22
14 BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi Dalam literatur ilmu sosiologi ditemukan banyak terdapat pengertian dan definisi partisipasi. Namun kata partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Beberapa definisi mengenai partisipasi antara lain : Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/ pikiran dan emosi/ perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Davis dalam Sastropoetro, 1988 : 13 ). Partisipasi adalah keterlibatan diri /ego yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya (Allport dalam Sastropoetro, 1988:12). Mengacu pada definisi Allport, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu: a). Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. b). Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. c). Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Dengan ini jelas bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan.

BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

14

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Partisipasi

2.1.1. Pengertian Partisipasi

Dalam literatur ilmu sosiologi ditemukan banyak terdapat pengertian dan

definisi partisipasi. Namun kata partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan

peran serta. Beberapa definisi mengenai partisipasi antara lain :

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/ pikiran dan

emosi/ perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang

mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam

usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang

bersangkutan (Davis dalam Sastropoetro, 1988 : 13 ).

Partisipasi adalah keterlibatan diri /ego yang sifatnya lebih daripada

keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan

pikiran dan perasaannya (Allport dalam Sastropoetro, 1988:12).

Mengacu pada definisi Allport, maka ada tiga buah unsur penting dalam

partisipasi yaitu:

a). Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih

dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.

b). Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai

tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk

membantu kelompok.

c). Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini

merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Dengan ini jelas bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan

tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga

unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama

lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan

dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan.

Page 2: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

15

Partisipasi menurut Soetrisno (1995: 221-222) bahwa secara umum, ada

dua ( 2 ) jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat, yaitu:

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat

terhadap rencana / proyek yang dirancang dan ditentukan tujuannya

oleh perencanaan. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam

definisi ini pun diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya

pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan

pembangunan.

2. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat

antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan,

melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah

dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi rakyat dalam

pembangunan tidak hanya dengan kemauan rakyat untuk menanggung

biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk

ikut menetukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di

wilayahnya. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya

kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan

mengembangkan hasil proyek itu. Definisi mana yang dipakai akan

sangat menetukan keberhasilan dalam mengembangkan dan

memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang partisipatif.

Dalam sosiologi, partisipasi selalu dikaitkan dengan masyarakat. Sehingga

melekat pengertian bahwa partisipasi adalah suatu keikutsertaan individu dalam

suatu kelompok maupun suatu kelompok dalam suatu lingkungan masyarakat

yang luas dalam kaitannya terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan atau

mobilisasi masyarakat dalam pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi elemen

yang penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut Adi (2001:208),

partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat

dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap Assesment Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan

sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif

melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut

merupakan pandangan mereka sendiri.

Page 3: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

16

2. Tahap Alternatif Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah

yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan

beberapa alternatif program.

3. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan

dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.

4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Pelaksanaan partisipasi termasuk juga dengan pengawasan dari

masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Dari

beberapa definisi yang telahdisebutkan di atas, maka dalam penelitian

ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti,

yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan

memberikan sumbangan ide terhadap program kebijakan pembangunan

yang akan dilaksanakan, di mana dalam hal ini masyarakat berfungsi

sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan yang mengetahui

betul kondisi di daerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang

nantinya dilaksanakan di daerah mereka benar - benar butuhkan.

2.1.2. Unsur – unsur Partisipasi

Unsur – unsur yang ada dalam partisipasi Menurut Keith Davis

(Sastropoetro,1988:14) di dalam pengertian partisipasi ini terdapat tiga buah unsur

yang penting sehingga memerlukan perhatian yang khusus yaitu:

1. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental

danperasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara

jasmaniah.

2. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha

mencapai tujuan kelompok.

3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka partisipasi tidak saja identik dengan

keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan dan tugas saja akan tetapi menyangkut

keterlibatan diri atau ego, sehingga akan timbul tanggung jawab dan sumbangan

yang besar dan penuh terhadap kelompok.

Page 4: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

17

2.1.3. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapar dikualifikasikan / dibedakan berdasarkan

jenisnya yang antara lain (Davis dalam Sastropoetro, : 1988:16):

1. Pikiran (Psychological participation).

2. Tenaga (Physical participation).

3. Pikiran dan tenaga (Psychological dan Physical participation).

4. Keahlian (Participation with skill).

5. Barang (Material participation).

6. Uang (Money participation).

Adapun bentuk – bentuk dari partisipasi masyarakat dapat berwujud /

diwujudkan dalam berbagai hal yang antara lain sebagai berikut ( Keith Davis

dalam Sastropoetro, 1988:55 ) :

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.

2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang

3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honornya berasal dari

sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu

(dermawan atau pihak ketiga), dan itu merupakan salah satu partisipasi

dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam

pembangunan desa tersebut.

4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai sepenuhnya oleh

komuniti (biasanya diputuskan oleh komuniti dalam rapat desa yang

menentukan anggarannya).

5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga

ahli setempat. Bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat akan

memperingan pembangunan yang diselenggarakan desa tersebut

6. Aksi massa

7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri

8. Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom

Dari pemaparan diatas memperjelas suatu arti bahwa partisipasi masyarakat

dalam pembangunan nasional sangat luas bahkan dalam hal perumusan,

perencanaan, pengawasan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan pun

perlu dilibatkan. Pembangunan yang dilakukan melalui program kebijakan

pemerintah harus terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. yang

dimaksudkan sebagai terpadu adalah adanya keterpaduan antar pemerintah dan

Page 5: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

18

masyarakat, antara sektor yang mempunyai program pedesaan dan antara anggota

masyarakat sendiri, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Darjono

(Sastropoetro, 1988:19) bahwa: “Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk

swadaya gotong royong merupakan modal utama dan potensi yang essensial dalam

pelaksanaan pembangunan desa yang selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi

dasar kelangsungan pembangunan nasional.”

Mengingat partisipasi masyarakat merupakan usaha yang membentuk

kelompok yang memiliki kemampuan mentransformasikan suatu kelompok yang

dinamis yang menjadi motor penggerak setiap perubahan. Hal ini lebih jauh

ditegaskan oleh Weber (Abdullah, 1997:18) bahwa: “Betapa kelompok masyarakat

dapat menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat di dalam menggerakan berbagai

perubahan kearah kemajuan. Masyarakat dengan ciri-ciri khusus seperti kelompok

yang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap peran aktif individu di dalam

kehidupan bernilai tinggi merupakan kekuatan perubahan yang dapat merubah tata

kehidupan sosial, ekonomi dan politik”. Oleh karena itu, peranan masyarakat

dalam pembangunan sangat besar dan cukup mempengaruhi hasil pembangunan

secara komprehensif. Seiring dengan itu, sumber daya manusia merupakan faktor

yang sangat penting sekali dalam usaha mengefektifkan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan fisik maupun nonfisik. Di samping itu untuk mensukseskan

pembangunan, proses penyusunan dan pelaksanaan harus direncanakan dengan

matang, dengan melibatkan komponen masyarakat, sehingga tujuan pembangunan

akan tercapai.

2. 1.4. Prasyarat Partisipasi

Menurut pendapat Davis dalam Sastropoetro (1988:16-18) prasyarat untuk

dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagai berikut:

1. Adanya waktu.

2. Kegiatan partisipasi memerlukan dana perangsang secara terbatas.

3. Subyek partisipasi hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana

individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi

perhatiannya.

4. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam arti

kata yang bersangkutan memiliki pemikiran dan pengalaman yang

sepadan.

5. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik.

Page 6: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

19

6. Bebas melaksanakan peran serta sesuai dengan persyaratan yang telah

ditentukan.

7. Adanya kebabasan dalam kelompok, tidak adanya pemaksaan atau

penekanan.

Kemudian dalam rumusan lain dikemukakan prasyarat partisipasi sebagai

berikut ( Hamidjojo dan Iskandar dalam Sastropoetro,1988 : 29) :

1. Senasib dan sepenanggungan.

2. Keterlibatan terhadap tujuan hidup.

3. Kemahiran untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan.

4. Adanya prakarsawan.

5. Iklim partisipasi.

6. Adanya pembangunan itu sendiri.

Kedua rumusan di atas pada dasarnya di dalam berpartisipasi, ada suatu

syarat bahwa partisipan hendaknya mempunyai suatu kemampuan yang dapat

disumbangkannya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Partisipasi didasari

pula oleh adanya kecocokan atau kebutuhan dari partisipan itu sendiri, kebutuhan

mereka, maka mereka berpartisipasi memanfaatkan dan memeliharanya. Partisipasi

masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses dan wujud

partisipasi politik masyarakat di dalam kehidupan bernegara. Jadi dapat disimpulkan

bahwa partisipasi masyarakat akan menunjukkan tingkat dukungan masyarakat

terhadap kebijakan publik. Besarnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat

kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat di dalam suatu Negara.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik menunjukkan

kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah akan sesuai dengan kehendak

masyarakat secara proporsional.

2.1. 5. Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Carter, Cormick, Goulet dan Wingert (

Santosa dan Heroepoetri : 2005:2) di rinci fungsi dari partisipasi masyarakat yaitu

sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat sebagai suatu Kebijakan

2. Partisipasi Masyarakat sebagai Strategi

3. Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Komunikasi

4. Partisipasi Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Page 7: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

20

5. Partisipasi Masyarakat sebagai Terapi

Kemudian dilihat dari aspek manfaat dari partisipasi masyarakat lebih

lanjut Santosa dan Heroepoetri (2005:5) merangum dari partisipasi masyarakat yaitu

sebagai berikut:

1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan memaksa

orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan

mempertimbangkan kepentingan publik (Mill, 1990). Sehingga orang

tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi

akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan

kepentingan bersama.

2. Meningkatkan proses belajar

Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan seseorang

kepercayaan yang lebih baik untuk berpartisipasi lebih jauh.

3. Mengeliminir perasaan terasing

Karena turut aktifnya berpartisipasi dalam suatu kegiatan, seseorang

tidak akan merasa terasing. Karena dengan berpartisipasi akan

meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian

dari masyarakat.

4. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah

Ketika seseorang langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan

yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka cenderung akan

mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu.

Jadi, program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan

kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah

kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil

keputusan.

5. Menciptakan kesadaran politik

John Stuart Mill (1963) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat pada

tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari partisipasi terjadi, seseorang

akan belajar demokrasi. Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar

membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan

melakukannya. Jadi, hanya dengan terus berpraktek pemerintahan dalam

Page 8: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

21

skala kecil akan membuat masyarakat belajar bagaimana

mempraktekkannya dalam lingkup yang lebih besar lagi.

6. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan

masyarakat.

Menurut Verba dan Nie (1972) bahwa melalui partisipasi masyarakat

distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat,

karena rentang kepentingan yang luas tercakup dalam proses

pengambilan keputusan.

7. Menjadi sumber dari informasi yang berguna

Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu akan menjadi pakar yang

baik karena belajar dari pengalaman atau karena pengetahuan yang

didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari partisipasi adalah

masyarakat dapat mewakili pengetahuan lokal yang berharga yang

belum tentu dimiliki pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah

termuat dalam proses pembuatan keputusan.

8. Merupakan komitmen sistem demokrasi

Program partisipasi masyarakat membuka kemungkinan meningkatnya

akses masyarakat kedalam proses pembuatan keputusan (Devitt, 1974).

2.1.6. Faktor – faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan

partisipasi masyarakat, baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambatnya.

Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, sebagaimana

yang dikemukakan oleh Subrata dan Atmaja dalam Sopino (1998:32) adalah sebagai

berikut :

1. Adanya interes dan partisipan.

2. Hadiah dari suatu kegiatan.

3. Adanya keuntungan dari kegiatan.

4. Motivasi dari luar.

Selanjutnya terdapat pula faktor lain yang dapat mewarnai dan turut

berperan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat yaitu pemuka

masyarakat/tokoh masyarakat, seperti dikemukakan Mutadi dalam Sopino (1998:33)

sebagai berikut: “Dalam pembangunan masyarakat peranan mereka yang tergolong

informal leader sangat besar peranannya. Mereka mempunyai pengaruh yang besar

terhadap rakyat desanya. Kadang-kadang suatu program pemerintah dapat gagal

Page 9: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

22

karena tidak mengikutsertakan para pemuka masyarakat.” Dengan demikian dapat

diketahui pula bahwa partisipasi masyarakat pun dipengaruhi pula oleh adanya

seseorang yang menjadi pendorong atau motivator dalam suatu kegiatan.

Sementara itu ada pandangan bahwa faktor-faktor internal cukup

mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan,

tingkat pendapatan, dan mata pencaharian ( Slamet, 1993 : 137 – 143 ). Faktor

internal adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri yang meliputi :

1. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam

pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem

pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan

kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan

dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan

kewajiban antara pria dan wanita, sehingga di dalam sistem pelapisan

atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak

istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka

kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak ikut berpartisipasi

( Soedarno et al dalam Yulianti, 1992 : 34 ).

2. Usia

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi

masyarakat. Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan

derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua

dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu,

misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan ( Soedarno

et. al dalam Yulianti, 2000: 34). Usia berpengaruh pada keaktifan

seseorang untuk berpartisipasi ( Slamet, 1994:142 ). Dalam hal ini

golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan

lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan

keputusan.

3. Tingkat Pendidikan

Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan, dikatakan

bahwa, salah satu karakteristik partisan dalam pembangunan partisipatif

adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha – usaha

partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan ( Litwin

Page 10: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

23

dalam Yulianti, 2000 : 34 ). Salah satu faktor yang mempengaruhi

tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar

belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas

tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat

diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui

pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi

dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai

dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang

berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal

tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar

bagi masyarakat untuk berpartisipasi ( Barros dalam Yulianti, 2000 : 24

). Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial

masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk

mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan

sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam

Panudju, 1999:77-78).

5. Mata Pencaharian

Mata pencaharian ini akan berkaitan dengan tingkat penghasilan

seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian

dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal

ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu

luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal

menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

Sementara itu faktor-faktor eksternal dapat dikatakan sebagai

petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan

mempunyai pengaruh terhadap program (Sunarti, 2003:79). Adapun

faktor-faktor eksternal dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota

Pati ini adalah: Pemerintah, Konsultan Perencana, dan Swasta

(Pengembang, LSM).

Dari pemaparan teoritis diatas, dapat dikatakan bahwa partisipasi

masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik / kebijakan

Page 11: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

24

pemerintah merupakan proses dan wujud partisipasi politik masyarakat

di dalam kehidupan bernegara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

partisipasi masyarakat akan menunjukkan tingkat dukungan masyarakat

terhadap kebijakan publik / kebijakan pemerintah. Besarnya partisipasi

masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan kesadaran

politik masyarakat di dalam suatu Negara. Peran partisipasi masyarakat

dalam perumusan kebijakan pemerintah menunjukkan kebijakan publik

yang ditetapkan oleh pemerintah akan sesuai dengan kehendak

masyarakat

2. 1. 7. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional

khususnya dalam pelaksanaan program kebijakan pemerintah merupakan prinsip

pokok dalam memahami pelaksanaan partisipasi pembangunan. Tanpa adanya

partisipasi aktif dari masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan yang berorientasi

pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, karena masyarakatlah

yang lebih tahu akan kebutuhannya dan cara mengatasi permasalahan pembangunan

yang terjadi dalam masyarakat. Alasan mengapa pentingynya partisipasi masyarakat

dalam setiap perencanaan, program dan kegiatan sosial karena ( Oakley 1991:14 ) :

1. Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi,

kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi ini, maka

program tidak akan berhasil.

2. Masyarakat akan lebih antusias terhadap program/kebijakan

pembangunan, apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan

pembangunan dan persiapan, sehingga meraka akan menganggap

bahwa program atau kebijakan tersebut adalah milik mereka. Hal ini

perlu untuk menjamin program diterima oleh masyarakat, khususnya

dalam program yang bertujuan untuk merubah masyarakat dalam cara

berpikir, merasa dan bertindak.

3. Banyak negara-negara yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat

merupakan hak demokrasi yang bersifat dasar, di mana masyarakat harus

dilibatkan dalam proses pembangunan, ini dimaksudkan untuk memberi

keuntungan manusia. Tanpa partisipasi, pembangunan justru akan

mengganggu manusia dalam upayanya untuk memperoleh martabat dan

kemerdekaannya ( Supriatna, 2000 : 212 ). Pentingnya partisipasi

Page 12: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

25

masyarakat diperlukan peningkatan rakyat dalam proses pengambilan

keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya ( Kartasasmita,

1997 : 145 ). Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan yang

menyebutkan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat

mempunyai sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan,

yaitu ( Conyers, 1991: 154) :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh

informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat

setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta

proyek-proyek akan gagal.

2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program

pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaan, karena akan lebih mengetahui seluk beluk proyek

tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek

tersebut. Kepercayaan semacam ini adalah penting khusunya

bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat.

3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan

dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat

dirasakan mereka pun mempunyai hak untuk turut „urun

rembug‟ (memberikan saran) dalam menetukan jenis

pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

2.2. Kebijakan Publik

Sebelum masuk dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam orientasinya

sebagai bentuk dari pembagunan bangsa dan negara yang di dalamnya terdapat unsur

partisipasi dari masyarakat, perlu di ketahui suatu pemahaman mengenai kebijakan

publik.

2.2.1. Pengertian Kebijakan publik

Kebijakan publik dalam bahasa kebiasaan / keseharian disinonimkan

dengan istilah kebijakan pemerintah, yaitu suatu sarana yang sangat penting untuk

digunakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat

(publik).

Page 13: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

26

Kebijakan publik terdiri dari 2 kata yaitu ”Kebijakan” dan ”Publik”

Kebijakan yang semulanya berasal dari kata ” policy ” diartikan sebagai tindakan

secara sadar dan sistematis dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok

dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah-langkah

demi langkah ( Irfan Islamy : 2001 : 18 ). Pendapat lain menguraikan bahwa

kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang. Kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-

hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam

rangka mencapai tujuan tertentu (Bambang Sunggono : 1994 : 14 ). Kemudian

dalam Black law Dictionary kebijakan diartikan ;

“Policy ; the general principles by with a government is quided in this

management of public affairs or the legislature in the meansures” , yang

artinya kebijakan atau prinsip-prinsip umum yang digunakan oleh

pemerintah sebagai arahan atau pegangan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat umum atau tolak ukur yang ditetapkan legislatif .

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

kebijakan merupakan suatu usaha pemerintah yang sedikit banyak

dipertimbangkan dengan matang untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana

tertentu dan dalam waktu tertentu pula dengan mencakup banyak aspek bidang

kehidupan negara, berguna untuk menanggulangi atau menyelesaikan masalah-

masalah kemasyarakatan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang yang meliputi

perumusan arah tujuan yang jelas dan dalam penggunaan yang jelas.

Sedangkan kata publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI),

publik adalah orang banyak (masyarakat umum). Adapun kata publik dalam Black

law dictionary dijelaskan pengertian public adalah:

“ public (noun) the whole body politician the agregate of the citizen of

state nation or municipality the inhabitations of a state, county, or

community, none sense, everybody, and accordingly the body of the people

at large the community, twon or country, people “.

Public (adj) pertaining to a state, nation, or whole community; proceding

from, relating to; or affecting the whole body of people or an entire

community open to all.

Page 14: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

27

Diartikan : publik adalah sebagai keseluruhan masyarakat negara/

kumpulan warga negara dalam suatu negara, atau komunitas penduduk

suatu negara, daerah/propinsi, atau masyarakat.

Beranjak dari kata kebijakan dan publik, para pakar memberikan

pengertian kebijakan publik antara lain Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan

publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak

dilakukan. Dye mengatakan bahwa tindakan pemerintah itu harus ada tujuannya

dan kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan

semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat saja.

Lebih lanjut, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky menjelaskan

bahwa kebijakan publik itu ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-

undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras,pemerintah ataupun berupa

program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Disini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian

tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh

pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi

kepentingan seluruh rakyat atau masyarakat.

2.2.2. Kategori Kebijakan Publik

Mengingat cukup luasnya lingkup dari suatu kebijakan publik, maka secara

umum kebijakan publik dapat dikategorikan / dikelompokkan kedalam 10

kelompok yaitu (Bambang Sunggono : 1994 : 17 ) :

1. Kebijakan sebagai suatu merk bagi suatu bidang kegiatan tertentu

(policy as a label for a field of activity).

2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau

keadaan tertentu yang dikehendaki (policy as a expression of general

purpose or desire state of affaires).

3. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus (policy as spesific

proposal).

4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (policy as decision of

government).

5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (policy as formal

authorization).

6. Kebijakan sebagai suatu program (policy as programme)

7. Kebijakan sebagai suatu keluaran (policy as out put)

Page 15: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

28

8. Kebijakan sebagai akhir (policy as out come)

9. Kebijakan sebagai sebuah teori atau model (policy as a theory or

model).

10. Kebijakan sebagai proses (policy as process)

Dari kesepuluh kelompok tersebut penulis dalam kaitannya dengan

penulisan ini menggunakan konsep kebijakan sebagai suatu program. Menurut

Jones (1991 : 254 ), kebijakan sebagai suatu program adalah cara yang disahkan

untuk mencapai tujuan. Dengan itu program dapat diartikan sebagai suatu lingkup

kegiatan pemerintah yang disyahkan dan relatif khusus,serta jelas batas-batasnya

untuk mencapai tujuan. Perlu ditambahkan bahwa kebijakan publik / kebijakan

pemerintah ini harus dibedakan dengan kebijakan individu atau kelompok. Pada

kebijakan individu atau kelompok tidak dirumuskan, disyahkan dan dilaksanakan

oleh lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif , sehingga

kebijakan individu bukanlah suatu kebijakan publik.

2.2.3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan( PNPM

MP ) merupakan salah satu kebijakan publik / kebijakan pemerintah dalam bentuk /

kategori program, dimana dalam program kebijakan ini terdapat ruang dan lingkup

kegiatan pemerintah yang disahkan dan relatif khusus,serta jelas batas-batasnya

untuk mencapai tujuan program.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM MP ) dirancang

sebagai gerakan bersama melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terpadu

dalam penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan berbagai pihak antara lain

pemerintah, kelompok ahli, dunia usaha, dan masyarakat luas. Semua pihak

diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

1. Landasan Berdirinya Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri

Perkotaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

merupakan atau sering disebut PNPM Mandiri Perkotaan ( PNPM MP) adalah

salah satu program kebijakan pemerintah sebagai suatu upaya yang dilandaskan

pada suatu keinginan membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah

daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. PNPM Mandiri

Perkotaan adalah kegiatan lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan

Page 16: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

29

di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999. Program ini termasuk

salah satu program strategis karena menyiapkan landasan kemandirian

masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif,

mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial ( social capital)

masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka

menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam

kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

2. Visi Dan Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan.

Visi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan adalah terciptanya masyarakat

yang berdaya yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta

kelompok peduli setempat dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan

efektif, secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan misi kegiatan PNPM

Mandiri Perkotaan adalah memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama

masyarakat miskin, untuk menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah

daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan,

melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan melembagakan

budaya kemitraan antar pelaku pembangunan. Dari visi dan misi tersebut dapat

dipahami bahwa pengembangan kapasitas merupakan salah satu aspek dalam

upaya pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu

menanggulangi kemiskinan.

3. Tujuan Dan Sasaran Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perkotaan.

a. Tujuan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah:

1). Mewujudkan masyarakat “Berdaya” dan “Mandiri”, yang mampu

mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan

dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri.

2). Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan

model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan

masyarakat dan kelompok peduli setempat.

3). Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program

pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan

kemiskinan.

Page 17: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

30

4). Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk

mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDGs.

b. Sasaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah:

1). Terbangunnya lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM) yang

aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan

berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat.

2).Tersedianya PJM Pronangkis sebagai wadah untuk

mewujudkansinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan

yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan

masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman

yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan.

3). Meningkatnya akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar bagi

warga miskin dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran MDGs.

Pendekatan yang digunakan dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan

PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut:

a. Melembagakan pola pembangunan partisipatif yang berorientasi

masyarakat miskin dan berkeadilan, melalui pembangunan lembaga

kepemimpinan masyarakat (BKM) yang representatif, akuntabel, dan

mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam proses proses

pengambilan keputusan dan Perencanaan Partisipatif dalam menyusun

PJM Pronangkis berbasis pada peningkatan IPM MDGs.

b. Menyediakan stimulan BLM secara transparan untuk mendanai kegiatan

penanggulangan kemiskinan yang mudah dilakukan oleh masyarakat

dan membuka kesempatan kerja, melalui pembangunan

sarana/prasarana lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya

manusia, pengembangan ekonomi lokal dengan prasyarat tertentu,

memperkuat keberlanjutan program dengan menumbuhkan rasa

memiliki di kalangan masyarakat melalui proses penyadaran kritis,

partisipatif, pengelolaan hasil-hasilnya, dan lainnya.

c. Meningkatkan kemampuan perangkat pemerintah dalam perencanaan,

penganggaran, dan pengembangan paska program

d. Meningkatkan efektifitas perencanaan dan penganggaran yang lebih

berorientasi pada masyarakat miskin dan berkeadilan

Page 18: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

31

4. Kelembagaan Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan.

Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan melalui suatu

lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan

dipercaya disebut Lembaga Keswadayaan Masyarakat (secara generik

disebut Badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM), yang

dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali

nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai

pondasi modal sosial (social capital) kehidupan masyarakat. BKM ini

diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam

menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor

bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat

secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan,

pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan

program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. BKM bersama

masyarakat bertugas menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program

Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM

Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk

menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi

pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin

kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli

setempat.

LKM / BKM memiliki unit pelaksana di bawahnya, yaitu Unit

Pelaksana Sosial, Unit Pelaksana Lingkungan dan Unit Pelaksana

Keuangan. Unit-unit pelaksana ini berada di bawah BKM dan bertanggung

jawab kepada BKM. BKM juga bertanggungjawab untuk menjamin

keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat

dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan

masyarakat kelurahan pada umumnya.

Lembaga-lembaga partisipatif lainnya yaitu Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM), relawan dan kelompok peduli masyarakat, yang

dibentuk di tingkat komunitas atau masyarakat untuk melakukan agenda

kegiatan secara langsung. Untuk KSM dapat dibentuk oleh siapa saja atau

Page 19: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

32

kelompok masyarakat apabila diperlukan untuk melaksanakan suatu

kegiatan tertentu yang dianggap perlu bagi pembangunan dalam komunitas

tersebut. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim

fasilitator terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan

(common bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM ini

bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai

pelaksana kegiatan terkait dengan penangulangan kemiskinan yang

diusulkan untuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yang mampu

digalang.

5. Jenis Bantuan Di Tingkat Masyarakat

Bantuan untuk masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri

Perkotaan diwujudkan dalam bentuk bantuan pendampingan dan bantuan

dana.

a. Bantuan Pendampingan

Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan

konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk

mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu

merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk

menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing – masing.

b. Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM )

Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada dasarnya adalah

wakaf tunai yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

penangulangan kemiskinan yang telah direncanakan oleh masyarakat

dibawah koordinasi LKM .

BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi

kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba

melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan

kemiskinan Dana bantuan Langsung masyarakat dapat digunakan

untuk kegiatan - kegiatan yang termasuk dalam komponen-

komponen kegiatan lingkungan, komponen kegiatan sosial, dan

komponen kegiatan keuangan.

c. Pinjaman Bergulir

Page 20: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

33

Dana pinjaman bergulir adalah dana kegiatan yang diberikan dan

berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat dalam PNPM

Mandiri Perkotaan. Dana pinjaman bergulir ini merupakan tambahan

modal yang diberikan pada usaha kecil dan mandiri yang ada dari

masyarakat yang kemudian dikembalikan dengan bunga lunak secara

periodik.

6. Kegiatan – kegiatan Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perkotaan.

Substansi dasar proses pemberdayaan masyarakat dititikberatkan

pada memulihkan dan melembagakan kembali kapital sosial yang dimiliki

masyarakat, yakni dengan mendorong masyarakat agar mampu

meningkatkan kepedulian dan kesatuan serta solidaritas sosial untuk

bahu-membahu dan bersatu-padu menanggulangi masalah kemiskinan di

wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, dengan bertumpu pada

nilai universal kemanusiaan, kemasyarakatan dan pembangunan

berkelanjutan. Oleh karena itu, siklus pelaksanaan program PNPM-

Mandiri Perkotaan adalah siklus kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya

oleh masyarakat di desa/kelurahan setempat. Peran pendampingan pihak

luar (fasilitator, korkot, pemda, dll), hanyalah sebagai pendamping

pembelajaran agar inisiatif, prakarsa, komitmen, kepedulian, motivasi,

keputusan dan ikhtiar dari masyarakat berbasis pada nilai – nilai luhur

dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahapan awal pelaksanaan program di lokasi baru, para

pendamping (fasilitator, konsultan dll), bertugas melakukan proses

sosialisasi dan pembelajaran masyarakat tentang PNPM MP agar mereka

mampu melakukan tahapan kegiatan PNPM MP Perkotaan di wilayahnya

atas dasar kesadaran kritis terhadap substansi mengapa dan untuk apa

suatu kegiatan itu harus dilakukan. Pada tahapan berikutnya, siklus

pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepenuhnya dan dilembagakan oleh

masyarakat sendiri secara berkala dengan difasilitasi pendamping yang

dititik beratkan pada menjaga koridor-koridor kesesuaian dengan nilai

luhur, transparansi dan akuntabilitas.

Inti kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di masyarakat

kelurahan/desa adalah proses menumbuhkembangkan kemandirian dan

Page 21: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

34

keberlanjutan upaya – upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan

untuk masyarakat, melalui proses pembelajaran dan pelembagaan nilai-

nilai universal kemanusiaan (value based development), prinsip-prinsip

universal tata pemerintahan yang baik (good governance), serta prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini mencakup serangkaian kegiatan

yang terdiri dari siklus rembug kesiapan masyarakat dan kerelawanan,

refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya berorientasi IPM-MDGs,

pembentukan BKM, perencanaan partisipatif menyusun PJM Pronangkis

dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat

dengan stimulan BLM oleh KSM.

Semua tahapan siklus tesebut semestinya bukan hanya terjadi ketika

ada fasilitator PNPM-Mandiri Perkotaan, akan tetapi menjadi siklus yang

terus berulang setiap tahun sebagai daur program penanggulangan

kemiskinan di kelurahan/desa sehingga kegiatan penanggulangan

kemiskinan akan berkelanjutan. Dalam konteks daur program dapat

dilihat bahwa Refleksi Kemiskinan dan Pemetaan Swadaya merupakan

Tahap identifikasi masalah. Pembangunan BKM/LKM, Pembangunan

KSM dan PJM Pronangkis merupakan tahapan Perencanaan (rencana

Pemecahan masalah). Kegiatan pelaksanaan dan Pemantauan merupakan

tahap Implementasi program. Review PJM, review kelembagaan,

sedangkan review keuangan dan review masalah lainnya merupakan

tahapan evaluasi program.

Page 22: BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian … · 2016. 9. 6. · BAB II LANDASAN TEORI . 2.1. Partisipasi 2.1.1. Pengertian Partisipasi . Dalam literatur ilmu sosiologi

35

2. 4. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dalam bentuk skematika adalah sebagai

berikut :

- Tahap –

-

Bagan 1

Kerangka Pikir Penelitian

PARTISIPASI

Faktor – faktor yang

berpengaruh Sebagai

Kendala

Elemen Partisipasi :

- Tahap - Unsur - Bentuk - Prasyarat