II-1

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat

istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah

Kabupaten. Menurut Widjaja (2003:3)[5] memberikan definisi Desa adalah

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan

hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai

Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Indrizal (2006)[6] menyatakan Desa dalam pengertian umum sebagai :

“suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas keil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian menurut” Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan:

“Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan”.

Menurut UU no 06 Tahun 2014 Tentang Desa[2]Memberikan pengertiannya

untuk desa yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pengertian tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa[1], yang menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-2

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan Pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa desa adalah suatu

kesatuan masyarakat terkecil dalam suatu daerah yang memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dilingkungannya tersebut

dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa[1] menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa. Perangkat Desa terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, oleh karena itu perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab terhadap Kepala Desa”

UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa[2] menyatakan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;

c. tertib kepentingan umum;

d. keterbukaan;

e. proporsionalitas;

f. profesionalitas;

g. akuntabilitas;

h. efektivitas dan efisiensi;

i. kearifan lokal;

j. keberagaman; dan

k. partisipatif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-3

2.1.1 Organisasi dan Kekuasan Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat

yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan

demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut

maka terbitlah Peraturan-Peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan

Pemerintahan Desa yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, sehingga roda

pemerintahan berjalan dengan optimal.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang

meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Lainnya. Struktur Organisasinya adalah

sebagai berikut:

Gambar II.1 Struktur Organisasi pemerintah Desa

Aparatur Desa yang terkait dalam pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa

memiliki Tugas dan wewenang yang seharusnya dilaksanakan dilihat dari

beberapa point peraturan yang telah mengatur tentang Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain

yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa

(UU no 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1)[2].

Kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan Tugas yang berkaitan dengan

penatausahaan menurut UU no 6 Tahun 2014[2] adalah:

Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Transparan,

Profesional, Efektif Dan Efisien, Bersih, Serta Bebas Dari Kolusi, Korupsi, dan

Nepotisme.

BPD Kepala Desa

Sekretaris Desa

Pelaksanaan Teknis

Kaur Pem Kaur

Pemb

Kaur

Kesra

Kaur

Keuanga

n

Kaur

Umum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-4

2. Sekertaris Desa

Sekertaris Desa Merupakan Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala

desa mempersiapkan dan melaksanakan Pengelolaan Administrasi desa,

mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan

desa. Fungsi Sekertaris Desa adalah:

a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan

untuk kelancaran tugas kepala desa.

b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa.

Kekuasaan yang dimiliki oleh Aparatur Desa berdasarkan Permendagri No 113

tahun 2014[1] terkait Penatausahaan keuangan yaitu :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan

mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Kekayaan Milik Desa yang

dipisahkan. Kepala Desa memiliki kewenangan:

a. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.

b. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam

APBDesa.

2. Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa. Sekretaris mempunyai tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

APBDesa.

3. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai

tugas: Menerima, Menyimpan, Menyetorkan/Membayar, Menatausahakan,

Dan Mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Desa dan

Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Di dalam Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Desa[7] juga menyebutkan dalam setiap pasalnya tentang tugas

dan fungsi dari Aparatur Desa terkait Penatausahaan Keuangan yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk melaksanakan tugas terkait tata

usaha Desa Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-5

PemerintahaMenyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan,

pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan

masyarakat, administrasi ke pendudukan, dan penataan dan pengelolaan

wilayah.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Bertugas membantu kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas terkait Penatausahaan Sekretaris Desa mempunyai

fungsi:

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,

administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, Verifikasi Administrasi

keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD,

dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

3. Kepala urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Pendukung

pelaksanaan tugas-tugas. Untuk melaksanakan tugas terkait Penatausahaan

Kepala Urusan mempunyai fungsi:.

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan

keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-

sumber pendapatan dan pengeluaran, Verifikasi Administrasi Keuangan.

Dari setiap aturan yang mengatur tentang Desa telah dipaparkan tentang

Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

Aparatur Desa. Dari setiap point yang telah disebutkan, sangat jelas bahwa setiap

bagian dari aparatur Desa seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Bendahara

telah memiliki wewenang dan fungsi yang benar benar harus dilaksanakan dalam

penyelenggaraan pemerintah Desa dalam proses Penatausahaan Keuangan Desa.

2.1.1.1 Pengembangan Kompetensi Aparatur Desa

Dalam melaksanakan Penatausahaan, Aparatur Desa harus memiliki

Kemampuan agar dapat menunjang perangkat Desa dalam melaksanakan

Penyelenggaraan pemerintah Desa, pengembangan Aparatur Desa itu sendiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-6

dilaksanakan dengan pengembangan kompetensi kepada aparatur desa dengan

melaksanakan beberapa aspek yang harus direalisasikan.

Menurut (Hasibuan;2010)[8] tujuan pengembagan kompetensi yaitu produktivitas

kerja karyawan yang meningkat, kualitas dan kwantitas akan semakin baik,

karena teknikal skill, dan manajerial skill aparatur yang semakin baik.

