BAB II LANDASAN TEORI A. Landasan Teori 1. Teori ...repository.radenfatah.ac.id/7713/2/Skripsi BAB II.pdfpola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang

1

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Kemiskinan

Menurut suharto dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma atau

teori besar (grand theory), yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrasi.1

1). Teori Paradigma Neo-Liberal

Kemiskinan meruakkan permasalahan individu bukan

permasalahan kelompok yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan

hidup individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila

kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan

ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Dalam penanggulangan

kemiskinan harus tidak bersifat sementara. Dan tidak hanya melibatkan

keluarga, kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau lembaga

keagamaan.

2)Teori Paradigma Sosial Demokrat

Teori Sosial Demokrat kemiskinan bukan merupakan

permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. Kemiskinan

dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam

masyarakat akibat dari terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap

1Restu Ratri Astuti, 2015, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi,

Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004-2012”,

http://eprints.uny.ac.id/177571/1/SKRIPSIH Restu ratri astuti/10404244017.pdf (diases tanggal 02

April 2020, jam 10.30)

1

2

berbagai sumber kemasyarakatan. Pada pendukung Sosial-Demokrat

berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam

memperoleh kemandirian dalam kebebasan.

a. Pengertian Kemiskinan

Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai

ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran

kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis

kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk

membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah

kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.2

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak

mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai

kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti sempit, kemiskinan

(porper) dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin

kelangsungan hidup.3

Bagi para akademis, ahli statistik di BPS, dan pemerintah, “kemiskinan”

didefenisikan dan dianalis sebagai orang yang berada di bawah garis kemiskinan

yang defenisinya bervariasi.4

2 Amir Machmud, “Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi”, (Jakarta: Penerbit

Erlangga,2016), hlm. 280-281 3 Ibid. 280 4 Tri Wibowo Budi Santoso & Hadi Susilo, “Ekonomi Indonesia/Hal Hill penerjemah”,

Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda,2002, hlm.252

3

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang

oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara

yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan

hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam pergaulan dunia,

hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara

maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan

perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak

mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat

penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara

untuk negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif

tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat

kemiskinan.Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan

keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat

meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat

dikatakan sudah mampu melaksanankan pembangunan ekonomi dengan baik.

Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah

apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata

diseluruh lapisan masyarakat. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan

dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Ketika pendapatan perkapita meningkat dan merata maka kesejahteraan

masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Ada teori yang

mengatakan bahwa ada trade off antara ketidakmeratan dan pertumbuhan. Namun

kenyataan membuktikan ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB)

4

dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah,

sehingga di banyak NSB tidak ada trade off antara pertumbuhan dan

ketidakmerataan.

Menurut Sharp terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang

dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan

pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang

timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan

kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas

sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti

produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas

sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang

beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.ketiga kemiskinan muncul karena

perbedaan akses dalam modal.5

Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan

Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum

menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah

pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di

daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum

dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah

tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu

menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air

minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan

5Mudrajat Kuncoro, Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika

Pembangunan,(Erlangga 2010)

5

masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial

bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat

miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat,

lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga

miskin masih jauh dari memadai.6

b. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

Di dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang

membahayakan jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran.

Dengan hidup miskin, seseorang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama

secara maksimal, tidak dapat mengecap pendidikan yang baik, dan akses

kehidupan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya

meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara agama, ilmu, maupun

ekonomi (kesejahteraan), sebagaimana Allah berfirman:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya

meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir

terhadap (kesejahteraan) mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah

dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar” (Q.S. An-Nisa’: 9).

6 Whisnu Adhi Saputra, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM,

Pengangguran Terdadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah”, Semarang 2011,

skripsih, Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro Semarang hlm 16-21

6

Menurut Ibnu Katsir, keturunan yang lemah identik dengan kondisi

kekurangan harta hal itu diperkuat dengan penjelasannya mengenai pesan

Rasulullah kepada Sa’ad Abi Waqash untuk meninggalkan ahli warisnya dalam

keadaan berkecukupan. Jika ditelaah lebih jauh, ayat ini memiliki pesan fiosofis

yang sangat penting bahwa kemiskinan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan

begitu saja sehingga dalam konteks kekinian.7

c. Faktor-faktor Penentu Kemiskinan

a. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk (EDU)

Hasil penelitian tentang kemiskinan di jawa menyimpulkan

bahwa pengurangan kemiskinan diasosiasikandengan meningkatnya

pencapaian pendidikan dan peningkatan pendapatan dari tenaga kerja

terdidik. Hasil penelitian Sukherman juga menunjuka kemiskinan di

jawa baratdipengaruhi oleh besarnya persentase angka melek huruf.

