuhan persyaratan

akreditasi dan upaya pembangunan reputasi sekolah.

Adapun tujuan diadakan pelaksanaan Praktik Kerja

Lapangan (PKL) antara lain :

1. Untuk memperkenalkan siswa pada dunia usaha 2. Menumbuhkan & meningkatkan sikap profesional yang

diperlukan siswa untuk memasuki dunia usaha 3. Meningkatkan daya kreasi dan produktifitas tehadap siswa

sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia usaha yang sesungguhnya

4. Meluaskan wawasan dan pandangan siswa terhadap jenis-

jenis pekerjaan pada tempat kerja. (Depdiknas , 2003: 2-3)

Menurut Pedoman Penilaian Hasil Belajar pada

SMK penerapan kurikulum 2013 Edisi Revisi yang

berlaku secara nasional, memuat tujuan Praktik Kerja

Lapangan (PKL) antara lain sebagai berikut :

1. Mengaktualisasikan model penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) antara SMK dan Institusi Pasangan (DU/DI) yang memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah (SMK) dan program latihan penguasaan keahlian di dunia kerja (DU/DI).

18

2. Membagi topik-topik pembelajaran dari Kompetensi Dasar yang dapat dilaksanakan di sekolah (SMK) dan yang dapat dilaksanakan di Institusi Pasangan (DU/DI) sesuai dengan sumber daya yang tersedia di masing-masing pihak.

3. Memberikan pengalaman kerja langsung (real) kepada peserta didik dalam rangka menanamkan (internalize) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja.

4. Memberikan bekal etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan

pasar kerja global. (Kemdikbud, 2015: 45).

Sementara berdasarkan Pedoman Praktik Kerja

Lapangan (PKL) tahun 2017 diuraikan tujuan PKL

adalah:

1. Memberikan pengalaman kerja langsung (real) kepada peserta didik dalam rangka menanamkan (internalize) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja.

2. Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global.

3. Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan.

4. mengaktualisasikan salah satu bentuk aktivitas dalam penyelenggaraan Model Pendidikan Sistem Ganda (PSG) antara SMK dan Institusi Pasangan Du/Di yang memadukan secara sistematis dan sistemik.

(Direktorat Pembinaan SMK, 2017: 4).

Tujuan pembelajaran dengan Program PKL dalam

perkembangannya dipengaruhi dinamika kehidupan

masyarakat, dituntut untuk mampu mengantarkan

peserta didik menjadi lulusan SMK yang memiliki

pengetahuan, etos kerja, dan keterampilan yang

memadai sebagai bekal untuk bersaing memasuki

dunia kerja. (Surachim, 2016: 16).

19

Dari uraian di atas, diketahui bahwa tujuan dari

Program PKL adalah untuk memperkenalkan siswa

pada Dunia Usaha/ Dunia Industri (DUDI) dengan

praktik kerja langsung di perusahaan ataupun di suatu

instansi guna menumbuhkan dan meningkatkan sikap

profesional yang diperlukan siswa untuk memasuki

dunia kerja.

2.2.3 Komponen Praktik Kerja Lapangan

Menurut Surachim (2016: 57), Efektivitas PKL di

SMK berkaitan dengan interaksi antara komponen-

komponen yaitu; institusi pasangan, program

pendidikan dan pelatihan bersama, kelembagaan

kerjasama, nilai tambah dan jaminan keberlangsungan.

Kontribusi yang sinkron dan dinamis dari setiap

komponen pendukung diharapkan melahirkan

pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuan

pendidikan di SMK.

a. Institusi Pasangan (IP)

Institusi pasangan yaitu dunia usaha/ industri atau

lembaga lainnya yang menjadi mitra SMK dalam

Program PKL, yang terlibat langsung dalam

kerjasama pelaksanaan PKL, meliputi; personil

SDM, peralatan, bahan, waktu, penyusunan

program, dan pendanaan, yang bertujuan agar

peserta PKL dapat melaksanakan tugasnya sesuai

20

keahlian yang diminatinya, memperoleh pengalaman

kerja, serta menerapkan disiplin kerja sesuai dengan

kebutuhan pasar.( Surachim, 2016: 24).

b. Program Pendidikan dan Pelatihan Bersama

PKL adalah program pendidikan dan pelatihan

bersama antara SMK dan IP-nya, disusun dan

disepakati bersama, dilaksanakan dan dievaluasi

bersama berdasarkan standar keahlian tamatan

(Standar Profesi), standar pendidikan dan pelatihan,

sistem penilaian dan sertifikasi. (Surachim, 2016:

61).