Pengembangan Kompetensi tersebut terbagi kepada beberaopa point yaitu sebagai

berikut (Rusmiwari;2016)[9]:

1. Peningkatan Ketrampilan

Upaya pengembangan kapasitas kompetensi aparatur Desa melalui

peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh pelaksanaan pelatihan-

pelatihan dilaksanakan kurang lebih dalam kurun waktu 1 tahun dua kali

pelaksanaan. Hal ini sangat tepat untuk menunjang ketrampilan aparatur

tersebut dalam menjalankan tugasnya. Jika ditinjau berdasarkan data tingkat

pendidikan aparatur di Desa mayoritas pendidikan terakhir lulusan SMA

sederajat, maka tidak berlebihan apabila dilaksanakan peningkatan

ketrampilan melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu dengan adanya

Pengembangan Kompetensi melalui peningkatan ketrampilan tersebut mampu

mewujudkan peningkatan Keahlian Aparatur.

2. Pengetahuan Aparatur

Upaya yang dilakukan dalam internal instansi untuk meningkatkan

pengetahuan dan wawasan yaitu dengan mengadakan kunjungan-kunjungan

atau studi banding. Sementara itu di eksternal instansi memberikan

kesempatan aparaturnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang

dilaksanakan Pemerintah Kota/Kabupaten. Dengan ini pengembangan

kompetensi merupakan suatu yang sudah melekat pada dirinya yang dapat

digunakan untuk memprediksi tingkat kinerja aparatur. Sehingga

peningkatan pengetahuan bisa dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Usaha untuk Pengembangan kompetensi aparatur yang dilakuakan

Pemerintah Desa, pada dasarnya salah satu upaya untuk meningkatkan

kemampuan aparatur itu sendiri. Agar tercipta sumberdaya manusia yang

berkompeten, dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-7

workshop, kunjungan-kunjungan selain itu juga mengikuti Pembinaan Dan

Pelatihan-Pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

4. Keahlian Aparatur

Kesesuaian keahlian yang dimiliki seseorang dengan tugas yang diberikan,

tentu hal ini akan memberikan motivasi aparatur untuk menyelesaikan

tugasnya dengan baik. Sebagai modal kerja untuk meningkatkan kinerja

aparatur, pemerintah desa harus mengupayakan aparaturnya untuk mengikuti

pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan bidang kerjanya masing-masing.

Pernyataan Rivai (2009: 213)[10] “Melalui pelatihan yang dilaksanakan

merupakan suatu bentuk dari usaha dalam hal peningkatan kinerja aparatur,

sesuai pekerjaannya saat ini yang dijalaninya menjadi perubahan yang lebih

maksimal”.

5. Kemampuan teknis

Upaya dalam meningkatkan efisiensi baik tenaga dan waktu dari suatu

kegiatan dalam pelayanan maupun pengelolaan, tentu tidak terlepas dari

dukungan maupun peran pemerintah itu sendiri. Tindakan yang dilakukan

pemerintah desa untuk meningkatkan kemampuan teknis yaitu

mendelegasikan aparaturnya mengikuti bimbngan teknis di pemerintah Kota/

kabupaten. Dengan adanya pendelegasian aparatur mengikuti bimbingan

teknis akan banyak perubahan positif pada Pemerintah Desa itu sendiri.

Pelaksanaan pelatihan tersebut terdiri dari pelatihan proses mengoprasian aplikasi

sistem informasi tata kelola keuangan desa untuk kegiatan penatausahaan dari

proses awal hingga pelaporan(modul petunjuk pengoprasian aplikasi sistem Tata

kelola Keuangan Desa)[13].

Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut adalah:

Mampu mewujudkan peningkatan keahlian Aparatur Desa, yang pada

awalnya sebelum mempunyai ketrampilan akan menjadi kendala dalam

Penyelenggaraan Penatausahaan Keuangan.

Agar aparatur desa termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan

wawasan yang lebih luas serta pola pikir yang kritis, agar tidak

ketinggalanakan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-8

Mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap kemampuan

maupun keterampilan dalam menagani tugasnya.

Dapat memotivasi aparatur untuk memacu prestasi kerja juga dapat

meningkatkan aparatur untuk mengembangkan kemampuan.

Dalam pelaksanaanya pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan,

maupun bimbingan teknis tersebut mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu

(Rusmiwari;2016)[9]:

a) Sumber daya manusia (SDM) yang sudah tua, menjadikan kemauannya

untuk belajar rendah Sehingga motivasi dalam meningkatkan kinerja

menjadi berkurang.

b) Terbatasnya dana untuk pengembangan kompetensi aparatur, hal tersebut

menjadikan kurang optimal. Apalagi berkaitan dengan pendidikan

maupun pelatihan-pelatihan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

c) Jumlah aparatur yang terlalu sedikit sehingga sementara belum mengadakan

pelatihan-pelatihan secara mandiri.

d) Kewenangan Kepala Desa terbatas dalam hal memaksa aparatur untuk

mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, sehingga tidak bisa memaksakan

kehendak aparatur yang SDM sudah tua.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban

Keuangan Desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul

dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan

kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat

didanai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang

ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara. Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dialokasikan pada

bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (agus dan madya;2015)[11].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-9

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah

daerah didanai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Seluruh

pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan

penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas

Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan

keuangan Desa meliputi:

a) Perencanaan.

b) Pelaksanaan

c) Penatausahaan

d) Pelaporan; dan

e) Pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, kepala Desa

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Dalam

Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa[1], yang

dimaksudkan Pengelolaan keuangan Desa adalah Pengelolaan Keuangan Desa

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan,

Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Pengelolaan yang dilakukan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa yang

dikelola berdasarkan asas-asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam

masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31

Desember (Sujarweni;2015)[12].