b. Pendapatan Per Kapita Penduduk (PC)\

Hasil penelitian Iradian yang dilakukan pada 82 negara untuk

tahun 1965-2003 menunjukan bahwa tingginya pertumbuhan

pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak apabila tidak

disertai dengan perbaikan distribusi pendapatn.perubahan pendapatan

per kapita mempunyai penaruh yang negatif terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa peningkatan pendapatan

per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh

7Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawari. “Analisis Pengaruh Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

di Indonesia”,Volume 6, Nomor 2, 2018, 217 – 240, hlm. 219

7

indonesia hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Sementara

itu, sebagian besar penduduk yang saat ini hidup dalam kemiskinan

tidak menikmati pencapaian tersebut. Dengan kata lain, meskipun

ekonomi tumbuh dengan baik, terapi mereka tetap berada dalam

kemiskinan. Peningkatan kontra prestasi (gaji, honor, upah, dan

bentuk lain) yang selama ini terjadi di indonesia hanya dinikmati oleh

sebagian orang. Peningkatan kontra prestasi tersebut tidak sampai

menyentuh kelompok yang berada pada garis kemiskinan. 8

c. Rasio Ketergantungan Penduduk

Faktor penyebab munculnya ketergantungan adalah adanya

tingkat kelahiran (fertilitas) yang tinggi.

d. Pertumbuhan Ekonomi (GRW)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang selama ini dicapai

oleh indonesia ternyata tidak mampu mengurangi faktor penyebab

kemiskinan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut hanya bisa

dinikmati oleh sebagian kecil orang di Indonesia. Hal itu akan

menimbulkan kemiskinan struktural di mana pertumbuhan ekonomi

yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya,

sementara sebagian besar masyarakat tetap miskin. Keadaan ini sesuai

dengan teori “trade-off between growth and equity” yang menyatakan

bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan

ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan.

8 Ibid, hlm. 253

8

e. Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian (TKP)

Penelitian Ritonga yang menyatakan bahwa penduduk miskin

di Indonesia umumnya bekerja di sektor pertanian dan mempunyai

tingkat pendidikan SD kebawah.9

f. Persentase Tenaga Kerja Di Sektor industri (TKI)

Mengindikasikan bahwa pendapatan pekerja usaha kecil yang

bekerja di sektor industri non-pertanian lebih besar daripada

penghasilan tenaga kerja usaha kecil yang bekerja di sektor industri

yang bergerak di sektor pertanian.

Sharp mencoba mengindentifikasikan penyebab kemiskinan

dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan

munculnya karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya

yang menimbulkan distribusi pedapatan yang timpang. Penduduk miskin

hanya memiliki sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan

yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam

jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat

perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia

yang rendah berarti produktivitasnya rendah.yang pada giliranya upah

minimum rendah.10

9 Ibid, hlm.254 10 Ibid, 255

9

d. Indikator dan Ukuran Kemiskinan

a. Indikator dan Ukuran Absolut

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai

hidup dengan pendapatan di bawah US$1/hari.

Indikator kemiskinan yang lain dikemukakan oleh

Bappenas (2004) dalam Sahlan (2005) berupa :

a). Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak;

b). Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif;

c). Kurangnya kemampuan membaca dan menulis;

c). Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup

d). Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan

ekonomi;

d). Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah;

e). Akses ke ilmu pengetahuan yang terbatas.11

b. Indikator dan Ukuran Relatif

kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena

kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh

lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi

pendapatan. Kemiskinan absololut ditentukan berdasarkan ketidak

mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum.

Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang

11 Ibid, hlm. 257

10

disebabkan oleh kondisi struktural dan faktor-faktor adat budaya

suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang.12

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Perumbuhan Ekonomi

Teori trickle-down effect yang dikembangkan pertama kali oleh

Arthur Lewis (1954)13 dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968).

Didalam teori jelaskan bahwa kemakmuran yang diperoleh oleh

sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga

menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada

gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya

distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata.

Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi

terjadi dengan sendirinya diawali oleh aliran vertikal dari penduduk

kaya ke penduduk miskin. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan

dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap

selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika

penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhaan ekonomi

yang telah diterimanya.

12 Ibid, hlm.259

13Lewis, O. (1996). "The Culture of Poverty". In G. Gmelch and W. Zenner, eds.Urban

Life. Waveland Press.

11

b. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan

ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan

perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.14 Dapat didefinisikan sebagai

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan

barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah.15

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional

(dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode

perhitungan tertentu. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi

adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh

pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat

tabungan. Sedangkan menurut pendapat beberapa pakar ekonomi

pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi

negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilan pembangunannya,

sementara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah

pembangunan ekonomi.16

Arsyad mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu Negara

sebagai peningkatan kemampuan suatu Negara untuk menyediakan

barang-barang ekonomi bagi penduduknya, peningkatan kemampuan

14 Sadono sukirno, “Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan”,

Jakarta Putra Grafika,2015, hlm. 9 15 Sadono Sukirno, “Makroekonomi Teori Pengantar, Jakarta Rajawali Pers”, 2013, hlm.

9 16 Iskandar Putong, “Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro”. Jakarta: Ghalia Indonesia,

2003, hal. 252.

12

ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembangaan serta

penyesuaian ideology yang dibutuhkan.17

Pertumbuhan ekonomi menurut BPS adalah peningkatan Produk

Domestik Bruto (PDRB) dari satu tahun ke tahun berikutnya yang

dinyatakan dalam bentuk presentase, sedangkan produk PDRB yang

digunakan adalah PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan.