Program-program dalam kurikulum yang saat

ini berlaku dan dikembangkan, disusun dengan

mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang

mengutamakan penyiapan tamatan agar dapat

memasuki lapangan kerja dan mengembangkan

sikap profesional. Program pendidikan yang harus

disepakati bersama tersebut paling tidak meliputi:

1) Standar profesi (standar kemampuan tamatan)

PKL sebagai bagian integral pengembangan

sumberdaya manusia bertujuan untuk

mempersiapkan peserta didik untuk dapat

bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan ini

21

mengandung arti bahwa tamatan pendidikan

sistem ganda harus memiliki kemampuan/

kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia

usaha/ industri, sehingga segala sesuatu yang

berhubungan dengan perencanaan,

penyelenggaraan dan penilaian pendidikan dan

pelatihan harus mengacu pada pencapaian

standar kemampuan profesional sesuai dengan

tuntutan profesi. Oleh karena itu standar profesi

harus memuat ukuran kemampuan dan

menggambarkan kewenangan pada kurikulum

masing-masing program studi.

2) Standar pendidikan dan pelatihan

Diperlukan suatu proses pendidikan dan

pelatihan yang terstandar dengan ukuran materi,

waktu dan metode pola pelaksanaan untuk

mencapai kewenangan dan penguasaan standar

kemampuan tamatan yang telah ditetapkan.

Komponen pendidikan dan pelatihan kejuruan

meliputi; teori kejuruan, praktik dasar kejuruan,

dan praktik keahlian kejuruan. Standar

pendidikan dan pelatihan diperlukan mengingat

keberhasilan pembelajaran dalam dinamikanya

harus selaras dengan kebutuhan sektor-sektor

22

pembangunan dan dunia kerja yang terus

berkembang.

3) Standar penilaian dan sertifikasi

Pengujian terhadap siswa diperlukan untuk

mengetahui keberhasilan dalam mencapai

kemampuan sesuai dengan profesi yang telah

ditetapkan. Bagi siswa yang telah menguasai

kemampuan yang dipersyaratkan dinyatakan

lulus dan dibekali dengan sertifikat dari tim

penguji yang berasal dari pihak SMK, dunia

usaha/industri, asosiasi profesi, dimana terdapat

dua jenis penilaian yaitu penilaian hasil belajar

dan penilaian penguasaan keahlian.(Surachim,

2016: 61-65).

2.2.4 Pedoman Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Program PKL dalam kurikulum 2013 Edisi Revisi

yang berlaku secara nasional, yang saat ini berlaku

disusun dengan mengacu pada Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang

mengutamakan penyiapan tamatan agar dapat

memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap

profesional. Program PKL dalam penerapannya minimal

menggunakan 4 standar dari 8 standar dalam Standar

Nasional Pendidikan (SNP) sesuai Peraturan Pemerintah

No. 13 Tahun 2015 yaitu; a) Standar kompetensi

23

Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan, b) Standar Isi

Pendidikan Menengah Kejuruan, c) Standar Proses

Pendidikan Menengah Kejuruan, d) Standar Penilaian

Pendidikan Menengah Kejuruan. (Direktorat Pembinaan

SMK, 2017:3).

Pedoman PKL disusun dan dikembangkan untuk

mendukung pola pengelolaan PKL yang akan atau

sedang dijalankan agar lebih efektif. Pedoman berikut

instrument didalamnya dapat digunakan sebagai SOP

(Standar Operasional Prosedur) dalam penyelenggaraan

Program PKL. Program PKL di SMK dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka

24

Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemangangan di Dalam Negeri.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2017 tentang Standar Komptensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2017 tentang Standar Isi Pendidikan Menengah Kejuruan.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2017 tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2017 tentang Standar Penilaian Pendidikan Menengah Kejuruan

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan.

14. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

15. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

(Direktorat Pembinaan SMK, 2017: 2-4).

Sesuai dengan perkembangan jaman, aturan

penyelenggaraan PKL diperbarui dengan penerapan

Kurikulum 2013 Edisi Revisi yang berlaku secara

nasional dengan penetapan pedoman penilaian PKL

yang memuat aturan lebih teknis penyelenggaraan PKL

yang meliputi; a) pencarian DUDI (Benchmark), b)

perencanaan, c) seleksi, d) manajemen PKL, e)

25

monitoring dan evaluasi, dan f) penilaian, laporan dan

penutupan program. (Kemdikbud, 2016: 18-22).