Dalam pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa terdapat Prinsip-Prinsip

Penganggaran Desa, Penganggaran dipengaruhi beberapa fakor

(Sumpeno;2011;2)[13]:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-10

1. Transparansi

Menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai

berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka

Pembangunan Desa.

2. Akuntabilitas

Menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan

kegiatan yang dilaksanakan dalam kitannya dengan masalah pembangunan

dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama

menyangkut masalah finansial.

3. Partisipasi Masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi

seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses

pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang

menitik beratkan pada peran serta masyarakat.

4. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran Desa.

5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat

Menyangkut kepekaan Pemerintah Desa terhadap permasalahan yang ada

dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan

masyarakat.

6. Profesional

Menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur sesuai

dengan jabatannya.

Dalam UU no 06 Tahun 2014 pasal 7 Tentang Desa[2] mengemukakan

tentang penataan desa yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan

sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan

Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penataan sebagaimana dimaksud bertujuan:

a. Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa;

c. Mempercepat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-11

d. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa; dan

e. Meningkatkan Daya Saing Desa

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik

tentunya harus didukung diantaranya oleh Sumber Daya Manusia Yang Kompeten

Dan Berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. Oleh

karenanya, Pemerintah Desa harus memiliki Struktur Organisasi Pengelolaan

Keuangan, uraian tugas, bagan alir, dan kriteria yang menjadi acuan dalam

kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa.

2.1.2.1 Perencanaan Keuangan Desa

Menurut Modul petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi

pengelolaan keuangan desa (2015)[13], Pemerintah Desa menyusun perencanaan

pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa

meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan

ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun sedangkan Rencana

Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan

pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam

musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun

anggaran berjalan.

1. Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM Desa,pemerintah desa wajib menyelenggarakan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara

partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas

tokoh adat, tokoh agama,tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan.

RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung

sejak tanggal pelantikan kepala desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-12

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa

dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. RKP Desa mulai disusun oleh

Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus

ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran

berjalan.Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

a) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya

b) Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang dikelola oleh

desa;

c) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui

kerja sama antar desa dan pihak ketiga;

d) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh

desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah

daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

e) Pelaksana kegiatan desa,yang terdiri atas unsur perangkat desa

dan/atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana

Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya,

Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk

membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa

memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

desa.Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

Pagu indikatif desa Pendapatan Asli Desa.

Swadaya masyarakat desa.

Bantuan keuangan dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah

daerah kabupaten/kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-13

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa (RAPB

Desa). Teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta

keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa[14], sedangkan untuk prioritas

penggunaan Dana Desa khususnya tahun 2015 telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Rancangan Peraturan Desa tentang

RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP

Desa.

Gambar II.2

Perencanaan keungan Desa

2.1.2.2 Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum

yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip

itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan

melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa

ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi

desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka

pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-14

normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga

(Sujarweni;2015)[12].

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang

dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional

Pemerintah Desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa

ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Selain itu, agar operasional

kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga

dilakukan dengan menggunakan kas tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar

kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan

persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi

Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh

bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan

Bendahara Desa (hamzah dalam Sujarweni; 2015)[12].

Pada Permendagri No 113 Tahun 2014[1] ada beberapa hal yang menjadi

ketentuan dalam pelaksanaan keuangan Desa terkait penatausahaan yaitu :

1. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

2. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan

Bupati/Walikota.

3. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan

sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi

peraturan desa.

4. Pengeluaran desa tidak termasu untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat

dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

5. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan

oleh Kepala Desa.

6. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

7. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa

menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

8. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan

pencatatan pengeluaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-15

9. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak

lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

2.1.2.3 Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang

khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan

pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan

pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan

kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan

keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara

sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa

menggunakan:

Buku Kas Umum

Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Bank

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan

pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan

transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam

Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa

untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan

mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus

untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku

Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan (modul pengelolaan keuangan

desa;2015)[15].

Penatausahaan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

proses Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan penatausahaan keuangan dalam

pemerintahan desa harus menetapkan bendahara desa, penetapan bendahara desa

harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan

berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa dalam melaksanakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-16

penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan

bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran

bersangkutan, Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes

(hamzah dalam Sujarweni; 2015)[12].

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan

kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut

Permendagri No 113 tahun 2014[1] Laporan pertanggungjawaban yang wajib

dibuat oleh Bendahara Desa adalah :

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang

menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun

kredit, digunakan untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam

pembukuan. Buku Kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen

transaksi. Semua transaksi yang telah dilakukan, untuk awalnya perlu

mencatat dibuku pembukuan masing-masing

2. Buku Kas Harian Pembantu

Buku Kas Harian Pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat

transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

3. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka

penerimaaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

4. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Kegiatan pengelolaan keuangan desa dimullai dengan disahkannya Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian setelah disahkkan APBDes tersebut

dimulailah pelaksanaan transaksi Desa. Berdasarkan Permendagri No 113 tahun

2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa[1] bendahara desa bertugas melakukan

penatausahaan pada transaksi-transaksi yang terjadi di Desa tersebut dengan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-17

membuat dokumen yang diperlukan, dengan melakukan beberapa tahap

(Sujarweni, 2015)[12]

A. Tahap awal : Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada tahap awal pengelolaan keuangan desa dilakukan pembuatan anggaran

pendapatan dan belanja desa dalam kurun waktu 1 tahun kedepan dengan format

seperti berikut:

Tabel II.1 Format APBDes

Setelah APBDes diajukan maka Desa akan mendapatkan Pendapatan

Transfer Desa. Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang

dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang sebelumnya telah

diinformasikan kepada desayaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala

daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum

Lampiran Peraturan Desa Nomor : Tahun : Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

ANGGARAN

(Rp.)

2 3 4

1 PENDAPATAN

1 1 Pendapatan Asli Desa

1 1 1 Hasil Usaha

1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1 2 Pendapatan Transfer

1 2 1 Dana Desa

1 2 2

Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah

kabupaten/ kota

1 2 3 Alokasi Dana Desa

1 2 4 Bantuan Keuangan

1 2 4 1 Bantuan Provinsi

1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota

1 3 Pendapatan Lain lain

1 3 1

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak

mengikat

1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA

2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

2 1 1 1 Belanja Pegawai:

-   Penghasilan Tetap Kepala Desa  dan Perangkat

-   Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 

-    Tunjangan BPD 

2 1 2 Operasional Perkantoran

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa

-  Alat Tulis Kantor

-  Benda POS

-  Pakaian Dinas dfan Atribut

-  Pakaian Dinas

-  Alat dan Bahan Kebersihan

-  Perjalanan Dinas

-  Pemeliharaan

-  Air, Listrik,dasn Telepon

-  Honor

-  dst…………………..

1

FORMATANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA…………..TAHUN ANGGARAN………….

KODE REKENING URAIAN KETERANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-18

ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran

alokasi, misalnya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan

Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan

Bantuan Keuangan. Atas alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan

penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap tahapan penyaluran memiliki persyaratan yang telah ditentukan dan

diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan yang lebih

tinggi (modul pengelolaan keuangan Desa;2015)[15].

Dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam

kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah

desa. Batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan

peraturan bupati/walikota. Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar,

dimungkinkan juga pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan dengan

menggunakan kas tunaimelalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian

panjarkepada pelaksana kegiatan dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu

dari kepala desa setelah melalui verifikasi Sekretaris Desa. Semua penerimaan dan

pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani

oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sumpeno;2011)[16].

Pembuatan Anggaran disertai dengan beberapa dokumen untuk

melaksanakan realisasi dari kegiatan Penyelenggaraan Desa berdasarkan APBDes.

Dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Format Rencana Anggaran Biaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-19

Tabel II.3 Format Surat Permintaan Pembayaran

Tabel II.4 Format pernyataan Tanggungjawab Belanja

B. Tahap kedua : Transaksi yang timbul dari Desa

Setelah anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa disahkan, kemudian penerimaan

pendapatan direalisasikan, Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-20

berasal dari masyarakat dan lingkungan desa,sedangkan pendapatan transfer

berasal dari pemerintah supra desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan

pendapatan adalah pemberi dana (Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat,

Pihak ketiga), Penerima Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala

Dusun) dan bank.

Setelah penerimaan pendapatan kemudian terjadi pelaksanaan

pengeluaran/Belanja Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan

prioritas Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa

yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa. Setelah APB Desa

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana

yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk

Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur

dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa

tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu

menunggu penetapan APB Desa. Pelaksanaan APB Desa dilakukan sesuai

dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang

berlaku. Pelaksanaan tersebut dibukukan disertai bukti bukti berupa nota maupun

kuitansi (Desacaangan2012.blogspot.com;2016)[17].

Gambar II.3

Contoh Jurnal Transaksi Penatausahaan

NO Tanggal Uraian RP

1 01/01/2017Terdapat saldo Rekening Desa yang merupakan

Silpa di Bank Desa (BKU, BPB, LRA)xxxxxx

2 05/01/2017

Bendahara menerima pendapatan hasil sewa

tanah termasuk pph pasal 4 ayat 2(BKU, BKHP,

BPP, LRA) xxxxxx

3 05/01/2017Bendahara menyetorkan pph pasal 4 ayat 2 atas

sewa tanah (SSP, BKU, BKHP, BPB)xxxxxx

4 06/01/2017

Bendahara menyetorkan Hasil sewa Tanah ke

rekening Kas Desa( Slip Penyetoran, BKU, BKHP,

BPB) xxxxxx

5 07/01/2017Bendahara mengajukan Pencairan Dana untuk

pengisian Kas kebutuhan Oprasional Desaxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-21

C. Tahap ketiga : Transaksi yang timbul dari pelaksanaan penerimaan dan

dilakukan Kegiatan Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya

dilakukan oleh Bendahara atas realisasi dari APBDes Desa. Bendahara Desa

wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa

penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara

sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Penatausahaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan

dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal

akuntansi.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan

pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan

transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam

Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk

mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat

pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan

dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan

Buku Rincian pembiayaan (modul pengelolaan keuangan Desa;2015)[15].