PDRB menurut Badan Pusat Statistika (BPS) didefinisikan

sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha

dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Cara penyajian PDRB disusun dalam dua bentuk, yaitu :

a. PDRB atas harga konstan (PDRB ADHK) yaitu jumlah nilai

produksi atau pengeluaran pendapatan yang dihitung menurut

harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan

berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan

indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat

kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riil. Dalam

konteks daerah, untuk memperoleh gambaran ekonomi secara nyata

maka dengan menggunakan PDRB harga konstan (riil), karena

tidak memasukkan unsur inflasi di dalamnya. 18

17Arsyad, Lincolin (2005), “Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima”, STIE YKPN,

Yogyakarta. Hlm. 277-278

18Badan Pusat Statistika Indonesia (2016), “PDRB Provinsi menurut Lapangan Usaha

tahun 2010-2015”, Badan Pusat Statistika Indonesia, Jakarta.

13

b. PDRB atas harga berlaku (PDRB ADHB) menurut BPS adalah

jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor

perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksd nilai tambah yaitu

merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang

dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input

antara nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut

sertanya factor produksi dalam proses produksi.

c. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan PDRB suatu

wilayah, yaitu merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita

dalam jangka panjang. Kenaikan pendapatan perkapita akan

menurun tingkat kemiskinan.

Definisi di atas memiliki tiga komponen pengertian: Pertama,

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara

terus menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan

faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat

pertumbuhan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk.

Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya

penyesuaian di bidang kelembangaan dan ideologi sehingga inovasi yang

dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan

secara tepat.19

19 M.L. Jhingan, “Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan”’ Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2001, hal. 72.

14

c. Pertumbuhan ekonomi dalam Pandangan Islam

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang tinggi

merupakan indikator ketersediaan makanan, pakaian, tempat tinggal,

pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk mendapatkan

kenyamanan dalam menjalani hidup. Hal ini tidak dilarang dalam Islam

bahkan dianjurkan selama tidak tenggelam dalam buaian hawa nafsu

yang membuat lupa kepada Allah. Justru Islam menganjurkan

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan di saat bersamaaan

menghendaki terjadinya distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil

sebagaimana dinyatakan di dalam Q.S. al-Hasyr: 7 berikut ini:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota

maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya

harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah

kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya

15

Kandungan ayat ini menjadi bukti bahwa Islam juga mengatur

aspek kehidupan dalam distribusi kekayaan. Kakayaan yang diberikan

Allah kepada manusia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang

saja. Pemerataan dalam distribusi kekayaan menjadi sebuah keharusan

di dalam Islam. Jika masyarakat mengalami kesenjangan yang tinggi,

maka negara wajib mewujudkan konsep keseimbangan dalam

masyarakat khususnya dalam pendistribusian kekayaan.20

Islam mendefiniskan pertumbuhan ekonomi sebagai

perkembangan yang terus menerus dari faktor produksi secara benar

yang mampu memberikan konstribusi bagi kesejahteraan manusia.

Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut islam

merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh

faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika

produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti

memberikan efek buruk dan membahayakan manusia21.

d. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo

Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa



di Indonesia”,Volume 6, Nomor 2, 2018, 217 – 240, hlm. 223 21Rizal Muttaqin, Pertumbuhan Ekonomi..., hlm 119.

16

indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:22

a. Ketidak seimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak

didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan

menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen

populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan

penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen

populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidak

seimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai

keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

b.Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang

dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur

perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi

(peran) sektor petanian terhadap nilai PDRB akan menurun,

sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor

industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan

nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan

22Rahardjo Adisasmita, Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 91.

17

kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada

masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari exspor.

Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan

selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada

sektor industri.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah

satu masalah yang stategis dan sangat mendesak dalam pembangunan

di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa,

tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas

akibat krisis financial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis

ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan

prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke

seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan

produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi

tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan)

serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana

transportasi akan menunjang berkambangnya berbagai kegiatan di

sektor-sektor lainnya ( pertanian, perdagangan, industri, pariwisata

dan lainnya).

18

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan,

memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan

melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan

kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya

mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air

bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan

lainnya)

e. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan

ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan)

ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu

wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di

suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat

faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh

19

dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan

kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Menurut badan pusat statistik (BPS) ada tiga cara perhitungan

PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan

produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.23

e. Cara Menghitung Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dapat digunakan

pertumbuhan tahunan dan pertumbuhan rata-rata24. Pertumbuhan

ekonomi tahunan diukur dengan menggunakan rumus berikut:

g = {(PDBs− PDBk)

PDBk} 𝑥 100%

Keterangan:

g = Tingkat pertumbuhan ekonomi

PDBs = PDB riil tahun sekarang

PDBk = PDB riil tahun kemarin

Sedangkan pertumbuhan ekonomi rata-rata diukur dengan

menggunakan rumus berikut:

𝑟 = [ √𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟_𝑡𝑛𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟_𝑡0

− 1𝑛−1

] 100%

Keterangan:

r = laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun

23 Diakses http//bps.co.id 24Amir Machmud, Perekonomian Indonesia.Pasca Reformasi, (Jakarta: Erlangga, 2016),

hlm 37

20

n = jumlah tahun (dihitung mulai sampai dengan)

tn = tahun akhir periode penelitian

t0 = tahun akhir periode

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi tahunan karena

data yang digunakan adalah persentase pertumbuhan ekonomi.

f. Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah

makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode

berikutnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan

jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan

karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan

dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah

barang modal, teknologi yang digunakan berkembang, disamping itu

tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan

pendidikan serta pengalaman kerja menambah keterampilan mereka.25

25 Ibid, hlm. 9-10

21

g. Faktor – Faktor yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

a. Tanah dan Kekayaan Alam Lainya

Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk

mengembangkan perekonomian suatu negara,terutama pada masa

permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.26

b. Jumlah dan Mutu Dari Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi

pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi.

Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja,

dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah

produksi.27

c. Barang – Barang Modal dan Tingkat Teknologi

Barang - barang modal yang sangat bertambah jumlahnya, dan

teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang

peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan

ekonomi yang tinggi itu.28

d. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranya dalam

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat yang tradisional

26 Ibid, hlm. 429 27 Ibid, hlm. 430 28 Ibid, hlm.431

22

dapat menghambat masyarakat untuk menggunakian cara

memproduksi yang modern dan produktifitas yang tinggi. Oleh

karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat di percepat.29

Dalam jangka panjang dua faktor penting berikut dapat

meningkatkan kemampuan suatu masyarakat untuk memproduksi barang: (i)

pertambahan dalam faktor – faktor produksi dan (ii) kemajuan teknologi.

Uraian berikut secara ringkas menerangkan bagaimana kedua faktor ini

meningkatkan potensi pertumbuhan suatu negara.30

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun

1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak

pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan

tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan

sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses

terhadap sumber daya yang dibutuhka agar dapat hidup secara layak. Di

kutip dari Badan Pusat Statistik (BPS).31

29 Ibid, hlm. 432 30Sadono Sukirno, “Mikroekonomi Teori Pengantar”, PT Raja Grafindo Persada, 2013,

hlm. 58 31 Indeks Pembangunan Manusia, diakses https://sumsel.bps.go.id, pada 05 Februari 2020

pukul 15.11

https://sumsel.bps.go.id/

23

Menurut Mudrajad bahwa IPM bermanfaat untuk membandingkan

kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang

menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai

kesempatan untuk mengakses hasil dari ssuatu pembangunan sebagai

bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,

pendidikan, dan sebagainya.35

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas

hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui

pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur

panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga

dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak

faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan

hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan

digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama

sekolah,adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan

indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah

kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per

kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian

pembangunan untuk hidup layak.36

Syaiful Anwar mengatakan pemberantasan buta aksara merupakan

salah satu fokus penting untuk memperbaiki indeks pembangunan

24

manusia. Berhasilnya program pemberantasan buta aksara akan

membuat warga percaya diri dan berdaya untuk keluar dari kemiskinan

dan keterbelakangan.

Menurut Yani Mulyaningsih indeks pembangunan manusia

memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan

aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan

hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the

knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa

memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam

pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap

kemiskinan.

Lanjouw, dkk. menyatakan pembangunan manusia di Indonesia

adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang

pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin

dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin

aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan

kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan

produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

25

b. Indeks Pembangunan Manusia dalam Pandangan Islam

Di dalam konsep dasar pembangunan ekonomi Islam, sumber

daya manusia juga menjadi fokus utama selain tauhid, tazkiah an-nafs,

dan peran pemerintah. Begitu juga menurut Abdillah, manusia

merupakan makhluk pembangunan yang merupakan mandataris Ilahi

dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Pengertian tugas

mandataris Ilahi yang dimaksud yaitu dalam melaksanakan

pembangunan. Tolak ukur manusia berkualitas dapat dilihat dari

produksi dan hasil karya manusia itu sendiri sehingga kualitas manusia

harus diperhatikan untuk esensi dan kemajuan bangsa sebagaimana

pesan dalam Q.S. Hud: 61,

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu

Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan

menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya,

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)"

Dalam surat Hud ayat 61 di atas, dinyatakan bahwa manusia

dijadikan Allah sebagai khalifah di muka Bumi yang mengemban tugas

26

untuk memakmurkannya. Dalam konteks kehidupan manusia yang

sesungguhnya, ayat tersebut dapat dipahami dengan melaksanakan

pembangunan.32

c. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi

indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan

manusia suatu negara, yaitu :

a). Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian

bayi).

b). Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot

dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).

c). Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per

tahun.

Rumus umum yang di pakai dalam IPM adalah sebagai berikut:

IPM=1/3(X1+X2+X3)




27

Dimana:

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standar Hidup

Indeks pembangunan manusia (IPM), atau dikenal dengan sebutan

humandevelopment indeks (HDI) adalah indikator yang digunakan

untuk mengukur salahsatu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas

dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan

manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga

indikator, yakni (a) kesehatan, (b) pendidikan yang dicapai dan (c)

standar kehidupan. Jadi, jelas bahwa tiga unsur ini sangat penting dalam

menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan

IPM nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling

mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga di pengaruhi oleh

faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada

gilirannya di tentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan

kebijakan pemerintah. Jadi, IPM disuatu provinsi akan meningkat

apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang

tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di provinsi

28

tersebut. Dalam perkataan lain, terdapat suatu korelasi positif antara

nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.33

d. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

United Nations Development Programs (UNDP) telah menerbitkan

suatuindikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk

mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara.

IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau

negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan

hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek huruf

(literacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean years of schooling),

dan kemampuan daya beli (purchasing powerparity). Indikator angka

harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf

penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan

terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator

tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan

kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan

kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga

33 Dr. Tulus T.H., “Tambunan,”Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting”,

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.167

29

unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi

menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.34

Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam indeks

pembangunan manusia sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-

rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang

selamahidup.

b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun

keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf

lainnya.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang

digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani

pendidikanformal.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk

Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam

34 iske Yanti Maratade dkk, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan

Manusia di Provinsi Sulawesi Utara”, (Studi pada tahun 2002-2016), Jurnal Berkala Ilmiah

Efisiensi,Vol.16 No.01 Tahun 2016

30

menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran

per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.35

e. Metode Penghitungan IPM

Metode agregasi diubah dari rata-rata penduduk menjadi rata-rata

geometrik. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan

hidup lama sekolah PNB menggambarkan PDB karena lebih

menggambarkan pendapatan pada suatu wilayah. Dengan menggunakan

rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capain

pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh

perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Menggunakan

indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik dengan

memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah dan PNB

menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat

pada suatu wilayah.36

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM

dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh

capaian dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia

yang baik ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar

karena sama pentingnya.

35 Indeks Pembangunan Manusia, diakses https://sumsel.bps.go.id, pada 05 Februari 2020

pukul 15.11 36 Rapidah Azmi, “Pengaruh Jumlah Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan

PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten LabuhanBatu”, Medan; Skripsi, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumater Selatan, 2019, hlm. 35

https://sumsel.bps.go.id/

31

Setiap komponen IPM menghitung indeks masing-masing di

standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan

untuk menghitung IPM.

Rumus yang digunakan sebagai berikut:

a. Dimensi Kesehatan

I Kesehatan = 𝐴𝐻𝐻−𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑘𝑠−𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛

b. Dimensi Pendidikan

I HLS = 𝐻𝐿𝑆−𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐻𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠−𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

I HLS = 𝑅𝑆𝐿−𝑅𝑆𝐿𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑆𝐿𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑅𝑆𝐿𝑚𝑖𝑛

I pendidikan = 𝐼𝐻𝐿𝑆+𝐼𝑅𝑆𝐼

2

c. Dimensi Pengeluaran

I pengeluaran= 𝐼𝑛(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛)−(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛)

𝐼𝑛(𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠)−𝐼𝑛 (𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛)

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan,

indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

IPM = √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛𝑥𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛𝑥𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛3

Manfaat indeks pembangunan manusia menjadi salah satu indikator

yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting

IPM salah satunya dimana IPM merupakan indikator penting dalam

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

32

dan sebagian data dalam ukuran kinerja pemerintah dan salah satu alokator

penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).37

4. Jumlah Penduduk

Menurut Maltus, pada saat jumlah penduduk telah berlipat-lipat kali

30 sampai dengan 40 pertahun lebih besar menurut deret ukur, pada saat

yang sama di karenakan hasil yang menurun dari hasil faktor produksi

tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Maka bumi

yang akan pada akhirnya menjadi terasa sempit dan seolah tinggal

separuhnya saja, dan pada akhirnya akan mengurangi dari sandang, papan,

dan pangan maupun alat-alat pemuas kebutuhan yang lainnya. Sehingga

jatuh dibawah tingkat yang di butuhkan oleh kehidupan manusia. Jumlah

penduduk yang selalu bertambah sehingga akan berkurangnya alat-alat

pemuas kebutuhan akan berkurang, sehingga akan menyebabkan

kemiskinan.38 Faktor faktor Demografi yang memengaruhi perumbuhan

penduduk yaitu kelahiran,kematian dan migrasi.Menurut Maier di kalangan

para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan

penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan

pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan

tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan

mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat

pembangunan.

37 Badan Pusat Statistk (BPS),diakses http//bps.co.id, pada 15 Januari 2020 pukul 19.58 38 Suherman Rosyidi, “Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Teori Ekonomi Mikro dan

Makro, (Jakarta; Raja Grafindo Jakarta,2006), hlm. 86

33

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat

konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya

perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang

gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.

2. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat tergantung dengan

sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan

antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena

pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari

sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian

modern dan pekerjaan modern lainnya.

3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan

perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi

dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama

pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB

membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun

mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.39

a. Kependudukan Dalam Pandangan Islam

Dalam perspektif kependudukan, manusia dalam posisinya sebagai

khalifah harus mampu mengatur bumi agar menjadi tempat yang tetap layak

huni bagi seluruh isinya. Manusia juga dituntut untuk menatanya, menjaga

keseimbangan antara manusia dengan alam, kebutuhan hidupnya dengan

39 Ibid, hlm 26

34

sumber daya alam yang tersedia. Ibnu Khaldun mengkaitkan antara jumlah

penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, setiap kali jumlah

penduduk meningkat maka berdampak pula pada meningkatnya jumlah

produksi dan apabila masyarakat tidak mampu untuk memenuhinya maka

akan berdampak pada kemiskinan40.

Dalam pandangan Islam memiliki banyak anak yang shaleh dan

soleha sangat dianjurkan, tetapi dalam hadist lain Rasulullah SAW bersabda

“ Sedikitnya keluarga adalah salah satu dari dua kemudahan, sedangkan

banyaknya keluarga adalah salah satu dari dua kefakiran” (H.R Al Qudha’i

dalam Musnad Al-Syahab)

Jumlah penduduk yang tinggi tanpa adanya dana (maal) maka menjadi

malapetaka.