Penyempurnaan aturan PKL oleh pemerintah terus

dilakukan dengan diterbitkannya aturan terbaru yaitu

Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) tahun 2017

yang meliputi; a) pendahuluan, b) konsep dan pola

praktik kerja lapangan, c) deskripsi program PKL yang

memuat antara lain; (1) alur pelaksanaan PKL, (2)

perencanaan program PKL, (3) pelaksanaan program

PKL, (4) penilaian PKL. (Direktorat Pembinaan SMK,

2017). Pedoman PKL sebagai Juknis PKL disusun

dengan tujuan antara lain untuk; a) menyediakan

rujukan yang jelas dan sederhana tentang Program PKL

yang dapat digunakan untuk jangka panjang, b) sarana

untuk untuk menyamakan pemahaman,

mengakomodasi harapan dan kepentingan semua pihak

yang terkait Program PKL, c) sarana untuk dapat

melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan

program, d) menyajikan instrumen-instrumen untuk

penyelenggaraan PKL, e) bahan pembelajaran dan

model untuk direplikasi (Good Practice Sharing).

(Kemdikbud, 2016: 8).

Pedoman PKL 2017 tersebut mengacu pada

aturan kurikulum 2013 Edisi Revisi yang berlaku

26

secara nasional yang tertuang dalam Panduan

Penilaian Hasil Belajar pada SMK yang berbunyi:

“Memperhatikan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014, waktu pelaksanaan pembelajaran di Institusi Pasangan/Industri dapat dilakukan pada kelas XI atau kelas XII. Untuk menjamin keterlaksanaan program PKL maka dapat dilakukan alternatif pengaturan sebagai berikut: 1) Jika program PKL akan dilaksanakan pada semester 4 kelas XI, sekolah harus menata ulang topik-topik pembelajaran pada semester 4 dan semester 5, agar pelaksanaan PKL tidak mengurangi waktu untuk pembelajaran materi pada semester 4 sehingga sebagian materi pada semester 4 tersebut dapat ditarik ke semester 5. 2) Demikian juga sebagaimana pada butir 1) di atas, jika program PKL akan dilaksanakan pada semester 5 kelas XII, sekolah harus melakukan pengaturan yang sama untuk materi pembelajaran pada kedua semester tersebut. 3) Mengingat kebijakan UN yang tidak lagi menjadi salah satu faktor penentu kelulusan, maka program PKL dapat dilaksanakan sebelum UN pada semester 7 secara blok penuh selama 3 bulan (12 minggu) bagi SMK Program 4 Tahun.” (Direktorat Pembinaan SMK, 2015: 46).

Dalam pelaksanaan Program PKL mencakup

serangkaian fase yang membantu mengartikulasikan

peran guru pengajar, guru pembimbing, peserta didik,

dan pembimbing industri. Fase pembelajaran dalam

Program PKL tersebut dilaksanakan dalam ruang

lingkup PKL yang meliputi:

1. Tahap I: Pengamatan. Peserta didik mengamati kinerja dari suatu kegiatan di tempat PKL kemudian merencanakan mengartikulasikannya dalam suatu kegiatan nyata/riil.

2. Tahap II: Meniru tindakan (approximating). Peserta didik meniru tindakan yang dilakukan oleh staf Du/Di/ pembimbing industri. Peserta didik mencoba melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh ahli dan membandingkannya

27

3. Tahap III: Kerja dalam bantuan dan pengawasan. Peserta didik mulai bekerja secara lebih rinci dibawah pengawasan dan bantuan pembimbing industri. Mereka bekerja sesuai dengan standar tempat kerja. Kemampuan peserta didik meningkat melalui bantuan ahli atau pembimbing industri.

4. Tahap IV: Bekerja Mandiri (Self-directed Learning). Peserta didik hanya minta bantuan jika diperlukan. Peserta didik mencoba tindakan nyata di dunia kerja Du/Di, namun tetap membatasi dirinya untuk lingkup tindakan di lapangan yang dipahami. Peserta didik melakukan tugas yang sebenarnya dan hanya mencari bantuan bila diperlukan dari ahli.

5. Tahap V: Aktualisasi dan eksplorasi. Peserta didik melakukan aktualisasi dan eksplorasi dalam penerapan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki. Dalam tahap ini peserta didik memberikan tanggapan terhadap pengembangan metode kerja, prosedur kerja, formula dan hal lain yang digunakan di Du/Di. (Hansman, 2001: 47)

Guna merealisasikan pembelajaran dalam Program

PKL yang efektif dan efisien, setiap sekolah melakukan

penyusunan program pembelajaran yang dilakukan di

sekolah dan di Institusi Pasangan/ DUDI. Sekolah

menyusun program PKL yang memuat sejumlah

Kompetensi Dasar yang akan dipelajari peserta didik di

dunia kerja. KD yang tidak dapat dilakukan

pembelajarannya di industri wajib dilaksanakan di

sekolah. (Direktorat Pembinaan SMK, 2017:20).