Format dokumen penatausahaan adalah sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum sebagaimana diuraikan di atas digunakan hanya

untuk mencatat transaksi yang bersifat tunai. Pencatatan dalam BKU dilakukan

secara kronologis. Kode Rekening digunakan untuk transaksi yang

mempengaruhi pendapatan dan belanja sebagaimana tertuang dalam

APBDesa. Jika tidak mempengaruhi Belanja seperti pengambilan uang tunai

dari bank, pemberian panjar tidak diberi kode rekening. Nomor Bukti agar

diisi dengan pemberian nomor secara intern yang diatur secara sistematis

sehingga mudah untuk ditelusuri.

Setiap akhir bulan BKU ini ditutup secara tertib dan ditanda tangani oleh

Bendahara Desa, serta Kepala Desa dengan sebelumnya diperiksa dan

diparaf oleh Sekretaris Desa. Format buku kas umum adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-22

Tabel II.5 Format Buku Kas Umum

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat pungutan/potongan

yang dilakukan oleh Bendahara Desa serta pencatatan penyetoran ke kas negara

sesuai dengan ketentuan perundangan. Atas pungutan/potongan dan

penyetoran pajak ini tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Umum,

hanya pada Buku Pembantu Pajak formatnya sebagai berikut:

Tabel II.6 Format Buku Kas Pembantu Pajak

3. Buku Bank Desa

Buku Bank digunakan hanya untuk transaksi yang berkaitan dan

memepengaruhi saldo pada bank. Pencatatan dalam Buku Bank juga

dilakukan secara kronologis. Tidak ada Kode Rekening dalam Buku

Bank sebagaimana BKU. Bukti agar diisi dengan pemberian nomor secara

intern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri. Format

buku Bank sebagai berikut:

No. Tgl. KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN NO BUKTI

JUMLAH

PENGELUARAN

KOMULATIF

SALDO

(Rp.) (Rp.) (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH Rp. Rp.

………………………….

BUKU KAS UMUM

TAHUN ANGGARAN .......................

MENGETAHUI

KEPALA DESA,

…………………………………..

……………., tanggal …………………

BENDAHARA DESA,

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

No. Tgl. URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO

(Rp.) (Rp.) (Rp)

1 2 4 5 6 9

Rp. Rp.

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN .......................

…………………………………..

BENDAHARA DESA,

……………., tanggal …………………

………………………….

MENGETAHUI

KEPALA DESA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-23

Tabel II.7 Format Buku Bank Desa

D. Tahap terakhir : Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi ralisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada

masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh

masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas,

dan media informasi lainnya. Laporan Realisasi Dan Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada

Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun

anggaran berkenaan.

2.1.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014[1], Bendahara Desa wajib

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan

Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan

tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku

Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan

bersama dengan Kepala Desa. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

tidak tercantum dalam Lampiran Permendagri 113/2014. Berdasarkan buku yang

dikelola, maka seharusnya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa

menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari pendapatan dan arus uang

yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut tercatat dari

SETORAN BUNGA BANK PENARIKAN PAJAK BIAYA ADMINISTRASI

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF …………., tanggal …………………

BULAN:

BANK:

CABANG:

BUKU BANK DESA

DESA …………………… KECAMATAN …………………………….

TAHUN ANGGARAN .......................

PENGELUARANSALDO

MENGETAHUI

KEPALA DESA,

…………………………………..

BENDAHARA DESA,

………………………….

No.TANGGAL

TRANSAKSI

URAIAN

TRANSAKSI

BUKTI

TRANSAKSI

PEMASUKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-24

Buku kas Umum dan Buku Bank. Berdasarkan buku yang dikelola oleh

Bendahara Desa tersebut, berikut disajikan ilustrasi Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara sebagai berikut:

Gambar II.4

format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa

Saldo Awal berasal dari saldo bulan sebelumnya, sedangkan jumlah penerimaan

maupun pengeluaran baik Kas Tunai maupun Rekening Kas Desa diperoleh dari

jumlah kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada BKU dan Buku

Bank.Laporan Pertanggunjawaban Bendahara Desa disampaikan kepada Kepala

Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi terlebih dahulu. Verifikasi

dilakukan dengan membandingkan saldo sesuai pembukuan dengan saldo riil

berupa kas tunai dan di Rekening Kas Desa. Hal ini merupakan salah satu fungsi

pengawasan yang dilakukan kepala desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya

dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk

menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-25

tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang

disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat)

Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB

Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Setelah melaksanakan Penatausahaan keuangan Desa maka pemerintah desa

melaksanakan proses pelaporan, menurut Permendagri No 113 Tahun 2014[1]

dalam melaksanakan Tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada

bupati/walikota.

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan pemerintah desa setiap ahir tahun

kepada bupati/walikota.

3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan pemerintah desa setiap ahir masa

jabatan kepada bupati/walikota.

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara

tertulis kepada BPD.

Dalam proses pertanggungjawaban Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014[1]

terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir

tahun anggaran, dengan dilampiri:

a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Tahun Anggaran berkenaan.

b. Format Laporan kekayaan Milik Desa Tahun Anggaran berkenaan.

c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

masuk ke Desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-26

2. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes paling lambat

1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2 Good Governance

Good Governance memiliki banyak pengertian dimana untuk Governance sendiri diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah:

“penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hukum, memenuhi kewajiban dan menjabatani perbedaan diantara mereka” (Krina, 2003:4)[18]

Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan atau

kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu di implementasikan

atau tidak di implimentasikan. Kemudian UN Commision on Human Settlements

(1996) dalam (Santosa,2008) menjelaskan bahwa:

“governance adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan umum mereka”.

Mills & Seregeldin mendefinisikan good governance sebagai penggunaan

otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan

social ekonomi (Santosa, 2008;130)[19]. Sedangkan Charlick mengartikan good

governance sebagai pengelolaan segala macam urusan public secara efektif

melalui pembuatan peraturan dan / atau kebijakan yang abash demi untuk

mempromosikan nilai - nilai kemasyarakatan.

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan

kepemerintahan. Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan

masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya

berkembang adalah government sebagai satu - satunya penyelenggara

pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari government kearah

governance, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan

keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-27

society), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik

yang disebut dengan keperintahan yang baik.

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif

di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Dalam hal ini adalah

kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi,

efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut sumarto (2009:1-2)[20] Governance, diartikan sebagai mekanisme,

praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta

memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas governance dinilai dari kualitas 7

interaksi yang terjadi antara komponen governance yaitu pemerintah, civil society

dan sektor swasta. Lebih lanjut dikatakan Sumarto (2009:17)[20] Istilah good

governance saat ini menjadi sangat “trendi”. Ada yang menterjemahkan good

governance sebagai kepemerintahan yang prima atau tata pemerintahan yang baik.

Selanjutnya menurut Leach dalam sumarto[20] Governance mengandung

pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu,

memberikan pelayanan, sementara sisa dari kita adalah yang pasif. Sementara

governance melebur perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah”, kita

semua adalah bagian dari proses governance. Menurut Dwiyanto (2008:77)[21]

“Pemerintah adalah omnipotent (segala-galanya) diatas wilayah dan rakyatnya.

Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-

urusan publik. Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2004:23)[22]

memberikan definisi governance sebagai :

“The way state power is used in managing economic and social resources for development of society” (cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat).

Dalam definisi yang diungkapkan oleh World Bank lebih menekankan bagaimana

cara pemerintah dalam rangka pengembangan dan pembangunan masyarakat

dengan menggunakan sumberdaya sosial maupun sumber daya ekonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-28

Good governance memiliki persamaan dengan penyelenggaraan manajemen

pembangunan yang memiliki 5 prinsip, yaitu :

1. Solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang

efisien;

2. Menghindari salah alokasi dan investasi yang terbatas;

3. Pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi;

4. Menjalankan disiplin anggaran;

5. Penciptaan kerangka politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas

kewiraswastaan.

Sedangkan UNDP dalam Mardiasmo (2004:23)[22] mendefinisikan good

governance sebagai :

“The exercise of political, economic, and administrastive authority to manage a nation’s affair at all levels” (sebagai praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administrative disemua tingkatan)”

Dalam konsep yang diungkapkan UNDP, good governance lebih ditekankan pada

aspek politik, ekonomi, dan administrative dalam pengelolaan negara. Dalam

konsep ini, terdapat tiga pilar Good Governance yang penting, yaitu :

1. Economic governance (kesejahteraan rakyat)..

2. Political governance (proses pengambilan keputusan).

3. Administrative governance (tata laksana pelaksanaan kebijakan).

Sedangkan dalam proses memaknai peran kunci stakeholders (pemangku

kepentingan) mencakup tiga domain, yaitu :

1. Pemerintah

Berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif.

2. Sektor swasta

Berperan menciptakan lapangan perkerjaan dan pendapatan serta penggerak di

bidang ekonomi.

3. Masyarakat

Berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan mengajak seluruh

anggota masyarakat berpartisipasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-29

Penyelenggaraan good governance harus menyatukan ketiga domain dan

melakukan tugas serta peran masing-masing fungsi domain. Ketiganya harus

bersinergi agar dapat mencapai hasil yang maksimal demi terwujudnya good

governance. Selama ini sumber kewenangan hanya berasal dari pusat saja, namun

secara bertahap hal itu berubah dan saat ini telah dilakukan transfer kewenangan.

Transfer kewenangan yang dimaksud adalah pemberian wewenang dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Secara

teoritis desentralisasi diselenggarakan untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu

tujuan politik, tujuan administrasi, dan tujuan sosial ekonomi. Asas desentralisasi

ini diwujudkan dengan adanya otonomi daerah. Hal ini seperti yang diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004[23] . Semangat otonomi daerah ini

diharapkan memberikan suasana baru pengelolaan negara untuk memberdayakan

demokrasi serta pendayaagunaan berbagai potensi di daerah.

Pada tahun 2000 LAN bersama BPKP menerangkan konsep governance dari

UNDP. Dari hasil kajiannya governance didukung oleh tiga kaki yakni politik,

ekonomi serta administrasi.

“Kaki pertama, yaitu tata pemerintahan di bidang politik dimasukkan ke sebagai proses – proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama - sama politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan tidak hanya tataran implementasi seperti selama ini terjadi, melainkan mulai dari formulasi, evaluasi sampai pada implementasi. Kaki kedua, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses – proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggaraan ekonomi. Sektor pemerintah diharapkan tidak terlampau terjun langsung pada sektor ekonomi karena akan dapat menimbulkan distorsi mekanisme pasar. kaki ketiga, yaitu tata pemerintahan di bidang administratif adalah berisi implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik”(Wasistiono : 2001)[24].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah[23] merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka untuk memenuhi

tuntutan reformasi akan demokratisasi dan pemberdayaan. Kewenangan dalam

otonomi daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat di

daerahnya. Menurut Soelendro (2003:23)[25] Good governance adalah suatu

penyelenggaraan negara yang mengarah pada tujuan yang baik melalui perumusan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-30

kebijakan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan sistem

demokrasi. Dengan demikian, melalui pelaksanaan otonomi daerah tentu

pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan

masalah sosial dan sistem demokrasi di daerahnya masing-masing.

2.2.1 Prinsip - Prinsip Good Governance

Keutamaan memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-

prinsip yang terkandung di dalamnya. Hal ini berfungsi sebagai indikator atau

tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai

atas prinsip yang sudah dilaksanakan dan apakah sudah bersinggungan dengan

prinsip-prinsip good governance.

Menurut Mardiasmo (2004:24)[22] mengungkapkan bahwa, Karakteristik

atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan good governance ,

meliputi :

1. Partisipasi masyarakat

2. Tegaknya supremasi hukum

3. Transparansi

4. Daya tanggap

5. Berorientasi pada konsensus

6. Kesetaraan

7. Efektivitas dan efisiensi

8. Akuntabilitas

9. Visi strategis

Menyadari pentingnya prinsip-prinsip good governance maka akan diuraikan satu

persatu sebagaimana tertera di bawah ini, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat (participation)

Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan baik secara langsung

maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan

aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi

dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip ini mendorong

agar semua masyarakat mau memberikan hak suara dalam pengambilan

keputusan baik itu melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah maupun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-31

yang telah ditetapkan. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan

kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk

berpartisipasi secara konstruktif. Dengan dilibatkannya masyarakat dan turut

serta dalam proses tersebut, maka itulah yang disebut adanya pemikiran yang

demokratis.

2. Tegaknya supremasi hukum (rule of low)

Penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Semua

yang telah diatur dalam hukum tidak ada yang di istimewakan, semua harus

sama dimata hukum. Dalam prinsip ini juga termasuk didalmnya hukum yang

terkait dengan hak asasi manusia.

3. Transparansi (transparency)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat

diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Informasi yang tersedia harus

memadai dalam arti memberikan sesuai kepentingan yang dibutuhkan agar

mudah dimengerti dan dipantau. Pemberian informasi yang transparan akan

menciptakan kepercayaan yang timbul antara pemerintah dan masyarakat

melalui kemudahan dalam mengkases informasi.

4. Daya tanggap (responsiveness)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani

stakeholder. Selain lembaga yang memberikan pelayanan dengan respon yang

cepat, proses peemerintahan pun harus berusaha melayani semua pihak yang

berkepentingan dengan baik.

5. Berorientasi pada konsensus (consensus orientation)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tata pemerintahan

yang baik harus mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang

berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang

terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bilang mungkin konsensus

dalam hal ini kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Dalam hal ini harus

mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-32

6. Kesetaraan (equity)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh

kesejahteraan dan keadilan. Memberikan kesempatan bagi setiap warga

masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya.

7. Efektivitas dan efisiensi (Efficiency and Effectiveness)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan

berhasil guna (efektif). Memenuhi kebutuhan dan pelayanan mayarakat

dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung

jawab. Harus ada pengawasan agar tercapai sebuah efektivitas dan efisiensi

yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

8. Akuntabilitas (accountability)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan

dengan melaporkan setiap kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak-pihak

terkait. Para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada lembaga

maupun organisasi yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban yang

diberikan masing-masing pihak berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai

dengan jenis organisai yang bersangkutan. Agar apa yang telah dilakukan

sebelumnya, dapat dipantau juga oleh para pemangku kepentingan.

9. Visi strategis (strategic vision)

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh

ke depan. Setiap kegiatan yang di rencanakan harus memiliki tujuan yang

jelas bagi masa depan. Para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan

yang jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan

manusia, serta memiliki kepekaan apa yang akan di butuhkan di masa yang

akan datang, sehingga prinsip ini harus berorientasi bagi cita-cita masa depan.

Soelendro (2003:12)[19] menyatakan bahwa prinsip-prinsip good government

governance antara lain:

1. Transparansi

Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah daerah secara

teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-33

2. Akuntabilitas

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan

keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power).

3. Keadilan

Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari

rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan

peraturan yang berlaku.

3. Responsibilitas

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan

peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam proses penatausahaan keuangan Desa Pemerintahan Desa harus

mewujudkan beberapa prinsip good governance agar pelaksanaan penatausahaan

keuangan memenuhi tujuan penataan desa dengan optimal, prinsip-prinsip

tersebut adalah :

1. Transparansi (transparency)

Proses penatausahaan Keuangan Desa harus dibangun atas dasar keterbukaan

memperoleh informasi. Pemberian informasi yang transparan akan

menciptakan kepercayaan yang timbul antara pemerintah dan masyarakat

melalui kemudahan dalam mengkases informasi.

2. Berorientasi pada konsensus (consensus orientation)

Kegiatan pengeluaran desa yang baik berorientasi pada kepentingan

masyarakat desa yang lebih luas. harus mampu menjembatani kepentingan-

kepentingan yang berbeda.Dalam hal ini harus mampu memberikan

pelayanan kepada masyarakat desa secara luas.

3. Efektivitas dan efisiensi (Efficiency and Effectiveness)

Pelaksanaan penatausahaan keuangan dilakukan secara berdaya guna (efisien)

dan berhasil guna (efektif). Memenuhi kebutuhan dan pelayanan mayarakat

dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung

jawab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-34

4. Akuntabilitas (accountability)

Laporan Pertanggungjawaban dalam proses penerimaan dan pengeluaran atas

setiap aktivitas yang dilakukan dengan melaporkan setiap kegiatan yang telah

dilakukan kepada pihak-pihak terkait. Agar apa yang telah dilakukan

sebelumnya, dapat dipantau juga oleh para pemangku kepentingan.

5. Visi strategis (strategic vision)

Penyelenggara pemerintahan desa harus memiliki visi yang jauh ke depan.

Setiap kegiatan atau dana yang telah direncanakan harus memiliki tujuan atau

output yang jelas bagi masa depan. sehingga prinsip ini harus berorientasi

bagi cita-cita masa depan.

Penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas dan fairness (kewajaran) merupakan jaminan bahwa

suatu pemerintahan dikatakan baik (Sony Yuwono:2007)[26]. Dengan demikian

jika menerapkan semua prinsip-prinsip good governance maka hal tersebut

menjadi jaminan bahwa pemerintahan dikatakan baik.

2.2.2 Indikator Prinsip-Prinsip Good Governance

Dalam penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance tentu harus ada

sebuah ukuran atau indikator untuk mengetahui mengapa prinsip tersebut

dikatakan sudah diterapkan. Berikut adalah indikator Prinsip-Prinsip Good

Governance menurut PKP2A/LAN (2009)[27] :

1. Partisipasi

a. Intensitas dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan.

b. Keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan

pemerintahan.

2. Daya Tanggap

a. Ketersediaan dan kejelasan mekanisme dan prosedur pengaduan.

b. Kecepatan dan ketepatan Pemda dalam menggapai pengaduan.

3. Transparansi

a. Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi publik.

b. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-35

4. Akuntabilitas

a. Akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan.

b. Pertanggungjawaban kinerja.

5. Kesetaraan

a. Ketersediaan jaminan semua orang untuk mendapatkan pelayanan,

perlindungan, dan pemberdayaan.

b. Kualitas pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan yang tidak

diskriminatif.

6. Efektivitas dan Efisiensi

a. Tingkat ketepatan pemberian pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan

masyarakat.

b. Tingkat efisiensi jalannya pemerintahan.

7. Visi Stratejik

a. Kejelasan arah pembangunan daerah yang direncanakan.

b. Konsistensi kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut ringkasan

penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran aparatur desa dan

good governance penatausahaan desa :

Tabel II.8 Penelitian Terdahulu

No Nama Penulis (Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian

1

Muhammad Basirruddin (2012)[28]

Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam Penelitian ini Peran Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat kuat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di desa Alai. Terlihat dari tanggapan responden atas pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan keuangan desa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-36

No Nama Penulis (Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian

2

Anas Heriyanto. (2015)[29]

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman

Dalam penelitian ini menyatakan pelaksanaan Good governance di desa telah dilakukan dengan baik namun masih terdapat kendala dan diatasi dengan cara melakukan peningkatan kapasitas SDM dengan mengadakan pelatihan

3 Iman Pirman Hidayat (2009)[30]

Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa untuk mencapai efektivitas APBD diperlukan suatu peran penatauusahaan yang memadai meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimana ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain.

4 Titiek Puji Astuti (2016)[31] Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa menyongsong Berlakunya UU No 6 Tahun 2014

Hasil penelitian ini menyatakan transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan desa, namun Hambatan yang ada bersumber dari aparatur Pemerintah Desa yang kurang cakap terhadap aturan

5 Nicky Tulandi (2012)[32] Peranan Camat Dalam MewujudkanGood Governance di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara

Dalam Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Camat sesuai dengan tugas dan kewenangannya mempunyai peranan penting dan menentukan dalam mewujudkan good governance di tingkat kecamatan.

6 Dipo Lukmanul Akbar (2015)[33]

Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Apbdes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam penelitian ini Mekanisme penyusunan Peraturan desa APBDes selama ini kurang optimal. Untuk itu membutuhkan peran dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan local Good governance. Peran pemerintahan Desa dalam Penyusunan APBDes sangat penting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-37

Penelitian Terdahulu yang penulis jadikan referensi merupakan Penelitian

yang memiliki Penilaian dari beberapa aspek Variabel yang peneliti lakukan,

tentang peran aparatur desa, Good Governance dan Penatausahaan Keuangan.

Penelitian yang penulis ambil berjudul Peran Kompetensi Aparatur Desa Dalam

Mewujudkan Good Governance Penatausahaan Keuangan Desa merupakan

penelitian yang baru untuk dilakukan, dengan menilai dari peranan aparatur Desa

dalam pelaksanaan Penatausahaan keuangan desa.