Kuantitas atau jumlah penduduk dapat menjadi potensi maupun beban

bagi suatu negara, akan menjadi potensi apabila jumlah penduduk seimbang

dengan sumber daya yang lain serta mempunyai kualitas hidup yang baik.

Sebaliknya, menjadi beban apabila jumlah penduduk melampaui kapasitas

wilayah negara tersebut. Kualitas hidup manusia dipengaruhi oleh beberapa

hal, diantaranya adalah kepadatan penduduk, ketersediaan fasilitas-fasilitas

yang disediakan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat, pola hidup

40 Eka Susiatun, Skripsi: “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran

Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007-2016”,

(Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm 22.

35

yang dianut oleh masyarakat, norma yang berlaku di suatu daerah dan lain-

lain41.

Umat yang jumlahnya banyak namun tidak berkualitas, tidak akan

memberikan rasa bangga, namun sebaliknya, merendahkan dan

melemahkan. Apa yang kita rasakan saat ini adalah bukti, jumlah yang

banyak tidak berkontribusi pada pembangunan peradaban yang damai dan

sejahtera. Jika pemerintah menggalakkan berbagai program pengendalian

jumlah penduduk, maka pada saat yang sama pemerintah harus menyiapkan

sejumlah program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Karena prinsip Islam bukan hanya menahan laju pertumbuhan penduduk

tetapi juga meningkatkan kualitas hidup42.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama

Judul

Penelitiaan Persamaan Perbedaan Hasil

1. Reggi Irfan

Pambudi,

Mohamm

ad Saleh,

Teguh

Hadi

Priyono(201

6)43

Pengaruh

pertumbuhan

ekonomi, upah

minimum

regional, dan

pengangguran

terhadap

kemiskinan di

provinsi jawa

-Menggunakan

variabel

pertumbuhan

ekonomi,

kemiskinan

Menggunak

an variabel

upah

minimum

regional,

dan

penganggur

an

-Tahun

Pertumbuhan

ekonomi

mempunyai

pengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap

tingkat

kemiskinan.

41Nur Rahmi Hamzah, Skripsi: “Pengaruh Faktor-Faktor Kependudukan Terhadap

Pembangunan Ekonomi Di Kota Makassar”, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), hlm 16. 42Eka Susiatun, Skripsi, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk..., hlm 22.

43 Reggi Irfan Pambudi, Mohammad Saleh, Teguh Hadi Priyono, “Pengaru pertumbuhan

ekonomi, ipah minimum regional, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi jawa

timur”, Vol. 14(1), 2016, hlm. 4

36

No Nama

Judul


timur Penelitian

-Ruang

lingkup

penelitian

di Jawa

Timur

2. Novegya

Ratih

Primandari

(2018)44

Pengaruh

pertumbuhan

ekonomi,

-Menggunakan

variabel

pertumbuhan

ekonomi,

kemiskinan

-Tahun

Penelitian

- Ruang lingkup

penelitian

Sumatera

Selatan

Menggunak

an variabel

inflasi,

penganggur

an

Pertumbuhan

ekonomi

berpengaruh

terhadap

tingkat

kemiskinan.

3. Umarddin

Usman,

Diramita

(2018)45

Pengaruh

Jumlah

Penduduk,

Pengangguran

dan

Pertumbuhan

Ekonomi

Terhadap

Kemiskinan di

Provinsi

Kepulauan Riau

-Menggunakan

variabel

Jumlah

Penduduk,

Pertumbuhan

Ekonomi,

Kemiskinan

-Tahun

Penelitian

Menggunak

an variabel

penganggur

an

-Ruang

lingkup

penelitian di

Provinsi

Kepulauan

Riau

-Secara parsial

dapat

disimpulkan

bahwa

Jumlah

Penduduk

berpengaruh

secara

signifikan

dan negatif

terhadap

Kemiskinan

di Provinsi

Kepulauan

Riau

-Secara parsial

44 Novegya Ratih Primandari,”Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan

Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan”, Vol. 16(1) : 1-10, Juni 2018,

Hlm. 9 45 Umaruddin Usman, Diramita, “ Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau”,Volume 01 Nomor 02

Agustus 2018, hlm. 52

37

No Nama

Judul


dapat

disimpulkan

bahwa

Pertumbuha

n Ekonomi

berpengaruh

secara

signifikan

dan positif

terhadap

Kemiskinan

di Provinsi

Kepulauan

Riau.

4. Erwan,

Novie Al

Muhamariah

(2019)46

Pengaruh

Pertumbuhan

Ekonomi Dan

Distribusi

Pendapatan

Terhadap

Tingkat

Kemiskinan

Kabupaten/Kota

Di Provinsi

Sumatera

Selatan

- Menggunakan

variabel

pertumbuhan

ekonomi,

kemiskinan

- Ruang lingkup

penelitian

Kabupaten/K

ota Di

Provinsi

Sumatera

Selatan

Menggunakan

variabel

distribusi

pendapatan

-Tahun

Penelitian

Secara parsial

menunjukan

bahwa

pertumbuhan

ekonomi

berpengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap

tingkat

kemiskinan.