Penyusunan Program PKL melibatkan praktisi ahli

yang berpengalaman di bidangnya untuk memperkuat

pembelajaran dengan cara pembimbingan. PKL disusun

bersama antara sekolah dan industri yang menjadi

28

Institusi Pasangan dalam rangka memenuhi kebutuhan

peserta didik, sekaligus merupakan wahana bagi DUDI

untuk berkontribusi dalam upaya pengembangan

sumber daya manusia. Rancangan Program PKL

sebagai bagian integral dari program pembelajaran

perlu memperhatikan kesiapan Institusi Pasangan. Hal

ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan, penempatan

peserta didik tepat sasaran.

2.3 Evaluasi Program

2.3.1 Pengertian Evaluasi Program

Menurut Arikunto dan Jabar (2014:7), evaluasi

program merupakan penelitian evaluatif yang

dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari sebuah

program kebijakan, yaitu mengetahui hasil akhir dari

adanya kebijakan dalam rangka menentukan

rekomendasi kebijakan atas kebijakan yang lalu dengan

tujuan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Evaluasi program adalah metode sistematik untuk

mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi

untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

Semua program perlu dievaluasi untuk menentukan

apakah layanan atau intervensinya telah mencapai

tujuan yang ditetapkan. (Wirawan, 2011: 17).

29

Menurut Gall, Gall and Borg (2007:559)

“educational evaluation is the process of making

judgments about the merit, value, or worth of educational

programs”. Dapat diartikan bahwa evaluasi pendidikan

adalah proses membuat penilaian tentang prestasi,

nilai, atau nilai program pendidikan

Lebih lanjut Stufflebeam, Madaus dan Kellaghan

(2002:280) menerangkan bahwa evaluasi program

merupakan:

“...the process ofdelineating, obtaining, reporting, and applying descriptive and judgmental information about some object’s meritand worth in order to guide decision making, support accountability, disseminate effective practices, and increase understanding of the involved phenomena”.

Proses menggambarkan, pelaporan dan menerapkan

informasi deskriptif dan mempertimbangkan beberapa

obyek prestasi dan layak untuk dasar pengambilan

keputusan, mendukung akuntabilitas, menyebarkan

praktek-praktek yang efektif, dan meningkatkan

pemahaman fenomena program.

Dari beberapa pengertian evaluasi program di atas

dapat dipahami bahwa evaluasi program adalah

rangkaian kegiatan pengumpulan informasi tentang

keterlaksanaan suatu program sehingga diperoleh fakta

pelaksanaan, sehingga dapat digunakan sebagai

masukan dalam menentukan pilihan dalam

pengambilan sebuah keputusan.

30

2.3.2 Tujuan Evaluasi Program

Secara umum kita kenal ada dua macam tujuan

evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum diarahkan pada program secara

keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan

pada masing-masing komponen. Menurut Arikunto dan

Jafar (2010:19) tujuan evaluasi program adalah untuk

mengetahui seberapa efektif program yang sudah

dilaksanakan, sedang tujuan kususnya adalah

mengetahui seberapa tinggi kinerja masing-masing

komponen sebagai faktor penting yang mendukung

kelancaran proses dan pencapaian tujuan.

Tujuan diadakannya evaluasi program adalah

untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan

langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program,

karena evaluator program ingin mengetahui bagaimana

pelaksanaan komponen dan subkomponen program,

dan apa sebabnya jika belum terlaksana. (Arikunto dan

Jabar, 2014:18).

Kirkpatrick (2006:17) menambahkan ada tiga

alasan mengapa diperlukan evaluasi program, yaitu; a)

untuk menunjukan eksistensi dan dana yang

dikeluarkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

program yang dilakukan, b) untuk memutuskan

apakah kegiatan yang dilakukan akan diteruskan atau

31

dihentikan, c) untuk mengumpulkan informasi

bagaimana cara untuk mengembangkan program di

masa mendatang.

Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebuah program,

yaitu; a) menghentikan program, karena dipandang

bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya atau

tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan, b)

merevisi program, karena ada bagian-bagian yang

kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan

tetapi hanya sedikit, c) melanjutkan program, karena

pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan

harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat, d)

menyebarluaskan program, karena program berhasil

dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di

tempat dan waktu yang lain. (Arikunto dan Jabar,

2014:22).

Dalam merancang dan mendesain evaluasi,

evaluator harus menentukan model evaluasi apa yang

akan dipergunakan. Menurut Wirawan (2011: 80-124)

terdapat berbagai model evaluasi program yaitu: a)

model evaluasi berbasis tujuan, b) model evaluasi bebas

tujuan, c) model evaluasi formatif, d) model evaluasi

sumatif, e) model evaluasi CIPP, f) model evaluasi

adversari, g) model evaluasi stake countenance, h)

32

model evaluasi ketimpangan, i) model evaluasi sistem

analisis, j) model evaluasi bangku ukur, k) model

evaluasi kotak hitam, l) model evaluasi konosursip dan

kritikisme, m) model evaluasi terfokus utilisasi, n)

akreditasi, o) theory-driven evaluation model, dan p)

model evaluasi semu.

Selanjutnya, dalam penelitian ini lebih fokus pada

salah satu dari model-model evaluasi di atas, yaitu

model evaluasi stake countenance (Countenance

Evaluation Model).

2.4 Model Evaluasi Program Stake Countenance

(Countenance Evaluation Model)

2.4.1 Pengertian Evaluasi Model Stake Countenance

Menurut Arikunto dan Jabar (2014:43), evaluasi

stake countenance merupakan jenis evaluasi program

yang dianggap cukup memadai dalam menilai program

secara kompleks. Model ini dikembangkan oleh Robert

Stake. Kata Countenance berasal dari kata bahasa

Inggris yang berarti menyetujui atau persetujuan.

Sedangkan secara istilah evaluasi countenance berarti

evaluasi yang menekankan pelaksanaan deskripsi dan

penilaian. Kaitan arti dengan asal kata tersebut adalah

pada pertimbangan yang diperoleh dari evaluator

33

sehingga menimbulkan keputusan atau persetujuan

tentang suatu hal.

Perhatian utama Stake (2004:376) adalah

orientasi sekitar program pendidikan bukan pada

produk pendidikan karena nilai produk tergantung

pada penggunaan program. Stake memperkenalkan

konsep evaluasi yang berorientasi pada sifat dinamis

dan kompleks pendidikan, yang efektif untuk tujuan

beragam dan penilaian dari praktisi.

Model Countenance adalah model pertama

evaluasi kurilulum. Tujuan dari model Stake

Countenance adalah melengkapi kerangka untuk

pengembangan suatu rencana penilaian kurikulum.

Stake mendasarkan modelnya pada evaluasi formal,

suatu kegiatan evaluasi yang sangat tergantung pada

pemakaian “checklist, structured visitation by peers,

controlled comparisons, and standardized testing of

students” (Hasan, 2008:207). Dalam hal checklist

disebutkan bahwa terdapat lima ketegori yaitu; a)

obyektivitas atau tujuan evaluasi, b) spesifikasi

program meliputi filsafat pendidikan yang dianut pada

mata pelajaran, tujuan pembelajaran, dan lain

sebagainya, c) outcome program, seperti pengalaman

belajar, pencapaian hasil siswa, d) hubungan dan

indikator mencakup kongruensi kenyataan dan

34

harapan, kontingensi meliputi sebab akibat, e)

judgment nilai. Oleh karena itu model stake

countenance bersifat arbitraty dan tidak perlu dianggap

sebagai suatu yang mutlak. (Hasan, 2008:201)

Menurut Arikunto dan Jabar, 2014:43, evaluasi

model stake countenance terdiri dari tiga tahapan yaitu;

masukan (antecedents), proses (transactions), dan

dampak/hasil (outputs/outcomes). Penekanan model

ini adalah bahwa suatu evaluasi menekankan

adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu

melakukan penggambaran (description) dan

pertimbangan (judgement) mengenai sesuatu yang

dievaluasi. Anteseden merujuk pada kondisi yang ada

(persyaratan awal) sebelum implementasi program dan

yang terkait dengan outcome. Transaksi adalah

pergantian aktivitas yang membentuk proses (dengan

kata lain, proses pembelajaran atau aspek pendidikan

pada program). Outcome, merujuk pada hasil belajar

siswa. Outcome mencakup hasil-hasil langsung, jangka

panjang, di bidang kognitif maupun afektif, baik yang

bersifat individual maupun sosial.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa model

evaluasi Stake Countenance adalah model penelitian

yang menekankan tiga komponen utama yaitu;

masukan (antecedens), proses (transaction) dan dampak

35

(outcomes) dengan memperhatikan kesesuaian dan

ketergantungan antar komponen, dengan cara

melakukan langkah pekerjaan evaluasi yaitu deskripsi,

kemudian berdasarkan hasil deskripsi evaluator

melakukan pertimbangan, membandingkannya dengan

kondisi yang diharapkan. (Arikunto dan Jabar,

2014:54).

Berikut ilustrasi model evaluasi Stake Countenance

RASIONAL

MAKSUD PENG-AMAT-

AN

STAN-DAR

PENI-LAI-AN

ANTESEDEN

TRANSAKSI

DAMPAK

MATRIK DESKRIPSI

MATRIK PERTIMBANG-

AN

Gambar 1 Representasi grafis model Stake Countenance

(Sumber: Arikunto & Jabar, 2014: 43).

2.4.2 Manfaat Evaluasi Model Stake Countenance

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh

dari pelaksanaan evaluasi model countenance adalah;

a) memberikan gambaran yang menyeluruh tentang

suatu program, mulai dari konteks awal hingga hasil

yang dicapai, b) lebih komprehensif, lebih lengkap

dalam menyaring informasi, c) adanya pertimbangan

terhadap standar, evaluasi tidak hanya mengukur

36

keterlaksanaan program sesuai rencana, akan tetapi

juga dapat mengetahui ketercapaian standar yang

telah ditentukan, d) adanya pertimbangan dari

sekelompok orang yang berkualifikasi di bidangnya,

evaluator dapat mengetahui hambatan atau faktor-

faktor yang mempengaruhi ketercapaian program

(Hasan, 2008: 208).

Model Stake Countenance dimaksudkan guna

memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan,

diolah untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan

oleh stakeholder sehingga penilai harus mengumpulkan

data deskriptif yang lengkap, antara lain tentang hasil

belajar siswa dan data pelaksanaan PKL, dan

hubungan antara kedua faktor tersebut. Di samping itu

penilai harus mengumpulkan data pertimbangan-

pertimbangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam

Program PKL sehingga diketahui hambatan-hambatan

Program PKL yang sudah berjalan dan alternatif

pemecahannya.

2.4.3 Langkah-langkah Evaluasi Model Stake

Countenance

Menurut Stake, evaluator harus melakukan dua

perbandingan, yaitu; a) membandingkan kondisi hasil

evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di

program lain, dengan objek sasaran yang sama, b)

37

membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program

dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang

bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan

dicapai. (Arikunto dan Jabar, 2014:44).

Langkah-langkah evaluasi Stake Countenance

dilakukan dengan acuan matriks Countenance Stake

Model, yang terdiri atas dua matriks. Matriks pertama

dinamakan Matriks Deskripsi dan yang kedua

dinamakan Matriks Pertimbangan. Matriks

Pertimbangan baru dapat dikerjakan oleh evaluator

setelah Matriks Deskripsi diselesaikan. Matriks

Deskripsi terdiri atas kategori maksud (intent) dan

observasi. Matriks Pertimbangan terdiri atas kategori

standard dan penilaian. Matrik deskripsi

diklasifikasikan menjadi intent (maksud) dan observasi

(pengamatan). Maksud (intent) mencakup tujuan

program – tidak hanya outcome yang diinginkan terjadi

pada siswa, namun juga outcome yang direncanakan

untuk kondisi lingkungan. Ada dua cara utama untuk

memproses data evaluasi deskriptif yaitu a) dengan

berusaha menemukan kontingensi/ ketergantungan di

antara anteseden, transaksi, dan outcome; dan b)

berusaha menemukan kongruensi/ kesesuaian antara

maksud dan observasi. Data tentang program dianggap

sesuai jika apa yang diinginkan benar-benar terjadi,

38

meskipun Stake mengakui bahwa tidak mungkin

semua antesenden, transaksi, dan outcome yang

diinginkan akan terjadi seperti yang diinginkan.

Dengan merujuk pada data transaksi, Stake

menegaskan bahwa evaluator harus mengamati dan

mencatat dengan cermat data yang berasal dari proses

transaksi dan interaksi. Hubungan diantara variabel

memiliki signifikansi khusus pada evaluator. Matrik

pertimbangan mencakup standar yang digunakan

untuk membuat penilaian maupun penilaian aktual itu

sendiri. Perlu dicatat bahwa kotak terpisah yang berada

di sebelah kiri disebut rationale (alasan). Menurut

Stake, evaluasi tidak lengkap tanpa pernyataan tentang

alasan program. Pernyataan ini menunjukkan latar

belakang filosofis dan tujuan dasar program dan

memberi dasar untuk mengevaluasi maksud dari

program itu sendiri. Penilaian dan proses mendapatkan

manfaat suatu program karena merupakan bagian

integral dari model tersebut. Ada dua standar untuk

menilai karakteristik program pada Countenance Model

yaitu; (a) mengevaluasi program berdasarkan standar

absolut yaitu standar yang mencerminkan pendapat

pribadi yang terkait dengan rencana program atau (b)

standar relatif yaitu standar yang mencerminkan

program serupa lainnya. (Hasan, 2008: 208-212)

39

Evaluator harus memberikan pertimbangan

mengenai kongruen (kesesuaian) yang terjadi antara

rencana dengan kenyataan di lapangan. Evaluator juga

harus memperhatikan kontingensi/ ketergantungan

yang terdiri atas kontingensi logis dan kontingensi

empirik. Kontingensi logis adalah hasil pertimbangan

evaluator terhadap keterkaitan atau keselarasan logis

antara kotak anteseden dengan transaksi dan hasil. Ini

adalah pertimbangan pertama yang harus dilakukan

evaluator. Sedangkan kontingensi empirik adalah hasil

pertimbangan evaluator terhadap keterkaitan atau

keselarasan empirik antara kotak anteseden dengan

transaksi dan hasil berdasarkan data lapangan.

(Hasan, 2008: 208-212)

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh

dalam melaksanakan evaluasi countenance tercakup

dalam empat langkah pasti berdasarkan matriks yang

ada, yaitu; (a) sehubungan dengan kategori maksud,

evaluator dapat melakukan studi dokumen atau

wawancara kepada pengembang program, baik

berhubungan dengan anteseden (persyaratan awal),

transaksi (proses) serta hasil (dampak). Pada langkah

ini evaluasi dalam hal pembelajaran dapat dilakukan

dengan mempersiapkan rencana yang dituangkan

dalam silabus dan RPP, (b) sehubungan dengan

40

kategori pengamatan, evaluator harus mengadakan

analisis kongruen (perbedaan), yaitu menganalisa

implementasi dari rencana pada intent (maksud),

apakah sesuai atau terjadi penyimpangan. Jika terjadi

penyimpangan faktor-faktor apa yang

menyebabkannya, (c) tugas evaluator berikutnya adalah

memberikan pertimbangan mengenai program yang

sedang dikaji, oleh karenanya perlu standar yang dapat

diperoleh dari sekolah, (d) dan yang terakhir adalah

memberi pertimbangan terhadap hasil dari analisis

ketiga kategori sebelumnya. (Hasan, 2008: 208-212)

2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Evaluasi Model

Stake Countenance

Menurut Hamid Hasan, (2008:212) kelebihan dari

evaluasi model countenance antara lain; a) memiliki

pendekatan yang holistic yang bertujuan memberikan

gambaran yang sangat detail atau luas terhadap

suatu proyek, mulai dari konteknya hingga saat proses

penerapannya b) upaya untuk mendeskripsikan

kompleksitas program sebagai realita yang mungkin

terjadi, lebih komprehensif atau lebih lengkap

menyaring informasi, c) mampu memberikan dasar

yang baik dalam mengambil keputusan dan kebijakan

maupun penyusunan program selanjutnya, d) dengan

adanya pertimbangan evaluasi dapat mengetahui

41

ketercapaian standar yang telah ditentukan serta dapat

mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat

ataupun mendukung keberhasilan program. Sedangkan

menurut Robinson (2006) kelebihan model stake

countenance yaitu bahwa model tersebut memiliki

kehati-hatian dalam memberikan judgment mengenai

nilai aspek yang bervariasi. Model ini juga dapat

memfasilitasi sebuah pemahaman yang mendalam

mengenai semua aspek program pembelajaran, yang

tidak hanya memungkinkan evaluator untuk

menentukan out come pembelajaran, tetapi juga

menunjukkan alasan dan konsekuensi dampaknya.

Model ini memberikan dasar yang kuat untuk

memberikan rekomendasi dan judgment yang menarik

atas nilai sebuah pembelajaran

Sedangkan beberapa kelemahan dari evaluasi

model countenance adalah; a) terlalu mementingkan

proses seharusnya daripada kenyataan di lapangan, b)

cenderung fokus pada rasional/ alasan manajemen

daripada mengakui kompleksitas realitas empiris, c)

penerapan dalam bidang pembelajaran di kelas

mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi.

(Hamid Hasan, 2008:212).

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan dari model

evaluasi stake countenance tersebut, khususnya untuk

42

mengevaluasi program pendidikan sekolah di luar kelas

seperti Program PKL dianggap lebih tepat jika

menggunakan model stake countenance tersebut.

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai Program PKL dengan model

evaluasi Stake Countenance jarang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliati A.M.

(2005/2007) dalam promosi doktornya di UNJ;

Basically Dual System of Education of Vocational High

School is educational training system for vocational

competence that is conducted in vocational schools and

business work to produce middle level workers with

special skills. Pada dasarnya Pendidikan Sistem Ganda

pada SMK adalah sistem pendidikan dan pelatihan

untuk memperoleh kemampuan tertentu, pembelajaran

di SMK dan bekerja di perusahaan untuk menghasilkan

tenaga kerja tingkat menengah yang mempunyai

keahlian tertentu.

Penelitian lain oleh Jumardin (2011: 14-15) yang

berjudul Evaluasi Program Praktik Kerja Lapangan

Siswa SMK Kesehatan Persada Wajo pada Institusi

Pasangan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) SMK Kesehatan

Persada Wajo, yang meliputi: 1) perencanaan, 2)

43

pelaksanaan, 3) hasil ujian teori kejuruan, dan 4) hasil

ujian praktik kejuruan siswa dengan standar objektif.

Penelitian tersebut menggunakan model Countenance

Stake yang menunjukkan hasil bahwa (1) Perencanaan

(anteseden) program berada pada kategori baik dan

sesuai dengan standar objektif, (2) Proses

(pelaksanaan) program berada pada kategori baik

dan sesuai dengan standar objektif, (3) Dampak

(hasil) ujian teori kejuruan dan praktik kejuruan

berada pada kategori baik dan sesuai standar objektif.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh

Sundoyo & Sumaryanto (2012) dengan judul Evaluasi

Program Pendidikan Sistem Ganda Berdasarkan Stake

Countenance Model. Penelitian tersebut menyatakan

bahwa Program PKL dapat dilaksanakan khususnya

pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan

memperbaiki kekurangan yang telah teridentifikasi.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perlunya

evaluasi untuk sebuah program untuk

menyempurnakan program yang akan datang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muliati

(2005/2007), Jumardin (2011) dan Sundoyo,H., &

Sumaryanto, T.(2012) dalam hal model evaluasi yang

digunakan yaitu model stake countenance.

44

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian

tersebut adalah fokus penelitian yang mengevaluasi

secara menyeluruh dan lengkap terhadap Program PKL

di satu jurusan di SMK sehingga lebih memberikan

gambaran dan pertimbangan yang tepat karena dikaji

lebih mendalam hingga dampak penyelenggaraan

program bersumber laporan akhir hasil prestasi belajar

siswa.

Penelitian lain dari Kurniawan, Djasmi & Jaya

(2015) yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Praktek

Kerja Industri Jurusan Akuntansi memiliki kesamaan

dalam hal obyek penelitian, yaitu Program PKL di

jurusan akuntansi SMK sehingga dalam lingkup

penelitian yang lebih sempit pada jurusan akuntansi,

akan nampak ketercapaian program PKL terutama

terhadap pencapaian hasil kegiatan PKL. Ini

dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang

dihasilkan dari kegiatan PKL. Perbedaan dengan

penelitian ini adalah metode evaluasi yang digunakan

yaitu model evaluasi CIPP yang meliputi evaluasi

terhadap Context (C), Input (I), Process (P), dan Product

(P).

Dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu,

penelitian ini menggunakan model evaluasi Stake

Countenance yang lebih menyeluruh (holistic),

45

komprehensif (lengkap) dan detail (mendalam) yang

berpusat pada klien yaitu manajemen PKL SMK Negeri

1 Salatiga dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

harapan stakeholder dan keterkaitannya dengan hasil

belajar siswa peserta PKL khususnya jurusan

akuntansi hingga laporan akhir pendidikannya.

2.6 Kerangka Berpikir

Evaluasi terhadap penyelenggaraan Program

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di jurusan akuntansi

SMK Negeri 1 Salatiga bertujuan untuk mengukur

sejauh mana efektivitas program tersebut. Model

evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

model evaluasi stake countenance.

Berdasarkan tujuan penelitian ini, kegiatan

evaluasi program PKL ini berupaya untuk menganalisis

program PKL melalui tiga komponen; 1) masukan

(anteseden), 2) proses (transaksi), 3) hasil (dampak)

dengan memberikan deskripsi tiap-tiap komponen

berdasar data yang direncanakan dibandingkan dengan

data yang teramati, kemudian memberikan

penilaian/pertimbangan dengan melihat kesesuaian

(kongruen) antara kondisi nyata penyelenggaraan

Program PKL dengan standar-absolut PKL dan standar-

relatif PKL.

46

Hasil dari analisis tersebut akan menghasilkan

sebuah kesimpulan berupa rekomendasi terhadap

Program PKL apakah akan dilanjutkan, dilanjutkan

dengan perbaikan ataukah dihentikan/ usulan

peninjauan kembali terhadap program PKL khususnya

di jurusan akuntansi SMK Negeri 1 Salatiga.

Masukan

Hasil

Proses

Rekaman Objektif

Absolut dan Relatif

Keputusan

Keputusan

Rekomendasi

Tahapan Deskripsi Standart

Kontingensi

Kongruensi

Rekaman Objektif

RekamanObjektif

Absolut dan Relatif

Absolut dan Relatif

Kongruensi

Kongruensi

Kontingensi

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

Keputusan

EVALUASI PROGRAM PKL JURUSAN AKUNTANSI SMK

NEGERI 1 SALATIGA

FENOMENA:• Kesiapan pihak-pihak

yang terlibat dalam Program PKL

• Pengelolaan Program PKL

• Dampak Program PKL

HARAPAN:• Pihak-pihak yang

terlibat dalam Program PKL disiapkan sesuai Juknis Program PKL

• Pengelolaan Program PKL dalam sistem manajemen yang baik

• Dampak positif Program PKL

KESENJANGAN:• Kekurangsiapan

pihak-pihak yang terlibat dalam Program PKL

• Pengelolaan Program PKL nampak belum sistematis

• Belum nampak dampak Program PKL