5. Ahmad

Syaifullah,

Nazaruddin

Malik

(2014)47

Pengaruh

Indeks

Pembangunan

Manusia dan

Produk

Domestik Bruto

Terhadap

Kemiskinan di

ASEAN-4

- Menggunakan

variabel indeks

pembangunan

manusia,

kemiskinan

Menggunakan

variabel

produk

domestik

bruto

-Tahun

Penelitiaan

-Ruang

lingkup

penelitian

di ASEAN-

4

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

memiliki

pengaruh yang

negatif dan

tidak signifikan

terhadap

tingkat

kemiskinan.

46 Erwan dan Novie Al Muhariah,“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi

Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”, Vol.

12 No.1, April 2019, Hlm. 17 47 Ahmad Syaifullah, Nazaruddin Malik, “ Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan

Produk Domestik Bruto Terhadap Kemiskinan di ASEAN-4”,Vol 1 Jilid 1/2017 Hal. 107 – 119,

hlm. 117

38

No Nama

Judul


6. Elda Wahyu

Azizah,

Sudarti, dan

Hendra

Kusuma

(2017)48

Pengaruh

Pendidikan,

Pendapatan

Perkapita dan

Jumlah

Penduduk

Terhadap

Kemiskinan di

Provinsi Jawa

Timur

- Menggunakan

variabel

jumlah

penduduk ,

kemiskinan

-Tahun

Penelitiaan

Menggunakan

variabel

Pendidikan,

Pendapatan

Perkapita

-Ruang

lingkup

penelitian di

Provinsi

Jawa Timur

Variabel

Jumlah

Penduduk

berpengaruh

positif dan

signifikan

terhadap

Kemiskinan.

7. Durrotul

Mahsunah

(2018)49

Pengaruh

Jumlah

Penduduk,

Pendidikan dan

Pengangguran

Terhadap

Kemiskinan di

Jawa Timur

- Menggunakan

variabel

jumlah

penduduk ,

kemiskinan

Menggunakan

Pendidikan,

penganggur

an

-Ruang

lingkup

penelitian

di Jawa

Timur

Jumlah

penduduk

tidak

berpengaruh

terhadap

kemiskinan.

8. Ari Kristin

Prasetyoning

rum (2015)50

Analisis

Pengaruh

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM),

Pertumbuhan

Ekonomi dan

Pengagguran

Terhadap

Kemiskinan di

Indonesia

- Menggunakan

variabel

Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM),

Pertumbuhan

Ekonomi

-Tahun

Penelitian

Menggunakan

variabel

Pengaggura

n

-Ruang

lingkup

penelitiaan

di Indonesia

-IPM

berpengaruh

signifikan

negatif

terhadap

tingkat

kemiskinan

- Pertumbuhan

ekonomi tidak

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

penurunan

tingkat

kemiskinan.

48 Elda Wahyu Azizah, Sudarti, dan Hendra Kusuma “ Pengaruh Pendidikan,

Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”,

Vol 2 Jilid 1/Tahun 2018, hlm. 179 49 Durrotul Mahsunah, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran

Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur”, hlm. 14 50Ari Kristin Prasetyoningrum, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengagguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia”, Volume 6,

Nomor 2, 2018, 217 – 240, hlm.236

39

No Nama

Judul


9. Novri

Silastri

(2017)51

Pengaruh

Jumlah

Penduduk,

Pendapatan

Domestik

Regional Bruto

(PDRB)

Terhadap

Kemiskinan di

Kabupaten

Kuantan

Singingi

-Menggunaka

variabel Jumlah

Penduduk,

Pendapatan

Domestik

Reegional

Bruto,

Kemiskinan

-Ruang

lingkup

penelitiaan

di

Kabupaten

Kuantan

Singingi

-Tahun

penelitian

-Jumlah

penduduk

berpengaruh

negatif dan

singnifikan

terhadap

kemiskinan

- Pendapatan

Domestik

Regional

Bruto

berpengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap

kemiskinan.

10. Saharuddin

Didu, Ferri

Fauzi

(2018)52

Pengaruh

Jumlah

Penduduk,

Pendidikan dan

Pertumbuhan

Ekonomi

Terhadap

Kemiskinan di

Kabupaten

Lebak

-Menggunakan

variabel

Jumlah

Penduduk,

pertumbuhan

ekonomi,

kemiskinan

Menggunakan

variabel

pendidikan

-Tahun

Penelitian

-Ruang

lingkup

penelitian di

Kabupaten

Lebak

-Variabel

jumlah

penduduk

(JP)

berpengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap

kemiskinan

di

Kabupaten

Lebak

-Variabel

pertumbuha

n ekonomi

(PE)

berpengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap

kemiskinan

di

51Novri Silastri, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Domestik Regional Bruto

(PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi”, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017,

hlm. 115 52Saharuddin Didu, Ferri Fauzi, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak”, Vol. 6, No. 1, Apr 2016,

hlm. 115

40

No Nama

Judul


Kabupaten

Lebak.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah dituntut untuk aktif

dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin. Upaya yang diharapkan tidak

hanya sekedar memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

miskin, akan tetapi juga upaya untuk memerangi kemiskinan dari akar

masalahnya. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan

manusia, dan jumlah penduduk dijadikan variabel-variabel bebas yang secara

parsial diduga mempengaruhi jumlah penduduk miskin Sumatera Selatan. Skema

hubungan antara kemiskinan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi dapat

digambarkan sebagai berikut.

41

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber : Dikembangkan dalam penelitian ini, 2020

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara/ kesimpulan yang diambil untuk

menjelaskan permasalahan yang di ajukan dalam penelitian yang sebenarnya

harus diuji secara empiris.53 Hipotesis yang dimaksut merupakan ramalan atau

jawaban sementara yang mungkin masih bisa berubah-ubah kebenaranya bisa

salah dan bisa benar. Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis

dan berdasarkan studi empiris, yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian

terdahulu, maka akan diajukan hipotesis dari landasan teoritis dan penelitian

terdahulu sebagai berikut:

53 Sumandi Suryabrata, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 21

Pertumbuhan Ekonomi

(X1)

X

()

Kemiskinan

(Y)

IPM

(X2)

Jumlah Penduduk

(X3)

x

42

1). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi berarti perkembangan fisikal produki barang

dan jasa dan pertambahan produksi barang modal. Suatu perekonomian

dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang

dan jasanya meningkat. Dalam dunia nyata, amat sulit mencatat jumlah

unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu, oleh karena

itu angka yang digunakan untuk menaksir output adalah nilai moneternya

(uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto.54

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Reggi Irfan Pambudi

Mohammad Saleh, Teguh Hadi Priyono dalam jurnalnya: Pengaruh

pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, dan pengangguran

terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan

metode analisis regresi linier berganda pada tahun 2008-2013

menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kemiskinan. 55Hasil penelitian ini juga sesuai dengan

teori ekonomi yang dikemukakan oleh kuznet yang menyatakan bahwa

terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat

kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat

kemiskinan, hubungan ini menunjukan pentingnya mempercepat

54 Novegya Ratih Primandari,”Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan

Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan”, Vol. 16(1) : 1-10, Juni 2018,

Hal. 2 55 Reggi Irfan Pambudi, Mohammad Saleh, Teguh Hadi Priyono, “Pengaru pertumbuhan

ekonomi, ipah minimum regional, dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi jawa

timur”, Vol. 14(1), 2016, hlm. 3

43

pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.56 Dapat

dirarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh dan signifikan terhadap

kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan 2016-2018

2). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

IPM merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis

sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data

yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan

hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek

huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan

dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat

terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya

pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur

keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup yang layak.

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab utama

terjadinya kemiskinan.Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Mudrajad bahwa IPM

bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik

antar negara maupu antar daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu

wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu

56Todaro, Michael P. 1997. “Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Edisi Ke Enam”.

Alih Bahasa: Drs. Haris Munandar, M.A.Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. Hlm.93

44

pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.57

Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik,

peningkatan produktifitas masyarakat akan meningkatkan pula

pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi

meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menaik. Disisi lain, rendahnya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat pada rendahnya

produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat

pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya

pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin.58

oleh Ari Kristin Prasetoningrum, U. Sulia Sukmawari, dalam

jurnalnya Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di

Indonesia” menyimpulkan bahwa indeks pembangunan

manusianberpengaruh secara signifikan terhadap tingkat

kemiskinan59.Dapat dirarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: IPM diduga berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di

provinsi Sumatera Selatan 2016-2018

57 Mudjarat Kuncoro, “Ekonomika Pembangunan,Teori Masalah dan Kebijakan”,

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), hlm. 67 58 Rapindah Azmi, “PENGARUH JUMLAH PENGANGGURAN, INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PDRB TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI

KABUPATEN LABUHANBATU”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), hlm.

42 59Ari Kristin Prasetyoningrum dan U. Sulia Sukmawari. “Analisis Pengaruh Indeks



45

3). Pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan

Jumlah penduduk yang terlalu banyak hingga menyebabkan

kepadatan penduduk akan menyebabkan penghambat pembangunan

ekonomi di negara atau di daerah. Pendapatan perkapita yang rendah dan

tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara atau

daerah untuk berkembang dalam menopang ledakan jumlah penduduk.

Sekaligus output meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan

pembentukan modal. Peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk

yang terlalu banyak. Tidak ada perbaikan-perbaikan kemiskinan yang

nyata dalam kemiskinan.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah

merupakan permasalahan mendasar, Karena pertumbuhan penduduk

yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan

pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka

kemiskinan.

Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983)

terdapat pengaruh langsung antara pertambahan penduduk terhadap

tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukan

bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang

menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami

perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami

penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.

46

Hal ini didukung oleh Saharuddin Didu, Ferri Fauzi dalam

junrnalnya Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan

Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak, menemukan

peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan

kemiskinan, hal ini berarti semakin meningkat jumlah penduduk maka

semakin banyak jumlah penduduk miskin.60

H3: Pertumbuhan penduduk diduga berpengaruh dan signifikan terhadap

kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan 2016-2018

60Saharuddin Didu, Ferri Fauzi, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak”, Vol. 6, No. 1, Apr 2016,

hlm. 115

Documents

BAB II LANDASAN TEORI A. Landasan Teori 1. Teori ...repository.radenfatah.ac.id/7713/2/Skripsi BAB II.pdfpola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang